Category: psm

Yogyakarta – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi libatkan perguruan tinggi di Indonesia dalam pembangunan proyek strategis nasional kereta cepat Jakarta-Bandung dan LRT Jabodebek untuk mendampingi Kementerian Perhubungan dalam melakukan review atas kesiapan operasi LRT dan Kereta Cepat Jakarta Bandung. Hal ini disampaikan Menhub usai meninjau langsung Laboratorium Transportasi Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Universitas Gajah Mada di Yogyakarta, Jumat (29/7). Pada kesempatan tersebut Menhub menegaskan pihaknya ingin agar nantinya baik proyek kereta cepat Jakarta-Bandung maupun proyek LRT Jabodebek tidak hanya memiliki kualitas konstruksi yang baik, namun juga memiliki standar pelayanan dan keselamatan yang prima saat beroperasi nanti. Menhub berharap nantinya kedua proyek tersebut memiliki kualitas yang sama dengan kereta cepat Shinkansen yang beroperasi di Jepang. “Zero accident harus menjadi prinsip utama kita , apalagi dua proyak ini sarat teknologi baru. Oleh karenanya saya datang ke laboratorium ini untuk mengundang langsung keterlibatan UGM dan ITB menjadi tenaga ahli pendamping Kementerian Perhubungan dalam melakukan review akan kesiapan operasi LRT jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta Bandung bersama konsultan Crossrail International yang ditugaskan dari Department for Transportation Inggris”,” kata Menhub. Selanjutnya Menhub menegaskan agar Indonesia tidak kalah dengan negara-negara lain. Menhub yakin Indonesia mampu bersaing dengan negara luar. Menurutnya di kereta MRT Indonesia sudah punya pengalaman, termasuk KAI juga sudah punya pengalaman di LRT. Oleh karena itu baik LRT maupun kereta cepat harus berhasil dan zero accident. Hal lainnya Menhub juga mendorong peningkatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) pada proyek infrastruktur transportasi. Sementara itu Dekan Fakultas Teknik UGM Prof. Ir. Selo mengungkapkan pihaknya sangat mengapresiasi Kementerian Perhubungan yang telah melibatkan perguruan tinggi di Indonesia dalam proyek pembangunan infrastruktur transportasi. Menurut Selo hal ini menjadi kesempatan bagi perguruan tinggi untuk berkontribusi pada pembangunan infrastruktur transportasi khususnya teknologi sektor perkeretaapian. “Terima kasih kesempatan yang diberikan Kementerian Perhubungan untuk masuk ke dunia perkeretaapian. Kami selama ini mungkin kurang area bermain, kurang masuk kesana, tentu hal ini menjadi suatu kesempatan yang luar biasa agar kami dapat berkontribusi membangun kemandirian teknologi,” ungkap Selo. Selanjutnya, pihaknya berharap dengan keterlibatan ini maka akan menjadi kesempatan bagi Indonesia ke depan untuk tidak lagi bergantung dengan teknologi luar negeri. “Ini suatu kesempatan bagi kita untuk sedikit demi sedikit menguasai meskipun baru mengintegrasikan, menjadi kesempatan bagi kita untuk menguasai paling tidak kita tidak tergantung pada vendor tertentu sehingga kita punya kewenangan keleluasaan untuk memilih, ini adalah suatu kemandirian keputusan,” ujar Selo. Turut hadir pada kegiatan tersebut Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Zulmafendi, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Mohamad Risal Wasal, perwakilan dari PT KAI, PT LEN, PT INKA, PT Adhi Karya, dan sejumlah pejabat terkait. (Sumber: Kemenhub RI)

BANDA ACEH – Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh berkomitmen dan berkontribusi meningkatkan derajat kesehatan dan optimalisasi pelayanan publik. Khususnya bagi masyarakat pengguna jasa transportasi di Aceh. Upaya ini sebagai bentuk penerapan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini seperti disampaikan Kadishub Aceh T. Faisal dalam sambutannya yang diwakili Kepala Bidang Pengembang Sistem dan Multimoda (PSM) Diana Devi saat membuka Sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Prasarana Perhubungan, di Hotel Grand Arabia, Banda Aceh, Senin, 30 Mei 2022. Dilanjutkannya, saat ini keberhasilan pemerintah sebagai penyedia penyelenggara layanan publik tidak hanya dilihat dari terlaksananya kegiatan operasional suatu pelayanan, namun secara terukur dinilai berdasarkan kualitas pelayanan dan tingkat kepuasan pengguna layanan. Tentunya akan berimplikasi pada reward and punishment yang akan diterima oleh unit penyelenggara layanan. Paradigma pelayanan di sektor transportasi perlu terus bertransformasi. Seperti pada aspek kemudahan akses dan informasi, kenyamanan dan kesetaraan pelayanan, serta isu-isu kesehatan dan perlindungan lingkungan. Hal ini sejalan dengan visi Pemerintah Aceh, yaitu Aceh Green. “Kami menitipkan harapan agar kita semua mampu menjadi pelopor dan teladan dalam penerapan peraturan perundangan ini. Khususnya peran kita dalam mengawasi dan mengendalikan sarana, prasarana, dan fasilitas pelayanan transportasi di Aceh,” sebut Devi. Di akhir sambutannya, kegiatan ini diharapkan pula dapat menumbuhkan sinergitas dan harmonisasi dalam mewujudkan pelayanan jasa transportasi yang aman, selamat dan berkelanjutan. Sosialisasi hari ini menghadirkan narasumber Wakil Ketua Pusat Riset Ilmu Sosial dan Budaya (PRISB) Universitas Syiah Kuala, Rizanna Rosemary, SSos, MSi, MHC, PhD, dan Joni, ST, MT, PhD, Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh. Hadir dalam sosialisasi ini Koordinator Pelabuhan dan Terminal Se-Aceh, General Manajer ASDP Banda Aceh, General Manajer ASDP Aceh Singkil, Perwakilan Harapan Indah, Express Bahari, DAMRI, dan Organda Aceh. Besoknya, peserta akan mengikuti desk pengelolaan lingkungan Pelabuhan Penyeberangan dan Terminal Tipe B se-Aceh. Usai desk, kegiatan dilanjutkan dengan studi lapangan di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue Banda Aceh. (MR)

BANDA ACEH – Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T Faisal, mewakili Gubernur Aceh, meresmikan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) pertama di Aceh pada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Induk Wilayah Aceh, Banda Aceh, 31 Maret 2022. Saat membacakan sambutan Gubernur Aceh, Faisal menyebutkan, keberadaan kendaraan listrik maupun fasilitas SPKLU sejalan dengan program unggulan Pemerintah Aceh yaitu; Aceh Green. Program ini tercantum dalam Visi Misi Aceh hebat, yang menjadi kebijakan Pemerintah Aceh periode 2017-2022. Aceh Green, sebut Faisal, merupakan program pembangunan Aceh yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, serta sensitif terhadap risiko bencana alam. Faisal juga mengapresiasi manajemen PLN Wilayah Aceh karena telah memfasilitasi hadirnya SPKLU pertama di Aceh. “Semoga dengan tersedianya SPKLU ini dapat men-trigger masyarakat untuk mulai beralih dari fossil fuel ke tenaga listrik,” ujarnya. Pada kesempatan yang sama, General Manager PLN Wilayah Aceh, Parulian Novriandi menyebutkan, kehadiran SPKLU akan mampu mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak atau energi fosil yang makin hari kian terbatas kesediaannya. “Kita berharap dengan adanya SPKLU akan mendorong pemakaian kendaraan listrik, sehingga sangat baik untuk perbaikan lingkungan kita dari polusi udara,” tutur Parulian. Oleh karena itu, tambah Parulian, infrastruktur untuk mendukung penggunaan kendaraan listrik sangat penting. Saat ini telah tersedia 267 unit SPKLU di 195 lokasi di seluruh Indonesia. “Kita berupaya ke depan terus bertambah,” sebutnya. Di hadapan awak media, Parulian juga menyatakan pihaknya siap mendukung program “Aceh Green”, seperti pemanfaatan kendaraan listrik yang ramah lingkungan. (AM)

Oleh Diana Devi, S.T., M.T.* Dalam menjalankan tata kelola pemerintahan diperlukan sebuah peta perjalanan yang direncanakan agar setiap kebijakan yang diambil lebih terarah dan berdampak bagi pemerintah dan masyarakat. Tata kelola Pemerintah Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Salah satu tujuan dari otonomi daerah adalah memanfaatkan segala aspek potensi yang ada guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 363 disebutkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerja sama yang dimaksud dalam pasal tersebut meliputi kerja sama dengan daerah lain, pihak ketiga dan lembaga pemerintah di luar negeri. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah menyebutkan bahwa Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga meliputi kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik, kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah, kerja sama investasi dan kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 1990an, Henry Etzkowitz dan Loet Leydesdorff pertama kali mengungkapkan teori tentang kolaborasi pemerintah, universitas dan industri yang mereka sebut sebagai triple helix pada publikasi mereka yang berjudul “The Triple Helix, University-Industry-Government Relations: A Laboratory Knowledge – Basic Economic Development”. Triple Helix disebutkan sebagai sebuah konsep kolaborasi kerjasama sinergitas Pemerintah, Universitas dan Industri yang bersinergi dimana Pemerintah sebagai pembuat kebijakan, Universitas sebagai pusat pengembangan penelitian, dan industri sebagai penyedia kebutuhan layanan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Konsep Triple Helix inilah yang dituangkan oleh Pemerintah Aceh dengan Universitas Syiah Kuala (USK) dalam Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Pendidikan, Penelitian, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Pengembangan Sumber Daya Manusia pada tanggal 29 Maret 2019. Hal ini kemudian ditindaklanjuti Dinas Perhubungan Aceh dan Fakultas Teknik USK dengan menandatangani Nota Persetujuan Kerjasama pada tanggal 29 Maret 2019 sebagai bentuk komitmen dalam melaksanakan kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan; penelitian dan inovasi dan pengabdian kepada masyarakat. Kerjasama yang telah dilaksanakan dengan Fakultas Teknik USK antara lain adalah penyediaan tenaga ahli dalam melaksanakan kajian dan sebagai pendamping teknis kegiatan pada Dinas Perhubungan Aceh, serta dalam pembuatan aplikasi SAPA (Siaga Pantau Aceh) Mudik pada tahun 2020 sebagai langkah dari penanganan Pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 Dinas Perhubungan Aceh juga bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis USK dalam melakukan Kajian Potensi Kerjasama pada Infrastruktur Perhubungan yang berfokus pada dua lokasi yaitu terminal Tipe B Sigli dan Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue. Kajian ini bertujuan untuk memetakan potensi kerjasama serta pendapatan pada kedua infrastruktur perhubungan tersebut.  Dalam pelaksanaannya, Tenaga Ahli menentukan metode penelitian, melakukan survey lapangan serta menganalisa data yang diperoleh sehingga dapat memberi gambaran terkait pemanfaatan fasilitas dan juga potensi pendapatan dan Kerjasama yang ada di terminal dan Pelabuhan, agar kedua infrastruktur tesebut tidak hanya berfungsi sebagai simpul transportasi tetapi juga sebagai pusat perekonomian masyarakat. Dari hasil kajian tersebut beberapa jenis industri yang dapat dikembangkan di terminal maupun pelabuhan adalah penyediaan sarana pergudangan, perhotelan, bengkel mobil, perawatan kapal dan sentral UMKM. Sesuai dengan hasil kajian di atas, konsep Triple Helix pada terminal maupun pelabuhan diterapkan dengan langkah yaitu: akademisi (Universitas) menganalisis potensi pemanfaatan fasilitas yang ada, selanjutnya pemerintah menerbitkan regulasi terkait pemanfaatan fasilitas terminal dan pelabuhan, serta peran industri sebagai penyedia jasa yang memanfaatkan fasilitas terminal dan pelabuhan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Penerapan konsep triple helix yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Aceh sangat penting dalam melakukan inovasi, pengembangan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia serta dalam pengambilan kebijakan yang keseluruhannya akan memberikan dampak positif pada pelayanan masyarakat khususnya pada bidang transportasi.   *Kepala Bidang Pengembangan Sistem dan Multimoda (PSM) Dinas Perhubungan Aceh

Jakarta – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengungkap sejumlah strategi pembangunan sektor transportasi yang akan dilakukan pada tahun 2022. Strategi tersebut diharapkan dapat mendorong percepatan pemulihan sektor transportasi akibat pandemi Covid-19, dan turut mendorong pemulihan ekonomi Indonesia. “Sudah banyak upaya dan capaian yang kami lakukan di sektor transportasi, termasuk saat pandemi, seperti pembangunan sejumlah bandara, pelabuhan, terminal, stasiun, juga sarana transportasi seperti MRT, LRT, dan kereta bendara. Namun kami tidak lantas berpuas diri dan akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan jasa transportasi kepada masyarakat,” demikian disampaikan Menhub saat membuka Rapat Kerja Sektor Transportasi Nasional Tahun 2022 bertema “Sinergi Dan Kolaborasi Bersama Mewujudkan Transformasi Struktural Sektor Transportasi Menuju Konektivitas Nasional Yang Handal, Profesional Dan Berkelanjutan”, yang digelar secara daring, pada Rabu (23/2). Menhub menyebut diperlukan kebijakan dan strategi yang tepat untuk mengatasi tantangan yang ada di sektor transportasi, seperti: keterbatasan fiskal APBN, meningkatnya kebutuhan pendanaan infrastruktur transportasi, belum optimalnya pelayanan transportasi yang terintegrasi, kurangnya tingkat kesadaran akan keselamatan transportasi, hingga pengembangan transportasai berkelanjutan yang ramah lingkungan guna menghadapi isu pemanasan global dan perubahan iklim. Sejumlah strategi yang akan dilakukan yaitu: mengoptimalkan penerapan pendanaan kreatif non APBN melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam rangka pemenuhan kebutuhan infrastruktur transportasi, mengoptimalkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Badan Layanan Umum (BLU) sebagai salah satu sumber pendanaan alternatif untuk percepatan pembangunan infrastruktur, mendorong keterlibatan peran swasta dalam percepatan pertumbuhan ekonomi nasional, dan melakukan transformasi struktural dan digitalisasi dalam upaya meningkatkan layanan transportasi. “Upaya tersebut tentu tidak bisa dilakukan tanpa kerja sama yang baik. Antara pemerintah pusat dengan daerah, perguruan tinggi, pelaku usaha swasta, media, dan masyarakat. Kolaborasi pentahelix ini harus dilaksanakan dengan baik,” ujar Menhub. Menhub menegaskan kepada jajarannya di Kemenhub untuk terus mengawal visi dan misi Presiden RI Joko Widodo bahwa dalam melakukan suatu pembangunan infrastruktur transportasi dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. “Lakukan pengerjaan proyek tidak sekedar memenuhi keinginan kita. Harus didukung dengan studi yang baik, tepat waktu, dan juga bermanfaat bagi masyarakat,” ucapnya. Menhub meminta jajarannya untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam rangka meningkatkan minat pelaku usaha sektor swasta berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi. Kemudian, Menhub juga meminta jajarannya untuk melakukan transformasi struktural dalam rangka menciptakan birokrasi yang berorientasi melayani masyarakat. Tidak ketinggalan, Menhub juga meminta jajarannya untuk terus meningkatkan aspek keselamatan dan keamanan transportasi, serta terus berupaya mengembangkan transportasi berkelanjutan yang ramah lingkungan. “Ini harus dilakukan agar daya saing negara kita semakin meningkat dan juga menumbuhkan rasa kebanggaan anak dan cucu kita generasi penerus dan seluruh masyarakat Indonesia,” tuturnya. Dalam pelaksanaan program kerja tahun 2022, Kemenhub telah menyusun secara rinci Renstra Kementerian Perhubungan 2020-2024 yang merujuk pada Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RPJMN). Adapun 3 (tiga) Key Performance Indikator (KPI) utama dalam pelaksanaan tugas Kemenhub yaitu: peningkatan konektivitas nasional, peningkatan layanan transportasi dan peningkatan keselamatan transportasi. Kemenhub berkomitmen melaksanakan 5 (lima) Agenda Prioritas yaitu: pengembangan konektivitas dan aksesibilitas dalam mendukung 10 (sepuluh) Destinasi Pariwisata Prioritas; Logistik; Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan (3TP); Ibu Kota Negara (IKN); serta pemenuhan kebutuhan SDM Transportasi yang link and match dengan industri. Data BPS menunjukan pada triwulan III-2020 sektor transportasi dan pergudangan terkontraksi sebesar -16,7 persen (y-on-y), Namun begitu, upaya perbaikan yang telah kita lakukan pada triwulan IV-2021, sektor transportasi dan pergudangan telah tumbuh signifikan mencapai 7,93 persen (y-on-y). Berdasarkan asumsi Ekonomi Makro yang disusun Bappenas, pertumbuhan ekonomi Indonesia diharapkan tumbuh mencapai 5,2 – 5,5% pada tahun 2022 dan 5,3 – 5,9% pada tahun 2023. Kegiatan Rapat kerja yang diselenggarakan Kemenhub pada hari ini juga sekaligus menandai dimulainya rangkaian kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perhubungan Tahun 2023. Arah kebijakan Kemenhub pada tahun 2023 merujuk pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 yang bertema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Sejumlah upaya yang dilakukan yaitu: mendorong pemulihan ekonomi nasional melalui percepatan pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas SDM, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, serta pembangunan Ibu Kota Negara. Pada kegiatan raker ini juga diumumkan pemenang penghargaan terhadap Satuan Kerja Terbaik di Lingkungan Kementerian Perhubungan atas Kinerja di Bidang Keuangan Tahun 2021. Untuk UPT terbaik dengan kategori Pagu di atas Rp 100 miliar diraih oleh: Juara Pertama Unit Penyelenggara Bandar Udara Rokot dengan total skor sebesar 97,32; Juara Kedua Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Jawa Barat dengan total skor sebesar 97,06; dan Juara Ketiga Politeknik Pelayaran Surabaya dengan total skor sebesar 95,64. Sedangkan untuk UPT terbaik dengan kategori Pagu Rp 100 Miliar diraih oleh: Juara Pertama Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara dengan total skor sebesar 98,28; Juara Kedua Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XX Sulawesi Tengah dengan total skor sebesar 94,77; Juara Ketiga Unit Penyelenggara Pelabuhan Saumlaki dengan total skor sebesar 91,75. Sementara, untuk penghargaan kepada UPT kategori Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik Tahun 2021 diraih oleh: pemenangnya Juara Pertama Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara; Juara Kedua Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api; Juara Ketiga Direktorat Prasarana Perkeretaapian. Turut hadir sebagai pembicara dalam raker, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Setya Budi Arijanta, perwakilan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, perwakilan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh jajaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan, para Kepala Dinas Perhubungan di seluruh Indonesia, Operator dan stakeholder sektor transportasi. []| Sumber: Kemenhub RI

Jakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendorong Perguruan Tinggi membantu upaya percepatan transisi dari penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan. Hal tersebut disampaikan Menhub dalam Webinar bertema “Kendaraan Listrik Terintegrasi Dengan Energi Terbarukan/ Electrical Vehicle Integrated With Renewable Energy” yang diselenggarakan secara daring oleh Society of Renewable Energy Institut Teknologi Sepuluh Nopember (SRE ITS) dan Anargya, pada Sabtu (12/2). Penggunaan kendaraan listrik secara massal merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka menurunkan emisi karbon di sektor transportasi. Upaya ini dinilai signifikan membantu mengatasi masalah perubahan iklim dan pemanasan global. “Bicara tentang penanganan perubahan iklim, penurunan emisi (dekarbonisasi) sektor transportasi merupakan salah satu hal yang paling signifikan yang harus dilakukan,” kata Menhub. Menhub mengatakan, pemerintah terus berkomitmen melakukan penanganan perubahan iklim dan penurunan emisi pada sektor transportasi di Indonesia. Salah satunya yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) untuk Transportasi Jalan. “Kami di Kemenhub menindaklanjutinya dengan mendorong percepatan penggunaan kendaraan listrik secara massal di Indonesia melalui berbagai kebijakan turunannya,” jelas Menhub. Lebih lanjut Menhub mengungkapkan, sejumlah upaya telah dilakukan Kemenhub dalam mendorong percepatan penggunaan kendaraan listrik, diantaranya yaitu: menyusun Peta Jalan Transformasi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) sebagai Kendaraan Operasional Pemerintahan dan Transportasi Umum untuk selanjutnya dapat dijadikan kebijakan (misalnya: Instruksi Presiden) tentang Penggunaan KBLBB di Instansi Pemerintah. Upaya lainnya yaitu, memberikan insentif penurunan tarif uji tipe untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Serta, pada 17 Januari 2021 lalu telah dilaksanakan perjalanan (touring) dari Jakarta menuju Jambi dengan menggunakan kendaraan listrik sebagai side event Gerakan Bangga Buatan Indonesia Tahun 2022. “Pada event G20 di Bali juga akan kami hadirkan kendaraan listrik. Serta diupayakan akan menghadirkan bus listrik buatan dalam negeri,” ucap Menhub. Ke depan, Menhub menjelaskan, semakin banyaknya pengguna kendaraan listrik juga dapat diikuti dengan pembangunan pembangkit listrik yang lebih bersih, sehingga tidak mengalihkan masalah emisi dari sektor transportasi ke pembangkit listrik. Menhub mengapresiasi hasil karya dari civitas akademika ITS, yang telah mampu membuat sejumlah karya kendaraan listrik seperti motor “Gesits” dan juga mobil balap Formula Listrik yang sudah dilombakan di negara Jepang. Pada kesempatan yang sama, Menparekraf Sandiaga Uno menyampaikan bahwa sektor pariwisata turut mendukung implementasi percepatan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia. Salah satunya yaitu dengan mendorong penggunaan kendaraan listrik di 5 (lima) destinasi wisata superprioritas, yakni di Danau Toba, Borobudur, Likupang, Labuan Bajo dan Mandalika. “Kendaraan listrik adalah suatu keniscayaan. Kita akan terus mendorong digunakannya kendaraan listrik menjadi sarana mobilitas utama masyarakat,” ujarnya. Rektor ITS Prof. Dr. Ir. Mochamad Ashari M.Eng menuturkan, pihaknya terus memotivasi dan memberikan wawasan kepada para mahasiswa/i generasi muda, tentang pentingnya upaya menurunkan emisi gas ruang kaca bagi lingkungan hidup, guna mengatasi masalah perubahan iklim dan pemanasan global. “Sesuai Paris agreement, dunia berkomitmen untuk mengurangi emisi hingga 29 persen di tahun 2030. ITS turut mendukung komitmen ini dengan melakukan berbagai kegiatan untuk melakukan penelitian dan pengembangan terkait kendaraan listrik serta pemanfaatan energi baru dan terbarukan yang ramah lingkungan,” ucapnya. Webinar ini merupakan inisiatif yang dilakukan civitas akademika ITS yaitu SRE ITS dan Anargya. SRE ITS merupakan organisasi mahasiswa yang memiliki perhatian terhadap energi baru terbarukan. Sementara, Anargya adalah sebuah kelompok mahasiswa dari ITS yang memiliki fokus membangun dan mengembangkan mobil listrik inovatif dalam hal teknologi dan mobil balap masa depan. Turut menjadi narasumber dalam webinar tersebut ialah CEO Batex Mandiri Rina Wiji Astuti, Strategic & Technical Advisor PT. Pertamina Power Indonesia Adriel Simorangkir, dan Founder Questmotors (Ex. Tesla Engineer). Sumber : Kemenhub RI

Program kerja yang disusun harus mengarah dan mendukung pemenuhan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA). Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taqwallah saat hadir mendengarkan pemaparan Buku Kerja pejabat struktural dan fungsional Dinas Perhubungan Aceh, Jumat, 4 Februari 2022. Taqwallah mengingatkan, setiap pejabat Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) perlu kiranya menaruh komitmen yang tinggi terhadap apa yang telah ditulis di dalam buku kerja. Di samping itu, ia juga meminta pejabat di lingkungan Dishub Aceh untuk terus meningkatkan etos kerja. Buku kerja pejabat di lingkungan Pemerintah Aceh merupakan salah satu indikator kinerja yang di antaranya berisi target-target yang direncanakan, dan harus dicapai pada tahun 2022. “Buku kerja ini harus dibayangkan prosesnya. Apa yang ada dalam pikiran kita, kita sistematiskan, itulah buku kerja,” sebut Taqwallah. Plt Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T Faisal, saat membuka acara menyebutkan, pemantapan buku kerja ini diharapkan mampu meningkatkan realisasi program kegiatan tahun 2022 di Dinas Perhubungan Aceh dibanding tahun sebelumnya. Di samping pemantapan buku kerja, kehadiran Taqwallah juga untuk memantau penerapan program Bersih, Rapi, Estetis, dan Hijau atau BEREH di Dishub Aceh. (AM) Baca Juga Menakar Capaian Pembangunan Transportasi Aceh Baca Juga Kerja Keras Membangun Kepercayaan

Pembangunan Aceh berlangsung sangat dinamis sejak awal k e m e r d e k a a n Indonesia. Nuansa dan paradigma pembangunan diwarnai oleh suasana konflik tanpa jeda yang berkepanjangan dan silih berganti. Kondisi ini menyebabkan struktur pembangunan di Aceh tidak memiliki pondasi yang kokoh dan cenderung menimbulkan kerawanan ekonomi dan sosial. Di sektor transportasi misalnya, program-program peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah di Aceh terhambat oleh suasana konflik yang mencekam. Banyak penelitian yang menyimpulkan bahwa konflik Aceh berpengaruh negatif secara keseluruhan terhadap kinerja ekonomi, di mana angka pertumbuhan ekonomi Aceh periode 1990-2005 yaitu -2,5% pertahun dengan laju inflasinya mencapai 17,7% per tahun. Kondisi ini telah memperburuk tingkat kesejahteraan rakyat di mana pelayanan sektor kemiskinan, pendidikan dan kesehatan terus memburuk terutama di wilayah konflik. Pada masa-masa konflik tersebut, cita-cita pembangunan untuk sampai ke pelosok rimba, kawasan terpencil, dan wilayah kepulauan bak angan semata. Namun, qadarullah musibah besar pada akhir tahun 2004 berupa gempa bumi dan tsunami yang meluluhlantakkan Aceh secara fisik, psikologis, dan kelembagaan ternyata telah menghadirkan hikmah yang besar berupa perdamaian yang dihitam-putihkan dalam sebuah Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka yang kemudian dikenal sebagai MoU Helsinki. Saat ini, kesepakatan damai telah menjadi semangat dan inspirasi dalam membangun Aceh. Bahkan secara eksplisit dicantumkan pada poin pertama dalam diktum pertimbangan Qanun Aceh tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) pada periode 2012-2017 dan 2017- 2022. Sektor perhubungan merupakan salah satu fokus layanan urusan wajib non-dasar yang diamanatkan sebagai satu misi RPJMA periode 2017-2022, yaitu pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi dan lingkungan yang berkelanjutan. Isu strategis pengembangan infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah (Aceh Seumeugot) diharapkan dapat menurunkan kesenjangan antar wilayah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Aceh sesuai dengan RTRW Aceh, yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Aceh. Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh mengambil peran dalam pencapaian misi ke-10 tersebut sebagai salah satu perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap sektor transportasi Aceh, sehingga Visi Gubernur Aceh Terpilih yaitu “Terwujudnya Aceh yang Damai dan Sejahtera Melalui Pemerintahan yang Bersih, Adil dan Melayani” dapat terwujud. Dishub Aceh juga merupakan salah satu perangkat daerah terkait pada misi ke-1 “reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih, dan melayani”, serta misi ke-8 “membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi, industri dan industri kreatif yang kompetitif” khususnya mendukung Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Aceh. Dishub Aceh berupaya meningkatkan konektivitas antarwilayah melalui strategi peningkatan dan pengembangan subsektor perhubungan darat, laut, dan udara. https://www.youtube.com/watch?v=zbOxuaOG1lM&t=31s KMP. Aceh Hebat 1, KMP. Aceh Hebat 2, KMP. Aceh Hebat 3, Angkutan Massal Trans Koetaraja, peningkatan layanan pelabuhan penyeberangan dan terminal tipe B, penataan sistem dan standar pelayanan, serta keterbukaan informasi, merupakan puzzle-puzzle kecil dari cita-cita besar pelayanan transportasi yang berkeadilan untuk memajukan wilayah Aceh secara berimbang. “Tak Ada yang Tak Mungkin” dan “Tak Ada yang Sempurna” adalah dua kalimat yang sering dihadapkan ketika berbicara tentang suatu harapan dan capaian. Pemahaman pemangku kepentingan dan kebijakan terhadap arti pentingnya peran transportasi akan melahirkan dukungan dalam bentuk regulasi, anggaran dan sumber daya manusia, hingga pada akhirnya semua sasaran menjadi logis dan mungkin untuk diimplementasikan. Namun sebaik apapun sebuah rencana, upaya dan kesungguhan pelaksanaannya, tetap saja tidak akan sampai pada hasil yang sempurna. Semua capaian maksimal kita hanyalah pada titik optimal, itupun sebuah titik yang masih akan diperdebatkan berdasarkan perspektif dan kepentingan masing-masing. Lalu bagaimana sikap kita? Menurut kami, suatu capaian yang diraih dengan kesungguhan dan segala keterbatasan harus diapresiasi sebagai sebuah kebanggaan agar setiap orang mendapat reward atas peran dan pengabdiannya. Dan atas keterbatasan dan kegagalan pencapaian titik optimum yang dicita-citakan, maka permohonan maaf adalah upaya terakhir untuk meminta pemakluman atas berbagai kondisi yang perlu dipahami. Wallahuálam (Diana Devi) Download Tabloid Aceh TRANSit Edisi 8 Selengkapnya cek di: https://dishub.acehprov.go.id/publikasi-data/aceh-transit/tabloid-transit/

Dinas Perhubungan Aceh selenggarakan workshop Pembekalan Pengelola Anggaran bagi seluruh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), calon Pembantu Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara, Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), Pabung Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), dan Tim Pendamping Teknis Pengadaan Barang dan Jasa (TPTPBJ) Dishub Aceh, Senin, 10 Januari 2022. Workshop ini merupakan bagian dari komitmen Dishub Aceh untuk terus memperbaiki tata kelola barang dan jasa yang lebih baik serta dapat menjamin terjadinya interaksi ekonomi dan sosial antara para pihak terkait (stakeholders) secara adil, transparan, profesional, dan akuntabel. Hasil akhirnya, diharapkan penggunaan keuangan negara yang dibelanjakan melalui proses Pengadaan Barang/Jasa lebih efisiensi dan efektif. Dengan demikian diperoleh barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, serta dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah dan pelayanan masyarakat. Kadishub Aceh, Junaidi, saat membuka acara menyampaikan, pembekalan seperti ini penting dilakukan sebagai refreshment bagi para pengelola PBJ mengingat dinamika kegiatan pelaksanaan sangat tinggi. Munculnya regulasi-regulasi baru maupun revisi terhadap aturan yang sudah ada, sebut Junaidi, perlu dipahami dan didalami kembali oleh seluruh peserta workshop agar mengurangi perbedaan persepsi dan kesalahan-kesalahan yang dapat menghambat kegiatan yang dilaksanakan. “Kesalahan-kesalahan dalam pengelolan anggaran, jangan sampai terjadi lagi, karena nantinya akan berdampak pada capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan pembangunan menjadi terhambat,” ungkap Junaidi. Melalui workshop ini, tambah Junaidi, pada tahun 2022 Dishub Aceh lebih siap untuk melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, dan hasil akhir yang tepat waktu, tepat mutu, dan tepat biaya. “Sehingga hasil pembangunan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat,” ujarnya. Workshop ini menghadirkan 2 pemateri yang sangat kompeten di bidang pengadaan barang/jasa dan pengelolaan keuangan. Di antaranya, Jimmi Zikria, Kasubbag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa, Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Besar, juga sebagai ahli kontrak dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yang menyampaikan materi tentang manajemen kontrak. . Pemateri selanjutnya, Hamam, Inspektur Pembantu IV Inspektorat Aceh, juga sebagai Auditor dan Penyuluh Anti Korupsi, yang menyampaikan materi terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. . Dalam pengelolaan keuangan secara akuntabilitas yang paling utama, yaitu tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab dan taat aturan perundang-undangan. “Melakukan yang benar dan dilakukan dengan benar,” tutup Hamam. (AM)

Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Junaidi melakukan kunjungan kerja ke Stasiun Kereta Api Kuta Blang Bireuen, Jumat, 7 Januari 2022. Junaidi disambut langsung oleh Abdul Kamal, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kereta Api Aceh Wilayah I. Pada kunjungan ini, Kadishub Aceh ingin meninjau persiapan stasiun yang akan diresmikan dalam beberapa waktu ke depan. Selain stasiun ini, ada juga Stasiun Geurugok yang sudah dilakukan peresmiannya terlebih dahulu. Abdul Kamal, yang akrab disapa Kamal, menyampaikan, sebelum diresmikan dan beroperasi, akan dilakukan pengujian terhadap prasarana maupun sarana perkeretaapian. “Insyaallah, rencananya tanggal 15 Januari akan turun tim penguji dari Balai Pengujian Perkeretaapian,” ungkapnya. Lintasan Kuta Blang – Geurugok sudah dilakukan pengujian jalur, dan saat ini sedang menunggu hasil dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan. Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara merencanakan jalur kereta api Kuta Blang – Krueng Mane, dengan jarak 10.1 Km, dapat beroperasi pada tahun ini. Dengan penambahan pengoperasian ini, total keseluruhan panjang jalan rel yang beroperasi mencapai 21,45 Km. Selain Stasiun Kuta Blang, sebut Kamal, pihaknya saat ini sedang fokus menyelesaikan pembangunan Stasiun Kereta Api Paloh Lhokseumawe, yang memiliki jarak 8 Km dari Stasiun Krueng Geukuh. Stasiun Paloh ditargetkan dapat beroperasi pada tahun 2023, sehingga Kereta Api Cut Meutia dapat melayani angkutan kereta api perintis lintasan Paloh hingga Kuta Blang Bireuen dengan jarak 29.36 Km. (AM)