Category: perhubungan laut

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendorong Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan internal terintegrasi dalam menjalankan tugasnya. Pengawasan tersebut harus berdampak nyata bagi organisasi. Hal tersebut disampaikan Menhub saat membuka Rapat Dinas Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2024 di Jakarta, Selasa (6/2). Menhub menekankan tahun 2024 merupakan tahun terakhir periode RPJMN ke-4 sekaligus berakhirnya RPJPN Nasional. Ia menambahkan akan banyak dinamika dan gejolak yang berpotensi mengintervensi perencanaan dan pencapaian kinerja. Oleh karenanya, kata Menhub, Itjen perlu menguatkan perannya sebagai organisasi yang melakukan fungsi check and balance di Kementerian Perhubungan. “Fungsi check and balance dilaksanakan melalui pengawasan internal yang terintegrasi dan berdampak nyata dalam mengawal program strategis,” jelas Menhub. Menhub juga menekankan bahwa fungsi auditor internal tidak hanya sekadar memberikan informasi kepatuhan, namun juga harus mampu berperan sebagai “trusted advisor” serta “strategic partner” dalam organisasi dan kepada pemangku kepentingan. “Output yang dihasilkan pun harus memberikan kepastian akuntabilitas yang berdampak pada peningkatan kinerja atau perbaikan organisasi,” tambahnya. Sebagai tindak lanjut, Menhub meminta Itjen Kemenhub untuk segera melakukan sejumlah langkah, di antaranya: penyiapan program dan langkah strategis pencegahan korupsi berkolaborasi dengan KPK, intensifikasi pengawasan pada proses perencanaan dan pengadaan barang jasa, khusus pada wilayah yang rentan – dibarengi dengan penguatan SDM, serta menyusun program pengawasan yang konkret dalam mengawal penyelesaian program strategis nasional dan program nasional. Pada kesempatan yang sama Inspektur Jenderal Kemenhub Arif Toha Tjahjagama menyebutkan bahwa Rapat Dinas Itjen Kemenhub Tahun 2024 yang mengusung tema “Intergritas dan Kinerja Meningkat, Konektivitas Melaju Cepat” diikuti oleh kurang lebih 378 pegawai Itjen dan 24 tamu undangan. Tema tersebut nantinya akan dijabarkan untuk menyusun rencana kerja pengawasan melalui pendekatan tematik, holistik, dan integratif. “Kami akan terus berupaya membangun output dan outcome pengawasan yang konkret untuk meningkatkan kinerja organisasi yang akuntabel, dengan mulai menyusun rencana kerja pengawasan yang terintegratif dan berbasis tematik,” terang Arif Toha. Dalam acara ini juga turut diluncurkan Aplikasi SIMARKO alias Sistem Manajemen Risiko. Aplikasi tersebut merupakan langkah adaptif Itjen Kemenhub dalam menindaklanjuti ditetapkannya Perpres 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional serta KM 69 Tahun 2023 tetang Implementasi Manajemen Risiko di lingkungan Kemenhub. Turut hadir dalam acara tersebut Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antoni Arif Priadi, Kepala BKT Robby Kurniawan, Plt. Kepala BPSDM Wisnu Handoko, serta para Inspektur di lingkungan Itjen Kemenhub.(*) Sumber: Kemenhub RI

BANDA ACEH – Pada tahun 2024, Aceh kembali mendapatkan layanan tol laut yang diluncurkan oleh Kementerian Perhubungan. Layanan angkutan barang ini pembiayaannya bersumber dari APBN untuk melayani angkutan logistik ke seluruh wilayah di Indonesia. Di Aceh, angkutan Tol Laut akan melayani 2 (dua) rute, yaitu Tanjung Priok – Patimban – Lhokseumawe – Malahayati – Patimban – Tanjung Priok dan Teluk Bayur – Gunung Sitoli – Sinabang – Pulau Baai – Teluk Bayur. Kedua rute ini ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP.DJPL 639 Tahun 2023. “Melalui program ini, Pemerintah terus berupaya mendorong konektivitas dan menekan disparitas harga antar wilayah” kata Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal di Banda Aceh, Kamis, 1 Februari 2024. Dengan hadirnya layanan Tol Laut yang akan beroperasi dua kali dalam sebulan, distribusi logistik dari dan ke sejumlah wilayah di Aceh menjadi lebih mudah karena tersedianya aksesibilitas untuk mendukung aktivitas perekonomian. “Adanya pelayaran langsung dari Tanjung Priok ke Aceh perlu dimanfaatkan oleh pelaku usaha di Aceh karena rutenya langsung dan tarif yang murah karena disubsidi oleh Pemerintah. Harapannya bisa mendorong tumbuhnya perekonomian daerah,” ujar Teuku Faisal. Di samping itu, Teuku Faisal mengajak semua pihak, baik pemerintah, swasta hingga masyarakat, untuk terus berkolaborasi dalam mengoptimalkan layanan Tol Laut di Aceh. “Hasil evaluasi kami terhadap pemanfaatan kapal Tol Laut pada tahun-tahun sebelumnya masih rendah. Tahun ini mudah-mudahan bisa lebih baik lagi.” tuturnya.(AB)

Dalam rangka mengantisipasi kondisi lalu lintas dan penyeberangan di libur panjang Isra Mikraj dan Imlek mendatang, Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri dan Kementerian PUPR telah secara resmi menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan Selama Masa Libur Panjang Memperingati Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW Dan Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili Tahun 2024 pada tanggal 24 Januari 2024. Penandatanganan SKB Nomor: KP-DRJD 623 Tahun 2024, SKB/21/1/2024 dan 21/KPTS/Db/2024 dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Hendro Sugiatno, Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Irjen Pol. Aan Suhanan, dan Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian. Dirjen Hendro menyampaikan, dengan adanya SKB ini maka perjalanan di libur panjang Isra Mikraj dan Imlek nanti akan mengalami pengaturan juga pembatasan demi keselamatan, keamanan, kenyamanan serta ketertiban bersama. “Penetapannya antara lain terkait pembatasan operasional angkutan barang di jalan tol dan jalan non tol, sistem jalur dan lajur pasang surut/ tidal flow (contra flow). Selanjutnya pengaturan penyeberangan di lintas Merak-Bakauheni, Ketapang-Gilimanuk, dan Jangkar-Lembar,” jelas Dirjen Hendro di Jakarta, Kamis (1/2). Selain itu, terdapat pengaturan penundaan perjalanan (delaying system) dan sebagai buffer zone untuk operasional kendaraan angkutan barang di lintas Merak, Bakauheni, Ketapang, Gilimanuk, Jangkar, dan Lembar. Pembatasan kendaraan angkutan barang dilakukan pada mobil barang dengan berat lebih dari 14 ton, mobil barang dengan sumbu 3 atau lebih. Kemudian mobil barang dengan kereta tempelan, kereta gandengan, serta mobil barang yang mengangkut hasil galian, hasil tambang dan bahan bangunan. “Sama dengan libur Nataru sebelumnya, mengingat kali ini juga liburnya cukup panjang perlu dilakukan pengaturan agar meningkatkan kelancaran lalu lintas mengingat jumlah volume kendaraan diprediksi akan bertambah, baik di jalan tol maupun non tol,” ungkap Dirjen Hendro. Kendaraaan angkutan barang yang dikecualikan dari pembatasan atau tetap bisa beroperasi yakni yang mengangkut BBM/BBG, hantaran uang, logistik pemilu, hewan dan pakan ternak, pupuk, serta barang pokok. Namun kendaraan tersebut harus dilengkapi dengan surat muatan dengan beberapa ketentuan, yakni diterbitkan oleh pemilik barang yang diangkut, surat muatan yang berisi keterangan jenis barang, tujuan, dan nama serta alamat pemilik barang. Terakhir, ditempelkan pada kaca depan sebelah kiri angkutan barang. Waktu pelaksanaan pembatasan operasional angkutan barang di ruas tol Adapun waktu pengaturan lalu lintas jalan diberlakukan mulai hari Rabu, 7 Februari 2024 pukul 16.00 waktu setempat sampai dengan hari Minggu, 11 Februari 2024 pukul 24.00 waktu setempat. Ruas jalan tol yang dibatasi ialah: 1.Lampung dan Sumatera Selatan: Bakauheni-Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung. 2. DKI Jakarta – Banten: Jakarta – Tangerang- Merak. 