Category: Informasi

Pemerintah Aceh berhasil menempati peringkat ketujuh secara nasional sebagai daerah berkinerja baik dalam penurunan angka kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Aceh pada September 2019 turun sebanyak 9 ribu orang atau 0.31% dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada Maret 2019. Data tersebut bersumber dari rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh pada 15 Januari 2020 lalu. Penurunan angka kemiskinan ini tidak membuat Pemerintah Aceh berpuas diri. Ada berbagai pekerjaan rumah lainnya yang harus dikejar agar angka kemiskinan terus menurun, salah satunya adalah membangun sinergitas antar sektor agar angka kemiskinan dapat turun secara lebih masif. Untuk mencapai hal tersebut, Kepala Bappeda Aceh Ir. Helvizar Ibrahim, M.Si., dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh, Safuadi, ST., M.Sc., PhD., berdiskusi dengan Kepala Dinas Perhubungan Aceh Junaidi, ST., MT., untuk membicarakan kontribusi dalam rangka menurunkan angka kemiskinan di Aceh melalui sektor perhubungan, di Ruang Inovation Centre Dishub Aceh, Selasa, 25 Februari 2020. Integrasi program lintas sektor perlu diwujudkan agar pembangunan di Aceh menuju ke arah yang tepat. Kebijakan-kebijakan Pemerintah Aceh pun akan bermuara pada integrasi program-program tersebut sehingga proses pembangunan tidak lagi berjalan secara parsial. Dalam kesempatan tersebut, Helvizar menyampaikan bahwa program pemerintah dalam pembangunan daerah harus menjadi stimulus yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Ada dua hal yang perlu dipastikan dalam pembangunan daerah sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan. Pertama program tersebut dapat mengurangi beban masyarakat miskin. Kedua, program tersebut dapat membuat masyarakat berdaya secara ekonomi,” ujarnya. Apabila kedua hal tersebut terpenuhi maka kesejahteraan akan meningkat dan perekonomian masyarakat pun akan tumbuh dengan sendirinya. Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat harus menjadi fokus pemerintah dalam pembangunan daerah. Pada kesempatan yang sama, Safuadi menilai ada beberapa program yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Aceh sebagai jalan pintas/shortcut dalam mengentaskan kemiskinan. Diantaranya adalah dengan memanfaatkan komoditi lokal Aceh untuk ekspor langsung ke luar negeri. Saat ini komoditi lokal Aceh diekspor melalui Pelabuhan Belawan, sehingga Provinsi Sumatera Utara secara tidak langsung tercatat sebagai “district of origin” ekspor dan berhak mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. “Aceh punya begitu banyak komoditi lokal yang tidak ada di daerah lain. Bila Pemerintah Aceh dapat memanfaatkan ini maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan bertambah, tentu perlu kolaborasi terintegrasi, terstruktur dan terukur dari semua pihak” ungkapnya. Selain itu, ekspor langsung dari Aceh akan menguntungkan para petani. Mata rantai distribusi logistik menjadi sedikit sehingga nilai jual petani akan tinggi. “Maka butuh sentuhan sektor perhubungan agar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan ekspor tersebut dapat berjalan,” ujar Safuadi. Menanggapi hal tersebut, Kadishub Aceh mengungkapkan bahwa pada tahun 2019 yang lalu Dinas Perhubungan Aceh telah menyelesaikan 2 kajian yang mendukung kegiatan ekspor tersebut. Pertama adalah study kelayakan pengembangan Bandara Maimun Saleh Sabang sebagai terminal kargo perikanan. Dan kedua adalah study kelayakan lintasan internasional Kuala Langsa – Penang. “Tindak lanjut dari kajian tersebut diperlukan “duduk bersama” untuk menghasilkan program lanjutan yang terintegrasi,” harap Junaidi. (AM)

