Author: PPID Perhubungan

Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Pemanduan dan Penundaan Kapal Tahun 2023 Sesi 1. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dalam penyelenggaraan, pengawasan, dan pelaksanaan pelayanan pemanduan dan penundaan kapal dengan berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direktur Kepelabuhanan, Muhammad Masyhud, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan upaya konkret dalam meningkatkan pelayanan di sektor pemanduan dan penundaan kapal. “Sebagai upaya untuk terus meningkatkan profesionalisme pelayanan bidang pemanduan dan penundaan kapal baik dari sisi penyelenggaraan, pengawasan dan pelaksanaan, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya, di Makassar, Selasa (24/10). Kegiatan Bimtek yang diselenggarakan selama 3 (tiga) hari ini akan diawali dengan Pembekalan Umum dan Diskusi terkait Pelaksanaan Regulasi Bidang Pemanduan dan Penundaan Kapal berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2015 yang akan disajikan oleh Kepala Subdirektorat Pemanduan dan Penundaan Kapal, dan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian beberapa materi pilihan yang kerap menjadi potensi “grey area” sehingga dinilai perlu pendalaman dan penegasan dalam diskusi. “Beberapa materi tersebut meliputi Tata Cara Rekonsiliasi dan Pembayaran PNBP Jasa Pelayanan Pemanduan dan Penundaan Kapal, Penentuan Tingkat Kecukupan dan Kehandalan Pandu, Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan Kapal yang Harus Tersedia di suatu Perairan Pandu berdasarkan Konsep Perhitungan Rumus Empiris, Mekanisme Pelaksanaan Familiarisasi bagi Pandu, Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi atas Penyelenggaraan Pemanduan dan Penundaan Kapal, serta Simulasi penggunaan beberapa modul baru dalam Aplikasi SIPANDU,” ungkapnya. Dalam upaya untuk menjadikan Bimbingan Teknis lebih interaktif, para peserta didorong untuk terlibat dalam diskusi dua arah, sehingga setiap peserta memiliki kesempatan untuk memberikan masukan konstruktif, gagasan inovatif, dan tanggapan atas materi yang disajikan. Terutama, terhadap materi yang masih berupa konsep ide untuk mendapat perhatian lebih lanjut. “Dengan cara ini, kami berharap seluruh peserta dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan kami membuka kesempatan bagi para peserta untuk memberikan masukan konstruktif, gagasan inovatif, dan tanggapan terhadap materi yang disajikan. Terutama, kami mengundang para peserta untuk memberikan pandangan terkait materi yang masih berupa konsep ide yang memerlukan perhatian lebih lanjut,” lanjutnya. Dalam kesempatan yang sama, Kasubdit Pemanduan dan Penundaan Kapal, Renaldo Sjukri mengungkapkan Kegiatan Bimbingan Teknis pada Sesi 1 ini, dihadiri oleh 44 (empat puluh empat) Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Ditjen Hubla yang merupakan Pengawas Pemanduan dan 9 (sembilan) Badan Usaha Pelabuhan/Pengelola Terminal Khusus Penerima Pelimpahan Kewenangan Pelaksanaan Pemanduan dan Penundaan Kapal di wilayah Indonesia bagian timur. Para peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk berperan aktif dalam forum diskusi dan Tim Subdit Pemanduan dan Penundaan Kapal akan menghimpun dengan seksama dan berimbang setiap detil masukan, gagasan, dan aspirasi yang muncul dalam forum Bimbingan Teknis ini.  “Semua ini akan menjadi referensi berharga dalam proses finalisasi penyusunan naskah Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal yang baru,” ungkapnya. “Pada akhir kegiatan Bimbingan Teknis, akan dirumuskan Berita Acara yang memuat tentang poin-poin materi yang dibahas dan disepakati dalam pelaksanaan Bimtek untuk ditandatangani bersama sebagai Konsensus Hasil Pelaksanaan Bimbingan Teknis, untuk selanjutnya akan kami laporkan kepada Bapak Dirjen Perhubungan Laut” tutupnya.(*) Sumber: Kemenhub RI

