Category: perhubungan laut

Pulau Siumat merupakan salah satu pulau terluar yang berada di bawah kewenangan administrasi Pemerintah Kabupaten Simeulue. Secara geografis, pulau ini berlokasi di Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh. Bila ingin bepergian ke pulau Simeulue, masyarakat Pulau Siumat harus menyeberang dengan menyewa perahu motor. Penyeberangan yang menempuh waktu sekitar 2 jam itu bergerak dari Pulau Siumat, dan bersandar di dermaga pelabuhan lama. Akan tetapi, layanan angkutan laut ke Pulau Siumat belum beroperasi secara maksimal karena jadwal operasional kapal tidak pasti. Sehingga menyusahkan masyarakat yang hendak menggunakan jasa angkutan kapal perahu motor tersebut. Barulah pada tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Simeulue menerima bantuan kapal kayu dari Pemerintah Pusat yang diberi nama kapal KM Banawa Nusantara 26. Kapal kayu yang menghubungkan antar pulau itu berbobot 35 GT (Gross Tonage) dan mampu mengangkut sebanyak 30 penumpang sekali berlayar. Selain itu, kapal bermesin tunggal yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Simeulue itu juga diawaki oleh 3 ABK (anak buah kapal). Semenjak beroperasinya KM Banawa Nusantara 26, masyarakat Pulau Siumat bisa memanfaatkan layanan kapal kayu tersebut secara maksimal. Seperti para petani yang memasarkan hasil alam dan kebun mereka ke pusat ibukota Sinabang, atau bagi para nelayan dengan hasil perikanan mereka. Operasional kapal ini penting karena Pulau Siumat memiliki potensi alam di bidang pertanian serta perkebunan. Komoditi terbesar yang dihasilkan pulau ini adalah cengkeh, kakao, kopi dan juga karet. Di samping itu, sektor kelautan juga menjadi salah satu andalan bagi penduduk Pulau Siumat sebagai mata pencaharian utama. Sebagian besar penduduk Pulau Siumat berprofesi sebagai nelayan dan ada pula yang merangkap menjadi petani. Di samping memudahkan perjalanan masyarakat Pulau Siumat, KM Banawa Nusantara 26 juga sering digunakan oleh masyarakat yang ingin berobat ke rumah sakit di Sinabang. Pemanfaatan kapal kayu ini untuk berobat ke Sinabang berlangsung setidaknya hingga sebelum adanya kapal ambulans laut pada 23 September 2022. Pada tanggal tersebut, Pemerintah Kabupaten Simeulue meresmikan operasional speed boat yang difungsikan sebagai ambulans laut bagi masyarakat Pulau Siumat. Fungsi KM Banawa Nusantara 26 tidak hanya untuk masyarakat Pulau Siumat saja, keberadaan kapal ini juga bisa mengundang wisatawan yang ingin berkunjung ke pulau terluar di Simeulue tersebut. Kearifan penduduk lokal terhadap wisatawan yang datang juga menjadi nilai tambah bagi kemajuan sektor pariwisata. Pulau Siumat menyimpan banyak sekali potensi wisata seperti pantai-pantai cantik di sejumlah sudut pulau. Pantai Pulau Siumat memberi pesona tersendiri yang jarang ditemukan di pulau lain, seperti hamparan pasir putih, alam bawah laut, dan lautan nan biru. Pantai-pantai di Pulau Siumat sebagian besarnya didominasi oleh pantai karang yang menakjubkan. Di samping itu, di beberapa juga ada tebing-tebing karang yang menjulang tinggi. Di Pulau Siumat sering dijumpai ombak yang cukup tinggi karena pulau ini berada paling depan dan terluar di antara pulau-pulau kecil lainnya di Simeulue. Namun, di sejumlah tempat masih ada pantai dengan ombak cukup tenang, yaitu di wilayah selatan yang dekat dengan pemukiman warga. Para wisatawan baik lokal maupun mancanegara tentu bisa menjadi target dari berjuta potensi wisata bahari yang tersimpan di Pulau Siumat bila potensi pariwisata bisa dikelola dengan baik. Semoga dengan adanya KM Banawa Nusantara 26 ini menjadi pendongkrak, tidak hanya perekonomian masyarakat setempat, akan tetapi juga bagi kunjungan pariwisata di surga tersembunyi di Pulau Siumat tersebut.(*) Versi cetak digital dapat diakses dilaman:

