Dishub

Peringatan Hari Perhubungan Nasional, Wujudkan Asa Majukan Indonesia

Banda Aceh – Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas 2020) tahun ini yang diperingati pada 17 September berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Perayaan hari puncak harhubnas pun tak semeriah biasanya. Tahun lalu, sejumlah kegiatan dan perlombaan ikut memeriahkan perayaan harinya insan perhubungan secara nasional. Tak lupa jua, seluruh keluarga pegawai perhubungan ikut berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan seluruh rangkaian acara harhubnas. Kali ini, Dinas Perhubungan Aceh menggelar perayaan Harhubnas secara sederhana dengan penerapan protokol kesehatan, dengan kegiatan upacara yang hanya dihadiri oleh Pejabat Struktural di halaman Kantor Dinas Perhubungan Aceh, Kamis (17/09/2020). Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Junaidi Ali bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam penyelenggaraan hari puncak ini, mitra kerja Dinas Perhubungan Aceh dan stakeholder lainnya turut mengikuti upacara secara virtual dari instansi masing-masing. Kegiatan berjalan lancar tanpa mengurangi kekhidmatan seperti biasanya. Dengan mengangkat tema “Wujudkan Asa, Majukan Bangsa” menjadikan cerminan bagi insan perhubungan bersama seluruh stakeholder secara nyata membangun sinergi dan kolaborasi untuk mewujudkan transportasi yang berkeselamatan, aman dan sehat yang dapat menunjang berbagai aktivitas masyarakat. Covid-19 merupakan sebuah tantangan serta sebagai sebuah pengalaman dan pembelajaran bagi kita semua. Pandemi ini telah membatasi ruang gerak khususnya sektor transportasi dalam memberikan pelayanan optimal. Hampir seluruh negara memberhentikan sementara operasional angkutan massal di daerahnya. Faktanya, sarana transportasi tanpa disadari menjadi salah satu media penyebar virus. Faktanya, perhubungan merupakan urat nadi kehidupan atau sektor yang paling dibutuhkan oleh seluruh aspek kehidupan, karena setiap kegiatan perlu ditunjang dengan mobilitas atau pergerakan baik barang maupun orang. Hal ini tentu tidak dijadikan sebuah kendala, namun jadi sebuah instropeksi atas pelaksanaan kegiatan agar lebih bermanfaat bagi masyarakat. Sebagaimana amanat tertulis Menteri Perhubungan yang dibacakan dalam upacara oleh Junaidi, menyampaikan bahwa peringatan Harhubnas sebagai penyemangat bagi insan perhubungan untuk memberikan yang terbaik bagi tanah air ini. Dikatakannya lagi, dengan semangat Harhubnas ini dapat menumbuhkan rasa empati kita bersama di tengah kondisi yang memprihatinkan agar bermanfaat bagi masyarakat dan tentu di setiap pelaksanaan kegiatan perhubungan harus sesuai dengan protokol kesehatan. “Dalam rangka memperingati Harhubnas Tahun 2020 ini dengan harapan dapat menumbuhkan rasa kebersamaan, memperkokoh rasa persatuan, persaudaraan dan kekeluargaan segenap insan perhubungan di mana pun berada,” pungkas Junaidi. (MS)

