Category: perhubungan laut

BALI – Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ditjen Perhubungan Laut bersama dengan Penjaga Pantai Filipina (Philippines Coast Guard) dan Penjaga Pantai Jepang (Japan Coast Guard) menandatangani dokumen latihan bersama penanggulangan pencemaran minyak di laut yang dikenal dengan sebutan Regional Marine Pollution Exercise (Marpolex) yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 di Bacolod, Filipina. Penandatanganan dokumen dimaksud dilakukan di Bali, Rabu (26/7) oleh Direktur KPLP, Rivolindo mewakili Indonesia, Ketua Delegasi dari Philippine Coast Guard, Vice Admiral Robert Patrimonio mewakili Filipina dan Ketua Delegasi dari Japan Coast Guard, Capt. Sase Koichi yang disaksikan langsung oleh Sekretaris Jenderal International Maritime Organization (IMO) terpilih, Arsenio Antonio Dominguez Velasco. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, atas nama Pemerintah Indonesia, menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Philippine Coast Guard dan Japan Coast Guard atas kerja sama yang telah terjalin baik selama bertahun-tahun sejak tahun 1986 dan juga atas kerja keras yang memungkinkan terselenggaranya Regional Marpolex. Regional Marpolex juga merupakan bukti kepedulian Indonesia dengan berpartisipasi dan berbagi tanggung jawab untuk menjaga dan mendukung perlindungan lingkungan laut. “Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, laut adalah kehidupan kita, laut adalah nafas kita, laut sangat penting bagi kita, bagi rakyat kita. Melindungi lingkungan laut kita tidak hanya bermanfaat bagi bangsa, tetapi juga masyarakat global,” kata Budi Karya. Apresiasi juga disampaikan Menhub kepada Japan Coast Guard atas keterlibatannya dalam latihan dan kepedulian yang tinggi terhadap perlindungan lingkungan laut di perairan Sulu dan perairan Sulawesi, khususnya terkait penanggulangan pencemaran minyak dan aktif mengikuti setiap latihan regional yang dilakukan antara Indonesia, Filipina dan Jepang. Latihan Penanggulangan Pencemaran Laut Regional didasarkan pada rencana jaringan tanggapan tumpahan minyak Sulu- Sulawesi pada tahun 1981 dengan tujuan utama untuk menguji dan mengevaluasi kemampuan cepat tanggap tumpahan minyak Republik Filipina, Republik Indonesia khususnya selama tumpahan minyak besar yang terjadi di dekat atau di sepanjang garis pantai Filipina atau Indonesia. Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Arif Toha, mengatakan bahwa Indonesia telah mengalami beberapa peristiwa tumpahan minyak yang tidak hanya memakan korban kerusakan lingkungan dan kerugian finansial tetapi juga nyawa manusia. “Dan dari banyak pengalaman itu, kami belajar bahwa kunci keberhasilan operasi tanggap tumpahan minyak adalah koordinasi dan kerja sama,” ujar Arif. Oleh karena itu, Indonesia berharap kerjasama antara tiga negara ini akan semakin kuat di masa mendatang, karena mengemban tugas untuk memastikan lingkungan laut tetap terjaga dan menjadi warisan kita untuk generasi selanjutnya. Sebagai informasi, Kedatangan Mr. Arsenio ke Indonesia merupakan kunjungan perdananya ke Indonesia sejak ia terpilih sebagai Sekjen IMO periode 2024 s.d. 2028 pada Sidang IMO Council ke 129 di London, Inggris. Selain itu, Sekjen IMO menjadi pembicara dalam Workshop IMO Review on The Regional Cooperation in Implementation of IMO Instrument on Marine Environmental Protection di hari yang sama dengan kegiatan penandatanganan Dokumen Latihan Regional Marpolex yang dilanjutkan dengan kegiatan Oil Pollution Preparedness, Response and Cooperation in ASEAN Perspective oleh Global Initiative For Southeast Asia (GISEA). Kementerian Perhubungan menjadi penanggung jawab pelaksanaan kegiatan dan administrasi Pemerintah atau Maritime Administration pada Organisasi Maritim Internasional di bidang pelayaran (IMO) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan. (*) Sumber: Kemenhub

JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2022. Opini WTP ini merupakan yang ke-10 kali berturut-turut yang berhasil diraih sejak tahun 2013. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyampaikan rasa syukur atas capaian positif ini dan berkomitmen untuk menindaklanjuti sejumlah rekomendasi dari BPK yang perlu ditindaklanjuti.Menhub menyampaikan apresiasi atas peran BPK dalam memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dan memberikan evaluasi perbaikan. “Kami seluruh jajaran Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi tersebut secara maksimal,” ujar Menhub pada acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaaan BPK atas laporan keuangan Kemenhub Tahun 2022 di Jakarta, Selasa (25/7). Lebih lanjut Menhub juga memberikan apresiasi kepada seluruh insan perhubungan yang telah bekerja keras dalam menyukseskan program-program pembangunan serta menjaga integritas dalam menjalankan kewajiban sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Pada kesempatan yang sama, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Nyoman Adhi Suryadnyana menyampaikan bahwa jajaran Kemenhub telah berusaha keras untuk melaksanakan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara akuntabel dan transparan Ia menyebut, banyak upaya-upaya yang telah dilakukan jajaran Kemenhub sehingga dalam pemeriksaaan Laporan Keuangan Tahun 2022 ini BPK tidak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak pada kewajaran penyajian laporan keuangan. “Tentunya ini adalah prestasi yang pantas dibanggakan, sepuluh tahun berturut-turut Kemenhub berhasil meraih WTP,” tuturnya. Turut hadir pada kegiatan ini Auditor Utama Keuangan Negara I BPK Akhsanul Khaq, Sekretaris Jenderal Kemenhub Novie Riyanto Rahardjo, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Arif Toha, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kristi Endah Murni, Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal, serta Kepala BPSDM Perhubungan, Djoko Sasono. (*) Sumber: Kemenhub

BANDA ACEH – Pelayaran angkutan penyeberangan lintas Sinabang – Calang akan segera dioperasikan kembali. Hal ini sesuai dengan surat Kepala Dinas Perhubungan Aceh tanggal 26 Juli 2023 yang ditujukan kepada General Manager PT. ASDP Cabang Singkil selaku operator kapal penyeberangan. Pengoperasian lintasan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Kementerian Perhubungan RI melalui Direktur Jenderal Perhubungan Darat bahwa Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Aceh memiliki kewenangan menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) kapal penyeberangan yang akan bertolak dari Pelabuhan Calang. Sebelumnya, Pj. Gubernur Aceh, Achmad Marzuki telah menyurati Menteri Perhubungan RI untuk menetapkan kewenaangan penerbitan SPB kapal penyeberangan di Pelabuhan Calang sehingga aktivitas penyeberangan lintas Calang – Sinabang yang sementara ini dialihkan melalui Pelabuhan Kuala Bubon dapat berjalan normal kembali. Pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga barang di Kepulauan Simeulue sangat tergantung kepada kelancaran transportasi laut dan penyeberangan.

