Category: Informasi

Plt. Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah, M.T., mengharapkan agar konektivitas Aceh – Kepulauan Andaman dan Nicobar segera terealisasi mengingat hubungan diplomatik antara Indonesia – India telah terjalin lama sejak era kemerdekaan. Meskipun jarak antara Aceh dan Andaman Nicobar sangat dekat (sekitar 80 Nautical Mile), namun membutuhkan perjalanan yang panjang hingga ribuan kilometer dari Aceh untuk mencapai India dan sebaliknya. “Tentunya kita merasa berdosa kepada generasi penerus nanti apabila isu konektivitas ini masih menjadi kendala” demikian tutur nova dalam acara Temu Bisnis Infrastruktur RI-India : Konektivitas Aceh – Kepulauan Andaman dan Nicobar yang digelar di Jakarta Senin (25/11/2019). Nova menambahkan bahwa situasi Aceh kini sudah sangat kondusif sehingga kerjasama Aceh – India khususnya dengan kepulauan Andaman dan Nicobar dapat segera terlaksana. Dukungan nyata pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri sangat diharapkan untuk mempercepat kerjasama kedua wilayah ini. Acara yang difasilitasi oleh Kementerian Luar Negeri RI ini turut dihadiri Duta Besar India untuk Indonesia Mr. Pradeep Kumar Rawat, Staf Ahli Menteri Luar Negeri RI Bidang Diplomasi Ekonomi, Ina H Krisnamurthi, Direktur Asia Selatan dan Tengah, Ferdy Piay serta para pengusaha Indonesia dan India. Dalam kesempatan tersebut Duta Besar India menyatakan sudah saatnya kita merubah “mindset” seolah-olah Indonesia – India itu jauh. Pada kenyataannya Indonesia dan India memiliki ikatan historis yang kuat disamping secara letak geografis yang cukup dekat, khususnya Kepualauan Andaman Nicobar dengan Aceh. Untuk itu, kerjasama membuka konektivitas maritim dan udara antara kedua wilayah terdepan Indonesia dan India itu menjadi isu yang sangat strategis apalagi kedua wilayah ini berada pada kawasan Indo Pasifik yang merupakan jalur pelayaran dunia. Acara dilanjutkan dengan diskusi panel dan pertemuan business to business antara sektor swasta Indonesia dan India sehingga diharapkan terbuka peluang lebih lebar untuk kerjasama investasi kedua negara. (TF)

Perwakilan Pemerintah Kota Toyama Jepang mengunjungi Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh terkait kerja sama penerapan program konverter bahan bakar gas (BBG) pada bus Trans Koetaradja, Kamis, 21 November 2019. Kunjungan ini merupakan kunjungan ketiga mereka ke Dishub Aceh. Pada Jum’at besok (22/11), mereka akan memaparkan hasil survei terkait operasional Trans Koetaradja yang telah dilakukan beberapa waktu lalu. Kepala UPTD Angkutan Massal Trans Kutaraja, Alqadri, yang menyambut langsung kunjungan tersebut mengatakan, program ini sangat bagus untuk menurunkan emisi gas buang yang dihasilkan kendaraan bermotor, khususnya di Banda Aceh. “Dishub Aceh melalui UPTD Trans Koetaradja menargetkan semua bus sudah menggunakan BBG pada tahun 2021,” ungkap Alqadri. Sebagai perbandingan, pada tahun 2018 tercatat sebesar 34.579,23 TCo2e emisi yang berhasil diturunkan dengan kehadiran Trans Koetaradja. Angka ini dapat terus meningkat jika program konverter gas tersebut terealisasikan. Tentunya kesadaran masyarakat untuk menggunakan transportasi umum juga harus meningkat. Peduli Isu Ramah Lingkungan “Dinas Perhubungan Aceh saat ini sangat concern terhadap isu ramah lingkungan.” Pernyataan tersebut disampaikan Kadishub Aceh Junaidi, S.T., M.T., saat menghadiri pemaparan hasil survei perwakilan Pemerintah Kota Toyama Jepang terkait pengurangan emisi gas buang Trans Koetaradja di ruang rapat Sekdishub Aceh, Jumat (22/11). Berdasarkan hasil survei, Trans Koetaradja berpotensi mengurangi emisi gas buang sebanyak 3.000 TCo2e dalam setahun jika menggunakan bahan bakar gas (BBG). Selain itu, penggunaan BBG juga dapat menekan biaya operasional Trans Koetaradja sebesar 40 persen dibandingkan dengan penggunaan BBM. Sebagai tindak lanjut pertemuan hari ini, Kadishub Aceh menginstruksikan agar disusun timeline percepatan realisasi program tersebut. “Segala proses untuk merealisasikan program ini harus segera dilaksanakan. Mulai dari penyusunan timeline kegiatan hingga penandatanganan MoU antara kedua belah pihak,” pungkas Junaidi. (AM)

Mulai 1 Desember 2019, Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh akan menerapkan sistem pembayaran non tunai di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Banda Aceh. Penerapan transaksi non tunai bertujuan untuk mencegah pungli dan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Banda Aceh dari retribusi pelayanan pelabuhan. Transaksi non tunai di pelabuhan penyeberangan Ulee Lheue nantinya meliputi; jasa tanda masuk pelabuhan, jasa penitipan kendaraan, dan jasa penggunaan dermaga pelabuhan, termasuk jasa timbangan kendaraan. Kasubbag Keuangan Dishub Banda Aceh Mahdani yang dihubungi Aceh TRANSit menyebutkan, alat pembayaran yang digunakan untuk transaksi non tunai adalah kartu uang elektronik yang dikeluarkan perbankan seperti; Brizzi, e-money, Flazz, dan Tapcash. “Saat ini sedang dilakukan sistem integrasi test untuk ujicoba penggunaan kartu uang elektronik antara Dishub Banda Aceh dan PT. AINO selaku penyedia payment gateway dengan pihak bank,” ungkapnya. Mahdani menambahkan, masyarakat bisa mendapatkan kartu uang elektronik di kantor masing-masing bank, counter penjualan kartu/top up isi saldo di pintu gerbang masuk pelabuhan, serta agen penjualan lainnya. “Direncanakan pada tahun depan bisa menggunakan dompet digital dari Hp android yang berbasis QR code seperti Link aja, Dana, Ovo, Gopay dan lain-lain yang terintegrasi dalam satu barcode yaitu QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard),” jelasnya. Penerapan transaksi non tunai ini sesuai dengan Peraturan Walikota Banda Aceh No. 10 Tahun 2018 tentang pelaksanaan transaksi non tunai di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Hal tersebut juga sejalan dengan instruksi Presiden No. 10 Tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. “Penerapan transaksi non tunai di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue juga untuk mewujudkan Banda Aceh Smart City dan mendukung Aceh Smart Province, serta ikut menyukseskan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT),” tutup Mahdani. (AM)

Gugusan pulau yang terletak di Kabupaten Aceh Singkil yang disebut dengan Pulau Banyak merupakan tempat yang paling potensial untuk pengembangan pariwisata Aceh. Di samping itu juga sebagai destinasi wisata bahari yang mempesona sangat membutuhkan dukungan transportasi yang memadai. Saat ini, kondisi pelayaran yang hanya dilayani dua kali dalam seminggu oleh kapal motor penyeberangan tentu masih sangat terbatas. Di samping kebutuhan pengembangan pariwisata, frekuensi pelayaran ini juga masih terkendala untuk kebutuhan logistik di kepulauan. Oleh sebab itu, pelayaran rakyat masih mendominasi kebutuhan di kepulauan. Pelayaran yang dilayani swadaya oleh masyarakat saat ini masih jauh dari standar keamanan dan keselamatan. Pemerintah Aceh Singkil terus mengupayakan sosialisasi agar operator swadaya masyarakat ini dapat melengkapi peralatan minimum keselamatan. Dinas Perhubungan Aceh menyikapi hal ini dengan memberikan bantuan fasilitas keselamatan pelayaran berupa Pelampung, Ring Buoy, dan Apar (Alat Pemadam Api Ringan). Dalam hal ini juga, Pemerintah Aceh membantu fasilitas radio komunikasi untuk aparatur penyelenggara keselamatan pelayaran. Kepala Dinas Perhubungan Aceh Junaidi, S.T., M.T., didampingi Kadishub Aceh Singkil Edi Hartono salurkan bantuan fasilitas keselamatan pelayaran kepada operator angkutan penyeberangan rakyat di Pelabuhan Penyeberangan Singkil, Selasa, 12 November 2019. Kadishub Aceh menyebutkan, penyerahan bantuan ini untuk meningkatkan aspek keselamatan angkutan penyeberangan di lintasan Singkil – Pulau Banyak khususnya pada pelayaran rakyat. “Fasilitas keselamatan ini agar dapat dipelihara dan dimanfaatkan sebaik mungkin serta dapat menunjang keselamatan saat berlayar,” harap Junaidi. Di samping penyerahan radio komunikasi kepada Dishub Singkil, pemerintah Aceh juga menyalurkan bantuan hasil kerja sama antara Dishub Aceh dengan PT. Jasa Raharja Cabang Banda Aceh beberapa waktu yang lalu. Bantuan ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap pelayaran rakyat yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh Singkil. Tentunya, bantuan Pemerintah Aceh untuk keselamatan pelayaran rakyat di kawasan Aceh Singkil belum optimal. Hal ini tentu akan menjadi evaluasi untuk terus mendorong keselamatan yang mendukung transportasi untuk pengembangan wisata dan kebutuhan angkutan logistik. Penyerahan fasilitas keselamatan pelayaran rakyat secara simbolis juga dilakukan di Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak. Hal ini dilaksanakan sekaligus dengan peninjauan kegiatan perhatian khusus Dishub Aceh yaitu pekerjaan penanganan darurat fasilitas sandar pelabuhan penyeberangan Pulau Banyak dan pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP). Pada kondisi ekstrem yang sering terjadi, pelayaran Singkil – Pulau Banyak terkendala dengan gelombang tinggi dan badai sehingga kesulitan dalam mobilisasi material dan peralatan. Kegiatan di Pulau Banyak ini juga terkendala operasional pelabuhan terutama dalam mengakomodir terselenggaranya festival Pulau Banyak beberapa waktu yang lalu. (MS)

Menindaklanjuti rapat pimpinan bersama Plt. Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah, M.T., dengan Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) di Sektretariat Daerah Aceh, Jumat pagi (8/9/2019) Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Junaidi, S.T., M.T., pada Jumat siangnya kembali meninjau progres pengerukan kolam Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Banda Aceh. Tinjauan ini untuk mengevaluasi kinerja pelaksana lapangan guna percepatan progres pekerjaan pengerukan tersebut. Evaluasi yang dilakukan bersama konsultan pengawas ini memastikan realisasi serta produktivitas pekerjaan di lapangan sesuai target yang telah disepakati sejak awal di dalam kontrak kerja. Seperti diketahui, pengerukan ini dimaksudkan untuk memudahkan operasional dan olah gerak kapal baik masuk maupun keluar kolam pelabuhan serta proses sandar/tambat kapal di dermaga. Hal ini untuk mengatasi pendangkalan kolam Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Banda Aceh. “Oleh karena itu, percepatan ini sangat dibutuhkan dan mendesak agar kenyamanan penyeberangan semakin baik serta tidak terhentinya pelayanan operasional kapal bagi masyarakat,” sebut Junaidi. Antisipasi terhadap terhadap cuaca ekstrem dan lonjakan jumlah penumpang dalam beberapa bulan kedepan ini menjadi estimasi khusus yang diperhitungkan sejak dini. Hal ini berpengaruh terhadap produktivitas pekerjaan lapangan yang beriringan dengan operasional harian kapal. Optimalisasi waktu pekerjaan telah memperhitungkan waktu kerja optimum seperti faktor jam operasional kapal penyeberangan dan hari jumat, hari pantang melaut di Aceh. Junaidi mengatakan, pihak kontraktor diminta segera melakukan Ecosounding kedua. Dengan mencari waktu yang tepat dalam pengukuran tersebut. Kegiatan ini dimaksudkan agar tidak meninggalkan sedimentasi pada kolam pelabuhan. “Tujuan pengerukan untuk mendapatkan kedalaman kolam pelabuhan ideal di bawah permukaan laut (mdpl) agar operasional kapal berjalan lancar, sehingga aspek keselamatan dan keamanan kapal untuk olah gerak dan bersandar dapat terjamin,” tambahnya. Hasil kerukan ini dibuang ke tengah laut (dumping area) yang jauhnya 3 mil laut dari kolam pelabuhan pada kedalaman lebih 50 meter di bawah permukaan laut. Jenis pengerukan ini adalah pengerukan pemeliharaan yang idealnya dilakukan setiap 3 tahun sekali, tergantung proses sedimentasi yang mempengaruhi pendangkalan kolam pelabuhan. Pengerjaan ini pun berdasarkan rencana induk pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue. Hingga kini, sejak Minggu (29/9/2019) lalu, Dishub Aceh bersama kontraktor terus memacu progres pengerukan. Tercatat capaian pengerjaan volume harian pekerjaan sesuai target dengan volume yang sudah dikeruk telah mencapai sepertiga dari total keseluruhan. Diprediksikan, hingga Desember nanti progres pengerjaan mencapai angka moderat pada rentang 87,97 persen. Namun, hal ini bersifat fleksibel, menurun jika hal ini tidak diantisipasi sebaik mungkin dan meningkat jika produktivitas dapat dipertahankan dan strategi lapangan dilaksanakan seefisien mungkin. Selama ini, Dishub Aceh bersama Konsultan Pengawas terus memantau dan mendampingi kontraktor pelaksana untuk mempercepat hasil pekerjaan. Pelaksana terus bekerja siang dan malam. Tentu, pihak konsultan pengawas telah bekerja ekstra demi capaian yang maksimal. Beberapa kendala dihadapi operator lapangan, seperti terlambatnya kedatangan peralatan keruk ditambah kondisi cuaca yang tidak mendukung pengerjaan. Selain itu, dikarenakan adanya operasional kapal cepat dan kapal Ro-Ro yang berlayar setiap harinya. “Pengerukan ini harus tetap dilakukan untuk pelayanan kepada kapal feri, kapal cepat, dan masyarakat karena apabila tidak dikerjakan maka konsekuensinya manuver kapal terganggu dan berimbas langsung pada masyarakat serta harga bahan pokok melonjak,” pungkasnya. Seperti diketahui, pelabuhan yang dibangun kembali pasca tsunami melalui bantuan UNDP  ini telah dilakukan dua kali pengerukan. Pertama pada tahun 2013 dan tahun 2019 yang saat ini sedang dilakukan pengerjaannya. (MR)

Pada tahun 2019, Dinas Perhubungan Aceh melalui Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) memasang Rolling Barrier System di beberapa titik rawan kecelakaan di Aceh, salah satunya di tikungan Seunapet, Aceh Besar. Rolling Barrier System atau biasa disebut Rolling Guardrail merupakan sistem pembatas jalan atau pagar pengaman tepian jalan berbentuk tabung silinder yang dapat berputar. Bagaimana cara kerjanya? Dilansir dari interestingengineering.com dari tirto.id, Rolling Guardrail tidak hanya menyerap energi benturan, pembatas ini bahkan mampu mengubah energi tumbukan menjadi energi rotasi yang dapat mendorong kendaraan kembali ke depan. Saat kendaraan membentur pagar pembatas, tabung-tabung silinder akan mengubah daya kejut kendaraan menjadi energi rotasi. Bingkai besi pagar atas dan bawah yang mengapit tabung silinder berfungsi menyesuaikan besaran ban kendaraan sehingga kendaraan tidak sepenuhnya oleng. Bantalan roller juga membantu penyerapan kejut ketika terjadi tabrakan. Dengan struktur rangka berbentuk huruf D, sistem penyerapan dipastikan bisa terdistribusi sampai ke penyangga sebagai penyerap kejut lanjutan. Meminimalisir daya kejut yang masif ketika tabrakan adalah fitur kunci dari Rolling Barrier System ini. Berdasarkan data Bidang Humas POLDA Aceh, jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas tahun 2017 tercatat sebanyak 401 jiwa, dan pada tahun 2018 sebanyak 738 jiwa. Penggantian pembatas jalan konvensional dengan Rolling Guardrail merupakan salah satu cara yang dilakukan Dishub Aceh untuk menurunkan resiko cedera maupun jumlah korban meninggal dunia dalam kecelakaan jalan raya di Aceh. (AM)