Plt. Gubernur Aceh Optimis KMP. Aceh Hebat Selesai Akhir Tahun

Plt. Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah, M.T., didampingi Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Junaidi, S.T., M.T., mengunjugi galangan kapal PT Citra Bahari Shipyard di Tegal, Jawa Tengah, Sabtu (5/9/2020). Dalam kunjungan kali ini, Nova ingin memastikan laju progres pembangunan KMP. Aceh Hebat 3 berjalan maksimal. Seperti diketahui, KMP. Aceh Hebat 3 adalah tiga kapal ro-ro yang dipesan Pemerintah Aceh akhir Oktober 2019 lalu untuk melayani rute Singkil – Pulau Banyak. Dua kapal lainnya adalah KMP. Aceh Hebat 1 dan KMP. Aceh Hebat 2 masih dalam fase pembangunan di masing-masing galangan kapal. Seperti diketahui KMP. Aceh Hebat 1 berkapasitas 1300 GT melayani rute Pantai Barat-Simeuleu. Sementara KMP Aceh Hebat 2 memiliki bobot 1100 GT akan melayani rute Ulee Lheue – Balohan. Nova menyebutkan, dalam pengerjaan kapal Ferry berkapasitas 600 GT memang ada deviasi 6 persen. Tapi hal itu bisa dipahami, karena dalam masa pandemi COVID-19 diawal itu diperkirakan pada Juni 2020, progresnya kurva ‘S’-nya agak mengalami deviasi negatif sangat besar “Tapi sekarang kurva-S-nya sudah mendekati rencana. Kita tetap berharap ini bisa deliver selambat-lambatnya bulan Desember,” kata Nova. Plt. Gubernur Aceh optimis Kapal Aceh Hebat 3 akan bisa operasi pada awal tahun baru 2021. Nova mengungkapkan “Saya mengapresiasi kerja pihak galangan yang mengerjakan Aceh Hebat 3 di Tegal. Terima kasih atas kerja kerasnya”. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Junaidi, ST, MT,  mengatakan, memang pada awal masa pandemi wabah COVID-19 ini, dalam pengerjaan kapal ro-ro 600 GT tersebut mengalami kendala. Karena akibat dibatasinya tenaga kerja. “Tapi sekarang deviasi pekerjaannya sudah makin baik. Kemarin itu, 20 persen sekarang deviasinya tinggal 6,15 persen. Jadi upaya mengejar target diakhir tahun itu semakin berpeluang, dan harapan kita dapat dikejar ketertinggalan progres pelaksanaannya, sejauh ini progres pembangunan KMP. Aceh Hebat 3 mencapai 86,33 persen per tanggal 4 September 2020” kata Junaidi. Kadishub Aceh, Junaidi menyebut tetap memonitor dan mengevaluasi progres pembangunan kapal meskipun dalam keadaan pandemi Covid-19. Selama ini, terkait koordinasi dan rapat rutin dilakukan bersama pihak galangan dan konsultan pengawas dilakukan berkala secara daring. Pihak galangan mengatakan, meski terkendala jam kerja selama ini akibat pandemi Covid-19, pihaknya tetap bekerja maksimal. Sesuai dengan yang direncanakan pihak galangan, kapal ini akan dilaunching pada November. Sehingga pada Desember tahun 2020 bisa dikirim ke Aceh dan selambat-lambatnya minggu ketiga Desember sudah bisa tiba di Aceh, serta dilakukan serah terima. Kapal berukuran 600 GT ini dirancang untuk mendukung distribusi logistik dan pengembangan pariwisata ke wilayah Pulau Banyak yang sudah menjadi perhatian wisatawan lokal maupun mancanegara. Apalagi tambahnya, masyarakat di Pulau Banyak dan Aceh Singkil sangat mengharapkan adanya transportasi laut tersebut. Karena selama ini mereka sangat terisolir, akibat keterbatasan kapal berlayar yang hanya 2-3 kali dalam seminggu. “Pemerintah dan masyarakat di sana, sangat mengharapkan supaya Pulau Banyak tidak terisolir lagi, punya kapal bisa melayani setiap hari, dan bisa menumbuhkan usaha pariwisata,” tambah Junaidi. Panjang keseluruhan Kapal Aceh Hebat 3 mencapai 57 meter, lebar 13,00 meter, dan tinggi 3,40 meter. Dengan ukuran sebesar itu, maka kapal yang akan melayani jarak tempuh sejauh 33 mil laut ini berkapasitas sebanyak 212 penumpang. Selain itu, kapal berkecepatan 12 knot ini memuat 15 unit truk dan roda empat sebanyak 6 unit dalam sekali pelayaran. KMP. Aceh Hebat merupakan perwujudan dari program peningkatan konektivitas wilayah di bawah Dinas Perhubungan Aceh. Kapal itu diharapkan untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah- wilayah terdepan dan kelancaran akses antar pulau di Aceh. (MR)

