Category: Town News

Tumbuhkan rasa kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, TK Khalifah Aceh 3 ajak para siswa melakukan giat bersih-bersih fasilitas publik di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Rabu, 19 Januari 2022. Program bertajuk Cleanliness Day ini didampingi oleh pengelola pelabuhan dan para guru yang kerap memberikan bimbingan, arahan, maupun pesan moral bagi para siswa untuk selalu peduli terhadap kebersihan lingkungan. Selain mengikuti kegiatan bersih-bersih, 35 siswa yang hadir juga diajak memasuki kapal cepat Express Bahari 2F. Di sana, para siswa diajak berkenalan serta berbincang dengan nahkoda dan kru kapal. Kegiatan edukasi ini juga mengenalkan kepada siswa berbagai instrumen yang ada di dalam kapal, seperti peralatan keselamatan, navigasi, dan lainnya. Setelah dilakukan pembenahan, Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue kerap kali menjadi tujuan edukasi bagi pelajar tingkat kanak-kanak. Hal ini memang sesuai dengan salah satu tujuan pembenahan dan pengembangan pelabuhan, yaitu menjadikan pelabuhan sebagai sarana transportasi yang ramah bagi publik. (AM) Simak Video KMP. Aceh Hebat 2 Jadi Media Edukasi Siswa TK Khalifah 3

Pembangunnya tidak mudah, merawatnya jauh lebih sulit. Sebuah kalimat yang disampaikan oleh orang nomor satu di Aceh yang diabadikan pada prasasti KMP. BRR. Prasasti yang ditandatangani langsung oleh Gubernur Aceh, Nova Iriansyah sebagai simbol peresmian perubahan wajah baru KMP. BRR setelah dua belas tahun melayani lintasan Ulee Lheue – Balohan. Peresmian ini dilakukan di car deck KMP. BRR dan menjadi salah satu rangkaian acara peringatan 17 tahun Tsunami Aceh, 26 Desember 2021. Dengan perubahan wajah kapal ini sangat diharapkan andil besar masyarakat dalam menjaga dan merawatnya agar kapal terus memberikan pelayanan terbaiknya bagi publik. Dan juga, KMP. BRR menjadi saksi jatuh bangunnya pembangunan dan perkembangan transportasi Aceh. Kapal ini dulunya merupakan aset Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang dibangun oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD – Nias. Namun pada masa Gubernur Nova Iriansyah, kapal ini menjadi milik Aceh seutuhnya. General Manager PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Banda Aceh, Syamsuddin, mengungkapkan, akan adanya pelayaran malam untuk KMP. BRR, “Melalui koordinasi dengan pihak Dishub Aceh kita akan melakukan pelayaran pada malam hari. Suasana rooftop-nya seperti kafe modern sangat indah dinikmati pada malam hari. Dan juga, kondisi interior, toilet, dan musalanya jauh lebih nyaman dan indah,” ujarnya. Kapal yang dibangun menggunakan dana bantuan dari lebih 50 negara menjadi simbol solidaritas dari masyarakat dunia untuk Aceh. Dua belas tahun lamanya, masyarakat Aceh telah menikmati manfaat langsung dari angkutan penyeberangan ini. Terhitung sejak tahun 2013, KMP. BRR telah melayani hampir tiga juta penumpang dengan rata-rata per tahun 250 ribu-an penumpang, sekitar 800 ribu unit kendaraan dan lebih dari 200 ribu ton barang. Tentu ini bukan sepenuhnya kehebatan Pemerintah yang menyediakannya, tapi karena andil dan kepercayaan yang luar biasa dari masyarakat khususnya Rakyat Aceh dalam menjaga dan merawat kapal ini hingga masih eksis hingga saat ini. Nova dalam sambutannya menyampaikan kejadian tsunami 17 tahun yang lalu terjadi tanpa disangka-sangka dan telah membuka mata semua pihak untuk bekerja cermat, tepat dan ikhlas. “Ikhtiar ini memang tidak mungkin dilakukan oleh Pemerintah semata. Kita harus siap berkolaborasi dan bersama-sama melakukan yang sangat mungkin kita perbuat sesuai keahlian dan kemampuan kita masing-masing dan jika ada tantangan kita mencari solusi bersama dan tangguh menghadapinya,” ujar Nova. Pembangunan Aceh memang berjalan secara dinamis. Tak dapat dipungkiri masih banyak tugas yang harus dilakukan agar Aceh ini