Category: perhubungan laut

Kapal penyeberangan di Indonesia menggunakan kode bunyi sebagai bagian dari proses komunikasi untuk memberikan informasi kepada penumpang dan awak kapal. Kode bunyi ini memiliki peran penting dalam menjaga keselamatan dan efisiensi operasional kapal. Berikut adalah beberapa contoh kode bunyi yang umum digunakan dan penjelasan singkatnya: Pentingnya penggunaan kode bunyi ini tidak hanya terbatas pada kapal penyeberangan, tetapi juga relevan untuk keselamatan di laut secara umum. Dengan memahami dan mengikuti kode bunyi ini, penumpang dan awak kapal dapat bekerja sama untuk memastikan perjalanan yang aman dan efisien di perairan Indonesia.(MR) Sumber:

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ingin pengelolaan pelabuhan di Indonesia belajar dari pelabuhan negara lain. Ini agar menciptakan pelabuhan yang berkelas dunia dan dapat bersaing di dunia internasional. Salah satu pelabuhan yang baik untuk dicontoh adalah Pelabuhan Laem Chabang di Thailand. “Kita belajar banyak di sini (Pelabuhan Laem Chabang), karena ini adalah pelabuhan yang di desain dan dibangun dengan jumlah 14 juta teus,” kata Menhub saat mengunjungi dan berdiskusi dengan Pimpinan Pelabuhan Laem Chabang di Bangkok, Thailand, Jumat (9/2). Menhub menambahkan sebagai negara dengan lebih dari 17 ribu pulau, pelabuhan menjadi salah satu hal terpenting yang harus dikelola dengan baik di Indonesia. Tidak hanya untuk konektivitas masyarakat tapi juga konektivitas logistik. Maka Pelabuhan Laem Chabang adalah contoh sukses bagaimana hal tersebut dapat dikelola dengan baik. “Ini adalah sebuah pelabuhan yang dipindahkan dari Bangkok ke sini. Bangkok pasti membuat kemacetan oleh karenanya semua ekspor impor semua di bawa ke Laem Chabang. Hari ini kami berterima kasih dan kita mendapat contoh yang bagus bagaimana mengelola suatu terminal dan dengan banyak partner dari beberapa perusahaan,” kata Menhub. Menurut Menhub keberhasilan ini harus dapat diaplikasikan di Indonesia. Sehingga pelabuhan di Indonesia dapat bersaing dengan pelabuhan-pelabuhan di ASEAN bahkan dunia. Turut hadir Dirjen Perhubungan Laut Capt. Antoni Arif Priyadi, Sesditjen Perhubungan Laut Lollan Panjaitan, Director General Pelabuhan Laem Chabang Mr. Rutthakorn, dan Managing Director Pelabuhan Laem Chabang Mr. Suwit Ratanachinda.(MR) Sumber: Kemenhub

BANDA ACEH – Wisatawan yang akan berlibur ke Sabang mulai memadati Pelabuhan penyeberangan Ulee Lheue sejak Kamis, 8 Februari 2024 pagi. Antrian penumpang yang akan membeli tiket terlihat cukup panjang, tidak terkecuali dengan antrian kendaraan yang akan dimuat ke kapal penyeberangan. Berdasarkan pantauan pada Kamis pagi, setidaknya ada ribuan wisatawan memenuhi Pelabuhan Ulee Lheue untuk berangkat menuju Sabang. Peningkatan jumlah penumpang transportasi penyeberangan ini disinyalir karena masa libur panjang peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW dan Tahun Baru Imlek. “Jumlah penumpang meningkat tajam dari hari-hari sebelumnya, antrian penumpang dan kendaraan telah membludak sejak pagi hari,” ujar Sekdishub, Teuku Rizki yang memantau langsung aktivitas pelayanan di Pelabuhan Ulee Lheue. Teuku Rizki berpesan kepada penumpang kapal untuk selalu mengikuti aturan keselamatan, membeli tiket secara online untuk mencegah antrian panjang serta tidak membawa barang secara berlebihan. “Kami mengharapkan masyarakat dapat mengikuti peraturan yang ada karena keselamatan pelayaran merupakan tanggung jawab kita bersama,” tambahnya. Sedangkan untuk para petugas di pelabuhan, ia juga berpesan untuk selalu mengutamakan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penumpang, serta memastikan ketertiban dan kelancaran arus penumpang yang ada di pelabuhan.(AP/AB)

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendorong Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan internal terintegrasi dalam menjalankan tugasnya. Pengawasan tersebut harus berdampak nyata bagi organisasi. Hal tersebut disampaikan Menhub saat membuka Rapat Dinas Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2024 di Jakarta, Selasa (6/2). Menhub menekankan tahun 2024 merupakan tahun terakhir periode RPJMN ke-4 sekaligus berakhirnya RPJPN Nasional. Ia menambahkan akan banyak dinamika dan gejolak yang berpotensi mengintervensi perencanaan dan pencapaian kinerja. Oleh karenanya, kata Menhub, Itjen perlu menguatkan perannya sebagai organisasi yang melakukan fungsi check and balance di Kementerian Perhubungan. “Fungsi check and balance dilaksanakan melalui pengawasan internal yang terintegrasi dan berdampak nyata dalam mengawal program strategis,” jelas Menhub. Menhub juga menekankan bahwa fungsi auditor internal tidak hanya sekadar memberikan informasi kepatuhan, namun juga harus mampu berperan sebagai “trusted advisor” serta “strategic partner” dalam organisasi dan kepada pemangku kepentingan. “Output yang dihasilkan pun harus memberikan kepastian akuntabilitas yang berdampak pada peningkatan kinerja atau perbaikan organisasi,” tambahnya. Sebagai tindak lanjut, Menhub meminta Itjen Kemenhub untuk segera melakukan sejumlah langkah, di antaranya: penyiapan program dan langkah strategis pencegahan korupsi berkolaborasi dengan KPK, intensifikasi pengawasan pada proses perencanaan dan pengadaan barang jasa, khusus pada wilayah yang rentan – dibarengi dengan penguatan SDM, serta menyusun program pengawasan yang konkret dalam mengawal penyelesaian program strategis nasional dan program nasional. Pada kesempatan yang sama Inspektur Jenderal Kemenhub Arif Toha Tjahjagama menyebutkan bahwa Rapat Dinas Itjen Kemenhub Tahun 2024 yang mengusung tema “Intergritas dan Kinerja Meningkat, Konektivitas Melaju Cepat” diikuti oleh kurang lebih 378 pegawai Itjen dan 24 tamu undangan. Tema tersebut nantinya akan dijabarkan untuk menyusun rencana kerja pengawasan melalui pendekatan tematik, holistik, dan integratif. “Kami akan terus berupaya membangun output dan outcome pengawasan yang konkret untuk meningkatkan kinerja organisasi yang akuntabel, dengan mulai menyusun rencana kerja pengawasan yang terintegratif dan berbasis tematik,” terang Arif Toha. Dalam acara ini juga turut diluncurkan Aplikasi SIMARKO alias Sistem Manajemen Risiko. Aplikasi tersebut merupakan langkah adaptif Itjen Kemenhub dalam menindaklanjuti ditetapkannya Perpres 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional serta KM 69 Tahun 2023 tetang Implementasi Manajemen Risiko di lingkungan Kemenhub. Turut hadir dalam acara tersebut Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antoni Arif Priadi, Kepala BKT Robby Kurniawan, Plt. Kepala BPSDM Wisnu Handoko, serta para Inspektur di lingkungan Itjen Kemenhub.(*) Sumber: Kemenhub RI

BANDA ACEH – Pada tahun 2024, Aceh kembali mendapatkan layanan tol laut yang diluncurkan oleh Kementerian Perhubungan. Layanan angkutan barang ini pembiayaannya bersumber dari APBN untuk melayani angkutan logistik ke seluruh wilayah di Indonesia. Di Aceh, angkutan Tol Laut akan melayani 2 (dua) rute, yaitu Tanjung Priok – Patimban – Lhokseumawe – Malahayati – Patimban – Tanjung Priok dan Teluk Bayur – Gunung Sitoli – Sinabang – Pulau Baai – Teluk Bayur. Kedua rute ini ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP.DJPL 639 Tahun 2023. “Melalui program ini, Pemerintah terus berupaya mendorong konektivitas dan menekan disparitas harga antar wilayah” kata Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal di Banda Aceh, Kamis, 1 Februari 2024. Dengan hadirnya layanan Tol Laut yang akan beroperasi dua kali dalam sebulan, distribusi logistik dari dan ke sejumlah wilayah di Aceh menjadi lebih mudah karena tersedianya aksesibilitas untuk mendukung aktivitas perekonomian. “Adanya pelayaran langsung dari Tanjung Priok ke Aceh perlu dimanfaatkan oleh pelaku usaha di Aceh karena rutenya langsung dan tarif yang murah karena disubsidi oleh Pemerintah. Harapannya bisa mendorong tumbuhnya perekonomian daerah,” ujar Teuku Faisal. Di samping itu, Teuku Faisal mengajak semua pihak, baik pemerintah, swasta hingga masyarakat, untuk terus berkolaborasi dalam mengoptimalkan layanan Tol Laut di Aceh. “Hasil evaluasi kami terhadap pemanfaatan kapal Tol Laut pada tahun-tahun sebelumnya masih rendah. Tahun ini mudah-mudahan bisa lebih baik lagi.” tuturnya.(AB)

Dalam rangka mengantisipasi kondisi lalu lintas dan penyeberangan di libur panjang Isra Mikraj dan Imlek mendatang, Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri dan Kementerian PUPR telah secara resmi menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan Selama Masa Libur Panjang Memperingati Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW Dan Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili Tahun 2024 pada tanggal 24 Januari 2024. Penandatanganan SKB Nomor: KP-DRJD 623 Tahun 2024, SKB/21/1/2024 dan 21/KPTS/Db/2024 dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Hendro Sugiatno, Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Irjen Pol. Aan Suhanan, dan Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian. Dirjen Hendro menyampaikan, dengan adanya SKB ini maka perjalanan di libur panjang Isra Mikraj dan Imlek nanti akan mengalami pengaturan juga pembatasan demi keselamatan, keamanan, kenyamanan serta ketertiban bersama. “Penetapannya antara lain terkait pembatasan operasional angkutan barang di jalan tol dan jalan non tol, sistem jalur dan lajur pasang surut/ tidal flow (contra flow). Selanjutnya pengaturan penyeberangan di lintas Merak-Bakauheni, Ketapang-Gilimanuk, dan Jangkar-Lembar,” jelas Dirjen Hendro di Jakarta, Kamis (1/2). Selain itu, terdapat pengaturan penundaan perjalanan (delaying system) dan sebagai buffer zone untuk operasional kendaraan angkutan barang di lintas Merak, Bakauheni, Ketapang, Gilimanuk, Jangkar, dan Lembar. Pembatasan kendaraan angkutan barang dilakukan pada mobil barang dengan berat lebih dari 14 ton, mobil barang dengan sumbu 3 atau lebih. Kemudian mobil barang dengan kereta tempelan, kereta gandengan, serta mobil barang yang mengangkut hasil galian, hasil tambang dan bahan bangunan. “Sama dengan libur Nataru sebelumnya, mengingat kali ini juga liburnya cukup panjang perlu dilakukan pengaturan agar meningkatkan kelancaran lalu lintas mengingat jumlah volume kendaraan diprediksi akan bertambah, baik di jalan tol maupun non tol,” ungkap Dirjen Hendro. Kendaraaan angkutan barang yang dikecualikan dari pembatasan atau tetap bisa beroperasi yakni yang mengangkut BBM/BBG, hantaran uang, logistik pemilu, hewan dan pakan ternak, pupuk, serta barang pokok. Namun kendaraan tersebut harus dilengkapi dengan surat muatan dengan beberapa ketentuan, yakni diterbitkan oleh pemilik barang yang diangkut, surat muatan yang berisi keterangan jenis barang, tujuan, dan nama serta alamat pemilik barang. Terakhir, ditempelkan pada kaca depan sebelah kiri angkutan barang. Waktu pelaksanaan pembatasan operasional angkutan barang di ruas tol Adapun waktu pengaturan lalu lintas jalan diberlakukan mulai hari Rabu, 7 Februari 2024 pukul 16.00 waktu setempat sampai dengan hari Minggu, 11 Februari 2024 pukul 24.00 waktu setempat. Ruas jalan tol yang dibatasi ialah: 1.Lampung dan Sumatera Selatan: Bakauheni-Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung. 2. DKI Jakarta – Banten: Jakarta – Tangerang- Merak. 3. DKI Jakarta: a) Prof. DR. Ir. Sedyatmo; b) Jakarta Outer Ring Road (JORR); dan c) Dalam Kota Jakarta. 4. DKI Jakarta dan Jawa Barat: a) Jakarta – Bogor – Ciawi – Cigombong – Cigombong – Cibadak; b) Bekasi – Cawang – Kampung Melayu; dan d) Jakarta – Cikampek. 5. Jawa Barat: a) Cikampek – Purwakarta – Padalarang – Cileunyi; b) Cikampek – Palimanan – Kanci – Pejagan; c) Jakarta – Cikampek II Selatan (Fungsional); dan d) Cileunyi – Cimalaka – Dawuan. 6. Jawa Tengah: a) Pejagan – Pemalang – Batang – Semarang; b) Krapyak – Jatingaleh, (Semarang); c) Jatingaleh – Srondol, (Semarang); d) Jatingaleh – Muktiharjo, (Semarang); e) Semarang – Solo – Ngawi; f) Semarang – Demak; dan g) Jogja – Solo (Fungsional). 7. Jawa Timur: a) Ngawi-Kertosono – Mojokerto – Surabaya – Gempol – Pasuruan – Probolinggo; b) Surabaya – Gresik; dan c) Pandaan – Malang. Sementara, waktu pengaturan lalu lintas di jalan non tol diberlakukan mulai hari Kamis, 8 Februari 2024 hingga Minggu, 11 Februari 2024, pukul 05.00 sampai pukul 22.00 waktu setempat setiap harinya. Sehingga setiap pukul 22.00 sampai dengan 05.00 waktu setempat tidak ada pembatasan operasional angkutan barang di jalan non tol. Ruas jalan non tol yang berlaku pembatasan: 2. Jambi dan Sumatera Barat: 3. Jambi – Sumatera Selatan – Lampung: Jambi – Palembang – Lampung. 4. DKI Jakarta – Banten: Jakarta – Tangerang – Serang – Cilegon – Merak. 5. Banten: 6. DKI Jakarta – Jawa Barat: Jakarta – Bekasi -Cikampek – Pamanukan – Cirebon. 7. Jawa Barat: 8. Jawa Barat – Jawa Tengah: Cirebon – Brebes. 9. Jawa Tengah: 10.Jawa Tengah – Jawa Timur: Solo – Ngawi. 11. Yogyakarta: 12. Jawa Timur: 13. Bali: Denpasar – Gilimanuk. Di samping itu, akan diberlakukan juga sistem contra flow pada arus mudik dan balik sebagai berikut : Arus Mudik: Arus Balik: Hari Sabtu, 10 Februari 2024 sampai Minggu, 11 Februari 2024 masing-masing pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat mulai dari KM 87 (Subang) sampai dengan KM 47 (Karawang Barat). “Apabila di lapangan nanti terjadi perubahan arus lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional, Korlantas Polri dapat melaksanakan manajemen operasional berupa diskresi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia,” jelas Dirjen Hendro. Pengaturan Pelabuhan Penyeberangan Di samping adanya pembatasan kendaraan angkutan barang, Dirjen Hendro memaparkan dalam SKB tersebut juga mengatur operasional pada angkutan penyeberangan. Pengaturan di Penyeberangan Ketapang, Gilimanuk, Jangkar, dan Lembar: Mulai hari Rabu, 7 Februari 2024 sampai Minggu, 11 Februari 2024 akan diprioritaskan untuk sepeda motor, mobil penumpang dan Mobil Bus, sedangkan untuk mobil barang tidak menjadi prioritas. 2. Lintas Penyeberangan Jangkar – Lembar Kendaraan bermotor yang akan melalui Pelabuhan Jangkar ataupun Pelabuhan Lembar adalah kendaraan bermotor dengan daya angkut maksimal 40 Ton. 3. Sedangkan, pemanfaatan Dermaga Bulusan akan dilakukan opsional tergantung pada kondisi di lapangan. “Pada lintas Ketapang-Gilimanuk juga akan ada pengaturan perjalanan (delaying system) dan Buffer zone,” imbuhnya. Tujuan Pelabuhan Ketapang dari Situbondo dilakukan di Rest Area Gran Watudodol Jalan Raya Pantura Banyuwangi-Situbondo dan dari arah Jember dilakukan di kantong parkir Dermaga Bulusan. Sedangkan tujuan Gilimanuk dilakukan di terminal kargo Gilimanuk Jalan Raya Denpasar-Gilimanuk. Untuk menghindari terjadinya antrean panjang di area sekitar pelabuhan akan dilakukan pembatasan pembelian tiket dengan radius larangan: Sedangkan pengaturan pada angkutan barang sebagai berikut: Tujuan Pelabuhan Ketapang dari arah Situbondo di Lapangan sepak bola Arema Desa Basring (Afdeling Sidomulyo/Kampe), atau di Terminal Sri Tanjung, ruang parkir kendaraan Pelabuhan Pelindo Tanjung Wangi Desa Ketapang, dan atau ruang parkir Kampung Anyar Desa Ketapang. Dari arah Jember ruang parkir truk di belakang rumah makan warung Ayu kantong dan parkir Dermaga Bulusan. Untuk tujuan dari/ke Pelabuhan Gilimanuk lokasinya di Terminal Kargo dan

Kementerian Perhubungan melibatkan Bappenas dan Kemenkeu dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025, melalui Rapat Koordinasi yang diselenggarakan di Kantor Kemenhub, Jakarta, Selasa (30/1). Menhub menjelaskan, perencanaan pembangunan infrastruktur transportasi penting dilakukan untuk mendorong Transportasi Nasional yang Handal, Inklusif, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah guna mendukung terwujudnya Visi Indonesia Emas 2045: “Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”. Selanjutnya, Menhub menyebut pelibatan sejumlah Kementerian/Lembaga terkait dilakukan agar sinkron dengan rencana pembangunan tahunan, jangka menengah dan panjang. “Koordinasi penting untuk memastikan apa yang direncanakan dapat berjalan dengan baik dan lancar,” ujarnya. Menhub mengungkapkan, perencanaan akan fokus untuk menuntaskan agenda pembangunan yang belum selesai dan untuk memperkuat fondasi bagi pemerintah yang akan datang. “Kami juga akan memprioritaskan program yang berdampak langsung bagi masyarakat,” ucapnya. Selain itu, Menhub juga menekankan untuk menyediakan layanan transportasi yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk kaum rentan seperti: penyandang disabilitas, ibu hamil, anak-anak, dan lansia. “Kami telah membentuk tim inklusi disabilitas sebagai bagian dari upaya memberi ruang keterlibatan mereka dalam proses perencanaan pembangunan di sektor transportasi,” katanya. Dalam kesempatan tersebut, Menhub juga menginstruksikan jajarannya untuk bekerja keras, menjunjung tinggi integritas, dan berdedikasi tinggi dalam melakukan perencanaan. “Mengingat Indonesia adalah negara kepulauan. Hal ini menjadi tantangan untuk membangun infrastruktur transportasi yang merata hingga ke seluruh wilayah,” tuturnya. Pada kesempatan yang sama, Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Kementerian Keuangan Chalimah Pujihastuti mengapresiasi capaian kinerja anggaran selama lima tahun terakhir. “Tahun anggaran 2022 merupakan kinerja tertinggi, di mana mencapai 98,02 persen dari total pagu,” jelasnya. Melalui rapat koordinasi ini, Kemenhub juga akan menyinkronkan usulan kegiatan UPT/ Satker, Dinas Perhubungan Provinsi dan Bappeda Provinsi agar selaras dengan arah kebijakan pemerintah yang tertuang dalam RPJMN Teknokratik dan Renstra Kemenhub Tahun 2025-2029. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Ervan Maksum dan para pejabat tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan.(*) Sumber: Kemenhub RI

Kamu harus tahu nih, layanan angkutan perintis yang beroperasi di Aceh tahun 2024. Selain penerbangan dan penyeberangan perintis, ada layanan perintis lainnya yaitu angkutan jalan, angkutan laut (Sabuk Nusantara) serta angkutan barang di laut perintis (Tol Laut). Layanan yang disubsidi melalui APBN ini diperuntukkan untuk membuka aksesibilitas dan konektivitas di wilayah 3ТР (tertinggal, terluar, terdepan, dan perbatasan) di seluruh Indonesia. Kamu wajib manfaatin layanan ini karena biayanya cukup murah,lho. Apakah di daerah kamu ada layanan angkutan perintis? Yuk cek informasinya berikut! Cek infografisnya dengan klik DI SINI

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menerima penghargaan The Most Supportive Leadership in Indonesia’s Maritime Growth dari PT Pertamina International Shipping, pada kegiatan malam apresiasi bertajuk “The Voyage Glory” di Jakarta, Jumat (19/1). Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada tokoh yang dianggap berkontribusi dalam peningkatan sektor maritim nasional. Dalam kesempatan ini, Menhub menyampaikan apresiasi dan terus mendorong perusahaan pelayaran untuk saling bersinergi dalam rangka meningkatkan daya saing industri perkapalan nasional. “Saya juga mendorong perusahaan shipping di Indonesia untuk bekerja sama dengan pemain dunia agar lebih diperhitungkan,” ucap Menhub. Menhub menjelaskan, untuk meningkatkan daya saing industri pelayaran nasional, pemerintah telah memberlakukan asas cabotage yang memberikan hak eksklusif kepada kapal berbendera Indonesia dengan awak kapal berkewarganegaraan Indonesia. “Kedepan kami akan terus mempertahankan asas cabotage. Namun di sisi lain, kita juga harus meningkatkan daya saing dan mampu berkompetisi dengan perusahaan pelayaran global,” tuturnya. Untuk menghadapi persaingan global, Menhub mendorong perusahaan pelayaran menyiapkan talenta muda yang tangguh dan mampu bersaing secara global. “Kita punya masa depan yang namanya Indonesia emas dan bonus demografi. Tugas kita memberikan pelajaran bagi generasi muda untuk turut membangun industri pelayaran nasional,” katanya. Pada kegiatan ini, sejumlah perusahaan yang turut mendapatkan apresiasi di antaranya yaitu: PT Sillo Maritime Perdana, PT Humpuss Maritim Internasional, Vito Asia, serta Petronas Trading Labuan Company. Turut hadir dalam kegiatan ini Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk, Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Budi Sulistyo, Direktur Utama Pertamina International Shipping Yoki Firnandi, serta Komisaris Utama Pertamina International Shipping Mochtar Husein.(*) Sumber: Kemenhub

Kementerian Perhubungan berkomitmen menghadirkan layanan transportasi publik dengan tarif yang terjangkau melalui program subsidi perintis dan kewajiban pelayanan publik/public service obligation (PSO) angkutan kelas ekonomi. Program ini diharapkan dapat mendorong pemerataan pembangunan. “Dengan adanya subsidi dan PSO, tarif yang dibayarkan penumpang menjadi lebih terjangkau. Karena sebagian biaya operasional dari operator transportasi telah dibayarkan oleh pemerintah,” ucap Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati di Jakarta, Jumat (26/1). Adita mengatakan, masih banyak daerah di Indonesia yang membutuhkan dukungan layanan transportasi publik yang terjangkau, untuk membuka keterisolasian wilayah dan melancarkan pergerakan penumpang maupun barang/logistik. “Selain memperkuat konektivitas, manfaat lainnya yaitu untuk meningkatkan taraf hidup dan daya beli masyarakat, menjaga kestabilan ekonomi dan mengurangi disparitas harga barang/logistik antar wilayah,” ujarnya. Sejumlah program subsidi dan PSO yang dilakukan hingga saat ini di sektor darat yaitu: subsidi keperintisan angkutan jalan di 332 trayek, subsidi perintis angkutan barang di 6 lintasan, subsidi angkutan antar moda kawasan pariwisata di 11 wilayah dan 34 trayek, subsidi angkutan perkotaan/Buy The Service (BTS) di 11 kota, subsidi penyeberangan perintis di 274 lintasan, dan long distance ferry di 2 lintasan. Kemudian di sektor laut yaitu: subsidi kapal perintis di 116 trayek, subsidi penyelenggaraan kapal barang tol laut di 39 trayek, subsidi kapal ternak di 6 trayek, subsidi kapal rede di 16 trayek, serta PSO kapal kelas ekonomi di 26 trayek. Sementara di sektor udara yaitu: subsidi angkutan udara perintis penumpang di 220 rute, subsidi angkutan udara perintis kargo di 41 rute, dan subsidi BBM kargo sebanyak 1.323 drum. Lalu di sektor perkeretaapian yaitu: subsidi layanan kereta api perintis di 5 wilayah yaitu di Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Aceh, serta PSO kereta kelas ekonomi untuk perjalanan KA Jarak Jauh, KA Jarak Sedang, KA Lebaran, KA Jarak Dekat, KRD, KRL Jabodetabek, dan KRL Yogyakarta. “Harapan kami semakin banyak daerah yang tadinya dilayani angkutan perintis bisa naik kelas menjadi komersial. Sehingga alokasi anggaran subsidinya bisa dialihkan ke daerah lain yang lebih membutuhkan,” tutur Adita. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan transportasi, jumlah alokasi anggaran subsidi dan PSO terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, total alokasi anggaran subsidi perintis dan PSO di semua moda sebesar Rp. 9,1 Triliun. Sedangkan pada tahun 2024, total alokasi anggaran subsidi perintis dan PSO di semua moda sebesar Rp. 12,2 Triliun.(*) Sumber: Kemenhub