Category: perhubungan laut

Docking kapal adalah proses menempatkan kapal di tempat yang aman untuk perawatan, perbaikan, atau penyimpanan. Proses ini melibatkan membawa kapal ke galangan kapal (dock) di mana bagian bawah kapal yang biasanya berada di bawah air dapat diakses. Docking sangat penting untuk menjaga performa dan keamanan kapal. Jenis-jenis Docking Kapal Proses Docking Kapal Proses docking kapal melibatkan beberapa langkah penting: Manfaat Docking Kapal Docking kapal memiliki beberapa manfaat penting, antara lain: Docking kapal adalah proses kritis dalam pemeliharaan dan perbaikan kapal. Dengan metode seperti dry docking, floating docking, dan graving docking, pemilik kapal dapat memastikan bahwa kapal mereka tetap dalam kondisi baik dan aman untuk beroperasi. Manfaat docking mencakup perpanjangan umur kapal, peningkatan keselamatan, dan efisiensi operasional yang lebih baik.(MR) *Diolah dari Berbagai Sumber

Banda Aceh – Dinas Perhubungan Aceh menyelenggarakan Sharing Session terkait isu dan tantangan logistik maritim internasional bersama Muhammad Subhan Ishak di Aula Multimoda pada Senin, 24 Juni 2024. Subhan Ishak merupakan Dosen Maritim dan Logistik di Department of Supply Chain & Maritime Business, King Abdul Aziz University, Arab Saudi. Pada pertemuan yang diikuti oleh pegawai Dinas Perhubungan yang mayoritas berusia GenZ ini, Subhan berbagi banyak pengetahuan berdasarkan pengalamannya selama berkiprah di dunia kemaritiman dan logistik, baik sebagai dosen maupun praktisi. Subhan menjelaskan bahwa tantangan dalam dunia maritim dan logistik cukup besar. “Mungkin dalam konteks Dinas Perhubungan Aceh, laut hanya tentang pelayanan karena menjadi salah satu moda transportasi. Akan tetapi, dalam dunia bisnis kalau kita tidak dapat menangani laut, maka kita gagal menangani logistik,” sebutnya. Subhan juga banyak bercerita dan berbagi informasi serta pengetahuan baru di dunia kemaritiman internasional lainnya kepada GenZ Dishub Aceh yang hadir. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal menyebutkan bahwa forum ini diselenggarakan supaya dapat menambah wawasan dan motivasi pegawai Dishub Aceh untuk meningkatkan pendidikan dan pengalaman. “Carilah pendidikan terbaik di luar, dan kembalilah untuk membangun ke Aceh yang lebih baik,” ujarnya. Teuku Faisal juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kepada Subhan atas kesempatan dan pengalaman yang dibagikan. Kadishub Aceh berharap Sharing Session pada hari ini dapat membuka wawasan dan minat para pegawai Dishub Aceh untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri. “Berusahalah untuk sekolah lagi, kalau bisa go internsional,” pesannya di akhir pertemuan.(AB)

Tahukah Anda bahwa terdapat dua jenis perlintasan kereta api, yaitu perlintasan sebidang dan tidak sebidang? Saat ada tanda kereta api akan melintas, penting untuk berhenti dan memberikan prioritas pada kereta api. Mari kita disiplin dalam berlalu lintas untuk keselamatan bersama. Berikut adalah jenis-jenis perlintasan sebidang kereta api: Perlintasan sebidang adalah perpotongan antara jalan dan jalur kereta api yang berada pada bidang tanah yang sama. Jenis perlintasan ini bisa dilengkapi dengan palang pintu atau tanpa palang pintu. Perlintasan sebidang sering menjadi titik kemacetan dan lokasi rawan kecelakaan, terutama jika tidak ada penjaga perlintasan atau palang pintu yang otomatis​. 2. Perlintasan Tidak Sebidang: a.   Lintas Bawah (Underpass): Lintas bawah adalah perlintasan yang dibuat di bawah permukaan tanah atau di bawah rel kereta api. Underpass dirancang untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan keselamatan dengan memisahkan jalur lalu lintas jalan dan rel kereta api secara vertikal. Underpass biasanya dilengkapi dengan sistem drainase untuk mencegah genangan air​ . b. Lintas Atas (Overpass/Flyover): Lintas atas adalah perlintasan yang dibangun di atas permukaan tanah atau di atas rel kereta api, mirip dengan jembatan. Overpass mengurangi interaksi langsung antara kendaraan dan kereta api, sehingga meningkatkan keselamatan dan mengurangi kemacetan di perlintasan sebidang. Struktur overpass biasanya dilengkapi dengan jalan pendekat untuk memastikan kelancaran lalu lintas​.(MR) Sumber: Kompas.com Surabaya.kompas.com Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo

Oleh : Nia Robiatun Jumiah, A.Md. Di tempat-tempat umum masih banyak kita jumpai, beberapa orang merokok dengan bebas tanpa mengindahkan apakah wilayah tersebut termasuk kawasan yang diperbolehkan atau tidak untuk merokok. Tempat umum juga dijadikan tempat yang dipandang layak untuk mempromosikan/mengiklankan produk rokok dikarenakan target pasar dianggap lebih tinggi pada tempat tersebut. Padahal nyatanya, tempat umum merupakan salah satu wilayah yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku mengenai Kawasan Tanpa Rokok. Provinsi Aceh telah mengatur hal tersebut dalam Qanun Aceh No. 4 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Qanun tersebut menjelaskan bahwa Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau. Selama ini, isu rokok dipandang sensitif dan penuh kontroversi. KTR dianggap rumit dan menakutkan. Para perokok salah mengartikan mengenai penerapan KTR yang dianggap sebagai pembatasan hak untuk merokok, padahal Qanun KTR dibuat untuk mengatur hak perokok dan hak non perokok. KTR adalah “win-win solution” untuk perokok dan non perokok. Qanun KTR merupakan payung hukum dalam pelaksanaan kepatuhan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok. Beberapa langkah telah dilakukaan dalam upaya penerapan Qanun KTR oleh Pemerintah Aceh dengan tujuan untuk mengedukasi masyarakat Aceh dalam pelaksanaan amanat dalam Qanun KTR. Upaya tersebut antara lain dilakukannya sosialisasi dengan memanfaatkan media seperti radio, TV, pemasangan baliho KTR dan workshop penyusunan mekanisme penegakan Qanun KTR Aceh. Kawasan Tanpa Rokok pada sektor transportasi, mencakup angkutan umum dan tempat umum yang memiliki aturan yang berbeda. Kategori tempat umum adalah tempat yang bisa diakses publik oleh masyarakat umum sehingga di dalam qanun tersebut, perlu tersedianya tempat khusus untuk merokok. Angkutan umum yang termasuk dalam pengawasan Dinas Perhubungan Aceh meliputi bus umum, taksi, angkutan kota (kendaraan wisata, bus sekolah, dan bus karyawan), angkutan air dan angkutan lainnya. Sedangkan Tempat Umum dalam pengawasan Dinas Perhubungan Aceh meliputi terminal antar kabupaten/kota (Terminal Penumpang Tipe B), pelabuhan laut regional, dan stasiun kereta api antar kota, dan halte bus Trans Kutaraja. Pelabuhan Penyeberangan dan Terminal Penumpang setiap harinya digunakan oleh masyarakat pengguna jasa transportasi yang butuh terhadap layanan akses perpindahan dari satu daerah ke daerah lainnya. Mobilisasi berbanding lurus dengan konsekuensi kesehatan yang diterima oleh para pengguna jasa transportasi. Termasuk di dalamnya, interaksi antar perokok dan non perokok. Upaya Dinas Perhubungan Aceh dalam Penerapan KTR bertujuan untuk menumbuhkan rasa peduli terhadap perwujudan KTR dan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dikelola dan dipantau dengan baik pada Prasarana Perhubungan. Upaya-upaya tersebut diantaranya adalah sosialisasi KTR bagi pengelola Prasarana dan stakeholder, pemasangan spanduk dan stiker KTR pada Prasarana Perhubungan Aceh, dan Pembuatan TVC tentang KTR di Channel Youtube. Sosialisasi KTR dan Pengelolaan Lingkungan Prasarana Perhubungan yang pernah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Aceh pada 30 Mei 2022, menghadirkan Rizzana Rosemary, S.Sos., M.Si, MHC (penulis buku Mendambakan Negeri Tanpa Asap Rokok) sebagai narasumber sekaligus Tenaga Ahli acara tersebut. Sosialisasi KTR dan Pengelolaan Lingkungan dilakukan kepada Koordinator Terminal Tipe B dan Pelabuhan Penyeberangan yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Aceh.  Selain itu, Dinas perhubungan Aceh juga telah melakukan Audiensi dengan The Aceh Institute yang dilakukan pada 3 Mei 2024. Dalam pertemuan tersebut ditegaskan bahwa Dinas Perhubungan Aceh menyambut baik audiensi dan sinkronisasi mengenai implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sesuai Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2020. Direktur Eksekutif The Aceh Institute, Muazinnah, B.Sc., MPA, menyampaikan perlunya sinergitas para pihak dalam menyusun kerangka konseptual terkait implementasi KTR pada sektor transportasi. Pertemuan tersebut diharapkan dapat menghasilkan kerjasama antara The Aceh Intitute dan Dinas Perhubungan Aceh dalam rangka sinkroniasi implementasi penerapan KTR pada sektor transportasi. The Aceh Institute juga telah menciptakan aplikasi sebagai alat bantu pencatatan kepatuhan dan penegakan berbasis perangkat lunak pada telepon genggamyang bernama Monitor KTR. Sedangkan aplikasi berbasis website yang bernama Dashboard E-Monev KTR yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan dan WHO Indonesia dapat diakses pada https://ktr.kemkes.go.id/ Penerapan Kawasan Tanpa Rokok juga merupakan bentuk kepatuhan dalam pengelolaan lingkungan yang baik dan benar, mengingat sampah puntung rokok termasuk ke dalam limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Hal ini menjadi perhatian utama bagi petugas dalam mengawasi aktifitas di Pelabuhan, terminal maupun di halte dan angkutan. Namun upaya-upaya yang dilakukan tidaklah cukup tanpa adanya kesadaran diri sendiri. Oleh karenanya kesadaran masyarakat menjadi faktor penting keberhasilan penerapan KTR pada sektor transportasi baik di angkutan umum maupun fasilitas umum yang termasuk dalam kewenangan Pemerintah Aceh.(*)

Dermaga adalah salah satu infrastruktur penting dalam sistem transportasi laut yang berfungsi sebagai tempat berlabuhnya kapal-kapal. Dermaga menyediakan fasilitas untuk bongkar muat barang, naik turun penumpang, serta perawatan kapal. Fasilitas ini sangat vital untuk mendukung kegiatan perdagangan, pariwisata, dan logistik di wilayah maritim. Fungsi dan Jenis Dermaga Perkembangan Dermaga di Indonesia Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki banyak dermaga yang tersebar di seluruh wilayahnya. Pembangunan dermaga terus ditingkatkan seiring dengan peningkatan kebutuhan transportasi laut dan perdagangan internasional. Beberapa dermaga utama di Indonesia antara lain Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya, dan Pelabuhan Belawan di Medan. Dermaga-dermaga ini dilengkapi dengan fasilitas modern untuk mendukung aktivitas maritim yang efisien. Peningkatan kapasitas dan modernisasi dermaga menjadi fokus utama pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.(MR)*Diolah dari berbagai sumber yaitu Kemenhub, Pelindo, IMO, dan Jurnal Transportasi Laut

Banda Aceh – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Banda Aceh menyerahkan bantuan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) berupa sejumlah alat kebersihan kepada Dinas Perhubungan Aceh selaku pengelola Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue. Bantuan ini disalurkan untuk mendukung Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Penyerahan bantuan tersebut dilakukan secara simbolis oleh General Manager PT ASDP Indonesia Ferry cabang Banda Aceh, Rudy B. Hanafiah dan diterima langsung oleh Sekretaris Dinas Perhubungan Aceh, T. Rizki Fadhil yang berlangsung di pelataran Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Banda Aceh, pada Selasa, 4 Juni 2024. Rudy menyatakan bahwa ASDP sebagai perusahaan BUMN memiliki tanggung jawab sosial untuk menjaga lingkungan, khususnya lingkungan laut. Beberapa minggu yang lalu PT ASDP Cabang Banda Aceh juga mengadakan kegiatan bersih-bersih lingkungan di sekitar pelabuhan penyeberangan. “Ini merupakan bentuk kepedulian kami sebagai perusahaan penyeberangan yang bertanggung jawab terhadap isu lingkungan ,” ujar Rudy. Sementara itu, Sekretaris Dinas Perhubungan Aceh, T. Rizki Fadhil mengapresiasi PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Banda Aceh atas dukungan dan bantuan selama ini untuk pengelolaan lingkungan pada prasarana perhubungan. Ia berharap kolaborasi ini dapat terus berlanjut dan semakin berkembang di tahun-tahun mendatang. “Kami mengucapkan terima kasih kepada PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Banda Aceh atas bantuan yang diberikan. Semoga ini terus bergulir di tahun-tahun berikutnya,” ujar T. Rizki Fadhil.(AP)

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, dalam menciptakan calon ahli kepelabuhanan yang profesional, maka dibutuhkan standar materi diklat dan kurikulum dengan mempertimbangkan serta menyesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan pekerjaan di lapangan. Oleh sebab itu dibutuhkan tenaga pengajar atau dosen yang mampu menyampaikan hal tersebut dalam diklat, sehingga tercipta calon ahli kepelabuhanan yang mumpuni. Hal tersebut disampaikan Menhub pada Launching Ceremony Program Diklat Bantuan Teknis Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Magang ASN Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan di Jakarta, Jumat (31/5). “Standar materi diklat dan kurikulum calon ahli kepelabuhanan, perlu mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas pengelolaan pelabuhan. Caranya dengan menyesuaikan materi pengajaran dengan tuntutan pekerjaan di sektor kepelabuhanan, sehingga diperlukan dosen yang mampu mencetak ahli kepelabuhanan dengan kompetensi tersebut,” kata Menhub. Karenanya Menhub mendorong ASN Dosen di lingkungan Kementerian Perhubungan untuk memperluas wawasan, mengembangkan keterampilan serta update dengan teknologi terbarukan. “Program magang ASN di bawah BPSDM Perhubungan ini menjadi suatu keharusan sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dosen. Tidak hanya di sektor laut saja, namun juga perlu dilakukan di sektor darat, udara dan perkeretaapian,” tutur Menhub. Menhub berharap para peserta magang yang telah terpilih dapat saling berkontribusi dalam pengembangan kapasitas personil. Di samping itu, dengan bekal pengetahuan, jejaring kerja, dan pengalaman kerja selama magang, ASN diharapkan dapat memberikan solusi inovatif untuk kemajuan sektor transportasi. “Saya berharap saudara-saudara dapat menjadi pemimpin perubahan Kemenhub masa depan yang mampu berpikir cerdas, berorientasi global namun tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kebangsaan,” ujar Menhub. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Antoni Arif Priadi menyampaikan, Indonesia memiliki 636 pelabuhan yang terdiri dari 28 Pelabuhan Utama, 164 Pelabuhan Pengumpul, 166 Pengumpul Regional dan 278 Pelabuhan Pengumpul lokal. Semua Pelabuhan berfungsi melayani kelancaran dan ketertiban transportasi laut di seluruh wilayah Indonesia. Pengelolaan semua pelabuhan tersebut memerlukan kompetensi dan kualitas SDM di bidang kepelabuhanan yang profesional dan mampu menjawab tuntutan era global. “Kami berharap melalui program kolaborasi ini akan meningkatkan kompetensi SDM Perhubungan yang menguasai pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam berbagai peran di pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Sehingga, ke depan pengelolaan pelabuhan di Indonesia akan semakin efektif, berkelanjutan, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi maritim secara nasional,” papar Dirjen Antoni. Program Magang ASN pada BPSDM Perhubungan sendiri diikuti oleh 30 (tiga puluh) orang yang terdiri atas Dosen, Instruktur dan Tenaga Kependidikan. Sementara program Peningkatan Ijazah Pelaut diikuti oleh 81 (delapan puluh satu) orang Unit Pelaksana Teknis pada Direktorat Jenderal Perhubangan Laut yang terdiri atas Program Peningkatan ATT II dan ATT III. Turut hadir Inspektur Jenderal Arif Toha dan Plt. Kepala BPSDM Perhubungan Subagiyo.(MR) Sumber: Kemenhub RI

Calon Penumpang bisa berangkat melalui Pelabuhan Calang, Meulaboh, dan Singkil Kapal KMP Aceh Hebat 3 yang melayani lintasan penyeberangan Labuhan Haji – Sinabang tidak diberangkatkan pada Sabtu, 25 Mei 2024, malam. Penghentian keberangkatan ini berdasarkan pengumuman yang dirilis oleh PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Singkil dengan Nomor: OP/128/ASDP/L.HAJI/V/2024 tanggal 26 Mei 2024. General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Singkil, Burhan Zahim menyampaikan bahwa KMP Aceh Hebat 3 mengalami kendala teknis operasional dan membutuhkan perbaikan sementara sehingga kapal tidak bisa diberangkatkan dari Labuhan Haji. “Kami sedang mengusahakan pemesanan spare-part untuk perbaikan dari galangan di Pulau Nias atau Belawan. Mudah-mudahan bisa secepatnya,” sebutnya. Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal mengharapkan pihak ASDP bisa segera menangani kendala-kendala yang ada agar tidak terjadi penumpukan orang maupun kendaraan di pelabuhan. “Khususnya, kita perlu menjamin distribusi barang pokok ke Simeulue bisa berjalan dengan lancar sehingga tidak mempengaruhi harga bahan pokok,” ungkapnya. Selama KMP Aceh Hebat 3 menjalani perbaikan, angkutan penyeberangan ke Simeulue akan dilayani oleh KMP Wira Camelia dari Singkil, serta KMP Aceh Hebat 1 dari Pelabuhan Calang dan Pelabuhan Penyeberangan Kuala Bubon, Aceh Barat. Kadishub Aceh mengimbau kepada masyarakat yang ingin menyeberang dari dan ke Pulau Simeulue bisa melakukan perjalanan melalui tiga lintasan tersebut untuk sementara waktu. Sementara itu, berdasarkan informasi dari PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Singkil, KMP Teluk Sinabang akan kembali masuk lintasan pada tanggal 7 Juni 2024 setelah menjalani docking tahunan di Pulau Nias.(AB)

BANDA ACEH – Komisi Nasional Disabilitas (KND) Republik Indonesia melakukan visitasi ke Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue untuk melihat penyediaan fasilitas yang ramah bagi disabilitas di pelabuhan pada Rabu, 15 Mei 2024. Dalam kunjungan tersebut, Komisioner KND Rachmita Maun Harahap beserta jajaran turut memberi sejumlah masukan mengenai pemenuhan hak-hak disabilitas pada fasilitas publik di Pelabuhan Ulee Lheue. Dinas Perhubungan Aceh selaku pengelola pelabuhan terus berkomitmen terhadap penyediaan fasilitas tersebut dengan konsep adil dan setara. Masukan yang diperoleh dari Komisi Nasional Disabilitas akan menjadi acuan dalam pengembangan maupun pembangunan fasilitas perhubungan di masa yang akan datang. Harapannya, fasilitas transportasi di Aceh bisa dinikmati oleh semua dengan aman dan nyaman.(AB)

Indonesia dan negara ASEAN akan mengoperasikan jaringan kapal rol-on/rol-off (roro). Salah satunya pelayaran kapal Ro-Ro dengan rute Dumai-Melaka ini masih dalam tahap konstruksi terminal penumpang dan diperkirakan selesai pada Juni 2024. Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam pertemuan Kelompok Kerja Transportasi Maritim ASEAN ke-46 (The 46th ASEAN Maritime Transport Working Group) yang digelar di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam pada 6-8 Mei 2024, memaparkan beberapa usulan dan perkembangan transportasi laut Indonesia. Usulan dan perkembangan tersebut dipaparkan oleh Lollan Panjaitan, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan sebagai pimpinan delegasi Republik Indonesia. Adapun hal penting yang dibahas di dalam pertemuan tersebut adalah agenda ASEAN Single Shipping Market (ASSM). Negara anggota diharapkan dapat memberikan informasi terbaru mengenai mekanisme koordinasi nasional tentang pembangunan infrastruktur pelabuhan dan jalan, juga rencana pembangunan pelabuhan dengan akses yang lebih baik. Adapun beberapa perkembangan transportasi laut yang disampaikan pada ajang tersebut, salah satunya adalah pengoperasian jaringan pelayaran kapal Ro-Ro di ASEAN. Pengoperasian tersebut merupakan pernyataan bahwa Indonesia mendukung penuh proyek yang dapat meningkatkan perekonomian global. Pelayaran kapal Ro-Ro dengan rute Dumai-Melaka ini masih dalam tahap konstruksi terminal penumpang dan diperkirakan selesai pada Juni 2024. Selain itu, Lollan juga menjelaskan bahwa Indonesia saat ini menyusun Joint Task Force RoRo Dumai-Melaka bekerja sama dengan kementerian atau lembaga terkait. Lollan juga menjelaskan agar Malaysia membentuk joint task force gabungan dari dua negara demi mempercepat masalah ini. Lollan juga menjelaskan terkait rute Ro-Ro Bitung-Davao bahwa ditemukan fakta terjadi jumlah pergerakan orang saat waktu tertentu, seperti Natal, Idul Fitri, dan liburan sekolah. Para Migran berpindah antara kedua negara. Melihat situasi tersebut Lollan mengungkapkan agar mempertimbangkan transportasi orang dan barang tidak hanya dibatasi dengan kapal Ro-Ro, tetapi dikembangkan dengan kapal nonkonveksi. Hal tersebut menekankan alasan Indonesia membuat joint task force. Selain itu, Indonesia mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih atas pernyertaan Indonesia dalam Asean Regional Training Center for VTS (ARTV) yang diselenggarakan di MATRAIN Marine Department of Malaysia. Lollan menyatakan bahwa Indonesia mendorong dan mendukung penuh ARTV untuk Phase 5 dan mendukung upaya untuk meningkatkan kompetensi VTS Operator melalui program lainnya bersama negara anggota ASEAN. Adapun perkembangan lainnya yang diungkapkan oleh Lollan dalam ajang tersebut adalah Indonesia memiliki 2 institusi training, yaitu BPPTL dan BP3IP yang telah terakreditasi untuk pelaksanaan training VTS di Indonesia. Hal lainnya yang dipaparkan pada pertemuan tersebut, yaitu perkembangan Eco Port di Indonesia. Lollan menyampaikan pandangan Indonesia mengenai pentingnya penerapan pelabuhan netral karbon di seluruh pelabuhan di Indonesia. Hal ini diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 8 Tahun 2024 tentang Penetapan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Transportasi untuk Mendukung Pencapaian Target Kontribusi Nasional. Perkembangan ini didukung dengan kerja sama Indonesia bersama Jepang dalam Port Technology Group. Indonesia akan mengembangkan konsep Carbon Neutral Port Guideline dan memerhatikan masukan dari negara ASEAN. Lollan juga menyampaikan dukungannya terhadap kebijakan bahan bakar ramah lingkungan dalam pelayaran dan transportasi laut. Selain itu, delegasi Indonesia menyampaikan dukungannya terhadap penandatanganan MoU antara ASEAN dan IMO tentang Kerja Sama Masa Depan Sektor Maritim di Kawasan Asia-Pasifik. Kerja sama dalam sektor ekonomi biru ini mencakup pembangunan di sektor akuakultur, pariwisata, energi terbarukan, bioteknologi, penelitian dan pendidikan berbasis kelautan dan air tawar, dan sektor lainnya. Dalam pertemuan tersebut, Lollan berharap agar ASEAN dan IMO terus memperkuat kerja sama di bidang maritim demi mengembangkan transportasi laut dan konektivitas yang kuat di kawasan ASEAN dan sekitarnya. Sumber: detik.com