Tag: dishub aceh

Berdasarkan data dari PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Banda Aceh, jumlah penumpang angkutan penyeberangan lintasan Balohan – Ulee Lheu Tahun 2017 meningkat pada bulan Juli dikarenakan arus mudik Lebaran Idul Fitri serta pada bulan Desember dikarenakan Acara Sail Sabang yang diadakan pada tanggal 28 November s.d 5 desember 2017. Terdapat 4 (empat) armada kapal yang melayani lintasan Balohan-Ulee Lheu yaitu Kmp. BRR, KMP. Papuyu, KMP. Tanjung Burang dan Kmp. Teluk Sinabang.

Salah satu transportasi yang berkembang di Aceh adalah transportasi Penyeberangan. Hal ini dapat dilihat dari data PT. ASDP Cabang Singkil Tahun 2017 meliputi data Penumpang dan Kendaraan pada 5 lintasan Pelabuhan penyeberangan. Pada lintasan Sinabang – Labuhan Haji jumlah penumpang mencapai 46.682 penumpang dan jumlah kendaraan sebanyak 15.186. lintasan tersebut merupakan lintasan terbanyak jumlah penumpang dan kendaraan karena jumlah armada kapalnya lebih banyak dibandingkan dengan lintasan lain.

Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Ira  Puspa Dewi  mengaku, pihaknya sudah menyiapkan antisipasi khusus  dan siap melayanibatus mudik Lebaran   2018 mendatang. “Fokus pelayanan ada di beberapa lintas penyeberangan  utama mulai Merak-Bakauheni, Ketapang-Gilimanuk dan selanjutnya. SDM dan infrastruktur penyeberangan  dan pelahuhan juga sudah disiapkan,” kata Ira  Puspa Dewi  Menurutnya, saat ini ada 20 pelabuhan ASDP sudah beroperasi layanan online. Tiket untuk kendaraan dan penumpamg bisa dibeli secara online, sehingga tak harus antre di loket yang sering memicu kepadatan di jalan dan pelabuhan. “Dengan layanan online dipastikan pelayanan makin cepat dan hemat. Antrean yang bisa panjang menjelang pelabuhan dipastikan berkurang bahkan tidak ada lagi,” jelas Ira pada Menhub di booth ASDP  disela-sela launching aplikasi perizinan online dan e-ticketing di HI Jakarta, Minggu Sedikitnya ada 140 kapal milik ASDP yang disiapkan untuk melayani mudik Lebaran mendatang. “Jika ditambah dengan kapal-kapal dari operator kapal swasta maka jumlah dan kapasitasnya makin besar lagi,” papar Ira. Khusus kapal ASDP,  menurut Ira,  jadwal docking kapal diatur sedemikian rupa sehingga saat mudik Lebaran  tiba semua sudah dan dalam kondisi prima. “Selanjutnya untuk kapal-kapal swasta, diharapkan bisa menyesuaikan. Docking silakan diatur. Yang pasti, sebelum arus mudik tiba semua kapal sudah siap dan dioperasikan untuk melayani pemudik,”  terang Ira. Dia menambahkan, khusus untuk lintasan Merak-Bakauheni semua kapal harus siap dan bisa beroperasi optimal untuk melayani pemudik baik tujuan Jawa atau sebaliknya ke Sumatera. “Kendati begitu, pihak ASDP akan tetap berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan lain untuk menyiapkan kantong-kantong parkir jika kondisi buruk dan memang dibutuhkan semua sudah siap,”  tegas Ira.(S9)

