Category: perhubungan darat

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Aceh Teuku Faisal meninjau langsung kesiapan Posko Terpadu Pemantauan Arus Transportasi masa libur Nataru 2026 di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Sabtu, 27 Desember 2025. ​Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan seluruh fasilitas pelayanan serta koordinasi antar petugas dari berbagai stakeholder yang terlibat di lapangan berjalan optimal demi memberikan kenyamanan bagi wisatawan dan masyarakat yang menuju Sabang maupun sebaliknya. ​ Kadishub Aceh menyampaikan bahwa lonjakan penumpang pada periode Nataru 2026 ini harus diantisipasi dengan manajemen operasional yang matang. Dirinya menekankan pentingnya akurasi jadwal keberangkatan kapal dan pengawasan ketat terhadap manifest penumpang. ​”Fokus utama kita adalah keselamatan (safety) dan pelayanan prima. Kita ingin memastikan tidak ada penumpukan penumpang di pelabuhan serta seluruh armada kapal penyeberangan dalam kondisi laik laut,” ujar Kadishub Aceh. Kadishub Aceh juga berkoordinasi dengan pihak operator kapal baik PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Banda Aceh dan operator kapal cepat terkait penambahan frekuensi pelayaran jika terjadi lonjakan penumpang yang signifikan. Di samping itu, Dishub Aceh mengupayakan optimalisasi sistem tiket online guna mengurangi antrean kendaraan penumpang di pelabuhan. ​Berdasarkan pantauan di lokasi, arus kendaraan dan penumpang di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue hingga Minggu (29/12) kemarin, mulai menunjukkan peningkatan dibandingkan hari biasa. Akan tetapi peningkatan arus penumpang kapal penyeberangan masih dapat terkendali dan kondusif. Pada kesempatan tersebut, Kadishub Aceh bersama Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan Wilayah 1, Kepala Jasa Raharja Aceh, GM PT ASDP Indoensia Ferry Banda Aceh, dan Kapolsek Ulee Lheue menyerahkan sembako kepada petugas yang berjaga di posko Nataru 2026. Baca Berita Lainnya: Tinjau Jembatan Kuta Blang, Kadishub Aceh Ingatkan tentang Keselamatan Penyeberangan Dishub Aceh Segera Fungsikan Kembali Terminal Tipe B Aceh Tamiang Pasca Banjir Bandang Kadishub Aceh : Kini Ada 3 Kapal Angkut LPG, Semoga Bisa Atasi Kelangkaan Gas

Aceh Tamiang – Pegawai Dinas Perhubungan Aceh bersama personel Terminal Tipe B Aceh Tamiang bahu-membahu melaksanakan aksi pembersihan terminal, Sabtu (27/12/2026). Kegiatan ini dilakukan satu bulan setelah banjir bandang dan longsor melanda sejumlah kawasan di Aceh, termasuk Aceh Tamiang. Aksi pembersihan tersebut difokuskan pada pengangkatan endapan lumpur dan sisa material banjir yang menumpuk di area terminal dan perkantoran. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Aceh, Amarullah. Amarullah menjelaskan bahwa pembersihan dilakukan untuk memastikan fasilitas terminal, khususnya ruang pelayanan dan perkantoran, kembali bersih, higienis, dan layak digunakan. Endapan lumpur yang menutupi area terminal diketahui mencapai sekitar satu meter, bahkan di beberapa titik lebih dari satu meter, sehingga menyebabkan terminal lumpuh total pascabanjir. “Terminal Tipe B Aceh Tamiang sempat tidak dapat difungsikan sama sekali akibat banjir. Lumpur menutup hampir seluruh area, termasuk kantor dan fasilitas pendukung lainnya, dan sebagian besar fasilitas mengalami kerusakan,” ujar Amarullah. Ia menyebutkan, kegiatan pembersihan ini merupakan tindak lanjut atas arahan langsung Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal, sebagai upaya percepatan pemulihan layanan transportasi darat di wilayah terdampak bencana. Dishub Aceh kata Amarullah berharap dengan dimulainya pembersihan ini, proses pemulihan terminal dapat berjalan lebih cepat sehingga operasional angkutan umum kembali normal dan masyarakat dapat menggunakan layanan transportasi dengan aman dan nyaman. “Kami berharap transportasi darat, khususnya layanan angkutan umum di Terminal Tipe B Aceh Tamiang, dapat segera pulih dan kembali melayani masyarakat seperti sebelum bencana,” katanya. Sementara itu, pada hari Minggu (28/12) kemarin, sebanyak 40 ASN Dishub Aceh juga ikut serta bersama 3.000 ASN Pemerintah Aceh lainnyaa menjadi relawan ke berbagai daerah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh. “Penugasan ASN ini merupakan bagian dari upaya memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan dasar di masa sulit. Pemerintah hadir, bekerja, dan peduli,” ujar Sekda Aceh M. Nasir usai pelepasan. Para ASN tersebut dikerahkan tidak hanya untuk membantu pemulihan fisik pascabencana, tetapi juga memastikan layanan kebutuhan dasar masyarakat tetap berjalan, mulai dari kebersihan lingkungan, akses fasilitas umum, hingga dukungan pelayanan kesehatan dan sosial bagi warga terdampak banjir dan tanah longsor sejak akhir November lalu. Ribuan relawan ASN dijadwalkan bertugas selama dua hari, pada 29-30 Desember 2025. Selain kegiatan gotong royong membersihkan fasilitas umum dan rumah ibadah dari lumpur dan material sisa banjir, para relawan juga berperan membantu koordinasi layanan kesehatan, pendampingan warga rentan, serta penguatan layanan sosial di lapangan. []

Terminal Tipe B Aceh Tamiang menjadi salah satu prasarana transportasi yang terdampak bencana banjir. Tempat ini awalnya menjadi lokasi pengungsian bagi para personil terminal bersama masyarakat sekitar dan penumpang angkutan umum yang terjebak banjir di sejumlah titik. Hujan yang tak kunjung reda selama beberapa hari, membuat debit air semakin tinggi secara perlahan. Para personil terminal bersama warga akhirnya harus menyelamatkan diri ke lokasi yang lebih tinggi karena bertahan di terminal bukanlah sebuah pilihan. Terminal pun terendam banjir bersama puluhan kendaraan angkutan dan mobil pribadi milik warga. Di tengah banjir yang terus berkecamuk, para personil Terminal Tipe B Aceh Tamiang harus menyelamatkan keluarga mereka yang berada di rumah. Semua personil terminal yang berjumlah 14 orang terkena dampak banjir parah, bahkan ada yang harus kehilangan rumah tempat tinggal. Yang tersisa hanyalah jiwa yang tabah serta raga dengan pakaian seadanya. Kisah pilu ini sangat menyayat hati keluarga besar Dinas Perhubungan Aceh, khususnya bagi Kadishub Aceh Teuku Faisal. Sebelum banjir terjadi, Kadishub Aceh terus memantau kondisi fasilitas perhubungan melalui laporan-laporan yang disampaikan para koordinator melalui WhatsApp grup. Komunikasi dengan para pegawai di daerah terhenti saat jaringan listrik dan sinyal internet terputus. Semua mendadak hampa di tengah ketidakpastian. Kabupaten Aceh Tamiang sempat berhari-hari terisolasi akibat banjir yang tak kunjung surut.  Belakangan diketahui bahwa kabupaten ini terdampak banjir paling parah. Kehadiran Teuku Faisal hari ini tentunya membawa harapan bagi para pegawai Dishub Aceh di Terminal Aceh Tamiang. Ia terus menyuntikkan semangat kepada para staf untuk kembali bangkit dan menjadikan bencana ini sebagai pelajaran yang penuh hikmah. Dalam kesempatan tersebut, Teuku Faisal mendengar secara langsung apa saja kebutuhan-kebutuhan dasar yang diperlukan oleh pegawai selama berada di pengungsian sampai kondisi kembali membaik. Selain mendengarkan pengalaman para pegawai terminal, Kadishub juga meninjau berbagai fasilitas terminal yang sebagian besar rusak akibat terendam banjir dan dipenuhi lumpur tebal. Terkait fasilitas terminal, Dishub Aceh akan segera mengembalikan fungsi terminal yang sempat lumpuh dengan mengirimkan personil bantuan. “Kita upayakan terminal kembali bersih dan bisa beroperasi kembali,” tuturnya.

Dinas Perhubungan Aceh telah mengoptimalkan seluruh armada transportasi baik laut, udara, dan darat, untuk mendukung percepatan penanganan masa tanggap darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh 2025. Hingga saat ini, upaya difokuskan pada distribusi logistik vital, evakuasi, dan pembukaan akses ke wilayah terisolasi. Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal ST., MT., menyatakan bahwa kolaborasi antar sektor menjadi kunci utama dalam menghadapi kendala akses darat. “Sejak awal bencana, Dishub telah mengerahkan seluruh sumber daya. Karena akses darat terputus, kita juga terus memaksimalkan jalur laut dan udara, khususnya untuk mengangkut kebutuhan vital dan membuka konektivitas seperti ke dataran tinggi Gayo,” kata T. Faisal di Banda Aceh, Jumat 12/12. T. Faisal merinci, operasi transportasi laut menjadi tulang punggung distribusi. Total 32 trip pelayaran telah dilakukan sejak masa tanggap darurat diumumkan gubernur, dengan menggunakan 12 kapal, mengangkut 817 penumpang dan lebih dari 180 ton bantuan. Dishub Aceh, kata T Faisal, juga memfasilitasi keberangkatan skid tank LPG dengan total muatan 1.455 ton yang diangkut menggunakan KMP Aceh Hebat 2 dari Krueng Geukuh ke Pelabuhan Ulee Lheue. “Kami menggunakan KMP Aceh Hebat 2 untuk mengangkut 8 unit truk Skid Tank LPG ke Krueng Geukueh dan KMP Wira Loewisa yang membawa 9 unit truk tangki LPG dan 5 unit truk tangki BBM. Ini upaya antisipatif kami memastikan suplai gas dan BBM tetap lancar,” ujar Faisal. Selain itu, KN Antares juga diberangkatkan membawa 80 ton bantuan logistik dan tenda darurat menuju Krueng Geukueh, sementara KMP Ekspres Bahari mengevakuasi 177 warga dari Langsa dan Aceh Utara, di samping juga membawa bantuan logistik. Dishub juga telah berkoordinasi dengan Kemenhub untuk mengalihkan rute kapal perintis guna memperlancar arus logistik. Hasilnya beberapa kapal perintis kemudian beroperasi ke Ulee Lheue, Krueng Geukuh, Kuala Langsa hingga ke Belawan. Untuk wilayah Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Bener Meriah yang akses daratnya terganggu, Dishub Aceh berhasil mengoordinasikan pengoperasian pesawat Pegasus milik PT PGE. “Total sudah dilakukan 10 penerbangan menggunakan Pegasus ke Bandara Rembele dan Blangkejeren Gayo Lues. Penerbangan ini sangat vital untuk mengangkut relawan, perangkat komunikasi darurat Starlink BNPB, serta memfasilitasi pemulangan masyarakat,” kata T. Faisal. Gubernur Aceh juga menyurati Kementerian Perhubungan, meminta dukungan Menteri untuk mendorong maskapai agar membuka atau menambah kapasitas penerbangan reguler pada rute Bandara Soekarno-Hatta – Sultan Iskandar Muda, Kuala Namu – Banda Aceh, dan Kuala Namu – Rembele. Gubernur juga meminta agar operator penerbangan tidak menaikkan tarif, bahkan memberikan kebijakan tarif khusus kemanusiaan selama masa pemulihan bencana. Menindaklanjuti hal tersebut, Kemenhub, melalui surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara pada 7 Desember 2025, kemudian menghimbau seluruh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal untuk melakukan penambahan kapasitas, baik berupa penambahan rute baru dan penambahan frekuensi penerbangan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sebagai respon nyata, maskapai Wings Air mengumumkan pembukaan rute penerbangan regular Kualanamu – Rembele, yang akan mulai beroperasi pada 15 Desember 2025 setiap harinya. Penerbangan ini dilayani menggunakan pesawat ATR 72, yang memiliki 72 kursi kelas ekonomi dan dianggap ideal untuk mencapai bandara di kawasan perbukitan seperti Rembele. Sementara maskapai Pelita Air akan memberikan fasilitas gratis pengiriman bantuan kemanusiaan logistik, sejalan dengan imbauan Dishub untuk menertibkan dan memberikan diskon pada tarif penerbangan kemanusiaan. Sementara itu, lanjut Faisal, berdasarkan informasi dari Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM), pergerakan pesawat udara meningkat signifikan. Pada kondisi normal rata-rata 24 pergerakan per hari, kini mencapai 54 pergerakan per hari. Untuk angkutan kargo, yang biasanya hanya 3-4 ton per hari, kini meningkat drastis menjadi rata-rata 100 ton per hari selama masa tanggap darurat. Lonjakan ini terjadi akibat banyaknya logistik bantuan yang masuk ke Aceh.

Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal meninjau kondisi penyeberangan orang di jembatan Kuta Blang yang masih terputus pasca terjadinya bencana hidrometeorologi di Aceh sejak dua pekan yang lalu. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kesiapsiagaan personil Dishub Aceh dalam melakukan pengawasan terhadap keselamatan penyeberangan seperti pemberian life jacket kepada penumpang, serta pengaturan lalu lintas dan parkir kendaraan angkutan yang mengangkut penumpang di lokasi tersebut. “Selama akses jembatan belum bisa dilalui, kita menugaskan personil Dishub Aceh untuk mengatur lalu lintas kendaraan. Personil kita juga terus memantau keselamatan penyeberangan seperti penggunaan life jacket untuk penumpang,” kata Teuku Faisal pada Minggu, 14 Desember 2025. Beberapa waktu yang lalu, Dishub Aceh bersana BPBA telah menyerahkan 180 life jacket kepada operator perahu untuk memastikan keselamatan bagi masyarakat. Teuku Faisal turut berpesan kepada operator perahu untuk memastikan semua penumpang telah mengenakan life jacket sebelum kapal berangkat. Di samping itu, Kadishub Aceh juga memberi arahan kepada personil Dishub Aceh supaya sirkulasi kendaraan di kedua sisi bisa lebih tertib dan teratur. Kantong-kantong parkir baru, menurutnya, diperlukan supaya kendaraan tidak menumpuk di badan jalan yang mengakibatkan akses keluar masuk menjadi tidak lancar. Selesai di Bireuen,Teuku Faisal akan melanjutkan kunjungannya ke Kabupaten Aceh Tamiang untuk melihat kondisi Terminal Tipe B yang terdampak banjir. Kunjungan ini dilakukan di sela-sela kesibukannya mengatur kesiapan armada, baik darat, laut, dan udara, untuk pengiriman bantuan bagi korban bencana di Aceh.

BANDA ACEH – Proses distribusi bantuan untuk korban bencana hidrometeorologi di Aceh terus diintensifkan. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh, Teuku Faisal, memantau langsung proses muat logistik bantuan ke dua kapal besar milik Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Banda Aceh, pada Senin sore (1/12/2025). Dua kapal yang diturunkan dalam misi kemanusiaan ini adalah KN SAR Purworejo 101 dan KN Antares milik Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub RI. Logistik Menuju Pesisir Timur Aceh Kepala Dishub Aceh, Teuku Faisal, memastikan semua logistik yang terkumpul dari berbagai lembaga dan elemen masyarakat Kota Banda Aceh telah dimuat dengan aman. “Kami memastikan bantuan ini segera sampai ke tangan masyarakat terdampak. Logistik yang dibawa ini merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak di Banda Aceh,” ujar Teuku Faisal. Rencananya, dua kapal ini akan berlayar membawa beragam kebutuhan vital, seperti makanan, obat-obatan, tenda, pakaian, alat komunikasi, dan genset. Tujuan utama pengiriman ini adalah wilayah pesisir timur Aceh, dengan titik bongkar terpusat di Pelabuhan Krueng Geukueh, Aceh Utara. Dari sana, bantuan akan didistribusikan ke daerah-daerah terdampak di sekitarnya. Bantuan BNPB Tiba di Langsa Di lokasi berbeda, bantuan untuk korban bencana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Indonesia juga telah tiba melalui jalur laut. Kapal cepat Express Bahari 2F yang membawa logistik dari BNPB merapat di Pelabuhan Kuala Langsa pada pukul 15.40 WIB, Senin (1/12/2025). Bantuan ini segera disalurkan untuk memenuhi kebutuhan korban bencana di Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang. Distribusi Awal di Aceh Timur Sebelumnya, tim gabungan juga telah berhasil mendistribusikan bantuan untuk Kabupaten Aceh Timur di Kuala Idi. Proses penyaluran di wilayah ini menggunakan kapal nelayan yang keamanannya diawasi ketat oleh personel gabungan dari TNI Angkatan Laut dan Koprd Kepolisian Perairan dan Udara (Airud) wilayah Aceh Timur. Langkah ini menunjukkan sinergi kuat antara Pemerintah Aceh, Kemenhub, BNPB, dan aparat keamanan dalam penanganan darurat bencana di Aceh.

Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir, menegaskan bahwa jalur laut menjadi salah satu tumpuan distribusi logistik dan mobilisasi bantuan dalam masa tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh Tahun 2025, khususnya untuk wilayah timur dan utara Aceh yang masih terputus akses darat. Arahan itu disampaikan dalam rapat evaluasi harian di Pos Komando bersama semua unsur terkait, Senin, 1 Desember 2025. Sekda meminta jajaran Dinas Perhubungan Aceh mengoptimalkan seluruh armada laut yang dapat digerakkan serta potensi dukungan dari pihak swasta. Ia menekankan pentingnya memastikan jalur laut tetap berfungsi sebagai koridor utama menuju Aceh Tamiang, Langsa, Aceh Timur, Aceh Utara, hingga Lhokseumawe. “Ada ribuan warga di wilayah tersebut sangat bergantung pada suplai logistik. Dan mungkin jalur laut harus kita maksimalkan,” ujar Sekda. Kepala Dinas Perhubungan Aceh T. Faisal memaparkan perkembangan terbaru pergerakan kapal. Ia menyebut posisi kapal Express Bahari 2F yang telah mencapai Kuala Idi dan distribusi barang dijemput dengan boat nelayan mengingat kondisi dermaga yang dangkal. Kapal kemudian melanjutkan perjalanan dan bersandar di Kuala Langsa pada Senin sore hari ini. Dishub juga mencatat peningkatan signifikan jumlah warga dan relawan yang ingin bergerak menuju wilayah terdampak. “Kami akan terus maksimalkan kolaborasi dengan instansi/perusahaan pemilik kapal untuk misi kemanusiaan ini,” ujar Teuku Faisal. Sebagai informasi, KN Antares milik Disnav Sabang akan berlayar ke Aceh Utara malam ini untuk membawa bantuan yang dikumpulkan  relawan di Banda Aceh. Kapal tersebut dioperasikan melalui koordinasi dengan Kementerian Perhubungan. Sementara itu, @teuku_fsl juga melaporkan bahwa kapal KN SAR Purworejo 101 milik Basarnas dijadwalkan berangkat Selasa (02/12) pagi menuju kawasan Aceh Utara hingga Langsa. Ia memastikan bahwa pola keberangkatan kapal terus disesuaikan dengan kondisi lapangan dan kebutuhan distribusi. Teuku Faisal juga melaporkan bahwa Dishub Aceh sedang menyiapkan penyesuaian rute kapal perintis ke jalur timur hingga Belawan. Langkah ini dirancang agar logistik dari Medan dapat ditarik melalui Belawan menuju Krueng Geukueh menggunakan pola distribusi laut. Rencana tersebut telah mendapatkan persetujuan Kementerian Perhubungan dan diperkirakan kapal akan mulai berjalan dalam beberapa hari mendatang. Selain itu, Dishub juga telah mengkoordinasikan truk logistik yang bergerak menuju wilayah terdampak di pantai barat dan selatan Aceh termasuk ke Singkil. “Untuk ke Singkil yang menjadi titik bongkar di Rimo,” ujar Kadishub. Sementara itu, Tenaga Ahli Kepala BNPB Fatchul Hadi menyampaikan bahwa koordinasi Dishub Aceh sangat membantu kelancaran pergerakan armada laut. BNPB juga mempertimbangkan pembukaan posko khusus di Pelabuhan Ulee Lheue untuk memusatkan informasi pengiriman logistik dan pergerakan penumpang yang setiap hari terus meningkat.

Banda Aceh – Tim Gabungan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) yang terdiri dari Dishub Aceh, Ditlantas Polda Aceh, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Aceh, Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN), serta Dinas PUPR Aceh menyepakati penataan ulang akses putar balik (u-turn) di Jalan Nasional Soekarno Hatta, Aceh Besar. Keputusan itu diambil dalam rapat finalisasi di Kantor Dishub Aceh, Selasa 25/11, setelah tim gabungan melakukan survei teknis dan observasi lalu lintas di beberapa titik, terutama di persimpangan Lamreung dan kawasan Meuligoe Wali Nanggroe. Hasil kajian menyimpulkan perlunya penataan ulang untuk mengurai kemacetan dan menekan angka kecelakaan lalu lintas. Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal, menjelaskan bahwa penataan ini merupakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan akses langsung menuju kompleks Meuligoe, sekaligus untuk melayani mobilitas masyarakat sekitar, termasuk akses darurat menuju rumah sakit terdekat. “Selama ini pengguna jalan harus memutar sangat jauh, sehingga tidak efisien dan menghambat mobilitas, terutama untuk kebutuhan emergency. Secara kajian teknis, pembukaan median di depan Meuligoe Wali Nanggroe sangat memungkinkan. BPTD yang memiliki kewenangan untuk status jalan nasional juga sudah memberikan rekomendasi,” kata T. Faisal, . Kadishub menjelaskan bahwa pembukaan median jalan tersebut akan dilaksanakan oleh BPJN Aceh pada tahun 2025 ini. Sedangkan u-turn lama di persimpangan Lamreung akan ditutup karena menjadi salah satu titik paling rawan kecelakaan. “Di Lamreung kita sudah sepakat ditutup. Kita akan segera melakukan bersama bersama. Tahun ini kita upayakan langkah awal dengan water barrier (untuk u-turn yang ditutup), sementara pembangunan permanen dilakukan melalui anggaran berikutnya,” ujar T. Faisal. Dari hasil pengamatan tim bersama forum lalu lintas, Kasi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dishub Aceh, Daniel Sarumaha, melaporkan bahwa pihaknya telah melakukan inventarisasi kondisi jalan nasional di kawasan tersebut, termasuk pemukiman, sekolah, dan rumah sakit. Ia menegaskan bahwa u-turn baru di depan Meuligoe Wali Nanggroe memiliki tingkat keselamatan yang jauh lebih baik. “Dari observasi awal, u-turn di Lamreung itu sangat padat pada jam-jam sibuk dan sering menimbulkan kendaraan melawan arus. Sedangkan di sisi kiri-kanan Meuligoe tidak ada pemukiman yang mengganggu. Lokasinya jauh lebih aman untuk dijadikan bukaan baru,” ujar Daniel. Sementara itu, perwakilan BPTD Kelas II Aceh, M. Taruna, menyebutkan bahwa berdasarkan survei kecelakaan 2023–2024, kawasan Jalan Soekarno Hatta mencatat 165 kasus kecelakaan. Di titik u-turn Lamreung saja, antrian kendaraan mencapai lebih dari seratus setiap jam pada waktu sibuk, berpotensi memicu pelanggaran dan tabrakan. “Ini kawasan rawan kecelakaan. Oleh karena itu, u-turn lama kami rekomendasikan ditutup,” ujar dia. Mereka juga sudah melakukan kajian dan untuk bukaan baru di depan Meuligoe Wali Nanggroe, lebar idealnya adalah 27 meter agar standar keselamatan terpenuhi. Sementara Sekretaris Dinas PUPR Aceh, A. Ricky Soehady, menambahkan bahwa penutupan u-turn lama harus dilakukan secara permanen. Jika hanya memakai water barrier saja, hal tersebut rawan dibongkar oleh pengguna jalan. Karena itu jikapun digunakan water barrier, hanya bersifat sementara. “Tahun depan harus dipatenkan dengan konstruksi permanen. Untuk bukaan baru juga perlu lampu penerangan dan penataan rambu,” ujarnya. Dalam rapat tersebut, seluruh unsur forum lalu lintas menyetujui untuk segera melakukan sosialisasi bersama ke masyarakat, mempersiapkan rambu-rambu sementara, dan menempatkan petugas di lapangan selama masa transisi pengalihan arus saat penutupan u-turn lama dan pembukaan akses putar balik baru di depan Meuligoe Wali Nanggroe. Baca Berita Lainnya: Rute Baru Feeder Trans Koetaradja Tahun 2025 Jadwal Operasional Bus Trans Koetaradja Selama Bulan Ramadan 1446 H Menhub Dudy: Harga Tiket Pesawat Domestik Turun 13-14 Persen pada Masa Lebaran 2025  

Di tengah perkembangan teknologi dan kebutuhan mobilitas masyarakat yang semakin dinamis, Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh melalui UPTD Angkutan Massal Trans Koetaradja tampil progresif. Salah satunya dengan menghadirkan layanan transportasi publik yang tak hanya gratis, tetapi kini juga lebih modern dan terintegrasi secara digital. Bus Trans Koetaradja, yang sejak tahun 2016 menjadi moda transportasi andalan warga, terus mengalami inovasi signifikan demi menunjang kenyamanan, efisiensi, dan aksesibilitas masyarakat. Trans Koetaradja awalnya diluncurkan sebagai solusi untuk mengatasi kemacetan, menekan biaya transportasi warga, serta memperkenalkan budaya menggunakan transportasi umum yang layak dan ramah lingkungan. Kini, dengan hadirnya aplikasi digital Trans Koetaradja, layanan ini naik satu tingkat lebih maju. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mengecek jadwal keberangkatan bus secara real-time, melacak posisi armada, serta mengetahui halte terdekat hanya dengan satu sentuhan melalui ponsel pintar. Aplikasi ini bisa diunduh secara gratis melalui Play Store dan App Store dan dirancang dengan antarmuka yang sederhana namun fungsional, sehingga mudah digunakan oleh semua kalangan—dari pelajar hingga pekerja profesional. Menurut Kepala UTPD Angkutan Massal Perkotaan Trans Koetaradja, Muhammad Hanung Kuncoro, peluncuran aplikasi ini merupakan bagian dari langkah strategis dalam transformasi digital layanan publik, tentunya selaras dengan visi Banda Aceh sebagai kota cerdas (smart city). “Digitalisasi ini bukan hanya memudahkan masyarakat, tetapi juga menjadi landasan untuk menciptakan sistem transportasi yang efisien, terencana, dan minim hambatan,” ujarnya. Kini, tidak ada lagi ketidakpastian dalam menunggu bus. Warga dapat merencanakan perjalanan dengan lebih presisi dan nyaman. Salah satu fitur menarik lainnya adalah penerapan sistem Tap On Bus (TOB), yang telah digunakan di semua armada. Meskipun menggunakan tiket masuk bus menggunakan kartu uang elektronik, TOB ini masih bersifat gratis dan lebih ditujukan untuk pendataan serta edukasi penggunaan pembayaran non-tunai di masa depan. Artinya, Trans Koetaradja tetap menjadi transportasi publik tanpa biaya, sekaligus menyiapkan masyarakat untuk beradaptasi dengan ekosistem digital. Dengan rute yang menjangkau hampir seluruh wilayah kota, Trans Koetaradja kian diminati oleh masyarakat. Banyak warga kini lebih memilih naik dari halte resmi ketimbang menggunakan kendaraan pribadi, yang tentu berdampak langsung pada berkurangnya kemacetan serta penurunan emisi kendaraan di pusat kota Banda Aceh. Ini menjadi langkah nyata dalam mendukung transportasi berkelanjutan dan ramah lingkungan. Upaya pengembangan aplikasi dan layanan ini juga dibarengi dengan sosialisasi intensif melalui media sosial dan berbagai platform digital. Pemerintah daerah berharap semakin banyak warga yang mengetahui, mengunduh, dan memanfaatkan aplikasi ini demi pengalaman mobilitas yang lebih baik. Siti Aisyah, mahasiswi kampus UIN Ar-Raniry Banda Aceh ini rutin menggunakan layanan bus Trans Koetaradja dari Blang Bintang pada Koridor 5 (Pusat Kota-Ulee Kareng-Bandara SIM) menuju Darussalam pada Feeder 7 (Darusalam-Lam Ateuk). Ia mengungkapkan pengalamannya sejak menggunakan aplikasi ini. “Dulu saya sering menunggu tanpa tahu kapan bus datang. Sekarang saya bisa cek langsung di aplikasi. Ini sangat membantu, apalagi kalau sedang buru-buru ke kampus,” tuturnya. Ia juga menyebut bahwa informasi halte dan rute yang lengkap membuat perjalanan lebih tenang dan terencana. Dengan konsep yang semakin digital, tetap gratis, serta didukung kenyamanan layanan yang terus ditingkatkan, Trans Koetaradja berhasil memposisikan diri sebagai ikon transportasi modern Banda Aceh. Ke depan, diharapkan aplikasi ini terus dikembangkan agar lebih responsif, adaptif, dan tetap menjawab kebutuhan mobilitas warga yang semakin dinamis.Kini saatnya masyarakat Banda Aceh dan sekitarnya bergerak bersama menuju masa depan transportasi publik yang lebih hijau, praktis, dan cerdas. Baca Berita Lainnya: Rute Baru Feeder Trans Koetaradja Tahun 2025 Jadwal Operasional Bus Trans Koetaradja Selama Bulan Ramadan 1446 H Menhub Dudy: Harga Tiket Pesawat Domestik Turun 13-14 Persen pada Masa Lebaran 2025

Terminal Penumpang Bireuen dibangun dengan tujuan mendukung mobilitas masyarakat yang terus berkembang. Ketika kebutuhan transportasi umum mulai meningkat, sejak saat itu, terminal ini mengalami beberapa tahap pembaruan, baik dari segi fisik maupun dari segi pelayanan. Terminal tersebut berkembang seiring waktu, baik dari sisi operasional hingga jumlah kendaraan yang singgah di terminal tersebut. Dengan kondisi tersebut tentu akan ada permasalahan lainnya seperti kemacetan lalu lintas di jalan raya yang diakibatkan keluar masuknya kendaraan, dan padatnya area terminal yang berdampak pada penataan tata ruang di dalam terminal yang tidak teratur. Pada tanggal 20 September 2023 merupakan awal dari penghentian sementara operasional angkutan AKDP di terminal tipe C di Bireuen. Dan sejak saat itu juga bahwa aktivitas angkutan umum penumpang AKDP di terminal lama Bireuen berada di bawah kewenangan Dinas Perhubungan Aceh. Dinas Perhubungan Aceh melalui UPTD Penyelenggaraan Terminal Tipe B mulai melakukan relokasi terutama pada loket perusahaan angkutan umum AKDP dari terminal lama Bireuen ke dalam area Terminal Tipe B Bireuen pada Kamis, 12 Oktober 2023. Relokasi terminal mobil penumpang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan transportasi angkutan darat di Aceh, khususnya di wilayah Kabupaten Bireuen. Revitalisasi Terminal Tipe B Bireuen (Tahap 1) merupakan salah satu kegiatan strategis Dinas Perhubungan Aceh dalam rangka meningkatkan pelayanan angkutan umum antar kota dalam provinsi (AKDP) di wilayah Bireuen. Rehabilitasi terminal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada penumpang, menciptakan suasana yang lebih aman, nyaman, dan teratur, serta mendukung kelancaran operasional angkutan umum. Revitalisasi terminal juga diharapkan dapat menarik minat masyarakat untuk kembali menggunakan transportasi umum. Besaran anggaran yang diperlukan pada paket pekerjaan revitalisasi terminal tipe B Bireun (tahap I) adalah sebesar Rp 6,9 miliar. Adapun pekerjaan pada tahap pertama ini mencakup pekerjaan persiapan, pembangunan loket sementara, pekerjaan gedung terminal, pekerjaan elektrikal, pekerjaan toilet, pekerjaan landscape dan pekerjaan jalan. Diharapkan dengan revitalisasi terminal tipe B Bireun ini dapat menjadikan terminal memiliki tiga fungsi utama, meliputi sebagai tempat naik turun penumpang bus, pendorong, serta penggerak perekonomian daerah dan juga sebagai pusat kegiatan sosial. Dengan terminal yang direhabilitasi, kemudian fasilitasnya ditingkatkan, pelayanan untuk masyarakat termasuk pemilik kendaraan maupun sopir angkutan darat antar Kabupaten atau Kota jadi lebih baik. akan memacu setidaknya mengembalikan pertumbuhan/perkembangan jumlah angkutan umum yang beroperasi, sebagai angkutan umum massal dan mengurangi ketimpangan perannya dibandingkan moda transportasi darat lain. Selain itu, melalui revitalisasi akan meningkatkan keselamatan, keamanan dan pelayanan sehingga masyarakat semakin nyaman menggunakan bus sebagai angkutan umum. Melalui revitalisasi ini, diharapkan calon penumpang akan merasa nyaman selama menunggu bus di area terminal, dapat memberikan pelayanan angkutan jalan AKDP, dan angkutan jalan lainnya yang nyaman dan aman, sehingga masyarakat mau beralih dari kendaraan pribadi untuk melakukan mobilitasnya baik di dalam kota maupun luar kota. Baca Berita Lainnya: Rute Baru Feeder Trans Koetaradja Tahun 2025 Jadwal Operasional Bus Trans Koetaradja Selama Bulan Ramadan 1446 H Menhub Dudy: Harga Tiket Pesawat Domestik Turun 13-14 Persen pada Masa Lebaran 2025