Sehubungan telah selesainya pelaksanaan seleksi/test Pramudi dan Pramugara Bus Trans Koetaradja pada tanggal 28/29 Januari 2020, berikut disampaikan hasil seleksi/test yang “LULUS” sebagai Pramudi dan Pramugara Bus Trans Koetaradja Tahun 2020. Daftar peserta yang lulus dan arahan selanjutnya dapat dilihat pada lampiran berikut; Klik di sini  

Plt. Gubernur Aceh Ir. Nova Iriansyah, MT., tinjau pembangunan kapal “Aceh Hebat 1” di galangan kapal PT. Multi Ocean Shipyard (MOS), Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau, Selasa, 11 Februari 2020. Kunjungan ini merupakan upaya Pemerintah Aceh untuk memastikan kegiatan pembangunan kapal berjalan lancar sehingga dapat selesai pada akhir tahun 2020. Pada kesempatan tersebut, Plt. Gubernur Aceh menyampaikan terima kasih kepada Direksi PT. Multi Ocean Shipyard karena progres realisasi pembangunan lebih tinggi dari progres yang direncanakan. “Ini membuat kita optimis bahwa kontrak ini tidak akan melampaui akhir Desember. Saat ini, progres realisasi kontrak pembangunan kapal Aceh Hebat 1 sebesar 45 persen. Angka ini lebih tinggi dari target realisasi yang direncanakan pada akhir Februari 2020 yaitu sebesar 36 persen. Selanjutnya Nova berpesan agar PT. MOS mengantisipasi segala kemungkinan yang dapat terjadi sehingga memperlambat proses pembangunan kapal. “Kemungkinan force majeur selalu ada, misalnya virus corona yang terpapar dr luar negeri karena komponen-komponen kapal yang diimpor dari luar negeri mungkin sedikit terganggu,” pesan Nova. “Insyaallah tahun 2021, rakyat Aceh khususnya masyarakat pantai barat Aceh dan Simeulue dapat menikmati kapal ini (Aceh Hebat 1),” tutup Nova. (AM)   Simak videonya di bawah ini :

Uji coba (Sea Trial) sandar kapal KMP. Teluk Sinabang di dermaga Pelabuhan Laut Calang berjalan lancar tanpa ada kendala, Minggu, 09 Februari 2020. Uji coba inidilakukan sebagai tindak lanjut ditetapkannya rute Sinabang – Calang sebagai lintasan penyeberangan perintis Tahun Anggaran 2020 oleh Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI. Kadishub Aceh melalui Kasi Angkutan Pelayaran dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Husaini, SE, M.M.Tr., mengatakan, Pemerintah Aceh sudah 3 tahun mengusulkan Lintasan Penyeberangan Perintis Sinabang – Calang. “Alhamdulillah tahun ini dapat terealisasi,” ujarnya. Husaini melanjutkan, perlu dilakukan koordinasi antara PT. ASDP Cabang Singkil dengan UPP Pelabuhan Calang terkait jadwal kapal angkutan laut perintis (R2) Sabuk Nusantara 110 dengan operator PT. Pelangi Tungal Ika dan kapal berjenis tongkang yang selama ini sandar di Dermaga Pelabuhan Calang. Terkait hasil uji coba secara teknis, Nahkoda KMP. Teluk Sinabang, Capt. Eko Medianto menilai, dari sisi geografis dermaga pelabuhan Calang sangat potensial karena terdapat beberapa pulau di dekat pelabuhan yang menjadi break water alami yang melindungi kapal agar aman saat olah gerak, sandar, bongkar dan muat. “Dengan kedalaman pasang surut 4 meter, cukup untuk KMP. Teluk Sinabang yang memiliki draft kapal 2,5 m. Lalu daya ketahanan rampdoor KMP. Teluk Sinabang saat ini < 25 ton,” tambahnya. Kepala UPP Calang Azwana Amru Harahap yang hadir saat uji coba menambahkan, kekuatan rampdoor kapal perlu dilihat agar dapat disesuaikan dengan barang atau kendaraan yang akan dimuat. “Bila rampdoor kapal tahan, tidak masalah apabila akan dilakukan pemuatan untuk golongan IX karena kekuatan dermaga juga layak,” ujarnya. GM. PT. ASDP Cabang Singkil Rudi Mahmudi mengatakan berdasarkan dari uji coba (sea trial) sandar di pelabuhan calang maka dapat disimpulkan kapal akan beroperasi untuk melayani masyarakat dari dan ke Simulue dalam waktu dekat. “Pihak PT. ASDP Cabang Singkil akan mensosialisasi pembukaan lintasan baru Calang – Sinabang dengan melibatkan pihak-pihak terkait,” ungkapnya.