Kementerian Perhubungan (Kemhub) melalui Ditjen Perhubungan Darat (Hubdat) meluncurkan tiga sistem aplikasi online sekaligus, Minggu (4/3/2018). “Mereka adalah Sistem Perizinan Online dan Multimoda (SPIONAM), e-Ticketing dan e-Tilang,” kata Dirjen Hubdat Budi Setiyadi dalam laporannya di acara launching, Minggu. Acara launching digelar di Jalan Imam Bonjol, Jakarta disela-sela Car Free Day (CFD). Peresmian tiga sisten aplikasi onkine dilakukan dengan penekanan tombol sirine  oleh Menhub Budi Karya Sumadi dan Menteri PANRB Asman Abnur, perwakilan Polri serta Sekjen Kemhub Sugihardjo dan Direksi BUMN. “Peningkatan pelayanan ini salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia menjadi lebih baik. Sendi-sendi bisnis akan berkembang dengan baik sehingga pertumbuhan ekonomi kita jadi lebih baik,” ujar Menhub. Adapun sistem pelayanan aplikasi SPIONAM yang meliputi perijinan : Adapun sistem pelayanan aplikasi SPIONAM yang meliputi perijinan : Ijin Standar Pelayanan Minimal Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan; Ijin Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan; Ijin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek, meliputi pelayanan : – Ijin Penyelenggaraan Angkutan AKAP; – Ijin Penyelenggaraan Angkutan ALBN. 4. Ijin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek, meliputi pelayanan : – Ijin Penyelenggaraan Angkutan Orang untuk keperluan Pariwisata, Angkutan Charter dan Angkutan Sewa Umum; dan – Ijin Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan menggunakan Taksi, Angkutan Antar Jemput, Angkutan Permukiman; Angkutan Karyawan, Angkutan Sewa Khusus yang wilayahnya melebihi 1 (satu) Provinsi, selain wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bogor (Jabodetabek); 5. Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus, meliputi pelayanan : – Ijin penyelenggaraan Angkutan Barang Berbahaya dan Beracun; – Ijin Penyelenggaraan Angkutan Alat Berat. Sedangkan untuk aplikasi E-Tilang yaitu aplikasi berbasis sistem Android yang akan mempermudah masyarakat dalam mengurus pelanggaran tilang tanpa perlu pergi ke pengadilan untuk mengikuti sidang dengan melakukan pembayaran di bank atau m-banking.   “Dengan sistem digital melalui E-tilang ini memberikan kemudahan, memberi kondisi yang governance. Dengan kondisi ini kita akan mendapatkan level of service yang bagus,” kata Menhub. Kemenhub juga bekerja sama dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam implementasi E-Tilang Perhubungan melalui Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Bank BRI dengan Kemenhub tentang penyediaan dan pemanfaatan jasa layanan perbankan di lingkungan Kemenhub. Selain itu pada saat bersamaan, Kemenhub juga meluncurkan aplikasi E-Ticketing yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bidang transportasi darat terhadap berbagai kemudahan pelayanan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi darat dalam memperoleh tiket perjalanan. Saat ini penumpang angkutan darat dapat memperoleh tiket dengan mudah dengan aplikasi E-Ticketing melalui beberapa mitra diantaranya Bank Mandiri, DPP Organda (DOKU, Alfamart, bosbis.com). Pada acara tersebut dihadiri oleh Menhub dan Menpan RB tampak duduk berdampingan sambil berbincang-berbincang.  Tampak juga Waka Dishub Sigit Wijatmoko di acara. Sementara itu, Kapolri Tito Karniavan yang tercatat dalam undangan belum tampak hadir dalam acara tersebut.(S9) http://www.dephub.go.id/post/read/tingkatkan-pelayanan,-kemenhub-luncurkan-3-sistem-aplikasi-online https://www.gridoto.com/read/01230244/nah-sudah-diresmikan-menteri-loh-ya-kalau-di-pritt-bayar-pakai-e-tilang?page=all#!%2F

Seperti kita ketahui peningkatan jumlah penduduk yang terjadi mempengaruhi peningkatan perjalanan yang berpengaruh pada kebutuhan transportasi. Peningkatan perjalanan dan kebutuhan transportasi tentunya berdampak pada meningkatnya potensi permasalahan transportasi salah satunya kecelakaan. Berdasarkan data Dirlantas Polda Aceh selama 5 tahun terakhir, terjadi peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas dari tahun 2013 – 2016, dengan jumlah korban meninggal dunia pada tahun 2013 sebanyak 672 jiwa dan pada tahun 2016 sebanyak 854 jiwa. Pada tahun 2017 terjadi penurunan jumlah kecelakaan menjadi 1948 kasus dibanding pada 2016 sebanyak 3006 kasus, dengan korban meninggal sebanyak 734 jiwa. Terjadinya penurunan jumlah kecelakaan dan jumlah korban kecelakaan di Aceh merupakan suatu hasil dari upaya penegakan peraturan lalu lintas oleh Kepolisian dan sosialisasi kepada masyarakat serta peningkatan prasarana jalan oleh Dinas Perhubungan dan PU Aceh (S9).

