Category: Informasi

Salah satu yang menjadi agenda nawacita dari Presiden Joko Widodo, yaitu pembangunan Indonesia dilakukan dari pinggiran dengan menguatkan sisi sosial, ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah tertinggal baik yang ada di kepulauan terluar dan daratan. Daerah tertinggal, kawasan perbatasan negara dan pulau-pulau kecil terluar pada dasarnya memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, namun masih banyak penduduknya yang belum menikmati manfaat pembangunan akibat keterisolasian dan terbatasnya akses terhadap layanan publik dan peluang ekonomi. Sesuai mandat Peraturan Presiden RI No.28 Tahun 2008 mengenai Kebijakan Industri Nasional, LAPAN bersama dengan PTDI, mengembangkan pesawat N219 yang merupakan pesawat turboprop berkapasitas 19 penumpang yang ditujukan untuk melayani penerbangan jarak pendek, khususnya pada wilayah- wilayah perintis. Setelah melalui proses pengembangan sejak tahun 2014, pesawat N219 telah berhasil mendapatkan Type Certificate dari DGCA pada Desember 2020. Kendala yang dihadapi dalam pembangunan daerah perbatasan, kepulauan terluar dan daerah tertinggal adalah rendahnya akses ke pelayanan dasar, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, terbatasnya akses ke lembaga keuangan, pasar dan aktivitas ekonomi, rendahnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah ke pusat-pusat pertumbuhan. Hal ini dibahas dalam webinar N219 oleh PT. Dirgantara Indonesia yang dilakukan secara daring, Selasa, 07 September 2021. Percepatan pembangunan daerah terdepan, terpencil dan tertinggal (3T) melalui angkutan udara perintis seperti daerah Puncak Papua yang mengharuskan intervensi pemerintah daerah untuk mengambil langkah sigap, “Pemda mengambil Langkah dengan pengadaan Pesawat jenis Caribou DHC 4A dan Grand Caravan yang dioperasikan melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan manfaat yang dirasakan masyarakat begitu besar, salah satunya harga pokok turun rata-rata mencapai 35 persen sampai 40 persen. Layanan mobilitas masyarakat juga terlayani seperti evakuasi pasien rujukan, aktivitas sosial, budaya, agama dan lainnya dengan ongkos yang jauh lebih murah. Mulai Tahun 2019, operasional pesawat ini menjadi sumber sendapatan asli daerah (PAD),” papar Willem Wandik. Pesawat ini memiliki ukurannya yang ringkas, tidak membutuhkan landasan panjang, sungguh sesuai dengan sarana yang tersedia di bandara-bandara perintis kami, di sebagian besar daerah yang sulit dijangkau, sehingga dapat mendukung para pelaku ekonomi yang membutuhkan layanan angkutan cepat dan dapat diandalkan yang pada kaitannya akan mampu mendorong sektor perkonomian untuk bertumbuh di wilayah 3T. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah menyampaikan optimismenya terhadap pembangunan N219 dalam menjawab permasalahan mobilitas dan pemenuhan transportasi masyarakat hingga ke wilayah terpencil dan terisolir, “kami juga optimis bahwa kebutuhan pelayanan angkutan darurat medis, seperti evakuasi pasien serta distribusi obat-obatan ke daerah ke pedalaman akan dapat lebih mudah dipenuhi. Masyarakat juga akan memiliki pilihan akses pada sarana perhubungan, dan angkutan logistik yang layak hingga ke wilayah terpencil dan terisolir,” Ucap Nova. (MS)

Indonesia merupakan Negara Kepulauan (Archipelagic State) terbesar di dunia, memiliki 17.508 pulau besar dan kecil, luas wilayah darat 1,937 juta km persegi, luas laut 5,8 juta km persegi dengan garis pantai terpanjang didunia. Dari ribuan pulau terbesar diseluruh wilayah nusantara, terdapat pulau-pulau terdepan yang berpenghuni maupun tidak. Selain itu, Indonesia memiliki pulau-pulau kecil terluar dengan total jumlah 111 pulau dengan kategori 42 pulau berpenduduk dan 64 pulau tidak berpenduduk. Pada 53 pulau terdapat kawasan hutan, 25 diantaranya pada keseluruhan pulau. Sebagai salah satu langkah peningkatan konektivitas antar wilayah di Indonesia sangat terbatas, Pemerintah harus terus berupaya meningkatkan perekonomian antar wilayah salah satunya dengan membangun konektivitas transportasi udara. Konektivitas transportasi udara di wilayah 3T di dukung oleh Angkutan Udara Perintis, berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal perhubungan udara nomor 143 tahun 2016 dijelaskan bahwa Angkutan Udara Perintis adalah kegiatan angkutan udara niaga dalam negeri yang melayani jaringan rute penerbangan untuk menghubungkan daerah terpencil dan tertinggal atau daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain dan secara komersial belum menguntungkan. Angkutan udara menjadi suatu alternatif yang menjanjikan, selain dapat menjangkau tempat-tempat yang belum atau sulit terkoneksi dengan moda transportasi lainnya juga dapat memangkas waktu tempuh. Angkutan udara dapatdiandalkan untuk berbagai macam kebutuhan, tidak hanya untuk angkutan penumpang dan logistik namun juga untuk medical evacuation (ambulans udara) maupun mitigasi bencana. Dalam webinar N219 yang dilakukan secara daring, Selasa, 07 September 2021 oleh PT. Dirgantara Indonesia, Bupati Puncak, Papua membagikan pengalamannya pengoperasion pesawat setara N219 sebagai penunjang konektivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kawasan puncak yang berada pada ketinggian 2.600 – 4.000 meter di atas permukaan laut yang berada ditengah Kawasan pegunungan hanya dapat diakses dengan angkutan udara (pesawat), menjadi kendala terbesar dengan tingkat mobilitas penumpang maupun barang serta pembangunan yang semakin meningkat menyebabkan biaya yang dikeluarkan semakin besar setiap tahunnya. Di samping itu, pemerintah daerah (pemda) tidak dapat mengintervensi penetapan ongkos pesawat sehingga harga kebutuhan pokok kian membengkak di wilayah ini. Usaha menciptakan Pesawat N219 yang berdaya saing di penerbangan internasional khususnya terkait komitmen INACA dalam mengoptimalkan peran penting dalam menciptakan iklim persaingan bisnis penerbangan yang sehat, demi keberlanjutan industri penerbangan nasional. Ketua umum Indonesia National Air Carriers Association (INACA), Denon B. Prawiraatmadja mengatakan, seperti pengalaman yang disampaikan oleh Bupati Puncak, khususnya wilayah timur masih perlu dilakukan kajian lanjutan untuk mengefesiensikan kapasitas pesawat yang akan dioperasikan nantinya, kita tahu bahwa wilayah timur sangat didominasikan oleh gunung tinggi di atas 2.000 meter. “Sejauh ini N219, karya Indonesia dapat menjadi value untuk diakui pada penerbangan internasional. Kedepannya juga diharapkan N219 menjadi major player di Indonesia, sehingga kebutuhan pergerakan orang barang terpenuhi, sekaligus menekan biaya yang dikeluarkan. Ini merupakan prospek yang sangat bagus,” kata Denon B. Prawiraatmadja. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah menyampaikan optimismenya terhadap pembangunan N219 dalam menjawab permasalahan mobilitas dan pemenuhan transportasi masyarakat, “kami juga optimis bahwa kebutuhan pelayanan angkutan darurat medis, seperti evakuasi pasien serta distribusi obat-obatan ke daerah ke pedalaman akan dapat lebih mudah dipenuhi. Masyarakat juga akan memiliki pilihan akses pada sarana perhubungan, dan angkutan logistik yang layak,” Ucap Nova. (MS)

Pesawat N219 merupakan hasil karya anak bangsa yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 44,69 persen. Pesawat N219 diharapkan dapat digunakan di Indonesia untuk mendukung misi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam pelayanan terhadap masyarakat dengan kemampuannya untuk dioperasikan sebagai pesawat angkut penumpang, logistik maupun medical evacuation dan flying doctor. Hampir seluruh Provinsi di Indonesia memiliki daerah dengan rute penerbangan perintis, oleh karena itu, Pesawat N219 dapat dioperasikan dan diciptakan berdasarkan karakteristik wilayah Indonesia. “Pesawat N219 yang dibangun di PT. Dirgantara Indonesia, yang merupakan karya anak bangsa dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang cukup tinggi. Spesifikasi pesawat direkayasa oleh engineer dalam negeri mengikuti karakteristik wilayah Indonesia yang dominan wilayah pesisir dan pegunungan. Pesawat ini didesain sedemikian rupa agar dapat landing dengan runway yang relatif pendek serta menjadi andalan transportasi bagi negeri ini,” Ujar Elfien Guntoro. Dengan adanya pemanfaatan pesawat N219 dalam meningkatkan konektivitas daerah untuk mobilitas penumpang maupun logistik. Sejalan dengan itu, diharapkan terjadinya peningkatkan pembangunan daerah, terutama wilayah perintis di Indonesia. Hal tersebut merupakan upaya yang perlu dilakukan demi terwujudnya Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Menjawab pertanyaan seputar pemanfaatan angkutan udara, dalam hal ini Pesawat N219 bagi Pemerintah Daerah melalui peningkatan konektivitas udara untuk penumpang dan logistik di bandar udara perintis, PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI) melaksanakan webinar secara daring, Selasa, 07 September 2021. Webinar ini dibuka oleh Direktur Utama PT. DI, Elfien Guntoro. Turut hadir Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, Plt. Kepala Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa BRIN, Erna Sri Adiningsih, Direktur Niaga, Teknologi dan Pengembangan PT. DI, Gita Amperiawan, Kasubdit Sertifikasi Pesawat Udara (DKPPU), Agustinus Budi Hartono, Direktur Transportasi Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas, Ikhwan Hakim, Bupati Puncak Papua, Willem Wandik, Ketua INACA, Denon B. Prawiraatmadja, Perwakilan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Peneliti Ahli Utama/Pelaksana Teknis Pusat Riset Teknologi Penerbangan, Gunawan Setyo Prabowo, Ketua Tim Peneliti Angkutan Udara ITB, Taufiq Mulyanto, Kadishub Aceh, Junaidi dan Direktur Bisnis Kurir dan Logistik PT. Pos Indonesia (Persero), Siti Choiriana. Dalam sambutannya, Gubernur Aceh menyampaikan kesigapan pemerintah dalam pengiriman logistik dan mobilitas manusia saat itu dapat diupayakan melalui sarana angkutan udara. Sehingga, Pemerintah Aceh telah membuat sebuah Nota Kesepahaman dengan PT Dirgantara Indonesia (PT. DI) untuk mengembangkan potensi angkutan udara Aceh yang tanggap bencana dan keadaan darurat. Sehingga, ketersediaan angkutan udara menjadi penting untuk mengakomodir kebutuhan angkutan udara dalam mengakomodasi kebutuhan mobilitas dan tanggap darurat wilayah pesisir dan terpencil. Dalam pengalaman mengoperasikan pesawat udara sebagai satu-satunya transportasi yang dapat mengakses daerahnya, Bupati Puncak, Papua, Willem Windek juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Puncak berinisiasi pengembangan angkutan udara yang menjangkau daerahnya yang berada di tengah pegunungan yang sangat sulit diakses oleh transportasi darat dengan membangun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bertanggungjawab dalam operasional pesawat. Ia juga menjelaskan, selama ini pun masih banyak kendala dan tantangan yang dialami pada saat pengoperasian pesawat di wilayah Puncak, Papua, diantaranya fasilitas bandara perintis yang masih berupa kerikil sehingga menyebabkan kerusakan pada landing gears dan propellers serta kondisi cuaca yang sering berubah-berubah. Di samping itu juga, fasilitas hangar untuk perawatan juga belum tersedia, sehingga perawatannya dilakukan ke wilayah lainnya yang relatif jauh dan juga persediaan spare part-nya juga bersifat just in time, hanya tersedia sesuai kebutuhan pesanan dan jika butuh sewaktu-waktu harus menunggu pengiriman barang. “Kami sangat mengharapkan PT. DI segera meyelesaikan serangkai uji coba dan produksi N219 secara massal. Karya anak bangsa ini menjadi harapan besar bagi kami yang menggunakan angkutan udara sebagai transportasi utama. Karena lebih cepat, lebih baik,” tuturnya mengakhiri pemaparannya. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Junaidi juga menyampaikan Pemerintah Aceh dan PT. DI akan mendalami secara detail skema kerjasama peningkat sumber daya manusia (SDM) dan pengoperasian pesawat dengan melibat BUMD sebagai manajemen operasional angkutan udara. Sekaligus, pengalaman yang disampaikan oleh Bupati Puncak, Papua dengan keberanian pemda menjadikan pesawat sebagai alat transportasi utama dan satu-satunya ke wilayah tersebut, menjadi patron Pemerintah Aceh dalam mengambil langkah yang akan ditindaklanjuti dalam Momerandum of Understanding (MoU) dengan PT. DI. “Kerjasama ini diharapkan akan membawa manfaat langsung bagi masayarakat Aceh khususnya. Pengembangan N219 yang dilakukan secara simultan oleh PT. DI ini segera mempercepat pemenuhan kebutuhan transportasi yang handal dan segera dinikmati oleh masyarakat Indonesia, Aceh khususnya,” pungkasnya. (MS) Simak Video N219 Dukung Konektivitas di Wilayah Aceh

Antrian kendaraan yang akan menyeberang ke Simeulue di Pelabuhan Penyeberangan Kuala Bubon, Aceh Barat meningkat cukup drastis sejak akhir Agustus hingga pekan pertama bulan September ini. Akibatnya, sejumlah kendaraan harus menunggu giliran karena keterbatasan kapasitas kapal. Meningkatnya jumlah kendaraan di pelabuhan ini disebabkan oleh dua lintasan penyeberangan lainnya di wilayah barat Aceh sedang tidak beroperasi, yaitu lintasan Labuhan Haji – Sinabang dan Calang – Sinabang. Seperti diketahui, layanan angkutan penyeberangan pada lintasan Labuhan Haji – Sinabang berhenti sementara karena KMP Teluk Singkil sedang menjalani perbaikan di Simeulue. Sedangkan pada lintasan Calang, penghentian operasi karena dermaga Pelabuhan Calang sedang dilakukan perbaikan. Dari informasi yang diperoleh Tim Aceh TRANSit dari PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Singkil, layanan angkutan penyeberangan pada lintasan Calang – Sinabang mulai beroperasi kembali pada hari Senin, 6 September 2021. Sementara itu, lintasan Labuhan Haji – Sinabang masih menunggu selesainya perbaikan kapal Teluk Singkil. (AM)

KMP Papuyu akan berhenti sementara melayani penyeberangan ke Pulo Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Kapal yang melayani angkutan penyeberangan perintis pada lintasan Ulee Lheue – Lamteng dan Ulee Lheue – Seurapong/Ulee Paya ini akan berhenti beroperasi selama sebulan, yaitu sejak tanggal 1 hingga 30 September 2021. Dari keterangan yang diperoleh Tim Aceh TRANSit dari PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Banda Aceh, pemberhentian sementara operasional kapal ini karena akan menjalani docking atau perawatan rutin tahun 2021. Kegiatan docking tahunan rutin dilakukan pada setiap kapal agar dapat melayani dengan aman dan selamat, serta meminimalisir berbagai kendala saat beroperasi. (AM)

Kalau di Banda Aceh dulu ada Robur, bus ini adalah “Robur”-nya Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Begitulah kira-kira cara Junaidi mendeskripsikan bus bantuan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan RI pada tahun 2002 ini. Baca Mengenang Robur, Si Pengantar Mahasiswa Junaidi sendiri adalah juru mudi yang telah mengoperasikan bus tersebut belasan tahun lamanya. Ia bercerita, setiap hari sekolah, ia mulai menyetiri bus sejak pukul 7 pagi ke sekolah-sekolah di Abdya. Lalu kembali melakukan hal serupa pada jam pulang sekolah di siang hari. Ongkos untuk menaiki bus khusus pelajar ini pun sangat murah. Pelajar cukup membayar Rp 1.000 untuk semua tujuan yang dilewati oleh bus. Junaidi menyebutkan, bus ini punya jasa yang tak terhingga saat bencana tsunami di Aceh pada 2004 lalu. Sebab, bus ini ikut membantu evakuasi korban tsunami di wilayah Barat Aceh hingga Banda Aceh. Selain membantu proses evakuasi, bus berplat merah ini juga membantu distribusi logistik dari Medan ke wilayah Barat Selatan Aceh pasca tsunami. (AM)

Menjadikan Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue sebagai pelabuhan yang bersih dan nyaman bagi pengunjung akan terasa berat dan butuh proses panjang bila tanpa ada dukungan dari berbagai pihak. Akan tetapi, pembenahan pelabuhan akan menjadi lebih mudah bila seluruh komunitas pelabuhan ikut turun tangan secara bersama-sama dalam menjaga kebersihan pelabuhan. Misalnya adalah kegiatan gotong royong yang dilakukan oleh komunitas abang-abang becak pelabuhan pada hari ini, Selasa, 31 Agustus 2021. Partisipasi abang-abang becak dalam menjaga kebersihan pelabuhan patut diapresiasi sebagai upaya mewujudkan pelabuhan yang nyaman bagi pengguna jasa. Selain abang-abang becak ini, pihak lain yang berada di pelabuban tentu memiliki cara-cara tersendiri sesuai kapasitas yang dimiliki. Termasuk juga, masyarakat sebagai pengguna jasa, diharapkan bisa berpartisipasi dalam menjaga kebersihan pelabuhan. Salah satu caranya adalah membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.

Berbagai upaya pembenahan di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue terus dilakukan oleh Pemerintah Aceh. Percepatan dalam membenahi pelabuhan ini juga dilakukan supaya manfaatnya bisa dirasakan segera oleh masyarakat. Guna memastikan perkembangan terkini di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Sekretaris Daerah Aceh, Taqwallah melakukan sidak ke pelabuhan ini pada Minggu, 29 Agustus 2021. Dalam sidaknya, Sekda Aceh mengingatkan agar pelayanan pelabuhan dapat menerapkan Program BEREH. Di samping meninjau pelabuhan, Sekda Aceh juga melihat kapal Willem Torren yang bersandar di dermaga kapal cepat. Sekda Aceh menginstruksikan agar kapal berbobot 15 GT ini bisa digunakan untuk mengangkut pasien dalam kondisi darurat dari Pulo Aceh. Taqwallah menyarankan agar saat kapal selesai dimodifikasi, terlebih dahulu dilakukan simulasi penanganan pasien. “Penanganan dan tindakan medis di laut tentu berbeda dengan ambulance darat. Oleh karena itu, saat modifikasi selesai, sebaiknya dilakukan simulasi. Yang butuh penanganan khusus itu biasanya Ibu Hamil. Jadi, saat simulasi nanti bisa kita coba praktekkan, agar Ibu Hamil merasa nyaman, baik saat di dalam kapal maupun saat naik dan diturunkan,” ujar Taqwallah. Rencananya, Dishub Aceh bersama Dinas Kesehatan Aceh dan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) akan mempersiapkan kapal Willem Torren menjadi ambulans air. “Kapal ini dirancang untuk patroli laut. Selama ini Willem Torent itu sudah beroperasi untuk kegiatan-kegiatan patroli. Jadi, karena kapal ini akan dialihfungsikan sebagai Ambulance Laut, maka akan ada modifikasi sesuai kebutuhan tim medis nantinya. Sesuai arahan Pak Sekda dan masukan dari Kadis Kesehatan, maka kapal akan kita modifikasi,” ujar Junaidi. Meskipun fungsi utamanya sebagai kapal patroli, kapal yang mampu menampung 10 penumpang ini bisa berfungsi juga sebagai ambulans air. Modifikasi dilakukan untuk mempermudah proses evakuasi dan pasien tetap terlayani dengan maksimal selama perjalanan. (AM)

Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, sebagai salah satu simpul jaringan transportasi, merupakan pintu gerbang kegiatan perekonomian kawasan. Di samping itu, pelabuhan ini juga menjadi penunjang utama kunjungan pariwisata ke Sabang dan Pulo Aceh. Oleh sebab itu, pelayanan di pelabuhan penyeberangan perlu didukung dengan fasilitas yang memadai dan sesuai standar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 39 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Penyeberangan. Untuk memenuhi standar pelayanan tersebut, Dinas Perhubungan Aceh melalui Bidang Pengembangan Sistem dan Multimoda (PSM) melakukan penilaian terhadap pelayanan dan fasilitas yang telah ada di pelabuhan ini, Kamis, 26 Agustus 2021. Pengawasan yang dilakukan oleh tim internal ini nantinya akan memberikan penilaian terhadap pelayanan dan fasilitas yang telah ada saat ini. Selain itu, tim juga akan mengeluarkan rekomendasi yang akan menjadi acuan dalam pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue ke depan. Melalui rekomendasi tersebut, pengembangan pelayanan dan fasilitas Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue diharapkan dapat berjalan sesuai standar dari Kemenhub RI. (AM)

Kontrak kerja konstruksi merupakan dokumen yang memuat perjanjian/persetujuan yang berkaitan dengan hak, kewajiban, dan alokasi risiko para pihak yang terlibat dalam sebuah proyek. Seringkali, kekeliruan dalam penyiapan dokumen kontrak mengakibatkan perbedaan persepsi yang akan memicu sengketa antara kedua belah pihak. Sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan kontrak tidak saja merugikan para pihak, namun juga masyarakat yang semestinya dapat segera merasakan hasil pembangunan. Pemahaman yang baik terhadap dokumen kontrak mutlak harus dimiliki oleh pengelola proyek agar masalah dan risiko yang terjadi saat pelaksanaan kontrak bisa segera diantisipasi sehingga pelaksanaan proyek tepat waktu, tepat mutu dan dengan biaya yang efisien. Guna meminimalisir kesalahan-kesalahan pada saat penyusunan dokumen kontrak kerja pemerintah, Dishub Aceh selenggarakan webinar dengan tajuk Kontrak Konstruksi, Permasalahan dan Antisipasi bagi ASN Dishub Aceh, Selasa, 24 Agustus 2021. Webinar dengan pemateri Jimmi Zikria, S.P., NNLP. selaku Ahli Kontrak LKPP ini, ditujukan sebagai penyegaran sekaligus meningkatkan kompetensi ASN Dishub Aceh dalam penyusunan dokumen kontrak kontruksi. Kegiatan yang berlangsung menarik ini diisi dengan pemaparan teknik penyiapan kontrak dan berbagai permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan kontrak serta antisipasinya. Webinar ditutup dengan diskusi mengenai isu-isu hangat yang sering dihadapi oleh pengelola kegiatan dan alternatif penanganannya sesuai regulasi yang berlaku. (AM)