Dorong peran sinergis Pelabuhan Malahayati dalam peningkatan konektivitas distribusi logistik di Aceh, PT. Pelindo I Cabang Malahayati bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Aceh selenggarakan acara Business Forum, Rabu, 06 November 2019. Business Forum yang diadakan di Hotel Kyriad Muraya Banda Aceh ini mengangkat tema “Peningkatan Kegiatan Bongkar Muat di Pelabuhan Malahayati Sebagai Konektivitas Logistik di Aceh.” Acara yang pembiayaannya didukung oleh PT. Pelindo 1 Cabang Malahayati ini mengundang berbagai stakeholder yang terkait langsung dengan kegiatan dan kelancaran distribusi logistik di Aceh, seperti unsur Pemerintah, asosiasi dan dunia usaha. Hadir mewakili Plt. Gubernur Aceh, Kepala Dinas Perhubungan Aceh Junaidi, S.T., M.T., menyampaikan, Business Forum merupakan ruang bagi semua stakeholder untuk menyampaikan gagasan dalam rangka mengoptimalkan peran Pelabuhan Malahayati. “Keberadaan pelabuhan ini sangat dibutuhkan untuk mendukung aktivitas bisnis yang akan hadir di Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong,” papar Junaidi, membacakan pidato Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah. Dalam amanat pidato ini disebutkan, kehadiran sebuah kawasan industri harus dilengkapi dengan keberadaan pelabuhan laut sebagai pintu masuk untuk kegiatan ekspor impor. “Kawasan industri itu juga harus dilengkapi dengan pusat logistik serta jaringan transportasi multimoda agar aksesibilitas barang lebih mudah,” ungkap Junaidi. Business Forum diisi oleh beberapa pemateri diantaranya; Kepala Dinas Perhubungan Aceh Junaidi, ST., MT., dengan materi tentang Infrastruktur dan Konektivitas Logistik Pada Kawasan Industri Aceh, Direktur Utama PT. Pembangunan Aceh (PEMA) Zubir Sahim, dengan materi tentang Peluang Investasi Aceh, Perwakilan PT. Trans Continent, dengan materi tentang Dampak Industrialisasi dan Kawasan Industri Aceh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Aceh, dan General Manager PT. Pelindo I Cabang Malahayati Sam Arifin Wiwi, dengan materi tentang Bongkar Muat Di Pelabuhan Malahayati Sebagai Konektivitas di Provinsi Aceh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengevaluasi kinerja Pelabuhan Malahayati dalam mendukung program Tol Laut (T1) untuk mendorong KIA Ladong, mempersiapkan SDM bagi pelaku usaha dan penyedia jasa logistik, meningkatkan daya saing pengusaha, serta mengnyinergikan pelaksanaan kelogistikan untuk peningkatan pelayanan di bidang perhubungan. (AM)

Banda Aceh, 31 Oktober 2019 – Dinas Perhubungan Aceh menempatkan kursi prioritas bagi pengguna berkebutuhan khusus, di halte utama depan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Kamis (31/10/2019). Kursi prioritas ini dikhususkan bagi wanita hamil, difabel, lanjut usia dan orang membawa bayi. Peresmian ini ditandai dengan pemasangan kover tanda khusus oleh Kepala Dishub Aceh, Junaidi, S.T., M.T., bersama Kepala UPTD Angkutan Massal Trans Kutaraja, M. Al-Qadri, S.Sit, M.T. “Kita berharap pengguna bus saling menghargai sesama. Berilah kesempatan bagi pengguna berkebutuhan khusus mendapatkan fasilitas yang telah kita sediakan,” sebut Junaidi. Sementara itu, Al Qadri menyebut, kursi priotas ini sebagai media untuk mengajak masyarakat lebih berempati kepada pengguna berkebutuhkan khusus. Dikatakannya, kegiatan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 tentang penyediaan aksesibilitas pada pelayanan jasa transportasi publik bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus. “Mari kita jaga fasilitas publik ini dengan tidak merusaknya, karena ini milik kita bersama. Akhir-akhir ini ada oknum yang tidak bertanggung jawab mencuri lampu dan mencoret-coret fasilitas di beberapa halte bus Trans Koetaradja,” harapnya. Al Qadri menambahkan, untuk tahap awal sudah dicetak 10 penanda kursi prioritas. Sebanyak empat tanda dipasang di halte Masjid Raya Baiturrahman, dua tanda dipasang di halte RSUZA, dua tanda dipasang di halte Hotel Kuala Raja, satu tanda di halte Bulog, dan satu tanda di halte Gampong Keramat. Dikatakan, ke depannya akan dilakukan pemasangan tanda kursi prioritas di semua halte bus Trans Koetaradja. Seperti diketahui, di dalam Bus Trans Koetaradja juga telah tersedia kursi bagi pengguna berkebutuhan khusus. Bus yang telah ada di Kota Banda Aceh ini sejak tahun 2016 ini, terus berinovasi dan memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat. (MR)

Dalam rangka mempercepat pelayanan perizinan berusaha kepelabuhanan dan jasa angkutan pelayaran, Dinas Perhubungan Aceh melalui Bidang Pelayaran sosialisasikan sistem pelayanan berbasis elektronik Online Single Submission (OSS) di Kyriad Hotel, Banda Aceh, Senin, 28 Oktober 2019. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Perhubungan Aceh yang diwakili oleh Sekdishub T. Faisal, ST., MT., menyampaikan bahwa deregulasi beberapa peraturan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk memacu investasi belum cukup. Oleh karenanya dicari alternative lain yaitu melalui penerapan Sistem Online Single Submission (OSS). “OSS merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memudahkan perizinan, yaitu perizinan yang cepat, tepat dan terintegrasi,” kata T. Faisal. Sosialisasi ini bertujuan untuk menambah wawasan serta pengetahuan dasar pelaku usaha kepelabuhanan terkait OSS, sehingga terciptanya sinergisitas yang kuat antara stakeholder terkait. Materi sosialisasi akan disampaikan oleh Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI tentang Regulasi terkait perizinan berusaha dan pengusahaan angkutan laut. Materi selanjutnya akan diisi oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh tentang Penerapan sistem perizinan elektronik Online Single Submission (OSS). (AM)

Udara sejuk pagi masih begitu terasa. Rona mentari pagi mulai menerangi kompleks terminal Keudah Banda Aceh. Tak lama menunggu di terimal, bus yang saya tunggu pun datang. Pagi itu, Selasa (5/8/2019) saya ingin menjajal pengalaman naik bus Damri menuju Peukan Biluy, Aceh Besar. Rute tersebut adalah salah satu rute angkutan jalan perintis di Provinsi Aceh Tahun 2019 yang operasionalnya dilaksanakan oleh Perum Damri Cabang Banda Aceh. Bus Damri berukuran sedang ini tiba sesuai jadwal yang saya terima dari karyawan Damri, yaitu pukul 06.30 WIB. Saya bergegas naik dan menjumpai sopir bus untuk menyampaikan tujuan, yaitu ingin menikmati pengalaman menggunakan bus Damri ke Peukan Biluy. Tak ada penumpang lain yang naik. Tapi sang sopir, Iskandar yang akrab disapa Bang Is mulai melajukan bus dengan santai. Ia berangkat sesuai jadwal. Saya langsung merasa nyaman dan menikmati suasana di dalam bus. Selain busnya nyaman, sikap ramah awak bus pun membuat suasana semakin akrab. Begitu bus melewati Simbun Sibreh hingga Simpang Surabaya, pemandangan pagi hari khas ibu kota menarik perhatian saya. Jalan raya dipenuhi kendaraan para abdi negara, mahasiswa, dan pelajar yang berduyun-duyun menuju tempat aktivitas masing-masing. Terbayang dalam benak saya, kondisi lalu lintas akan lebih baik jika mereka menggunakan bus seperti yang saya tumpangi. Selama perjalanan saya sengaja sesekali bertanya dan berbincang dengan Bang Is, pria kelahiran Aceh Besar. Mulai dari jadwal keberangkatan, rute, dan kondisi selama angkutan perintis ini beroperasi. Ia menjelaskan, bus Damri perintis yang disopirinya beroperasi setiap hari, pukul 06.30 WIB dan pukul 10.00 WIB (PP) dengan rute Terminal Keudah – Peukan Biluy. “Selama ini memang minat masyarakat untuk menggunakan bus Damri masih minim. Masih banyak masyarakat yang belum tahu. Padahal bus Damri ini sangat nyaman jika ibu-ibu mau ke Pasar Aceh atau anak-anak ke sekolah, karena dilengkapi AC,” jelas Bang Is penuh semangat. Sejauh pantauan saya, penjelasan tersebut memang benar adanya. Hanya saya seorang diri penumpang di bus berkapasitas 26 orang itu. Setelah menempuh perjalanan lebih kurang 30 menit, bus tiba di tujuan, yaitu di Desa Lamkrak. Bang Is langsung memutar haluan bus dan parkir sejenak. Setelah menunggu sekitar 10 menit, Bang Is mulai melajukan busnya, kembali ke Terminal Keudah. Saya tidak turun, karena memang ingin menjajal pengalaman naik bus Damri perintis ini. Ketika melewati jalan Peukan Biluy – Lampeunurut yang sedang dalam tahap pengerjaan karena kondisi jalan rusak, saya masih merasa nyaman berada di dalam bus. Saya terhindar dari debu yang menjadi keluhan setiap pengendara bila ada pengerjaan jalan. Ada satu hal yang membuat saya merasa pelayanan yang disubsidi oleh Pemerintah ini sangat tersia-siakan. Saya melihat banyak pelajar yang diantar oleh orang tua ke sekolah. Sebenarnya mereka dapat memanfaatkan fasilitas bus Damri ini. Apalagi rutenya melewati beberapa sekolah, sebut saja seperti MIN Cot Gue Aceh Besar, MTSN Cot Gue Aceh Besar, MAN Cot Gue Aceh Besar, dan SMA Negeri 1 Darul Imarah Aceh Besar . What the individual resembles on a phony id. Also, what they feel like when they have genuine phony id card with multi dimensional image. Fostering an ideal phony character, for your own entertainment or business needs to require the right experts to purchase counterfeit id cards and make excellent unique plans with unique multi dimensional images and security highlights and standardized tags to make your new best fake id visit now Apalagi bus mulai beroperasi sebelum jam sekolah dimulai. Selain aman dan nyaman bagi anak-anak, pembiasaan naik angkutan umum sejak dini kepada anak-anak sudah seharusnya dilakukan. Ibu-ibu juga sangat terbantu jika ingin ke Pasar Aceh, karena penumpang dapat naik dan turun di mana saja. Jika ingin pergi ke tempat lain di luar rute yang dilayani, penumpang dapat turun di halte Trans Koetaradja, lalu melanjutkan perjalanan ke tempat yang dituju menggunakan bus Trans Koetaradja. Tidak cuma itu, ongkosnya pun sangat murah. Hanya dengan membayar Rp. 2.000 saja, saya dapat menikmati perjalanan menggunakan bus Damri sepanjang rute yang dilalui. Sudah nyaman, aman, awak busnya ramah, dan yang paling penting murah. Ayo naik bus Damri perintis. Tentang Angkutan Jalan Perintis Kementerian Perhubungan RI melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah menetapkan 370 jaringan trayek angkutan jalan perintis pada Tahun 2019 yang beroperasi di seluruh Indonesia. Angkutan Jalan Perintis adalah angkutan yang melayani daerah terpencil, terdalam, terisolir, dan tertinggal, dimana di daerah tersebut belum tersedia sarana angkutan yang memadai dengan tarif yang terjangkau. Perum Damri yang ditunjuk selaku operator angkutan jalan perintis menjadi kepanjangan tangan pemerintah dalam rangka menyediakan angkutan kepada seluruh masyarakat pedalaman. (AM)