Obrolan sering membuka sebuah persoalan yang biasa hingga yang benar-benar serius. Berbincang sering mengundang isu baru atau bahkan sebuah solusi dari bertukar pikiran. Atau hanya disela-sela melepas penat seraya meneguk segelas kopi panas yang masih mengembul. Ada banyak hal yang terus diobrolkan dan tanpa dipatenkan, seperti sedang mendulang emas atau mengurai benang kusut, obrolan menjadi suatu kebutuhan pokok sosial manusia. Apalagi, saat para tokoh bertemu dan membincangkan satu topik pemikiran yang sama akan ada rona baru dalam membuka sebuah cakrawala. Pada hari Jum’at, 24 Januari 2020, dua tokoh Arsitektur Indonesia dipertemukan dalam sebuah ruang diskusi yang membahas rencana pembangunan konektivitas dalam wilayah Aceh sebagai bagian transportasi nasional. Tepatnya dua arsitek ini berbincang di ruang Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Merekalah Budi Karya Sumadi, alumni arsitektur Universitas Gajah Mada (UGM) Tahun 1981 yang sekarang menjabat sebagai Menteri Perhubungan RI dan Nova Iriansyah, alumni Arsitektur Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya Tahun 1988 dan melanjutkan studi lanjutan dengan jurusan yang sama di Institut Teknologi Bandung (ITB) Tahun 1999. Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut membahas tentang kelanjutan pembangunan Kereta Api Aceh ke depan dan isu-isu lain terkait pengembangan transportasi wilayah paling barat Indonesia. Dalam sebuah ruangan berbentuk persegi dengan bukaan yang memamerkan suasana Ibukota di luar sana dan sentuhan dinding partisi bercorak kayu dengan warna coklat layaknya seduhan segelas milo susu menciptakan sebuah harmoni jamuan saat itu. Ada harapan-harapan yang dituturkan Plt. Gubernur Aceh saat memulai perbicangan sambil melemparkan senyum yang menghiasi wajah keduanya. Pembangunan jalur Kereta Api (KA) lintas Banda Aceh – Besitang mengalir di sela-sela pembicaraan dengan tanggapan yang mengungkapkan banyak hal tentang corak dan nuansa dalam karya mereka berbincang. Beliau berharap proyek ini dapat menjadi masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) dan biaya pengadaan tanah jalur KA tersebut disediakan oleh Lembaga Manajemen aset Negara (LMAN). Dalam obrolan ada perpaduan keputusan yang mempengaruhi aspek kebijakan pembangunan yang menyangkut dilema sosial, budaya, sisi estetika atau bahkan histori objek tersebut yang terselip dalam deru canda yang menyeruak ke seantero ruangan. Pada awal kisah pertemuan hari itu, senyuman lebar keduanya saat berjabat tangan menciptakan sirkulasi hawa yang adem untuk membahas konsep desain kebijakan yang akan diambil ke depan. Secara murni, obrolan tersebut menggambarkan sensibilitas pada setiap kata yang ditutur keduanya, ada paduan rona yang digabungkan menjadikan gradasi yang estetik dan tepat secara visual kebijakan. Ada warna-warna dominan yang pastinya menjadi leadingnya. Dengan cara pandang yang komprehensif dan merujuk peta masalah masa-masa sebelumnya, Plt. Gubernur Aceh juga berupaya memberikan warna cerah bagi upaya percepatan pengembangan perkeretaapian Aceh. Ranah yang akan dikembangkan membutuhkan dukungan dengan penataan kelembagaan melalui pembentukan unit kerja Balai Teknik Perkeretaapian di Aceh sehingga koordinasi antara Pemerintah Aceh dengan Kementerian Perhubungan dapat lebih sinergis yang dapat mengubah rona abstrak menjadi lebih nyata untuk dinikmati. Pembangunan KA ini juga menjadi suatu denyut nadi Aceh dalam menyambungkan garis aksesibilitas antar kabupaten/kota Aceh wilayah timur yang mencapai 428 Km. Tentu dalam membentuk garis lurus pada sebuah goresan peta membutuhkan koordinasi yang lebih intensif dan kolaboratif sehingga dominan kekeliruan guratan garis rentang kendali koordinatif yang selama ini tersendat, dapat mengalir dengan baik. Di tengah kehangatan perbincangan ini, Menhub, Budi Karya Sumadi yang didampingi Direktur Lalu Lintas Perkeretaapian, Kepala Biro Perencanaan, Kepala Biro Keuangan dan Kepala Biro Komunikasi Publik menuturkan terkait aspek sosial masyarakat yang berkaitan langsung problema pengadaan tanah untuk segmen Sungai Liput  – Langsa ditangani dengan SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) yang berasal dari LMAN. Sehingga diharapkan kendala dalam pembebasan lahan untuk segmen tersebut dapat diminimalisir semaksimal mungkin. Ada ranah lain yang tersentuh dalam pembicaraan ini. Goresan sketsa yang dibuat terkadang menciptakan konsep desain baru atau ornamen tambahan yang muncul di tengah guratan garis-garis tegas untuk sebuah objek. Ada garis-garis bantu yang dapat mempertegas guratan utama seperti harapan lain Aceh yang disampaikan oleh Plt. Gubernur Aceh agar Menteri Perhubungan dapat menumpahkan tinta printer dalam kebijakan atau Keputusan Menteri yang menggurat tulisan atau pernyataan pembukaan rute penerbangan Kuala Namu – Rembele (Bener Meriah) – Bandara SIM (Banda Aceh) PP yang diperkirakan memiliki permintaan perjalanan (demand) yang cukup baik serta dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah tersebut. Bandara Rembele saat ini memiliki panjang runway 2.250 x 30 m dan dapat didarati pesawat sekelas ATR 72. Di sisi lain, ada harap lain yang terucap dalam diskusi yang relatif singkat ini, yaitu untuk mengaktifkan kembali penerbangan Kualanamu – Sabang PP yang sempat dioperasikan oleh Garuda Indonesia namun telah berhenti beroperasi beberapa waktu yang lalu karena berbagai faktor. Penerbangan ini sangat penting untuk dibuka kembali untuk mendorong Sabang sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Di sektor transportasi laut, Plt. Gubernur berharap agar Kemenhub dapat memberikan perhatian terhadap Pelabuhan Calang yang diproyeksikan menjadi pelabuhan ekspor CPO dengan membangun breakwater sehingga operasional pelabuhan tidak terkendala dengan gelombang tinggi pada saat-saat cuaca ekstrem. Pada akhir pertemuan, Plt. Gubernur Aceh menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas peran Kemenhub dalam memberikan bantuan teknis terhadap berbagai isu perhubungan di Aceh, khususnya bantuan teknis dan suksesnya pelaksanaan tahap perencanaan dan persiapan terhadap 3 (tiga) unit kapal Ro-ro yang dibangun oleh Pemerintah Aceh Tahun 2019-2020. Obrolan tentang penyiapan 3 kapal Ro-ro terasa membanggakan bagi obsesi Aceh dalam membangun transportasi untuk peningkatan konektivitas antar wilayah. Banyak obsesi dengan gaya seorang arsitek sedang berlangsung di Aceh, bagaimana kita memahami konsep memberi kesempatan kepada masyarakat dan wisatawan untuk menikmati nilai sejarah pendopo gubernur, sebuah diskusi yang membutuhkan cara pandang yang sangat luas. Ada lambang ornamen atau sketsa yang dilihat dari sudut berbeda dan ada nilai historis abstrak yang dapat terbaca oleh para arsitek. Di sinilah ada obrolan dan diskusi untuk sebuah terobosan atau sebuah solusi dalam mensinergikan semua sektor. Mungkin ada nalar-nalar yang tidak terjangkau oleh awam, tentu butuh waktu untuk sebuah pembuktian dari konsep desain ke realita. (MS)

Dinas Perhubungan Aceh melalui Bidang Penerbangan selenggarakan Rapat Pembahasan terkait operasional Angkutan Udara Perintis Korwil Sinabang Tahun 2020 di Aula Dishub Aceh, Kamis, 23 Januari 2020. Pertemuan ini dilakukan dalam rangka memastikan operasional angkutan udara perintis di Aceh dapat segera berjalan, sehingga dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Pertemuan dipimpin oleh Kepala Bidang Penerbangan, Muhammad Dahlan, ST., M.Si., dan dihadiri oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Korwil Sinabang Tahun 2020, Bona Simamora, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Korwil Sinabang, para Kepala Unit Pelayanan Bandar Udara (UPBU) di Aceh, perwakilan PT. Angkasa Pura II Bandara SIM, serta perwakilan Susi Air selaku operator angkutan udara perintis Tahun 2020. Dalam sambutannya Kabid Penerbangan Dishub Aceh menyampaikan harapannya agar operasional angkutan udara perintis tahun 2020 dapat berjalan dengan lancar. “Penerbangan harus sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik,” ungkap Dahlan. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, ketidaksesuaian jadwal penerbangan menjadi salah satu faktor turunnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan udara perintis. Pada kesempatan yang sama, KPA Angkutan Udara Perintis Korwil Sinabang memastikan operasional angkutan udara perintis tahun 2020 dapat dilaksanakan dengan segera. “Kita targetkan penerbangan perintis dapat dimulai paling cepat pada minggu keempat bulan Januari, sekitar tanggal 27 Januari. Paling lambat tanggal 3 Februari sudah beroperasi,” ujar Bona. Perwakilan Susi Air selaku operator, Indah mengatakan, proses pemesanan tiket penerbangan perintis melalui online dapat dilakukan hanya pada dua bandara yaitu Bandara Internasional SIM Blang Bintang dan Bandara Internasional Kualanamu. “Selain kedua bandara tersebut, masyarakat dapat memesan dengan cara menghubungi agen penjualan tiket Susi Air yang ada di daerah-daerah yang dilayani penerbangan perintis”, jelas Indah. (AM)

Liburan awal tahun pada Januari 1996 seharusnya merupakan hal yang menyenangkan bagi Muhibuddin Ibrahim yang biasa disapa Ucok Sibreh beserta rekannya bernama Indra sesama anak sekolah. Iya, saat itu Ucok dan rekannya Indra masih duduk di bangku kelas dua SMA 3 (usia 17-an). Hari itu Jum’at, 19 Januari 1996 mereka berencana mau ke Kota Sabang untuk suatu urusan sekalian jalan-jalan liburan menggunakan kapal penyeberangan KMP. Gurita.  Namun naas dalam perjalanan menuju Sabang kapal ferry  yang berkapasitas 210 orang namun pada hari itu penuh sesak sampai 387 penumpang itu mengalami musibah karam di perairan Sabang sekitar 6 mil laut mendekati Pelabuhan Penyeberangan Balohan Sabang pada pukul 20.30 malam. Ucok berkisah malam itu dia beserta rekannya sedang berada di buritan kapal melihat air yang menghantam bagian depan kapal semakin mendekati mereka. Temannya bernama Indra pun berinisiatif mengajak Ucok untuk melompat kelaut. Namun sayang rekannya ternyata belum bisa berenang sehingga hilang ditelan arus laut. Sedangkan Ucok tanpa disadarinya telah terlempar jauh dari kapal, Ucok pun berusaha berenang kesana sini menggapai apa yang bisa dipegang untuk mengapung, dan seperti mukjizat akhirnya Ucok berhasil mendapat pertolongan salah seorang ABK bernama Adi dan memberinya tempat pegangan pada pelampung kapal lifebuoy yang ada padanya. Setelah terkatung-katung selama kurang lebih 17 jam di laut dalam keadaan lapar haus dan letih, Ucok dan Adi pun ditemukan oleh kapal tanker Laju Perkasa 4 yang sedang lewat. Menurut ucok kejadian ini merupakan mukjizat dari Allah dia bisa selamat. Sebab dari 387 penumpang, cuma Ucok beserta 40 orang yang selamat. 54 orang dinyatakan meninggal dan 284 orang dinyatakan hilang. Setelah dievakuasi ke kapal penolong, Ucok dan Adi pun bersujud syukur kepada Allah SWT kerena telah diselamatkan dari maut lautan. “Alhamdulillah” ungkapnya berkali-kali dengan mata masih berkaca-kaca mengenang peristiwa itu. Ucok menyesalkan hingga saat ini tidak adanya perhatian pihak terkait terhadap korban. Padahal semua korban selamat membeli tiket resmi dan ada asuransinya. Selain itu, Ucok juga berharap adanya perhatian pelaku transportasi terhadap kelayakan kapal (laik layar) saat beroperasi. (RS)

Dinas Perhubungan Aceh berikan penghargaan Wahana Tata Nugraha kepada sejumlah Kabupaten/Kota sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi dalam mengikuti Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Sistem Transportasi Perkotaan Tahun 2019. Penyerahan penghargaan tersebut dilakukan di ruang rapat Bidang LLAJ Dinas Perhubungan Aceh, Senin, 20 Januari 2020. Wahana Tata Nugraha merupakan penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Provinsi, Kabupaten/Kota yang mampu menata transportasi dan fasilitas publik dengan baik. Beberapa daerah yang mengikuti kegiatan Wahana Tata Nugraha di antaranya; Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Tamiang, dan Kota Langsa. Selain menerima sertifikat atas partisipasi dalam mengikuti kegiatan ini, daerah tersebut juga menerima perlengkapan lapangan seperti water barrier, rambu hand stop, rompi lapangan, pin keselamatan, poster keselamatan lalu lintas, dan lain-lain. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan Bidang LLAJ Dishub Aceh, M. Hanung Kuncoro, S.SiT dalam sambutannya menyampaikan, Dishub Aceh mengapresiasi Kabupaten/Kota yang telah mengikuti kegiatan Wahana Tata Nugraha Tahun 2019. “Manfaat yang didapat oleh daerah sekurang-kurangnya adalah system transportasi dan fasilitas publik tertata dengan baik. Apalagi Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan ujung tombak dalam merealisasikan kegiatan ini,” ujar Hanung. (MG)

Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Kawasan Bebas Sabang (BPKS), Pemerintah Kota Sabang dan Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan Aceh melakukan pertemuan membahas rencana pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Balohan Kota Sabang. Pertemuan ini dilakukan di Aula Rapat Dinas Perhubungan Aceh, Banda Aceh tanggal 16 Januari 2020. Di dalam pertemuan ini juga membahas rencana kerjasama dalam pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Balohan Kota Sabang, pelaksanaan revitalisasi dilaksanakan oleh BPKS yang diharapkan segera selesai pembangunannya. Setiap kegiatan perlu sebuah istilah “Cet Langet – bermimpi setinggi-tingginya -red”, yang berarti sebuah perencanaan ke depan yang dikonsepkan untuk target pencapaian yang harus diimplementasikan dan bersifat mutlak. Di dalam sebuah perencanaan tidak hanya menyebutkan tujuan dan target secara gamblang, namun kemungkinan hambatan atau deviasi pencapaian juga terprediksi saat proses pelaksanaan. Maka suatu perencanaan sangat diperlukan untuk manajemen program sebagai panduan pengambilan sikap dalam upaya pencapaian target yang diharapkan. Idealnya dari sebuah program pembangunan jaringan transportasi Aceh juga mengharuskan sebuah masterplan sehingga pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pembangunan kedepannya dapat dilakukan secara terstruktur, menyeluruh dan tuntas, mulai dari perencanaan, konstruksi, operasi, pemeliharaan, dan pembiayaan. Begitu pula, arah pengembangan dan pembangunan fasilitas pelabuhan penyeberangan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan yang akan datang. Oleh karena itu, dalam merencanakan pembangunan transportasi sedini mungkin, Dishub Aceh melakukan studi 2015 untuk menyusun Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan (RIP) Balohan Kota Sabang. Hasil studi yang ditetapkan dalam RIP Balohan Kota Sabang menyebutkan bahwa jumlah penumpang pada tahun eksisting – Tahun 2015 –red mencapai 258.697 orang dan diprediksi pertumbuhan di Tahun 2035 mencapai 514.397 orang. Persentase pertumbuhan ini mencapai 50,29 persen khusus untuk penumpang Kapal Ferry Ro-Ro. Ini merupakan bom waktu apabila tidak tertangani pada saat ini. RIP ini direncanakan dalam rentang masa 2016 – 2035 yang berisi tentang jangka waktu perencanaan, rencana tapak dan rencana detail teknis, proyeksi arus pertumbuhan dan rencana kebutuhan penumpang dan/atau barang, perkiraan dampak penting dan penanganan dampak, dan hal terkait lainnya. Dalam mewujudkan target yang telah direncanakan dalam RIP maka perlu diupayakan dengan platform kolaborasi untuk “mempersiapkan infrastruktur lebih awal untuk kebutuhan pertumbuhan masa depan”. Dalam perjalanan yang berliku dan menanjak, dimulai dengan konsultasi Kementerian dan koordinasi Bappenas serta syarat investasi yang harus dipenuhi hingga pada akhirnya BPKS bersedia melakukan investasi. Namun hal ini tidak surut dari kendala dan rintangan dari kesulitan menganggarkan program kegiatan, persoalan lahan yang belum dikuasai dan aspek lainnya yang tak kalah menantang. Pembangunan dan pengembangan kawasan Pelabuhan Penyeberangan Balohan Kota Sabang dimulai pada Tahun 2018 dan kondisi pembangunan sekarang sudah mencapai 80 % dari alokasi anggaran yang disediakan. Hal ini juga merupakan suatu prestasi yang perlu diaksarakan dalam sebuah goresan pena yang menjadi pelajaran ke depan bagi kita. “Biasanya hampir semua rencana induk terlambat”, hari ini pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Balohan Kota Sabang 15 tahun lebih cepat dari upaya “Cet Langet” pada Tahun 2015 lalu, artinya berdasarkan RIP, Pelabuhan Penyeberangan Balohan dijadwalkan penyelesesaian infrastrukturnya di Tahun 2035. Kebiasaan selama ini, kita terfokus pada satu arah angin dalam mempercepat pembangunan. Padahal, ada arah angin lain yang membawa lebih banyak keuntungan layaknya kolaborasi. Suatu ulasan mungkin perlu dipatenkan bahwa “dengan kolaborasi, percepatan bukan hal mustahil atau cet langet”. Jadi, saat ini revisi mesti dilakukan untuk mengakomodir percepatan dengan pelaksanaan ini menggunakan pendekatan demand follow supply. Dengan segala keterbatasan, kolaborasi yang sudah dilakukan perlu dijadikan model dalam penyediaan infrastruktur transportasi Aceh di masa yang akan datang. Walikota Sabang, Nazaruddin dalam sambutannya menyampaikan agar dapat segera memperoleh kesepakatan tentang format pengelolaan yang tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku, termasuk standar operasional dan prosedur yang diperlukan untuk pelayanan yang lebih baik. (MS)

Aceh mungkin satu-satunya provinsi di Indonesia yang tidak melakukan perayaan pergantian tahun dengan meriah seperti di daerah lain. Keadaan ini berlaku semenjak tahun 2004 lalu. Setiap akhir tahun, masyarakat Aceh selalu memperingati masa-masa berkabung, yaitu peringatan bencana dahsyat gempa dan tsunami yang menggulung daerah ini 15 tahun silam, tepatnya tanggal 26 Desember 2004. Bencana itu merenggut 130 ribu nyawa rakyat Aceh, Nias Sumatera Utara, dan beberapa negara lainnya. Kala itu, banyak warga Aceh di perantauan berusaha pulang ke bumi kelahiran guna mencari dan membantu keluarga yang tertimpa bencana. Saya adalah salah satu dari orang-orang itu. Saya sempat menghabiskan waktu dua hari dari Jakarta agar bisa mendarat di bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, karena bandara sibuk melayani lalu lalang dan antrean