BANDA ACEH – Mengenakan rompi bertuliskan Road Safety Ranger Z, 22 peserta pelajar pelopor keselamatan lalu lintas angkutan jalan se-Aceh diajak lebih dekat mengenal transportasi di ibukota provinsi Aceh. Salah satunya mereka berkunjung ke DEPO (Pusat Kendali) Angkutan Massal Perkotaan Trans Kutaraja, Selasa, 8 Agustus 2023. Di hadapan generasi muda ini, Kepala UPTD Angkutan Massal Perkotaan Trans Kutaraja, Muhammad Hanung Kuncoro menyebutkan sejak kehadirannya di tahun 2016, bus Trans Koetaradja terus bertranformasi signifikan baik dari segi pelayanan dan kenyamanan pengguna jasa bus. “Saat ini masih ada masyarakat yang memarkirkan kendaraannya ataupun berjualan di depan halte Trans Koetaradja. Padahal, sebelum memasuki halte telah kami tempatkan rambu-rambu lalu lintas. Kondisi seperti inilah yang sangat perlu kita edukasikan kepada adek-adek demi terciptanya kenyamanan bersama,” sebut Hanung. Seperti diketahui, baik di halte dan di dalam bus Trans Koetaradja telah ada petunjuk keselamatan berlalu lintas. Adanya pegangan bagi penumpang berdiri, kursi khusus bagi lansia, anak-anak, ibu hamil dan menyusui diberi fasilitas prioritas serta berbagai fasilitas pendukung lainnya. Lanjut Hanung, dari tahun 2016 hingga sekarang, bus Trans Koetaradja masih gratis yang melayani dari pagi hingga sore hari untuk warga ibukota dan sekitarnya. Layanan terbaru seperti Trans Meudiwana, Trans Campus semakin diminati, bahkan bus ini sudah terkoneksi antar moda dari Bandara SIM bisa langsung menuju Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue. Usai mendapatkan informasi dari Depo Trans Koetaradja, pelajar pelopor diajak berkunjung ke Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue guna melihat aktivitas pelabuhan baik dari fasilitas maupun jasa kepelabuhanan. Selama di sini, Penanggung Jawab Fasilitas Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Muhammad Ismail Ramdhani mengatakan baik kapal Ro-Ro maupun kapal cepat setiap akan berangkat diutamakan keselamatan selama berlayar. “Untuk adek-adek ketahui, setiap kapal yang akan berangkat dikeluarkan Surat Perintah Berlayar (SPB) terlebih dulu oleh Syahbandar Pelabuhan, barulah kemudian kapal dapat berlayar. Keselamatan dalam pelayaran adalah hal yang utama,” sebut Ismail. Dilanjutkannya, Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue sejak dikelola Dishub Aceh juga terus berbenah dari sisi darat. Perbaikan berbagai prasana dan sarana terus dilakukan demi meningkatkan pelayanan bagi pengguna jasa pelabuhan. Selama berada di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue maupun Depo Trans Kutaraja, peserta pelajar pelopor juga sangat antusias berdiskusi langsung dengan petugas Dishub Aceh. Pada, Rabu, 9 Agustus 2023, dijadwalkan masing-masing pelajar pelopor mempresentasikan prototipe keselamatan lalu lintas angkutan jalan di hadapan tim penguji.(MR)

TANGERANG (26/07) – Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Amirulloh menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Perhubungan Darat khususnya Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan memiliki tugas dan tanggung jawab yang cukup besar dalam aspek keselamatan dan keamanan pelayaran seiring dengan adanya pelimpahan kewenangan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Menurut Amirulloh, dengan terbitnya PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Ditjen Hubdat kini memiliki wewenang untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran. Hal tersebut disampaikannya dalam pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kesyahbandaran yang digelar oleh Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan (TSDP) Ditjen Hubdat di Tangerang, Banten pada Rabu (26/07). “Selain melalui diklat kompetensi, Ditjen