Polusi udara yang semakin memburuk salah satu sebabnya adalah karena semakin banyaknya kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan, khususnya wilayah DKI Jakarta. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan c.q. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan uji emisi kendaraan dinas kantor pusat di Lapangan Parkir Aroem Restauran, Jakarta. Pelaksanaan uji emisi kendaraan operasional tersebut dibuka oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Lollan Panjaitan pada Selasa (25/10). Dalam sambutannya Lollan mengatakan bahwa ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi peningkatan polusi udara yang semakin memburuk, yaitu dengan menerapkan kebijakan baru bagi pemiliki kendaraan bermotor. Kebijakan baru tersebut merupakan uji emisi yang diterapkan pada kendaraan bermotor roda 2 (dua), 4 (empat), maupun 6 (enam). “Uji emisi adalah salah satu upaya pengujian untuk mengetahui kinerja mesin dan tingkat efisiensi pembakaran dalam mesin kendaraan bermotor. Uji emisi kendaraan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Lollan.  Diketahui sebanyak 115 kendaraan dinas operasional yang terdiri dari 8 roda 6, 61 roda 4, dan 46 roda 2 dilakukan uji emisi selama 2 hari sejak hari ini 25 Oktober hingga 26 Oktober 2023. Kegiatan uji emisi terhadap kendaraan dinas kantor ini merupakan salah satu bentuk kontribusi pemerintah dalam upaya pengendalian pencemaran udara. Melewati uji emisi berarti membantu mengurangi emisi gas berbahaya yang keluar dari knalpot kendaraan bermotor.  Pengujian perlu dilakukan dengan peraturan yang berlaku dan memiliki persyaratan khusus untuk beberapa jenis kendaraan agar dapat lulus sesuai dengan standarnya. Adapun kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penerapan Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor Kategori M, Kategori N, Kategori O dan Kategori L yang telah memasuki masa pakai lebih dari 3 tahun. Lollan menyampaikan harapannya agar dengan adanya kegiatan tersebut kita dapat mengukur kadar emisi gas berbahaya yang dibuang melalui knalpot kendaraan bermotor seperti karbon monoksida (CO), hidrokarbon (HC), oksida nitrogen (NOx), dan partikulat (jika kendaraan diesel) yang nantinya akan berdampak buruk pada kesehatan masyarakat. “Jika masih ada kendaraan dinas kantor pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang belum dilakukan uji emisi, maka secepatnya segera dilakukan uji emisi untuk menjaga kualitas udara yang lebih baik, melindungi kesehatan masyarakat, dan melestarikan lingkungan,” tegas Lollan.(*) Sumber: Kemenhub RI

Sejarah Baru telah dimulai Rakan Moda, Indonesia memiliki kereta api cepat pertamanya. Adalah Whoosh kereta api yang menghubungkan antara Jakarta dan Bandung. Whoosh sendiri merupakan singkatan dari Waktu Hemat, Operasi Optimal, Sistem Hebat. Whoosh memiliki beberapa keunggulan baik dalam segi spesifikasi kereta itu sendiri maupun kemudahan dalam pelayanan dan perjalanan. Spesifikasi kereta cepat ini antara lain memiliki Gerbong Kereta Cepat dengan tipe CR400 AF memiliki lebar 3,36 meter, tinggi 4,05 meter, panjang lokomotif 27,2 meter dan intermediate kereta sebesar 25 meter. Kereta cepat ini juga memiliki ukuran yang lebih besar dan mampu bertahan lebih lama, yakni sekitar 30 tahun sejak tahun produksinya. Selain itu, biaya perawatannya pun cenderung lebih rendah. Kereta ini juga dilengkapi dengan dua lighting arrester yang berfungsi meningkatkan keamanan terhadap sambaran petir, terutama di sisi peralatan yang bertegangan tinggi. Keren ya Rakan Moda. Selain unggul dalam spesifikasi, kami juga telah merangkum beberapa keunggulan menaiki kereta cepat ini untuk rakan moda yang ingin mencoba, diantaranya : Kereta Cepat Jakarta-Bandung diklaim menjadi proyek kereta cepat pertama di Indonesia dan juga tercepat di Asia Tenggara. Standar kecepatan kereta cepat ini mencapai 350 km per jam bahkan bisa mencapai kecepatan maksimal di 354 km per jam. Dengan menempuh jarak sepanjang 142,3 kilometer, Whoosh hanya memerlukan waktu tempuh sekitar 36 hingga 44 menit. Ini berarti kereta ini jauh lebih cepat dibanding waktu tempuh kereta reguler yang bisa mencapai 3-4 jam loh Rakan Moda. Selain cepat, setiap penumpang transportasi kereta satu ini tentu dapat menggunakan fasilitas secara gratis. Fasilitas yang ditawarkan oleh Kereta Cepat Jakarta Bandung juga sangat lengkap. Mulai dari jumlah kursi yang bisa menampung sebanyak 601 penumpang dan terbagi dalam VIP Class, First Class, dan Second Class. Transportasi ini juga sangat ramah bagi penumpang disabilitas, lansia dan anak-anak. Sistem ticketing atau sistem penjualan tiket Whoosh juga memberikan berbagai pilihan dan kemudahan. Hal ini dikarenakan tiket kereta cepat Whoosh sudah dapat diakses melalui berbagai aplikasi mobile. Tidak hanya pembelian langsung di loket stasiun dan vending machine, tiket Whoosh juga dapat diperoleh dengan membelinya di sejumlah aplikasi diantaranya, yaitu: Whoosh, Access by KAI, Livin’ by Mandiri, BRImo, dan BNI Mobile Banking. Masyarakat akan semakin mudah untuk memesan dan membeli tiket. Nah itu dia beberapa keunggulan menaiki Kereta Super Cepat Rakan Moda, tertarik untuk mencoba?(AP)

BANDA ACEH – Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal bagikan 60 rompi kepada para pengemudi becak dan taksi yang beraktivitas di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue pada Senin, 23 Oktober 2023. Rompi yang dibagikan kepada pengemudi becak dan taksi tersebut merupakan hasil kerjasama antara Dinas Perhubungan Aceh dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) Regional Aceh melalui bantuan CSR (Corporate Social Responsibility). “Kita berterima kasih kepada Bank Syariah Indonesia Regional Aceh atas kerjasama yang sangat baik dan kita harap rompi ini bisa digunakan sebaik mungkin,” ucap Teuku Faisal. Pada kesempatan itu, Teuku Faisal juga mengajak para pengemudi becak dan taksi untuk selalu menjaga kekompakan saat beraktivitas melayani masyarakat di Pelabuhan Ulee Lheue. “Mari bersama-sama menjaga citra pelabuhan demi pelayanan yang lebih baik di pelabuhan,” sebutnya. Penyerahan sekaligus pemasangan rompi secara simbolis dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh bersama CEO BSI Regional Aceh, Wisnu Sunandar kepada perwakilan pengemudi becak motor dan taksi di ruang tunggu Pelabuhan Ulee Lheue. Kegiatan ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat struktural Dinas Perhubungan Aceh, Deputi BSI Regional Aceh, Saiful Musadir, dan Ketua Umum Transportasi Pelabuhan Ulee Lheue.(AB)

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan mendapat kunjungan dari International Civil Aviation Organization (ICAO) Performance Based Navigation (PBN) Go Team pada Selasa (10/10) kemarin. Kunjungan ini dimanfaatkan untuk saling berdiskusi dan brainstorming tentang implementasi PBN di Indonesia. Kunjungan tersebut merupakan kolaborasi erat antara Ditjen Hubud, ICAO, Perum LPPNPI/AirNav Indonesia, operator penerbangan serta stakeholder lainnya dalam industri penerbangan Indonesia. Mewakili Ditjen Hubud dan ICAO adalah Direktur Navigasi Penerbangan, Capt. Sigit Hani dan Regional Officer (AOM-PBN) ICAO Asia & Pacific Regional Sub-office, Beijing, Mr. V.K. Mishra. Sebagai informasi, PBN adalah navigasi berbasis satelit sehingga dapat mengatasi kondisi terrain atau laut bebas yang merupakan kendala bagi ground based nav aids. PBN juga salah satu upaya untuk mengurangi emisi karbon sehingga mendukung penerbangan menjadi lebih efisien dan ramah lingkungan. Capt. Sigit Hani mengatakan, hal ini merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan pelayanan navigasi penerbangan di Indonesia melalui evaluasi progres implementasi PBN dan pemberian petunjuk yang berharga untuk mengatasi masalah dan tantangan yang dihadapi. “Kami berkomitmen untuk meningkatkan standar pelayanan navigasi penerbangan di Indonesia sesuai dengan standar internasional. Kunjungan Tim ICAO ini merupakan langkah signifikan dalam mencapai tujuan tersebut, dan kami sangat menghargai kontribusi mereka dalam mendorong pelayanan navigasi penerbangan yang efektif dan efisien,” ujarnya. ICAO PBN Go Team akan mengevaluasi progres implementasi PBN di Indonesia dan memberikan petunjuk untuk menghadapi tantangan yang teridentifkasi yaitu perencanaan implementasi PBN termasuk partisipasi stakeholders terkait dan peningkatan proses perancangan, persetujuan operasional serta pengawasan terhadap implementasi PBN. Kesempatan ini juga digunakan untuk saling berbagi informasi penting dan panduan dari pakar ICAO PBN Go Team yang mencakup prosedur PBN di daerah dengan medan yang sulit, PBN Navspec pada prosedur enroute, dan pelatihan PBN untuk Air Traffic Controller (ATC). Sigit Hani berharap kolaborasi ini dapat menjadi langkah positif menuju peningkatan pelayanan navigasi penerbangan yang lebih baik dan efisien, sehingga berdampak pada peningkatan aspek keselamatan dan keamanan operasional penerbangan sipil di Indonesia. “Terutama pengembangan PBN di daerah timur yang notabene mempunyai tantangan pada terrain, sehingga secara signifikan dapat meningkatkan aspek keselamatan di wilayah tersebut,” tutup Sigit.(*) Sumber: Kemenhub RI

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca di sektor transportasi secara masif dengan membangun sejumlah transportasi massal seperti MRT, LRT, dan Kereta Cepat. “Dalam beberapa tahun ini kami membangun sejumlah transportasi massal seperti MRT, LRT, Kereta Cepat dan lainnya. Itu adalah modal bagi kita untuk secara langsung mengurangi konsumsi bahan bakar fosil di sektor transportasi,” ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat hadir dalam Konferensi Energy Transition Conference & Exhibition 2023 bertema “Kolaborasi Mewujudkan Transisi Energi Menuju Net Zero Emission 2060″ yang diselenggarakan oleh Dewan Energi Nasional (DEN) di Jakarta, Kamis (19/10). Menhub menjelaskan, pembangunan transportasi massal menjadi keharusan untuk dilakukan meski proses membangunnya tidak mudah. “Proses pembelajaran dalam membangun transportasi massal harus dilakukan. Memang masih ada kekurangan tetapi terus kita lakukan perbaikan. Dan pembelajaran ini sudah dibuktikan bahwa LRT diminati oleh negara lain, salah satunya Malaysia dengan kontraktor dari Indonesia,” ucap Menhub. Lebih lanjut Menhub mengajak seluruh anggota DEN dan stakeholder terkait untuk aktif mempromosikan penggunaan transportasi massal kepada masyarakat luas. “Para pendekar energi juga harus turut mencontohkan. Misalnya kalau mau ke Bandung jangan naik kendaraan pribadi, tapi naik Whoosh (Kereta Cepat),” tuturnya. Selain membangun transportasi massal, penggunaan energi terbarukan di sektor transportasi juga dilakukan dengan mendorong penggunaan kendaraan listrik dan membangun ekosistemnya. Menhub mendorong inisiatif kerjasama Dewan Energi Nasional untuk berkolaborasi dengan akademisi universitas melakukan penelitian dan inovasi tentang penggunaan energi terbarukan yang hasilnya sesuai dengan kebutuhan industri dan masyarakat. “Beberapa waktu yang lalu, penelitian dan inovasi oleh akademisi maupun mahasiswa universitas ter-hilirisasi dengan baik sehingga produk yang dihasilkan dapat sesuai kebutuhan masyarakat, ” kata Menhub. Berdasarkan data Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia 2022, sejak tahun 2013 sektor transportasi menjadi pengguna energi terbesar, yang diikuti oleh sektor industri, sektor rumah tangga, dan kemudian sektor komersial. Pada tahun 2022, sektor transportasi mengkonsumsi 429 juta BOE (Barrel Oil Equivalent) dari total konsumsi energi final sebesar 1.114 juta BOE, sehingga sektor transportasi mengkonsumsi energi sebesar 39% dari total energi final. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca pada tahun 2030 sebagaimana telah tertuang di dalam Nationally Determined Contribution (NDC) dan mencapai Net Zero Emission (NZE) di tahun 2060 atau lebih cepat. Turut hadir pada kegiatan tersebut para anggota Dewan Energi Nasional sektor pemerintah dan para pemangku kepentingan di bidang energi nasional.(*) Sumber: Kemenhub RI

Kereta api pernah menjadi bagian dari sejarah Aceh, meskipun sejarah kereta api di Aceh relatif singkat, sejak masa kolonial Belanda dan terus berupaya direaktivasi pada tahun 2007, tetapi operasionalnya tetap terbatas. Faktor seperti konflik dan bencana alam telah memengaruhi perkembangan kereta api di Aceh. Saat ini, kereta api tidak menjadi moda transportasi utama di wilayah tersebut. Kereta api Cut Meutia adalah nama sebuah kereta api yang menghubungkan Stasiun Medan, Sumatera Utara, dengan Stasiun Lhokseumawe, Aceh. Nama “Cut Meutia” berasal dari salah satu tokoh pahlawan perempuan dari Aceh, Cut Meutia memiliki nama asli “Cut Nyak Meutia” yang lahir pada tahun 1870 di Perlak, Aceh Timur.  Perjungannya sangat dikenal dalam perang Aceh melawan penjajahan Belanda pada awal abad ke-20. Cut Nyak Meutia diakui sebagai pahlawan nasional Indonesia karena perjuangannya dalam menjaga kemerdekaan Aceh dan perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Prestasi dan dedikasinyalah yang kemudian akan terus menjadi sejarah dan dikenang abadi sebagai salah satu alat trasnportasi darat di Aceh. Kereta api Cut Meutia adalah salah satu layanan kereta api yang melayani rute Sumatera Utara ke Aceh, yang terletak di ujung barat Pulau Sumatera. Ini adalah salah satu pilihan transportasi darat yang populer untuk menghubungkan dua provinsi ini, terutama bagi orang-orang yang ingin bepergian antara Medan (Sumatera Utara) dan Lhokseumawe (Aceh) dengan kenyamanan kereta api. Selama perjalanan, penumpang dapat menikmati pemandangan alam yang indah di sepanjang rute. Rute kereta api Cut Meutia menghubungkan Stasiun Medan, yang terletak di Sumatera Utara, dengan Stasiun Lhokseumawe, yang terletak di Aceh. Rute kereta api Cut Meutia menawarkan penumpang kesempatan untuk menikmati pemandangan alam yang beragam, termasuk dataran tinggi, perbukitan, hutan, dan wilayah pesisir. Ini adalah salah satu cara yang nyaman untuk berpergian antara Sumatera Utara dan Aceh, dua provinsi di ujung barat Sumatera. Jadwal dan pemberhentian kereta api Cut Meutia dapat berubah, jadi sebaiknya Anda memeriksa jadwal dan informasi terbaru dari operator kereta api sebelum melakukan perjalanan. (FL)

Rakan Moda, Apa yang ada dipikiran kita ketika mendengar kata “terminal”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata terminal memiliki makna: perhentian penghabisan (bus, kereta api dan sebagainya). Sebagian kita juga beranggapan bahwa terminal adalah sebuah tempat pertukaran penumpang atau pengguna jasa angkutan darat saja bukan? Kenyataannya adalah terminal bukan hanya tempat perhentian angkutan darat saja, juga termasuk jalur udara dan laut. Terminal dapat ditemukan di setiap provinsi, termasuk di provinsi Aceh.  Keberadaan Terminal di Aceh mengalami perkembangan sepanjang sejarah yang berkaitan dengan transportasi dan konektivitas di provinsi Aceh. Berikut merupakan sejarah singkat tentang terminal di Aceh: Aceh memiliki beberapa jenis terminal yang berfungsi sebagai pusat transportasi untuk berbagai moda transportasi, termasuk darat, laut, dan udara. Berikut adalah beberapa jenis terminal yang ada di Aceh: Selama beberapa tahun terakhir, Aceh telah mengalami perkembangan signifikan dalam sektor transportasi dan infrastruktur, termasuk terminal-terminal yang lebih modern dan nyaman untuk melayani kebutuhan penduduk dan wisatawan. Sejarah ini mencerminkan pentingnya konektivitas dan mobilitas dalam pengembangan ekonomi dan sosial di provinsi Aceh. (FL)

Rakan Moda, tahukah kamu pada rangkaian kereta api ada namanya bagian yang namanya gerbong dan kereta. Gerbong dan kereta adalah dua komponen utama dalam sistem kereta api, tetapi keduanya memiliki perbedaan dalam fungsi dan penggunaan. Gerbong adalah bagian dari kereta api yang digunakan untuk mengangkut barang atau penumpang. Gerbong memiliki roda yang berputar di atas rel kereta, dan mereka ditarik oleh lokomotif. Gerbong terdiri dari dua yaitu gerbong penumpang dan gerbong barang. Gerbong penumpang adalah kompartemen di dalam kereta api yang digunakan untuk mengangkut penumpang. Gerbong biasanya dilengkapi dengan kursi, jendela, dan fasilitas lainnya untuk kenyamanan penumpang. Sedangkan Gerbong barang digunakan untuk mengangkut berbagai jenis kargo seperti kontainer, batu bara, bahan bakar minyak, dan banyak lagi. Mereka memiliki desain yang berbeda tergantung pada jenis kargo yang diangkut. Berbeda dengan gerbong,  kereta adalah satu unit kendaraan yang terdiri dari satu atau lebih gerbong yang terhubung satu sama lain.  Kereta api adalah hasil dari perkembangan teknologi transportasi yang berlangsung selama berabad-abad, dan tidak dapat diatribusikan kepada satu penemu tunggal. Terdapat beberapa tokoh dan inovator penting yang berkontribusi perkembangan awal kereta api. Richard Trevithick (1771-1833) yang merupakan Insinyur asal Inggris, Richard merupakan salah satu pionir dalam perkembangan lokomotif uap membangun lokomotif uap pertama yang berhasil digunakan di jalur kereta api pada tahun 1804. Kemudian pada tahun 1814 George Stephenson yang juga merupakan seorang insinyur asal Inggris. George Stephenson juga dianggap sebagai “Bapak Kereta Api” karena pada tahun 1814, ia membangun lokomotif uap pertamanya yang dikenal dengan nama “Blücher.” Selanjutnya pada tahun 1829, ia memenangkan kompetisi lokomotif Rainhill dengan lokomotif “Rocket,” yang menjadi terkenal dan digunakan dalam pengembangan awal sistem kereta api komersial. Seiring perkembangan masa Robert Stephenson yang merupakan putra dari George Stephenson bersama Isambard Kingdom Brunel. Keduanya berkolaborasi mengembangankan lokomotif uap dan jalur kereta api modern dengan pembangunan berbagai jalur kereta api di Inggris. Dengan demikian kereta api adalah hasil dari berbagai perkembangan teknologi, ide, dan kontribusi dari banyak individu di seluruh dunia. Ini adalah contoh penting dari kolaborasi dan evolusi dalam dunia transportasi yang berlangsung selama berabad-abad. Jadi Rakan Moda, perbedaan utama antara gerbong dan kereta terletak pada peran dan fungsi mereka dalam sistem kereta api. Gerbong adalah bagian individu yang digunakan untuk mengangkut barang atau penumpang, sementara kereta adalah satu unit kendaraan yang terdiri dari satu atau lebih gerbong yang terhubung satu sama lain. (FL)

BANDA ACEH— Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Letjen TNI Purn Marciano Norman, menegaskan, Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 di Aceh akan tetap dilaksanakan sesuai rencana pada September 2024 mendatang. Persiapan untuk pelaksanaan event nasional itu terus dipacu. Ia berharap seluruh pemangku kebijakan di Aceh tidak ada lagi yang meragukan, kepastian PON di Aceh. “Jangan ada lagi keraguan dari siapapun (pemangku kebijakan) di ruangan ini apalagi dari pengurus besar PON Aceh,” kata Marciano, dalam rapat persiapan pelaksanaan PON 2024 wilayah Aceh, di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Selasa, (17/10/2023). Rapat tersebut diikuti unsur KONI Pusat dan pejabat Kementerian Dalam Negeri bersama seluruh pejabat Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota terkait. Marciano berharap, PON Aceh-Sumut lebih sukses dari PON yang pernah ada sebelumnya. Sebab, ajang olahraga nasional tersebut menjadi yang pertama diikuti 38 provinsi dan yang pertama digelar di dua provinsi. “Hal yang saya sebutkan itu harus menjadi catatan agar PON 2024 sukses administrasi dan sukses prestasi, sehingga olahraga Indonesia makin membanggakan,” kata Marciano. Dalam kesempatan itu, Marciano mengapresiasi Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Keuangan Daerah yang Ikut membantu memfasilitasi dan mencari jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi pemerintah daerah yang menjadi tuan rumah PON. “Besar harapan saya kehadiran pejabat eselon I Kemendagri ini membuat kita semua lebih yakin terhadap yang kita lakukan,” ujar Marciano. Selain itu, Marciano juga meminta Pemerintah Aceh dan pihak terkait lainnya untuk segera memfinalkan baik itu anggaran maupun pembangunan Venue untuk PON 2024. Plh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, mengatakan, pihaknya ditugaskan Mendagri untuk memfasilitasi penggunaan anggaran untuk PON 2024 oleh Pemerintah Aceh dan Sumut yang menjadi tuan rumah. Ia mengatakan, alokasi anggaran untuk pelaksanaan PON perlu dirasionalisasikan oleh kedua pemerintah daerah agar PON dapat tetap terlaksana dengan anggaran yang tersedia. Horas mengatakan, pihaknya memiliki tiga standar dalam penggunaan alokasi anggaran untuk PON 2024. Pertama adalah merujuk pada standar satuan harga Perpres nomor 53 tahun 2023 tentang standar harga satuan regional. “Standar kedua adalah surat Menteri Keuangan, standar ini digunakan pada pelaksanaan PON ke-20 di Papua, disitu juga termasuk standarisasi honorarium wasit, tim delegasi, tim official dan lainnya,” kata Horas. Dalam rapat yang diikuti seluruh SKPA ini, perwakilan Dinas Perhubungan Aceh dihadiri Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal selaku ketua Bidang Transportasi PON XXI Aceh dan turut didampingi Sekretaris Dishub Aceh, Teuku Rizki Fadhil. Standar ketiga adalah keputusan yang ditetapkan oleh KONI Pusat Horas berharap, penetapan alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk PON 2024 di Aceh dapat segera difinalkan. Pihaknya dari Kemendagri siap mendampingi para pejabat pemerintah daerah tersebut. Sebelumnya, Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, mengharapkan kehadiran Pengurus KONI Pusat dan Pejabat Kemendagri di Aceh dapat membantu percepatan persiapan pelaksanaan PON 2024.Ia berharap tim dari pusat tersebut dapat memberikan arahan dan bimbingan kepada tuan rumah agar pelaksanaan event olahraga nasional itu berjalan sukses. “Saya sendiri mendambakan PON ini menjadi legacy (warisan) baik dengan lahirnya atlet maupun venue olahraga yang berkualitas di Aceh,” pungkas Pj Gubernur Aceh itu.(*) Sumber: Humas Setda Aceh