armada udara asing yang membawa bantuan ke Aceh setelah bencana. Akhirnya saya bisa mendrat dan tiba dengan selamat di bumi Serambi Mekkah ini. Bencana besar ini menimbulkan kerusakan parah semua sendi kehidupan, termasuk sarana perhubungan. Transportasi di Kota Banda Aceh lumpuh total. Kendaraan umum seperti taksi dan angkot yang biasanya siap melayani penumpang dari bandara menuju kota tidak terlihat beroperasi. Akibanya, banyak penumpang terpaksa menumpang kenderaan pribadi masyarakat setempat, agar bisa mencapai kota Banda Aceh yang berjarak sekitar 20 kilometer dari bandara. Saat saya tiba di Banda Aceh dua hari setelah tsunami, kota ini benar-benar porak poranda. Sebagian besar jalanan masih dipenuhi puing bangunan, mayat korban tsunami juga masih bergelimpangan. Bangkai kenderaan bermotor dan perahu nelayan masih berhimpitan di antara puing, bahkan ada yang masih nyangkut di atas reruntuhan bangunan dan pohon. Praktis setelah bencana hampir semua angkutan kota banyak yang tidak beroperasi lagi. Seperti angkutan umum labi labi yang tadinya merajai berbagai jurusan dalam kota, mulai menghilang, sejak saat itu dan hingga sekarang. Sarana pelabuhan penyeberangan utama Uleelheu juga luluh lantak disapu gelombang. Sehingga pendistribusian bantuan untuk daerah lain yang hanya bisa dijangkau oleh kapal, terpaksa dilakukan melalui pelabuhan darurat sementara yang berlokasi di bawah jembatan Uleelheu. Pelabuhan darurat ini menjadi tempat bersandarnya kapal-kapal nelayan maupun kapal-kapal asing. Dahsyatnya tsunami yang melanda Aceh kala itu, dipicu gempa besar dengan magnitudo 9,0 yang disebabkan oleh interaksi lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Gempa ini berpusat di dasar laut pada kedalaman 10 Km. Seiring berjalannya waktu setelah 15 tahun bencana gempa dan tsunami melanda Aceh, kini suasana kota dan masyarakat sedikit membaik, bahkan banyak masyarakat umumnya sudah melupakan kejadian dahsyat tersebut. Belajar dari kejadian yang menelan banyak korban itu, kini di setiap ruas jalan di kawasan pemukiman di pesisir provinsi Aceh telah dipasang rambu-rambu penunjuk jalur evakuasi masyarakat. Rambu-rambu ini sebagai penunjuk arah untuk memudahkan masyarakat menuju ke tempat yang lebih aman ketika bencana berulang. Beberapa tempat yang banyak orang seperti sekolah-sekolah di Kota Banda Aceh juga sering melaksanakan program siaga bencana. Seperti di SMA Negeri 1 Banda Aceh, melakukan simulasi penanganan bencana serta evakuasi manusia secara berkala. Simulasi ini dilakukan pihak sekolah bekerja sama dengan Badan Penanganan Bencana Aceh (BPBA). “Terkadang juga kami lakukan secara mandiri dengan menggunakan dana BOS,” ujar Khairurrazi, Kepsek SMA1 saat ditemui tim Transit di kantornya beberapa waktu lalu. Khairurrazi mengatakan, sekolah perlu menerapkan kurikulum materi khusus kebencanaan untuk memudahkan evakuasi ketika bencana terjadi. Khairurrazi juga menyarankan perlunya perhatian dan kajian jalur khusus evakuasi, karena di beberapa titik terdapat arah putar balik yang terlalu jauh, sehingga menyulitkan jalur evakuasi. Semua kerisauan sang kepsek tentang rambu-rambu jalan di kota Banda Aceh yang perlu dikaji lagi, dijawab oleh Deddy Lesmana Kabid LLAJ Dishub Aceh. Deddy mengatakan, semua rambu-rambu di jalan dibuat guna keselamatan pengguna jalan di saat kondisi aman. Namun dalam kondisi darurat bencana tentu semua aturan rambu itu tidak berlaku lagi dan bisa dilanggar. “Tentunya tetap harus berhati-hati. Jangan sampai ingin melakukan penyelamatan malah terjadi musibah kecelakaan,” terang Deddy lagi.(Rizal Syahisa) Versi cetak digital dapat diakses dilaman: