Category: perhubungan laut

Dalam rangkaian Hari Perhubungan Nasional 2023,  Kementerian Perhubungan menyelenggarakan Pameran Transportasi dan Travel Fair Bertajuk “Hub Space” yang berlangsung di JCC Senayan Jakarta. Kegiatan yang berlangsung selama 3 (tiga) hari mulai 29 September s.d 1 Oktober 2023, diselenggarakan untuk mengenalkan kepada masyarakat berbagai transportasi massal yang ada di Indonesia, sebagai budaya baru bertransportasi. Kegiatan pembukaan Hub Space pada Jumat (29/9), dihadiri oleh Presiden Joko Widodo yang sempat mengunjungi beberapa stand booth pameran, didampingi sejumlah menteri yaitu: Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan, Menhub Budi Karya Sumadi Dan Menparekraf Sandiaga Uno. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, telah banyak kemajuan sektor transportasi yang sudah dirasakan masyarakat. Yang terbaru dibangun yaitu: Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung yang merupakan kereta cepat pertama di Asia Tenggara dan LRT Jabodebek. “Saya ucapkan selamat Hari Perhubungan Nasional kepada seluruh jajaran Kementerian Perhubungan dan insan transportasi sekaligus saya ucapkan terima atas kontribusinya pada kemajuan transportasi Indonesia,” imbuh Menko Luhut. Menko Luhut menambahkan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo,  pembangunan infrastruktur transportasi harus mampu menghubungkan kawasan produktif yang sudah ada dan diharapkan dapat merangsang tumbuhnya kawasan produktif baru. Dengan demikian, seluruh masyarakat diharapkan dapat merasakan manfaatnya.  “Tugas mewujudkan konektivitas transportasi yang memadai di seluruh indonesia tidak lah mudah. Namun dengan kerja keras, berbagai program pembangunan infrastruktur transportasi bisa diselesaikan,” ungkapnya. Pada kesempatan yang sama, Menhub mengatakan melalui kegiatan ini, pemerintah ingin  menyampaikan  kiprah kolaborasi para pemangku kepentingan dalam membangun transportasi selama hampir satu dekade.  “Dengan kolaborasi yang bagus antar pemangku kepentingan di Sektor transportasi, kita ingin membangun budaya baru melalui transportasi massal,” ujar Menhub. Menhub mengungkapkan, sejumlah kota di Indonesia memiliki beberapa masalah yaitu kemacetan dan polusi udara akibat banyaknya penggunaan kendaraan pribadi. Oleh karenanya, pemerintah membangun angkutan massal perkotaan seperti BRT, KRL, LRT, MRT dan angkutan massal lainnya, dengan harapan masyarakat dapat beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan massal. “Membangun angkutan massal adalah keniscayan, Karena jika tidak dilakukan kerugiannya mencapai ratusan triliun per tahun akibat kemacetan. Oleh karenanya kami membangun tidak hanya infrastrukturnya, tetapi juga sistem maupun integrasi antarmoda untuk first mile dan last milenya, agar masyarakat semakin mudah untuk mengakses angkutan massal,” tuturnya. Sebagai bentuk apresiasi terhadap sosok yang telah membangun konektivitas antar wilayah melalui transportasi, Kemenhub memberikan penghargaan kepada para Menteri Perhubungan terdahulu, yakni kepada Emil Salim, Agum Gumelar, Hatta Rajasa, Jusman syafii Djamal, Freddy Numberi, Evert Erenst Mangindaan, dan Ignasius Jonan. Kegiatan Hub Space juga diramaikan dengan talkshow (HubTalk). Pada sesi ini, Menhub bersama Cak Lontong bertindak sebagai moderator bincang santai dengan tema “Suka Duka Membangun Konektivitas Nasional” bersama narasumber Pj Gub. DKI Jakarta Heru Budi Hartono, CEO Pertamina International Shipping Yoki Firnandi, Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi, Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono dan Owner Rumah Perubahan Rhenald Kasali.(*) Sumber: Ditjen Hubla Kemenhub

Kementerian Perhubungan melalui Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) berinisiatif membentuk asosiasi lembaga pendidikan pelayaran dan maritim se-Asia Tenggara. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) para lulusan STIP yang berkualitas dan memenuhi standar internasional. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, kolaborasi antarlembaga pendidikan pelayaran se-ASEAN merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk terus berupaya memajukan pendidikan dan pelatihan (diklat) di bidang pelayaran dan maritim. “STIP Jakarta dan lembaga pendidikan kelautan lainnya di Asia Tenggara mempunyai peran krusial untuk memimpin pengembangan kurikulum pendidikan dan pelayaran yang selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, hukum, ekonomi, serta manajemen di bidang maritim dan pelayaran,” ujar Menhub saat membuka Conference in Maritime Education and Training in Southeast Asia (Cometsea) 2023, di Jakarta, Selasa (26/9). Menhub mendorong asosiasi lembaga pendidikan dapat menggandeng para pelaku industri pelayaran dan maritim di Asia Tenggara. Upaya ini ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara pengetahuan teoritis yang didapat dari pendidikan, dengan keterampilan praktis di dunia industri. “Kami ingin memastikan diklat yang ditempuh para taruna, selaras dengan kebutuhan industri dan siap untuk mengatasi tantangan industri pelayaran yang dinamis,” katanya. Lebih lanjut Menhub berharap, kolaborasi ini juga dapat berkontribusi mewujudkan ekosistem maritim yang berkelanjutan. “Selain untuk memenuhi tuntutan global, kolaborasi ini menggarisbawahi pentingnya tanggung jawab terhadap perlindungan lingkungan maritim,” ucapnya. Dalam konferensi internasional bertema “Enhancing Maritime Education and Training in Southeast Asia”, turut hadir sejumlah pembicara di antaranya yaitu: Kepala BPSDMP Djoko Sasono, Presiden World Maritime University Swedia Maximo Q. Mejia, Kepala Sekolah STIP Ahmad Wahid, Manajer Singapore International Maritime Institute Anthony Khoo, Ketua Pelaksana Malaysia Maritime Academy, serta Direktur Hubungan Eksternal MAAP Filipina. Konferensi dimoderatori Sekretaris BPSDMP Capt. Wisnu Handoko dan Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Tanjung Perak Capt. Mugen S. Sartoto.(*) Sumber: Kemenhub

BANDA ACEH – Sebulan paska penerapan pembayaran non tunai atau cashless di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Banda Aceh, pengguna jasa terlihat antusias untuk membayar retribusi dengan metode ini, Minggu, 1 Oktober 2023. Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh menganalisa bagaimana masyarakat Aceh semakin teredukasi dan bersemangat untuk menjalankan sistem transaksi cashless, antusiasme tinggi ini terlihat dari pengguna jasa yang semakin meningkat dan transaksi yang terus tumbuh. “Kami melihat bagaimana masyarakat Aceh semakin teredukasi dalam transaksi digital dengan proses pembayaran yang lebih sederhana, mudah, dan cepat,“ ujar Kadishub Aceh, Teuku Faisal. Penerapan metode cashless di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue sejalan dengan transformasi digital yang semakin berkembang. Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh masyarakat Aceh melalui metode pembayaran cashless ini, diantaranya metode cashless dapat memberikan rasa aman dan nyaman dalam bertransaksi, terhindar dari penggunaan uang palsu, tidak perlu terlalu lama mengantri serta terhindar dari pungli. Sebagaimana kita ketahui Dishub Aceh sedang gencar menuju cashless society, hal ini juga terlihat dengan diterapkannya cashless payment (sistem pembayaran non-tunai) untuk pembayaran bus Trans Koetaradja dimulai dari 1 Oktober ini.(AP) Baca Juga:

Ada banyak perbedaan antara feri dan kapal pesiar – tetapi Anda mungkin tidak menyadari semuanya. Jika Anda bukan seseorang yang pernah berlayar sebelumnya, atau Anda belum pernah mencari layanan feri, Anda mungkin berasumsi bahwa mereka serupa. Namun sebenarnya tidak demikian, meskipun ada beberapa kesamaan yang mereka miliki. Dalam panduan ini, saya akan menjelaskan perbedaan utama antara feri dan kapal pesiar sehingga Anda selalu tahu cara membedakannya. Apakah Kapal Feri Dianggap sebagai Kapal Pesiar? Feri tidak dianggap sebagai kapal pesiar. Kapal-kapal tersebut merupakan jenis kapal yang berbeda-beda dengan tujuan yang berbeda – kapal feri adalah kapal pengangkut yang membawa Anda dari satu lokasi ke lokasi lain, sementara kapal pesiar berkeliling di beberapa pelabuhan dan sering kali kembali ke pelabuhan awal. Petunjuknya ada pada namanya – “feri” akan mengantar Anda dari titik A ke titik B, sementara “kapal pesiar” akan berlayar mengelilingi lautan dan pelabuhan dengan kecepatan yang lebih santai. Mungkin ada kebingungan karena beberapa kapal pesiar akan melakukan perjalanan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain, bukan pulang pergi. Namun sebagai pemandu, Anda akan memesan kapal feri untuk mencapai tujuan Anda, sedangkan di kapal pesiar, kapal adalah tempat liburan sama seperti pelabuhan.Jelas sekali, saya mempunyai minat terhadap kapal pesiar dan saya sering berbicara dengan orang-orang yang mengatakan kepada saya bahwa mereka pernah naik kapal pesiar, hanya untuk kemudian mengatakan “hanya satu malam ke Prancis”. Mungkin itu terjadi di kapal pesiar, tapi mungkin juga tidak – mungkin saja kapal feri. Anda tidak naik kapal pesiar, Anda pergi ke Prancis. Anda kebetulan bepergian dengan kapal. 12 Perbedaan Kapal Pesiar dan Feri Berikut adalah beberapa perbedaan terbesar antara kapal pesiar dan feri: 1. Tujuan kapal Seperti yang telah saya sebutkan, tujuan kapal adalah salah satu perbedaan terbesar di antara keduanya. Pelayaran dimaksudkan untuk menjadi bagian dari pengalaman pemesanan Anda, sedangkan feri hanyalah transportasi – meskipun terkadang transportasi cukup nyaman. Pikirkan tentang tujuan Anda. Dengan kapal feri, tujuan Anda adalah mencapai suatu tempat di atas air – kapal feri akan membawa Anda ke sana. Dengan kapal pesiar, tujuan Anda hanyalah bersenang-senang – dan kapal itu sendiri memberikan banyak pengalaman itu. 2. Ukuran kapal Ada feri besar, dan ada kapal pesiar kecil, tapi aturan praktisnya, kapal pesiar akan selalu lebih besar dari feri. Kapal pesiar membawa lebih banyak penumpang dan memiliki lebih banyak hal untuk dilakukan di dalamnya, sementara kapal feri dirancang untuk perjalanan yang lebih pendek dan pada saat yang sama lebih sedikit penumpang. Sebagai panduan singkat, berikut ini gambaran MV John F. Kennedy (kapal feri Staten Island, MS Spirit of Britain (salah satu feri terbesar di dunia, dan Icon of the Seas (kapal pesiar terbesar di dunia)… Pengukuran MV John F Kennedy MS Spirit Inggris (Feri) Ikon Lautan (Kapal Pesiar) Panjang 277 kaki 698,8 kaki 1.198 kaki Tonase Kotor (volume internal) 2.109 GT 47.592GT 250.800GT Kapasitas penumpang 3.500 2.000 7.600 3. Pergerakan kapal Karena kedua jenis kapal tersebut memiliki tujuan yang berbeda, Anda tidak akan berada dalam situasi di mana Anda harus memilih di antara keduanya. Namun jika Anda mengalaminya – dan Anda menderita mabuk laut – maka Anda sebaiknya memesan kapal pesiar daripada kapal feri. Kapal feri jauh lebih kecil dan dibangun dengan anggaran yang lebih besar. Jadi Anda tidak hanya akan lebih merasakan pergerakan gelombang laut karena ukuran kapalnya, tetapi mereka juga tidak memiliki teknologi stabilisasi canggih yang dimiliki kapal pesiar modern. Jadi, jika Anda berada di kapal feri, Anda akan lebih merasakan pergerakan kapal dibandingkan dengan kapal pesiar besar. 4. Apa yang dapat dibawa oleh kapal Kapal pesiar dirancang murni untuk mengangkut penumpang – seringkali ribuan penumpang sekaligus. Ada beberapa contoh di mana kapal pesiar juga bisa berlayar dengan hewan peliharaan, namun ini sangat terbatas. Feri, sebaliknya, dapat mengangkut penumpang dan sering kali hewan peliharaan, terkadang berada di ruangan yang sama dengan pemiliknya. Dan mereka juga bisa membawa kendaraan juga. Banyak feri yang mengizinkan Anda naik ke kapal, sehingga Anda dapat berkendara di sisi lain dan melanjutkan perjalanan. 5. Biaya ongkos Maklum saja, biaya kapal feri dan kapal pesiar tidak sama. Dengan feri, Anda membayar jauh lebih sedikit – kapal pesiar mencakup banyak pilihan makanan, akomodasi yang lebih besar, dan lebih banyak hiburan. Perjalanan feri satu malam dari Dublin, Irlandia ke Cherbourg, Prancis akan menelan biaya sekitar £70. Dan meskipun mungkin untuk mendapatkan kapal pesiar dengan biaya sebesar ini, Anda biasanya akan membayar untuk perjalanan yang lebih lama dan tarif Anda bisa mencapai ribuan, tergantung pada pilihan kabin Anda. 6. Jarak yang ditempuh Kapal feri biasanya dirancang untuk perjalanan jarak pendek. Paling lama, mereka biasanya akan berlayar selama dua hari, meskipun jaraknya bisa sangat kecil dan hanya memakan waktu satu atau dua jam untuk menyelesaikannya – seperti rute feri Inggris ke Prancis. Kapal pesiar dirancang untuk pelayaran yang lebih lama, seringkali dengan beberapa hari laut berturut-turut. Dan mereka akan melakukan perjalanan jarak yang sangat jauh dalam satu pelayaran – bahkan kapal pesiar dunia akan mengelilingi seluruh dunia. 7. Jadwal Feri cenderung memiliki jadwal yang sangat statis. Mereka akan berlayar pada waktu yang sama dalam sehari, dan pada hari yang sama dalam seminggu, hampir setiap minggu. Dan tahun berikutnya, kapal feri tersebut kemungkinan besar akan menjalankan jadwal yang sangat mirip. Tidak perlu mengubahnya ketika kapal hanya berlayar bolak-balik antar tujuan. Kapal pesiar memiliki jadwal yang jauh lebih rumit. Mereka sering kali memiliki rencana perjalanan yang berbeda-beda, dan bergantian di antara mereka selama satu musim. Mereka mungkin menghabiskan musim panas di Eropa sebelum menyeberangi Samudera Atlantik untuk musim Karibia di musim dingin. Mereka mungkin benar-benar mengubah tempat mereka berada pada tahun berikutnya. Ada lebih banyak prediktabilitas dibandingkan feri, baik dan buruk. 8. Pilihan akomodasi Banyak feri yang bisa Anda gunakan untuk berlayar terutama ditujukan untuk perjalanan jarak pendek, namun ada beberapa yang memiliki akomodasi di kapal untuk para tamu, untuk pelayaran semalam. Namun pilihannya jauh lebih terbatas. P&O Ferries memang memiliki beragam pilihan kabin, mulai dari Standar hingga Kabin Club Suite. Namun jenis suite ini tidak sama dengan yang Anda dapatkan di kapal pesiar. Dan kamarnya masih cukup mendasar. Keunggulan Club Suite Cabin dibandingkan dengan Standard Cabin di kapal yang sama, antara lain TV, fasilitas minuman panas, dan ruang tamu terpisah. Di kapal pesiar, ini sering kali merupakan standar – mungkin bukan ruang tamu, tapi pasti tersedia di beberapa kabin Balkon dan

19 pegawai negeri sipil (PNS) Dinas Perhubungan Aceh menerima surat keputusan (SK) kenaikan pangkat dari Penjabat Gubernur Aceh, Achmad Marzuki pada Selasa, 26 September 2023. Penyerahan SK kenaikan pangkat ini dilakukan serentak secara digital oleh Pemerintah Aceh termasuk SK pensiun kepada 3.360 PNS di seluruh Aceh. Penyerahan SK digital itu dilakukan Pj Gubernur usai penekanan layar aplikasi MySAPK Badan Kepegawaian Negara (BKN), di Anjong Mon Mata Komplek Meuligoe Gubernur Aceh. Achmad Marzuki, mengucapkan selamat kepada seluruh penerima SK. Bagi para pensiunan, ia menyampaikan terima kasih atas segala kontribusi dan dedikasi yang diberikan dalam menjalankan tugas pemerintah daerah. “Pensiun adalah fase yang akan dilalui semua ASN, karena itu selama masih diberi kesempatan mengabdi bekerjalah dengan baik,” kata Achmad Marzuki. Sementara untuk para PNS yang menerima SK kenaikan pangkat, Achmad Marzuki menyebut itu sebagai penghargaan dari negara. Oleh sebab itulah, ia meminta mereka terus semangat dan melakukan yang terbaik terhadap amanah kerja yang diberikan. “Bagi yang menerima kenaikan pangkat, lakukanlah yang terbaik untuk Aceh yang lebih hebat,” kata Achmad Marzuki. Pada kesempatan yang sama dan dilakukan secara serentak, Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal menyerahkan SK kenaikan pangkat kepada 10 PNS di lingkungan Dinas Perhubungan Aceh bertempat di ruang Multimoda Dishub Aceh. Sedangkan 9 PNS lainnya yang bertugas pada sarana perhubungan di daerah, menerima SK kenaikan pangkat dari Kepala Daerah setempat. Kadishub Aceh juga menyampaikan selamat kepada para PNS, dan berharap bisa meningkatkan motivasi serta etos kerja sehingga bisa berdampak pada pelayanan bagi masyarakat.(AB) Baca Juga:

Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Kantor Distrik Navigasi Semarang meluncurkan “Smart Buoy” pertama di Indonesia yang merupakan kerjasama Distrik Navigasi Tanjung Emas dengan Badan Riset Inovasi Nasional dan Universitas Diponegoro. Smart Buoy diluncurkan dalam acara Seminar Teknologi Kenavigasian bertajuk “Terus Melaju Untuk Transportasi Maju Melalui Inovasi Teknologi Maritim” yang digelar di Semarang, Kamis 20 September 2023. “Perkembangan teknologi di dunia maritim ke depan diharapkan mampu menghadirkan sistem yang tangguh dan memberikan solusi yang lebih efektif,” ujar Plt Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Capt. Antoni Arif Priadi dalam sambutannya saat membuka acara. Seminar Tekonologi Kenavigasian ini diikuti oleh 350 peserta dan secara daring melalui Zoom Meeting dengan kapasitas 1.500 peserta. Termasuk perwakilan taruna dan taruni dari berbagai sekolah pelayaran yang turut menghadiri dan memeriahkan seminar Teknologi Kenavigasian. Ada 5 (lima) agenda kegiatan utama dalam Seminar Tekonogi Kenavigasian yaitu launching Smart Buoy yang merupakan kerjasama Distrik Navigasi Tanjung Emas dengan Badan Riset Inovasi Nasional dan Universitas Diponegoro. Kemudian seminar E-Pilotage, dengan menghadirkan Narasumber dari Regulator, Praktisi dan Akademisi. Sosialisasi BLU Distrik Navigasi Tanjung Priok dan pengalihan fungsi pengawasan BLU Distrik Navigasi Tanjung Priok ke Distrik Navigasi Tanjung Emas. Release lagu “CahayaNavigasi karya Distrik Navigasi Tanjung Emas sebagai instrument sosialisasi dan edukasi keselamatan pelayaran. Serta Booth Pameran yang menghadirkan perkembangan informasi teknologi maritim. “Jadikan seminar ini sebagai ajang saling berbagi pengalaman, menggali informasi, serta menyumbangkan saran dan inovasi untuk kemajuan navigasi pelayaran Indonesia,” tutup Capt. Antoni. Launching Smart Buoy Dalam kesempatan yang sama, Kepala Distrik Navigasi Semarang, Dian Nurdiana menjelaskan Smart Buoy yang diluncurkan merupakan pengembangan redesain prototyping pelampung suar dengan diameter 2,6 meter. “Dalam pengembangan redesain prototyping pelampung suar diameter 2,6 meter ini Distrik Navigasi Tanjung Emas melakukan optimalisasi dalam proses desain dan manufacturing,” ungkapnya. Kemudian dengan dukungan dari Tim Badan Riset Inovasi Nasional, berperan dalam pengembangan fitur smart buoy dan Tim dari Universitas Diponegoro berperan dalam penyempurnaan desain dan simulasi. Seminar E-Pilotage Dian mengungkapkan saat ini telah terbit Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Pelayaran dan Pelayanan Tata Kelola Lalu Lintas Kapal di Perairan Indonesia dimana dalam ketentuan Bab V, Bagian Keempat, Pasal 71 diatur terkait E-pilotage. “E-pilotage merupakan rangkaian sistem integrasi yang menggunakan perangkat elektronik untuk membantu dalam kegiatan layanan pemanduan kapal,” ungkapnya. Sebagai informasi, Seminar Kenavigasian yang dilaksanakan mengambil tema “Implementasi Pemanduan Elektronik (E-Pilotage) di Perairan Indonesia” dengan menghadirkan narasumber sebagai berikut: -Capt. Indra Priyatna selaku Praktisi dan Akademisi di bidang pelayaran, membawakan materi “Penerapan E-Pilotage di dunia Pelayaran – Dr.Fadilla Indrayuni Prastyasari,ST,M.Sc dari Institut Teknologi Sepuluh November membawakan materi “Teknologi Maritim dalam mendukung E-Pilotage” -Indra Santosa, SE, M.Mtr selaku Kepala Sub Direktorat Telekomunikasi Pelayaran Direktorat Kenavigasian Ditjen Hubla, membawakan materi “Regulasi dan Implementasi E-Pilotage di Perairan Indonesia” -Nanditya Darma Wardhana, SH, MM, M.Sc selaku Kepala Sub Direktorat Perencana Teknis Direktorat Kenavigasian Ditjen Hubla selaku moderator. Dalam kegiatan ini ditampilkan juga Booth Pameran yang menghadirkan informasi teknologi maritim dengan tujuan untuk memberikan update informasi dan edukasi mengenai perkembangan teknologi maritim dalam menunjang keselamatan dan keamanan pelayaran.(*) Sumber: Ditjen Hubla Kemenhub

Angkutan laut sebagai moda yang paling efisien untuk angkutan barang memiliki peran penting di dalam perdagangan internasional. Seiring dengan meningkatnya kegiatan perdagangan internasional di Indonesia, maka industri pelayaran nasional diharapkan dapat ikut tumbuh bukan hanya sekedar memenuhi permintaan angkutan laut di dalam negeri saja.  Demikian disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Laut Capt. Antoni Arif Priadi saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Angkutan Laut Luar Negeri dengan Tema “Sustaining National Fleet in Global Maritime Trade” pada Kamis (21/9) di Hotel Four Points by Sheraton, Medan, Sumatera Utara. Capt. Antoni mengatakan, jumlah kapal Indonesia yang melakukan kegiatan ekspor selama periode 2017-2022 mengalami pertumbuhan positif, selaras dengan laju pertumbuhan volume ekspor yang terus meningkat, meski kapal asing masih mendominasi pasar muatan ekspor dari Indonesia dengan negara teratas tujuan kapal adalah Singapura. Berdasarkan data Sistem Manajemen Lalu Lintas Angkutan Laut (SIMLALA), 60.000 kapal mengangkut hingga 1 miliar ton barang keluar dan masuk perairan Indonesia setiap tahunnya.  “Dari seluruh kapal yang melakukan kegiatan ekspor impor di wilayah perairan Indonesia selama kurun waktu 2017-2022, sebanyak 37% merupakan kapal Indonesia, dan 63% merupakan kapal asing. Pada tahun 2022 yang lalu, jumlah kapal yang melakukan kegiatan di perairan Indonesia mencapai 10.534, dan sebanyak 9.458 diantaranya merupakan kapal asing,” jelasnya. Menurut Capt. Antoni, kegiatan ekspor dan impor yang lebih banyak dilakukan oleh kapal asing mempengaruhi nilai perdagangan jasa transportasi laut, sehingga investasi pada sektor jasa angkutan laut di Indonesia perlu ditingkatkan untuk mendukung daya saing industri pelayaran nasional.   “Peningkatan daya saing dilakukan dengan cara pembangunan infrastruktur, layanan dan fasilitas di pelabuhan dan armada kapal nasional agar perannya terhadap peningkatan neraca perdagangan menjadi lebih besar,” ujarnya.  Lebih lanjut Capt. Antoni mengapresiasi keberhasilan Indonesia yang kembali masuk ke dalam White List Tokyo MoU. Keberhasilan ini merupakan suatu pembuktian dan pengakuan dari dunia internasional terhadap keselamatan pelayaran di Indonesia, dan hal tersebut sekaligus menjadikan kapal-kapal bendera Indonesia dapat bersaing dengan armada negara lain di perairan internasional. “Oleh karena itu, keberadaan Indonesia dalam White List sangat penting untuk terus dipertahankan sehingga diperlukan komitmen bersama dari Pemerintah dan para operator kapal untuk mencegah kapal berbendera Indonesia masuk kategori detention oleh Port State Control (PSC) negara lain,” tutur Capt. Antoni. Sementara itu pada kesempatan yang sama, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Capt. Hendri Ginting mengatakan, pada Rakor Angkutan Laut Luar Negeri ini membahas 3 (tiga) topik yang menjadi isu pelayaran internasional yang sangat penting yang dihadapi oleh pelaku pelayaran Indonesia.  “Dalam Rapat Koordinasi ini, kita mendiskusikan langkah-langkah kongkrit yang dapat diambil khususnya terhadap 3 (tiga) isu penting, yakni terkait penggunaan kapal asing di Indonesia, investasi di bidang angkutan laut dan pencegahan detensi terhadap kapal Indonesia oleh Port State Control (PSC) asing,” kata Capt. Hendri.   Pihaknya berharap Rakor ini bisa menjadi wadah untuk berbagi informasi dan pengalaman tentang perkembangan dan isu terkini terkait angkutan laut luar negeri serta dapat merumuskan solusinya dengan melibatkan pemerintah, perusahaan pelayaran, serta pemangku kepentingan lainnya. Turut hadir sebagai Narasumber antara lain perwakilan dari SKK Migas, DPP INSA, DPP ISAA, Asosiasi Jaringan Kapal Rekreasi (JANGKAR), Pusat Pendidikan dan Pelatihan BKPM, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Kementerian Keuangan, Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa Kementerian Perdagangan, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Biro Klasifikasi Indonesia, dan Atase Perhubungan KBRI Singapura. Diskusi Panel Rakor Angkutan Laut Luar Negeri Pembahasan Rakor Angkutan Luar Negeri dibagi ke dalam 3 (tiga) sesi. Diskusi panel pertama terkait penggunaan kapal asing di Indonesia dipandu oleh Kasubdit Angkutan Laut Luar Negeri Rifanie Komara dengan narasumber dari Kepala Departemen Perkapalan dan Kemaritiman SKK Migas Rocky S.J. Makapuan, Wakil Ketua Umum III DPP INSA Nova Y. Mugijanto, Sekretaris Umum DPP ISAA Eduard Sijabat, dan Adji Soelarso dari Asosiasi Jaringan Kapal Rekreasi (JANGKAR). Pada sesi tersebut, dari SKK Migas menyampaikan bahwa sebagian kegiatan Hulu Migas masih membutuhkan kapal-kapal asing untuk kegiatan pengeboran, pembangunan platform/pipa bawah laut, dan pengapalan LNG yang membutuhkan izin PPKA oleh Kemenhub mengingat masih minimnya kapal-kapal pendukung kegiatan tersebut yang berbendera Indonesia.  Kemudian dari DPP INSA menyampaikan bahwa faktor utama bagi pelayaran nasional sehingga bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri adalah adanya konsistensi kebijakan asas cabotage dalam menjaga kondusifitas industri pelayaran nasional. Meski saat ini Indonesia telah menjadi tuan rumah di negeri sendiri, tapi pelayaran nasional masih kurang berdaya saing. Untuk itu pelayaran nasional harus berani berbenah dengan perlakuan setara untuk peningkatan daya saing, dengan dukungan insentif di bidang moneter, fiskal dan operasional.  Dari DPP ISAA atau Asosiasi Keagenan Kapal menyampaikan tentang tantangan dalam peluang kerjasama pariwisata kapal pesiar, antara lain dalam regulasi dan implementasi, birokrasi antar instansi, dan kapabilitas SDM sehingga diperlukan peningkatan standarisasi dan digitalisasi. Sedangkan dari Jangkar menjelaskan tentang peluang kerjasama kapal pesiar di Indonesia serta perbedaan berbagai jenis kapal pesiar/rekreasi yakni kapal Yacht/Super Yacht, Cruise Ship dan Live on Board (L.O.B) serta tantangan dari masing-masing kapal pesiar untuk beroperasi di Indonesia. Diskusi panel kedua yang dipandu oleh Pengawas Keselamatan Ahli Muda Ardi Kurniawan membahas tentang investasi di bidang angkutan laut dengan narasumber Direktur Perundingan Perdagangan Jasa Kementerian Perdagangan Basaria Tiara Desika L.Gaol, Widyaiswara Ahli Madya Pusdiklat BKPM Ade Priaman, dan Analis Kebijakan Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Rustam Effendi.  BKPM memaparkan tentang Layanan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko – Profil Investasi Asing di Bidang Pelayaran dan Usaha Jasa Terkait. Kemudian dari BKF menyampaikan tentang dukungan insentif fiskal bagi industri maritim, insentif PPN, dan insentif kepabeanan dalam rangka penanaman modal. Dari Kemendag menyampaikan terkait perkembangan perundingan perdagangan internasional di bidang jasa transportasi laut. Adapun untuk sektor transportasi laut, Indonesia terlibat dalam perjanjian/perundingan perdagangan internasional antara lain pada forum World Trade Organization (WTO), Indonesian-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), dan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).  Selanjutnya sesi ketiga membahas mengenai pencegahan pengenaan detensi kapal Indonesia oleh Port State Control (PSC) asing yang dipandu oleh Kasubdit Pengembangan Sistem Informasi dan Sarana Prasarana Angkutan Laut Kurniawan dengan narasumber Pengawas Keselamatan Ahli Muda Direktorat Perkapalan dan Kepelautan (Ditkappel) Yusuf Sukma Bhaskara, Kepala Divisi Statutoria Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) Totok Achmad Sugiharso serta Atase Perhubungan KBRI Singapura Capt. Diaz Saputra. Dari Ditkappel memaparkan tentang pencegahan pengenaan detensi kapal Indonesia oleh

BANDA ACEH – Memeriahkan peringatan World Cleanup Day (WCD) tahun 2023, seluruh ASN Dinas Perhubungan Aceh melakukan aksi gotong royong bersama pada beberapa titik lokasi di lingkungan kerja masing-masing, Jumat, 22 September 2023. Aksi ini merupakan tindak lanjut Surat Edaran Gubernur Aceh tertanggal 19 September 2023. Untuk itulah, Kadishub Aceh, Teuku Faisal dalam kesempatan ini mengajak seluruh insan perhubungan melakukan bersih-bersih lingkungan kerja guna meningkatkan semangat dan produktivitas kinerja lembaga. “Kegiatan WCD tahun ini kita lakukan baik di area dalam dan luar gedung induk kantor Dishub Aceh, halte Trans Koetaradja, Pelabuhan Penyeberangan dan Terminal Tipe B Aceh,” sebut Faisal. World Cleanup Day merupakan aksi sosial global tahunan yang mengajak masyarakat di seluruh dunia untuk turut membersihkan dan menjaga kebersihan bumi yang bertujuan untuk mengurangi masalah limbah padat dan sampah. Aksi berantas sampah ini sudah berlangsung setiap tahunnya sejak 2014, dan terus kontiyu hingga tahun 2023. Peringatan WCD memiliki dampak yang signifikan terhadap keberlangsungan ekosistem kita dan mahluk hidup lainnya. Selain itu WCD merupakan momentum perwujudan peningkatan kepedulian terhadap permasalahan sampah serta menjadi sarana memupuk nilai cinta kasih terhadap masa depan bumi.(FJ/MR)

Oleh Khairurrijal, Juara 3 Lomba Menulis Transportasi Aceh Tahun 2023 Subtema        : Budaya Bersih untuk Transportasi Hijau Judul              : Leubeung Leubeung merupakan suatu kosakata dalam Bahasa Aceh yang pada era lampau dimaksudkan sebagai suatu area genangan yang berfungsi sebagai tempat tampungan atau resapan air limbah rumah tangga seperti buangan air dari kamar mandi atau dapur. Leubeung biasanya berada berdekatan dengan sumur, kamar mandi, area dapur, dan memanfaatkan kedalaman alamiah kontur tanah atau digali sedalam 0,5 – 1 m serta tidak berbentuk konstruksi atau struktur bangunan tertentu. Keindahan leubeung akan dihiasi dengan jejeran pohon pisang, pandan wangi, talas dan jenis tumbuhan lainnya yang dapat hidup berdampingan dengan air comberan atau dalam Bahasa Aceh dikenal sebagai ie adeen. Pada era sebelum tahun 2000-an, leubeung dapat ditemui di banyak rumah masyarakat Aceh di wilayah perdesaan atau setidaknya di bagian tempat asal penulis yaitu wilayah pesisir utara – timur Aceh. Di era modern saat ini, leubeung menjadi padanan analogi kontradiktif terhadap standar pengelolaan limbah yang semestinya tersedia pada suatu tempat, usaha dan kegiatan. Budaya bersih untuk mewujudkan Transportasi Hijau tentu tidak hanya cukup pada upaya menumbuhkan empati terhadap lingkungan dan aktivitas penanganan kebersihan lingkungan semata, namun setidaknya perlu ditopang juga oleh beberapa aspek seperti sarana, prasarana, norma, pedoman, sumber daya manusia, aparatur, dan kampanye kebersihan. Dalam hal tema budaya bersih untuk transportasi hijau, penulis memaknai bahwa budaya bersih tidak hanya harus menyasar pada komponen perilaku pengelola, pengguna jasa, mitra dan stakeholder sektor transportasi dalam menjaga prasarana agar bersih dari sampah, namun budaya bersih perlu dikaji lebih luas bahkan pada aspek yang berada di bawah permukaan atau tersembunyi di balik layar operasional sektor transportasi. Contohnya sudah sesuai standarkah pengelolaan sampah dan limbah dari operasional sarana dan prasarana angkutan darat, laut, serta udara. Segmen tinjauan tulisan ini akan membahas tentang bagaimana penerapan “budaya bersih” di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue Kota Banda Aceh. Besar harapan sumbangsih tulisan ini dapat dimaknai sebagai kontribusi konstruktif dari masyarakat dalam mendukung upaya Dinas Perhubungan Aceh untuk mewujudkan visi transportasi hijau di wilayah Aceh. Patut disyukuri bahwa Dinas Perhubungan Aceh selaku pengelola Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue telah menunjukkan secara konkret komitmennya dalam menjaga lingkungan hidup mulai dari memenuhi kewajiban perizinan lingkungan hidup, membangun kolaborasi kegiatan lingkungan hingga membangun kerjasama penanganan sampah terpilah dengan Bank Sampah Universitas Syiah Kuala. Konsistensi komitmen lingkungan tersebut terpampang secara jelas hingga tiga tahun terakhir melalui berbagai aksi dan postingan pada platform-platform media sosial milik Dinas Perhubungan Aceh. Di tengah kekaguman tersebut penulis tersentak oleh kenangan masa lalu yang bernostalgia ke kampung halaman. Betapa tidak! pada era modern ini masih dapat terciduk sebuah “Leubeung Raya” di halaman belakang Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, tepatnya di area belakang bangunan toilet dekat mushalla. Tidak dapat diketahui secara pasti apakah leubeung tersebut benar-benar difungsikan sebagai tempat penampungan resapan air kotor atau hanya terbentuk secara alami pada area yang topografi tanahnya relatif lebih rendah dari kawasan di sekitarnya. Apapun fungsi dan alasan terbentuknya, namun area genangan tersebut seperti menghantarkan kita kembali pulang ke rumah-rumah di wilayah perdesaan masa lampau. Sejenak terpikir apakah ini perlu kita lestarikan dengan baik agar kosakata leubeung tersosialisasi pada generasi mendatang atau wisatawan yang berkunjung. Beranjak dari lamunan tersebut, pertanyaan-pertanyaan besar lainnya bergemuruh di pikiran seperti, lantas bagaimana pengelolaan sampah dan limbah dari kapal KMP. Aceh Hebat 2, KMP. BRR, KMP. Papuyu, kapal-kapal cepat Express Bahari, dan kapal-kapal lainnya yang ada di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue. Hasil searching pada media sosial Dinas Perhubungan Aceh tidak menunjukkan adanya publikasi tentang pengelolaan limbah dari kapal di pelabuhan. Adakah prasarana dan kelembagaan untuk pengelolaan sampah secara terpilah dan penanganan limbah dari kapal di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue. Penelitian yang dilakukan oleh Yulianto dan Winarni (2023) menyimpulkan bahwa timbulan sampah harian dari kapal seperti sisa makanan, plastik, kemasan makanan dan minuman, kemasan peralatan, suku cadang, kardus atau palet harus ditangani secara terpilah sesuai dengan kategori sampah. Begitu pula limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) mesti ditangani sesuai prosedur yang tepat karena sampah dan limbah berpotensi merugikan alam sekitar dan akan memerlukan biaya yang sangat besar untuk memulihkan kembali jika menimbulkan dampak seperti pencemaran air laut, kerusakan kehidupan biota laut, kerusakan terumbu karang, penurunan estitika lingkungan atau kerusakan keindahan alam laut. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim diantaranya mengatur bahwa dalam hal fasilitas penutuhan kapal (ship recycling facilities) tidak memiliki peralatan pengelolaan limbah dan/atau sampah, maka limbah dan/atau sampah yang ada di atas kapal harus dibuang pada pelabuhan terakhir. Menerapkan peraturan tersebut serta regulasi/ketentuan lainnya secara komprehensif dalam pengelolaan lingkungan pelabuhan adalah jalan menuju terwujudnya visi transportasi hijau atau green port pada Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue. Mewujudkan visi transportasi hijau melalui budaya bersih setidaknya perlu ditopang secara sinergis oleh 4 (empat) pilar, yaitu fasilitas penunjang lingkungan, norma atau Standar Operasional Prosedur (SOP), sumber daya aparatur, serta edukasi dan kampanye pola hidup bersih. Penyediaan fasilitas penunjang lingkungan seperti tempat penanganan sampah dan instalasi pengelolaan limbah harus mendapat perhatian prioritas jika Dinas Perhubungan Aceh benar-benar serius ingin mewujudkan Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue sebagai suatu green port. Kenapa sampah dan limbah perlu menjadi prioritas penanganan? Pertama, karena timbulan sampah di pelabuhan penyeberangan bersifat kontinyu dan variatif sepanjang aktivitas mobilitas berlangsung, serta tersebar di seluruh area pelayanan dan jasa lainnya sehingga selayaknya penanganan sampah dilakukan pada suatu unit tertentu seperti Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R (reduce, reuse dan recycle) atau minimal unit pemilahan sampah seperti Bank Sampah. Kedua, karena Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue berpotensi menghasilkan limbah domestik dan B3 dari aktivitas operasional pelayanan, perkantoran, kegiatan usaha atau bisnis, serta limbah dari kapal yang bersandar di dermaga sehingga sepatutnya disediakan suatu bangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah dan Limbah B3 yang memenuhi standar serta ketentuan teknis. Pemenuhan infrastruktur penunjang lingkungan yang representatif dan memadai adalah keniscayaan dalam mendukung terwujudnya budaya bersih menuju transportasi hijau. Norma atau SOP adalah instrumen penting yang sering terabaikan dalam mencapai sebuah visi adalah bagaimana mendetilkan kebutuhan, peran dan fungsi dari para pihak yang akan terlibat dalam misi-misi yang telah dirumuskan. Penerapan SOP yang baik dan

JAKARTA – Kementerian Perhubungan, Senin (18/9), menerima kedatangan tim penilai Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).Kemenhub menjalani uji petik yang dilakukan tim penilai kinerja Kementerian/Lembaga (K/L) dalam rangka mendukung program pemerintah mendorong kemudahan berinvestasi di Indonesia. “Kami berkomitmen penuh untuk memberikan pelayanan terbaik terkait perizinan berusaha di sektor transportasi, menjadi lebih cepat, mudah, efisien, transparan, dan profesional. Tanpa meninggalkan resiko yang harus selalu dijaga yaitu aspek keselamatan dan keamanan transportasi,” ujar Sekretaris Jenderal Kemenhub Novie Riyanto. Novie optimistis Kemenhub mampu mempertahankan capaian sebagai K/L terbaik pertama yang berhasil diraih dalam Anugerah Layanan Investasi (ALI) tahun 2022 lalu. “Kami berharap tetap menjadi yang terbaik pada tahun ini,” tuturnya. Lebih lanjut Novie mengungkapkan, dengan situasi perekonomian yang mulai kembali menggeliat pasca pandemi Covid-19, harus diiringi dengan upaya konsisten untuk terus melakukan efisiensi dan debirokratisasi layanan perizinan yang ada di lingkungan Kemenhub. “Jangan sampai birokrasi internal justru menjadi bottleneck atau penghambat masuknya investasi dari berbagai pihak ke Indonesia, yang akan membuat perekonomian kita menjadi stagnan,” ucap Novie. Sejumlah upaya telah dilakukan Kemenhub dalam rangka menindaklanjuti PPB, diantaranya yaitu: mengintegrasikan layanan perizinan yang ada di masing-masing unit kerja melalui Online Single Submission (OSS) dan melakukan penyederhanaan perizinan. Kedua upaya tersebut juga merupakan bagian dari tindak lanjut dari program transformasi digital layanan pemerintahan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dalam rangka memberikan layanan yang berorientasi kepada kepentingan warga. Pelaksanaan program ini dikoordinatori oleh Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenkomarves), yang membawahi 7 (tujuh) K/L termasuk Kemenhub. Hingga saat ini terdapat 8 (delapan) sistem aplikasi perizinan di Kemenhub yang telah terintegrasi dengan sistem OSS, antara lain yakni: aplikasi Sistem Perizinan Online Angkutan Darat dan Multimoda (SPIONAM), Aplikasi Informasi dan Registrasi Angkutan Sungai Danau Dan Penyeberangan (Air-SDP), Angkutan Sewa Khusus (ASK) Online, Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas Angkutan Laut (SIMLALA), E-Licensing, Sistem Perizinan Terpadu Angkutan Udara (SIPTAU), dan Izin Sarana KA Umum, dan Sistem Elektronik Perhubungan Laut Terintegrasin (SEHATI). Agar pelayanan yang ada semakin mudah diakses, Kemenhub tengah mengembangkan Portal/Website, yang berfungsi sebagai wadah segala informasi terkait layanan perizinan yang ada. Beberapa aspek yang akan menjadi penilaian dalam uji petik yakni: penerapan perizinan berusaha, penyederhanaan perizinan berusaha sektor, dan peningkatan iklim investasi. Dalam uji petik ini juga akan dilakukan wawancara dengan para pelaku usaha di sektor transportasi yang merasakan langsung pengalaman mengurus perizinan.(*) Sumber: Kemenhub