Category: Informasi

Peningkatan keselamatan berlalu lintas pada perlintasan sebidang tidak dapat dilakukan secara sektoral tetapi membutuhkan kerja sama, sinergi dan kolaborasi lintas sektor dengan mengoptimalkan peran Pemerintah Daerah. Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat membuka Focus Group Discussion (FGD) tentang Keselamatan di Perlintasan Sebidang yang diadakan Badan Kebijakan Transportasi (BKT), di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin (4/3). “Peningkatan keselamatan pada perlintasan sebidang bukan hanya menjadi tanggung jawab dari Kementerian Perhubungan, tapi memerlukan dukungan dan kerja sama dari para pihak yang menyelenggarakan jalan dan lalu lintas,” ujar Menhub. Menhub menambahkan, sinergi dan kolaborasi lintas sektor untuk mencegah kecelakaan di perlintasan sebidang dapat dilakukan dengan berbagai cara. Menhub memberi contoh, Kemenhub memasang rambu-rambu lalu lintas di perlintasan sebidang dan melakukan perawatan permukaan perlintasan pada Ruang Manfaat Jalan Kereta Api. Kemudian Kementerian PUPR membangun underpass atau flyover pada perlintasan jalan nasional. Sejalan dengan itu, Pemda juga dapat melakukan intervensi yang sama pada Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten/Kota, dan Jalan Desa sesuai kewenangannya. “Peran Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam upaya peningkatan keselamatan pengguna jalan, mengingat sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi di jalan daerah. Hal ini berbanding lurus dengan rasio panjang jalan di Indonesia, di mana 90,82 % status jalan di Indonesia merupakan jalan Provinsi, Kabupaten, dan Kota,” terang Menhub. Menhub pun mengapresiasi FGD yang diselenggarakan oleh BKT bersama stakeholder terkait. Menurutnya, kegiatan tersebut dapat memperkuat koordinasi kelembagaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan keselamatan bagi pengguna jalan yang melintas di perlintasan sebidang. Kepala BKT Robby Kurniawan mengatakan FGD mengambil tema “Implementasi Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan (RUNK LLAJ) Dalam Peningkatan Keselamatan Pengguna Jalan Pada Perlintasan Sebidang melalui Penguatan Peran Pemerintah Daerah”. Pelaksanaan FGD bertujuan untuk mendapatkan gambaran komprehensif tentang kondisi, permasalahan, dan penanganan perlintasan sebidang di tanah air. “Pelaksanaan FGD ini untuk mendapatkan gambaran terkait program kerja dan rencana aksi dari beberapa Kementerian dan Lembaga perihal penanganan di perlintasan sebidang,” ujar Robby. Dalam kesempatan ini juga, turut dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Tugas dan Fungsi Dalam Peningkatan Keamanan dan Keselamatan Perlintasan Sebidang antara Jalur Kereta Api dengan Jalan. Penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro, Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal, Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono, Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian, dan Deputi Bidang Sarana Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Ervan Maksum.(MR) Sumber: Kemenhub

Perbedaan antara tugas pilot dan co-pilot (biasanya disebut sebagai first officer) dalam pesawat bisa sangat signifikan tergantung pada jenis pesawat, peraturan perusahaan, dan situasi penerbangan. Namun, secara umum, perbedaan utama antara keduanya adalah dalam tanggung jawab dan kewenangan mereka di dalam kokpit. Berikut adalah gambaran umum tentang perbedaan tersebut: Pilot (Captain): Co-Pilot (First Officer): Dalam sebuah penerbangan, kerjasama antara pilot dan co-pilot sangatlah penting untuk menjaga keselamatan dan kelancaran penerbangan. Meskipun memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda, keduanya bekerja sebagai tim untuk memastikan penerbangan berjalan dengan baik. Dengan demikian, sinergi antara pilot dan co-pilot adalah kunci dalam menjaga keselamatan dan keberhasilan setiap penerbangan.(MR) Sumber:

Kementerian Perhubungan kembali menyelenggarakan program Angkutan Mudik Gratis pada Lebaran tahun 2024. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan masyarakat yang ingin mudik menggunakan kendaraan pribadi, terutama sepeda motor. “Kami mengajak masyarakat bergabung dalam program mudik gratis yang diselenggarakan Kementerian Perhubungan. Selain penumpang, sepeda motornya juga akan kami angkut secara gratis, sehingga bisa digunakan untuk bermobilitas di tempat tujuan,” ujar Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati, di Jakarta, Kamis (29/2). Adita mengimbau masyarakat agar tidak mudik menggunakan sepeda motor mengingat potensi bahaya kecelakaannya sangat tinggi. Ia berharap masyarakat dapat menggunakan transportasi umum atau memanfaatkan program mudik gratis. “Kami tidak bosan-bosannya juga mengimbau masyarakat agar seyogyanya tidak melakukan perjalanan jauh menggunakan sepeda motor karena berpotensi tinggi terjadi kecelakaan. Kami berharap masyarakat mudik menggunakan angkutan umum atau memanfaatkan program mudik gratis ini,” sebut Adita. Program Mudik Gratis tersedia melalui jalur darat, laut, serta kereta api, yang digelar di beberapa titik simpul transportasi. Untuk jalur darat, Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Darat menggelar program “Mudik Gratis Sepeda Motor dengan Bus dan Truk”. Pendaftaran program Mudik Gratis Sepeda Motor dengan Bus dapat dilakukan melalui aplikasi Mitra Darat yang direncanakan pada 5 Maret-3 April 2024. Pada arus mudik dan balik tersedia 722 unit bus untuk 30.088 penumpang dan 30 unit truk untuk 900 unit sepeda motor. Keberangkatan arus mudik akan dilakukan pada 5 April-7 April 2024, sedangkan keberangkatan arus balik akan dilakuan pada 14 dan 15 April 2024. Kemudian, untuk jalur laut, Ditjen Perhubungan Laut mengadakan program “Mudik Gratis Sepeda Motor dengan Kapal Laut”, dengan kuota untuk 9.800 penumpang dan 4.800 unit sepeda motor, yang dijadwalkan pada 3-17 April 2024. Selanjutnya di jalur kereta api, Ditjen Perkeretaapian menyelenggarakan program “Mudik Gratis Sepeda Motor dengan Kereta Api”. Tiket kereta api bisa didapatkan mulai 4 Maret-18 April 2024. Tersedia kuota untuk 28.196 penumpang dan 12.180 unit sepeda motor. Keberangkatan arus mudik akan dilakukan pada 2-8 April 2024, sedangkan keberangkatan arus balik akan dilakukan pada 13-19 April 2024. Sebagaimana tahun lalu BUMN dan perusahaan swasta banyak yang mengadakan program mudik gratis, diharapkan pada Lebaran 2024 ini, akan semakin banyak kementerian/lembaga, BUMN, perusahaan-perusahaan swasta, serta pihak lainnya yang turut menyelenggarakan program mudik gratis agar semakin banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat. “Kami beraharap, tahun ini kian banyak BUMN dan perusahaan swasta yang mengadakan mudik gratis. Jika program mudik gratis semakin banyak, jumlah pemudik yang menggunakan sepeda motor dapat ditekan sehingga angka kecelakaan turun dan kepadatan di jalan berkurang,” ujar Adita. (MR) Sumber: Kemenhub RI

BANDA ACEH – Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal ikut menyerahkan helm secara simbolis kepada pengemudi ojek online (ojol) saat Apel Gelar Pasukan Operasi Keselamatan Seulawah 2024 yang berlangsung di halaman Mapolda Aceh pada Jum’at, 1 Maret 2024. Penyerahan perlengkapan keselamatan berkendara ini menjadi bagian dari upaya preventif terhadap risiko kecelakaan di jalan raya. Upaya ini diharapkan bisa memberi edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya penggunaan helm saat berkendara. Sebagaimana diketahui, Apel Gelar Pasukan Keselamatan Seulawah tahun 2024 diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan berlalu lintas. Dishub Aceh menurunkan 20 personil Dal-Ops LLAJ yang akan terlibat mengamankan lalu lintas selama bulan suci Ramadan dan mudik lebaran 1445 H. Dalam apel tersebut, Wakapolda Aceh Brigjen Armia Fahmi, yang bertindak sebagai Inspektur upacara membacakan amanat Kapolda Aceh, mengatakan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat Aceh terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan berlalu lintas di jalan raya masih sangat memprihatinkan. Pada tahun 2022, sebut Armia, tercatat sebanyak 81.339 kasus pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Aceh. Sedangkan pada tahun 2023 ada sebanyak 163.430 kasus pelanggaran, artinya terjadi peningkatan sebanyak 50%. Armia menambahkan, apel hari ini merupakan langkah awal untuk memastikan seluruh personil siap dalam segala situasi guna meningkatkan tingkat kesadaran, kepatuhan, ketertiban lalulintas dan keselamatan masyarakat menjelang bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H. Operasi ini juga bertujuan untuk menciptakan kondisi yang aman dan nyaman, meningkatkan disiplin masyarakat dan menurunkan angka pelanggaran maupun kecelakaan lalulintas. Armia mengajak seluruh pihak yang terlibat agar dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab, humanis, dan menjunjung profesionalme.(AB/FJ)

Belum diketahui berapa banyak penerbangan yang akan terkena dampak pembatasan ini Spanyol melarang beberapa penerbangan domestik jarak pendek sebagai bagian dari rencananya untuk mengurangi emisi karbon. Penerbangan dengan alternatif kereta api yang memakan waktu kurang dari dua setengah jam tidak akan diizinkan lagi, “kecuali dalam kasus yang terhubung dengan bandara hub yang terhubung dengan rute internasional”. Pembatasan tersebut merupakan bagian dari kesepakatan yang dibuat di Kongres oleh pemerintah koalisi Spanyol. Negara ini telah mempertimbangkan larangan tersebut sejak tahun 2021 sebagai bagian dari rencana aksi iklim tahun 2050. Hal ini terjadi setelah pemerintah Prancis secara resmi melarang penerbangan domestik untuk perjalanan yang dapat dilakukan dalam waktu kurang dari dua setengah jam dengan kereta api pada Mei 2023. Teks yang disepakati oleh kedua partai politik – PSOE dan Sumar – juga berupaya menganalisis dampak potensial dari pembatasan penggunaan jet pribadi dan arahan Uni Eropa mengenai pajak produk energi, termasuk minyak tanah yang digunakan sebagai bahan bakar penerbangan. Apa dampak larangan penerbangan jarak pendek? Awalnya, rancangan proposal pemimpin Sumar Yolanda Díaz mencakup penghapusan penerbangan jarak pendek dengan alternatif kereta api yang memakan waktu kurang dari empat jam, namun kini dikurangi menjadi dua setengah jam. Draf proposal awal akan menghemat hingga 300.000 ton CO2 dan 50.000 penerbangan per tahun, menurut sebuah penelitian yang dirilis tahun lalu oleh Ecologistas en Acción. Koalisi kelompok lingkungan hidup mengatakan bahwa 11 rute udara dapat digantikan oleh perjalanan kereta api dalam waktu kurang dari empat jam, sehingga mengurangi emisi CO2 Spanyol hingga hampir 10 persen. Laporan tersebut terutama mengamati penerbangan ke dan dari Madrid – banyak di antaranya kemungkinan besar tidak termasuk dalam larangan saat ini karena ini adalah bandara internasional.  Seperti halnya kebijakan yang diterapkan di Perancis , jumlah penerbangan yang terkena dampak kebijakan ini bisa jadi sangat sedikit. Larangan penerbangan jarak pendek dikritik ‘tidak efektif’ Partai oposisi PP dan Vox menentang larangan tersebut dan Vox mengatakan hal itu akan membuat Spanyol “kurang kompetitif”. Anggota PP Guillermo Mariscal menjelaskan bahwa menurutnya inisiatif ini “tidak efektif” karena hanya akan menghasilkan pengurangan emisi sebesar 0,06 persen menurut data dari College of Aircraft Engineers (COIAE). Tahun lalu COIAE menyampaikan pernyataan yang menyatakan ketidaksetujuannya terhadap rencana pengurangan penerbangan di bawah tiga jam, dan mengklaim bahwa hal tersebut hampir tidak berdampak sama sekali terhadap emisi karbon. Dikatakan bahwa “dalam menghadapi berkurangnya manfaat tersebut, kerugian yang akan ditimbulkan pada industri transportasi udara di Spanyol akan sangat besar”. Belum jelas kapan kebijakan ini akan diberlakukan atau rute mana yang akan terkena dampaknya. Larangan tersebut perlu melalui beberapa tahap amandemen sebelum dapat disetujui oleh Senat dan akhirnya menjadi undang-undang.(MR) Sumber: euronews.green

BANDA ACEH – Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal memimpin Rapat Koordinasi Transportasi PON XXI Aceh bersama sejumlah stakeholder Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) yang berlangsung di Aula Multimoda, Rabu, 28 Februari 2024. “Rapat ini penting, mengingat venue cabang olahraga (cabor) PON XXI paling banyak ada di Banda Aceh, Aceh Besar, dan Sabang”, ungkap Teuku Faisal dalam pertemuan yang dihadiri oleh Executive General Manager PT. Angkasa Pura II Sultan Iskandar Muda serta perwakilan maskapai penerbangan yang beroperasi di Aceh. Kesiapan sektor transportasi menurut Teuku Faisal perlu terus dimatangkan agar setiap kontingen yang tiba di Aceh bisa terlayani dengan baik. Teuku Faisal juga mengajak segenap stakeholder agar dapat terus berkoordinasi dan berkontribusi untuk menyukseskan PON XXI 2024 di Aceh. “Kita adalah satu tim Pelaksana PON XXI, jadi harus update mengenai kesiapan event besar ini, mulai dari ketibaan, servis, hingga pelayanan kepulangan atlit menjadi tanggungjawab kita bersama,” sebutnya. Pada kesempatan yang sama, EGM PT Angkasa Pura II Bandara SIM, Darmadi menyampaikan bahwa pihaknya siap mendukung pelayanan terhadap kontingen PON yang akan bertanding di Aceh. “Untuk kenyamanan atlit memang sangat penting, dan kami dari bandara sangat siap untuk mendukung itu,” ungkapnya. Darmadi menambahkan, pelayanan yang disediakan harus benar-benar terbaik agar atlit yang datang tidak stres saat berada di bandara, yang mana akan berpengaruh terhadap mental mereka saat bertanding. “Alternatifnya, altit jangan sampai stres, jadi altit langsung kita bawa ke penginapan. Untuk mengatasi kemacetan, kita atur sirkulasi pintu masuk menjadi pintu keluar guna kelancaran para atlit,” sebut Darmadi. Sementara itu, Sekretaris Dishub Aceh Teuku Rizki mengingatkan tentang keamanan barang pribadi maupun perlengkapan alat olahraga harus sesuai SOP yang berlaku. “Terkait perlengkapan atlit menjadi tanggungjawab atlit (kontingen), 80 persen altit dan 20 persen barang”, sebut Teuku Rizki.(AB/FJ)

Dalam rangka meningkatkan aspek pengawasan dan penegakkan hukum kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) yang ada di jalan, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat akan menerapkan digitalisasi agar mendapat bukti elektronik pelanggaran. Hal itu disampaikan Direktur Lalu Lintas Jalan, Ahmad Yani pada kegiatan Focus Group Discussion “Transformasi Digital Pengawasan Over Dimension Over Loading” pada 22 Februari 2024 di Hotel Aston Tropicana Bandung. “Berdasarkan data penegakan hukum di UPPKB seluruh Indonesia pada tahun 2023, rata-rata kendaraan yang masuk dan diperiksa hanya berkisar di angka 5%. Dari kendaraan yang masuk tersebut sebanyak 27,95% melakukan pelanggaran,” ujar Yani. Dari data pelanggaran tersebut, sebanyak 69% melanggar kelebihan muatan dan sisanya sebanyak 31% melanggar ketentuan dokumen. Mayoritas kendaraan yang melanggar daya angkut, kelebihan muatannya di atas 5% sampai 20%. “Memperhatikan kurang optimalnya pengawasan dan penegakan hukum di UPPKB dan tingginya friksi sosial yang terjadi di lapangan sudah selayaknya pengawasan dilaksanakan secara digital untuk mendapat bukti elektronik sebagai dasar “Memperhatikan kurang optimalnya pengawasan dan penegakan hukum di UPPKB dan tingginya friksi sosial yang terjadi di lapangan sudah selayaknya pengawasan dilaksanakan secara digital untukmendapat bukti elektronik sebagai dasar penegakan hukum,” ungkap Yani. Adapun saat ini lokasi pengawasan kendaraan barang maupun orang telah dilakukan di UPPKB, Terminal dan juga ruas jalan. Untuk kendaraan barang akan dilakukan pengecekan jumlah muatan dan pemeriksaan perizinan dan apabila adanya pelanggaran akan dilakukan penindakan. Pengawasan kendaraan angkutan orang dilakukan di Terminal dengan melalui rampcheck dan perizinan serta penindakan apabila ditemukan pelanggaran. Namun, pihaknya menganggap kini pengawasan dan penindakan yang dilakukan secara langsung di lapangan sudah kurang efektif mengingat banyaknya kejadian yang membahayakan petugas seperti ancaman dan friksi sosial. Selain itu, ada permasalahan lain seperti potensi terjadinya kolusi, jumlah PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang kurang, dan pertumbuhan kendaraan angkutan barang yang terus meningkat. “Maka, sudah saatnya kita bertransformasi menuju sistem digital. Kami telah melakukan tahapan pembangunan sistem penegakan hukum secara elektronik dan diharapkan dapat terimplementasi pada akhir tahun ini,” tutur Yani. Lebih lanjut Ia mengatakan pihaknya telah mendukung perangkat dan sistem digital ini melalui Jembatan Timbang Online (JTO) dan Weigh In Motion (WIM) yang ada di beberapa UPPKB. Kemudian, melalui Ateria Traffic Management System (ATMs) dan juga aplikasi MitraDarat untuk data e-BLU, e-SRUT, e-manifest, e-Tilang, serta SPIONAM. Pada kesempatan yang sama, Staf Utama Menteri Perhubungan Bidang Transportasi Darat dan Konektivitas, Budi Setiyadi memaparkan perlunya upaya penanganan yang serius baik dari sisi regulasi, pemilik barang, operator, sampai dengan kolaborasi seluruh pihak. “Terdapat beberapa rekomendasi aksi mitigasi pelanggaran kendaraan ODOL, seperti perlunya optimalisasi dan transformasi UPPKB. Artinya bukan hanya dari bangunannya, tapi menggunakan teknologi informasi yang memudahkan petugas sehingga tidak terjadi lagi keributan antara petugas dengan pengemudi,” katanya. Selain itu, sangat dibutuhkan penguatan regulasi yang terdiri dari penegakan hukum yang tegas dan sanksi yang juga melibatkan seluruh pihak terkait (pengemudi, pemilik barang dan pemilik kendaraan). Kemudian, pengawasan dari hulu dan control room yang terus menerus serta pemanfaatan IOT di kendaraan yang terkoneksi dengan pengawasan pemerintah. Sejalan dengan itu, Pengamat Transportasi di Australia, Hengki Widjaja membagikan succes story penanganan ODOL di Australia yang mengedepankan Sejalan dengan itu, Pengamat Transportasi di Australia, Hengki Widjaja membagikan succes story penanganan ODOL di Australia yang mengedepankan penguatan regulasi, strategi operasional yang holistik dan juga menggunakan digital teknologi dalam pengawasan dan penegakan hukum. penguatan regulasi, strategi operasional yang holistik dan juga menggunakan digital teknologi dalam pengawasan dan penegakan hukum.penguatan regulasi, strategi operasional yang holistik dan juga menggunakan digital teknologi dalam pengawasan dan penegakan hukum. “Dari apa yang sudah diterapkan, kini di Australia dapat menghemat perbaikan infrastruktur jalan sebesar 65 juta Australian Dollar, 94 juta liter bahan bakar, 250 ribu ton emisi gas karbon dioksida,” jelasnya. Di sisi lain, Pengamat Transportasi sekaligus pemilik operator, Dr. Kyatmaja Lookman menanggapi pentingnya penggunaan teknologi digital, namun perlu juga dilakukan perbaikan pengelolaan data kendaraan secara komprehensif. “Penggunaan teknologi memang sudah tidak bisa dikesampingkan dewasa ini, hanya saja perlu ditindaklanjuti juga dengan law enforcement yang kuat. Dan sebaiknya semua pemangku kepentingan bersama-sama berkolaborasi agar tidak jalan sendiri-sendiri demi terwujudnya keselamatan di jalan,” pungkasnya. Pada kegiatan diskusi ini turut hadir pula Kasi Inspeksi Ditkamsel Korlantas Polri, AKBP Setya Budi, Pengamat Transportasi, Lilik Wahid Budi Susilo, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat se-Indonesia atau yang mewakili, Perwakilan Kementerian Perindustrian, Perwakilan Kementerian PUPR, Perwakilan Komite Nasional Keselamatan Jalan, serta Perwakilan Direktorat Sarana Transportasi Jalan.(*) Sumber: Kemenhub

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi terus mendorong peningkatan layanan digitalisasi di sektor trasportasi laut. Hal ini disampaikan Menhub saat membuka Rapat Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2024 di Jakarta, Senin (26/2). Menhub mengatakan, pada sektor transportasi laut dan logistik dibutuhkan peningkatan dan pembenahan tata kelola terutama dalam simplifikasi tatanan birokrasi, aturan tata kelola, serta efisiensi proses bisnis logistik melalui digitalisasi layanan. Sebab, penerapan digitalisasi dapat memberikan kemudahan bagi para pemangku kepentingan untuk menjalankan usahanya. “Sistem kita buat lebih sederhana, menjadi satu, jangan semua direktorat membuat sistem sehingga membuat digitalisasi banyak dan membingungkan. Lakukan dengan konsisten dari pusat, bahkan kita buat layar di Kemenhub, di mana orang bisa melihat cara pengurusan tol laut dan perizinan dengan baik,” ujar Menhub. Menhub menambahkan, pembangunan sektor transportasi laut memiliki tantangan yang besar. Tantangan tersebut antara lain pembenahan tata kelola sektor logistik, optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta peningkatan kualitas SDM. Kemudian terkait optimalisasi PNPB, Menhub mengatakan, tantangan yang dihadapi tidak terbatas pada bagaimana PNBP terus dijaga dan ditingkatkan jumlahnya, tapi juga kualitas jenis tarif dan layanan kepada masyarakat. Adapun realisasi PNBP Ditjen Perhubungan Laut pada 2023 mencapai 112,83% atau Rp4,9T dari target APBN sebesar Rp4,4T. “Saya minta kepada seluruh satuan kerja agar dapat meningkatkan dan mengevaluasi pelaksanaan pemungutan PNBP, serta potensi yang belum terpungut sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara,” kata Menhub. Terkait kualitas SDM, Menhub mengatakan, Ditjen Perhubungan Laut menjalankan program-program strategis dan memiliki jumlah pegawai sebanyak 13.281, sehingga diperlukan pemerataan peningkatan kompetensi bagi SDM di kantor pusat maupun UPT. Saat ini, penyebaran SDM dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan belum merata, khususnya pada UPT-UPT di wilayah Indonesia Timur. Maka dari itu, perlu pemprioritasan program pengembangan SDM melalui program diklat teknis dan manajerial secara daring dan luring. Raker Perhubungan Laut memiliki tema “Dengan Kolaborasi dan Sinergitas, Ditjen Perhubungan Laut Optimis Wujudkan Transportasi Laut yang Andal mendukung Indonesia Maju”. Raker diharapkan dapat membangun kesamaan pemahaman, penanganan permasalahan dan dinamika bisnis pelayaran, serta menjadi evaluasi kinerja dalam rangka pengambilan keputusan dan kebijakan di bidang transportasi laut. Turut hadir pada kegiatan tersebut Jajaran Eselon I Kementerian Perhubungan dan Kepala UPT di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.(*) Sumber: Kemenhub

Kementerian Perhubungan membuka peluang kolaborasi antara produsen pesawat internasional Airbus dengan perusahaan penerbangan nasional guna pengembangan industri penerbangan di Indonesia. Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat bertemu dengan President Airbus Commercial APAC Anand Stanley pada acara Singapore Airshow 2024, Selasa (20/2). “Pemerintah telah menjalin kemitraan dan kolaborasi yang erat dengan Airbus. Oleh karena itu, dengan senang hati saya menegaskan bahwa kita terbuka dengan penjajakan kolaborasi dari Airbus dengan berbagai perusahaan penerbangan nasional di Indonesia,” ujar Menhub. Menhub menambahkan, nantinya kolaborasi bisa dilakukan dalam berbagai bentuk, diantaranya dalam pembuatan suku cadang pesawat dan berbagai perlengkapan pendukung penerbangan lainnya. Menhub berharap kerjasama antara Airbus dengan perusahaan-perusahaan nasional bisa semakin diperluas. Kerjasama antara Indonesia dengan Airbus sendiri sudah dimulai sejak 1976. Yang terbaru, Airbus bekerjasama dengan PT Dirgantara Indonesia (PT DI) untuk memproduksi komponen aerostruktur helikopter. Selain itu, Airbus juga berencana untuk menambah jumlah pesawat Airbus yang beroperasi di maskapai Indonesia, baik itu pesawat kecil (narrow body), maupun pesawat besar (wide body). Hal ini dilakukan melihat tingginya permintaan penerbangan di Indonesia. Apalagi, pemerintah saat ini telah membuka berbagai bandara besar baru dengan landasan pacu (runway) 3.000 m, seperti Bandara Kertajati dan Bandara Dhoho Kediri. “Pemerintah akan mendukung peningkatan jumlah pesawat melalui maskapai yang telah ada saat ini ataupun melalui maskapai-maskapai baru melalui kerjasama Indonesia dengan maskapai asing. Kami terbuka dengan kehadiran Airbus di maskapai Indonesia,” kata Menhub. Menhub juga berharap, kerjasama dapat dilakukan di bidang sumber daya manusia (SDM), yakni peningkatan kapasitas SDM penerbangan di Indonesia melalui pelatihan-pelatihan praktisi industri aviasi. “Indonesia telah memperoleh banyak manfaat dari kerja sama teknis yang berfokus pada pelatihan, seperti Program Keselamatan Negara (SSP), Sistem Manajemen Mutu (QMS), dan Proyek Navigasi Berbasis Kinerja (PBN). Saya berharap kerjasama Indonesia dan Airbus semakin kuat demi perkembangan industri penerbangan sipil yang lebih maju dan kuat,” ujar Menhub. Turut hadir dalam pertemuan, Duta Besar Indonesia di Singapura Suryo Pratomo, dan Dirjen Perhubungan Udara Maria Kristi Endah.(*) Sumber: Kemenhub

Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal melepas peserta jalan sehat yang diikuti oleh seluruh ASN Dinas Perhubungan Aceh, pada Jumat pagi, 23 Februari 2024. Kegiatan bertajuk “3.000 Langkah Bersama Dishub Aceh” tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 000.8.3/218 tanggal 8 Januari 2024 mengenai pelaksanaan disiplin ASN. Di mana dalam surat edaran tersebut, Gubernur menginstruksikan kepada seluruh ASN Pemerintah Aceh untuk melaksanakan kegiatan olahraga setiap hari Jumat pagi. Kegiatan jalan sehat ini juga bertujuan untuk mendukung program GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) yang dicanangkan oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. GERMAS merupakan sebuah gerakan yang bertujuan untuk memasyarakatkan budaya hidup sehat serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang kurang sehat. Pada kesempatan tersebut, Kadishub Aceh menekankan tentang pentingnya menjaga kesehatan bagi seluruh ASN Dishub Aceh. Menurutnya, kinerja yang baik perlu didukung dengan kondisi kesehatan yang baik pula. Apalagi bulan suci Ramadhan sudah dekat, kebugaran tubuh harus dijaga supaya bisa beribadah dengan lancar. Di samping kegiatan jalan sehat, Dishub Aceh juga menyelenggarakan pengecekan kesehatan gratis yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Aceh. Selain itu, juga ada kegiatan aktivasi IKD (Identitas Kependudukan Digital) yang bekerja sama dengan Dinas Registrasi dan Kependudukan Aceh (DRKA).(AB)