Setiap tahun terjadi peningkatan jumlah penduduk di Indonesia. Peningkatan jumlah penduduk berakibat pada penambahan jumlah kebutuhan dan aktifitas masyarakat yang sinergi dengan meningkatnya kebutuhan transportasu guna pemenuhan kebutuhan masyarakat. Peningkatan aktifitas dan kebutuhan transportasi tentunya berakibat meningkatnya potensi kecelakaan. Kecelakaan dapat terjadi akibat tingginya mobilisasi, kurangnya prasarana pendukung, tingkat keselamatan sarana dan pemahaman masyarakat potensi dari tingginya tingkat lalu lintas. Berdasarkan sumber dari Profesor.Ir. Leksmono Suryo Putranto,MT,Ph.D ; jumlah kematian akibat kecelakaan lalu lintas menduduki 4 teratas di Indonesia hal ini jika dibandingkan dengan jumlah kematian akibat persalinan dan bencana alam. Jumlah kematian ibu akibat persalinan sebesar 18% (4.912 jiwa) dari kematian akibat kecelakaan lalu lintas sebesar 25.895 jiwa. Data ini dapat kita bandingkan berdasarkan Laporan Kesehatan Persalinan Kementrian Kesehatan 2012 – 2016, Laporan Laka lantas 5 tahunan Korlantas dan situs website dengan alamat krisis.kemenkes.go.id.(S9)

Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah berserta rombongan yang didampingi oleh Assisten II Setda Aceh, dr. Taqwallah, Kepala Dinas Perhubungan Aceh  serta Walikota Banda Aceh, melakukan Kunjungan Kerja ke Terminal Type A Batoh yang disambut oleh Kepala UPT Terminal Type A Batoh Kementerian Perhubungan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), kegiatan yang  bersumber dari dana APBN 2018 pada Rabu (14/02) Pagi. Setelah bersilaturahmi dengan jajaran pengelola terminal, Wagub juga menyampaikan beberapa hal terhadap kondisi dan harapan Pemerintah Aceh terhadap operasional Terminal Type A Batoh yang sejak akhir Tahun 2016 telah diserahkan dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Pusat (P3D). “Kami usul untuk terminal ini diredesign terkait tampilan bangunan gedung terminal (fasade), sirkulasi dan area parkir agar dibuat lebih modern namun bernuansa islami dan harus dilengkapi dengan fasilitas untuk difable” ujar Nova. Dengan adanya peningkatan prasarana tersebut dinilainya dapat memberikan fasilitas yang terbaik untuk pelayanan publik. Dalam Kunjungan ini, Wakil Gubernur beserta rombongan meninjau sejumlah fasilitas terminal, mulai dari loket, ruang tunggu penumpang, hingga fasilitas publik seperti toilet. Disela-sela beliau berkeliling meninjau fasilitas publik tersebut, beliau juga berinteraksi dengan Pemilik Loket, kantin dan penumpang. “Jangan ada pungli (pungutan liar) tetapi bila ada punggal (pungutan legal) itu diperbolehkan” kata Nova sambil tersenyum. Beliau juga berharap Pemerintah Pusat harus berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah serta mengusulkan untuk penetapan nama terminal dengan menggunakan nama pahlawan seperti Bandara SIM. Dengan adanya fasilitas publik yang baik, diharapkan bisa mendukung pelayanan yang baik pula terutama  bagi masyarakat yang menggunakan jasa perhubungan. (DW)

