Dishub

Indonesia Jajaki Pelayaran Langsung ke Brunei Darussalam

Jakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Jumat (5/11), bertemu dengan Duta Besar RI untuk Brunei Darussalam Sujatmiko, membahas perkembangan dan peningkatan konektivitas transportasi darat, laut, mapun udara antara Indonesia dengan Brunei Darussalam, dalam rangka memulihkan konektivitas antara negara ASEAN yang terdampak pandemi Covid-19. “Beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut yaitu, terkait peluang pelaksanaan pelayaran langsung (direct shipping) dan pelaksanaan angkutan udara penumpang dan barang,” kata Menhub. Terkait dengan pelayaran langsung, Menhub mengungkapkan, meski kondisi pelayaran dunia mengalami penurunan kapasitas akibat pandemi Covid-19, beberapa perusahaan pelayaran nasional memiliki potensi untuk mendukung pelaksanaan pelayaran langsung antar kedua negara, untuk pemenuhan komoditi ekspor dan impor. “Untuk itu perlu digali lebih dalam potensi pasar dari Brunei Darussalam yang bisa ditawarkan guna menarik minat perusahaan pelayaran,” ucap Menhub. Menhub menjelaskan, saat ini juga tengah disusun Nota Kesepakatan Bersama/MoU terkait pengiriman dan pelabuhan (shipping and ports), yang menjadi dasar terlaksanannya pelayaran kedua negara. “Saat ini tengah dibahas pula MoU untuk saling mengakui sertifikasi dan pelatihan untuk pelaut yang berasal dari kedua negara. Diharapkan MoU ini dapat segera disepakati dan bisa bermanfaat untuk kedua negara,” tutur Menhub. Konektivitas laut antara Indonesia dan Brunei juga telah diakomodasi dalam kerja sama sub regional Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA), yang telah membuka beberapa pelabuhan di Indonesia yaitu: Balikpapan, Banjarmasin, Bitung, Jayapura, Makassar, Nunukan, Pantoloan, Parepare, Pontianak, Sorong, Tarakan, dan Ternate. Sementara itu, terkait pelaksanaan angkutan udara baik penumpang maupun barang, Menhub menuturkan, kedua negara telah memiliki kesepakatan dalam kerangka kerja sama ASEAN Open Skies. Kebijkan tersebut membuka Bandara Bandar Sri Begawan di Brunei Darussalam dan sejumlah bandara di Indonesia yaitu: Jakarta, Medan, Surabaya, Denpasar, dan Makassar, tanpa batasan frekuensi. Sedangkan dalam lingkup kerja sama sub regional BIMP EAGA, juga telah disepakati pelaksanaan penerbangan tanpa batasan kapasitas dan frekuensi, yaitu antara Bandara Bandar Sri Begawan dengan sejumlah bandara di Indonesia, yaitu Makasar, Manado, Pontianak, Tarakan, Balikpapan, dan Solo. “Kami berharap KBRI di Brunei Darussalam dapat turut membantu mengkomunikasikan, serta mendukung upaya peningkatan kerjasama di bidang transportasi antar kedua negara. Termasuk berperan aktif dalam pembahasan ASEAN Travel Corridor Arrangement (TCA) dalam rangka upaya pemulihan konektivitas antar negara ASEAN,” ujar Menhub. (Sumber: Kemenhub RI)

Sektor Transportasi Harus Siap Hadapi Disrupsi

Jakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor transportasi harus siap menghadapi disrupsi akibat dari perkembangan zaman dan teknologi informasi. Karena sektor transportasi merupakan sektor kritikal pendorong pertumbuhan ekonomi bangsa. “Transportasi sebagai tulang punggung dari proses pergerakan orang maupun barang dan memiliki peran sebagai pembuka keterisolasian wilayah. Untuk itu dibutuhkan SDM transportasi yang terampil, handal dan siap dengan segala tantangan yang dihadapi,” demikian disampaikan Menhub dalam Seminar Nasional bertema “Analisis Lingkungan Ekonomi dan Bisnis Terhadap Disrupsi di Sektor Transportasi” yang diselenggarakan secara daring oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan, Jumat (8/10). Kegiatan Seminar Nasional ini dihadiri oleh para mahasiswa Double Degree, mahasiswa program S2 terapan, para taruna taruni, dan para tenaga pengajar/dosen di lingkungan BPSDM Perhubungan. Menhub menjelaskan, Indonesia sudah masuk ke era globalisasi yang ditandai dengan modernisasi di segala bidang. Salah satunya adalah era disrupsi yang tidak bisa dihindari. Untuk itu, Menhub berpesan kepada insan transportasi untuk tidak menjadikan disrupsi menjadi sebuah ancaman, melainkan sebagai peluang terhadap praktek manajemen sumber daya manusia modern agar mencapai kinerja terbaik, dan meningkatkan sebuah organisasi menjadi lebih efisien, efektif dan kompetitif. “Disrupsi yang terjadi ini justru menjadi peluang bagi kita untuk mengembangkan SDM yang berkualitas dan harus cepat beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Sehingga dibutuhkan keberanian, serta dukungan dan kesiapan semua pihak dalam penyediaan teknologi yang tepat, yang harus dilakukan dengan segera,” ujar Menhub. Menhub mencontohkan, salah satu contoh implikasi era disrupsi pada sektor transportasi saat ini adalah lahirnya transportasi berbasis aplikasi online. Moda transportasi daring/online (angkutan sewa khusus atau ojol) telah melakukan disrupsi terhadap moda transportasi eksisting yaitu taksi konvensional dan ojek pangkalan, dengan cara menawarkan proses pemesanan dan pembayaran yang lebih praktis, biaya lebih murah melalui gawai (handphone). Hal ini sekaligus menciptakan pasar baru dan menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Hal tersebut merupakan salah satu inovasi yang dianggap sebagai tantangan dalam menghadapi era disrupsi dalam sektor transportasi. Sementara itu, Menteri Keungan Sri Mulyani yang turut memberikan keynote speech dalam kegiatan ini, juga turut menyampaikan pentingnya kualitas sumber daya manusia guna mewujudkan cita-cita negara dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Khususnya, kualitas sumber daya manusia dalam sektor perhubungan yang merupakan sektor kritikal yang mendukung perekonomian secara strategis. “Agar perekonomian bisa terus meningkat, membutuhkan kualitas SDM yang makin baik. Apalagi indonesia yang memiliki aspirasi untuk menjadi negara maju. Kita perlu untuk terus menjaga momentum pembangunan, sehingga kita bisa terhindar dari perangkap perangkap pendapatan kelas menengah atau middle income trap. Itu membutuhkan SDM yang berkualitas, infrastruktur yang bagus, birokrasi yang mumpuni, serta regulasi yang baik,” ujarnya. Menkeu juga menjelaskan, selain pendidikan, SDM juga membutuhkan keterampilan penting guna menunjang kualitasnya, yakni: mampu berfikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Menurut Menkeu, kemampuan tersebut akan terus meningkatkan kemampuan atau cara berfikir, yang pada akhirnya melahirkan manusia yang produktif dan kreatif. Sementara itu Kepala BPSDM Perhubungan Antoni Arif Priadi menjelaskan, melalui Seminar Nasional ini, diharapkan para peserta yang merupakan bagian dari SDM di sektor transportasi, menambah wawasan baru dan bermanfaat bagi peningkatan kualitas SDM sektor transportasi di Indonesia. Antoni menambahkan, BPSDM Perhubungan berupaya menjadikan sekolah/perguruan tinggi transportasi yang ada di lingkungan Kemenhub, mampu melahirkan SDM transportasi yang terampil dan andal. Sehingga mampu mendukung program pemerintah untuk mempercepat pengembangan sektor transportasi di Indonesia. “Kami berupaya dapat terus memberikan pelayanan yang terbaik dan memberikan dukungan serta dorongan terhadap pemulihan ekonomi. Kami juga berupaya mendukung pembangunan dan pengembangan insfrastruktur transportasi, dalam upaya menjaga aksesibilitas dan mobilitas orang dan barang guna menopang pertumbuhan ekonomi, dengan menyediakan SDM transportasi yang andal,” tutur Antoni. Turut hadir dalam kegiatan ini Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Ekonomi dan Investasi Transportasi Wihana Kirana Jaya sebagai moderator, Widyaiswara Ahli Utama Kementerian Perhubungan Umiyatun Hayati Triastuti & Sugihardjo sebagai pembahas, serta beberapa narasumber diantaranya Dosen/Peneliti dari Fakultas Ekonomi UI Faisal Basri, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti, Direktur Utama PT. Danareksa Friderica Widyasari Dewi, dan Deputi CEO Indonesia Investment Authority (INA) Arief Budiman. (Sumber: Kemenhub RI)

Percepatan Pembangunan Daerah 3T Melalui Angkutan Udara Perintis

Salah satu yang menjadi agenda nawacita dari Presiden Joko Widodo, yaitu pembangunan Indonesia dilakukan dari pinggiran dengan menguatkan sisi sosial, ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah tertinggal baik yang ada di kepulauan terluar dan daratan. Daerah tertinggal, kawasan perbatasan negara dan pulau-pulau kecil terluar pada dasarnya memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, namun masih banyak penduduknya yang belum menikmati manfaat pembangunan akibat keterisolasian dan terbatasnya akses terhadap layanan publik dan peluang ekonomi. Sesuai mandat Peraturan Presiden RI No.28 Tahun 2008 mengenai Kebijakan Industri Nasional, LAPAN bersama dengan PTDI, mengembangkan pesawat N219 yang merupakan pesawat turboprop berkapasitas 19 penumpang yang ditujukan untuk melayani penerbangan jarak pendek, khususnya pada wilayah- wilayah perintis. Setelah melalui proses pengembangan sejak tahun 2014, pesawat N219 telah berhasil mendapatkan Type Certificate dari DGCA pada Desember 2020. Kendala yang dihadapi dalam pembangunan daerah perbatasan, kepulauan terluar dan daerah tertinggal adalah rendahnya akses ke pelayanan dasar, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, terbatasnya akses ke lembaga keuangan, pasar dan aktivitas ekonomi, rendahnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah ke pusat-pusat pertumbuhan. Hal ini dibahas dalam webinar N219 oleh PT. Dirgantara Indonesia yang dilakukan secara daring, Selasa, 07 September 2021. Percepatan pembangunan daerah terdepan, terpencil dan tertinggal (3T) melalui angkutan udara perintis seperti daerah Puncak Papua yang mengharuskan intervensi pemerintah daerah untuk mengambil langkah sigap, “Pemda mengambil Langkah dengan pengadaan Pesawat jenis Caribou DHC 4A dan Grand Caravan yang dioperasikan melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan manfaat yang dirasakan masyarakat begitu besar, salah satunya harga pokok turun rata-rata mencapai 35 persen sampai 40 persen. Layanan mobilitas masyarakat juga terlayani seperti evakuasi pasien rujukan, aktivitas sosial, budaya, agama dan lainnya dengan ongkos yang jauh lebih murah. Mulai Tahun 2019, operasional pesawat ini menjadi sumber sendapatan asli daerah (PAD),” papar Willem Wandik. Pesawat ini memiliki ukurannya yang ringkas, tidak membutuhkan landasan panjang, sungguh sesuai dengan sarana yang tersedia di bandara-bandara perintis kami, di sebagian besar daerah yang sulit dijangkau, sehingga dapat mendukung para pelaku ekonomi yang membutuhkan layanan angkutan cepat dan dapat diandalkan yang pada kaitannya akan mampu mendorong sektor perkonomian untuk bertumbuh di wilayah 3T. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah menyampaikan optimismenya terhadap pembangunan N219 dalam menjawab permasalahan mobilitas dan pemenuhan transportasi masyarakat hingga ke wilayah terpencil dan terisolir, “kami juga optimis bahwa kebutuhan pelayanan angkutan darurat medis, seperti evakuasi pasien serta distribusi obat-obatan ke daerah ke pedalaman akan dapat lebih mudah dipenuhi. Masyarakat juga akan memiliki pilihan akses pada sarana perhubungan, dan angkutan logistik yang layak hingga ke wilayah terpencil dan terisolir,” Ucap Nova. (MS)

Pemanfaatan CSR untuk Keselamatan Transportasi

Keselamatan penumpang pada sektor transportasi merupakan faktor utama yang menjadi perhatian seluruh stakeholder perhubungan. Menjamin tersedianya keselamatan pada transportasi tidak bisa dilakukan sendiri. Perlu kerjasama antar mitra kerja dengan konsep saling membantu dan mendukung supaya keselamatan pengguna jasa transportasi dapat terjamin dengan baik. Jasa Raharja Cabang Aceh, sebagai salah satu mitra kerja Dinas Perhubungan Aceh di sektor transportasi, aktif terlibat dalam setiap upaya mendukung penyelenggaraan keselamatan transportasi di Aceh. Sebagai bentuk kepedulian dan wujud bakti terhadap keselamatan transportasi di Aceh, PT. Jasa Raharja Aceh menyalurkan sejumlah fasilitas keselamatan berlayar berupa life buoy dan life jacket yang bersumber dari dana Corporate Social Responsibility (CSR). Di samping bantuan fasilitas keselamatan, PT. Jasa Raharja Aceh juga ikut mendukung kegiatan pemeriksaan kesehatan bagi petugas Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue Banda Aceh. Dukungan tersebut meliputi pelaksanaan tes urin untuk deteksi narkoba dan rapid test antigen bagi 25 petugas pelabuhan. Kepala PT. Jasa Raharja Aceh, Mulkan, mengungkapkan bahwa bantuan ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial PT. Jasa Raharja Aceh kepada masyarakat pengguna jasa transportasi di Aceh. Ia mengharapkan, andil Jasa Raharja ini mampu berkontribusi dalam menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat sehingga dapat mengurangi risiko kecelakaan transportasi.(Amsal Bunaiya) Selengkapanya cek di Tabloid Aceh TRANSit Edisi VII Tabloid ACEH TRANSit | Dinas Perhubungan Aceh (acehprov.go.id)