Dishub

Gubernur Aceh Tinjau Kondisi Terkini Pelabuhan Balohan

SABANG – Gubernur Aceh, Nova Iriansyah meninjau kondisi terkini Pelabuhan Penyeberangan Balohan Sabang setelah dikelola oleh Pemerintah Aceh, Sabtu, 9 April 2022. Tinjauan ini dilakukan Nova setelah mengikuti Rapat Kerja Tahunan Dewan Kawasan Sabang (DKS) di Sabang. Saat tinjauan tersebut, Nova, yang didampingi Sekretaris Daerah Aceh, Taqwallah, Walikota Sabang, Nazaruddin, Plt Kepala BPKS, Junaidi, dan Kadishub Aceh, T. Faisal, menyampaikan bahwa pembenahan pelabuhan sudah terlihat perubahannya. Tambahnya lagi, beberapa pembenahan yang sedang dikerjakan akan segera diselesaikan agar pelayanan di pelabuhan jadi lebih optimal. Nova juga mengarahkan, supaya area-area bisnis di pelabuhan bisa dikerjasamakan dengan para pengusaha lokal maupun UMKM Aceh. “Ruang yang masih kosong bisa dikerjasamakan. Pengusaha warung kopi, makanan, atau oleh-oleh, suka sekali bisa jualan di sini,” sebutnya. (AM)

Peran Masyarakat, Faktor Penting Wujudkan Perjalanan Mudik Yang Selamat, Aman, Nyaman, Sehat, dan Bertanggung Jawab

Jakarta – Peran masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan perjalanan mudik yang selamat, aman, nyaman, sehat, dan juga bertanggung jawab. Hal ini mengemuka dalam diskusi kelompok terpumpun atau Focuss Group Disscussion (FGD) bertema “Kupas Tuntas Angkutan Lebaran” yang diselenggarakan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub secara virtual di Jakarta, Kamis (31/3). Dalam FGD dengan pembicara kunci Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan yakni: Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi; Pengamat Transportasi/Kebijakan Publik Djoko Setijowarno dan Alvin Lie; Akademisi dan Budayawan Prof. Imam Prasodjo; dan Ketua YLKI Tulus Abadi, menyepakati bahwa kolaborasi antara pemerintah melalui kebijakan dengan masyarakat pelaku mudik yang bertanggung jawab, berperan penting dalam mensukseskan kegiatan mudik di tengah masa pandemi. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pada tahun ini pemerintah memutuskan membolehkan masyarakat untuk melakukan mudik di di tngah pandemi Covid-19. Dimana masyarakat boleh melakukan perjalanan dengan semua moda transportasi, tanpa harus melakukan tes PCR atau antigen, asalkan sudah menjalani vaksin dosis lengkap dan booster. “Berdasarkan survey dari Badan Litbang Perhubungan, keinginan masyarakat untuk melaksanakan perjalanan selama libur lebaran sangat tinggi. Hal ini sangat dimaklumi setelah selama dua tahun terakhir ini dilakukan pembatasan perjalanan selama libur lebaran,” kata Menhub. Untuk itu, lanjut Menhub, animo yang tinggi ini harus diiringi dengan kesiapan sarana dan prasarana transportasi yang selamat, aman, nyaman, sehat, di tengah pandemi Covid-19. Meskipun tingkat penyebaran Covid-19 semakin menurun, namun harus tetap diwaspadai, mengingat pengalaman sebelumnya bahwa meningkatnya mobilitas di hari libur nasional atau keagamaan, selalu diikuti dengan peningkatan kasus Covid-19. Pada kesempatan yang sama, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid 19 Prof. Wiku Bakti Bawono Adisasmito mengimbau masyarakat segera memenuhi dosis vaksinasi lengkap maupun booster sekurang-kurangnya 4 (empat) minggu, khususnya sebelum menjalankan kegiatan sosial berskala besar seperti mudik. Ia juga menyampaikan pentingnya cakupan imunitas masyarakat pada masa angkutan lebaran terutama di daerah – daerah yang menjadi tujuan utama mudik seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. “Para pemudik yang bertanggung jawab, akan memastikan mereka sehat dengan cara melakukan testing (meskipun sudah vaksin dosis lengkap dan booster), dan menjaga kesehatannya dengan disiplin menerapkan prokes,” jelas Wiku. Berdasarkan hasil dari dua kali survei online yang dilakukan Badan Litbang Perhubungan (Balitbanghub) terkait potensi pergerakan orang selama Angkutan Lebaran Tahun 2022, pada survei pertama ditemukan sebesar 20,3%, atau sebanyak 55 juta orang akan bepergian ke luar kota pada masa angkutan lebaran tahun 2022. Sedangkan, hasil survei berikutnya setelah kebijakan test antigen/PCR di masa angkutan lebaran dihapuskan, terdapat peningkatan jumlah pergerakan nasional menjadi 29.4% atau 79.4 juta orang akan melakukan perjalanan ke luar kota. Sumber: Kemenhub RI

Menhub Ajak Para Perwira Pandu Kapal Ikut Jaga Perairan Indonesia dari Kegiatan Ilegal

JAKARTA – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta seluruh pemangku kepentingan pelayaran, termasuk para perwira pandu kapal, untuk bersama-sama menjaga perairan Indonesia dari kegiatan ilegal yang dilakukan oleh kapal-kapal asing, sebagaimana yang terjadi di perairan Batam beberapa waktu lalu. “Saya minta para perwira pandu dan tunda kapal berkolaborasi dengan Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan dan Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub, TNI Angkatan Laut, Bea Cukai dan unsur terkait lainnya, untuk ikut melawan adanya pihak-pihak pandu atau tunda kapal asing yang bekerja secara ilegal,” jelas Menhub saat menghadiri Webinar bertema “Keselamatan Maritim Sebagai Daya Saing Bangsa di Kancah Internasional” yang diselenggarakan Indonesian Maritime Pilot Association (INAMPA) dalam rangka memperingati HUT INAMPA yang ke-19, Rabu (30/3). Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Laut (KSOP Khsusus Batam dan PLP Tanjung Uban) bersama Ditjen Bea Cukai, berhasil mengamankan kapal tugboat berbendera Singapura dan kapal tanker berbendera Malaysia, yang tengah melakukan kegiatan ship to ship tanpa izin di perairan Kota Batam dan tanpa adanya dokumen perizinan yang lengkap. Berdasarkan informasi, kapal tersebut telah melakukan kegiatan olah gerak kapal serta penundaan tanpa izin sebanyak kurang lebih 43 kali. Menhub mengatakan, adanya kegiatan ilegal yang dilakukan oleh kapal asing di perairan Indonesia merupakan pelanggaran dari asas cabotage, yang merupakan hak eksklusif dimana kegiatan angkutan barang dan orang di dalam negeri harus dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional. “Mari kita sama-sama menjaga wilayah kerja kita yang menjadi kebanggaan kita,” ujar Menhub. Lebih lanjut Menhub berpesan kepada para perwira pandu dan tunda kapal untuk terus meningkatkan profesionalismenya dan peran sertanya dalam upaya meningkatkan daya saing sektor maritim di dunia internasional. “Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Laut terus berkomitmen meningkatkan kualitas SDM perwira pandu yang profesional, melalui penyelenggaraan diklat dan sertifikasi,” tutur Menhub. Pada kesempatan yang sama, Presiden INAMPA, P. Herman H. mengatakan, pihaknya siap mendukung pemerintah untuk terus meningkatkan aspek keselamatan dan keamanan, serta perlindungan dan keberlangsungan maritim di Indonesia. “Untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia, faktor keselamatan dan keamanan pelayaran menjadi kunci utama,” ungkapnya. Kemenhub telah menetapkan sebanyak 155 wilayah perairan Indonesia sebagai perairan wajib pandu. Terdiri dari, sebanyak 32 wilayah perairan wajib pandu kelas 1, 31 wilayah perairan wajib pandu kelas 2, 30 perairan wajib pandu kelas 3, dan 52 perairan wajib pandu luar biasa. Seiring dengan meningkatnya kegiatan ekonomi di Indonesia dan bertambahnya jumlah badan usaha pelabuhan (BUP) dan terminal khusus (tersus), wilayah pandu ini akan terus bertambah sesuai dengan kebutuhan, untuk menjaga keselamatan pelayaran. Penyelenggaraan pemanduan dan tunda kapal merupakan wewenang pemerintah, namun pemerintah dapat didelegasikan kepada BUP dan pengelola tarsus, yang memenuhi syarat dan memperhatikan faktor keselamatan sebagai prioritas utama. Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub telah mencetak perwira pandu sebanyak 1369 orang hingga taun 2022. Jumlah tersebut belum memadai jika dibandingkan dengan jumlah perairan wajib pandu yang harus dilayani. Untuk itu, Kemenhub terus meningkatkan jumlah SDM melalui institusi pendidikan yang ada di Kemenhub maupun dari sektor lain. (*) Sumber: Kemenhub RI

Pengaturan Perjalanan Mudik, Vaksin Booster & Prokes Syarat Utama

JAKARTA – Satuan Tugas Penanganan Covid-19 segera merilis surat edaran yang mengatur pelaku perjalanan untuk keperluan mudik Idul Fitri 1443 Hijriah. Vaksin penguaat (booster) dan disiplin protokol kesehatan menjadi syarat utama. “Untuk para pelaku perjalanan dalam negeri yang sudah vaksin ketiga, tidak perlu melakukan testing,” ujar Kasatgas Letjen TNI Suharyanto dalam konferensi pers bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara daring di Jakarta, Kamis malam (31/03/2022). Adapun bagi opemudik yang sudah menerima vaksinasi dosis kedua, Kasatgas menyebutkan harus menyerahkan bukti testing antigen 1 x 24 jam atau PCR 3 x 24 jam. Sementara untuk yang baru mendapatkan vaksinasi dosis pertama, diwajibkan tes PCR 3 x 24 jam. Bagi para pelaku perjalanan dalam negeri dengan kondisi kesehatan khusus dan anakanak, kata Kasatgas harus melakukan tes PCR 3 x 24 jam serta melampirkan surat keterangan dari dokter umum atau dokter dari rumah sakit pemerintah setempat. “Anak di bawah usia enam tahun tidak perlu melakukan testing, namun harus didampingi pendamping perjalanan yang memenuhi syarat perjalanan. Artinya pendampingnya sudah vaksin dosis ketiga untuk syarat tidak testing,” ujar Kasatgas. Bagi anak usia antara 6 sampai 17 tahun kewajiban testing tidak diperlukan, namun harus menunjukkan syarat vaksinasi dosis kedua. “Intinya satgas bukan membatasi para pemudik. Mudah-mudahan mudik bisa aman, lancar dan tidak terjadi penularan signifikan,” ujar Suharyanto. Kasatgas menambahkan kepatuhan pada protokol kesehatan 3M, menjadi syarat lain bagi para memudik guna mencegah penularan Covid-19. “Ini dfiperlukan untuk mencegah kenaikan kasus penularan seperti yang terjadi pada periode liburan sebelumnya. Animo Sangat Tinggi Berdasarkan survei Badan Litbang Kementerian Perhubungan, keinginan masyarakat untuk melaksanakan perjalanan selama libur lebaran sangat tinggi mencapai 79,4 juta orang. Ini karena sudah dua tahun pemerintah mengeluarkan aturan pembatasan perjalanan selama libur lebaran. “Kami telah mengidentifikasi sejumlah daerah yang menjadi tujuan favorit pemudik, dimana yang tertinggi yaitu ke Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat,” ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Karena itu, menurut Menhub, animo yang tinggi ini harus dibarengi dengan kesiapan sarana dan prasarana transportasi agar aspek keselamatan tetap diutamakan dan protokol kesehatan tetap terjaga. Saat ini, menurut Menhub, pihaknya tengah berkoordinasi intensif dengan stakeholder terkait untuk menyiapkan Surat Edaran Petunjuk Pelaksanaan Teknis di lapangan sebagai rujukan bagi para operator prasarana dan sarana transportasi, baik di moda transportasi darat, laut, udara, dan kereta api di masa mudik Idul Fitri 2022 yang akan merujuk pada SE Satgas Penanganan Covid-19. Pihaknya, ungkap Budi Karya sudah dan akan melakukan berbagai langkah antara lain; 1. Memastikan ketersediaan dan kapasitas transportasi umum di semua moda. Juga penambahan frekuensi dan kapasitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tinggi bila diperlukan. 2. Melakukan ramp check terhadap kelaikan angkutan baik bus, kapal, pesawat, dan kereta api. Dalam hal ini, kata Budi Karya, seluruh jajaran telah dinstruksikan melakukan pengecekan terhadap aspek keselamatan dan kenyamanan transportasi. 3. Melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap awak transportasi baik itu pilot, nakhoda, masinis, maupun supir bus di simpul-simpul transportasi. Kemenhub juga telah menginstruksikan kepada seluruh operator prasarana dan sarana transportasi untuk terus memastikan diterapkannya protokol kesehatan dengan disiplin. 4. Menyediakan vaksinasi gratis di simpul transportasi seperti bandara, pelabuhan, terminal dan stasiun kereta api. Berkoordinasi dan melakukan berbagai simulasi dengan pihak operator jalan tol bersama korlantas polri agar penanganan angkutan jalan dapat berlangsung dengan baik. “Dan bersama stakeholders transportasi melakukan edukasi terus menerus terkait prokes dan vaksinasi,” ujar Budi Karya. Sumber: Kemenhub RI

Tingkatkan Kolaborasi Antisipasi Lonjakan Pemudik dan Kenaikan Kasus Covid-19

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, pada Jumat (1/4), memimpin rapat koordinasi persiapan penyelenggaraan angkutan lebaran tahun 2022 yang diselenggarakan di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta. Rakor ini dilakukan dalam rangka meningkatkan sinergi dan kolaborasi pemerintah bersama unsur terkait lainnya, dalam rangka mengantisipasi lonjakan pemudik dan kenaikan kasus Covid-19, melalui penyediaan transportasi yang selamat, aman, nyaman dan sehat. Menko Muhadjir mengatakan, berdasarkan situasi pandemi yang semakin membaik dan semakin meningkatnya masyarakat yang sudah di vaksin, maka pemerintah pada tahun ini memperbolehkan masyarakat untuk mudik. Dimana, bagi masyarakat yang sudah vaksin ketiga tidak perlu melakukan testing (PCR atau antigen). “Namun masyarakat tetap harus menerapkan prokes (3M) yang ketat agar kasus Covid-19 semakin rendah,” jelas Menko Muhadjir. Muhadjir mengatakan, kunci sukses penyelenggaraan angkutan lebaran adalah penyiapan armada moda transportasi untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, serta penerapan disiplin prokes di simpul-simpul transportasi. “Kita juga harus manfaatkan masa ini untuk terus meningkatkan angka vaksinasi dan kami imbau masyarakat untuk segera melakukan vaksinasi,” ujarnya. Pada kesempatan yang sama, Menhub menuturkan telah melakukan sejumlah persiapan dalam rangka mengantisipasi melonjaknya pemudik pada tahun ini yang diprediksi mencapai sekitar 79 juta orang. “Kami tengah menyiapkan surat edaran petunjuk teknis pelaksanaan perjalanan di masa mudik dengan merujuk pada surat edaran dari Satgas Penanganan Covid-19,” jelas Menhub. Lebih lanjut Menhub menegaskan tidak ada penyekatan pada masa mudik tahun ini. Namun demikian, Kemenhub berkoordinasi dengan TNI, Polri, Kemenkes dan Pemda, akan melakukan random check (pengecekan acak) di titik-titik seperti rest area, terminal, dan jembatan timbang, dalam upaya memastikan penerapan prokes berjalan dengan baik, dan juga mendorong tingkat vaksinasi. Terkait aspek keselamatan, sejumlah upaya yang akan dilakukan Kemenhub diantaranya yaitu: melakukan ramp check kelaikan transportasi massal dan melakukan pemeriksaan kesehatan kepada awak transportasi. Kemudian, untuk menjaga keamanan dan kelancaran, sejumlah upaya telah disiapkan seperti: manajemen rekayasa lalu lintas, serta pengaturan terhadap kendaraan barang seperti: pembatasan kendaraan barang sumbu 3 dan pembatasan waktu operasional kendaraan barang. Peran serta dan dukungan masyarakat dengan menjadi pemudik yang bertanggung jawab, menjadi faktor penting dalam mewujudkan perjalanan mudik yang selamat, aman, nyaman, sehat, dan tidak terjadi peningkatan kasus Covid-19 usai masa mudik. Rakor ini turut dihadiri berbagai unsur terkait yakni: Kemenko Polhukam, Kemenkomerves, Kemenko Perekonomian, Kemenkes, Kominfo, Satgas Penanganan Covid-19, KNKT, BMKG, TNI, Korlantas Polri, BIN, BNN, Basarnas, Dinas Perhubungan Provinsi/Kota/Kabupaten, BUMN sektor transportasi, asosiasi transportasi, dan unsur terkait lainnya. Sumber: Kemenhub RI

Jelang Ramadan, Kebutuhan Logistik di Pulau Banyak Meningkat

SINGKIL – Tak hanya di wilayah daratan, kebutuhan logistik menjelang Ramadhan di wilayah kepulauan pun meningkat. Hal ini terlihat dari padatnya muatan KMP. Aceh Hebat 3 (AH3) yang mengangkut kebutuhan logistik ke Pulau Banyak dan Sinabang. Hari ini (30/03), KMP. Aceh Hebat 3 yang bertolak dari Pelabuhan Sinabang ke Pulau Banyak mengangkut sebanyak 37 kendaraan campuran dan 121 penumpang. Sebelumnya, AH3 ini juga membawa sebanyak 44 kendaraan campuran dan 97 penumpang dari Pelabuhan Singkil. Diharapkannya, operasional AH3 tetap berjalan kondusif agar pemenuhan pelayanan terhadap jasa transportasi berjalan optimal. Sehingga, roda perekonomian wilayah berputar dengan baik. (MS)

Yacth Rally West Sumatera Perkuat Perekonomian Singkil

SINGKIL – Keindahan Pulau Banyak memang tidak diragukan lagi. Eksotisme wilayah ini telah menarik hati wisatawan lokal maupun internasional untuk bertandang ke pulau ini. Tak ayal, kapal-kapal wisatawan internasional pun berlayar ke pulau nun jauh ini. Hari ini, Selasa, 29 Maret 2022, bertempat di Pelabuhan Laut Pulau Banyak, sedang berlangsung acara Yacth Rally West Sumatera. Acara ini dinaungi oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Singkil sebagai pagelaran atau promosi wisata bahari ke kancah internasional. Selain itu, Rally ini juga memiliki sharing ekonomi yang besar bagi daerah. Yan dan Alison, pelayar asal Amerika, menyampaikan ketakjubannya akan pesona yang disuguhkan alam Pulau Banyak, air laut yang sangat indah dan bening bersih, pasirnya yang cantik, serta masyarakatnya yang ramah. “It’s perfect combination,” ujarnya. Potensi wisata bahari Pulau Banyak tak lagi bisa dipandang sebelah mata. Sarana dan prasana transportasi wajib diperhatikan sebagai program prioritas dari pemerintah maupun stakeholder terkait. Karena, akar penunjang berkembangnya wisata Pulau Banyak ini berawal dari transportasi. Mengingat, perjalanan menuju Pulau Banyak membutuhkan koneksi intermoda yang kompleks. Apalagi, jika ada penerbangan ke Pulau Banyak, wisata ini akan jauh meningkat pesat. Surkani, Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Aceh Singkil, berharap acara Yatch Rally ini dapat menjadi agenda tahunan, sekaligus menjadi pendongkrak wisata bahari Pulau Banyak. Tentunya, perekonomian masyarakat pun akan ikut meningkat. (AM)

KMP Aceh Hebat 2 dan KMP BRR Raih Predikat Terbaik ASDP

JAKARTA – KMP Aceh Hebat 2 dan KMP BRR raih Predikat Terbaik Ketiga dan Kelima dalam penghargaan hasil evaluasi kinerja Tahun 2021, kategori Kapal Kelas D, E, F, dan G Terbaik, pada ulang tahun PT ASDP Indonesia Ferry yang ke-49, Minggu, 27 Maret 2022. Predikat ini diperoleh berdasarkan penilaian pada kriteria International Safety Management Code (ISM Code), yaitu standar internasional tentang manajemen keselamatan dalam pengoperasian kapal serta upaya pencegahan/pengendalian pencemaran lingkungan. Sebagai informasi, ISM Code merupakan standar Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Lingkungan yang dipersyaratkan melalui peraturan perundangan dan persyaratan lainnya, salah satunya melalui Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2012. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi Pemerintah Aceh bersama PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Banda Aceh, selaku operator angkutan penyeberangan, untuk terus meningkatkan keselamatan pengoperasian kapal penyeberangan dan mencegah pencemaran lingkungan. (AM) Selamat ulang tahun PT ASDP Indonesia Ferry! “Consistent Excellence Toward World Class”

Pelabuhan Balohan Sabang Terus Dibenah

SABANG – Dinas Perhubungan Aceh terus membenahi berbagai sektor pelayanan pada Pelabuhan Penyeberangan Balohan, Sabang. Pembenahan dilakukan secara bertahap mulai dari layanan pembelian tiket, informasi, hingga kebersihan pelabuhan. Selain itu, pengaturan lalu lintas dan perparkiran pada area pelabuhan juga menjadi prioritas Dishub Aceh. Pelayanan pada sektor ini dianggap penting agar alur keluar masuk kendaraan menjadi lancar sehingga memudahkan mobilitas pengguna jasa saat berada di pelabuhan. Untuk itu, Dishub Aceh melibatkan Personil Pengendalian Operasional (Dalops) Dishub Aceh agar lalu lintas di Pelabuhan Balohan berjalan lancar. (AM)

Kini Dishub Aceh Kelola Pelabuhan Penyeberangan Balohan Sabang

SABANG – Pelabuhan Penyeberangan Balohan, sebagai salah satu pintu masuk ke Kota Sabang, memegang peranan penting dalam memperlancar kunjungan pariwisata dan distribusi logistik ke daerah itu serta juga etalase wisata Kota Sabang dan provinsi Aceh pada umumnya. Oleh karenanya, untuk merealisasikan tujuan tersebut, aset pelabuhan yang telah ada di Sabang perlu dimanfaatkan secara optimal utk pelayanan publik. Di sisi lain, pelayanan pada pelabuhan ini terhadap aktivitas penyeberangan perlu diperhatikan secara serius agar mampu menjamin keselamatan dan keamanan aktivitas angkutan penyeberangan. Oleh sebab itu, Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan Aceh melakukan kerjasama dengan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) selaku pemilik aset Pelabuhan Penyeberangan Balohan, Rabu, 16 Maret 2022. Kerjasama ini berupa perjanjian pinjam pakai tanah pertapakan dan bangunan pada pelabuhan dan fasilitas pendukung lainnya. Berdasar informasi yang diperoleh dari Kepala Bidang Pelayaran Dishub Aceh, Al Qadri, upaya ini sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah Aceh untuk menjalankan dan mengelola operasional pelabuhan sebaik-baiknya sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, sebut Al Qadri, Dishub Aceh juga berpedoman kepada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2015. Permenhub tersebut menyebutkan bahwa operasional pelabuhan penyeberangan harus memenuhi 6 standar pelayanan, yaitu keselamatan, keamanan, kehandalan keteraturan, kenyamanan, kemudahan/keterjangkauan, dan kesetaraan. Perjanjian pinjam pakai ini juga dalam rangka menindaklanjuti Surat Gubernur Aceh kepada Kepala BPKS, per tanggal 11 Maret 2022, tentang Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Balohan. Melalui surat itu, Gubernur Aceh menginformasikan bahwa Banda Aceh akan menjadi tuan rumah kegiatan Muktamar Ikatan Dokter Indonesia XXXI yang akan digelar pada tanggal 22 hingga 25 Maret 2022. Di mana, sebanyak 3.000 peserta yang hadir diperkirakan akan berkunjung ke Sabang sebagai destinasi wisata nasional. Sementara itu, menurut penuturan Kepala Seksi Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan, Husaini, yang dihubungi secara terpisah menyampaikan bahwa prioritas Dishub Aceh saat ini mempersiapkan operasional pelabuhan sesuai standar dan fungsinya, sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat dan wisatawan. “Kita juga sudah siapkan sejumlah action plan, mulai dari pengawasan keselamatan, penerangan, alur lalu lintas di pelabuhan, dan sejumlah pelayanan lainnya di pelabuhan,” ujarnya. Dishub Aceh juga melibatkan sejumlah stakeholder terkait dalam mengoptimalkan pelayanan Pelabuhan Balohan, seperti personil Pengawasan Operasional (Wasops) Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah I Aceh, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas V Sabang, BPKS, dan Dishub Kota Sabang. “Untuk petugas di pelabuhan, kita akan melibatkan personil dari Dishub Kota Sabang, dan kita sudah bersurat ke Walikota Sabang,” sebutnya. Pasca penandatanganan perjanjian pinjam pakai ini, Dishub Aceh langsung berkoordinasi dengan PT PLN (Persero) Wilayah Aceh untuk mendukung operasional pelabuhan. Melalui kolaborasi dengan stakeholder tersebut, mulai hari ini (18/3) penerangan di area Pelabuhan Penyeberangan Balohan sudah menyala kembali. (AM)