BANDA ACEH – Dinas Perhubungan Aceh bagikan 200 lembar kartu pembayaran non tunai (cashless) kepada pengunjung dan pengguna jasa Pelabuban Penyeberangan Ulee Lheue, Kamis, 20 Juli 2023. Pembagian kartu pembayaran elektronik ini merupakan salah satu upaya Dinas Perhubungan Aceh mempercepat digitalisasi pelayanan di Pelabuhan Ulee Lheue, khususnya pada layanan pembayaran retribusi. Sebagai mana diketahui, Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue dilalui ratusan ribu wisatawan domestik maupun mancanegara setiap tahunnya. Oleh karena itu, pelabuhan ini sangat potensial untuk dijadikan pilot project digitalisasi pembayaran. Hal ini juga seiring dengan upaya Dinas Perhubungan Aceh mereformasi wajah pelabuhan agar lebih ramah, transparan, akuntabel, bebas pungli, dan lebih beradab. Pembagian kartu non tunai hari ini merupakan hasil kerjasama antara Dinas Perhubungan dengan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Bank Syariah Indonesia, serta Bank Aceh Syariah. Dishub Aceh sangat mengapresiasi atas dukungan seluruh stakeholder perbankan di Aceh tersebut sehingga proses transformasi pelayanan ini berjalan dengan baik. Dishub Aceh akan terus berinovasi dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan transportasi yang berkualitas dan relevan dengan perkembangan zaman. Penerapan pembayaran secara non tunai di Pelabuhan Ulee Lheue akan diberlakukan secara penuh mulai 1 September 2023 mendatang. Bagi pengguna jasa maupun pengunjung pelabuhan diimbau agar memiliki kartu non tunai ketika hendak menggunakan jasa pelabuhan.(AM)

BANDA ACEH – Operasional angkutan penyeberangan pada lintasan Calang – Sinabang yang dilayani oleh KMP Aceh Hebat 1 berhenti sementara menunggu prosedur penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) angkutan penyeberangan di Pelabuhan Calang oleh Kemenhub RI. Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal menyebutkan, penghentian aktivitas penyeberangan ini sehubungan dengan surat Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Provinsi Aceh Nomor AP.106/1/5/BPTD-ACEH/2023 tanggal 5 Juli 2023 perihal pemberhentian penerbitan SPB kapal penyeberangan di Pelabuhan Laut Calang, karena Pelabuhan Laut Calang tidak termasuk wilayah kerja dan kewenangan BPTD Kelas II Provinsi Aceh. “Berdasarkan hasil audit Inspektorat Jenderal Kemenhub, BPTD Kelas II Provinsi Aceh tidak berwenang lagi menerbitkan SPB pada kapal penyeberangan di Pelabuhan Laut Calang,” kata Teuku Faisal. Sementara itu guna menyikapi hal tersebut, Kadishub Aceh telah bersurat ke Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kemenhub RI agar segera ada solusi penerbitan SPB di Pelabuhan Laut Calang karena yang berwenang menerbitkan persetujuan berlayar adalah Kementerian Perhubungan. “Kita sudah bersurat ke Kemenhub, dan sedang dibahas tentang mekanisme penerbitan SPB kapal penyeberangan di Pelabuhan Laut Calang,” kata Teuku Faisal. Untuk menjaga kelancaran angkutan penyeberangan ke Sinabang, tambah Teuku Faisal, Dishub Aceh dan PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Singkil sedang mengkaji alternatif kemungkinan untuk mengalihkan rute sementara kapal KMP Aceh Hebat 1 melalui Pelabuhan Penyeberangan Kuala Bubon, Meulaboh sampai ada ketetapan prosedur penerbitan SPB di Pelabuhan Laut Calang. Selain itu, PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Singkil mengoptimalkan lintasan penyeberangan Sinabang – Labuhan Haji yang dilayani oleh KMP Teluk Sinabang setiap Senin dan Rabu. Kapal ini juga melayani lintasan Sinabang – Meulaboh setiap hari Sabtu. Uji coba sandar kapal KMP Aceh Hebat 1 di Pelabuhan Penyeberangan Kuala Bubon telah dilaksanakan pada hari Sabtu (8/7) dan Minggu (9/7) yang lalu dengan melibatkan pihak BPTD Kelas II Provinsi Aceh, Tim teknis Dishub Aceh, dan PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Singkil. Uji coba ini perlu dilakukan karena setiap pelabuhan memiliki karakteristik yang berbeda, seperti kondisi alur pelayaran, pasang surut, tinggi gelombang, kedalaman kolam pelabuhan, dan lain-lain untuk memastikan keselamatan pelayaran. Sejak Maret 2021 KMP Aceh Hebat 1 melayani lintasan Calang – Sinabang dan sangat diminati oleh masyarakat karena letaknya yang dekat dengan ibukota provinsi Aceh. Pelabuhan Calang adalah pelabuhan laut kargo yang dikelola oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Calang UPT Kemenhub, dan juga memiliki fasilitas untuk sandar kapal penyeberangan sehingga dapat disandari oleh kapal jenis Ro-Ro (Roll On – Roll Off).(AM)

BANDA ACEH – Manager Bank Syariah Indonesia (BSI) Area Banda Aceh, Fitriana menyerahkan 200 lembar kartu e-money kepada Dinas Perhubungan Aceh untuk dibagikan ke pengguna jasa transportasi dan pengunjung Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue. Penyerahan kartu pembayaran non tunai tersebut diterima langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal saat menyambut kunjungan silaturrahmi manajemen BSI Banda Aceh di ruang kerjanya, Jumat, 7 Juli 2023. Pada kesempatan tersebut, Fitriana menyebutkan, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) terus berupaya memberikan manfaat bagi masyarakat melalui penyaluran kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR), termasuk pada fasilitas pelayanan transportasi. Penyerahan kartu e-money bagi pengguna jasa pelabuhan, kata Fitriana, merupakan wujud dukungan BSI terhadap upaya Dishub Aceh meningkatkan pelayanan di Pelabuhan Ulee Lheue. Sementara itu, Teuku Faisal menyampaikan terima kasih atas kontribusi BSI sebagai salah satu bank pelat merah dalam mendukung kampanye cashless society di Pelabuhan Ulee Lheue. “Ini juga menjadi upaya kita mendukung Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) pada sektor pelayanan transportasi di Aceh,” ungkapnya. Dishuh Aceh, kata Teuku Faisal, terus berupaya melahirkan inovasi untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Melalui penyerahan bantuan CSR ini, ia berharap masyarakat semakin mudah melakukan transaksi retribusi saat menggunakan jasa Pelabuhan Ulee Lheue.(AM)

BANDA ACEH – Sebanyak 14.742 orang menggunakan jasa angkutan penyeberangan di lintasan Banda Aceh – Sabang sejak tanggal 28 Juni hingga 2 Juli 2023, atau mulai hari pertama cuti bersama lebaran Idul Adha 1444 H. Dari jumlah tersebut, tercatat sebanyak 7.681 orang menyeberang ke Sabang selama periode yang sama. Angka tersebut berdasar data manifes penyeberangan orang yang tercatat di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue hingga hari ini, Minggu, 2 Juli 2023. Mayoritas pengguna jasa merupakan wisatawan yang hendak berlibur ke pulau paling barat Indonesia itu selama masa liburan Idul Adha 1444 H. Kepala Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Ismayadi menyebutkan bahwa lonjakan wisatawan mulai terjadi sejak hari pertama lebaran meski kapal hanya beroperasi 1 kali (trip pelayaran), baik kapal ferry roro maupun kapal cepat. “Hari pertama didominasi wisatawan dari luar Aceh, namun sejak hari kedua lebaran wisatawan lokal juga sudah mulai ramai yang menyeberang ke Sabang,” ungkap Ismayadi. Selain lonjakan penumpang, menurut data yang diperoleh, jumlah kendaraan yang diangkut ke Sabang juga mengalami peningkatan cukup drastis. Kendaraan roda 4 tercatat sebanyak 489 unit, sedangkan roda 2 mencapai 1.470 unit. Tingginya animo masyarakat untuk berwisata ke Sabang, tambah Ismayadi, terlihat juga dari penambahan trip penyeberangan sejak Sabtu (1/7) kemarin hingga hari ini (2/7). “Hari Sabtu dan Minggu ada 5 trip penyeberangan dari dan ke Sabang,” sebutnya.(AM)

