Category: perhubungan darat

Jakarta – Kementerian Perhubungan menyediakan layanan pengujian sepeda motor listrik hasil konversi melalui mobil alat uji non-statis yang dapat berpindah-pindah tempat. Layanan ini merupakan salah satu upaya mendukung program konversi motor listrik, dalam rangka mewujudkan kualitas udara yang bersih dan mengurangi penggunaan BBM. Layanan ini diluncurkan pada kegiatan peresmian Gelar Konversi Sepeda Motor Listrik Perdana di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (28/7), yang dihadiri oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jend. Listyo Sigit Prabowo. Mobil alat uji non-statis ini akan digunakan untuk pengujian tipe motor listrik hasil konversi dan kendaraan selain sepeda motor melalui 25 Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) yang tersebar sejumlah wilayah di Indonesia. Layanan mobil alat uji ini dapat dilakukan di area terbuka yang bidangnya datar dengan perkerasan yang cukup dengan ukuran luas kurang lebih 200 meter, sehingga diharapkan akan semakin mudah diakses dan semakin masif. “Semua pihak harus memberikan dukungan dan memberikan contoh. Kami saat ini memiliki 1 pusat pengujian di Bekasi dan 25 BPTD. Nantinya pihak swasta, Badan Layanan Umum (BLU) dan bengkel konversi yang sudah terakreditasi A juga dapat melakukan pengujian,” ujar Menhub. Penyediaan layanan pengujian melalui mobil non-statis ini merupakan bagian dari tanggung jawab Kemenhub untuk memastikan kendaraan yang akan dioperasikan laik jalan dan memenuhi persyaratan teknis, khususnya terkait aspek keselamatan. Jenis pengujian kendaraan konversi sepeda motor yang akan dilakukan untuk memastikan aspek keselamatan terpenuhi diantaranya yaitu: pengujian lampu utama, klakson, rem, berat, pemeriksaan konstruksi, pengujian speedometer dan keselamatan fungsional. Selain itu, pengujian juga meliputi perlindungan terhadap sengatan listrik perlindungan kontak langsung, perlindungan kontak tidak langsung, hambatan isolasi dan perlindungan terhadap air. Melalui layanan ini, diharapkan dapat mendukung terwujudnya target program konversi motor listrik yang dicanangkan pemerintah yaitu sebanyak 50.000 unit di tahun 2023 dan 150.000 unit untuk tahun 2024. Berdasarkan data Ditjen Perhubungan Darat per 27 Juli 2023, tercatat jumlah sepeda motor konversi berdasarkan jumlah Sertifikat Uji Tipe dan Sertifikat Registrasi Uji Tipe yang terbit yaitu sebanyak 183 unit. Hingga saat ini, terdapat 26 bengkel konversi sepeda motor tersertifikasi. Kemenhub terus berupaya mendorong peningkatan ekosistem motor listrik hasil konversi secara masif dan jumlah bengkel konversi, melalui berbagai inovasi layanan. Pada kegiatan Gelar Konversi Sepeda Motor Listrik Perdana yang diselenggarakan Kementerian ESDM ini akan mengkonversi sepeda motor BBM menjadi sepeda motor listrik sebanyak 100 unit. Diharapkan pada akhir Agustus 2023, seluruh motor selesai dalam proses konversi, proses uji dan perubahan surat kendaraan. Dalam kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri ESDM – Menteri Perhubungan – Kepala Kepolisian Negara RI tentang Percepatan Layanan Program Konversi Sepeda Motor Dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai.(*) Sumber: Kemenhub

Bekasi – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi kembali mengecek langsung proses pengujian LRT Jabodebek pada Sabtu (29/7). Usai mengikuti uji coba LRT Jabodebek mulai dari Stasiun Dukuh Atas, Jakarta ke Stasiun Harjamukti, Depok, lalu ke Stasiun Jatimulya, Bekasi Timur, Menhub menyebut laju kereta sudah lebih halus dan lebih nyaman. “Saya bahagia bahwa kini sudah semakin baik dibandingkan pengujian sebelumnya. Saya minta kepada operator, jika ada kelemahan agar segera diperbaiki dan ditingkatkan,” ujar Menhub. Menhub mengungkapkan, ingin memastikan aspek keselamatan telah terpenuhi sebelum nantinya LRT Jabodebek mulai beroperasi secara komersial. Menhub menyebut, pengujian dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama yaitu dengan pengoperasian semua kereta LRT, untuk memastikan aspek keamanan dan keselamatan terpenuhi di semua kereta yang akan dioperasikan. Selanjutnya tahap kedua, pengoperasian kereta dengan jumlah penumpang maksimal. Ujicoba tahap kedua ini sekaligus untuk memastikan pelayanan penumpang serta tingkat kenyamanan penumpang. Lalu, tahap ketiga dilakukan uji coba dengan headway ketat dan rute pulang-pergi (PP). “Ujicoba ini kita lakukan hingga lima hari sebelum 18 Agustus, sehingga dapat segera kita laporkan kepada Presiden. Jika pengujian berjalan lancar, operasional LRT Jabodebek secara komersial dapat dilakukan saat kita merayakan ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia,” kata Menhub. Selain menjajal LRT, Menhub juga mengunjungi Gedung Operation Control Center (OCC) LRT Jabodebek dan memberikan pengarahan dan motivasi kepada para petugas, mulai dari train attendant, petugas OCC, sampai kepala Stasiun LRT Jabodebek. Menhub juga mempersilahkan para petugas untuk menyampaikan aspirasinya untuk menjadi bahan masukan dan evaluasi. “Ketika kereta ini sudah berjalan, maka kita tidak bisa berhenti atau mundur lagi. Kalau ada masalah pasti akan banyak keluhan dari masyarakat. Untuk itu, kita harus pastikan dengan quality control dan tingkat keselamatan yang baik,” tutur Menhub. Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Didiek Hartantyo mengapresiasi kehadiran Menhub yang dapat menjadi penyemangat bagi jajaran KAI, khususnya divisi LRT Jabodebek, dalam mempersiapkan pengoperasian LRT Jabodebek. Turut hadir dalam kegiatan ini, Inspektur Jenderal Arif Toha, Dirjen Perkeretaapian Risal Wasal, dan Tenaga Ahli Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Baja Sirait. Hadir pula para jajaran dari stakeholder yakni: PT Adhi Karya Tbk, PT LEN Industri (Persero), PT INKA (Persero), PT Siemens Mobility Indonesia, PT Mott Macdonald Indonesia, OMRC SI-Systra, dan KAI Divisi LRT Jabodebek.(*) Sumber: Kemenhub

Solo – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Minggu (30/7) mengecek progres proyek perkeretaapian di Solo, Jawa Tengah, sekaligus memberikan pengarahan kepada jajarannya di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Wilayah I Jawa Bagian Tengah. Dalam arahannya, Menhub menginstruksikan jajarannya agar memastikan pekerjaan dilakukan dengan kualitas kerja yang baik dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Selain itu, Menhub juga minta jajarannya untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta menjunjung tinggi integritas. “Di Solo, kita tengah mengupayakan penyelesaian pembangunan jembatan rel kereta api elevated (layang) sepanjang 270 meter, tepatnya di Simpang Joglo. Ditargetkan pada bulan Juni 2024 sudah dapat digunakan,” ujar Menhub. Menhub mengungkapkan, rangka jembatan yang digunakan dalam pembangunan jembatan rel kereta api ini menggunakan besi bulat dan sebagian besar pengerjaanya merupakan karya anak bangsa. “Teknologi ini merupakan yang pertama dilakukan di Asia Tenggara dan 90 persennya adalah produk lokal,” ucap Menhub. Dengan dibangunnya rel layang ini, diharapkan dapat mengatasi kemacetan yang selama ini terjadi akibat adanya perlintasan sebidang di Simpang Joglo, Solo. Adapun keberadaan jalur ganda KA Solo-Semarang sangat penting untuk meningkatkan keterhubungan antara kota Solo, Semarang, Purwokerto, dan Yogyakarta (aglomerasi Joglosemar). Sejumlah proyek peningkatan perkeretaapian yang tengah dilakukan di Jawa Tengah, termasuk di Solo pada tahun 2022 s.d 2024 meliputi : pembangunan Jalur Ganda KA antara Solo – Semarang Fase I (Solobalapan – Kalioso) (2022 – 2024) termasuk pembangunan Jalur KA Layang Simpang Joglo sepanjang 10 km’ dan Jembatan Rangka Baja Simpang Joglo sepanjang 270 m. Kemudian, peningkatan jalur kereta Maos-Cilacap sepanjang 21 km (2023-2024); Peningkatan jalur kereta Solo – Wonogiri sepanjang 32 km (2023-2024); Reaktivasi jalur kereta Semarang Tawang – Pelabuhan Tanjung Emas tahap II sepanjang 2,1 km; serta pembangunan box culvert pada BH 1149 km 312+075 antara Linggapura-Bumiayu dan Saluran Terbuka antara BH 1313 KM 336+686 antara Karangsari-Karanggandul lintas Cirebon – Kroya. Turut hadir dalam kegiatan ini, Dirjen Perkeretaapian Risal Wasal, Sesditjen Perkeretaapian Jujun Wahyuningsih, Direktur Prasarana Perkeretaapian Djarot Tri Wardhono, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah I Jawa Bagian Tengah Muttaqin Said, para Pejabat Pembuat Komitmen di BTP Wilayah I, dan Kepala Daop 4,5, dan 6 PT. KAI. (*) Sumber: Kemenhub

JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2022. Opini WTP ini merupakan yang ke-10 kali berturut-turut yang berhasil diraih sejak tahun 2013. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyampaikan rasa syukur atas capaian positif ini dan berkomitmen untuk menindaklanjuti sejumlah rekomendasi dari BPK yang perlu ditindaklanjuti.Menhub menyampaikan apresiasi atas peran BPK dalam memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dan memberikan evaluasi perbaikan. “Kami seluruh jajaran Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi tersebut secara maksimal,” ujar Menhub pada acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaaan BPK atas laporan keuangan Kemenhub Tahun 2022 di Jakarta, Selasa (25/7). Lebih lanjut Menhub juga memberikan apresiasi kepada seluruh insan perhubungan yang telah bekerja keras dalam menyukseskan program-program pembangunan serta menjaga integritas dalam menjalankan kewajiban sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Pada kesempatan yang sama, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Nyoman Adhi Suryadnyana menyampaikan bahwa jajaran Kemenhub telah berusaha keras untuk melaksanakan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara akuntabel dan transparan Ia menyebut, banyak upaya-upaya yang telah dilakukan jajaran Kemenhub sehingga dalam pemeriksaaan Laporan Keuangan Tahun 2022 ini BPK tidak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak pada kewajaran penyajian laporan keuangan. “Tentunya ini adalah prestasi yang pantas dibanggakan, sepuluh tahun berturut-turut Kemenhub berhasil meraih WTP,” tuturnya. Turut hadir pada kegiatan ini Auditor Utama Keuangan Negara I BPK Akhsanul Khaq, Sekretaris Jenderal Kemenhub Novie Riyanto Rahardjo, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Arif Toha, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kristi Endah Murni, Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal, serta Kepala BPSDM Perhubungan, Djoko Sasono. (*) Sumber: Kemenhub

BANDA ACEH – Saat sinar matahari mulai menyentuh permukaan bumi, Mukhlis salah satu Petugas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Dishub Aceh sudah bersiap dan berada di pintu masuk Kantor Gubernur Aceh, Selasa, 18 Juli 2023. Termasuk Mukhlis, 21 Petugas LLAJ Dishub Aceh mengatur lalu lintas masuknya sebanyak 1.717 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Pemerintah Aceh di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Aceh. Kedatangan ASN Pemerintah Aceh dengan jumlah yang banyak dari berbagai daerah ini dalam rangka penyerahan Surat Keputusan pengangkatan sebagai PPPK dan Jabatan Fungsional Nakes sehingga membutuhkan perhatian dan pengaturan lalu lintas agar akses keluar-masuk berjalan lancar. Di tengah guyuran hujan yang tiba-tiba menghampiri Banda Aceh pagi tadi, Petugas LLAJ tetap melakukan kerja dengan maksimal. Usai penyerahan SK dan ASN kembali ke tempatnya, barulah Petugas LLAJ dapat beristirahat. “Kalau semua bekerjasama dan patuh pada petunjuk petugas, Insya Allah semuanya akan berjalan lancar, aman, dan selamat,” sebut Mukhlis dengan senyum penuh semangat.(MR)

BANDA ACEH – Gairah pengguna jasa transportasi penyeberangan lintasan Ulee Lheue – Balohan maupun Ulee Lheue – Pulo Aceh terus meningkat setiap tahunnya. Bahkan saat momen libur lebaran dan libur panjang, kerap terjadi lonjakan penumpang yang signifikan di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue. Oleh sebab itu, Dinas Perhubungan Aceh memandang perlu melakukan reviu terhadap Rencana Induk Pelabuhan yang telah ditetapkan pada tahun 2016. Hal itu diungkap oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh, yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Rizki Fadhil saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Reviu Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue di Hotel Ayani Banda Aceh, Kamis, 6 Juli 2023. “Rencana Induk Pelabuhan Ulee Lheue yang telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 69 Tahun 2016 tentunya perlu dievaluasi. Dalam rentang waktu tujuh tahun tersebut, pelayanan di Pelabuhan Ulee Lheue sangat dinamis,” kata Teuku Rizki. Evaluasi terhadap penerapan kebijakan, baik yang bersifat umum maupun teknis, tentu dibutuhkan demi mewujudkan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, serta terukur pada sarana transportasi penyeberangan. “Salah satu produk kebijakan teknis yaitu dokumen perencanaan Rencana Induk Pelabuhan yang memuat program kegiatan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang,” tambahnya. Makanya, penyelenggaraan FGD ini sebut Teuku Rizki untuk menjaring berbagai masukan dari stakeholder yang hadir guna mengidentifikasi kebutuhan perencanaan, menumbuhkan sinergitas dan harmonisasi lintas sektor untuk mewujudkan pelayanan jasa transportasi yang berkualitas dan memenuhi harapan masyarakat pengguna pelabuhan.(AM)

BANDA ACEH – Transportasi telah menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat perkotaan dalam menjalankan aktivitas rutin harian. Oleh karena itu, diperlukan sinergi dan kolaborasi antar pemangku kebijakan untuk mewujudkan pelayanan transportasi yang aman, handal, ramah lingkungan, terjangkau, serta tanggap terhadap perubahan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Perencanaan Pelayanan Angkutan Massal Perkotaan Trans Kutaraja di Ayani Hotel, Banda Aceh, Rabu, 5 Juli 2023. Trans Kutaraja hadir sebagai transportasi massal di Ibukota Provinsi Aceh sejak tahun 2016, dan melayani kawasan sekitar Banda Aceh dan Aceh Besar. Kini Trans Kutaraja telah melayani 6 koridor utama serta 4 rute feeder (pengumpan). Trans Kutaraja diproyeksikan menjadi angkutan massal yang terkoneksi dengan pusat aktivitas masyarakat, serta menjadi pilihan masyarakat Kota Banda Aceh maupun Aceh Besar. “Harapannya masyarakat mau beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum sehingga kemacetan dan polusi udara bisa dicegah,” ujar Teuku Faisal. Melalui penyelenggaraan FGD ini, Teuku Faisal berharap bisa menjaring berbagai informasi maupun isu terkait pelayanan Trans Kutaraja secara komprehensif dari berbagai unsur, baik pemerintahan, akademisi, ataupun komunitas transportasi. “Sehingga menjadi masukan dan acuan bagi pengembangan angkutan massal Trans Kutaraja ke depan,” ungkapnya.(AM)

TAPAKTUAN – Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal melanjutkan kunjungan kerjanya ke Terminal Tipe B Tapaktuan, Aceh Selatan guna meninjau operasional pelayanan pengguna jasa serta kondisi terminal saat ini, pada Jumat, 23 Juni 2023 kemarin. Terminal Tipe B Tapaktuan mulai dikelola oleh Dinas Perhubungan Aceh pada tahun 2023, setelah dilakukan pengalihan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan kepada Pemerintah Aceh pada 22 Desember 2022 yang lalu. Pada kesempatan tersebut, Teuku Faisal memberi sejumlah arahan kepada para petugas terminal mengenai pelayanan pengguna jasa pada sarana transportasi. Ia juga menjelaskan mengenai program strategis Dishub Aceh yang akan merubah konsep terminal menjadi lebih modern, serta ramah dan aman bagi pengguna jasa, khususnya bagi perempuan dan anak-anak. Selain itu, Teuku Faisal mengingatkan petugas supaya tidak melakukan pungutan liar (pungli) di terminal. “Jangan sampai ada pungli di terminal,” tegasnya dengan serius. Di samping memberi arahan, ia juga mendengar permasalahan maupun kendala yang dihadapi personil terminal saat bertugas. Berdasarkan hasil peninjauan, fasilitas Terminal Tipe B Tapaktuan saat ini perlu dilakukan perbaikan berat agar standar pelayanan minimal (SPM) bagi pengguna jasa terpenuhi. Pada hari yang sama, Kadishub Aceh melanjutkan kunjungan kerjanya ke Pelabuhan Penyeberangan Labuhan Haji, Aceh Selatan. Di pelabuhan ini, Teuku Faisal meninjau kondisi pelabuhan, dan ingin memastikan pelayanan bagi penumpang kapal penyeberangan dari dan ke Pulau Simeulue berjalan baik.(AM)

BANDA ACEH – Rehabilitasi Terminal Tipe B Aceh Jaya merupakan salah satu kegiatan strategis Dinas Perhubungan Aceh dalam rangka meningkatkan pelayanan angkutan umum antar kota dalam provinsi (AKDP) di wilayah barat Aceh. Hal itu diungkap oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal saat melakukan kunjungan kerja dalam rangka monitoring dan evaluasi (monev) pekerjaan rehabilitasi Terminal Tipe B Aceh Jaya, Kamis, 22 Juni 2023. Teuku Faisal meminta kepada rekanan supaya benar-benar memperhatikan kualitas pekerjaan, di samping tetap memastikan progres pembangunan bisa berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. “Kita juga mengingatkan konsultan pengawas agar mengawasi pekerjaan dengan serius, pastikan kualitas pekerjaannya juga baik,” sebut Teuku Faisal di hadapan rekanan dan konsultan pengawas yang hadir di lokasi. Selain melakukan monev pada kegiatan strategis, Teuku Faisal juga meninjau kegiatan operasional Terminal Tipe B Aceh Jaya. Meski sedang ada pekerjaan, ia menginstruksikan supaya pelayanan terhadap pengguna jasa terminal tetap berjalan optimal. Selanjutnya, Kadishub Aceh meninjau Pelabuhan Penyeberangan Kuala Bubon, Aceh Barat. Ia ingin memastikan operasional pelabuhan tetap berjalan dengan baik, serta mendengar masukan dari petugas mengenai upaya-upaya peningkatan pelayanan pelabuhan.(AM)

BANDAACEH – Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal memimpin Rapat Koordinasi Fasilitasi Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RAK LLAJ) tahun 2023 yang dihadiri oleh Tim Teknis SUPD II Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di ruang Multimoda Dishub Aceh, Kamis, 4 Mei 2023. Rapat koordinasi ini bertujuan memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam menyusun dokumen RAK LLAJ yang berfungsi sebagai pedoman untuk meningkatkan keselamatan dan menurunkan angka fatalitas kecelakaan LLAJ.Teuku Faisal menyebutkan bahwa Pemerintah Aceh bersama Forum LLAJ Aceh menyambut baik serta mendukung kegiatan fasilitasi penyusunan RAK LLAJ Aceh. Dishub Aceh akan mengonsolidasikan dengan seluruh stakeholder yang tergabung dalam Forum LLAJ Aceh untuk menyukseskan program dan kegiatan yang masuk ke dalam RAK LLAJ, dan supaya masuk ke dalam perencanaan daerah.Di samping itu, Teuku Faisal berharap data-data yang diperoleh dalam rangka penyusunan RAK LLAJ nantinya bisa menghasilkan hasil analisis yang tepat sasaran. “Kita berharap upaya ini bisa menurunkan angka dan fatalitas kecelakaan, serta menekan jumlah kerugian harta benda yang disebabkan oleh kecelakaan,” ungkap Teuku Faisal saat memberi sambutan dalam pertemuan tersebut. Sementara itu, Ketua Tim Teknis SUPD II Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri, Uswah Muchtar menyampaikan, RAK LLAJ akan menjadi dokumen perencanaan keselamatan yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur. Ia berharap pemerintah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota terlibat aktif dalam proses diskusi dan penyusunan dokumen RAK LLAJ bersama Ditjen Bina Bangda Kemendagri.Kegiatan fasilitasi penyusunan RAK LLAJ sudah dimulai sejak tahun 2019 yang lalu. Tahun 2023, kegiatan ini mulai dilaksanakan di Aceh.(AM)