semakin baik dan berdaya saing di kancah internasional. Kesiapan Pemerintah dan masyarakat dalam mengemban tugas ini memang harus dilakukan secara bersama-sama. Tidak akan tercapai jika hanya satu pihak yang berjuang. Masyarakat menjadi partner dalam memberikan kritikan yang membangun serta mengawasi kinerja pemerintahan agar berjalan maju dan sukses. Perkembangan transportasi usai 17 tahun Tsunami sungguhlah pesat. Pembangunan infrastruktur terselenggara di berbagai sektor, khususnya transportasi. Saat ini Aceh memiliki angkutan massal Trans Koetaradja yang melayani masyarakat dengan subsidi penuh pemerintah. Ruang kendali pun dibangun agar monitoring pelaksanaan pelayanan bagi masyarakat menjadi optimal. Begitu pun, pelabuhan penyeberangan menjadi pintu perekonomian Aceh, Sabang dan Pulau Banyak misalnya. Peningkatan wisatawan kian bertambah tiap tahunnya meskipun saat pandemi memaksa masyarakat untuk di rumah saja demi keselamatan. Akan tetapi, minat kunjungan wisatawan ke dua pulau ini tidaklah surut. Peningkatan pelayanan bagi pelayaran pulau terujung Sumatera, Aceh memiliki aset armada penyeberangan sendiri, yaitu KMP. BRR, KMP. Aceh Hebat 1, 2, dan 3. Teristimewa untuk sebutan “Aceh Hebat” menjadi doa yang senantiasa diucapkan saat menyebut nama kapal ini sekaligus menjadi identitas Aceh di kancah dunia. Kita patut bangga dengan apa yang telah dicapai Aceh seusai porak poranda 17 tahun silam. Namun, kita tidak boleh larut dalam euforia kebanggaan. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan oleh Aceh. Tugas mewujudkan transportasi yang berkeadilan dengan konektivitas antar wilayah harus direncanakan dengan matang serta segera dilaksanakan seoptimal mungkin. Gubernur Jawa Barat, Mochamad Ridwan Kamil, yang lebih akrab disapa Kang Emil, juga menyampaikan bahwa Aceh masih punya tugas besar dalam meningkatkan perekonomian melalui konektivitas. “Tugas utamanya ada satu, meningkatkan ekonomi. Ada koneksi, ada ekonomi. Tidak ada koneksi, tidak ada ekonomi. Di mana ada peluang ekonomi, di perkebunan misalnya, harus diakses oleh jalan (transportasi). Di mana ada perkampungan harus diakses,” ujar Kang Emil saat diwawancara usai mengikuti acara peringatan 17 tahun Tsunami Aceh. Setiap usaha untuk menciptakan perubahan suatu daerah membutuhkan biaya yang besar, ini perjuangan yang harus diambil daerah. “Memang ini butuh biaya mahal, tapi ini tugas negara dalam menyiapkan sarana dan prasarana transportasi. Nanti, dengan sendirinya perekonomian akan tumbuh,” tambahnya. Belum lagi, fungsi terminal tipe B Aceh menjadi salah satu ‘simpul koneksi’ yang tersebar hampir di seluruh Aceh harus segera dimaksimalkan. Peningkatan fungsi terminal yang juga menjadi ruang publik dengan konsep rest area bagi masyarakat yang melakukan perjalanan harus segera direalisasikan. Kebutuhan akan ruang bagi masyarakat dengan mobilitas tinggi juga sangatlah mendesak. Pastinya, ini menjadi salah satu tugas yang harus dituntaskan serta membutuhkan energi yang luar biasa di masa mendatang. Karena, sebuah perubahan berjalan beriringan dengan pro-kontra serta pertentangan. Lima tahun akan segera menemukan ujungnya. Beberapa mil lagi, roda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2017 – 2022 akan landing pada landas pacunya. Program Aceh Hebat sebagai maskapai menjadi pengharapan bagi Rakyat Aceh. Awak kabin mulai mempersiapkan pendaratan. Aba-aba mulai terdengar ke seluruh kabin, akhirnya kami seluruh awak pesawat mengucapkan terima kasih telah terbang bersama kami. Untuk Aceh yang sejahtera, senandung bertajuk Saleum menjadi penutup pada pendaratan ini. (Misqul Syakirah) Jaroe dua blah ateuh jeumala, Jaroe lon siploh di ateuh ulee Meuah lon lakee bak wareh dumna. Download Tabloid Aceh TRANSit Edisi 8 Selengkapnya: https://dishub.acehprov.go.id/publikasi-data/aceh-transit/tabloid-transit/

