Category: Informasi

Dalam rangka rencana keikutsertaan Negara Republik Indonesia sebagai Negara Pihak (State Party) pada Hong International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships, 2009 (Konvensi Internasional Hong Kong untuk Penutuhan Kapal yang Aman dan Ramah Lingkungan, 2009), Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) melalui Direktorat Perkapalan dan Kepelautan menyelenggarakan Workshop Penutuhan Kapal yang Aman dan Ramah Lingkungan selama 3 (hari) yang dimulai pada tanggal 16 s.d. 18 November 2020 di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta. Kegiatan workshop ini dibuka secara langsung oleh Direktur Perkapal dan Kepelautan, Capt. Hermanta dan diikuti oleh peserta dari perwakilan Ditjen Hubla dan berbagai kementerian serta lembaga lainnya yang berkaitan dengan penutuhan kapal. Para peserta dapat mengikuti kegiatan ini secara langsung maupun secara virtual. “Penutuhan kapal (ship recycling) adalah kegiatan pemotongan dan penghancuran kapal yang tidak digunakan lagi yang dilakukan secara aman dan ramah lingkungan.” kata Capt. Hermanta saat membacakan sambutan pembukaan Workshop Penutuhan Kapal yang Aman dan Ramah Lingkungan di Jakarta. Senin (16/11) Lebih lanjut Hermanta mengatakan, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan telah mengatur aspek teknis penutuhan kapal dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim. Dalam Peraturan Menteri tersebut dijelaskan bahwa kapal dengan tonase kotor GT 500 atau lebih yang berlayar di perairan internasional dan fasilitas penutuhan kapal (ship recycling facilities) wajib memenuhi ketentuan internasional mengenai penutuhan kapal. Sedangkan kapal dengan tonase kotor GT 100 atau lebih yang berlayar di perairan Indonesia dan fasilitas penutuhan kapal (ship recycling facilities) yang melakukan pekerjaan penutuhan kapal di perairan Indonesia wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri tersebut. Indonesia sebagai anggota dari International Maritime Organization (IMO) telah memberikan perhatian khusus terhadap kelestarian lingkungan perairan dengan telah meratifikasi beberapa konvensi IMO terkait perlindungan lingkungan maritim seperti konvensi Marine Pollution (MARPOL), Konvensi Anti Fouling System, Konvensi Jaminan Ganti Rugi Penanggulangan Pencemaran, Konvensi Manajemen Air Balas serta yang terakhir Konvensi Nairobi mengenai Penyingkiran Kerangka Kapal. “Untuk pelaksanaan konvensi-konvensi IMO di Indonesia terkait perlindungan lingkungan maritim, Indonesia telah membuat aturan nasional diantaranya Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, PP No. 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim, Permenhub No. PM 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim dan aturan-aturan pelaksana lainnya.” ujar Capt. Hermanta Kegiatan penutuhan kapal sudah menjadi kegiatan yang tidak asing lagi bagi masyarakat di Indonesia dan kegiatan ini sebagian besar dilakukan secara tradisional dengan menggunakan alat serta metode yang sederhana dimana sebagian besar kegiatan penutuhan kapal ini dilakukan di pinggir pantai. “Kapal yang akan dilakukan penutuhan mungkin mengandung zat berbahaya bagi lingkungan seperti asbes, logam berat, hidrokarbon, zat perusak ozon, limbah berminyak, sisa muatan berbahaya dan lain-lain.” ungkap Hermanta “Kegiatan pemotongan kapal dapat berpotensi membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia serta lingkungan karena tidak adanya mekanisme yang menjamin keselamatan dan kesehatan manusia serta lingkungan, sehingga diperlukan pedoman dalam pengaturan dan pengawasan kegiatan penutuhan kapal dengan merujuk pada aturan yang telah dikeluarkan oleh IMO.” tutup Hermanta Sementara itu, Kepala Sub Direktorat Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan, Rudi Taryono dalam laporan ketua panitia mengatakan,  tujuan kegiatan workshop ini adalah untuk menggali hal-hal yang terkait dengan kegiatan penutuhan kapal sebelum Indonesia meratifikasi Konvensi Hong Kong terkait penutuhan kapal. “Dalam kegiatan ini, para peserta akan diberikan materi berbagai hal yang berkaitan dengan penutuhan kapal dari aspek hukum, teknis, teori, dan praktek.” tambahnya “Narasumber yang berkompeten di bidang teknologi perkapalan, hukum maritim, teknologi perindustrian, pengelolaan lingkungan hidup, dan praktisi penutuhan kapal dihadirkan dalam kegiatan ini untuk menyampaikan materi tersebut.” tutup Rudi Sebagai informasi, hingga saat ini terdapat 14 (empat belas) Negara yang telah meratifikasi Konvensi terkait penutuhan kapal, diantaranya Belgia, Denmark, Estonia, Perancis, Jerman, India, Jepang, Malta, Belanda, Norwegia, Panama, Kongo, Serbia dan Turki. (Sumber: Direktorat Jenderal Perhubungan Laut)

Untuk mendukung pembangunan pariwisata di Pulau Banyak Aceh Singkil, akan dibangun demarga dan pengembangan airport. Gubernur Aceh Nova Iriansyah di Jakarta, Senin (16/11/2020) mengatakan, apabila pandemi Covid-19 berakhir tahun ini,maka awal 2021 mulai proses pembangunan. Paling lambat,awal tahun depan bisa pengerjaan konstruksi. “Kita sudah membebaskan lahan di Aceh Singkil untuk pengembangan airport, lalu di salah satu pulau juga  sudah ada lahan untuk dermaga standar kapal, tinggal kita kembangkan. Walaupun Itu sebenarnya sudah kita lakukan dua tahun yang lalu,” ujar Gubernur Nova didampingi Kepala Badan Penghububg Pemerintah Aceh (BPPA) Jakarta, Almuniza Kamal. Gubernur menyatakan, industri pariwisata dinilai mampu menurunkan angka kemiskinan di Aceh. Karena itu dibutuhkan investasi sektor pariwisata. “Dengan adanya investasi, akan membuka lapangan kerja baru, dan bagi yang bekerja akan ada pendapatan bagi keluarganya. Sehingga  angka kemiskinan akan turun,” ujar Nova. Ia mengatakan,  pengembangan  industri pariwisata  Aceh mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo yang memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, guna mendukung salah satu bagian investasi Uni Emirat Arab (UEA) di Aceh. Ia menyebutkan, adapun pintu masuk bagi UEA yang ingin menginvestasi itu, adalah dalam sektor pariwisata, dengan membangun properti, seperti resort, lapangan golf dan infrastruktur pendukungnya. UEA telah memilih  kawasan Pulau Banyak, Aceh Singkil. “Saya pikir, pariwisata sebagai pintu masuk awal untuk industri investasi berkembang di Aceh,  adalah keniscayaan, keharusan. Dan kita sudah berjalan dalam proses itu,” katanya. Pemerintah Aceh sendiri telah  membeli satu unit Kapal Motor Penumpang (KMP) untuk lintasan Singkil-Pulau Banyak,guna mendukung pembangunan industri pariwisata di Aceh Singkil.(Sumber: Serambi Indonesia)

Jakarta – Di tengah pandemi Covid-19 dan memasuki adaptasi kebiasaan baru muncul fenomena bersepeda, fenomena ini tidak hanya sebagai salah satu alternatif sarana olahraga namun sudah masuk menjadi gaya hidup (life style) masyarakat. Seiiring dengan semakin meningkatnya fenomena tersebut memunculkan juga beberapa isu terkait dengan keselamatan pesepeda di jalan. Bersepeda di sisi lain dapat menjadi sumber permasalahan lalu lintas. Mengutip dari pemberitaan media elektronik sepanjang bulan Januari hingga bulan Juni 2020 saja, terdapat 29 (dua puluh Sembilan) peristiwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Pesepeda. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Djoko Sasono saat membuka Webminar webinar Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tahun 2020 dengan tema “KESELAMATAN PESEPEDA DI JALAN DALAM PERSPEKTIF PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 59 TAHUN 2020”, Selasa, (17/11). “Untuk itu wujud negara hadir dalam rangka memberikan perlindungan keselamatan bagi Pesepeda dan pengguna lalu lintas di jalan, Pemerintah telah mengatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” ujar Sesjen Djoko Sasono. “Dan sebagai peraturan pelaksaan dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tersebut, pada tanggal 25 Agustus tahun ini telah diundangkan pula Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Keselaman Pesepeda di Jalan” lanjut Djoko. Lebih lanjut Sesjen menyambut baik terkait dengan penyelenggaraan webinar Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Transportasi Tahun 2020 ini, “Saya melihat dalam acara ini hadir kombinasi narasumber dari Regulator, Akademisi, serta Asosiasai Pesepeda” kata Sesjen Djoko. Sementara itu, Kepala Biro Hukum Wahju Adji mengatakan pengaturan keselamatan bagi pesepeda di jalan bukanlah merupakan hal yang baru, karena sejatinya hal tersebut juga sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkuan Jalan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya Pasal 111 dan Pasal 122. Adapun materi muatan yang diatur di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan, terbagi menjadi 2 (dua) substansi, yaitu pertama persyaratan keselamatan pesepeda, dan kedua Fasilitas Parkir Umum bagi Pesepeda. Dalam webinar ini turut dihadirkan Nara antara lain: Direktur Lalu Lintas, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat,Pandu Yunianto, Pengamat Transportasi dan Sekaligus Akademisi dari Universitas Katolik Soegijopranoto, Semarang Djoko Setijowarno, dan Ketua Asosiasi Bike to Work Poetoet Sodaryanto. Peserta webinar ini berjumlah (kurang lebih) ± 250 peserta yang terdiri dari : Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD); Dinas Perhubungan Provinsi se-Indonesia; Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ); Asosiasi Pesepeda; serta Rekan-rekan Mahasiswa. (Sumber: Kemenhub RI)

Sebagai terobosan untuk menangani permasalahan truk ODOL (Over Dimension Overload), Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, menerapkan transfer muatan. “Selain fokus terhadap normalisasi kendaraan, Pemerintah juga ingin memberikan langkah alternatif untuk mengatasi ODOL yaitu dengan melakukan transfer muatan,” kata Direktur Lalu Lintas Jalan, Sigit Irfansyah ketika membuka acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kemampuan Penyidikan PPNS Tahun 2020 yang dilaksanakan di Hotel Novotel Semarang pada Rabu (21/10) kemarin. Sigit menegaskan bahwa permasalahan truk ODOL perlu segera ditangani. Sebab Pemerintah harus mengeluarkan anggaran hingga puluhan triliun rupiah per tahun untuk melakukan normalisasi kendaraan yang melanggar ketentuan dimensi. Adapun cara lainnya yang Pemerintah tawarkan yakni berupa transfer muatan. “Transfer muatan ini bukan kegiatan baru, sebelumnya sudah dilakukan di beberapa daerah,” kata Sigit. Sigit menjabarkan, penindakan normalisasi kendaraan itu dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pemotongan kendaraan secara sukarela atau melalui penegakan hukum. “Apabila diperhatikan sangat jarang sekali perusahaan yang secara sukarela melakukan normalisasi kendaraannya yang melebihi batas dimensi dan muatan, kebanyakan cenderung menunggu pada saat penegakan hukum saja. Hal ini sangat membebani pemerintah,” jelas Sigit. Lain halnya dengan transfer muatan. Transfer muatan menjadi keharusan bagi kendaraan yang kedapatan overload, biaya transfer muatan akan dibebankan kepada operator. Menurut Sigit, dengan membebankan biaya transfer muatan kepada operator, akan menimbulkan efek jera bagi para pelanggar. Selain permasalahan ODOL, dalam kesempatan tersebut Sigit juga mengungkapkan pentingnya mendukung peran Sumber Daya Manusia (SDM) atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk meningkatkan kualitas dalam menjawab tantangan yang semakin dinamis di lapangan. “Permasalahan strategis menyangkut restrukturisasi bidang hukum khususnya terkait dengan implementasi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan diantaranya perlu paradigma baru dalam memandang penyelenggaraan transportasi darat. Dimana aparatur perhubungan perlu melakukan perubahan pola pikir dan menyamakan persepsi serta interprestasi terhadap ketentuan yang ada dalam UU tersebut,” ucap Direktur Lalu Lintas Jalan, Sigit Irfansyah dalam sambutannya. Menurut Sigit, dalam upaya mewujudkan keselamatan transportasi jalan yang berkeselamatan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berkomitmen untuk melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi darat yang tertib dan selamat melalui penegakan hukum yang moderen, transparan, dan berintegritas. “Dalam hal ini kejelasan penerapan di lapangan melalui pengaturan dalam peraturan Pemerintah seperti aturan terkait pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, pada dasarnya bertujuan untuk mendorong terciptanya kepatuhan dan budaya berlalu lintas,” jelas Sigit. Sambungnya, Sigit mengatakan penerapan ini dilakukan untuk memastikan terpenuhinya persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan kendaraan bermotor, memastikan terpenuhinya kelengkapan dokumen registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta dokumen perizinan dan kelengkapan kendaraan bermotor angkutan umum, serta mendukung pengungkapan perkara tindak pidana. Dengan ini, Sigit juga berharap dengan adanya Bimtek ini dapat meningkatan kinerja dalam rangka menyamakan visi misi dan gerak serta langkah dalam melaksanakan amanat Undang–Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan khususnya pelaksanaan program transfer muatan di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) bagi pelanggar muatan berlebih, program normalisasi bagi pelanggar dimensi kendaraan dan identifikasi pelanggaran menggunakan e-blue reader. Pada acara tersebut, sebagai reward kepada petugas yang telah bekerja dengan baik juga dilaksanakan pemberian penghargaan terhadap 14 orang PPNS dan Korsatpel Berprestasi. Penghargaan yang diberikan antara lain: Korsatpel Penggiat Transfer Muatan, Korsatpel Terobosan P21, PPNS dan Penguji Percontohan, PPNS Terobosan P21, PPNS Dishub Penggiat Pemotongan dan Transfer Muatan. Dalam acara ini turut hadir Kasubdit Pengendalian Operasional, Syaifudin Ajie Panatagama dan Kadishub Provinsi Jawa Tengah, Satrio Hidayat. (Sumber: Direktorat Jenderal Perhubungan Darat)

Minat masyarakat untuk memanfaatkan jasa penerbangan perintis di Bandara Alas Leuser, Kutacane kian hari semakin meningkat. Hal itu terlihat dari seat penumpang yang terisi penuh untuk penerbangan rute Kutacane – Banda Aceh hari ini, Rabu, (18/11). Bahkan, saat ini terdapat 15 calon penumpang yang telah terdaftar dalam waiting list penerbangan untuk minggu depan. Penerbangan perintis menjadi moda transportasi alternatif bagi masyarakat Aceh Tenggara. Selain harganya terjangkau, moda ini dapat memangkas waktu perjalanan yang begitu signifikan bila dibandingkan dengan perjalanan darat. (AM)

  Sistem manajemen keselamatan merupakan pilar pertama Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) yang dalam pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Menteri (PM 85 tahun 2018) tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum. “Perusahaan Angkutan Umum wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan,” kata Direktur Angkutan Jalan, Ahmad Yani, ketika membuka kegiatan Semiloka Pengusaha Angkutan Orang dan Barang di Purwokerto, Jumat (23/10/2020). Dalam semiloka yang bertema “Peningkatan Keselamatan Pada Moda Angkutan Orang dan Angkutan Barang” tersebut, salah satu hal penting yang disampaikan adalah mengenai Sistem Manajemen Keselamatan. Sistem manajemen keselamatan ini menjadi bagian dari manajemen perusahaan berupa tata kelola keselamatan yang dilakukan secara komprehensif dan terkoordinasi untuk mewujudkan keselamatan dan mengelola risiko kecelakaan. Yani menegaskan, “Perusahaan Angkutan Umum yang tidak membuat, menyusun, dan melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan dikenai sanksi administratif yang berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, dan atau pencabutan izin.” Upaya pemerintah dalam pembinaan kepada perusahaan angkutan umum akan terus dilakukan secara berkesinambungan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme kerja demi mendukung penyelenggaraan angkutan yang lebih baik dimasa mendatang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan angkutan orang maupun barang memiliki peranan yang sangat penting karena menyangkut kegiatan masyarakat luas. “Maka dari itu dalam penyelenggaraan angkutan orang maupun barang, keselamatan harus menjadi priortitas utama,” ujar Yani. Yani melanjutkan, “Tata cara mengemudi yang buruk dan ugal-ugalan, dokumen kendaraan yang tidak lengkap, jumlah muatan yang melebihi batas, pelanggaran marka jalan, maupun perlengkapan dan kondisi kendaraan yang sudah tidak layak pakai dapat memicu potensi kecelakaan di jalan.” Menurutnya kecelakaan lalu lintas mengakibatkan kerugian yang sangat besar, baik materi maupun korban jiwa. “Guna meningkatkan keselamatan pengguna jasa angkutan orang & barang serta pengguna jalan raya, perlu diterapkannya sistem manajemen keselamatan,” kata Yani. “Terutama bagi perusahaan angkutan umum,” lanjutnya. Selain itu Yani juga mengatakan bahwa salah satu program yang dibuatnya adalah digitalisasi seluruh angkutan umum yang ada di Indonesia, baik itu angkutan penumpang, angkutan barang, angkutan antar kota antar provinsi, angkutan pariwisata, travel, angkutan sewa, dan lain-lain. “Kami juga punya program integrasi GPS baik angkutan penumpang maupun barang, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pengawasan,” imbuhnya. “Untuk itu, bapak ibu sekalian, silahkan menyampaikan IP Address dari GPS kendaraan yang dioperasikan,” lanjut Yani. Komitmen mewujudkan keselamatan angkutan jalan butuh keterlibatan banyak instansi dan para pemangku kepentingan, maka untuk itu diperlukan koordinasi dari seluruh pihak, sehingga penanganannya dapat dilaksanakan secara terpadu, efektif, efisien dan tepat sasaran. Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Kasubdit Angkutan Orang, Handa Lesmana, dalam laporannya, mengatakan, “Tingginya angka kecelakaan yang melibatkan angkutan orang dan angkutan barang menunjukkan bahwa masih kurangnya aspek keselamatan yang diterapkan oleh perusahaan.” Lebih lanjut Handa menjelaskan bahwa kegiatan semiloka ini sekaligus juga menjadi wadah pertemuan antara pemerintah sebagai pembina dengan para pengusaha sebagai pelaku penyelenggara angkutan orang dan angkutan barang di jalan. Pada kesempatan itu pula, Agus Nur Hadie, Kadishub Kab. Banyumas, sebagai tuan rumah pihaknya menyambut baik kegiatan Semiloka yang diadakan di Purwokerto. Menurutnya sinergi antara pemerintah pusat dengan Kabupaten Banyumas sangat baik. “Tahun ini sedang dilakukan renovasi Terminal Bulupitu Purwokerto, dan tahun depan 2021, Buy The Service di Banyumas akan dioperasikan,” kata Agus. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 100 orang peserta yang merupakan perwakilan dari perusahaan angkutan orang dan barang di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. Narasumber pada kegiatan tersebut, antara lain: Irfan Arifianto, dari Direktorat Sarana Transportasi Jalan, dengan materi Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum; Achmad Wildan, dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi, dengan materi Keselamatan Angkutan Orang dan Barang. (Sumber: Direktorat Jenderal Perhubungan Darat)

Hari ini, Selasa (17/11) Bandara Blangkejeren, Gayo Lues atau dikenal dengan Bandara Patiambang layani penerbangan perintis dari Bandara Internasional Kualanamu, Sumatera Utara. Pada tahun 2020, bandara ini melayani dua rute penerbangan perintis yaitu Medan – Blangkejeren – Banda Aceh setiap hari Selasa, dan Banda Aceh – Blangkejeren – Medan pada hari Jumat. Banyak masyarakat menikmati jasa penerbangan perintis karena aksesnya yang cepat, biaya terjangkau, serta kemudahan interkoneksi dengan maskapai lain untuk penumpang transit, baik di Medan (Bandara Internasional Kualanamu) maupun di Banda Aceh (Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda) bagi masyarakat yang akan masuk maupun keluar Gayo Lues. Penumpang memanfaatkan jasa transportasi ini untuk tujuan yang beragam. Di antaranya untuk urusan kepemerintahan bagi para pegawai pada institusi pemerintah, kegiatan pendidikan bagi para mahasiswa maupun tenaga pengajar di kampus Universitas Syiah Kuala Gayo Lues, dan kunjungan pariwisata. Sebagai perbandingan, perjalanan Blangkejeren – Medan melalui jalur darat membutuhkan waktu lebih kurang 8 hingga 9 jam. Sementara itu, Blangkejeren – Banda Aceh membutuhkan waktu selama 12 jam perjalanan. Sedangkan perjalanan udara Blangkejeren –Medan hanya memerlukan waktu 60 menit, dan Blangkejeren – Banda Aceh selama 1 jam 15 menit. Untuk diketahui, penerbangan perintis merupakan penerbangan yang disubsidi oleh pemerintah untuk melayani wilayah terpencil yang belum terlayani oleh moda transportasi lain dan secara komersial belum menguntungkan. (AM)

Percepatan pembangunan infrastruktur perhubungan dapat meningkatkan konektivitas wilayah sehingga memberi kenyamanan kepada masyarakat dalam berkegiatan sekaligus menjadi stimulus geliat peningkatan ekonomi. Untuk itu, Kadishub Aceh, Junaidi, ST., MT., menghadiri Rapat Koordinasi Usulan Program Pembangunan Tahun Anggaran 2022 yang diselenggarakan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah I Aceh di Hermes Hotel, Banda Aceh, Selasa, 17 November 2020. Rapat koordinasi ini diselenggarakan untuk membangun kerjasama dan sinergi antara BPTD Wilayah I Aceh sebagai representasi Pemerintah Pusat di Provinsi Aceh dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota di Aceh. Selain itu, guna menjaring usulan program pembangunan dari daerah yang selanjutnya akan diteruskan ke Pemerintah Pusat. Junaidi dalam sambutannya mengharapkan, percepatan penyerapan usulan program pembangunan ini dapat menjadikan konektivitas wilayah di Aceh semakin baik. “Dengan adanya bantuan Pemerintah pusat melalui APBN tentu ini merupakan langkah baik dalam percepatan pembangunan infrastruktur kita,” ujarnya. Pada kesempatan yang sama, Kepala BPTD Wilayah I Aceh, Iman Sukandar, MT., menyampaikan bahwa usulan dari masing-masing dinas perhubungan dibutuhkan untuk penganggaran Tahun 2022. “Kita yakin pemerintah provinsi dan kabupaten/kota lebih tahu permasalahan dan kebutuhan fasilitas yang berkaitan dengan transportasi darat di daerahnya masing-masing,” ungkap Iman. Kegiatan yang diikuti oleh seluruh dinas perhubungan kabupaten/kota di Aceh ini juga menghadirkan sejumlah pemateri. Di antaranya; Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Dishub Aceh, Drs. Deddy Lesmana, Kepala BPTD Wilayah I Aceh, Iman Sukandar, MT., dan Kepala Sub Direktorat Uji Berkala Kendaraan Bermotor, Direktorat Sarana Transportasi Jalan, Kementerian Perhubungan RI, Avi Mukti Amin, S.SiT., MT. Terkait pengujian berkala kendaraan bermotor, Avi Mukti, yang diwawancarai Tim Aceh TRANSit, menyambut baik sinergi yang dilakukan oleh BPTD Wilayah I Aceh. Permasalahan yang dialami oleh dinas perhubungan kabupaten/kota selaku penyelenggara dapat disampaikan melakui rakor ini. Avi menambahkan, persyaratan teknis dan laik jalan harus benar-benar sempurna dan tidak boleh diabaikan untuk meningkatkan keselamatan di jalan raya. Ke depannya, persyaratan teknis dan laik jalan akan mengacu kepada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang telah disusun oleh pemerintah pusat dan akan diterapkan di seluruh Indonesia. (AM)

Sejumlah pejabat struktural di lingkungan Dinas Perhubungan Aceh melakukan serah terima jabatan di Aula Dishub Aceh, Senin, 16 November 2020. Kadishub Aceh, Junaidi, ST., MT., dalam sambutannya mengharapkan serah terima jabatan ini dapat menambah semangat dan inovasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang transportasi. Junaidi juga mengapresiasi Ir. Mahyus Syafril yang telah mengabdi selama 26 tahun di Dinas Perhubungan Aceh dan menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayaran sejak 2018, kini akan memasuki masa purna tugas. “Terima kasih atas semua kerja keras yang telah didekasikan selama ini,” ujarnya. Asisten II Sekda Aceh, H. T. Ahmad Dadek, SH., MH., hadir menyaksikan langsung acara serah terima ini.              