Hubdat juga menyelenggarakan bimbingan teknis dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kapasitas, dan wawasan para pegawai dalam melaksanakan tugas operasional dan pengawasan serta menjalankan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran di bidang transportasi sungai, danau dan penyeberangan, salah satunya adalah Bimtek Kesyahbandaran yang kita laksanakan ini,” jelas Amirulloh. Ia berharap para peserta Bimtek Kesyahbandaran nantinya dapat memahami dan melaksanakan tugas dan fungsi sebagai seorang syahbandar. “Para peserta yang merupakan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat diharapkan dapat melaksanakan tugas seorang syahbandar sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Pelayaran. Sedangkan bagi para peserta lainnya diharapkan dapat mengerti dan membantu pelaksanaan tugas-tugas syahbandar pada wilayah kerjanya masing-masing,” terang Amirulloh. Ia menjabarkan bahwa syahbandar merupakan pejabat pemerintah yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pemenuhan peraturan-peraturan untuk menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran, ketertiban, dan lalu lintas kapal di pelabuhan sesuai tertulis dalam pasal 1 ayat 56 UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Plt. Direktur Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Bambang Siswoyo dalam laporan yang disampaikannya pada acara tersebut menyampaikan bahwa Bimtek Kesyahbandaran mempunyai fungsi utama untuk meningkatkan kompetensi aparatur Perhubungan dan memberikan pengetahuan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi syahbandar di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran transportasi sungai, danau, dan penyeberangan. “Kegiatan bimbingan teknis ini diikuti oleh 50 orang peserta yang berasal dari BPTD seluruh Indonesia dan KSOPP Danau Toba yang berlangsung selama 3 hari ke depan dimulai pada hari ini sampai dengan Jumat (28/07),” urai Bambang. Adapun Bimtek Kesyahbandaran ini diisi dengan 8 materi pelajaran yakni sebagai berikut: Pemateri yang diundang dalam bimtek ini antara lain dari Direktorat Polair Baharkam Polri, Mahkamah Pelayaran, Biro Keuangan Kemenhub, Direktorat KPLP Ditjen Hubla, serta dari internal Direktorat TSDP Ditjen Hubdat. (*) Sumber: Dirjen Hubdat Kemenhub

Jakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Rabu (2/8), bertemu dengan 33 delegasi EU-ASEAN Business Council (EU-ABC) untuk menjajaki peluang kerja sama pengembangan transportasi. Pertemuan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Mission Trip to Indonesia 2023 yang diselenggarakan oleh EU-ABC. Delegasi EU-ABC terdiri dari 33 perwakilan beberapa perusahaan Uni Eropa yang dipimpin oleh Executive Director of EU ASEAN Business Council, Chris Humprey. “Kami membahas sejumlah hal di sektor perhubungan mulai dari pengembangan ekosistem kendaraan listrik, pembangunan infrastruktur menggunakan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU), dan isu lainnya di sektor perhubungan,” ujar Menhub. Menhub menyampaikan, pemerintah Indonesia membuka peluang bagi para mitra untuk berinvestasi dalam proyek konstruksi maupun pengoperasian infrastruktur transportasi di bandara, pelabuhan, dan jaringan kereta api melalui skema pembiayaan yang inovatif dan kreatif seperti KPBU. Adapun beberapa peluang investasi pada infrastruktur pembangunan dan pengembangan sektor transportasi diantaranya pengembangan kereta logistik di Sumatera; sinkronisasi akses jalur kereta api menuju pelabuhan di Pulau Jawa (Pelabuhan Tanjung Emas, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Tanjung Priok); peluang peningkatan efisiensi infrastruktur transportasi di beberapa pelabuhan dengan perusahaan swasta seperti Maersk . “Kami juga membuka peluang kerja sama untuk perencanaan dan pembangunan Ibukota Negara (IKN) Nusantara dan pengembangan transportasi massal perkotaan di Jabodetabek, Medan, Bandung, Surabaya, Makassar dan Bali,” ucap Menhub. Sebagai informasi, EU-ASEAN Business Council (EU-ABC) merupakan perwakilan utama sektor bisnis Uni Eropa di Kawasan ASEAN, yang didirikan untuk membantu mempromosikan perdagangan dan investasi antar Kawasan Eropa dan ASEAN. Anggota EU-ABC terdiri dari 9 (sembilan) Kamar Dagang Eropa, dan Perusahaan Multinasional Eropa utama (MNC) di seluruh sektor mulai dari keuangan, jasa, kesehatan, logistik, energi, dan lain-lain. EU-ABC bekerja di berbagai sektor dan industri untuk membantu meningkatkan kondisi investasi dan perdagangan bisnis Eropa dan ASEAN melalui kerjasama di seluruh kawasan ASEAN dan Uni Eropa, serta berperan sebagai sebuah wadah untuk berbagi informasi dan gagasan. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Jenderal Novie Riyanto, Plt. Dirjen Perhubungan Laut Antoni Arif Priadi, Dirjen Perhubungan Udara Maria Kristi Endah, Dirjen Perkeretaapian Risal Wasal, Direktur Angkutan Jalan Suharto. (*) Sumber: Kemenhub

Jakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengharapkan agar layanan angkutan laut perintis dapat lebih maksimal dan lebih efisien dari sisi anggaran dan tepat guna, di tengah keterbatasan pendanaan melalui APBN. Hal ini disampaikan Menhub pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelayaran Perintis bertema Pelayaran Perintis yang Tepat Guna Untuk Merajut Keterpaduan Konektivitas dan Mendukung Kegiatan Ekonomi di Daerah Terpencil, Terluar, Tertinggal, dan Perbatasan di Tengah Keterbatasan Fiskal dan Armada, yang diselenggarakan Ditjen Perhubungan Laut, Selasa (1/8). “Saat ini ruang fiskal alokasi anggaran pemerintah terbatas, hal ini mendorong kita untuk dapat mengelola anggaran secara bijak, efisien, efektif, dan ekonomis. Lakukan identifikasi ruas-ruas trayek yang dapat ditawarkan ke sektor swasta atau komersial, dan ruas-ruas trayek yang berhimpitan juga dapat dilakukan efisiensi,” ujar Menhub. Selain itu, Menhub juga meminta agar pengawasan penyelenggaraan angkutan laut kapal perintis pun perlu dilakukan secara menyeluruh untuk, memastikan pengelolaan angkutan laut sesuai dengan aturan. Pada kesempatan yang sama, Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antoni Arif menjelaskan, di tengah keterbatasan pendanaan, diharapkan tidak mengurangi semangat untuk tetap melakukan yang terbaik dalam memberikan layanan guna menjaga konektivitas masyarakat di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan. “Perlu dilakukan pemodelan jaringan trayek kapal perintis yang lebih optimal. Sehingga diharapkan dapat menciptakan anggaran yang efisien namun tetap bermanfaat untuk menumbuhkan ekonomi pada daerah yang disinggahi,” ujarnya. Antoni berpesan kepada para penyelenggara pelabuhan agar dapat memberikan kemudahan layanan, biaya yang ekonomis, dan prioritas sandar di pelabuhan. Selain itu, para operator kapal perintis dan kapal rede juga diharapkan dapat terus meningkatkan pelayanan penumpang dan melakukan perawatan armada kapal perintis dengan baik. Sementara, para Dinas Perhubungan Provinsi dan KSOP/UPP di Pelabuhan pangkal perintis diharapkan selalu mengevaluasi trayek-trayek kapal perintis di daerah dengan memperhatikan occupancy dan produksi baik penumpang maupun barang agar daerah-daerah menerima manfaat secara optimal. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Hendri Ginting menyampaikan pihaknya telah melakukan berbagai uoaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam angkutan perintis. Salah satunya adalah dengaan e-katalog. “Sesuai dengan arahan Bapak Menteri, kami telah berkolaborasi dalam rangka mewujudkan proses simplikasi dan transparansi dalam pemilihan operator swasta penyedia angkutan laut perintis, dimana akan diterapkan proses pemilihan melalui e-katalog pada tahun 2024. Proses ini akan membuat proses pemilihan menjadi lebih mudah, transparan dan lebih efektif,” jelas Hendri. Sejak diluncurkan, penyelenggaraan pelayanan kapal perintis terus mengalami peningkatan, baik dari segi kapasitas daya angkut kapal, maupun jumlah muatan yang dilayani. Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kapal Perintis pada tahun 2023 ini melayani 116 trayek yang menyinggahi 562 Pelabuhan pada 23 Provinsi di 183 Kabupaten/Kota. Angkutan laut perintis secara konsisten hadir untuk menghubungkan daerah yang masih tertinggal atau belum berkembang dengan daerah yang sudah berkembang atau maju, daerah yang moda transportasi lainnya belum memadai, dan daerah yang secara komersial belum menguntungkan untuk dilayani oleh pelaksana kegiatan angkutan laut. (*) Sumber: Kemenhub

LHOKSEUMAWE – Aktivitas ekspor mulai bergeliat dari Pelabuhan Laut Krueng Geukueh. Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal, pada Selasa 1 Agustus 2023 menyaksikan secara langsung proses muat cangkang sawit dengan volume 10.000 ton ke kapal MV. Sun Brave yang berbendera Singapore. Kapal dengan panjang 127 meter dan bobot 9.976 GT itu akan membawa produk ekspor cangkang sawit asal Aceh ke Jepang. Kedatangan, Kepala Dinas Perhubungan (Aceh), Teuku Faisal beserta rombongan disambut Branch Manager Pelindo Multi Terminal Cabang Lhokseumawe, Joni Hutama. Sebut Joni, secara fasilitas pelabuhan mereka siap melayani aktivitas ekspor baik ke Asia maupun Eropa. “Ini adalah kapal kelima yang mampu memuat 10.000 ribu ton. Aktivitas ekspor di sini semakin optimal,” katanya. Dilanjutkannya, untuk kegiatan ekspor, pelabuhan ini dapat disandari dua kapal yang memiliki panjang sekitar 150 meter pada saat yang bersamaan. Untuk saat ini, 38 hektar lahan pelabuhan juga telah digunakan untuk mendukung kegiatan ekspor. Menurut Joni, dengan adanya aktivitas rutin ekspor akan memberi dampak positif terserapnya tenaga kerja lokal dan meningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain cangkang sawit, dalam tahun ini dan tahun sebelumnya, Pelabuhan Krueng Geukueh juga melayani ekspor CPO dan komoditas unggulan Aceh ke berbagai negara. Seperti diketahui, Pelabuhan Krueng Geukueh termasuk ke dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun. Salah satu manfaat kehadiran KEK ini adalah adanya keringanan pajak bagi pelaku usaha yang akan melakukan ekspor dari sini. Salah satu eksportir dari PT Biomas Andalan Indonesia, Piter Halim yang turut hadir mengatakan ekspor cangkang sawit ini diterima dari Perusahaan Kepala Sawit (PKS) dari Bireuen, Meulaboh, Nagan Raya, dan sekitarnya. “Hal yang paling mendukung adalah pelabuhan ini lebih ekonomis dan efisien dibandingkan dengan pelabuhan diluar Aceh yg terlalu padat,” sebut Piter. Ditambahkannya, dalam tahun ini target ekspornya mencapai 120 ribu ton cangkang sawit dari Aceh sebagai bahan bakar pengganti batu bara. Kadishub Aceh, Teuku Faisal yang hadir dalam kesempatan ini mengatakan bahwa Pemerintah Aceh mengapresiasi Pelindo dan pihak eksportir yang telah melakukan aktivitas ekspor melalui pelabuhan Krueng Geukueh. Pemerintah Aceh siap memberikan dukungan guna peningkatan aktivitas ekspor depannya. “Tentunya efek aktivitas ini menyeluruh, membuka lapangan kerja, dan sangat positif. Kita harapkan pelabuhan lainnya di Aceh juga dapat bergerak aktif”, kata Faisal.(MR)