Kementerian Perhubungan (Kemhub) meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) segera menuntaskan penyediaan dashboard guna memantau operasional taksi online. “Kami meminta Kominfo bisa menyelesaikan penyediaan dashboard sesuai Tupoksi-nya agar kita bisa mengimplementasikan PM 108/2017 secara efisien dan efektif,” kata Direktur Angkutan dan Multimoda Cucu Mulyana di Jakarta, Senin (12/2/2018). Dashboard merupakan salah satu amanat yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan (PM) 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang mengatur tentang Angkutan Sewa Khusus. Cucu menegaskan, kehadiran dashboard menjadi hal yang penting dan krusial bagi implementasi PM 108/2017. “Salah satunya agar Kemenhub bisa tahu berapa jumlah sebenarnya armada dari mitra aplikator. Ini penting agar Dinas Perhubungan di daerah bisa melakukan monitoring dan sebagai bahan pengambilan kebijakan di daerah. Belum lagi untuk memantau konsistensi penerapan tarif batas atas atau bawah,” tegasnya. Dashboard yang dimaksud nantinya bakal menampilkan jumlah taksi online yang aktif beroperasi di suatu kota dan semua data bisa disajikan secara real time. Lebih lanjut Cucu mengatakan, isu pengaturan taksi online membutuhkan kerja bersama dari semua kementerian agar ada kepastian hukum bagi semua pemangku kepentingan. “Menjadi sebuah keniscayaan juga Kominfo membuat aturan untuk para aplikator karena saat ini banyak hal menimbulkan permasalahan operaional akibat ketiadaan regulasi yang mengatur aplikator. Kalau dari sisi transportasi kami sudah bereskan dengan PM 108/2017, kita tunggu dari sisi teknologinya agar semua pemain di bisnis ridehailing mendapat kesetaraan dalam berbisnis,” katanya. Oleh karena itu Kemenhub meminta Kominfo segera menyelesaikan pembuatan dashboard untuk memantau taksi online serta membuat aturan yang akan memberikan sanksi bagi aplikator yang melakukan pelanggaran.(S9) (Dikutip dari Beritatrans 12022017)

Otoritas Transportasi Darat Singapura (LTA) mulai Februari 2018 ini, membatasi pertumbuhan kendaraan bermotor. Setiap tahun, biasanya terjadi peningkatan 0,25 persen, dan ditargetkan turun menjadi nol persen. Masyarakat tidak perlu khawatir, sebab pemerintah dengan julukan negeri kepala Singa itu seperti dikutip AFP, akan memperbanyak transportasi umum. Sebagai bukti, telah disiapkan dana 28 miliar dolar Singapura atau setara Rp 278 triliun selama lima tahun ke depan. Langkah itu diambil guna menghindari kemacetan lalu lintas di setiap kota. Sebab, beberapa tahun ke belakang volume mobil dan sepeda motor di Singapura selalu meningkat. Pada  acara Nissan Future di kawasan Marina Bay Sands, Senin (5/2/2018) salah seorang pemandu tur bernama Richard menjelaskan bahwa, salah satu yang dilakukan, yaitu menyediakan penyewaan sepeda. “Jadi masyarakat atau yang sedang ada di Singapura, selain menggunakan transportasi umum seperti MRT, bisa juga menyewa sepeda,” kata Richard. Belakangan ini, di negara dengan penduduk sekitar 5,6 juta itu sedang populer aplikasi penyewaan sepeda, yakni oBike. Masyarakat bisa meminjam sepeda dengan biaya tertentu, dan bisa diambil di lokasi serta dikembalikan di tempat terdekat dengan lokasi tujuan. Beberapa titik lokasi penyewaan sepeda ini terdapat di stasiun MRT, seperti di Buona Vista, Jurong East, Bukit Batok, Woodlands, dan Sembawang. Biaya sewa sekitar 1 dolar Singapura untuk 30 menit.(S9)

Dinas Perhubungan Aceh menyerahkan secara simbolis 5 unit Bus Sekolah kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang diterima langsung oleh Kepala Dinas Pehubungan Kabupaten Aceh Singkil. Acara serah terima berlangsung di Kantor Dinas Perhubungan Aceh pada Hari Jumat Pagi (2/02). Bus yang diserahkan terdiri dari 4 unit bus berukuran sedang dan 1 unit bus berukuran jumbo, bus tersebut merupakan pengadaan melalui APBA Tahun 2017 dengan dana bersumber dari Migas Kabupaten/Kota Singkil guna mendukung penyediaan sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran di Kabupaten Aceh Singkil. Dengan adanya bus ini diharapkan dapat memperkecil disparitas antar kecamatan dan pedesaan di Kabupaten Aceh Singkil dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan Masyarakat Singkil. Kegiatan ini bisa jadi contoh untuk Kabupaten/Kota lainnya, Semoga kedepan setiap Pemerintah Kabupaten/Kota yang di wilayah Aceh dapat menganggarkan sarana dan prasarana perhubungan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, dengan menggunakan anggaran Migas dan Otsus Kabupaten/Kota yang dimilikinya. (IF)