3. DKI Jakarta: a) Prof. DR. Ir. Sedyatmo; b) Jakarta Outer Ring Road (JORR); dan c) Dalam Kota Jakarta. 4. DKI Jakarta dan Jawa Barat: a) Jakarta – Bogor – Ciawi – Cigombong – Cigombong – Cibadak; b) Bekasi – Cawang – Kampung Melayu; dan d) Jakarta – Cikampek. 5. Jawa Barat: a) Cikampek – Purwakarta – Padalarang – Cileunyi; b) Cikampek – Palimanan – Kanci – Pejagan; c) Jakarta – Cikampek II Selatan (Fungsional); dan d) Cileunyi – Cimalaka – Dawuan. 6. Jawa Tengah: a) Pejagan – Pemalang – Batang – Semarang; b) Krapyak – Jatingaleh, (Semarang); c) Jatingaleh – Srondol, (Semarang); d) Jatingaleh – Muktiharjo, (Semarang); e) Semarang – Solo – Ngawi; f) Semarang – Demak; dan g) Jogja – Solo (Fungsional). 7. Jawa Timur: a) Ngawi-Kertosono – Mojokerto – Surabaya – Gempol – Pasuruan – Probolinggo; b) Surabaya – Gresik; dan c) Pandaan – Malang. Sementara, waktu pengaturan lalu lintas di jalan non tol diberlakukan mulai hari Kamis, 8 Februari 2024 hingga Minggu, 11 Februari 2024, pukul 05.00 sampai pukul 22.00 waktu setempat setiap harinya. Sehingga setiap pukul 22.00 sampai dengan 05.00 waktu setempat tidak ada pembatasan operasional angkutan barang di jalan non tol. Ruas jalan non tol yang berlaku pembatasan: 2. Jambi dan Sumatera Barat: 3. Jambi – Sumatera Selatan – Lampung: Jambi – Palembang – Lampung. 4. DKI Jakarta – Banten: Jakarta – Tangerang – Serang – Cilegon – Merak. 5. Banten: 6. DKI Jakarta – Jawa Barat: Jakarta – Bekasi -Cikampek – Pamanukan – Cirebon. 7. Jawa Barat: 8. Jawa Barat – Jawa Tengah: Cirebon – Brebes. 9. Jawa Tengah: 10.Jawa Tengah – Jawa Timur: Solo – Ngawi. 11. Yogyakarta: 12. Jawa Timur: 13. Bali: Denpasar – Gilimanuk. Di samping itu, akan diberlakukan juga sistem contra flow pada arus mudik dan balik sebagai berikut : Arus Mudik: Arus Balik: Hari Sabtu, 10 Februari 2024 sampai Minggu, 11 Februari 2024 masing-masing pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat mulai dari KM 87 (Subang) sampai dengan KM 47 (Karawang Barat). “Apabila di lapangan nanti terjadi perubahan arus lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional, Korlantas Polri dapat melaksanakan manajemen operasional berupa diskresi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia,” jelas Dirjen Hendro. Pengaturan Pelabuhan Penyeberangan Di samping adanya pembatasan kendaraan angkutan barang, Dirjen Hendro memaparkan dalam SKB tersebut juga mengatur operasional pada angkutan penyeberangan. Pengaturan di Penyeberangan Ketapang, Gilimanuk, Jangkar, dan Lembar: Mulai hari Rabu, 7 Februari 2024 sampai Minggu, 11 Februari 2024 akan diprioritaskan untuk sepeda motor, mobil penumpang dan Mobil Bus, sedangkan untuk mobil barang tidak menjadi prioritas. 2. Lintas Penyeberangan Jangkar – Lembar Kendaraan bermotor yang akan melalui Pelabuhan Jangkar ataupun Pelabuhan Lembar adalah kendaraan bermotor dengan daya angkut maksimal 40 Ton. 3. Sedangkan, pemanfaatan Dermaga Bulusan akan dilakukan opsional tergantung pada kondisi di lapangan. “Pada lintas Ketapang-Gilimanuk juga akan ada pengaturan perjalanan (delaying system) dan Buffer zone,” imbuhnya. Tujuan Pelabuhan Ketapang dari Situbondo dilakukan di Rest Area Gran Watudodol Jalan Raya Pantura Banyuwangi-Situbondo dan dari arah Jember dilakukan di kantong parkir Dermaga Bulusan. Sedangkan tujuan Gilimanuk dilakukan di terminal kargo Gilimanuk Jalan Raya Denpasar-Gilimanuk. Untuk menghindari terjadinya antrean panjang di area sekitar pelabuhan akan dilakukan pembatasan pembelian tiket dengan radius larangan: Sedangkan pengaturan pada angkutan barang sebagai berikut: Tujuan Pelabuhan Ketapang dari arah Situbondo di Lapangan sepak bola Arema Desa Basring (Afdeling Sidomulyo/Kampe), atau di Terminal Sri Tanjung, ruang parkir kendaraan Pelabuhan Pelindo Tanjung Wangi Desa Ketapang, dan atau ruang parkir Kampung Anyar Desa Ketapang. Dari arah Jember ruang parkir truk di belakang rumah makan warung Ayu kantong dan parkir Dermaga Bulusan. Untuk tujuan dari/ke Pelabuhan Gilimanuk lokasinya di Terminal Kargo dan

Kementerian Perhubungan melibatkan Bappenas dan Kemenkeu dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025, melalui Rapat Koordinasi yang diselenggarakan di Kantor Kemenhub, Jakarta, Selasa (30/1). Menhub menjelaskan, perencanaan pembangunan infrastruktur transportasi penting dilakukan untuk mendorong Transportasi Nasional yang Handal, Inklusif, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah guna mendukung terwujudnya Visi Indonesia Emas 2045: “Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”. Selanjutnya, Menhub menyebut pelibatan sejumlah Kementerian/Lembaga terkait dilakukan agar sinkron dengan rencana pembangunan tahunan, jangka menengah dan panjang. “Koordinasi penting untuk memastikan apa yang direncanakan dapat berjalan dengan baik dan lancar,” ujarnya. Menhub mengungkapkan, perencanaan akan fokus untuk menuntaskan agenda pembangunan yang belum selesai dan untuk memperkuat fondasi bagi pemerintah yang akan datang. “Kami juga akan memprioritaskan program yang berdampak langsung bagi masyarakat,” ucapnya. Selain itu, Menhub juga menekankan untuk menyediakan layanan transportasi yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk kaum rentan seperti: penyandang disabilitas, ibu hamil, anak-anak, dan lansia. “Kami telah membentuk tim inklusi disabilitas sebagai bagian dari upaya memberi ruang keterlibatan mereka dalam proses perencanaan pembangunan di sektor transportasi,” katanya. Dalam kesempatan tersebut, Menhub juga menginstruksikan jajarannya untuk bekerja keras, menjunjung tinggi integritas, dan berdedikasi tinggi dalam melakukan perencanaan. “Mengingat Indonesia adalah negara kepulauan. Hal ini menjadi tantangan untuk membangun infrastruktur transportasi yang merata hingga ke seluruh wilayah,” tuturnya. Pada kesempatan yang sama, Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Kementerian Keuangan Chalimah Pujihastuti mengapresiasi capaian kinerja anggaran selama lima tahun terakhir. “Tahun anggaran 2022 merupakan kinerja tertinggi, di mana mencapai 98,02 persen dari total pagu,” jelasnya. Melalui rapat koordinasi ini, Kemenhub juga akan menyinkronkan usulan kegiatan UPT/ Satker, Dinas Perhubungan Provinsi dan Bappeda Provinsi agar selaras dengan arah kebijakan pemerintah yang tertuang dalam RPJMN Teknokratik dan Renstra Kemenhub Tahun 2025-2029. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Ervan Maksum dan para pejabat tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan.(*) Sumber: Kemenhub RI

Kamu harus tahu nih, layanan angkutan perintis yang beroperasi di Aceh tahun 2024. Selain penerbangan dan penyeberangan perintis, ada layanan perintis lainnya yaitu angkutan jalan, angkutan laut (Sabuk Nusantara) serta angkutan barang di laut perintis (Tol Laut). Layanan yang disubsidi melalui APBN ini diperuntukkan untuk membuka aksesibilitas dan konektivitas di wilayah 3ТР (tertinggal, terluar, terdepan, dan perbatasan) di seluruh Indonesia. Kamu wajib manfaatin layanan ini karena biayanya cukup murah,lho. Apakah di daerah kamu ada layanan angkutan perintis? Yuk cek informasinya berikut! Cek infografisnya dengan klik DI SINI

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menerima penghargaan The Most Supportive Leadership in Indonesia’s Maritime Growth dari PT Pertamina International Shipping, pada kegiatan malam apresiasi bertajuk “The Voyage Glory” di Jakarta, Jumat (19/1). Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada tokoh yang dianggap berkontribusi dalam peningkatan sektor maritim nasional. Dalam kesempatan ini, Menhub menyampaikan apresiasi dan terus mendorong perusahaan pelayaran untuk saling bersinergi dalam rangka meningkatkan daya saing industri perkapalan nasional. “Saya juga mendorong perusahaan shipping di Indonesia untuk bekerja sama dengan pemain dunia agar lebih diperhitungkan,” ucap Menhub. Menhub menjelaskan, untuk meningkatkan daya saing industri pelayaran nasional, pemerintah telah memberlakukan asas cabotage yang memberikan hak eksklusif kepada kapal berbendera Indonesia dengan awak kapal berkewarganegaraan Indonesia. “Kedepan kami akan terus mempertahankan asas cabotage. Namun di sisi lain, kita juga harus meningkatkan daya saing dan mampu berkompetisi dengan perusahaan pelayaran global,” tuturnya. Untuk menghadapi persaingan global, Menhub mendorong perusahaan pelayaran menyiapkan talenta muda yang tangguh dan mampu bersaing secara global. “Kita punya masa depan yang namanya Indonesia emas dan bonus demografi. Tugas kita memberikan pelajaran bagi generasi muda untuk turut membangun industri pelayaran nasional,” katanya. Pada kegiatan ini, sejumlah perusahaan yang turut mendapatkan apresiasi di antaranya yaitu: PT Sillo Maritime Perdana, PT Humpuss Maritim Internasional, Vito Asia, serta Petronas Trading Labuan Company. Turut hadir dalam kegiatan ini Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk, Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Budi Sulistyo, Direktur Utama Pertamina International Shipping Yoki Firnandi, serta Komisaris Utama Pertamina International Shipping Mochtar Husein.(*) Sumber: Kemenhub

Kementerian Perhubungan berkomitmen menghadirkan layanan transportasi publik dengan tarif yang terjangkau melalui program subsidi perintis dan kewajiban pelayanan publik/public service obligation (PSO) angkutan kelas ekonomi. Program ini diharapkan dapat mendorong pemerataan pembangunan. “Dengan adanya subsidi dan PSO, tarif yang dibayarkan penumpang menjadi lebih terjangkau. Karena sebagian biaya operasional dari operator transportasi telah dibayarkan oleh pemerintah,” ucap Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati di Jakarta, Jumat (26/1). Adita mengatakan, masih banyak daerah di Indonesia yang membutuhkan dukungan layanan transportasi publik yang terjangkau, untuk membuka keterisolasian wilayah dan melancarkan pergerakan penumpang maupun barang/logistik. “Selain memperkuat konektivitas, manfaat lainnya yaitu untuk meningkatkan taraf hidup dan daya beli masyarakat, menjaga kestabilan ekonomi dan mengurangi disparitas harga barang/logistik antar wilayah,” ujarnya. Sejumlah program subsidi dan PSO yang dilakukan hingga saat ini di sektor darat yaitu: subsidi keperintisan angkutan jalan di 332 trayek, subsidi perintis angkutan barang di 6 lintasan, subsidi angkutan antar moda kawasan pariwisata di 11 wilayah dan 34 trayek, subsidi angkutan perkotaan/Buy The Service (BTS) di 11 kota, subsidi penyeberangan perintis di 274 lintasan, dan long distance ferry di 2 lintasan. Kemudian di sektor laut yaitu: subsidi kapal perintis di 116 trayek, subsidi penyelenggaraan kapal barang tol laut di 39 trayek, subsidi kapal ternak di 6 trayek, subsidi kapal rede di 16 trayek, serta PSO kapal kelas ekonomi di 26 trayek. Sementara di sektor udara yaitu: subsidi angkutan udara perintis penumpang di 220 rute, subsidi angkutan udara perintis kargo di 41 rute, dan subsidi BBM kargo sebanyak 1.323 drum. Lalu di sektor perkeretaapian yaitu: subsidi layanan kereta api perintis di 5 wilayah yaitu di Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Aceh, serta PSO kereta kelas ekonomi untuk perjalanan KA Jarak Jauh, KA Jarak Sedang, KA Lebaran, KA Jarak Dekat, KRD, KRL Jabodetabek, dan KRL Yogyakarta. “Harapan kami semakin banyak daerah yang tadinya dilayani angkutan perintis bisa naik kelas menjadi komersial. Sehingga alokasi anggaran subsidinya bisa dialihkan ke daerah lain yang lebih membutuhkan,” tutur Adita. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan transportasi, jumlah alokasi anggaran subsidi dan PSO terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, total alokasi anggaran subsidi perintis dan PSO di semua moda sebesar Rp. 9,1 Triliun. Sedangkan pada tahun 2024, total alokasi anggaran subsidi perintis dan PSO di semua moda sebesar Rp. 12,2 Triliun.(*) Sumber: Kemenhub

Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi meminta kepada pengelola sekolah transportasi di lingkungan Kementerian Perhubungan untuk terus konsisten meningkatkan kualitas lulusan. “Berbagai program terus dilakukan misalnya peningkatan keterampilan bahasa asing dan juga peningkatan kualitas sarana pendidikan,” ujar Menhub saat meresmikan renovasi Gedung Auditorium Nusantara Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) di Jakarta, Selasa (23/1). Menhub mengungkapkan, Kementerian Perhubungan menjalankan visi misi Presiden untuk mencetak SDM Transportasi yang unggul, seiring dengan tugas membangun konektivitas untuk menghubungkan dan mempersatukan Indonesia. “Di dunia pendidikan, kami juga ditugaskan untuk mencetak anak-anak didik yang unggul dan mampu berkompetisi secara global,” ucap Menhub. Lebih lanjut Menhub mengatakan bahwa STIP merupakan salah satu sekolah yang diandalkan untuk meluluskan para taruna pelaut yang unggul di dunia kerja. “Tapi, jangan cepat puas, karena secara internasional, India dan Filipina masih unggul dari segi kuantitas maupun kualitas. Untuk itu teruslah berupaya tingkatkan kualitas SDM transportasi kita,” ungkap Menhub. Sementara itu, Plt. Kepala BPSDMP Wisnu Handoko mengatakan, renovasi gedung auditorium ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada taruna, peserta didik, dan masyarakat pengguna jasa gedung. “Dengan daya tampung yang lebih besar, diharapkan dapat memberikan layanan sarana prasarana yang lebih baik pada kegiatan internal dan eksternal, seperti ceramah umum, kuliah umum, seminar, rapat koordinasi, workshop pelatihan pemberdayaan masyarakat, maupun kegiatan untuk masyarakat umum,” ungkapnya. Sejumlah upaya lain yang dilakukan STIP Kemenhub untuk meningkatkan kualitas SDM yaitu melalui Perpustakaan Digital (E-Library). Program ini merupakan salah satu inovasi untuk meningkatkan literasi dan minat baca masyarakat. Perpustakaan Digital STIP telah mengantongi akreditasi A sejak tahun 2021 dan menjadi sumber rujukan untuk bidang pelayaran oleh berbagai pihak. Setidaknya, ada 17 ribu buku yang bisa dinikmati oleh para pembaca di perpustakaan tersebut. Dalam kegiatan ini, dilaksanakan pula peluncuran buku “Ekonomi Berkelanjutan dan Demokratis” karya Prof. Wihana Kirana Jaya, yang saat ini juga bertugas sebagai Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Ekonomi dan Investasi Transportasi. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang SDM dan Kehumasan Adita Irawati, Staf khusus Bidang Pendanaan dan Keuangan Otto Ardianto, Staf Khusus Hubungan Antarlembaga Buyung Lalana, Staf Ahli Bidang Keselamatan dan Konektivitas Perhubungan Subagiyo, Ketua STIP Ahmad Wahid, dan Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan Kemenhub Tri Cahyadi.(*) Sumber: Kemenhub

BANDA ACEH – Jalan-jalan dengan kapal penyeberangan KMP Papuyu ternyata mengasyikkan. Itulah yang dirasakan oleh Stephanie Mharsya, gadis cantik yang hobi traveling, saat mengikuti pelayaran perdana angkutan penyeberangan perintis tahun 2024 ke Pulo Aceh dan Sabang hari ini, Kamis, 18 Januari 2024. Gadis yang akrab disapa Caca ini sangat menikmati perjalanan dengan KMP Papuyu yang dinaikinya dari Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue. Udara pagi yang masih cukup sejuk membuat perjalanan kian mengesankan. Ditambah lagi pemandangan laut dan pulau-pulau kecil yang terbentang begitu indah saat mendekati Pulo Aceh. Begitu kapal berlabuh sementara (transit) di dermaga Pelabuhan Lamteng, Caca menyempatkan diri turun sejenak ke dermaga untuk mengabadikan pemandangan Pulo Aceh yang belum pernah dilihatnya. Tidak lupa, ia berselfie ria dengan latar kapal Papuyu yang mungil tapi sangat tangguh melewati ombak lautan. Saat mendengar suara nahkoda kapal menginformasikan bahwa kapal akan segera berangkat ke Sabang, Caca bergegas menaiki kapal agar setiap momen perjalanan selanjutnya tidak terlewatkan. Caca kegirangan begitu mengetahui rute Pulo Aceh ke Sabang merupakan lintasan baru angkutan penyeberangan perintis yang mulai beroperasi tahun ini. “Senang banget karena Caca jadi orang pertama yang bisa nikmatin perjalanan dari Pulo Aceh ke Sabang,” begitu sebutnya di depan nahkoda KMP Papuyu Capt. Saiful Amri. Capt Saiful juga bercerita bahwa penyeberangan Pulo Aceh ke Sabang, dengan jarak 17 mil laut, ditempuh sekitar 2,5 jam pelayaran. Lintasan bersubsidi ini, tambahnya, merupakan terobosan baru yang sangat bermanfaat, tidak hanya bagi masyarakat Lamteng, tapi juga untuk wisatawan karena memiliki destinasi wisata alternatif ketika berlibur. Perjalanan Caca hari ini berakhir di Sabang, kapal Papuyu tiba sekitar pukul 13.20 WIB di Pelabuhan Balohan. Selanjutnya, Caca melanjutkan eksplorasi wisata ke berbagai destinasi yang ada di Pulau Weh Sabang. Kata Caca, berwisata jadi lebih murah meriah dengan angkutan penyeberangan perintis. Jadi, yuk manfaatkan sebaik mungkin!(AB)

BANDA ACEH – Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menetapkan 3 (tiga) lintasan penyeberangan perintis di Provinsi Aceh pada tahun 2024. Hal ini sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 7330 Tahun 2023 dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 552/1776/2023 tentang penetapan lintas penyeberangan perintis Aceh tahun 2024. Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal menyebutkan, 3 lintasan penyeberangan yang disubsidi oleh Kemenhub melalui APBN tersebut adalah lintasan Singkil – Pulau Banyak, Ulee Lheue – Lamteng, dan Lamteng – Balohan. “Lintasan Lamteng – Balohan merupakan rute penyeberangan baru yang diusulkan oleh Pemerintah Aceh dan disetujui di Kemenhub. Sedangkan 2 lintasan lainnya merupakan lintasan lama yang sudah beroperasi sejak beberapa tahun lalu,” ungkap Teuku Faisal. Sebagai informasi, pada tanggal 20 Juni 2023 yang lalu Pj. Gubernur Aceh Achmad Marzuki bersurat kepada Menteri Perhubungan RI untuk mengajukan usulan lintasan angkutan penyeberangan perintis agar dapat disubsidi melalui APBN tahun 2024. Angkutan penyeberangan perintis di Aceh, tambah Teuku Faisal, diharapkan bisa membuka keterisoliran wilayah 3TP (tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan) sehingga bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut, seperti Pulau Banyak dan Pulo Aceh. “Kita tentunya berterima kasih kepada Kemenhub yang telah mendukung terbukanya akses penyeberangan ke wilayah kepulauan di Aceh. Di samping mempermudah aksesibilitas, dengan adanya angkutan penyeberangan perintis ini tentu kita harapkan bisa mendukung pertumbuhan ekonomi dan kunjungan pariwisata. Seperti kita ketahui, kedua wilayah tersebut memiliki potensi wisata yang cukup menjanjikan bila digarap dengan serius,” tambah Teuku Faisal. Kadishub Aceh juga mengajak masyarakat dan wisatawan untuk memanfaatkan layanan angkutan penyeberangan perintis secara maksimal karena tarifnya cukup terjangkau. Untuk diketahui, lintasan Singkil – Pulau Banyak dengan jarak mencapai 28 mil dilayani oleh KMP Aceh Hebat 3. Sedangkan lintasan Ulee Lheue – Lamteng (12 mil) dan Lamteng – Balohan (17 mil) dilayani oleh KMP Papuyu dengan operator PT. ASDP Indonesia Ferry.(AB)