Aceh sebagai salah satu dari sekian banyak kota di pesisir Indonesia yang memiliki banyak potensi wisata alam berupa pantai yang mulai diketahui oleh banyak orang. Namun yang belum diketahui juga lebih banyak. Sebut saja pantai di daerah Seurapong dan Lamteng, di Pulo Aceh, Kabupaten Aceh Besar.Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan Aceh telah menyediakan KMP. Papuyu sebagai sarana bagi masyarakat melintasi Lamteng dan Seurapong. Fasilitas keselamatan, life jacket, liferaft, ringbuoy, sirine, dan alat navigasi lainnya jelas telah tersedia didalamnya. Dengan frekuensi pelayaran antara empat sampai dengan enam kali dalam seminggu dan tarif angkutan tiga puluh dua ribu rupiah untuk setiap orangnya tentu cukup terjangkau. Namun dengan baiknya sarana yang telah disediakan, mengapa okupansi rute Ulee Lheue-Lamteng dan Seurapong Belum Maksimal? Banyak faktor yang mempengaruhi kurangnya pergerakan masyarakat ke wilayah Lamteng dan Seurapong. Kurangnya pergerakan artinya kurang pula tingkat okupansi dari moda transportasi yang telah disediakan. Okupansi atau tingkat keterisian dari suatu moda transportasi dipengaruhi oleh banyak hal. Kenyamanan dan keamanan pada sarana yang disediakan, tarif, ketepatan waktu serta jenis ragam moda transportasi yang ditawarkan. Tidak hanya dari moda saja, keindahan lokasi yang dituju dan sarana dan prasarana di lokasi tujuan juga menjadi hal utama mendongkrak tingkat okupansi moda transportasi. Untuk sarana pemerintah telah berupaya semampunya, hanya saja pelayaran tidak dapat dilakukan dua kali dalam sehari seperti halnya pelayaran rute Ulee Lheue-Balohan yang bahkan bisa dilakukan berulang kali dalam sehari. Tentu ada ‘udang dibalik bakwan’, ada sebab dan alasannya. Terumbu karang pada lokasi masuk kapal menuju dermaga Lamteng dan Seurapong menjadi sebabnya. Jalur masuk kapal menjadi terbatas menyebabkan manuver kapal sulit dan rentan bertabrakan dengan banyaknya karang yang ada di sekitarnya. Belum lagi kondisi angin, cuaca, pasang surut air laut yang sangat mempengaruhi kemampuan kapal untuk berlayar. Nah ketika tabrakan terjadi baling-baling kapal dapat rusak. Jangan sampai karena ‘nila setitik rusak susu sebelanga’. Demi memaksakan dilakukan pelayaran mampu merusak aset sarana yang telah disediakan pemerintah. Dari pihak masyarakat sampai hari ini juga masih belum menganggap isu keamanan dalam pelayaran menjadi poin penting. Banyak masyarakat yang masih menggunakan kapal tradisional milik nelayan untuk melakukan pelayaran. Pariwisata menjadi sebab lainnya. Apakah jika mampu dilakukan pelayaran berulang akan ada keinginan masyarakat untuk bertandang? Bagaimana dengan kesiapan destinasi wisata Lamteng dan Seurapong? Bagaimana pula dengan kesiapan sarana dan prasarana yang menunjang pada daerah setempat?Tentu perlu pembenahan, peningkatan kualitas sarana prasarana yang mampu meningkatkan keinginan masyarakat untuk melakukan pergerakan. Berpola dengan melakukan pergerakan tidak hanya sekali namun berulang kali. Banyak dukungan yang dapat dilakukan pemerintah setempat. Penyediaan listrik dan air bersih yang memadai tentu sangat mendasar. Begitu pula jaringan internet yang masih sangat terbatas, padahal jelas kondisi saat ini, internet telah berubah menjadi kebutuhan vital layaknya listrik, air dan makanan. Terlebih jika yang menjadi target adalah kalangan milenial dan generasi Z. Milenial, Gen Z dan teknologi dapat disebut sahabat karib yang tidak bisa dipisahkan dan saling terikat satu sama lain. Dukungan lainnya dapat pula dengan memperkenalkan destinasi wisata setempat. Dengan berbasis media daring semua kalangan kini dapat memperoleh informasi tanpa harus mengeluarkan banyak modal. Penggunakan latar pemandangan objek wisata setempat dan kata-kata persuasif, tentu mampu mendatangkan wisatawan untuk membuktikan sendiri keindahan yang terdapat pada foto yang ditampilkan. Terlepas dari segala keterbatasan yang timbul, memang okupansi dari pelayaran rute Ulee Lheue-Lamteng dan Seurapong tidak sebaik rute Ulee Lheue-Balohan atau rute lintasan Singkil. Namun dari pergerakan 10 tahun terakhir jelas peningkatannya. Pada tahun 2013 jumlah penumpang Ulee Lheue – Lamteng sebanyak 330 orang, tahun 2017 total penumpang meningkat menjadi 2.936 orang dan di tahun 2022 yang lalu mencapai 5.142 orang dengan rata-rata tingkat okupansi mencapai 20% setiap bulannya. Semoga tingkat okupansi ke depannya semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya dukungan dan keterlibatan dari semua pihak.(Rahmi C. Nazir) Bacaan Aceh TRANSit lainnya dapat di baca di:https://dishub.acehprov.go.id/aceh-transit-press/

BALI – Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ditjen Perhubungan Laut bersama dengan Penjaga Pantai Filipina (Philippines Coast Guard) dan Penjaga Pantai Jepang (Japan Coast Guard) menandatangani dokumen latihan bersama penanggulangan pencemaran minyak di laut yang dikenal dengan sebutan Regional Marine Pollution Exercise (Marpolex) yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 di Bacolod, Filipina. Penandatanganan dokumen dimaksud dilakukan di Bali, Rabu (26/7) oleh Direktur KPLP, Rivolindo mewakili Indonesia, Ketua Delegasi dari Philippine Coast Guard, Vice Admiral Robert Patrimonio mewakili Filipina dan Ketua Delegasi dari Japan Coast Guard, Capt. Sase Koichi yang disaksikan langsung oleh Sekretaris Jenderal International Maritime Organization (IMO) terpilih, Arsenio Antonio Dominguez Velasco. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, atas nama Pemerintah Indonesia, menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Philippine Coast Guard dan Japan Coast Guard atas kerja sama yang telah terjalin baik selama bertahun-tahun sejak tahun 1986 dan juga atas kerja keras yang memungkinkan terselenggaranya Regional Marpolex. Regional Marpolex juga merupakan bukti kepedulian Indonesia dengan berpartisipasi dan berbagi tanggung jawab untuk menjaga dan mendukung perlindungan lingkungan laut. “Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, laut adalah kehidupan kita, laut adalah nafas kita, laut sangat penting bagi kita, bagi rakyat kita. Melindungi lingkungan laut kita tidak hanya bermanfaat bagi bangsa, tetapi juga masyarakat global,” kata Budi Karya. Apresiasi juga disampaikan Menhub kepada Japan Coast Guard atas keterlibatannya dalam latihan dan kepedulian yang tinggi terhadap perlindungan lingkungan laut di perairan Sulu dan perairan Sulawesi, khususnya terkait penanggulangan pencemaran minyak dan aktif mengikuti setiap latihan regional yang dilakukan antara Indonesia, Filipina dan Jepang. Latihan Penanggulangan Pencemaran Laut Regional didasarkan pada rencana jaringan tanggapan tumpahan minyak Sulu- Sulawesi pada tahun 1981 dengan tujuan utama untuk menguji dan mengevaluasi kemampuan cepat tanggap tumpahan minyak Republik Filipina, Republik Indonesia khususnya selama tumpahan minyak besar yang terjadi di dekat atau di sepanjang garis pantai Filipina atau Indonesia. Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Arif Toha, mengatakan bahwa Indonesia telah mengalami beberapa peristiwa tumpahan minyak yang tidak hanya memakan korban kerusakan lingkungan dan kerugian finansial tetapi juga nyawa manusia. “Dan dari banyak pengalaman itu, kami belajar bahwa kunci keberhasilan operasi tanggap tumpahan minyak adalah koordinasi dan kerja sama,” ujar Arif. Oleh karena itu, Indonesia berharap kerjasama antara tiga negara ini akan semakin kuat di masa mendatang, karena mengemban tugas untuk memastikan lingkungan laut tetap terjaga dan menjadi warisan kita untuk generasi selanjutnya. Sebagai informasi, Kedatangan Mr. Arsenio ke Indonesia merupakan kunjungan perdananya ke Indonesia sejak ia terpilih sebagai Sekjen IMO periode 2024 s.d. 2028 pada Sidang IMO Council ke 129 di London, Inggris. Selain itu, Sekjen IMO menjadi pembicara dalam Workshop IMO Review on The Regional Cooperation in Implementation of IMO Instrument on Marine Environmental Protection di hari yang sama dengan kegiatan penandatanganan Dokumen Latihan Regional Marpolex yang dilanjutkan dengan kegiatan Oil Pollution Preparedness, Response and Cooperation in ASEAN Perspective oleh Global Initiative For Southeast Asia (GISEA). Kementerian Perhubungan menjadi penanggung jawab pelaksanaan kegiatan dan administrasi Pemerintah atau Maritime Administration pada Organisasi Maritim Internasional di bidang pelayaran (IMO) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan. (*) Sumber: Kemenhub

JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2022. Opini WTP ini merupakan yang ke-10 kali berturut-turut yang berhasil diraih sejak tahun 2013. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyampaikan rasa syukur atas capaian positif ini dan berkomitmen untuk menindaklanjuti sejumlah rekomendasi dari BPK yang perlu ditindaklanjuti.Menhub menyampaikan apresiasi atas peran BPK dalam memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dan memberikan evaluasi perbaikan. “Kami seluruh jajaran Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi tersebut secara maksimal,” ujar Menhub pada acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaaan BPK atas laporan keuangan Kemenhub Tahun 2022 di Jakarta, Selasa (25/7). Lebih lanjut Menhub juga memberikan apresiasi kepada seluruh insan perhubungan yang telah bekerja keras dalam menyukseskan program-program pembangunan serta menjaga integritas dalam menjalankan kewajiban sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Pada kesempatan yang sama, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Nyoman Adhi Suryadnyana menyampaikan bahwa jajaran Kemenhub telah berusaha keras untuk melaksanakan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara akuntabel dan transparan Ia menyebut, banyak upaya-upaya yang telah dilakukan jajaran Kemenhub sehingga dalam pemeriksaaan Laporan Keuangan Tahun 2022 ini BPK tidak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak pada kewajaran penyajian laporan keuangan. “Tentunya ini adalah prestasi yang pantas dibanggakan, sepuluh tahun berturut-turut Kemenhub berhasil meraih WTP,” tuturnya. Turut hadir pada kegiatan ini Auditor Utama Keuangan Negara I BPK Akhsanul Khaq, Sekretaris Jenderal Kemenhub Novie Riyanto Rahardjo, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Arif Toha, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kristi Endah Murni, Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal, serta Kepala BPSDM Perhubungan, Djoko Sasono. (*) Sumber: Kemenhub

BANDA ACEH – Pelayaran angkutan penyeberangan lintas Sinabang – Calang akan segera dioperasikan kembali. Hal ini sesuai dengan surat Kepala Dinas Perhubungan Aceh tanggal 26 Juli 2023 yang ditujukan kepada General Manager PT. ASDP Cabang Singkil selaku operator kapal penyeberangan. Pengoperasian lintasan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Kementerian Perhubungan RI melalui Direktur Jenderal Perhubungan Darat bahwa Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Aceh memiliki kewenangan menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) kapal penyeberangan yang akan bertolak dari Pelabuhan Calang. Sebelumnya, Pj. Gubernur Aceh, Achmad Marzuki telah menyurati Menteri Perhubungan RI untuk menetapkan kewenaangan penerbitan SPB kapal penyeberangan di Pelabuhan Calang sehingga aktivitas penyeberangan lintas Calang – Sinabang yang sementara ini dialihkan melalui Pelabuhan Kuala Bubon dapat berjalan normal kembali. Pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga barang di Kepulauan Simeulue sangat tergantung kepada kelancaran transportasi laut dan penyeberangan.