Kehadiran bus di Aceh tak lepas dari kebiasaan m a s y a r a k a t n y a . Sebelum pesawat dan kapal penyeberangan berkembang pesat, menggunakan bus menjadi pilihannya. Moda ini dianggap mengeluarkan biaya yang lebih murah ketimbang lainnya. Meskipun membutuhkan waktu lebih lama, tetapi tetap diminati masyarakat untuk menggunakannya. Dahulu awal mula adanya angkutan bus di Aceh pertama kali adalah PO PMTOH, seperti diceritakan Ramli, Ketua DPD Organda Aceh kepada Aceh Transit. Mereka dan lainnya seperti ALS (Antar Lintas Sumatera), Kurnia Grup, dan Tramindo merupakan pionir perusahaan otobus yang sangat berperan waktu itu. “Karena dari dulu, masyarakat Aceh banyak melakukan perjalanan ke Medan, baik membawa dagangan maupun berbelanja hingga kemudian muncul rute-rute lain yang dilayani dari dan ke Banda Aceh,” ujarnya. Saat ini, perusahaan otobus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) banyak yang melayani rute lintas Sumatera seperti ke Pekanbaru dan Palembang serta ke Pulau Jawa mulai Jakarta, Bandung, hingga Semarang. Sementara untuk lintas Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) menyebar hampir di seluruh Aceh, mayoritas terpusat dari Banda Aceh. Simak Video Fatal Jika Tidak Tata Lalu Lintas Meski demikian, persebaran antar rute di Aceh masih terdapat ketimpangan dengan banyaknya rute yang tidak seimbang antara permintaan dan penawarannya yang lazim dinamakan dengan rute gemuk dan rute kurus. Rute di Aceh sendiri terbagi menjadi tiga lintasan utama, yaitu lintas timur, tengah, dan barat yang mana lintas timur sering disebut rute gemuk dengan supply angkutan umumnya paling banyak. Sebaliknya lintas barat diistilahkan sebagai rute kurus karena armada yang melayani lebih sedikit. Dampak dari kondisi ini adalah tidak meratanya cakupan wilayah yang dilayani angkutan. Tidak seimbangnya jumlah penumpang dengan jumlah angkutan yang melayani menjadikan persaingan yang tidak sehat serta tingkat keterisian penumpang (load factor) rata-rata makin menurun menyentuh angka 40 persen, bahkan pada kondisi tertentu tak jarang para operator ini kesulitan untuk sekedar menutup biaya operasional kendaraan atau yang biasa kita kenal dengan tutup setoran. Baca Juga Tak Sekadar Melayani, Juga Demi Keselamatan Tiga Detik Berharga, Selamatkan Jiwa Saat Berkendara Kepala Seksi Sarana dan Angkutan, Bidang LLAJ Dinas Perhubungan Aceh, Renny Anggeraeni menyampaikan, sebagian besar angkutan umum yang ada di Aceh beroperasi secara legal namun proses pengajuan izin trayek baru untuk sementara dibatasi persetujuannya karena perlu diatur kembali penataan trayeknya. “Operator angkutan yang sudah memiliki izin trayek beroperasi secara resmi, meski tetap ada kendaraan yang izin trayek dan kartu pengawasannya telah mati dan termasuk ilegal dalam pengoperasiannya.” tambahnya. Saat ini, Dishub Aceh sedang menyusun Peraturan Gubernur tentang Jaringan Trayek AKDP. Pergub ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada perusahaan AKDP terkait Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA) dan sistem perizinan sekarang yang telah up to date / terintegrasi dengan sistem digital sehingga dapat memetakan pelayanan angkutan umum di Aceh agar semua masyarakat dapat merasakannya. (Reza Ali Ma’sum) Download Tabloid Aceh TRANSit Edisi 8 Selengkapnya: https://dishub.acehprov.go.id/publikasi-data/aceh-transit/tabloid-transit/

Kendaraan ramah lingkungan mulai dilirik banyak kalangan saat ini. Mulai dari pemerintah, produsen, pengamat otomotif, peneliti, bahkan masyarakat umum. Hal ini didorong harapan besar untuk menciptakan kendaraan yang hemat energi, dan mampu mengatasi problematika efek gas rumah kaca. Bus listrik adalah salah satu solusi terhadap persoalan tersebut. Kendaraan ramah lingkungan ini telah melalui proses kajian yang mendalam, ditambah lagi dengan sistem pengujian berkala yang telah dikembangkan oleh pemerintah. Kehadiran bus listrik ini sekaligus menjadi pertanda semakin majunya teknologi dan elektrifikasi kendaraan di Indonesia. Untuk layanan Trans Koetaradja, bus listrik direncanakan sebagai bus feeder untuk menghubungkan koridor utama Trans Koetaradja dengan rute feeder yang menjangkau wilayah yang belum terlayani angkutan umum. Kehadiran feeder ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat pengguna angkutan umum di Kota Banda Aceh. Bus listrik ini memiliki ukuran yang relatif lebih kecil, sehingga bisa memaksimalkan fungsinya sebagai bus feeder yang dapat menjangkau kawasan padat penduduk. Bus ini dapat beroperasi pada ruas jalan cenderung sempit dan tidak terlalu lebar yang selanjutnya dapat menjadi penghubung dengan koridor-koridor utama Trans Koetaradja. Sebelum beroperasi, diperlukan adanya pengujian yang bertujuan untuk mengetahui kinerja dari bus listrik tersebut. Setiap Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) yang berbasis baterai yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyarat teknis dan laik jalan seperti yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis baterai (Battery Electrical Vehicle) untuk Transportasi Jalan. Dalam regulasi tersebut juga disebutkan persyaratan teknis dan laik jalan tersebut harus melalui pengujian kendaraan berbahan bakar listrik di jalan. Uji Coba di Lima Rute Pada tanggal 13 Januari – 6 Februari 2021, Dinas Perhubungan Aceh bekerjasama dengan PT. Bakrie Autoparts untuk melakukan kerja sama uji coba bus listrik pada rute feeder Trans Koetaradja. Uji coba ini dilaksanakan di lima rute feeder dengan panjang rute yang berbeda, yaitu rute feeder 1 Darussalam (4,61 Km), rute feeder 2 Lampineung – Pango (9,17 km), rute feeder 3 Sp. Jambo Tape – TPI Lampulo (7,8 Km), rute feeder 5 Sp. Rima – Ulee Lheue (9,9 Km) dan rute feeder 6 Sp. PU – Sp. Rima (9,15 Km). Dari hasil uji coba tersebut didapatkan bahwa bus listrik dinilai lebih ekonomis dibanding dengan bus yang menggunakan BBM, baik dari sisi operasional harian maupun perawatan rutin. Bus Trans Koetaradja konvensional yang menggunakan bahan bakar diesel rata-rata membutuhkan biaya operasional hingga Rp. 266,010/kendaraan/hari. Sedangkan untuk bus listrik rata-rata biaya operasional yang dibutuhkan hanya Rp. 103,624/kendaraan/hari dengan asumsi biaya listrik per kilometer sebesar Rp. 1.400/hari. Selain ekonomis, bus listrik juga diharapkan dapat mengurangi gas buang CO2 kendaraan bermotor. Dari hasil uji coba yang dilakukan di lima rute feeder, bus listrik mampu menurunkan gas buang CO2 sebesar 17,6% – 36,2% dibandingkan dengan penumpang yang menggunakan kendaraan roda 4. Uji coba bus listrik ini merupakan tindak lanjut dari program Aceh Green, yaitu program pemerintah yang mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan. Bus listrik yang diklaim rendah emisi ini diharapkan dapat membangkitkan animo masyarakat dalam menggunakan angkutan umum dalam aktivitas sehari-hari serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan penggunaan kendaraan yang ramah lingkungan demi mengurangi pencemaran udara dari aktivitas transportasi masyarakat terutama di perkotaan Banda Aceh. (Nia Robiatun J) Download Tabloid Aceh TRANSit Edisi 8 Selengkapnya: https://dishub.acehprov.go.id/publikasi-data/aceh-transit/tabloid-transit/