SABANG – Hampir satu juta penumpang keluar masuk Sabang menggunakan transportasi penyeberangan selama tahun 2022. Ini menunjukkan animo masyarakat yang cukup tinggi untuk berwisata ke Sabang. Oleh karena itu, infrastruktur pariwisata harus berfokus pada pelayanan berstandar seperti yang disuguhkan pariwisata dunia pada umumnya. Salah satunya, pelayanan di pelabuhan penyeberangan yang dapat memberikan situasi nyaman bagi wisatawan. Perhatian serius ini dipetakan melalui sebuah perencanaan yang didiskusikan dalam forum yang digelar oleh Pemerintah Kota Sabang, dan dihadiri oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal, serta Kepala BPKS, Junaidi beserta jajaran, Sabang, Kamis, 11 Mei 2023. Forum ini membahas tentang peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan, penertiban kendaraan rental, sirkulasi penumpang, penataan kawasan UMKM, serta jaringan akses pelabuhan. “Seperti yang terlihat di kawasan pelabuhan sekarang lebih tertata. Hal itu tentu tak terlepas dari kerja kerasnya tim Dishub Aceh. Ke depan, kerjasama ini terus berjalan dengan baik,” ujar Reza Fahlevi, Pj Walikota Sabang. Reza Fahlevi berharap adanya koneksi pelayanan antara Bandara SIM dan pelabuhan penyeberangan, sehingga wisatawan yang akan menggunakan kapal penyeberangan bisa terkoneksi dengan baik. “Bukan hanya pelabuhan, pelayanan di Bandara SIM juga perlu dibenahi, seperti pelayanan bagasi saat ini relatif lama, dan antrian panjang kendaraan saat keluar dari bandara,” tambahnya. Kerjasama pengelolaan dan penataan kawasan Pelabuhan Balohan Sabang juga melibatkan BPKS. “Untuk kebutuhan prioritas dalam pemenuhan fasilitas Pelabuhan Balohan yang memenuhi standar pelayanan akan segera kami tangani,” sebut Junaidi. Kadishub Aceh, Teuku Faisal juga menanggapi bahwa tingkat pelayanan yang baik justru hasil dari kerjasama yang baik dari setiap pihak yang terkait, baik dari masyarakat maupun pemangku kepentingan. Dalam membangun infrastruktur pelayanan pelabuhan penyeberangan ini tentunya perhatian dari Pemerintah Kota Sabang sendiri menjadi kunci utama. “Peran dan dukungan Pemkot Sabang sangat dibutuhkan untuk mendukung kelancaran perbaikan standar pelayanan bagi masyarakat,” pungkas Teuku Faisal.(MS)

BANDA ACEH – Dinas Perhubungan Aceh mulai menerapkan penarikan retribusi secara non tunai (cashless) di pintu masuk Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue sejak 1 Mei 2023. “Pembayaran secara cashless sudah kita mulai sejak 1 Mei yang lalu, dan kita terus lakukan sosialisasi kepada pengguna jasa pelabuhan,” kata Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal, saat memantau kegiatan sosialisasi di Pelabuhan Ulee Lheue, Jumat, 5 Mei 2023. Proses elektronifikasi pembayaran retribusi di Pelabuhan Ulee Lheue, merupakan salah satu upaya pemerintah mentransformasi layanan konvensional ke arah digital sesuai dengan perkembangan zaman. Upaya ini juga sebagai bentuk transparansi terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Aceh. Pembayaran secara non tunai, tambah Teuku Faisal, selain untuk menyukseskan gerakan nasional non tunai, juga untuk mendukung upaya elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. “Memang sekarang ini masih dalam masa transisi dari sistem pembayaran tunai