Diskusi Kota : Infrastruktur Transportasi Hijau – Bike Booming Selama Pandemi

Bersepeda – Sebuah olahraga yang sedang tren belakangan ini. Hampir seluruh kalangan baik dari anak-anak hingga orang dewasa memadati jalanan dengan sepedanya. “Bike Booming” ini mencuri perhatian setiap komunitas, akademisi dan juga instansi Pemerintahan, Terlebih bagian perhubungan yang bersentuhan langsung dengan tatanan lalu lintas yang digunakan. Bersepeda di jalanan memberikan pola sendiri dalam penanganan pengaturan lalu lintas di jalan. Seperti diskusi yang dilakukan oleh Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) yang bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Aceh membuka wawasan dan kendala-kendala yang dialami pesepeda di jalanan. Seminar yang dilakukan secara daring ini, Sabtu (22/08) dengan tema “Infrastruktur Transportasi Hijau – Bike Booming Selama Pandemi” juga dimaksudkan menjadi wadah diskusi dan pencari solusi bagi kepentingan umum, dalam hal ini khususnya pesepeda agar memiliki kenyamanan dan berkeselamatan di jalan raya. “Dalam keselamatan bersepeda, ada hal teknis yang perlu diperhatikan seperti fasilitas keselamatan bagi pengguna harus menggunakan helm khusus sepeda, memakai alas kaki, penerangan saat malam dan mematuhi aturan berlalu lintas serta menghormati sesama pengguna jalan” papar Junaidi. Junaidi melanjutkan, Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan mengharuskan penyediaan fasilitas pesepeda pada tempat umum seperti pusat perbelanjaan, perkantoran, tempat ibadah, dan fasilitas umum lainnya. Pemerintah Daerah seharusnya menggali kebutuhan dan karakteristik lokal dalam pemenuhan fasilitas pesepeda. Sebagai contoh, bahwa masyarakat Aceh mempunyai kebiasaan berkumpul di warong kopi, oleh karena itu perlu diteliti lebih lanjut Bersama Perguruan tinggi agar kita memiliki kebijakan yang mengatur pelanggan warong kopi yang bersepeda disiapkan fasilitas pendukungnya. Harapannya, semua pihak bersama-sama berbenah agar keselamatan dan kenyamanan dalam bersepeda. Bercermin dari negara yang telah menerapkan bersepeda sebagai salah satu transportasi untuk melakukan perpindahan yang telah berhasil merubah paradigma masyarakat, Irin Caesarina, Dosen Jurusan PWK Unsyiah juga memberikan informasi yang begitu menginspirasi dan membuka wawasan untuk mengembangkan kegiatan bersepeda ini baik dari segi sarana dan prasarana bersepeda yang sebaiknya harus dipenuhi dan perilaku masyarakat dunia saat bersepeda. Wawasan lain yang diutarakan oleh Oemar Riskov, Seorang penggiat sepeda dari komunitas Gari Off Road (GOR) Banda Aceh, “Hal yang sering terjadi saat mengayuh di jalanan tentang etika dalam bersepeda, merasa menjadi penguasa jalan raya, menerobos lampu merah, tidak memperhatikan fasilitas keselamatan yang harus disediakan bagi pesepeda dan sepeda itu sendiri menjadikan sebuah polemik besar yang perlu ditata dan diatur dalam sebuah kebijakan. Agaknya, banyak pesepeda sekarang acuh terhadap sense of crisis dalam bersepeda serta anggapan ‘pesepeda sebagai penguasa baru di jalan raya?”. Dinas Perhubungan Aceh juga telah mulai mempersiapkan Hari Tanpa Kendaraan Bermotor yang diharapakan dapat dijadikan sebagai laboratorium dalam melakukan kajian dalam kegiatan ‘Bike To Work’ dan dapat direplikasi dalam kegiatan sehari-hari. Perguruan Tinggi memiliki dedikasi tinggi dalam melakukan penelitian terkait bersepeda sehingga uji coba yang dilakukan ini dapat diterapkan dengan kendala yang sangat minim. Webinar seperti ini sangat bermanfaat untuk memperoleh solusi permasalahan-permasalahan yang dihadapi untuk dapat mengambil kebijakan yang memiliki keberpihakan pada kepentingan umum dan ramah lingkungan. (MS.RM)

Uji Coba Operasi Trans Koetaradja di Masa New Normal

Mulai hari ini, Selasa (18/8/2020), Angkutan Massal Trans Kutaraja resmi kembali beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan dan adaptasi kebiasaan baru dalam status uji coba. Dalam uji coba ini, rute yang dilayani hanya koridor 1 (Pusat Kota – Darussalam) dengan 4 unit armada ukuran besar. Pengoperasian bus dengan tatanan baru ini masyarakat diimbau saat menggunakan layanan TransK tetap mengikuti sejumlah aturan untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19. “Diantaranya wajib memakai masker, mencuci tangan menggunakan handsanitizer yang telah disediakan pada pintu bus, menempati tempat duduk yang telah diberi jarak, dan mengurangi interaksi antar penumpang di dalam bus baik fisik maupun berbicara,” sebut Al Qadri, Kepala UPTD Angkutan Massal Trans Koetaradja. Selain itu, setiap unit bus Trans Koetaradja yang berukuran besar hanya akan mengangkut 21 penumpang dari total kapasitas 70 penumpang. Yang terdiri dari 16 penumpang dari 32 kursi yang tersedia dan 5 penumpang berdiri dari 40 gantungan yang ada. Selanjutnya, Dishub Aceh akan melakukan evaluasi terkait penerapan protokol kesehatan di dalam bus, termasuk kedisiplinan masyarakat dalam mengikuti aturan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di dalam angkutan umum ini. Dishub Aceh menghimbau bagi penumpang anak-anak yang akan menggunakan Trans Koetaradja harus didampingi oleh orang tua. Sebelumnya, Sabtu (15/8/2020) Asisten II Sekretariat Daerah Aceh T. Ahmad Dadek yang didampingi oleh Kadishub Aceh, Junaidi meninjau persiapan uji coba ini di Depo Trans Koetaradja, Bathoh, Banda Aceh. Dalam kesempatan ini beliau berpesan agar selama pelaksanaan uji coba benar-benar dapat menerapkan protokol kesehatan. Pelaksanaan ini juga sebagai tolok ukur untuk melihat tingkat kedisiplinan masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan yang harus dilakukan bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat. Operasional Trans K ini kembali agar terpenuhinya kebutuhan perjalanan masyarakat kota Banda Aceh dan sekitarnya dengan tetap beradaptasi menuju tatanan normal baru (New Normal). (AM)

BELAJAR KOMUNIKASI PUBLIK BERSAMA WIRA RISMAN

Digital kini telah menjadi kebutuhan sekaligus kekuatan dalam menyajikan informasi yang kredibel. Penyajian informasi dan publikasi menjadi salah satu kiat agar kinerja pemerintah dapat diketahui oleh masyarakat. Sehingga masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan berimbang terkait kebijakan dan program-program pemerintah yang telah dilaksanakan. Untuk menghasilkan kualitas publikasi yang baik dan bermutu, Dishub Aceh selenggarakan coaching clinic sekaligus silaturrahmi bersama Wiratmadinata (Staf khusus Gubernur Aceh) dan Risman Rachman (Penasehat khusus Gubernur Aceh) di Aula Dishub Aceh, Banda Aceh, Selasa, 30 Juni 2020. Wiratmadinata berbagi pengetahuan dan pengalamannya serta pendekatan penggunaan jaringan telekomunikasi yang bersifat konstruktif pada ranah komunikasi publik dan kehumasan. Pada kesempatan yang sama, Wira juga mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN) Dishub Aceh untuk ikut berpartisipasi dalam mempublikasikan kebijakan dan program-program Pemerintah Aceh khususnya pada instansi masing-masing. “Jika semua ASN bersatu padu dalam menyajikan informasi yang bersifat transparan dan jelas, sungguh ini akan menjadi sebuah bumerang yang baik dalam memajukan Aceh, cukup lima puluh persen saja, ini akan menjadi gebrakan yang brilian,” ujarnya penuh semangat di tengah diskusi ini. Jubir yang telah malang melintang di dunia jurnalistik ini juga menyampaikan pentingnya meningkatkan kuantitas dan kualitas komunikasi kerja Pemerintah Aceh di tengah serbuan informasi yang berlimpah, termasuk serbuan hoax. “Sekarang jamannya tsunami informasi, semua tersaji luas dengan akses yang begitu mudah, seluruh aktifitas setiap menitnya tercatat secara algoritma di mesin pencari, apalagi yang membuat kita tidak mempergunakannya dengan tepat?,” lanjutnya lagi dengan mata berbinar penuh antusias. Risman Rachman, yang turut berbagi pengetahuan dan pengalamannya dalam coaching clinic, menyampaikan bahwa publikasi yang berkualitas adalah publikasi yang mampu menarik perhatian pembaca. “Orang yang membuat konten dikalahkan oleh orang yang membuat perhatian, perhatian adalah kekuatan, konten adalah kunci,” sebutnya. Sebelum coaching, keduanya menyempatkan diri untuk mengunjungi Innovation Center Room (ICR) yang berada di lantai 2 kantor Dishub Aceh. ICR merupakan ruang dimana ASN Dishub Aceh melahirkan inovasi baru dan menjadi dapur produksi setiap publikasi.

Pendaftaran Calon Taruna Dimulai Hari Ini, Berikut Alurnya

Alur Pendaftaran Seleksi Calon Taruna Jalur Reguler Pola Pembibitan 2020 Note : Poktekpel Malahayati mendapat kepercayaan untuk menerima Program Reguler (Pola Pembibitan) Tahun 2020 untuk jurusan : 1. Nautika (24 orang) 2. Permesinan Kapal (TEKNIKA) (24 orang) 3. Kelistrikan Kapal (ETO) (24 orang) *gambar by Poltekpel Malahayati

Pengabdian, Kebanggaan, dan Keresahan bersama Barisan Posko Perbatasan

  BAKTI NYATA INSAN PERHUBUNGAN Oleh : Muhajir, ST   Penyambutan tahun baru 2020 sudah dipersiapkan dengan gegap gempita di berbagai belahan dunia, hampir semua penduduk bumi menyusun suatu resolusi sebagai wujud cita-cita dan pengharapan pada tahun yang diprediksi sebagai tahun dengan kemajuan teknologi dan perekonomian yang akan melaju dengan pesat. Namun “in the last day at 2019” dunia dikejutkan dengan munculnya virus corona jenis baru di Wuhan – China yaitu SARS-CoV-2 yang kemudian menyebar begitu cepat dan massif hingga Pemerintah China melakukan total lockdown untuk satu kota tersebut. Hingga akhir April 2020 atau dalam kurun waktu 4 (empat) bulan saja sejak kasus pertama diumumkan, World Health Organization (WHO) telah melaporkan konfirmasi kasus positif Coronavirus disease (Covid-19) lebih dari 3 juta jiwa di lebih dari 200 negara atau wilayah teritori termasuk Indonesia, dengan tingkat kematian secara global mencapai 18%. Begitu cepat dan luasnya cakupan jumlah orang dan wilayah yang terpapar virus ini hingga Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020 secara resmi menyatakan virus corona (COVID-19) sebagai Global Pandemic, serta memberi alarm pada otoritas/pemerintah semua negara di dunia untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan mempersiapkan langkah-langkah konkrit dan detail pencegahan maupun penanganan wabah. Secara klinis WHO mengingatkan bahwa proses penyebaran virus ini dapat terjadi dari manusia ke manusia dengan sangat sederhana dan cepat, yaitu melalui droplet/cairan yang keluar terutama ketika seseorang yang sudah terinfeksi mengalami bersin atau batuk. Penyebaran virus Corona ini tidak hanya terjadi lewat kontak jarak dekat yaitu melalui jabatan tangan, berciuman, berpelukan atau aktivitas lain yang melibatkan sentuhan langsung dengan orang yang telah terinfeksi, namun seseorang juga berpeluang terinfeksi jika bersentuhan dengan permukaan benda yang telah terpapar. Terkonfirmasinya kasus Coronavirus disease (Covid-19) pertama di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 mendorong Pemerintah melakukan berbagai upaya preventif untuk mencegah semakin meluas dan meningkatnya jumlah kasus. Berbagai kebijakan dan tindakan diambil secara cermat dan terukur, dimulai ketika Presiden membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 2020 yang diterbitkan pada 13 Maret 2020, dengan Kepala BNPB sebagai Ketua. Selanjutnya gugus tugas ini juga dibentuk di tingkat provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Daerah. Semakin meningkatnya jumlah korban jiwa dan kerugian materil, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta implikasi yang ditimbulkan pada semua aspek kehidupan masyarakat, perekonomian, dan pelayanan pemerintahan, dan sektor lainnya di seluruh wilayah Indonesia mendorong Pemerintah menetapkan wabah virus corona (Covid-19) sebagai bencana nasional sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional. Sampai medio Mei 2020 ini, Pandemi Covid-19 terus meluas dan berdampak secara signifikan sebagai efek domino yang negatif pada berbagai sektor seperti pemerintahan, kesehatan, pendidikan, sosial, industri, perdagangan, jasa dan kegiatan lainnya. Hal ini disebabkan oleh pemberlakuan beberapa keputusan dan kebijakan penting terutama terkait pemberlakuan protokol Kesehatan dan pembatasan pergerakan/mobilitas orang dalam upaya penanganan dan pecegahan terus meluasnya penyebaran pandemic Covid-19 di Indonesia. Dalam hal pengendalian pergerakan, berbagai kebijakan strategis sektor transportasi lahir secara dinamis dan diputuskan dengan prinsip kehati-hatian dengan membertimbangkan berbagai dampak terhadap sektor lain, terutama kestabilan ekonomi, logistik, sosial-keamanan, layanan Kesehatan dan emergency, termasuk kegiatan-kegiatan terkait penanganan pandemic itu sendiri. Kebijakan tersebut antara lain berupa pembatasan jumlah dan pengaturan penumpang dalam angkutan umum, serta kebijakan-kebijakan operasional lainnya. Pemerintah Indonesia menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Covid-19 ini sampai dengan 29 Mei 2020 dan berlaku secara nasional. Keputusan ini juga diikuti dengan penerapan status PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di beberapa wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Pemberlakuan status tersebut berdampak secara nyata dan signifikan dalam banyak aspek kegiatan masyarakat, seperti penutupan pusat-pusat kegiatan perekonomian dan perdagangan, pelarangan aktivitas sosial, pendidikan dan keagamaan, sampai pembatasan aktivitas semua moda transportasi termasuk kendaraan pribadi. Namun di sisi lain, kebijakan-kebijakan tersebut berimplikasi menurunnya aktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK), sehingga memaksa sebahagian masyarakat kembali ke daerah asal atau pindah wilayah lain. Di saat bersamaan, pelaksanaan ibadah puasa dan hari Raya Idul Fitri 1441 H yang bertepatan dengan masa pandemic ini juga ikut mendorong masyarakat untuk melakukan tradisi mudik, khususnya dari Jakarta dan beberapa kota besar lainnya di pulau Jawa yang notabene merupakan daerah-daerah terdampak dengan konsentrasi kasus Covid-19 yang sangat tinggi. Kondisi dilematis ini harus disikapi dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat dan penyebaran kasus tidak semakin meluas ke daerah-daerah lain abikat pergerakan masyarakat yang melakukan perjalanan mudik atau pulang kampung. Pemantauan pergerakan arus mudik menjadi sangat krusial untuk dilaksanakan secara aman dan efektif di tengah situasi pandemi Covid-19 ini. Oleh karenanya dibutuhkan instrumen/sistem berbasis teknologi informasi untuk memudahkan pemantauan dan identifikasi penyebaran orang yang melakukan perjalanan mudik tersebut melalui sebuah aplikasi pemantauan mobilitas masyarakat antar wilayah. Pemerintah Aceh merespon secara cepat kebutuhan instrumen preventif tersebut melalui Dinas Perhubungan Aceh sebagai leading sector pengendalian dan pengawasan arus mudik di Aceh. Meskipun di tahun ini perayaan Hari Raya Idul Fitri harus dilalui bersamaan dengan pandemi Covid-19 dan Pemerintah telah melarang secara tegas aktivitas mudik lebaran untuk tahun ini, namun beberapa kondisi tidak dapat dihindari oleh masyarakat sehingga tetap melakukan perjalanan kembali ke wilayah Aceh. Memanfaatkan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Aceh dan Universitas Syiah Kuala tentang Kerjasama Pendidikan, Penelitian, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor:  tanggal 29 Maret 2019, maka Dinas Perhubungan Aceh bekerjasama dengan Jurusan Teknik Elektro dan Komputer Unsyiah mengembangkan sebuah aplikasi yang dapat digunakan sebagai sarana deteksi dini pergerakan dan sebaran masyarakat yang masuk/mudik ke Aceh, yang diberi nama aplikasi Siaga Aceh Pantau Mudik (SAPAmudik) Tahun 2020. Aplikasi ini mulai disosialisasikan secara terbuka melalui akun-akun media sosial Dinas Perhubungan Aceh sejak pertengahan April 2020, dan secara resmi pada tanggal 20 April 2020 mulai dilaksanakan di posko perbatasan Aceh – Sumatera Utara yang terdapat di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Aceh Singkil dan Kota Subulussalam. Untuk menunjang dan efektivitas pemanfaatan aplikasi ini oleh masyarakat, maka Dinas Perhubungan Aceh memberangkatkan tim SAPAmudik ke setiap titik posko perbatasan tersebut. Satu tim terdiri dari 5 (lima) personil dengan masa penugasan 10 (sepuluh) hari kalender. Tepat

Mudik, Menjadi ODP dan Isolasi Mandiri

“Data pemudik yang masuk Aceh melalui wilayah perbatasan akan sangat membantu Pemerintah Aceh memperoleh data akurat terkait persebaran pemudik di masa pandemi Covid-19,” ujar Junaidi.

Kolaborasi: Menyikapi Kebutuhan Posko Perbatasan

Perbatasan Aceh – Kondisi saat ini di tengah pandemi merangkul semua pihak untuk saling mengisi dan mendorong untuk memangkas tali sambung Covid-19. Perbatasan sebagai salah satu pintu masuknya virus ini perlu dijaga ketat. Tentunya, banyak kebutuhan yang harus dilengkapi agar perbatasan tidak kolaps. Seperti, kebutuhan peralatan, SDM dan Teknologi dalam membatasi penyebaran virus ini. Posko pemeriksaan yang berlokasi di 4 wilayah perbatasan yang berbeda antara Sumatera Utara dan Aceh, yaitu di Terminal Tipe B, Kabupaten Aceh Tamiang, Terminal Lawe Pakam, Kabupaten Aceh Tenggara, jembatan timbang Jontor, Kota Subulussalam, dan perbatasan Singkil – Sibolga terus meningkatkan strategi dan berikhtiar agar kewaspaan terhadap penyebaran Covid-19 dapat dilakukan secara bersama sama. Penyerahan kebutuhan posko perbatasan yang dikirimkan dari Dinas Perhubungan Aceh ke Aceh Tamiang dan Subulussalam telah dilakukan pada hari Minggu (05/03) sedangkan untuk posko perbatasan Aceh Tenggara dan Aceh Singkil dilakukan pada hari berikutnya, Senin (06/03), hal ini sebagai tindak lanjut dan aksi cepat tanggap dalam menjaga perbatasan untuk memberi kenyamanan bagi Rakyat Aceh. Perlengkapan yang diserahkan diantara lain, chamber disinfectan, Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker, sarung tangan dan hand sanitizer , serta water barrier dan stick lamp. Tentunya dalam hal ini masih banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi seperti baju pelindung dan alat rapid test. Sebagai sebuah informasi, chamber disinfectan atau yang lebih kita kenal dengan bilik penyemprotan disinfektan yang digunakan merupakan hasil karya FMIPA Unsyiah. Komposisi cairan yang digunakan diharapkan aman untuk kesehatan, posko perbatasan yang tidak hanya dikawal petugas dishub akan tetapi ada juga dari unsur kesehatan, dengan demikian pemanfaatannya dapat diputuskan bersama sama, teknologi penyemprotan yang digunakan seperti nano spray yang dikeluarkan melalui pipa dari atap bilik tersebut. Jadi, cairan ini aman digunakan sebagai anti bacteria atau pencegahan Covid-19. Fokus utamanya tentu barang-barang bawaan penumpang. Sebagai sebuah apresiasi bahwa posko perbatasan ini digagas langsung oleh masing-masing kabupaten/kota dengan Dinas Perhubungan kabupaten/kota sebagai koordinator. Disamping itu juga melibatkan berbagai unsur terkait diantaranya Polri, TNI, BPBD, Dinas Perhubungan, dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Junaidi Ali menyatakan bahwa sesuai arahan Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, agar memberi perhatian khusus pada posko perbatasan maka penanganan di lapangan perlu terus ditingkatkan. “Terhadap saran dari lapangan agar menyediakan rapid test bagi petugas tentu perlu menjadi prioritas, agar petugas merasa nyaman dalam menjalankan tugas,” ujarnya. Posko ini juga akan terus dilaksanakan dalam batas waktu yang belum dapat dipastikan, kejenuhan dan kurangnya kebutuhan posko perlu ada antisipasi. Kolaborasi beberapa pihak juga patut dipertahankan agar tujuan tugas mulia ini dapat tercapai sesuai yang diharapkan.

Bandara SIM Batasi Operasional Guna Atasi COVID-19

Dukung upaya pemerintah daerah melakukan pencegahan penyebaran COVID-19, PT Angkasa Pura II (Persero) Cabang Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh batasi waktu operasional menjadi 08.00 – 18.00 WIB. Dilansir dari siaran pers PT. Angkasa Pura II Cabang Bandara SIM, Indra Gunawan selaku EGM. Bandara SIM mengatakan pihaknya siaga penuh melayani berbagai penerbangan termasuk pengangkutan cargo bantuan alat-alat medis dan kesehatan, penanganan kesehatan (medical evacuation), dan pengangkutan sampel infection substance COVID-19. Indra mengatakan setiap personel PT Angkasa Pura II Cabang Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh yang bertugas di bandara dibekali dengan prosedur-prosedur pencegahan penyebaran COVID-19. “Seluruh personel siap mendukung upaya pencegahan COVID-19. Selain penerbangan sipil, bandara SIM siaga penuh mengantisipasi adanya alternatif untuk pendaratan darurat dan penerbangan yang mengangkut sampel infection substance COVID-19 serta pintu bagi penerbangan yang mengangkut logistik ke Aceh,” ujarnya. Saat ini Bandara SIM telah mengimplementasikan protokol penanganan COVID-19 di area dan transportasi publik sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah, yaitu: 1. Memastikan seluruh area umum dan transportasi umum bersih. Selain menjalankan proses pembersihan sehari-hari, juga rutin melakukan penyemprotan cairan disinfektan di seluruh area terminal dan area publik. 2. Deteksi suhu tubuh Penumpang pesawat yang tiba harus melalui proses pendeteksian suhu tubuh dengan thermal scanner dan thermal gun 3. Menyediakan ruang Observasi Bandara SIM juga menyiapkan ruang Observasi apabila terdapat seseorang yang terindikasi Gejala COVID-19 guna pemeriksaan lebih lanjut oleh petugas KKP. 4. Mengkampanyekan cuci tangan sesering mungkin Menempatkan lebih banyak titik-titik hand sanitizer serta membuat wastafel portabel di area publik, selain tentunya juga terdapat wastafel di seluruh toilet. 5. Memperbarui informasi tentang COVID-19 secara reguler Informasi perjalanan, peraturan terbaru, serta jadwal penerbangan terkait COVID-19 di bandara dapat diakses melalui www.angkasapura2.co.id, aplikasi INAirports, akun instagram, facebook, youtube, twitter masing-masing bandara, serta contact center Airport 138. 6. Menyesuaikan pola operasional Melakukan Minimum operasi dan Batasi jam operasional dari pukul 08.00 s.d 18.00 WIB, guna memastikan penerapan physical distancing dan menjaga aspek kesehatan penumpang pesawat, pengunjung, serta pekerja di bandara. 7. Menjalankan prosedur pengisian Kartu Kewaspadaan Kesehatan (Health Alert Card/HAC) PT Angkasa Pura II Cabang Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh dan Kantor Kesehatan Pelabuhan memastikan prosedur pengisian HAC oleh penumpang rute domestik dapat dijalankan guna pendeteksian penyebaran COVID-19. 8. Mensosialisasikan cara-cara pencegahan terpapar COVID-19 Seluruh titik-titik komersial yang berbentuk LED di bandara-bandara dimanfaatkan untuk menayangkan berbagai video guna mensosialisasikan cara pencegahan terpapar COVID-19 kepada setiap penumpang pesawat dan pengunjung bandara. Protokol tersebut secara konsisten dijalankan oleh PT Angkasa Pura II hingga hari ini dan seterusnya. “Dengan menjalankan protokol tersebut kami berharap bandara SIM dapat turut memutus mata rantai penyebaran sekaligus mendukung upaya dalam mengatasi COVID-19,” ujar Indra.(*)