Tetap berikan layanan terbaik kepada masyarakat. Tolong pastikan pegawai kita semuanya sudah divaksin dan melakukan donor darah rutin. Pesan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Aceh, Taqwallah saat menyapa para koordinator Terminal Tipe B dan Pelabuhan Penyeberangan, yang dikelola oleh Pemerintah Aceh, usai melakukan zikir dan doa bersama yang diikuti oleh seluruh ASN Pemerintah Aceh secara virtual di Depo UPTD Angkutan Massal Trans Kutaradja, Banda Aceh, Kamis, 6 Januari 2022. Taqwallah menyebutkan, petugas yang bekerja di terminal tipe B maupun pelabuhan penyeberangan, telah memberikan pelayanan terbaik. Apalagi di masa pandemi seperti saat ini, mereka yang bertugas pada simpul-simpul transportasi bekerja ekstra menjaga pintu masuk ke Aceh. Selain menyapa mereka yang bertugas di daerah, Taqwallah juga menyapa dan mendengarkan pengalaman para pramudi dan pramugara bus Trans Koetaradja dalam melayani perjalanan masyarakat perkotaan. Selanjutnya, Taqwallah bersama Kadishub Aceh, Junaidi, serta pejabat struktural Dishub Aceh mengunjungi ruang pusat kendali (CCTV Room) UPTD Trans Kutaraja. Ia memantau jalannya operasional bus yang melayani mobilitas masyarakat di wilayah Kota Banda Aceh. (AM)

Sebanyak 20.213 orang tercatat menggunakan jasa kapal penyeberangan di lintasan Ulee Lheue – Balohan selama periode libur Natal dan Tahun Baru (libur akhir tahun), atau 24 Desember 2021 – 2 Januari 2022. Dari jumlah penumpang tersebut, 9.604 orang di antaranya berangkat dari Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue menuju Sabang untuk berlibur. Sedangkan sisanya, 10.632 orang kembali ke Banda Aceh dari Pelabuhan Balohan, Sabang. Jumlah pengguna jasa kapal penyeberangan di lintasan ini meningkat cukup signifikan bila dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Bila mengacu pada data manifes, rerata jumlah penumpang pada hari normal berkisar antara 1.500 hingga 1.800-an. Sedangkan pada saat Nataru 2022, jumlah penumpang membludak mencapai 3.000-an orang pada hari biasa. Puncaknya terjadi pada tanggal 26 Desember 2021 yang mencapai 3.758 penumpang. Peningkatan jumlah pelaku perjalanan pada periode Nataru tahun ini disebabkan beberapa faktor, salah satunya adalah seiring menurunnya jumlah kasus Covid19 di Indonesia, bila dibandingkan dengan tahun lalu. (AM)

Alhamdulillah, kita sudah berada di tahun 2022, mudah-mudahan menjadi awal yang baik bagi kita semua dalam memulai kerja dan kegiatan dengan semangat dan optimisme baru demi meraih capaian yang lebih baik di masa mendatang. Hal tersebut disampaikan oleh Kadishub Aceh, Junaidi, saat membacakan arahan Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, pada acara pelantikan dan penyerahan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Tenaga Kontrak di lingkungan Dinas Perhubungan Aceh, Senin, 3 Januari 2022. Semangat dan optimisme, sebut Junaidi mewakili Gubernur Aceh, adalah dua hal yang mesti senantiasa ada pada diri setiap orang dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. “Setiap awal ada akhirnya, setiap akhir merupakan awal yang baru,” sebut Junaidi. Gubernur Aceh juga menghimbau kepada Tenaga Kontrak untuk segera memulai pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Ia juga menghimbau agar menjaga dan meningkatkan loyalitas kepada pimpinan dan yang utama adalah kejujuran, karena tanpa loyalitas dan kejujuran, roda organisasi tidak akan berputar dan tujuan organisasi tidak akan tercapai.   Kadishub Aceh, Junaidi, secara personal, menegaskan kepada Tenaga Kontrak untuk memahami dengan baik sumpah dan pakta integritas yang diucapkan hari ini. Kedua hal tersebut, ungkap Junaidi, mempunyai nilai kebaikan sangat yang besar bila mampu dikerjakan dengan sepenuh hati. “Semoga bapak ibu dapat mengimplementasikan janji yang diucapkan hari ini dengan baik bagi kemajuan organisasi, jujur menjadi kunci sukses utama” sebutnya. Acara yang berlangsung di aula Dishub Aceh ini dilaksanakan dalam 2 sesi, dan diikuti oleh 103 Tenaga Kontrak yang bertugas di gedung induk, Depo Trans Koetaradja, dan Gedung VIP Bandara SIM. Pelantikan juga dihadiri oleh seluruh pejabat struktural Dishub Aceh, perwakilan Badan Kepegawaian Aceh (BKA), dan perwakilan Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Aceh. (AM)