ke non tunai, perlahan-lahan masyarakat akan terbiasa. Oleh sebab itu, kita akan terus sosialisasi kepada masyarakat,” sebut Teuku Faisal. Melalui penerapan digitalisasi dalam transaksi pembayaran, harapannya dapat meningkatkan pengalaman serta kenyamanan masyarakat dalam menggunakan jasa pelabuhan.Masyarakat yang memasuki pelabuhan diimbau untuk menyimpan struk/tiket pada saat masuk pelabuhan, dan menyiapkan kartu pembayaran elektronik saat hendak keluar dari pelabuhan guna menghindari antrian di pintu gerbang keluar. “Penerapan cashless ini lebih praktis, masyarakat tidak perlu merogoh uang tunai dan tidak perlu menunggu uang kembalian,” ungkapnya. Pembayaran non tunai di Pelabuhan Ulee Lheue mulai diterapkan kepada setiap kendaraan yang masuk pelabuhan, parkir inap dan kendaraan yang akan menyeberang ke Pulau Weh Sabang dan Pulo Aceh.(AM)

BANDA ACEH – Dinas Perhubungan Aceh mencatat 257.889 orang melakukan perjalanan dengan angkutan umum selama mudik lebaran tahun 2023 di Aceh. Jumlah pengguna transportasi tersebut terekam mulai H-8 hingga H+8 lebaran, atau 14 April – 1 Mei 2023. Sementara pada periode yang sama tahun lalu, total orang yang melakukan perjalanan mencapai 294.287 orang. “Alhamdulillah, angkutan lebaran Aceh tahun ini semuanya berjalan cukup baik, meskipun jumlahnya (penumpang) mengalami penurunan sekitar 12,37 persen dari tahun lalu,” kata Kadishub Aceh, Teuku Faisal dalam rapat evaluasi angkutan lebaran Aceh, Selasa, 2 Mei 2023. Teuku Faisal menyebutkan, jumlah penumpang pesawat udara meningkat cukup signifikan selama periode mudik tahun ini. Tercatat sebanyak 41.805 orang melakukan perjalanan udara melalui sejumlah bandara di Aceh. “Jumlah penumpang pesawat cukup tinggi tahun ini, peningkatannya mencapai 78,15 persen, frekuensi penerbangan pada bandara-bandara di Aceh juga sudah normal, seperti sebelum Covid-19,” ungkapnya. Sedangkan pada moda transportasi darat, jumlah penumpang mengalami penurunan sebesar 24,27 persen. Hal yang sama juga terjadi pada transportasi laut dan penyeberangan, jumlah pengguna jasa turun sebesar 17,53 persen. Sementara itu, PT Hutama Karya mencatat jumlah kendaraan pemudik yang melintas di ruas jalan tol Sigli – Banda Aceh mencapai 74.278 kendaraan. Jumlah ini meningkat 71 persen dari kondisi normal tahun 2023, dan naik 47 persen dari kondisi lebaran tahun lalu. Di samping pergerakan arus mudik, Dishub Aceh juga mencatat pergerakan wisatawan yang berlibur ke Sabang kali ini menurun dibanding tahun 2022. Tahun lalu, total pergerakan wisatawan dari Banda Aceh ke Sabang maupun sebaliknya mencapai 66.041 orang. Sementara tahun ini hanya sebesar 56.399 orang, atau menurun sekitar 14,60 persen. Meskipun mengalami penurunan, kelancaran arus wisatawan dari Banda Aceh ke Sabang, menurut Teuku Faisal, menjadi catatan khusus bagi Dishub Aceh. “Pelayanan transportasi penyeberangan terbilang cukup lancar dan tertib tahun ini akibat adanya manajemen rekayasa yang diberlakukan dengan dukungan stakeholder terkait,” ujarnya. Teuku Faisal menegaskan bahwa isu-isu keselamatan transportasi, khususnya pada angkutan jalan, juga selalu menjadi perhatian Dishub Aceh di masa mudik lebaran. “Tata kelola izin trayek angkutan jalan akan kita maksimalkan untuk mewujudkan transportasi yang berkeselamatan,” tegasnya. Dishub Aceh akan terus memperbaiki kekurangan yang terjadi di tahun ini, serta mengambil “best practice” untuk dipertahankan pada masa mudik tahun berikutnya. “Termasuk kita akan evaluasi masukan-masukan dari masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media sosial Dishub Aceh,” tuturnya.(AM)