Category: perhubungan darat

BANDA ACEH – Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal menyambut kunjungan silaturrahmi Penjabat (Pj) Bupati Bener Meriah, Haili Yoga bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Bener Meriah di Aula Dishub Aceh, Kamis, 11 Agustus 2022. Melalui pertemuan ini, kedua belah pihak berdiskusi cukup hangat terkait pembangunan sektor perhubungan di wilayah Bener Meriah. Pada kesempatan tersebut, Faisal menyampaikan bahwa transportasi merupakan sektor penting yang menggerakkan aktivitas masyarakat di semua lini, mulai dari perekonomian hingga pariwisata. “Transportasi ini kalau kita analogikan seperti anatomi tubuh, dia semacam urat yang mengalirkan darah ke jantung, ginjal, dan organ tubuh lainnya,” ujar Faisal. Oleh karena itu, tambah Faisal, konsolidasi dan koordinasi dengan berbagai sektor penting untuk dilakukan supaya pembangunan daerah berjalan dengan baik. Selain itu, Faisal juga menyinggung terkait keberadaan Terminal Tipe B Bener Meriah yang berada di bawah kewenangan Dishub Aceh. Konsep terminal dewasa ini, tambahnya, lebih cenderung menyerupai rest area. Ia berharap ada investor atau pelaku usaha yang beraktivitas di Terminal Tipe B Bener Meriah. Sehingga tumbuh sentra ekonomi baru di area terminal dan sekitarnya. “Kita juga baru saja bertemu dengan para Direktur Perusahaan Otobus (PO) angkutan umum supaya loket-loket penjualan tiket mereka dipindahkan ke Terminal, supaya fungsi terminal berjalan sebagaimana semestinya,” tutur Faisal. Sementara itu, Pj Bupati Bener Meriah, Haili Yoga menyampaikan ucapan terima kasih atas sambutan yang luar biasa dari Dishub Aceh. Ia juga mengapresiasi atas kepedulian Dishub Aceh terhadap pembangunan sektor transportasi di Bener Meriah selama ini, salah satunya bantuan operasional bus saat pelaksanaan MTQ di Bener Meriah beberapa waktu yang lalu. Haili mengungkapkan, saat ini komoditi unggulan Bener Meriah, seperti kopi, koka, dan durian, yang diangkut ke Pulau Jawa dan Medan belum menyumbangkan insentif bagi pembangunan daerah karena tidak tercatat sebagai hasil daerah Bener Meriah. Padahal, kata Haili, devisa yang dihasilkan dari komoditi itu hampir 3 trilun per tahun. “Ini kebutuhan sebuah daerah atau kawasan, sehingga dryport sangat dibutuhkan oleh masyarakat Bener Meriah agar komoditi yang keluar dari sana tercatat sebagai devisa Bener Meriah,” ungkap Haili. Di samping itu, Haili juga bersyukur saat ini sudah terbangun terminal kargo di Bandara Rembele Bener Meriah. Sehingga para pelaku usaha di Bener Meriah dapat mengirimkan barang mereka dari bandara tersebut. “Ini salah satu bentuk kebutuhan Bener Meriah agar menjadi insentif bagi daerah penghasil komoditi,” tambahnya. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah I Aceh, yang diwakili Kasi Sarana dan Prasarana, Fahni Mauludi. Ia menyampaikan bahwa pihaknya siap mendukung pembangunan sektor transportasi termasuk penyediaan fasilitas keselamatan jalan pada ruas jalan nasional yang ada di wilayah Bener Meriah. Fahni juga menyarankan agar Pemkab Bener Meriah mengusulkan pelayanan angkutan darat perintis bila terdapat wilayah yang membutuhkan pelayanan angkutan perintis di Bener Meriah. (AM)

BIREUEN – Pembangunan jalur kereta api Aceh, yang merupakan bagian dari Trans Sumatera Railway, perlu digenjot supaya distribusi logistik di dalam wilayah Sumatera, khususnya Aceh, jadi lebih mudah dan murah. Hal itu diutarakan oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal, saat melakukan kunjungan kerja ke sejumlah stasiun kereta api yang telah dibangun oleh Balai Teknik Perkeretaapian Sumatera Bagian Utara (BTP Sumbagut), Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Maksud dari kunjungan kerjanya itu, Faisal ingin memantau progress pembangunan jalur kereta api, yang akan tersambung dari Medan hingga Banda Aceh, Sabtu, 6 Agustus 2022. “Ada 2 lokasi Pembangunan kereta api di Aceh yang sedang berjalan simultan, yaitu lintas Besitang – Langsa dan lintas Bireuen – Lhokseumawe. Kita tinjau perkembangannya sekaligus memantau berbagai kendala yang yang ada di lapangan. Kita perlu dorong percepatan pembangunan ini dengan semangat kolaborasi ,” ungkap Faisal. Nantinya, keberadaan jalur kereta api ini, akan memudahkan pengusaha lokal Aceh mendistribusikan produk mereka ke daerah luar. “Kegiatan ekspor komoditi lokal Aceh juga akan terbantu bila jalur kereta api ini selesai. karena desainnya terkoneksi dengan pelabuhan Kuala Langsa, Krueng Geukueh dan Malahayati,” ujar Faisal. Pernyataan Faisal tersebut dibenarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kereta Api (KA) Aceh Wilayah II BTP Sumbagut, Halim Hartono. Ia menyampaikan bahwa saat ini pihaknya tengah membangun jalur Kereta Api lintas Besitang – Langsa sepanjang 35 Km. Berdasar laporan per Agustus, progress pembangunan pada lintasan ini telah mencapai 98,86 persen. Dari 35 Km total panjang track, yang telah dibangun di dalam wilayah Aceh mencapai 13,15 Km dari perbatasan hingga Sungai Liput. Serta, 1 unit stasiun juga telah selesai dibangun, yaitu Stasiun Sungai Liput. Halim juga mengungkapkan bahwa ada sejumlah kendala teknis konstruksi yang menghambat proses pembangunan jalur kereta api Aceh yang saat ini sedang dicarikan solusi di lapangan. Sementara itu, terkait program pembangunan jalur kereta api Aceh lintas Lhokseumawe – Bireuen, PPK KA Aceh Wilayah I BTP Sumbagut, Abdul Kamal sedang memfokuskan pembangunan pada segmen Krueng Geukueh – Paloh sepanjang 8 Km. Segmen ini tersambung dengan jalur kereta api segmen Krueng Geukueh – Krueng Mane yang sudah lebih dulu beroperasi sepanjang 11,35 Km. Segmen ini diharapkan dapat beroperasi pada tahun 2023. Sedangkan pada segmen Krueng Mane – Kutablang sepanjang 10,1 Km, pemasangan rel kereta api dan pembangunan stasiun sudah selesai dilaksanakan, yaitu Stasiun Geurugok dan Stasiun Kutablang, dan rencananya akan beroperasi pada tahun 2022. Kamal juga melaporkan, pihaknya akan membangun 8 stasiun untuk melayani perjalanan rutin masyarakat (komuter) menggunakan kereta api dari Lhokseumawe – Bireuen maupun sebaliknya (sepanjang 44,35 Km). Saat ini, 5 stasiun kereta api telah selesai dibangun, yaitu di Krueng Geukueh, Bungkaih, Krueng Mane, Geurugok, dan Kutablang. 1 stasiun sedang dalam pembangunan, yaitu Stasiun Paloh. Sedangkan 2 stasiun lainnya masih dalam tahap perencanaan, yaitu Matang Glumpang Dua dan Bireuen. Kadishub Aceh, Faisal, mengharapkan pembangunan jalur kereta api Aceh yang akan menghubungkan Medan dengan Banda Aceh ini dapat selesai sesuai target. (AM/RZ)

Oleh Drs. Erizal, A.MURP* Dua tahun lalu, pandemi Covid-19 melanda seluruh dunia, dari lapisan atas sampai lapisan bawah sehingga banyak kegiatan-kegiatan keagamaan dan kenegaraan tertunda. Mereda nya pandemi ini membuat kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan menjadi lebih istimewa dari sebelum-sebelumnya, sehingga semarak, keramaian, suka-cita dan kemenangan kembali terasa pada lebaran tahun 2022 ini. Ada banyak hal menarik seputar lebaran yang menjadi cerita dan pengalaman di berbagai sektor sehingga membawa pengaruh positif untuk setiap kalangan. Salah satunya seperti sektor jasa transportasi. Dengan dibuka kembali kebijakan angkutan lebaran oleh Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Perhubungan telah menambah suasana hiruk pikuk di banyaknya angkutan transportasi baik di darat, laut dan udara. Persebaran masyarakat Aceh di berbagai kota rantau mewajibkan mereka melakukan mudik lebaran. Bagi masyarakat Aceh, merantau bertujuan untuk bekerja seperti berdagang, juga menempuh studi di suatu lembaga pendidikan. Oleh karena itu, terbuka kembali jasa transportasi di hari menjelang lebaran dimanfaatkan perantau untuk kembali ke kampung halaman. Momen mudik dimanfaatkan untuk bersilaturrahmi mengunjungi sanak saudara atau melakukan perjalanan untuk mengisi liburan dengan mengunjungi berbagai objek wisata. Salah satu moda transportasi yang banyak diminati selama arus mudik lebaran di Aceh adalah moda transportasi darat. Selama periode H-7 sampai H+7 lebaran tercatat sebanyak 107.896 orang melakukan perjalanan menggunakan transportasi darat melalui terminal. Sebagian orang menganggap moda transportasi ini lebih mudah menjangkau tujuan perjalanan masyarakat Aceh dan dapat dengan mudah mengubah jadwal keberangkatan jika sewaktu-waktu ada keperluan mendadak. Banyaknya pelaku perjalanan mudik lebaran tahun ini memerlukan pengendalian transportasi dari Pemerintah Pusat dan Daerah. Dinas Perhubungan Aceh (Dishub Aceh) merupakan instansi Pemerintah Aceh yang mempunyai wewenang terhadap pengendalian transportasi selama angkutan lebaran dan fokus utamanya terhadap pelayanan angkutan umum. Instrumen pengendalian ini dilakukan melalui pos komando (posko) angkutan lebaran di berbagai prasarana transportasi. Ketersediaan posko angkutan lebaran telah menjadi metode andalan Dishub Aceh setiap tahunnya dalam melayani masyarakat terkait pengendalian transportasi khususnya untuk perjalanan darat. Posko angkutan lebaran ini mencakup jalan lintas timur, tengah dan barat – selatan Aceh. Posko angkutan lebaran pada jalan lintas timur meliputi Terminal Tipe B Pidie, Pidie Jaya, Bireuen dan Aceh Tamiang. Dan posko lebaran pada jalan lintas tengah berada di Terminal Tipe B Bener Meriah. Sedangkan pada jalan lintas barat – selatan terdiri atas terminal Tipe B Singkil, Aceh Barat Daya dan Aceh Jaya. Pada awal 2022, terdapat dua terminal baru dioperasikan kembali setelah beberapa tahun tidak difungsikan, yaitu Terminal Tipe B Bener Meriah dan Aceh Jaya. Menariknya, kedua posko ini merupakan posko perdana dalam hal penyelenggaraan posko angkutan lebaran. Gebrakan  ini menjadi analisis tersendiri bagi Dishub Aceh untuk melihat tingkat kepentingan prasarana dan operasional terminal di masing-masing daerah serta potensi pengembangannya. Tulisan ini akan memperbandingkan kondisi penyelenggaraan transportasi selama angkutan lebaran di Terminal Tipe B Bener Meriah dan Terminal Tipe B Aceh Jaya dari lima sudut pandang, antara lain: aspek lokasi, ketersediaan fasilitas, tingkat pelayanan jalan akses, kenyamanan dan ketersediaan angkutan lanjutan. Lokasi terminal Kondisi lokasi terminal model ini lebih mampu memberikan perkembangan terhadap aktivitas terminal, karena mempunyai kemudahan akses terhadap pusat-pusat aktivitas perkotaan. Akan tetapi, tingkat perkembangan yang terjadi akan berdampak terhadap fenomena percampuran arus pergerakan, sehingga menimbulkan permasalahan lalu lintas berupa kemacetan. Dari segi lokasi, Terminal Tipe B Aceh Jaya lebih strategis dari Terminal Tipe B Bener Meriah. Disebabkan karena Terminal Tipe B Aceh Jaya termasuk ke dalam model central terminating yaitu berlokasi di dekat pusat kota dengan jarak ±2 Km dari pusat Kota Calang dan berada pada lintasan Jalan Nasional Banda Aceh-Meulaboh. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Calang berfungsi sebagai pusat perdagangan, jasa, pelayanan sosial, dan umum skala kabupaten dan pusat pemerintahan. Sedangkan Terminal Tipe B Bener Meriah terletak di jalan lintasan provinsi yaitu Jalan Bandara Rembele Aceh Tengah, Kampung Ketipis, Kecamatan Bukit, Kab. Bener Meriah, Aceh. Jika ditinjau dari sistem kota, lokasi Terminal Tipe B Bener Meriah termasuk kedalam model nearside terminating (pinggiran kota). Jaraknya sekitar ± 3 km dari pusat ibu kota, yaitu Redelong dan berjarak sekitar ± 11 km dari Kota Pondok Baru yang merupakan kota padat penduduk yang selama ini menopang mayoritas kegiatan perekonomian.   Ketersediaan Fasilitas Fasilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna terminal. Artinya, jika fasilitas yang disediakan baik maka kepuasan pengguna terminal juga akan meningkat, begitu pula sebaliknya. Hubungan antara fasilitas dan kepuasan penggunaan terminal memiliki pengaruh yang kuat. Dalam kata lain, setiap perubahan yang kecil akan mempengaruhi peningkatan atau penurunan kepuasan pelanggan terminal. Terminal Tipe B Bener Meriah dan Terminal Tipe B Aceh Jaya sama-sama memiliki fasilitas yang menunjang fungsi Terminal. Fasilitas di Terminal Tipe B Bener Meriah memiliki penilaian dalam kategori baik (Laporan Tahunan Kondisi Fasilitas Terminal, 2021). Fasilitas lebih memadai, diantaranya adalah loket, ruang tunggu, toilet, area parkir, musalla dan kantor operasional. Pun sama halnya dengan Terminal Tipe B Aceh Jaya, terminal ini juga memiliki fasilitas seperti Terminal Tipe B Bener Meriah. Namun, penilaian dalam kategori cukup (Laporan Tahunan Kondisi Fasilitas Terminal, 2021). Tingkat Pelayanan Jalan Ketersediaan akses jalan berpengaruh positif berupa kemudahan melakukan mobilitas dari satu tempat ke tempat lain. Kinerja tingkat pelayanan pada jalan akses terminal ini dipengaruhi oleh faktor – faktor yang  harus dipenuhi. Faktor-faktor tersebut yaitu letak posisi terminal, kondisi jalan dan ketersediaan fasilitas jalan. Dari segi lokasi, Terminal Tipe B Aceh Jaya merupakan terminal dengan tipe on street karena letaknya yang terhubung langsung dengan jalan nasional melalui jalan lokal sehingga memberikan aksesibilitas yang tinggi serta kemudahan dalam pergantian moda angkutan kota. Jalan akses menuju terminal berkondisi baik dan dilengkapi perlengkapan rambu dan marka di jalan nasional, sedangkan jalan lokal berkondisi sedang tanpa ada perlengkapan rambu dan marka. Ditinjau dari posisi terhadap elemen transportasi jalan, Terminal Tipe B Bener Meriah merupakan terminal dengan tipe off street karena letaknya yang jauh dari jalan utama. Namun, kondisi jalan akses menuju terminal kategori baik, dilengkapi fasilitas marka dan rambu. Kedua terminal ini sulit untuk dicapai melalui angkutan umum, karena terminal belum mendapat akses jaringan trayek angkutan umum berupa angkutan perkotaan/angkutan pedesaan sehingga di kedua terminal ini belum terdapat kemudahan untuk pergantian angkutan umum. Penumpang hanya mengandalkan antar jemput secara pribadi dari kerabat dekat.   Kenyamanan Kenyamanan juga dapat dijelaskan sebagai suatu keadaan telah terpenuhinya kebutuhan dasar

Yogyakarta – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi libatkan perguruan tinggi di Indonesia dalam pembangunan proyek strategis nasional kereta cepat Jakarta-Bandung dan LRT Jabodebek untuk mendampingi Kementerian Perhubungan dalam melakukan review atas kesiapan operasi LRT dan Kereta Cepat Jakarta Bandung. Hal ini disampaikan Menhub usai meninjau langsung Laboratorium Transportasi Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Universitas Gajah Mada di Yogyakarta, Jumat (29/7). Pada kesempatan tersebut Menhub menegaskan pihaknya ingin agar nantinya baik proyek kereta cepat Jakarta-Bandung maupun proyek LRT Jabodebek tidak hanya memiliki kualitas konstruksi yang baik, namun juga memiliki standar pelayanan dan keselamatan yang prima saat beroperasi nanti. Menhub berharap nantinya kedua proyek tersebut memiliki kualitas yang sama dengan kereta cepat Shinkansen yang beroperasi di Jepang. “Zero accident harus menjadi prinsip utama kita , apalagi dua proyak ini sarat teknologi baru. Oleh karenanya saya datang ke laboratorium ini untuk mengundang langsung keterlibatan UGM dan ITB menjadi tenaga ahli pendamping Kementerian Perhubungan dalam melakukan review akan kesiapan operasi LRT jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta Bandung bersama konsultan Crossrail International yang ditugaskan dari Department for Transportation Inggris”,” kata Menhub. Selanjutnya Menhub menegaskan agar Indonesia tidak kalah dengan negara-negara lain. Menhub yakin Indonesia mampu bersaing dengan negara luar. Menurutnya di kereta MRT Indonesia sudah punya pengalaman, termasuk KAI juga sudah punya pengalaman di LRT. Oleh karena itu baik LRT maupun kereta cepat harus berhasil dan zero accident. Hal lainnya Menhub juga mendorong peningkatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) pada proyek infrastruktur transportasi. Sementara itu Dekan Fakultas Teknik UGM Prof. Ir. Selo mengungkapkan pihaknya sangat mengapresiasi Kementerian Perhubungan yang telah melibatkan perguruan tinggi di Indonesia dalam proyek pembangunan infrastruktur transportasi. Menurut Selo hal ini menjadi kesempatan bagi perguruan tinggi untuk berkontribusi pada pembangunan infrastruktur transportasi khususnya teknologi sektor perkeretaapian. “Terima kasih kesempatan yang diberikan Kementerian Perhubungan untuk masuk ke dunia perkeretaapian. Kami selama ini mungkin kurang area bermain, kurang masuk kesana, tentu hal ini menjadi suatu kesempatan yang luar biasa agar kami dapat berkontribusi membangun kemandirian teknologi,” ungkap Selo. Selanjutnya, pihaknya berharap dengan keterlibatan ini maka akan menjadi kesempatan bagi Indonesia ke depan untuk tidak lagi bergantung dengan teknologi luar negeri. “Ini suatu kesempatan bagi kita untuk sedikit demi sedikit menguasai meskipun baru mengintegrasikan, menjadi kesempatan bagi kita untuk menguasai paling tidak kita tidak tergantung pada vendor tertentu sehingga kita punya kewenangan keleluasaan untuk memilih, ini adalah suatu kemandirian keputusan,” ujar Selo. Turut hadir pada kegiatan tersebut Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Zulmafendi, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Mohamad Risal Wasal, perwakilan dari PT KAI, PT LEN, PT INKA, PT Adhi Karya, dan sejumlah pejabat terkait. (Sumber: Kemenhub RI)

BANDA ACEH – Sebanyak 23 personil Tim Pengendalian Operasional (Dalops) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dishub Aceh dikerahkan untuk giat pengamanan lalu lintas (Pamlin) kepulangan Jemaah haji Aceh, di Asrama Embarkasi Haji Aceh, Banda Aceh, Rabu malam (27/07/2022). Malam sebelumnya (26/07/2022), Tim Dalops LLAJ Dishub Aceh juga telah melakukan giat menyukseskan kedatangan kloter 1 jemaah sebanyak 391 orang. Selama enam hari terhitung 26 Juli – 1 Agustus 2022,Tim Dalops LLAJ Dishub Aceh bekerja untuk melayani enam kloter kepulangan jemaah haji. Dalam rentang waktu ini, sebanyak 60 bus akan keluar masuk Asrama Haji Aceh membawa sebanyak 2.018 jemaah haji Aceh dari 23 kabupaten/kota. Informasi ini seperti yang disampaikan Kadishub Aceh, Teuku Faisal melalui Kepala Bidang LLAJ Dishub Aceh, Deddy Lesmana. “Kesiapan tim selalu berkoordinasi dengan sejumlah stakeholder juga mengajak Tim Dishub Kota Banda Aceh guna memperlancar arus lalu lintas keluar masuk asrama haji dan sirkulasi lalu lintas di dalam asrama haji,” sebut Deddy. Kehadiran Tim Dalops LLAJ Dishub Aceh amat penting guna mengurai kemacetan dan menjaga ketertiban lalu lintas pemulangan Jemaah haji Aceh. (MR)

BANDA ACEH – Tuntutan masyarakat akan pelayanan transportasi yang aman dan berkeselamatan menjadi sorotan utama yang kerap diperbincangkan di media sosial maupun ruang diskusi lainnya. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal, saat membuka Rapat Teknis Penguji Kendaraan Bermotor Terhadap Keselamatan Angkutan Orang di Hotel Ayani, Banda Aceh, Minggu, 24 Juli 2022. Oleh sebab itu, tambah Faisal, peningkatan kualitas pelayanan dan keselamatan pengguna jasa dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas perhubungan, baik sumber daya manusia (SDM) maupun infrastruktur. “Peningkatan kapasitas SDM tentu bertumpu pada kehandalan kinerja yang tinggi serta kemampuan manajerial yang memadai,” ujar Faisal. Di samping itu, kata Faisal, penguatan koordinasi dan pengawasan perlu dilakukan secara intens agar mudah beradaptasi terhadap perubahan yang akan terjadi. Faisal mencontohkan, Pemerintah Indonesia kini semakin serius mendorong Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). “Tentu ini menjadi tantangan bagi kita semua untuk meningkatkan kapasitas SDM pengujian kendaraan yang beradaptasi dengan perkembangan teknologi,” ujar Faisal. Sementara itu, Kepala Seksi dan Angkutan Bidang LLAJ, Renny Anggeraeni Robin, selaku Ketua Pelaksana, melaporkan bahwa kegiatan ini diikuti oleh seluruh penguji kendaraan bermotor dari 23 kabupaten/kota di Aceh. Kegiatan peningkatan kapasitas abdiyasa teladan tahun ini mengusung tema “Peran penguji kendaraan bermotor dalam peningkatan kapasitas abdiyasa,” yang akan berlangsung hingga 26 Juli mendatang. (AM)

BANDA ACEH – Pelajar menjadi tonggak dan harapan bagi penerus bangsa yang sadar akan keselamatan berlalu lintas. Sebab, pelajar adalah kelompok yang rentan terhadap dampak keselamatan lalu lintas. Faktor mentalitas yang memicu psikologi pelajar dalam mencari jati diri, terkadang terjerumus dalam penyimpangan aturan, seperti berkendara dengan kecepatan tinggi, tidak menggunakan helm dan sabuk pengaman, serta penggunaan kendaraan pada anak-anak di bawah umur. Berdasarkan data dari Korlantas Polri yang dipublikasikan Kementerian Perhubungan, angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia mencapai 103.645 kasus pada tahun 2021. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan data tahun 2020 yang sebanyak 100.028 kasus. Adapun kasus kecelakaan lalu lintas pada tahun 2021 telah menewaskan 25.266 korban jiwa dengan kerugian materi mencapai 246 miliar rupiah. Dalam rangka mendorong generasi yang tertib dalam berlalu lintas, Dinas Perhubungan Aceh melalui Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) menggelar pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan tingkat provinsi setiap tahunnya. Pemilihan pelajar pelopor tahun ini dibuka oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh, yang diwakili Sekdishub Aceh, Teuku Rizki Fadhil di Hotel Ayani, Banda Aceh, 20 Juli 2022. Dalam sambutannya, Rizki menyampaikan bahwa pelajar adalah generasi yang sangat mudah memahami jika diberi pemahaman mengenai keselamatan lalu lintas. Generasi saat ini, menurutnya, adalah generasi yang open minded, berani mengungkapkan pendapat dan generasi yang selalu update akan informasi serta melek teknologi. Maka dari itu, ia berharap baik Pemerintah, pengguna jalan, dan terkhusus generasi milenial selalu aware dan do something right untuk mewujudkan lalu lintas yang berkeselamatan. Kegiatan pemilihan pelajar pelopor memiliki arti penting dalam upaya meningkatkan keselamatan dan menanamkan kesadaran berlalu lintas khususnya di kalangan generasi penerus bangsa dan masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. “Kita diamanahkan untuk terus berupaya agar terciptanya lalu lintas yang tertib, maka generasi penerus perlu memperhatikan dan menerapkan kebijakan-kebijakan untuk tertib lalu lintas,” sebut Rizki. Pemilihan ini menjadi ujung tombak dalam memelopori keselamatan berlalu lintas bagi para remaja. Harapannya, dapat menyelamatkan generasi muda dan memberi tauladan yang baik bagi teman-temannya dalam berlalu lintas yang tertib dan aman. (MS)

Banyak masyarakat yang tidak sadar akan keberadaan angkutan jalan perintis. Malahan kebanyakan terperangah saat dikabarkan bahwa angkutan jalan perintis telah beroperasi di beberapa lintasan. “Memang ada? Kami nggak pernah tau angkutan jalan perintis,” tanya mereka terheran-terheran. Padahal sebagian rute perintis melintasi jalan rumah mereka dan hanya dianggap sebagai bus darmawisata yang sedang lewat. Fakta mulai berkoar-koar “ia ada tapi tidak terlihat, ketika tiada ia kembali digadangkan”. Inilah nasib sang perintis jalanan. Padahal, telah banyak jalanan yang telah ia telusuri. Tahun 2022 ini, Aceh memiliki 10 rute yang akan menjadi ia jelajahi setiap harinya. Diantaranya Meulaboh – Alue Peunyaring, Kutacane – Simpang Lawe Desky – Muara Situlen, Kota Kuala Simpang – Kota Selamat, Meulaboh – Mugo Rayeuk, Terminal Tipe A Langsa – Trom, Terminal Tipe B Bireun – Matang Gelumpang – Peusangan, Sinabang – Sibigo yang merupakan rute terjauh dengan jarak 94 kilometer, Panton Labu – Gampong Bantayan yang merupakan rute terpendek dengan jarak 16 kilometer, Simpang 4 Kota Fajar-Manggamat, dan Cot Bau – lboih. Rute-rute ini berbeda tiap tahunnya, pada tahun 2019 hingga tahun 2021 misalnya, terdapat rute Kuala Simpang – Tenggulun, Terminal Keudah – Peukan Biluy, dan rute terjauhnya yaitu 425 kilo meter untuk rute Banda Aceh – Sinabang yang tidak lagi dilayani angkutan perintis di tahun 2022 ini. Perjalanannya yang lumayan panjang juga belum memberi kesan keberadaanya. Padahal ia datang menandu tujuan yang besar, menghubungkan wilayah tertentu yang tidak tersedia atau angkutan yang ada belum terpenuhi kebutuhannya, menghubungkan wilayah terisolasi atau belum berkembang, daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal), daerah terdampak bencana alam, dan daerah yang secara nilai ekonomi belum menguntungkan. Namun, lagi-lagi ada dilema yang membuntuti atas kebutuhan pelayanan dasar yang harus terpenuhi. Masyarakat membutuhkan adanya transportasi untuk melakukan segala aktivitasnya dari dan ke suatu tempat yang masih sulit dijangkau oleh masyarakat khususnya di wilayah yang tak terjangkau akses transportasi. Keberadaan angkutan yang menjangkau wilayah-wilayah yang sulit dijangkau ini memerlukan biaya transportasi yang lebih tinggi daripada daerah lain. Hal ini membuat penyedia jasa angkutan umum cenderung enggan untuk melayani angkutan umum pada daerah tersebut. Kealpaan operator angkutan komersil ini menjadi tempat bagi pemerintah untuk “masuk” menyediakan angkutan yang melayani daerah-daerah tak terjamah angkutan yang lebih dikenal dengan angkutan rute perintis. Padahal jelas, ketersediaan akses transportasi merupakan salah satu kebutuhan penting yang harus ada. Masyarakat membutuhkan adanya transportasi untuk melakukan segala aktivitasnya dari dan ke suatu tempat yang masih sulit dijangkau oleh masyarakat khususnya di wilayah yang tak terjangkau akses transportasi. Pemerintah lagi-lagi harus berpikir keras agar seluruh wilayah mendapatkan pelayanan transportasi yang baik serta perputaran ekonomi juga berjalan lancar. Kebijakan yang diambil pun tak hanya mengarah pada rute yang menjangkau daerah terpencil, juga melintasi objek-objek wisata yang ada di daerah untuk memudahkan wisatawan menuju ke destinasi tersebut serta memperkenalkan pariwisata setempat ke lingkup masyarakat yang lebih luas dengan harapan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke destinasi yang ada. Di sinilah, angkutan perintis akan memberikan dampak langsung bagi warganya. Pelayanan rute angkutan perintis ini umumnya dilayani oleh penyedia jasa BUMN maupun BUMD yang ada di daerah. Di Aceh sendiri, rute-rute ini dilayani oleh Perusahaan Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia (Perum Damri) yang cabangnya tersebar di kabupaten/kota di Aceh. Hanya segelintir rute angkutan perintis yang penyedia jasanya berasal dari operator swasta. Namun, perintis tidak selamanya akan jadi perintis. Adakalanya ia “naik kelas” menjadi rute komersil. Namun, ada rute angkutan perintis yang tidak lagi dilayani karena tren permintaan yang cenderung menurun tiap tahunnya. Rute-rute ini dievaluasi tiap tahun oleh Kementerian Perhubungan selaku pemberi subsidi yang apabila dalam 3 tahun berturut-turut tren pengguna jasanya tidak mengalami kenaikan yang stabil maka subsidi dapat dicabut dan dialihkan ke rute lain. Tentu tren penurunan tersebut tidak kita inginkan, perlu sosialisasi yang masif kepada masyarakat khususnya di daerah yang dilalui angkutan perintis agar nantinya status perintis mereka dapat berganti menjadi komersil, karena dengan adanya layanan perintis ini, akan meningkatkan aksesibilitas daerah-daerah yang terlayani serta memicu mobilitas masyarakat sekitar dengan harapan dapat ikut mendorong berkembangnya pembangunan daerah salah satunya dengan munculnya sentra ekonomi dan destinasi wisata baru.(Reza Ali Ma’sum) Selengkapnya klik download:

BANDA ACEH – Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal, selaku penanggungjawab produksi, menyerahkan buku “Darah Pun Kami Sumbangkan” kepada Gubernur Aceh, Nova Iriansyah dalam acara perpisahan masa jabatannya bersama jajaran Pemerintah Aceh di Anjong Mon Mata, Pendopo Gubernur, Minggu malam, 3 Juli 2022. Buku “Darah Pun Kami Sumbangkan” mencatat ragam kebijakan dan kinerja Pemerintah Aceh selama lima tahun di bawah kepemimpinan Nova Iriansyah, mulai sejak menjabat sebagai Wakil Gubernur, Plt Gubernur, hingga Gubernur Aceh periode 2017-2022. Saat peluncuran buku ini, Nova menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berinisiatif untuk mencatat dan mengabadikan pengabdiannya selama memimpin Aceh. Di antaranya, Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Aceh, Biro Umum dan Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh, Tim Aceh TRANSit Dishub Aceh, serta turut melibatkan sejumlah penulis, jurnalis, dan akademisi di Aceh. Nova Iriansyah mengatakan, penerbitan buku ini bukanlah permintaannya apalagi sampai memberikan pembiayaan. “Buku ini menjadi sebuah surprise bagi saya, yang tidak bisa saya ukur dengan rupiah,” kata Nova. Judul buku “Darahpun Kami Sumbangkan”, menurut Nova, menggambarkan betapa sungguh pengabdiannya bersama jajaran Pemerintah Aceh dalam membangun dan melayani masyarakat Aceh. Hal itu terbukti di mana ASN Pemerintah Aceh telah menyumbangkan 25 ribu lebih kantong darah selama dua tahun kegiatan donor darah digencarkan. ”Darahpun kita sumbangkan, apalagi pikiran, kerja dan gagasan untuk Aceh,” lanjut Nova. Di samping itu, Nova juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran di seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang selama ini telah membantunya dalam menyukseskan berbagai program pembangunan di Aceh. Nova mengatakan, tidak ada keberhasilan tanpa ada kerja sama dan kekompakan. Keberhasilan lahir dari superteam bukan superhero apalagi dari hasil solo karier. (AM)

Indonesia disebut sebagai negara maritim, negara dengan ribuan pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Negara yang dilalui garis khatulistiwa ini memiliki garis lintang 6ᵒ LU – 11ᵒ LS serta garis bujur 95ᵒ BT – 141ᵒ BT. Letak astronomis ini menjadikan Indonesia sebagai negara strategis sebagai jalur perdagangan dunia. Pulau-pulau yang berjajar, laut yang membentang, dan kekayaan alam yang melimpah menjadi suatu potensi yang mendorong terjaminnya kehidupan di negera ini, sehingga Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi (Megadiverse Country). Indonesia memiliki kekayaan alam dan jumlah penduduk yang melimpah, sehingga Indonesia menjadi salah satu negara yang dihadapkan dengan bonus demografi. Dilansir dari Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Dukcapil merilis Data Kependudukan Semester II Tahun 2021 per tanggal 30 Desember 2021. Dari data tersebut diketahui jumlah penduduk Indonesia saat ini 273 juta tepatnya 273.879.750 jiwa. Kondisi ini membuat Indonesia menduduki peringkat ke-4 sebagai negara dengan jumlah penduduk terpadat di dunia. Jumlah penduduk yang besar memicu munculnya berbagai permasalahan. Masalah yang kerap muncul pada negara dengan jumlah penduduk yang besar adalah masalah lalu lintas angkutan jalan. Sesuai dengan bunyi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa “Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya”. Mengendarai kendaraan menjadi hal yang paling sering dilakukan oleh manusia setiap harinya, namun yang perlu diutamakan dalam berkendara adalah harus memperhatikan peraturan lalu lintas. Sehingga bisa menciptakan kondisi jalan yang aman dan kondusif. Menurut laporan Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan populasi seluruh kendaraan di Indonesia mengalami kenaikan tiap tahunnya, yaitu pada tahun 2018 terdapat 126.508.776 unit, dan di tahun 2019 terdapat penambahan 5,3 persen menjadi 133.617.012. Banyak faktor yang menyebabkan jumlah kendaraan di Indonesia terus mengalami peningkatan, salah satunya yaitu jumlah penduduk yang semakin meningkat sehingga memungkinkan kebutuhan kendaraan juga akan semakin meningkat juga, terutama bagi mereka yang tinggal di perkotaan. Oleh sebab itu, masalah kemacetan di perkotaan seringkali belum bisa terpecahkan sampai saat ini. Adanya transportasi udara, darat, dan laut diharapkan mampu memudahkan komoditas masyarakat dalam melakukan kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Untuk mewujudkannya di bidang transportasi sendiri maka perlu menciptakan lalu lintas yang aman dan nyaman. Dalam hal ini pemerintah harus mampu memberikan sarana dan prasana lalu lintas. Pemerintah melalui Dinas PUPR telah membangun jalan tol di berbagai penjuru Indonesia. Hal ini dilakukan agar daerah 3T (Tertinggal, Terluar, dan Terdepan) dapat diakses dengan mudah. Masyarakat sebagai obyek yang dilayani pun harus mengikuti prosedur dan regulasi yang telah ditetapkan agar Indonesia Emas 2045 benar-benar terwujud. Namun pada kenyataannya masih banyak penyelewengan pengendara di jalan raya, misalnya tidak mengenakan helm, tidak membawa dokumen kendaraan, dan membawa penumpang atau barang yang melebihi batas maksimal. Tentunya jika hal tersebut tidak segera ditindaklanjuti dengan tegas maka dikhawatirkan akan menimbulkan dampak yang tidak diinginkan. Untuk itu pemerintah mengeluarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan, bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor di wilayah wajib memiliki SIM. Tujuan dari SIM yaitu untuk mengetahui apakah pengendara sudah cukup umur untuk mengendarai transportasi atau belum. Saat ini tingkat kesadaran dalam mematuhi lalu lintas di Indonesia masih sangat rendah dibandingkan dengan negara maju lainnya. Maka dari itu perlu ditindak dengan tegas dan mengadakan pemerataan sarana dan prasarana lalu lintas yang disiapkan oleh pemerintah, salah satunya adalah pengadaan rambu-rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas sendiri adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambing, huruf, angka, kalimat dan perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan. Rambu-rambu lalu lintas di atas adalah peringatan yang sering dilihat oleh pengguna jalan di perkotaan, namun jarang ditemukan di jalan perdesaan. Padahal jalanan kota dengan jalanan di perdesaan juga sama-sama dilalui kendaraan sehingga pemerintah perlu menambahkannya di jalan perdesaan. Dengan demikian pemerataan sarana dan prasarana lalu lintas dapat segera terpenuhi dengan baik. Dalam menuju suatu tujuan tidak harus mengendarai transportasi pribadi, masyarakat bisa menggunakan angkutan umum baik yang di jalur udara, darat, dan laut. Namun masalahnya tidak semua orang ingin menggunakan angkutan umum dengan dalih malas untuk menunggu angkutan umum dan kerepotan dalam membeli tiket. Namun dengan masalah tersebut mendorong penulis untuk menggagas SMART (Scheme Mode Of Transportation) dengan aman, nyaman, dan lebih maju. Langkah yang harus dilalui konsumen bila ingin menggunakan jasa angkutan umum yaitu harus memesan tiket baik secara online maupun offline. Kemudian sambil menunggu keberangkatan transportasi pastikan tidak salah menaiki angkutannya, usahakan selalu mendengarkan suara pemberitahuan dari speaker. Langkah berikutnya angkutan umum akan mengantarkan konsumen sesuai dengan tujuan yang dipesan. Setelah tiba di tempat tujuan, pastikan konsumen tidak meninggalkan sampah dan tidak meninggalkan barang-barang bawaannya. Dari pandangan ini dapat disimpulkan bahwa usaha dalam mewujudkan masyarakat yang patuh terhadap lalu lintas perlu difasilitasi dan ditindak dengan tegas agar lalu lintas di Indonesia dapat berjalan dengan normal sehingga mampu mendukung Indonesia Emas 2045.(*) *Fariz Ari Wibowo Juara 1 Lomba Menulis “Transportasi Aceh dalam Perspektif Rakan Moda”