Salam Rakan Moda, saat berkendara di jalan raya, Rakan wajib mematuhi tata tertib berlalu lintas, dan menaati rambu-rambu yang ada. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga keselamatan selama berkendara di jalan raya. Kalau tidak mematuhi peraturan, seperti tidak memakai helm, berkendara melebihi kecepatan maksimal, dan berbagai pelanggaran lainnya, tentu akan berakibat fatal bagi Rakan sendiri, bahkan kepada pengendara lain. Yuk saksikan video berikut yang dipersembahkan oleh Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Dishub Aceh dalam rangka Pekan Keselamatan Jalan Aceh (PKJA) 2021. Selamat menyaksikan Rakan Moda Simak Video Fatal Jika Tidak Taat Lalu Lintas  

Tarmizi, pria kelahiran Seumet, Kecamatan Montasik, Aceh Besar ini telah mengakhiri masa tugasnya di Dinas Perhubungan Aceh. Pria yang akrab disapa “Pak Tar” ini telah mengabdi di Dishub Aceh selama 35 tahun lamanya. Sekretaris Dinas Perhubungan Aceh, T Faisal, mewakili Kadishub Aceh, Junaidi, menyerahkan cindera mata sekaligus melepas purna bakti Pak Tar yang hadir bersama istri tercintanya, Banda Aceh, 30 Desember 2021. Tepat diusianya yang ke-58 tahun, Pak Tar mengakhiri tugas yang selama ini diembannya, yaitu sebagai arsiparis penyelia di Dishub Aceh. Tugas seorang arsiparis acap kali dikesampingkan karena hanya berurusan dengan berkas maupun arsip lama yang tidak digunakan lagi. Tapi tidak dengan Dishub Aceh, berkat keuletan Pak Tar bersama kawan-kawan, Dishub Aceh pernah dinobatkan sebagai Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang mengelola kearsipan dengan baik. Di hari perpisahan ini, Pak Tar berpesan kepada ASN muda Dishub Aceh agar terus memberikan sumbangsih terbaik bagi instansi dan masyarakat, meskipun sering berada di balik layar. “Bekerjalah dengan baik tanpa beban, dan bertangung jawab (terhadap pekerjaan) agar semua (pekerjaan) bisa diselesaikan dengan sempurna,” ungkapnya kepada AcehTRANSit. (AM)

Arus perubahan pola penyebaran informasi saat ini tidak diimbangi dengan etika dalam bermedia sosial. Hal ini menjadi tanggung jawab instansi pemerintah bersama, termasuk KIA, supaya informasi yang beredar di masyarakat benar-benar bersumber dari data resmi dan dapat dipertanggungjawabkan. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi Informasi Aceh (KIA), Arman Fauzi saat menyerahkan piagam penghargaan keterbukaan informasi publik tahun 2021 kepada Kadishub Aceh, Junaidi di Kantor KIA, Banda Aceh, 28 Desember 2021. Oleh sebab itu, Arman mendorong badan publik atau pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) badan publik di Aceh agar lebih serius memberikan informasi resmi kepada masyarakat. Menurutnya, hal ini perlu dilakukan untuk mengklarifikasi atau menangkal pemberitaan hoaks yang beredar cukup masif di tengah masyarakat. Di hadapan Kadishub Aceh, Arman juga mengungkapkan bahwa saat ini kesadaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) untuk ikut berpartisipasi dalam keterbukaan informasi publik meningkat cukup signifikan. “Partisipasi SKPA di tahun 2019 hanya 25 persen, alhamdulillah tahun ini mencapai 99 persen,” ungkapnya. Junaidi, yang hadir didampingi Sekretaris Dinas Perhubungan Aceh, T Faisal, mengungkapkan bahwa Dishub Aceh cukup puas dengan capaian yang diperoleh dalam evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik tahun 2021. “Tapi saya selalu berpesan kepada kawan-kawan, jangan berpuas diri. Kita terus tingkatkan kualitas publikasi dan PPID Dishub Aceh,” ujarnya. Ia juga meminta kepada KIA untuk memberikan feedback terhadap evaluasi keterbukaan informasi publik tahun ini. “Tentu kita masih ada kekurangan-kekurangan, kita harap bisa diberikan feedback mungkin ada variable-variable penilaian yang perlu ditingkatkan oleh Dishub Aceh,” ungkap Junaidi. Seperti yang pernah diberitakan sebelumnya, pada evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2021, Dishub Aceh memperoleh predikat dengan kualifikasi Informatif, lebih baik dari tahun 2019 lalu dengan kualifikasi Cukup Informatif. (AM)