Jakarta – Kementerian Perhubungan melakukan upaya antisipasi menghadapi bencana hidrometerologi yang diprediksi oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) akan terjadi akibat dari adanya peningkatan curah hujan pada bulan depan. “Menindaklanjuti arahan Presiden untuk mengantisipasi adanya bencana hidrometeorologi. Kami sudah melakukan sejumlah antisipasi khususnya di sektor perhubungan udara dan laut,” demikian disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Jakarta, Selasa (13/10). “Kami meminta seluruh penyelenggara sarana dan prasarana transportasi dan stakeholder terkait lainnya untuk melakukan upaya antisipasi dan penanganan tanggap darurat,” tambah Menhub. Di sektor udara, Kemenhub telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kegiatan Penerbangan pada Kondisi Weather Minima. Weather minima yaitu suatu kondisi visibiltas atau jarak pandang yang terbatas karena faktor cuaca. SE tersebut ditujukan kepada penyelenggara angkutan udara, bandar udara, navigasi penerbangan, dan pelayanan informasi meteorologi penerbangan. Di dalam SE tersebut menginstruksikan kepada pihak-pihak terkait untuk meningkatkan kewaspadaan dan melakukan antisipasi jika terjadi kondisi weather minima sesuai SOP, seperti : informasi perubahan cuaca, instruksi kepada pilot, memastikan keandalan dan akurasi peralatan navigasi penerbangan, mengukur visibility runway, dan sebagainya. Kemenhub juga telah memetakan dan melakukan upaya antisipasi di 15 bandara yang berlokasi di daerah rawan tsunami seperti : Bandara Binaka Gunung Sitoli, Minangkabau, Ngurah Rai, Balikpapan, Mamuju, Luwuk, Ende, Maumere, Melongguane, Ternate, Weda, Buli, Ambon, Manokwari, dan Biak. Sementara itu di sektor laut, Menhub telah menginstruksikan kepada jajaran Ditjen Perhubungan Laut yaitu di Direktorat Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) dan Kenavigasian, Distrik Navigasi, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya antisipasi. Antisipasi yang dilakukan seperti : menerbitkan Maklumat Pelayaran jika terjadi cuaca buruk dan gelombang tinggi, mengoptimalkan tim respons cepat Ditjen Perhubungan Laut terkait kesiapsiagaan tanggap darurat. Juga untuk mengoptimalkan sarana bantu navigasi pelayaran dan telekomunikasi pelayaran melalui Vessel Traffic System (VTS), berkoordinasi dengan Basarnas, serta menyiagakan kapal patroli. Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan laut melakukan integrasi sistem sensor penerima peringatan atau sensor warning receiver system new generation yang dipasang di VTS pada pelabuhan-pelabuhan yang rawan Tsunami. Penempatan alat penerima peringatan tersebut dipasang di beberapa pelabuhan seperti di Bakauheni, Bali, Ambon, Teluk Bayur, dan di Marine Command Center (MCC) yang berada di kantor Pusat Kemenhub Jakarta. BMKG memprediksi fenomena La Nina akan menyebabkan terjadinya peningkatan akumulasi jumlah curah hujan bulanan di Indonesia. Diperkirakan curah hujan akan naik 20 sampai 40 persen di atas normal. (LNM/RDL/LA/HT) Sumber: Kementerian Perhubungan