Tag: keselamatan berkendara

Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal melakukan kunjungan lapangan ke Kabupaten Bener Meriah guna memantau kondisi infrastruktur transportasi dan akses jalan yang terdampak bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah ini, Rabu, 31 Desember 2025. Teuku Faisal didampingi Kepala Dinas Perhubungan Bener Meriah Abdul Kadir meninjau kondisi jalan yang terkena longsor salah satunya di jalan pacuan kuda. Keduanya mendiskusikan titik pemasangan rambu lalu lintas di beberapa jalur alternatif maupun jalur baru yang telah berfungsi untuk dilalui oleh masyarakat. Pemasangan fasilitas keselamatan jalan pada jalur alternatif maupun baru ditujukan supaya pengguna jalan bisa berkendara dengan aman dan selamat. Kadiahub Aceh berharap pada titik-titik rawan agar dilengkapi dengan rambu maupun penunjuk arah yang memadai sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang jelas sehingga potensi kecelakaan dapat dihindari. Setelah melakukan peninjauan, Kadishub Aceh menyerahkan 7 unit water barrier untuk ditempatkan pada titik rawan yang terdampak longsor. Serta menyerahkan 15 unit mantel hujan dan 6 unit stick lamp untuk digunakan oleh petugas yang berjaga. Pada hari yang sama, Teuku Faisal meneruskan kunjungannya ke Bandara Rembele untuk melihat aktivitas distribusi logistik dan penerbangan umum di bandara tersebut. “Bandara Rembele berperan penting sebagai pusat distribusi logistik dan evakuasi masyarakat di wilayah tengah karena jalur darat terputus akibat bencana,” kata Teuku Faisal. Sementara itu, Kepala UPBU Rembele Sofyan Rasad menyampaikan bahwa selama masa tanggap darurat penerbangan di Bandara Rembele mencapai 64 penerbangan dalam sehari, mulai dari pesawat berbadan kecil hingga besar seperti Boeing 737-300. Softan menambahkan, penerbangan reguler yang dilayani oleh Maskapai Wings Air dan Susi Air juga menunjukkan tingkat keterisian yang cukup tinggi yaitu mencapai 85 persen. “Susi Air juga beberapa kali melakukan extra flight karena demandnya sedang tinggi,” sebutnya. Kadishub Aceh berharap maskapai yang sudah masuk ke Bandara Rembele, termasuk penerbangan cargo, bisa terus dilanjutkan tahun depan karena dari sisi demand cukup banyak, dan kapasitas runway cukup untuk melayani pesawat sekelas Boeing 737-300. Baca Berita Lainnya: Lalu Lintas Tol Sigli – Banda Aceh Meningkat Signifikan Selama Periode Nataru Dishub Aceh Segera Fungsikan Kembali Terminal Tipe B Aceh Tamiang Pasca Banjir Bandang Pastikan Kelancaran Arus Libur Nataru 2026, Kadishub Aceh Tinjau Kesiapan Posko Terpadu di Pelabuhan Ulee Lheue

Dalam Rakor bersama Menteri dan Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI di Banda Aceh Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal mendampingi Gubernur Aceh Muzakir Manaf saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pasca Bencana DPR RI yang diselenggarakan di Hotel Daka Banda Aceh, Selasa, 30 Desember 2025. Pertemuan tingkat tinggi ini turut dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan Direksi perusahaan pelat merah seperti Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri dan Wakil Menteri Sosial, Utusan Presiden, Wakil Kepala BP BUMN, Kasatgas Darurat Jembatan, Dirut PT PLN, dan Dirut PT Telkomsel. Rakor ini difokuskan pada sinkronisasi langkah-langkah Pemerintah dalam mempercepat pemulihan infrastruktur dan sosial ekonomi Aceh pasca bencana hidrometeorologi yang melanda pada akhir November lalu. Kehadiran pemangku kebijakan pada lintas lembaga dan kementerian di Aceh hari ini menunjukkan komitmen serius Pemerintah, baik Pusat maupun Aceh, dalam menangani dampak bencana banjir dan tanah longsor yang masih dirasakan hingga saat ini. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Aceh menekankan pentingnya percepatan penyediaan hunian sementara bagi masyarakat yang masih bertahan di tenda pengungsian. Selain itu, Gubernur yang akrab disapa Mualem tersebut meminta agar jembatan-jembatan yang putus akibat banjir dapat segera diselesaikan pembangunannya karena sangat penting untuk melancarkan akses mobilisasi bantuan dan pergerakan masyarakat. Termasuk pemulihan fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, mushalla dan mesjid perlu dituntaskan secepatnya. Mualem juga meminta agar operasional Tol Sibanceh, khususnya seksi 1 ruas Padang Tiji – Seulimum, dapat dibuka 24 jam. Hal ini guna memperlancar distribusi bantuan serta mempercepat waktu tempuh kendaraan tanggap darurat yang membawa kebutuhan bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh. Pada kesempatan terpisah, Kadishub Aceh Teuku Faisal menyampaikan bahwa aksesibilitas jalur darat yang sebelumnya terputus kini sudah bisa dilalui sehingga distribusi bantuan dan logistik bisa lebih mudah dari sebelumnya. Meskipun demikian, Teuku Faisal mengimbau kepada masyarakat pengguna jalan untuk tetap berhati-hati dan mengutamakan keselamatan saat berkendara karena masih banyak ruas jalan dan jembatan bersifat darurat. Pemerintah Aceh berharap hasil pertemuan hari ini dapat segera ditindaklanjuti dengan aksi nyata di lapangan sehingga Aceh dapat segera pulih dan bangkit dari dampak bencana. Baca Berita Lainnya: Lalu Lintas Tol Sigli – Banda Aceh Meningkat Signifikan Selama Periode Nataru Dishub Aceh Segera Fungsikan Kembali Terminal Tipe B Aceh Tamiang Pasca Banjir Bandang Pastikan Kelancaran Arus Libur Nataru 2026, Kadishub Aceh Tinjau Kesiapan Posko Terpadu di Pelabuhan Ulee Lheue

Banda Aceh – Dinas Perhubungan Aceh mencatat adanya peningkatan signifikan volume lalu lintas di Jalan Tol Sigli–Banda Aceh (Sibanceh) selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Kenaikan arus kendaraan terjadi secara bertahap sejak Kamis, 18 Desember 2025, dan mencapai puncaknya pada akhir pekan serta menjelang libur nasional Natal. Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal, ST., MT., menyampaikan bahwa berdasarkan data pemantauan harian di enam gerbang tol, yakni Padang Tiji, Seulimuem, Jantho, Indrapuri, Blang Bintang, dan Baitussalam, volume kendaraan menunjukkan tren peningkatan dibandingkan kondisi normal maupun periode yang sama tahun 2024. Menurut T. Faisal, peningkatan arus lalu lintas mulai terlihat sejak 18 Desember 2025 dan terus bergerak naik, dengan lonjakan tertinggi terjadi pada akhir pekan, khususnya Sabtu dan Minggu, 20-21 Desember 2025, serta kembali meningkat menjelang libur Natal. Kondisi ini diprediksi selain disebabkan oleh libur sekolah dan kuliah, juga diakibatkan oleh pergerakan relawan dan distribusi logistik ke daerah-daerah terdampak. Terlebih dengan telah berfungsinya jembatan Kuta Blang yang menghubungkan jalan nasional Aceh – Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Berdasarkan data dari PT. Hutama Karya selaku pengelola jalan tol Sibanceh, total volume lalu lintas harian pada Sabtu, 20 Desember 2025, tercatat mencapai lebih dari 5.482 kendaraan atau sekitar 165 persen dibandingkan kondisi normal. Sementara itu, pada Minggu, 21 Desember 2025, jumlah kendaraan yang melintas mencapai lebih dari 6.166 kendaraan atau hampir 150 persen dari kondisi normal. Lonjakan kembali terjadi pada Kamis, 25 Desember 2025, dengan total kendaraan melintas mencapai lebih dari 5.743 kendaraan. Selain pergerakan kendaraan di jalan tol, Dishub Aceh juga memantau pergerakan penumpang lintas moda transportasi selama periode libur Natal dan Tahun Baru 2025. Berdasarkan data per 29 Desember 2025, pergerakan penumpang terjadi pada moda darat, laut, dan udara dengan dinamika yang berbeda-beda. Untuk moda transportasi darat, total pergerakan penumpang tercatat sebanyak 18.432 orang. Jumlah tersebut terdiri atas 6.294 penumpang kedatangan dan 12.138 penumpang keberangkatan, dengan pergerakan kendaraan sebanyak 1.525 unit kedatangan dan 1.661 unit keberangkatan. Data ini mencerminkan tingginya mobilitas masyarakat yang memanfaatkan angkutan darat selama masa libur akhir tahun. Pada moda transportasi laut, total pergerakan penumpang tercatat sebanyak 24.217 orang. Dari jumlah tersebut, penumpang kedatangan tercatat 151 orang, sementara sisanya merupakan penumpang keberangkatan. Dibandingkan kondisi normal, pergerakan penumpang moda laut tercatat mengalami penurunan sebesar 66,0 persen. Sementara itu, pergerakan penumpang moda udara tercatat sebanyak 25.638 orang. Rinciannya, penumpang kedatangan mencapai 13.069 orang dengan 113 pergerakan pesawat, sedangkan penumpang keberangkatan sebanyak 12.569 orang dengan 114 pergerakan pesawat. Secara keseluruhan, pergerakan penumpang udara mengalami penurunan sebesar 46,9 persen dibandingkan kondisi normal. Dishub Aceh menilai peningkatan mobilitas masyarakat selama periode Nataru dipengaruhi oleh libur akhir tahun, kunjungan keluarga, aktivitas ekonomi antardaerah, serta pergerakan relawan dan distribusi logistik ke wilayah terdampak bencana. Untuk menjaga kelancaran dan keselamatan transportasi selama periode Nataru, Dishub Aceh terus berkoordinasi dengan Polri, Kementerian Perhubungan, PUPR, pengelola jalan tol, BMKG, Organda serta instansi terkait guna memastikan pengaturan lalu lintas, kesiapan petugas, dan ketersediaan fasilitas pendukung berjalan optimal. T. Faisal menegaskan bahwa pemantauan arus pergerakan penumpang dan kendaraan dilakukan secara harian, terutama pada jam-jam puncak, guna memastikan layanan transportasi tetap aman, lancar, dan terkendali selama libur Natal dan Tahun Baru. Dishub Aceh juga mengimbau masyarakat agar mematuhi ketentuan keselamatan, memastikan kondisi kendaraan, jadwal perjalanan dan memantau informasi cuaca disepanjang perjalanan. Dishub Aceh juga mengimbau agar masyarakat berhati-hati memililih rute perjalanan darat mengingat banyak jalan dan jembatan masih dalam kondisi pemulihan.[] Baca Berita Lainnya: Pastikan Kelancaran Arus Libur Nataru 2026, Kadishub Aceh Tinjau Kesiapan Posko Terpadu di Pelabuhan Ulee Lheue Dishub Aceh Segera Fungsikan Kembali Terminal Tipe B Aceh Tamiang Pasca Banjir Bandang Kadishub Aceh : Kini Ada 3 Kapal Angkut LPG, Semoga Bisa Atasi Kelangkaan Gas

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Aceh Teuku Faisal meninjau langsung kesiapan Posko Terpadu Pemantauan Arus Transportasi masa libur Nataru 2026 di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Sabtu, 27 Desember 2025. ​Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan seluruh fasilitas pelayanan serta koordinasi antar petugas dari berbagai stakeholder yang terlibat di lapangan berjalan optimal demi memberikan kenyamanan bagi wisatawan dan masyarakat yang menuju Sabang maupun sebaliknya. ​ Kadishub Aceh menyampaikan bahwa lonjakan penumpang pada periode Nataru 2026 ini harus diantisipasi dengan manajemen operasional yang matang. Dirinya menekankan pentingnya akurasi jadwal keberangkatan kapal dan pengawasan ketat terhadap manifest penumpang. ​”Fokus utama kita adalah keselamatan (safety) dan pelayanan prima. Kita ingin memastikan tidak ada penumpukan penumpang di pelabuhan serta seluruh armada kapal penyeberangan dalam kondisi laik laut,” ujar Kadishub Aceh. Kadishub Aceh juga berkoordinasi dengan pihak operator kapal baik PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Banda Aceh dan operator kapal cepat terkait penambahan frekuensi pelayaran jika terjadi lonjakan penumpang yang signifikan. Di samping itu, Dishub Aceh mengupayakan optimalisasi sistem tiket online guna mengurangi antrean kendaraan penumpang di pelabuhan. ​Berdasarkan pantauan di lokasi, arus kendaraan dan penumpang di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue hingga Minggu (29/12) kemarin, mulai menunjukkan peningkatan dibandingkan hari biasa. Akan tetapi peningkatan arus penumpang kapal penyeberangan masih dapat terkendali dan kondusif. Pada kesempatan tersebut, Kadishub Aceh bersama Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan Wilayah 1, Kepala Jasa Raharja Aceh, GM PT ASDP Indoensia Ferry Banda Aceh, dan Kapolsek Ulee Lheue menyerahkan sembako kepada petugas yang berjaga di posko Nataru 2026. Baca Berita Lainnya: Tinjau Jembatan Kuta Blang, Kadishub Aceh Ingatkan tentang Keselamatan Penyeberangan Dishub Aceh Segera Fungsikan Kembali Terminal Tipe B Aceh Tamiang Pasca Banjir Bandang Kadishub Aceh : Kini Ada 3 Kapal Angkut LPG, Semoga Bisa Atasi Kelangkaan Gas

Banda Aceh – Tim Gabungan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) yang terdiri dari Dishub Aceh, Ditlantas Polda Aceh, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Aceh, Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN), serta Dinas PUPR Aceh menyepakati penataan ulang akses putar balik (u-turn) di Jalan Nasional Soekarno Hatta, Aceh Besar. Keputusan itu diambil dalam rapat finalisasi di Kantor Dishub Aceh, Selasa 25/11, setelah tim gabungan melakukan survei teknis dan observasi lalu lintas di beberapa titik, terutama di persimpangan Lamreung dan kawasan Meuligoe Wali Nanggroe. Hasil kajian menyimpulkan perlunya penataan ulang untuk mengurai kemacetan dan menekan angka kecelakaan lalu lintas. Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal, menjelaskan bahwa penataan ini merupakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan akses langsung menuju kompleks Meuligoe, sekaligus untuk melayani mobilitas masyarakat sekitar, termasuk akses darurat menuju rumah sakit terdekat. “Selama ini pengguna jalan harus memutar sangat jauh, sehingga tidak efisien dan menghambat mobilitas, terutama untuk kebutuhan emergency. Secara kajian teknis, pembukaan median di depan Meuligoe Wali Nanggroe sangat memungkinkan. BPTD yang memiliki kewenangan untuk status jalan nasional juga sudah memberikan rekomendasi,” kata T. Faisal, . Kadishub menjelaskan bahwa pembukaan median jalan tersebut akan dilaksanakan oleh BPJN Aceh pada tahun 2025 ini. Sedangkan u-turn lama di persimpangan Lamreung akan ditutup karena menjadi salah satu titik paling rawan kecelakaan. “Di Lamreung kita sudah sepakat ditutup. Kita akan segera melakukan bersama bersama. Tahun ini kita upayakan langkah awal dengan water barrier (untuk u-turn yang ditutup), sementara pembangunan permanen dilakukan melalui anggaran berikutnya,” ujar T. Faisal. Dari hasil pengamatan tim bersama forum lalu lintas, Kasi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dishub Aceh, Daniel Sarumaha, melaporkan bahwa pihaknya telah melakukan inventarisasi kondisi jalan nasional di kawasan tersebut, termasuk pemukiman, sekolah, dan rumah sakit. Ia menegaskan bahwa u-turn baru di depan Meuligoe Wali Nanggroe memiliki tingkat keselamatan yang jauh lebih baik. “Dari observasi awal, u-turn di Lamreung itu sangat padat pada jam-jam sibuk dan sering menimbulkan kendaraan melawan arus. Sedangkan di sisi kiri-kanan Meuligoe tidak ada pemukiman yang mengganggu. Lokasinya jauh lebih aman untuk dijadikan bukaan baru,” ujar Daniel. Sementara itu, perwakilan BPTD Kelas II Aceh, M. Taruna, menyebutkan bahwa berdasarkan survei kecelakaan 2023–2024, kawasan Jalan Soekarno Hatta mencatat 165 kasus kecelakaan. Di titik u-turn Lamreung saja, antrian kendaraan mencapai lebih dari seratus setiap jam pada waktu sibuk, berpotensi memicu pelanggaran dan tabrakan. “Ini kawasan rawan kecelakaan. Oleh karena itu, u-turn lama kami rekomendasikan ditutup,” ujar dia. Mereka juga sudah melakukan kajian dan untuk bukaan baru di depan Meuligoe Wali Nanggroe, lebar idealnya adalah 27 meter agar standar keselamatan terpenuhi. Sementara Sekretaris Dinas PUPR Aceh, A. Ricky Soehady, menambahkan bahwa penutupan u-turn lama harus dilakukan secara permanen. Jika hanya memakai water barrier saja, hal tersebut rawan dibongkar oleh pengguna jalan. Karena itu jikapun digunakan water barrier, hanya bersifat sementara. “Tahun depan harus dipatenkan dengan konstruksi permanen. Untuk bukaan baru juga perlu lampu penerangan dan penataan rambu,” ujarnya. Dalam rapat tersebut, seluruh unsur forum lalu lintas menyetujui untuk segera melakukan sosialisasi bersama ke masyarakat, mempersiapkan rambu-rambu sementara, dan menempatkan petugas di lapangan selama masa transisi pengalihan arus saat penutupan u-turn lama dan pembukaan akses putar balik baru di depan Meuligoe Wali Nanggroe. Baca Berita Lainnya: Rute Baru Feeder Trans Koetaradja Tahun 2025 Jadwal Operasional Bus Trans Koetaradja Selama Bulan Ramadan 1446 H Menhub Dudy: Harga Tiket Pesawat Domestik Turun 13-14 Persen pada Masa Lebaran 2025  

Masalah truk Over Dimension Over Loading (ODOL), atau truk dengan muatan dan dimensi yang berlebihan, sedang jadi perhatian serius di seluruh Indonesia karena bisa merusak jalan dan membahayakan pengguna jalan lain. Di Aceh, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II mengambil langkah yang cerdas dan terencana untuk menghadapi masalah ini. Meskipun begitu, BPTD sadar betul bahwa transportasi darat adalah tulang punggung logistik yang sangat penting bagi perekonomian. Oleh karena itu, pendekatan yang diambil tidak hanya fokus pada penindakan, tapi juga membangun kesadaran secara bertahap dan menyeluruh. BPTD Aceh menganggap langkah pencegahan sebagai hal yang paling penting. Strategi ini dimulai dengan sosialisasi besar-besaran yang melibatkan semua terminal, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), dan pelabuhan. Para petugas di lapangan rajin membagikan brosur tentang bahaya ODOL kepada masyarakat dan para sopir truk. Di era digital, BPTD juga memanfaatkan media sosial dan Running Text ATCS di persimpangan jalan Kota Banda Aceh, yang berhasil dilihat oleh 200 ribu orang. Upaya ini bertujuan agar pesan bisa sampai ke semua kalangan masyarakat. Selain itu, BPTD mendorong perusahaan angkutan barang untuk menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK). Sistem ini mewajibkan mereka untuk memikirkan keselamatan sopir dan masyarakat dalam setiap operasinya. Pengawasan SMK ini dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi. BPTD juga mengimbau setiap UPPKB di kabupaten/kota untuk memperketat pengawasan agar kendaraan ODOL tidak bisa lolos. Sambil melakukan pencegahan, BPTD Kelas II Aceh juga terus menegakkan hukum dengan pengawasan ketat di UPPKB. Ada dua UPPKB strategis di perbatasan Aceh-Sumut, yaitu UPPKB Seumadam dan PPKB Subulussalam, yang beroperasi 24 jam untuk mengawasi truk yang masuk ke Aceh. Sebagai bentuk penindakan, BPTD telah menilang 87 truk ODOL di UPPKB Seumadam dalam periode 8 Mei hingga 17 Juni. Namun, saat ini, sanksi tilang diganti dengan teguran. Hal ini dilakukan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat dan pengusaha agar lebih memahami aturan tentang kendaraan ODOL. Tidak ada satu pun upaya yang bisa berhasil tanpa kerja sama. BPTD Aceh aktif bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, Kepolisian, dan sektor swasta. Kerja sama ini mencakup penerapan SMK, pengujian kendaraan yang lebih ketat, dan sosialisasi di terminal serta pelabuhan. Dengan bersatu, semua pihak terkait bisa bersama-sama menciptakan budaya transportasi darat yang tertib dan aman. Melalui strategi yang menyeluruh, BPTD Kelas II Aceh tidak hanya sekadar menegakkan aturan, tetapi juga membangun kesadaran bersama. Pendekatan bertahap, mulai dari pencegahan, penegakan hukum, hingga kolaborasi yang kuat, menjadikan penanganan ODOL di Aceh sebagai contoh yang baik. Ini membuktikan bahwa dengan kerja sama yang baik, keseimbangan antara keselamatan di jalan dan kelancaran bisnis bisa terwujud.(*) Baca Berita Lainnya: Rute Baru Feeder Trans Koetaradja Tahun 2025 Jadwal Operasional Bus Trans Koetaradja Selama Bulan Ramadan 1446 H Menhub Dudy: Harga Tiket Pesawat Domestik Turun 13-14 Persen pada Masa Lebaran 2025

Kecelakaan lalu lintas merupakan hal yang berlawanan dengan keselamatan lalu lintas. Semakin tinggi angka kecelakaan lalu lintas maka semakin rendah tingkat keselamatan di jalan, begitu juga sebaliknya. Is that really the most important thing in traffic? Seperti rakan ketahui, keselamatan lalu lintas itu merupakan hal yang paling krusial (penting) dalam berlalu lintas, seperti penggunaan alat perlengkapan keselamatan berkendara, kelaikan kendaraan, jalan yang berkeselamatan dan aspek-aspek lain yang menunjang keselamatan. Jika aspek-aspek tersebut tidak terpenuhi, maka resiko terjadinya kecelakaan semakin tinggi.  Begitu juga sebaliknya jika aspek-aspek keselamatan lalu lintas terpenuhi maka kemungkinan kecil akan terjadi kecelakaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa keselamatan sangat berkaitan dengan kecelakaan lau lintas dan merupakan hal yang penting. Kecelakaan lalu lintas merupakan penyumbang penyebab kematian di Indonesia, termasuk di Aceh. Jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas di Aceh pada tahun 2019 mengalami peningkatan hampir 50% dari tahun 2018. Berdasarkan data dari Dirlantas Polda Aceh, pada tahun 2018 terdapat 1998 kejadian sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 3958 kejadian. Berbagai lini gatra mempengaruhi tinggi rendahnya angka kecelakaan lalu lintas.  Dari segi kepatuhan dan habbit pengguna lalu lintas, segi kelengkapan informasi petunjuk jalan, segi kendaraan, segi jalan dan lain-lain. Segi-segi tersebut merujuk menjadi beberapa faktor penyebab yang paling sering menyebabkan kecelakaan atau “The Most Frequent Cause of Traffic Accident”, antara lain : Faktor Manusia; Faktor Jalan; Faktor Kendaraan; Faktor Lingkungan. First thing first, phôn dari yang phôn, adalah faktor manusia. Manusia seringkali lalai dalam berlalu lintas, kelalaian tersebut terjadi karena banyak hal. Beberapa hal tersebut antara lain, perilaku (attitude), kebiasaan (behavior), pengetahuan (knowledge), dan kondisi psikologis. Perilaku (attitude) sering dikaitkan dengan sikap dan perilaku saat berkendara.  Sikap dan perilaku yang tidak menjaga kedamaian/keharmonisan antar pengguna jalan seperti menggunakan kecepatan tinggi tanpa memperhatikan kendaraan sekitar dan tidak patuh terhadap peraturan berkendara yang berlaku merupakan salah satu dari banyak sikap yang dapat meningkatkan resiko kecelakaan. Jika attitude adalah sikap yang dilakukan pada suatu keadaan, kebiasaan (behavior) adalah attitude yang dilakukan secara berulang-ulang. Jika pengendara tidak memahami kecakapan dalam berkendara dan tidak mengindahkan cara-cara yang berlaku, maka kebiasaan yang buruk dalam berkendara akan terjadi. Selanjutnya faktor jalan, jalan adalah jalur-jalur transportasi darat yang digunakan oleh manusia, hewan atau kendaraan untuk melintasi dari suatu daerah ke daerah lain. Jalan terdiri dari bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, baik yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di permukaan tanah dan/atau air, maupun di atas permukaan air. Terdapat beberapa kondisi yang menyatakan jalan menjadi penyebab kecelakaan. Kondisi tersebut antara lain seperti jalan yang tidak memiliki fasilitas keselamatan yang dibutuhkan, jalan yang berlubang, tikungan tajam, pandangan yang terhalang, minimnya informasi petunjuk jalan melalui aplikasi petunjuk arah berbasis online merupakan salah satu dari sekian banyak faktor jalan yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Instansi pemerintah seperti Perhubungan,  PUPR. Kominfo, Kepolisian, serta Industri dan Perdagangan sangat berkontribusi besar dalam penyelenggaraan dan pembinaan jalan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dari kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan jalan banyak instansi yang terlibat, salah satunya yaitu Perhubungan. Ya, faktor ketiga adalah kendaraan. Kendaraan yang bagaimana sih yang berkeselamatan? Keyword dalam faktor ini adalah kelaikan kendaraan bermotor . Kelaikan kendaraan adalah suatu kondisi dimana suatu kendaraan dapat beroperasi di jalan raya dengan memenuhi serangkaian kegiatan pemeriksaan persyaratan administrasi dan teknis yang berlaku. Dan the last part adalah faktor lingkungan. Kondisi alam dan kondisi cuaca menjadi point yang paling utama pada faktor lingkungan. Jika terjadi gempa bumi, tsunami, banjir atau gunung meletus, resiko terjadinya kecelakaan sangat tinggi dan diperlakukan penanganan khusus apabila hal tersebut terjadi. Jika cuaca hujan lebat, sangat dikhawatirkan terjadi kecelakaan beruntun akibat dari kendaraan yang tergelincir. (A.Mega)

Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah bersama Forkopimda Aceh, Ketua DPR Aceh, Pangdam Iskandar Muda, Kapolda Aceh, Wakajati Aceh, meninjau posko penanggulangan virus corona di terminal tipe B Aceh Tamiang, Selasa, 19 Mei 2020 yang disambut Bupati Aceh Tamiang, Mursil. Dalam kunjungan tersebut, Plt. Gubernur Aceh menyampaikan bahwa jelang lebaran Idul Fitri 1441 H jumlah pemudik dipastikan meningkat. Untuk mengantisipasi lonjakan pemudik, pemeriksaan dan pendataan di posko perbatasan perlu diperketat sesuai protokol kesehatan. “Kita yang bertugas di sini harus bekerja ekstra. Arus mudik dan arus balik harus dipastikan aman,” ujar Nova. Terkait kekurangan personil posko, Nova meminta Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten Aceh Tamiang berkoordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19 Pemerintah Aceh untuk kemungkinan-kemungkinan yang bisa dikolaborasikan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. “Tolong perkuat personil di posko. Jika kurang, jajaki untuk penempatan relawan baik dari Tagana maupun organisasi sipil,” pesan Nova yang juga didampingi oleh Kadinsos Aceh dan Kadishub Aceh. Forkopimda Aceh mengharapkan semua pihak mendukung posko yang sudah dibentuk dengan mengevaluasi kekurangan-kekurangan yang ada. Sementara itu, opsi pendirian posko lain harap dipertimbangkan karena keterbatasan personil di semua sektor. Selain petugas Satgas Kabupaten Aceh Tamiang, Dishub Aceh juga telah menerjunkan 4 tahap regu pendataan pemudik dengan aplikasi SAPAMUDIK.id yang mulai bertugas 15 Mei 2020 sampai 27 Mei 2020. Tim gelombang 4 ini juga diperkuat oleh Tim Dalops LLAJ untuk memastikan semua angkutan umum yang datang dari Sumatera Utara ke Aceh masuk ke Terminal Type B Aceh Tamiang. Dibandingkan dengan 3 posko perbatasan lainnya, Aceh Tamiang merupakan gerbang masuk pendatang dari Provinsi Sumatera Utara. Kepala Dinas Perhubungan Aceh Junaidi, mengatakan bahwa Regu pendataan SAPAMUDIK ini akan terus bertugas ditengah lebaran Idul Fitri 1441H, dan pada tanggal 26 Mei 2020 direncanakan akan diturunkan kembali Regu Gelombang 5 untuk fokus pada pendataan arus balik. (AM)

Dinas Perhubungan Aceh berikan penghargaan Wahana Tata Nugraha kepada sejumlah Kabupaten/Kota sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi dalam mengikuti Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Sistem Transportasi Perkotaan Tahun 2019. Penyerahan penghargaan tersebut dilakukan di ruang rapat Bidang LLAJ Dinas Perhubungan Aceh, Senin, 20 Januari 2020. Wahana Tata Nugraha merupakan penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Provinsi, Kabupaten/Kota yang mampu menata transportasi dan fasilitas publik dengan baik. Beberapa daerah yang mengikuti kegiatan Wahana Tata Nugraha di antaranya; Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Tamiang, dan Kota Langsa. Selain menerima sertifikat atas partisipasi dalam mengikuti kegiatan ini, daerah tersebut juga menerima perlengkapan lapangan seperti water barrier, rambu hand stop, rompi lapangan, pin keselamatan, poster keselamatan lalu lintas, dan lain-lain. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan Bidang LLAJ Dishub Aceh, M. Hanung Kuncoro, S.SiT dalam sambutannya menyampaikan, Dishub Aceh mengapresiasi Kabupaten/Kota yang telah mengikuti kegiatan Wahana Tata Nugraha Tahun 2019. “Manfaat yang didapat oleh daerah sekurang-kurangnya adalah system transportasi dan fasilitas publik tertata dengan baik. Apalagi Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan ujung tombak dalam merealisasikan kegiatan ini,” ujar Hanung. (MG)

Aceh mungkin satu-satunya provinsi di Indonesia yang tidak melakukan perayaan pergantian tahun dengan meriah seperti di daerah lain. Keadaan ini berlaku semenjak tahun 2004 lalu. Setiap akhir tahun, masyarakat Aceh selalu memperingati masa-masa berkabung, yaitu peringatan bencana dahsyat gempa dan tsunami yang menggulung daerah ini 15 tahun silam, tepatnya tanggal 26 Desember 2004. Bencana itu merenggut 130 ribu nyawa rakyat Aceh, Nias Sumatera Utara, dan beberapa negara lainnya. Kala itu, banyak warga Aceh di perantauan berusaha pulang ke bumi kelahiran guna mencari dan membantu keluarga yang tertimpa bencana. Saya adalah salah satu dari orang-orang itu. Saya sempat menghabiskan waktu dua hari dari Jakarta agar bisa mendarat di bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, karena bandara sibuk melayani lalu lalang dan antrean armada udara asing yang membawa bantuan ke Aceh setelah bencana. Akhirnya saya bisa mendrat dan tiba dengan selamat di bumi Serambi Mekkah ini. Bencana besar ini menimbulkan kerusakan parah semua sendi kehidupan, termasuk sarana perhubungan. Transportasi di Kota Banda Aceh lumpuh total. Kendaraan umum seperti taksi dan angkot yang biasanya siap melayani penumpang dari bandara menuju kota tidak terlihat beroperasi. Akibanya, banyak penumpang terpaksa menumpang kenderaan pribadi masyarakat setempat, agar bisa mencapai kota Banda Aceh yang berjarak sekitar 20 kilometer dari bandara. Saat saya tiba di Banda Aceh dua hari setelah tsunami, kota ini benar-benar porak poranda. Sebagian besar jalanan masih dipenuhi puing bangunan, mayat korban tsunami juga masih bergelimpangan. Bangkai kenderaan bermotor dan perahu nelayan masih berhimpitan di antara puing, bahkan ada yang masih nyangkut di atas reruntuhan bangunan dan pohon. Praktis setelah bencana hampir semua angkutan kota banyak yang tidak beroperasi lagi. Seperti angkutan umum labi labi yang tadinya merajai berbagai jurusan dalam kota, mulai menghilang, sejak saat itu dan hingga sekarang. Sarana pelabuhan penyeberangan utama Uleelheu juga luluh lantak disapu gelombang. Sehingga pendistribusian bantuan untuk daerah lain yang hanya bisa dijangkau oleh kapal, terpaksa dilakukan melalui pelabuhan darurat sementara yang berlokasi di bawah jembatan Uleelheu. Pelabuhan darurat ini menjadi tempat bersandarnya kapal-kapal nelayan maupun kapal-kapal asing. Dahsyatnya tsunami yang melanda Aceh kala itu, dipicu gempa besar dengan magnitudo 9,0 yang disebabkan oleh interaksi lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Gempa ini berpusat di dasar laut pada kedalaman 10 Km. Seiring berjalannya waktu setelah 15 tahun bencana gempa dan tsunami melanda Aceh, kini suasana kota dan masyarakat sedikit membaik, bahkan banyak masyarakat umumnya sudah melupakan kejadian dahsyat tersebut. Belajar dari kejadian yang menelan banyak korban itu, kini di setiap ruas jalan di kawasan pemukiman di pesisir provinsi Aceh telah dipasang rambu-rambu penunjuk jalur evakuasi masyarakat. Rambu-rambu ini sebagai penunjuk arah untuk memudahkan masyarakat menuju ke tempat yang lebih aman ketika bencana berulang. Beberapa tempat yang banyak orang seperti sekolah-sekolah di Kota Banda Aceh juga sering melaksanakan program siaga bencana. Seperti di SMA Negeri 1 Banda Aceh, melakukan simulasi penanganan bencana serta evakuasi manusia secara berkala. Simulasi ini dilakukan pihak sekolah bekerja sama dengan Badan Penanganan Bencana Aceh (BPBA). “Terkadang juga kami lakukan secara mandiri dengan menggunakan dana BOS,” ujar Khairurrazi, Kepsek SMA1 saat ditemui tim Transit di kantornya beberapa waktu lalu. Khairurrazi mengatakan, sekolah perlu menerapkan kurikulum materi khusus kebencanaan untuk memudahkan evakuasi ketika bencana terjadi. Khairurrazi juga menyarankan perlunya perhatian dan kajian jalur khusus evakuasi, karena di beberapa titik terdapat arah putar balik yang terlalu jauh, sehingga menyulitkan jalur evakuasi. Semua kerisauan sang kepsek tentang rambu-rambu jalan di kota Banda Aceh yang perlu dikaji lagi, dijawab oleh Deddy Lesmana Kabid LLAJ Dishub Aceh. Deddy mengatakan, semua rambu-rambu di jalan dibuat guna keselamatan pengguna jalan di saat kondisi aman. Namun dalam kondisi darurat bencana tentu semua aturan rambu itu tidak berlaku lagi dan bisa dilanggar. “Tentunya tetap harus berhati-hati. Jangan sampai ingin melakukan penyelamatan malah terjadi musibah kecelakaan,” terang Deddy lagi.(Rizal Syahisa) Versi cetak digital dapat diakses dilaman: