Category: perhubungan laut

BANDA ACEH – Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Aceh, Teuku Faisal hadir sebagai narasumber dalam Rapat Panitia Musyawarah (PANMUS) – IX Majelis Permusyarawatan Ulama (MPU) Aceh tahun 2023, dengan tema pembahasan “Kepatuhan Atas Aturan Publik Menurut Perspektif Hukum Positif”, Selasa, 10 Oktober 2023. Ada empat poin cakupan bahasan dalam kegiatan ini meliputi rambu-rambu lalu lintas, antrian layanan publik, parkir sembarangan, dan menyalahgunakan area kaki lima, trotoar, media jalan. Faisal dalam kesempatan tersebut membahas kepatuhan atas aturan publik menurut perspektif hukum positif. Salah satu hal yang urgensi dalam pembahasan ini adalah tercatat dari tahun 2016 hingga tahun 2022, kecelakaan tertinggi pada tahun 2019 sebanyak 4.233 kecelakaan. “Sedangkan angka pelnggaran tertinggi berada pada tahun 2018 dengan total 71.523 pelanggaran. Kecelakaan pada umumnya disebabkan rendahnya disiplin dan ketertiban pengemudi berlalu lintas. Ini perlu menjadi perhatian kita bersama,” sebut Faisal. Sementara itu upaya dalam peningkatan kepatuhan berlalu lintas dilakukan dengan berbagai kegiatan, antara lain sosialisasi keselamatan jalan untuk pelajar di sekolah maupun melalui media sosial. Selain itu, Dishub Aceh juga telah melakukan pembinaan pelajar pelopor LLAJ, pelaporan melalui aplikasi berbasis website, dan pemilihan abdi yasa teladan di tingkat provinsi. Terkait antrian layanan publik yaitu di sarana transportasi misalnya di halte bus Trans Koetaradja dan pelabuhan Ulee Lheue. Hal ini perlu diwaspadai untuk mencegah fatalitas pelanggaran, sebab dikhawatirkan mengakibatkan calon penumpang terjatuh, terjepit, dan mengganggu pengguna jasa di sekitar. Selain itu, yang perlu menjadi perhatian adanya calo yang merugikan penumpang. Masyarakat yang memarkirkan kendaraan secara sembarangan juga dapat mengganggu aktivitas publik lainnya. Akibat dari parkir sembarangan yaitu mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas, tidak terjaminnya keamanan kendaraan, dan mengurangi kapasitas jalan. Selain itu, Faisal juga memaparkan terkait penyalahgunaan trotoar dan media jalan untuk pemakaian kaki lima. Hasil pembahasan dan pemaparan Kadishub Aceh ini sebagai persiapan Sidang Paripurna-VI MPU Aceh tahun 2023 dengan tema Pembahasan Kepatuhan atas Aturan Publik Menurut Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif, dan Adat.(MR)

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi resmi melantik Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) yang baru Marsekal Madya TNI Kusworo, menggantikan Marsekal Madya TNI (purn) Henri Alfiandi. Pelantikan tersebut dilakukan pada Rabu (4/10), di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta. Marsekal Madya TNI Kusworo dilantik sebagai Kepala Basarnas berdasarkan Surat Keputusan (SK) Presiden Nomor 135/TPA TAHUN 2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Dalam sambutannya Menhub mengatakan, Basarnas memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat penting dalam menyelamatkan setiap jiwa dari risiko bencana dan kedaruratan lainnya dalam situasi apapun. “Basarnas harus melakukan perkuatan Pencarian dan Pertolongan Nasional dengan memperbanyak inovasi yang memanfaatkan teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, memperkuat sinergi dan kolaborasi, serta memperkuat pencegahan, mitigasi, dan antisipasi kebencanaan,” ujar Menhub. Pada kesempatan tersebut, Menhub berpesan agar perkuatan pencarian dan pertolongan nasional tersebut turut didukung sumber daya manusia yang menjunjung tinggi integritas. “Kami mengucapkan selamat bertugas kepada Kepala Basarnas dan tetap berkomitmen menjaga amanah dan integritas serta mengoptimalkan perannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta berkolaborasi dengan seluruh pihak seperti Kemenhub, TNI, POLRI, dan unsur terkait lainnya,” tutup Menhub. Turut hadir dalam pelantikan tersebut KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo; Kabaharkam Polri Komjen Fadil Imran.(*) Sumber: Kemenhub

Barangkali masyarakat Aceh pernah bertanya-tanya, apa aja sih kewenangan Dinas Perhubungan Aceh mengenai pelabuhan penyeberangan yang ada di beberapa titik pelabuhan penyeberangan baik di wilayah Darat Aceh hingga ke wilayah Aceh Kepulauan. Nah, bagi Rakan Moda, ada 7 pelabuhan penyeberangan yang dikelola oleh Dishub Aceh. Pelabuhan apa saja, ya?

Dalam rangkaian Hari Perhubungan Nasional 2023,  Kementerian Perhubungan menyelenggarakan Pameran Transportasi dan Travel Fair Bertajuk “Hub Space” yang berlangsung di JCC Senayan Jakarta. Kegiatan yang berlangsung selama 3 (tiga) hari mulai 29 September s.d 1 Oktober 2023, diselenggarakan untuk mengenalkan kepada masyarakat berbagai transportasi massal yang ada di Indonesia, sebagai budaya baru bertransportasi. Kegiatan pembukaan Hub Space pada Jumat (29/9), dihadiri oleh Presiden Joko Widodo yang sempat mengunjungi beberapa stand booth pameran, didampingi sejumlah menteri yaitu: Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan, Menhub Budi Karya Sumadi Dan Menparekraf Sandiaga Uno. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, telah banyak kemajuan sektor transportasi yang sudah dirasakan masyarakat. Yang terbaru dibangun yaitu: Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung yang merupakan kereta cepat pertama di Asia Tenggara dan LRT Jabodebek. “Saya ucapkan selamat Hari Perhubungan Nasional kepada seluruh jajaran Kementerian Perhubungan dan insan transportasi sekaligus saya ucapkan terima atas kontribusinya pada kemajuan transportasi Indonesia,” imbuh Menko Luhut. Menko Luhut menambahkan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo,  pembangunan infrastruktur transportasi harus mampu menghubungkan kawasan produktif yang sudah ada dan diharapkan dapat merangsang tumbuhnya kawasan produktif baru. Dengan demikian, seluruh masyarakat diharapkan dapat merasakan manfaatnya.  “Tugas mewujudkan konektivitas transportasi yang memadai di seluruh indonesia tidak lah mudah. Namun dengan kerja keras, berbagai program pembangunan infrastruktur transportasi bisa diselesaikan,” ungkapnya. Pada kesempatan yang sama, Menhub mengatakan melalui kegiatan ini, pemerintah ingin  menyampaikan  kiprah kolaborasi para pemangku kepentingan dalam membangun transportasi selama hampir satu dekade.  “Dengan kolaborasi yang bagus antar pemangku kepentingan di Sektor transportasi, kita ingin membangun budaya baru melalui transportasi massal,” ujar Menhub. Menhub mengungkapkan, sejumlah kota di Indonesia memiliki beberapa masalah yaitu kemacetan dan polusi udara akibat banyaknya penggunaan kendaraan pribadi. Oleh karenanya, pemerintah membangun angkutan massal perkotaan seperti BRT, KRL, LRT, MRT dan angkutan massal lainnya, dengan harapan masyarakat dapat beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan massal. “Membangun angkutan massal adalah keniscayan, Karena jika tidak dilakukan kerugiannya mencapai ratusan triliun per tahun akibat kemacetan. Oleh karenanya kami membangun tidak hanya infrastrukturnya, tetapi juga sistem maupun integrasi antarmoda untuk first mile dan last milenya, agar masyarakat semakin mudah untuk mengakses angkutan massal,” tuturnya. Sebagai bentuk apresiasi terhadap sosok yang telah membangun konektivitas antar wilayah melalui transportasi, Kemenhub memberikan penghargaan kepada para Menteri Perhubungan terdahulu, yakni kepada Emil Salim, Agum Gumelar, Hatta Rajasa, Jusman syafii Djamal, Freddy Numberi, Evert Erenst Mangindaan, dan Ignasius Jonan. Kegiatan Hub Space juga diramaikan dengan talkshow (HubTalk). Pada sesi ini, Menhub bersama Cak Lontong bertindak sebagai moderator bincang santai dengan tema “Suka Duka Membangun Konektivitas Nasional” bersama narasumber Pj Gub. DKI Jakarta Heru Budi Hartono, CEO Pertamina International Shipping Yoki Firnandi, Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi, Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono dan Owner Rumah Perubahan Rhenald Kasali.(*) Sumber: Ditjen Hubla Kemenhub

Kementerian Perhubungan melalui Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) berinisiatif membentuk asosiasi lembaga pendidikan pelayaran dan maritim se-Asia Tenggara. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) para lulusan STIP yang berkualitas dan memenuhi standar internasional. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, kolaborasi antarlembaga pendidikan pelayaran se-ASEAN merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk terus berupaya memajukan pendidikan dan pelatihan (diklat) di bidang pelayaran dan maritim. “STIP Jakarta dan lembaga pendidikan kelautan lainnya di Asia Tenggara mempunyai peran krusial untuk memimpin pengembangan kurikulum pendidikan dan pelayaran yang selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, hukum, ekonomi, serta manajemen di bidang maritim dan pelayaran,” ujar Menhub saat membuka Conference in Maritime Education and Training in Southeast Asia (Cometsea) 2023, di Jakarta, Selasa (26/9). Menhub mendorong asosiasi lembaga pendidikan dapat menggandeng para pelaku industri pelayaran dan maritim di Asia Tenggara. Upaya ini ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara pengetahuan teoritis yang didapat dari pendidikan, dengan keterampilan praktis di dunia industri. “Kami ingin memastikan diklat yang ditempuh para taruna, selaras dengan kebutuhan industri dan siap untuk mengatasi tantangan industri pelayaran yang dinamis,” katanya. Lebih lanjut Menhub berharap, kolaborasi ini juga dapat berkontribusi mewujudkan ekosistem maritim yang berkelanjutan. “Selain untuk memenuhi tuntutan global, kolaborasi ini menggarisbawahi pentingnya tanggung jawab terhadap perlindungan lingkungan maritim,” ucapnya. Dalam konferensi internasional bertema “Enhancing Maritime Education and Training in Southeast Asia”, turut hadir sejumlah pembicara di antaranya yaitu: Kepala BPSDMP Djoko Sasono, Presiden World Maritime University Swedia Maximo Q. Mejia, Kepala Sekolah STIP Ahmad Wahid, Manajer Singapore International Maritime Institute Anthony Khoo, Ketua Pelaksana Malaysia Maritime Academy, serta Direktur Hubungan Eksternal MAAP Filipina. Konferensi dimoderatori Sekretaris BPSDMP Capt. Wisnu Handoko dan Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Tanjung Perak Capt. Mugen S. Sartoto.(*) Sumber: Kemenhub

BANDA ACEH – Sebulan paska penerapan pembayaran non tunai atau cashless di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Banda Aceh, pengguna jasa terlihat antusias untuk membayar retribusi dengan metode ini, Minggu, 1 Oktober 2023. Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh menganalisa bagaimana masyarakat Aceh semakin teredukasi dan bersemangat untuk menjalankan sistem transaksi cashless, antusiasme tinggi ini terlihat dari pengguna jasa yang semakin meningkat dan transaksi yang terus tumbuh. “Kami melihat bagaimana masyarakat Aceh semakin teredukasi dalam transaksi digital dengan proses pembayaran yang lebih sederhana, mudah, dan cepat,“ ujar Kadishub Aceh, Teuku Faisal. Penerapan metode cashless di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue sejalan dengan transformasi digital yang semakin berkembang. Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh masyarakat Aceh melalui metode pembayaran cashless ini, diantaranya metode cashless dapat memberikan rasa aman dan nyaman dalam bertransaksi, terhindar dari penggunaan uang palsu, tidak perlu terlalu lama mengantri serta terhindar dari pungli. Sebagaimana kita ketahui Dishub Aceh sedang gencar menuju cashless society, hal ini juga terlihat dengan diterapkannya cashless payment (sistem pembayaran non-tunai) untuk pembayaran bus Trans Koetaradja dimulai dari 1 Oktober ini.(AP) Baca Juga:

Ada banyak perbedaan antara feri dan kapal pesiar – tetapi Anda mungkin tidak menyadari semuanya. Jika Anda bukan seseorang yang pernah berlayar sebelumnya, atau Anda belum pernah mencari layanan feri, Anda mungkin berasumsi bahwa mereka serupa. Namun sebenarnya tidak demikian, meskipun ada beberapa kesamaan yang mereka miliki. Dalam panduan ini, saya akan menjelaskan perbedaan utama antara feri dan kapal pesiar sehingga Anda selalu tahu cara membedakannya. Apakah Kapal Feri Dianggap sebagai Kapal Pesiar? Feri tidak dianggap sebagai kapal pesiar. Kapal-kapal tersebut merupakan jenis kapal yang berbeda-beda dengan tujuan yang berbeda – kapal feri adalah kapal pengangkut yang membawa Anda dari satu lokasi ke lokasi lain, sementara kapal pesiar berkeliling di beberapa pelabuhan dan sering kali kembali ke pelabuhan awal. Petunjuknya ada pada namanya – “feri” akan mengantar Anda dari titik A ke titik B, sementara “kapal pesiar” akan berlayar mengelilingi lautan dan pelabuhan dengan kecepatan yang lebih santai. Mungkin ada kebingungan karena beberapa kapal pesiar akan melakukan perjalanan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain, bukan pulang pergi. Namun sebagai pemandu, Anda akan memesan kapal feri untuk mencapai tujuan Anda, sedangkan di kapal pesiar, kapal adalah tempat liburan sama seperti pelabuhan.Jelas sekali, saya mempunyai minat terhadap kapal pesiar dan saya sering berbicara dengan orang-orang yang mengatakan kepada saya bahwa mereka pernah naik kapal pesiar, hanya untuk kemudian mengatakan “hanya satu malam ke Prancis”. Mungkin itu terjadi di kapal pesiar, tapi mungkin juga tidak – mungkin saja kapal feri. Anda tidak naik kapal pesiar, Anda pergi ke Prancis. Anda kebetulan bepergian dengan kapal. 12 Perbedaan Kapal Pesiar dan Feri Berikut adalah beberapa perbedaan terbesar antara kapal pesiar dan feri: 1. Tujuan kapal Seperti yang telah saya sebutkan, tujuan kapal adalah salah satu perbedaan terbesar di antara keduanya. Pelayaran dimaksudkan untuk menjadi bagian dari pengalaman pemesanan Anda, sedangkan feri hanyalah transportasi – meskipun terkadang transportasi cukup nyaman. Pikirkan tentang tujuan Anda. Dengan kapal feri, tujuan Anda adalah mencapai suatu tempat di atas air – kapal feri akan membawa Anda ke sana. Dengan kapal pesiar, tujuan Anda hanyalah bersenang-senang – dan kapal itu sendiri memberikan banyak pengalaman itu. 2. Ukuran kapal Ada feri besar, dan ada kapal pesiar kecil, tapi aturan praktisnya, kapal pesiar akan selalu lebih besar dari feri. Kapal pesiar membawa lebih banyak penumpang dan memiliki lebih banyak hal untuk dilakukan di dalamnya, sementara kapal feri dirancang untuk perjalanan yang lebih pendek dan pada saat yang sama lebih sedikit penumpang. Sebagai panduan singkat, berikut ini gambaran MV John F. Kennedy (kapal feri Staten Island, MS Spirit of Britain (salah satu feri terbesar di dunia, dan Icon of the Seas (kapal pesiar terbesar di dunia)… Pengukuran MV John F Kennedy MS Spirit Inggris (Feri) Ikon Lautan (Kapal Pesiar) Panjang 277 kaki 698,8 kaki 1.198 kaki Tonase Kotor (volume internal) 2.109 GT 47.592GT 250.800GT Kapasitas penumpang 3.500 2.000 7.600 3. Pergerakan kapal Karena kedua jenis kapal tersebut memiliki tujuan yang berbeda, Anda tidak akan berada dalam situasi di mana Anda harus memilih di antara keduanya. Namun jika Anda mengalaminya – dan Anda menderita mabuk laut – maka Anda sebaiknya memesan kapal pesiar daripada kapal feri. Kapal feri jauh lebih kecil dan dibangun dengan anggaran yang lebih besar. Jadi Anda tidak hanya akan lebih merasakan pergerakan gelombang laut karena ukuran kapalnya, tetapi mereka juga tidak memiliki teknologi stabilisasi canggih yang dimiliki kapal pesiar modern. Jadi, jika Anda berada di kapal feri, Anda akan lebih merasakan pergerakan kapal dibandingkan dengan kapal pesiar besar. 4. Apa yang dapat dibawa oleh kapal Kapal pesiar dirancang murni untuk mengangkut penumpang – seringkali ribuan penumpang sekaligus. Ada beberapa contoh di mana kapal pesiar juga bisa berlayar dengan hewan peliharaan, namun ini sangat terbatas. Feri, sebaliknya, dapat mengangkut penumpang dan sering kali hewan peliharaan, terkadang berada di ruangan yang sama dengan pemiliknya. Dan mereka juga bisa membawa kendaraan juga. Banyak feri yang mengizinkan Anda naik ke kapal, sehingga Anda dapat berkendara di sisi lain dan melanjutkan perjalanan. 5. Biaya ongkos Maklum saja, biaya kapal feri dan kapal pesiar tidak sama. Dengan feri, Anda membayar jauh lebih sedikit – kapal pesiar mencakup banyak pilihan makanan, akomodasi yang lebih besar, dan lebih banyak hiburan. Perjalanan feri satu malam dari Dublin, Irlandia ke Cherbourg, Prancis akan menelan biaya sekitar £70. Dan meskipun mungkin untuk mendapatkan kapal pesiar dengan biaya sebesar ini, Anda biasanya akan membayar untuk perjalanan yang lebih lama dan tarif Anda bisa mencapai ribuan, tergantung pada pilihan kabin Anda. 6. Jarak yang ditempuh Kapal feri biasanya dirancang untuk perjalanan jarak pendek. Paling lama, mereka biasanya akan berlayar selama dua hari, meskipun jaraknya bisa sangat kecil dan hanya memakan waktu satu atau dua jam untuk menyelesaikannya – seperti rute feri Inggris ke Prancis. Kapal pesiar dirancang untuk pelayaran yang lebih lama, seringkali dengan beberapa hari laut berturut-turut. Dan mereka akan melakukan perjalanan jarak yang sangat jauh dalam satu pelayaran – bahkan kapal pesiar dunia akan mengelilingi seluruh dunia. 7. Jadwal Feri cenderung memiliki jadwal yang sangat statis. Mereka akan berlayar pada waktu yang sama dalam sehari, dan pada hari yang sama dalam seminggu, hampir setiap minggu. Dan tahun berikutnya, kapal feri tersebut kemungkinan besar akan menjalankan jadwal yang sangat mirip. Tidak perlu mengubahnya ketika kapal hanya berlayar bolak-balik antar tujuan. Kapal pesiar memiliki jadwal yang jauh lebih rumit. Mereka sering kali memiliki rencana perjalanan yang berbeda-beda, dan bergantian di antara mereka selama satu musim. Mereka mungkin menghabiskan musim panas di Eropa sebelum menyeberangi Samudera Atlantik untuk musim Karibia di musim dingin. Mereka mungkin benar-benar mengubah tempat mereka berada pada tahun berikutnya. Ada lebih banyak prediktabilitas dibandingkan feri, baik dan buruk. 8. Pilihan akomodasi Banyak feri yang bisa Anda gunakan untuk berlayar terutama ditujukan untuk perjalanan jarak pendek, namun ada beberapa yang memiliki akomodasi di kapal untuk para tamu, untuk pelayaran semalam. Namun pilihannya jauh lebih terbatas. P&O Ferries memang memiliki beragam pilihan kabin, mulai dari Standar hingga Kabin Club Suite. Namun jenis suite ini tidak sama dengan yang Anda dapatkan di kapal pesiar. Dan kamarnya masih cukup mendasar. Keunggulan Club Suite Cabin dibandingkan dengan Standard Cabin di kapal yang sama, antara lain TV, fasilitas minuman panas, dan ruang tamu terpisah. Di kapal pesiar, ini sering kali merupakan standar – mungkin bukan ruang tamu, tapi pasti tersedia di beberapa kabin Balkon dan

19 pegawai negeri sipil (PNS) Dinas Perhubungan Aceh menerima surat keputusan (SK) kenaikan pangkat dari Penjabat Gubernur Aceh, Achmad Marzuki pada Selasa, 26 September 2023. Penyerahan SK kenaikan pangkat ini dilakukan serentak secara digital oleh Pemerintah Aceh termasuk SK pensiun kepada 3.360 PNS di seluruh Aceh. Penyerahan SK digital itu dilakukan Pj Gubernur usai penekanan layar aplikasi MySAPK Badan Kepegawaian Negara (BKN), di Anjong Mon Mata Komplek Meuligoe Gubernur Aceh. Achmad Marzuki, mengucapkan selamat kepada seluruh penerima SK. Bagi para pensiunan, ia menyampaikan terima kasih atas segala kontribusi dan dedikasi yang diberikan dalam menjalankan tugas pemerintah daerah. “Pensiun adalah fase yang akan dilalui semua ASN, karena itu selama masih diberi kesempatan mengabdi bekerjalah dengan baik,” kata Achmad Marzuki. Sementara untuk para PNS yang menerima SK kenaikan pangkat, Achmad Marzuki menyebut itu sebagai penghargaan dari negara. Oleh sebab itulah, ia meminta mereka terus semangat dan melakukan yang terbaik terhadap amanah kerja yang diberikan. “Bagi yang menerima kenaikan pangkat, lakukanlah yang terbaik untuk Aceh yang lebih hebat,” kata Achmad Marzuki. Pada kesempatan yang sama dan dilakukan secara serentak, Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal menyerahkan SK kenaikan pangkat kepada 10 PNS di lingkungan Dinas Perhubungan Aceh bertempat di ruang Multimoda Dishub Aceh. Sedangkan 9 PNS lainnya yang bertugas pada sarana perhubungan di daerah, menerima SK kenaikan pangkat dari Kepala Daerah setempat. Kadishub Aceh juga menyampaikan selamat kepada para PNS, dan berharap bisa meningkatkan motivasi serta etos kerja sehingga bisa berdampak pada pelayanan bagi masyarakat.(AB) Baca Juga:

Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Kantor Distrik Navigasi Semarang meluncurkan “Smart Buoy” pertama di Indonesia yang merupakan kerjasama Distrik Navigasi Tanjung Emas dengan Badan Riset Inovasi Nasional dan Universitas Diponegoro. Smart Buoy diluncurkan dalam acara Seminar Teknologi Kenavigasian bertajuk “Terus Melaju Untuk Transportasi Maju Melalui Inovasi Teknologi Maritim” yang digelar di Semarang, Kamis 20 September 2023. “Perkembangan teknologi di dunia maritim ke depan diharapkan mampu menghadirkan sistem yang tangguh dan memberikan solusi yang lebih efektif,” ujar Plt Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Capt. Antoni Arif Priadi dalam sambutannya saat membuka acara. Seminar Tekonologi Kenavigasian ini diikuti oleh 350 peserta dan secara daring melalui Zoom Meeting dengan kapasitas 1.500 peserta. Termasuk perwakilan taruna dan taruni dari berbagai sekolah pelayaran yang turut menghadiri dan memeriahkan seminar Teknologi Kenavigasian. Ada 5 (lima) agenda kegiatan utama dalam Seminar Tekonogi Kenavigasian yaitu launching Smart Buoy yang merupakan kerjasama Distrik Navigasi Tanjung Emas dengan Badan Riset Inovasi Nasional dan Universitas Diponegoro. Kemudian seminar E-Pilotage, dengan menghadirkan Narasumber dari Regulator, Praktisi dan Akademisi. Sosialisasi BLU Distrik Navigasi Tanjung Priok dan pengalihan fungsi pengawasan BLU Distrik Navigasi Tanjung Priok ke Distrik Navigasi Tanjung Emas. Release lagu “CahayaNavigasi karya Distrik Navigasi Tanjung Emas sebagai instrument sosialisasi dan edukasi keselamatan pelayaran. Serta Booth Pameran yang menghadirkan perkembangan informasi teknologi maritim. “Jadikan seminar ini sebagai ajang saling berbagi pengalaman, menggali informasi, serta menyumbangkan saran dan inovasi untuk kemajuan navigasi pelayaran Indonesia,” tutup Capt. Antoni. Launching Smart Buoy Dalam kesempatan yang sama, Kepala Distrik Navigasi Semarang, Dian Nurdiana menjelaskan Smart Buoy yang diluncurkan merupakan pengembangan redesain prototyping pelampung suar dengan diameter 2,6 meter. “Dalam pengembangan redesain prototyping pelampung suar diameter 2,6 meter ini Distrik Navigasi Tanjung Emas melakukan optimalisasi dalam proses desain dan manufacturing,” ungkapnya. Kemudian dengan dukungan dari Tim Badan Riset Inovasi Nasional, berperan dalam pengembangan fitur smart buoy dan Tim dari Universitas Diponegoro berperan dalam penyempurnaan desain dan simulasi. Seminar E-Pilotage Dian mengungkapkan saat ini telah terbit Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Pelayaran dan Pelayanan Tata Kelola Lalu Lintas Kapal di Perairan Indonesia dimana dalam ketentuan Bab V, Bagian Keempat, Pasal 71 diatur terkait E-pilotage. “E-pilotage merupakan rangkaian sistem integrasi yang menggunakan perangkat elektronik untuk membantu dalam kegiatan layanan pemanduan kapal,” ungkapnya. Sebagai informasi, Seminar Kenavigasian yang dilaksanakan mengambil tema “Implementasi Pemanduan Elektronik (E-Pilotage) di Perairan Indonesia” dengan menghadirkan narasumber sebagai berikut: -Capt. Indra Priyatna selaku Praktisi dan Akademisi di bidang pelayaran, membawakan materi “Penerapan E-Pilotage di dunia Pelayaran – Dr.Fadilla Indrayuni Prastyasari,ST,M.Sc dari Institut Teknologi Sepuluh November membawakan materi “Teknologi Maritim dalam mendukung E-Pilotage” -Indra Santosa, SE, M.Mtr selaku Kepala Sub Direktorat Telekomunikasi Pelayaran Direktorat Kenavigasian Ditjen Hubla, membawakan materi “Regulasi dan Implementasi E-Pilotage di Perairan Indonesia” -Nanditya Darma Wardhana, SH, MM, M.Sc selaku Kepala Sub Direktorat Perencana Teknis Direktorat Kenavigasian Ditjen Hubla selaku moderator. Dalam kegiatan ini ditampilkan juga Booth Pameran yang menghadirkan informasi teknologi maritim dengan tujuan untuk memberikan update informasi dan edukasi mengenai perkembangan teknologi maritim dalam menunjang keselamatan dan keamanan pelayaran.(*) Sumber: Ditjen Hubla Kemenhub

Angkutan laut sebagai moda yang paling efisien untuk angkutan barang memiliki peran penting di dalam perdagangan internasional. Seiring dengan meningkatnya kegiatan perdagangan internasional di Indonesia, maka industri pelayaran nasional diharapkan dapat ikut tumbuh bukan hanya sekedar memenuhi permintaan angkutan laut di dalam negeri saja.  Demikian disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Laut Capt. Antoni Arif Priadi saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Angkutan Laut Luar Negeri dengan Tema “Sustaining National Fleet in Global Maritime Trade” pada Kamis (21/9) di Hotel Four Points by Sheraton, Medan, Sumatera Utara. Capt. Antoni mengatakan, jumlah kapal Indonesia yang melakukan kegiatan ekspor selama periode 2017-2022 mengalami pertumbuhan positif, selaras dengan laju pertumbuhan volume ekspor yang terus meningkat, meski kapal asing masih mendominasi pasar muatan ekspor dari Indonesia dengan negara teratas tujuan kapal adalah Singapura. Berdasarkan data Sistem Manajemen Lalu Lintas Angkutan Laut (SIMLALA), 60.000 kapal mengangkut hingga 1 miliar ton barang keluar dan masuk perairan Indonesia setiap tahunnya.  “Dari seluruh kapal yang melakukan kegiatan ekspor impor di wilayah perairan Indonesia selama kurun waktu 2017-2022, sebanyak 37% merupakan kapal Indonesia, dan 63% merupakan kapal asing. Pada tahun 2022 yang lalu, jumlah kapal yang melakukan kegiatan di perairan Indonesia mencapai 10.534, dan sebanyak 9.458 diantaranya merupakan kapal asing,” jelasnya. Menurut Capt. Antoni, kegiatan ekspor dan impor yang lebih banyak dilakukan oleh kapal asing mempengaruhi nilai perdagangan jasa transportasi laut, sehingga investasi pada sektor jasa angkutan laut di Indonesia perlu ditingkatkan untuk mendukung daya saing industri pelayaran nasional.   “Peningkatan daya saing dilakukan dengan cara pembangunan infrastruktur, layanan dan fasilitas di pelabuhan dan armada kapal nasional agar perannya terhadap peningkatan neraca perdagangan menjadi lebih besar,” ujarnya.  Lebih lanjut Capt. Antoni mengapresiasi keberhasilan Indonesia yang kembali masuk ke dalam White List Tokyo MoU. Keberhasilan ini merupakan suatu pembuktian dan pengakuan dari dunia internasional terhadap keselamatan pelayaran di Indonesia, dan hal tersebut sekaligus menjadikan kapal-kapal bendera Indonesia dapat bersaing dengan armada negara lain di perairan internasional. “Oleh karena itu, keberadaan Indonesia dalam White List sangat penting untuk terus dipertahankan sehingga diperlukan komitmen bersama dari Pemerintah dan para operator kapal untuk mencegah kapal berbendera Indonesia masuk kategori detention oleh Port State Control (PSC) negara lain,” tutur Capt. Antoni. Sementara itu pada kesempatan yang sama, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Capt. Hendri Ginting mengatakan, pada Rakor Angkutan Laut Luar Negeri ini membahas 3 (tiga) topik yang menjadi isu pelayaran internasional yang sangat penting yang dihadapi oleh pelaku pelayaran Indonesia.  “Dalam Rapat Koordinasi ini, kita mendiskusikan langkah-langkah kongkrit yang dapat diambil khususnya terhadap 3 (tiga) isu penting, yakni terkait penggunaan kapal asing di Indonesia, investasi di bidang angkutan laut dan pencegahan detensi terhadap kapal Indonesia oleh Port State Control (PSC) asing,” kata Capt. Hendri.   Pihaknya berharap Rakor ini bisa menjadi wadah untuk berbagi informasi dan pengalaman tentang perkembangan dan isu terkini terkait angkutan laut luar negeri serta dapat merumuskan solusinya dengan melibatkan pemerintah, perusahaan pelayaran, serta pemangku kepentingan lainnya. Turut hadir sebagai Narasumber antara lain perwakilan dari SKK Migas, DPP INSA, DPP ISAA, Asosiasi Jaringan Kapal Rekreasi (JANGKAR), Pusat Pendidikan dan Pelatihan BKPM, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Kementerian Keuangan, Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa Kementerian Perdagangan, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Biro Klasifikasi Indonesia, dan Atase Perhubungan KBRI Singapura. Diskusi Panel Rakor Angkutan Laut Luar Negeri Pembahasan Rakor Angkutan Luar Negeri dibagi ke dalam 3 (tiga) sesi. Diskusi panel pertama terkait penggunaan kapal asing di Indonesia dipandu oleh Kasubdit Angkutan Laut Luar Negeri Rifanie Komara dengan narasumber dari Kepala Departemen Perkapalan dan Kemaritiman SKK Migas Rocky S.J. Makapuan, Wakil Ketua Umum III DPP INSA Nova Y. Mugijanto, Sekretaris Umum DPP ISAA Eduard Sijabat, dan Adji Soelarso dari Asosiasi Jaringan Kapal Rekreasi (JANGKAR). Pada sesi tersebut, dari SKK Migas menyampaikan bahwa sebagian kegiatan Hulu Migas masih membutuhkan kapal-kapal asing untuk kegiatan pengeboran, pembangunan platform/pipa bawah laut, dan pengapalan LNG yang membutuhkan izin PPKA oleh Kemenhub mengingat masih minimnya kapal-kapal pendukung kegiatan tersebut yang berbendera Indonesia.  Kemudian dari DPP INSA menyampaikan bahwa faktor utama bagi pelayaran nasional sehingga bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri adalah adanya konsistensi kebijakan asas cabotage dalam menjaga kondusifitas industri pelayaran nasional. Meski saat ini Indonesia telah menjadi tuan rumah di negeri sendiri, tapi pelayaran nasional masih kurang berdaya saing. Untuk itu pelayaran nasional harus berani berbenah dengan perlakuan setara untuk peningkatan daya saing, dengan dukungan insentif di bidang moneter, fiskal dan operasional.  Dari DPP ISAA atau Asosiasi Keagenan Kapal menyampaikan tentang tantangan dalam peluang kerjasama pariwisata kapal pesiar, antara lain dalam regulasi dan implementasi, birokrasi antar instansi, dan kapabilitas SDM sehingga diperlukan peningkatan standarisasi dan digitalisasi. Sedangkan dari Jangkar menjelaskan tentang peluang kerjasama kapal pesiar di Indonesia serta perbedaan berbagai jenis kapal pesiar/rekreasi yakni kapal Yacht/Super Yacht, Cruise Ship dan Live on Board (L.O.B) serta tantangan dari masing-masing kapal pesiar untuk beroperasi di Indonesia. Diskusi panel kedua yang dipandu oleh Pengawas Keselamatan Ahli Muda Ardi Kurniawan membahas tentang investasi di bidang angkutan laut dengan narasumber Direktur Perundingan Perdagangan Jasa Kementerian Perdagangan Basaria Tiara Desika L.Gaol, Widyaiswara Ahli Madya Pusdiklat BKPM Ade Priaman, dan Analis Kebijakan Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Rustam Effendi.  BKPM memaparkan tentang Layanan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko – Profil Investasi Asing di Bidang Pelayaran dan Usaha Jasa Terkait. Kemudian dari BKF menyampaikan tentang dukungan insentif fiskal bagi industri maritim, insentif PPN, dan insentif kepabeanan dalam rangka penanaman modal. Dari Kemendag menyampaikan terkait perkembangan perundingan perdagangan internasional di bidang jasa transportasi laut. Adapun untuk sektor transportasi laut, Indonesia terlibat dalam perjanjian/perundingan perdagangan internasional antara lain pada forum World Trade Organization (WTO), Indonesian-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), dan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).  Selanjutnya sesi ketiga membahas mengenai pencegahan pengenaan detensi kapal Indonesia oleh Port State Control (PSC) asing yang dipandu oleh Kasubdit Pengembangan Sistem Informasi dan Sarana Prasarana Angkutan Laut Kurniawan dengan narasumber Pengawas Keselamatan Ahli Muda Direktorat Perkapalan dan Kepelautan (Ditkappel) Yusuf Sukma Bhaskara, Kepala Divisi Statutoria Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) Totok Achmad Sugiharso serta Atase Perhubungan KBRI Singapura Capt. Diaz Saputra. Dari Ditkappel memaparkan tentang pencegahan pengenaan detensi kapal Indonesia oleh