Category: Informasi

Percepatan pembangunan infrastruktur perhubungan dapat meningkatkan konektivitas wilayah sehingga memberi kenyamanan kepada masyarakat dalam berkegiatan sekaligus menjadi stimulus geliat peningkatan ekonomi. Untuk itu, Kadishub Aceh, Junaidi, ST., MT., menghadiri Rapat Koordinasi Usulan Program Pembangunan Tahun Anggaran 2022 yang diselenggarakan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah I Aceh di Hermes Hotel, Banda Aceh, Selasa, 17 November 2020. Rapat koordinasi ini diselenggarakan untuk membangun kerjasama dan sinergi antara BPTD Wilayah I Aceh sebagai representasi Pemerintah Pusat di Provinsi Aceh dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota di Aceh. Selain itu, guna menjaring usulan program pembangunan dari daerah yang selanjutnya akan diteruskan ke Pemerintah Pusat. Junaidi dalam sambutannya mengharapkan, percepatan penyerapan usulan program pembangunan ini dapat menjadikan konektivitas wilayah di Aceh semakin baik. “Dengan adanya bantuan Pemerintah pusat melalui APBN tentu ini merupakan langkah baik dalam percepatan pembangunan infrastruktur kita,” ujarnya. Pada kesempatan yang sama, Kepala BPTD Wilayah I Aceh, Iman Sukandar, MT., menyampaikan bahwa usulan dari masing-masing dinas perhubungan dibutuhkan untuk penganggaran Tahun 2022. “Kita yakin pemerintah provinsi dan kabupaten/kota lebih tahu permasalahan dan kebutuhan fasilitas yang berkaitan dengan transportasi darat di daerahnya masing-masing,” ungkap Iman. Kegiatan yang diikuti oleh seluruh dinas perhubungan kabupaten/kota di Aceh ini juga menghadirkan sejumlah pemateri. Di antaranya; Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Dishub Aceh, Drs. Deddy Lesmana, Kepala BPTD Wilayah I Aceh, Iman Sukandar, MT., dan Kepala Sub Direktorat Uji Berkala Kendaraan Bermotor, Direktorat Sarana Transportasi Jalan, Kementerian Perhubungan RI, Avi Mukti Amin, S.SiT., MT. Terkait pengujian berkala kendaraan bermotor, Avi Mukti, yang diwawancarai Tim Aceh TRANSit, menyambut baik sinergi yang dilakukan oleh BPTD Wilayah I Aceh. Permasalahan yang dialami oleh dinas perhubungan kabupaten/kota selaku penyelenggara dapat disampaikan melakui rakor ini. Avi menambahkan, persyaratan teknis dan laik jalan harus benar-benar sempurna dan tidak boleh diabaikan untuk meningkatkan keselamatan di jalan raya. Ke depannya, persyaratan teknis dan laik jalan akan mengacu kepada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang telah disusun oleh pemerintah pusat dan akan diterapkan di seluruh Indonesia. (AM)

Sejumlah pejabat struktural di lingkungan Dinas Perhubungan Aceh melakukan serah terima jabatan di Aula Dishub Aceh, Senin, 16 November 2020. Kadishub Aceh, Junaidi, ST., MT., dalam sambutannya mengharapkan serah terima jabatan ini dapat menambah semangat dan inovasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang transportasi. Junaidi juga mengapresiasi Ir. Mahyus Syafril yang telah mengabdi selama 26 tahun di Dinas Perhubungan Aceh dan menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayaran sejak 2018, kini akan memasuki masa purna tugas. “Terima kasih atas semua kerja keras yang telah didekasikan selama ini,” ujarnya. Asisten II Sekda Aceh, H. T. Ahmad Dadek, SH., MH., hadir menyaksikan langsung acara serah terima ini.              

Jakarta – Kementerian Perhubungan melakukan upaya antisipasi menghadapi bencana hidrometerologi yang diprediksi oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) akan terjadi akibat dari adanya peningkatan curah hujan pada bulan depan. “Menindaklanjuti arahan Presiden untuk mengantisipasi adanya bencana hidrometeorologi. Kami sudah melakukan sejumlah antisipasi khususnya di sektor perhubungan udara dan laut,” demikian disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Jakarta, Selasa (13/10). “Kami meminta seluruh penyelenggara sarana dan prasarana transportasi dan stakeholder terkait lainnya untuk melakukan upaya antisipasi dan penanganan tanggap darurat,” tambah Menhub. Di sektor udara, Kemenhub telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kegiatan Penerbangan pada Kondisi Weather Minima. Weather minima yaitu suatu kondisi visibiltas atau jarak pandang yang terbatas karena faktor cuaca. SE tersebut ditujukan kepada penyelenggara angkutan udara, bandar udara, navigasi penerbangan, dan pelayanan informasi meteorologi penerbangan. Di dalam SE tersebut menginstruksikan kepada pihak-pihak terkait untuk meningkatkan kewaspadaan dan melakukan antisipasi jika terjadi kondisi weather minima sesuai SOP, seperti : informasi perubahan cuaca, instruksi kepada pilot, memastikan keandalan dan akurasi peralatan navigasi penerbangan, mengukur visibility runway, dan sebagainya. Kemenhub juga telah memetakan dan melakukan upaya antisipasi di 15 bandara yang berlokasi di daerah rawan tsunami seperti : Bandara Binaka Gunung Sitoli, Minangkabau, Ngurah Rai, Balikpapan, Mamuju, Luwuk, Ende, Maumere, Melongguane, Ternate, Weda, Buli, Ambon, Manokwari, dan Biak. Sementara itu di sektor laut, Menhub telah menginstruksikan kepada jajaran Ditjen Perhubungan Laut yaitu di Direktorat Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) dan Kenavigasian, Distrik Navigasi, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya antisipasi. Antisipasi yang dilakukan seperti : menerbitkan Maklumat Pelayaran jika terjadi cuaca buruk dan gelombang tinggi, mengoptimalkan tim respons cepat Ditjen Perhubungan Laut terkait kesiapsiagaan tanggap darurat. Juga untuk mengoptimalkan sarana bantu navigasi pelayaran dan telekomunikasi pelayaran melalui Vessel Traffic System (VTS), berkoordinasi dengan Basarnas, serta menyiagakan kapal patroli. Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan laut melakukan integrasi sistem sensor penerima peringatan atau sensor warning receiver system new generation yang dipasang di VTS pada pelabuhan-pelabuhan yang rawan Tsunami. Penempatan alat penerima peringatan tersebut dipasang di beberapa pelabuhan seperti di Bakauheni, Bali, Ambon, Teluk Bayur, dan di Marine Command Center (MCC) yang berada di kantor Pusat Kemenhub Jakarta. BMKG memprediksi fenomena La Nina akan menyebabkan terjadinya peningkatan akumulasi jumlah curah hujan bulanan di Indonesia. Diperkirakan curah hujan akan naik 20 sampai 40 persen di atas normal. (LNM/RDL/LA/HT) Sumber: Kementerian Perhubungan

Keinginan Pemerintah Aceh mewujudkan transportasi yang berkeadilan dengan memastikan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah dapat terselenggara dengan baik. Kebutuhan transportasi di setiap wilayah pun memiliki karakteristik yang berbeda. Khusus Pulau Banyak, kehadiran KMP Aceh Hebat 3 diharapkan memenuhi mobilitas. Baik distribusi logistik maupun transportasi penyeberangan ke daratan. Selain itu menunjang pengembangan sektor pariwisata. Pembangunan KMP. Aceh Hebat 3 telah mencapai babak akhir. Setelah KMP Aceh Hebat 1 dan 2, hari ini giliran KMP Aceh Hebat 3 diluncurkan (launching) ke laut di galangan kapal PT. Citra Bahari Shipyard, Tegal, Jawa Tengah, Kamis, 12 November 2020. Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah, M.T., hadir menyaksikan langsung momen bersejarah bagi transportasi Aceh ini. Pada acara tersebut, Nova turut didampingi sejumlah pejabat Pemerintah Aceh menyampaikan bahwa sejarah kembali ditorehkan oleh Aceh. “Sekali lagi kita menorehkan sejarah melalui PT. Citra Bahari Shipyard yang telah merampungkan pembangunan KMP Aceh Hebat 3,” ujarnya. Nova mengharapkan penyelesaian sisa pekerjaan tidak mengalami hambatan apapun sehingga kapal bisa segera berlayar ke Aceh. “Rakyat Aceh sudah tidak sabar untuk menggunakan kapal ini. Kita harapkan tidak ada lagi halangan untuk penyelesaian kapal karena di dalamnya masih ada beberapa tahapan pengujian seperti sea trial dan lainnya,” harap Nova. Tidak lupa pula Nova mengapresiasi semua pihak yang terlibat dalam pembangunan kapal ini mulai dari pelelangan hingga peluncuran ke air hari ini. Nantinya, kapal berkapasitas 600 GT (Gross Tonnage) ini akan melayani rute penyeberangan Singkil – Pulau Banyak. Sama seperti KMP Aceh Hebat 1 dan 2, kapal ini diharapkan dapat memperlancar distribusi logistik dan mobilitas masyarakat sehingga dapat menurunkan kesenjangan ekonomi antar wilayah daratan dengan masyarakat kepulauan. Saat ini rute Singkil – Pulau Banyak dilayani oleh KMP Teluk Singkil yang juga melayani rute lain yaitu Singkil – Gunung Sitoli (Nias, Sumatera Utara). (AM)

Dalam transportasi terdapat dua unsur penting yaitu, pemindahan/pergerakan serta secara fisik tempat dari barang (komoditi) dan penumpang ke tempat lain. Dalam sistem transportasi terdapat tiga komponen penting yaitu ada muatan yang diangkut, tersedia kendaraan sebagai alat angkut, dan ada jalanan yang dapat dilalui. Angkutan barang dalam sistem transportasi  di Indonesia cenderung dibatasi ruang geraknya. Ini dilakukan dengan menerapkan kebijaksanaan pembatasan rute dan waktu pergerakan armada angkutan barang dalam kota, untuk mencegah terjadinya kemacetan lalu lintas di dalam kota. Di Meulaboh Kabupaten Aceh Barat, terminal angkutan barang yang terletak di lokasi perkantoran Dinas Perhubungan Aceh Barat rutin melakukan bongkar muat barang setiap harinya. Hal ini seperti yang disebutkan Sekretaris Dishub Aceh Barat, Zuharbiansyah. “Saat ini, aktivitas bongkar muat logistik dilakukan setiap hari secara rutin,” sebutnya. Seperti yang terlihat hari ini, Rabu (4/11) sejumlah truk besar sedang melakukan bongkar muat memindahkan logistik ke truk kecil untuk kebutuhan daerah sekitar. Angkutan barang yang berhenti di terminal barang Meulaboh ini berasal dari Medan, Sumatera Utara. Seperti diketahui, dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 102 Tahun 2008 disebutkan bahwa terminal barang adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang. Terminal barang terdiri dari terminal barang untuk umum dan kepentingan sendiri. Terminal barang untuk umum adalah terminal yang digunakan umum untuk penyelenggaraan angkutan. Sementara itu, terminal barang untuk kepentingan sendiri adalah terminal yang digunakan untuk kegiatan angkutan barang sendiri dalam menunjang kegiatan pokoknya. (MR/RZ)

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pada sektor transportasi, Pemerintah wajib menyediakan sarana dan prasarana yang tertib, teratur, tepat waktu, bersih dan nyaman. Sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pengelolaan terminal dan pelabuhan pengumpan regional yang melayani rute antar kabupaten/kota menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Untuk mengelola prasarana transportasi tentu dimulai dari penertiban aset sehingga tidak tumpang tindih dalam pembangunan dan pengoperasiannya demi menciptakan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Melalui Keputusan Gubernur Aceh Nomor 551/1412/2020, Terminal Bener Meriah ditetapkan menjadi Terminal Tipe B yang akan melayani angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) yang sebelumnya dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah selanjutnya akan dikelola oleh Pemerintah Aceh. Pelabuhan Penyeberangan yang melayani trayek lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam suatu daerah Provinsi juga menjadi prioritas dalam penertiban manajemen aset.   Untuk percepatan ini, Tim percepatan penyelesaian pengalihan personil, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen (P3D) Dinas Perhubungan Aceh (Dishub) mengadakan Rapat persiapan verifikasi dan validasi lapangan penyerahan Terminal Tipe B Bener Meriah dan Pelabuhan Penyeberangan Kuala Bubon serta Labuhan Haji di Aula Dishub Aceh yang dipimpin oleh Sekretaris, T. Faisal didampingi oleh Sekretaris Badan Kepegawaian Aceh, Darwin dan Kepala Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Aceh, Afifuddin, Rabu (04/10). Dalam waktu dekat ini, Tim P3D yang terdiri dari Dinas Perhubungan Aceh, Inspektorat Aceh, Badan Kepegawaian Aceh, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dan Biro Tata Pemerintahan Setda Aceh akan melakukan proses verifikasi dan percepatan proses pengalihan. Sekretaris Dishub Aceh T. Faisal menyampaikan bahwa untuk keberlangsungan pelayanan terminal dan pelabuhan, tentu ketersediaan sumber daya manusia juga menjadi hal penting dalam proses ini, sehingga dalam pengoperasiannya tetap optimal. “Jika hanya diserahkan assetnya saja tanpa personil, tentu akan kurang optimal dalam operasionalnya” ujar T. Faisal.   Gunawan Phonna, Kasubbag Legalitas dan Pengamanan Barang Milik Aceh BPKA mengatakan bahwa penganggaran untuk Sumber Daya Manusia, pembangunan dan pemeliharaan juga harus sudah dipersiapkan untuk Tahun 2021, sehingga saat ditetapkan APBA 2021 sudah tidak terkendala lagi dalam pembiayaan. (MS)

Singkil – Pelabuhan Penyeberangan Singkil saat ini masih dioperasionakan oleh Kabupaten Aceh Singkil walaupun berdasarkan kewenangan seharusnya menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan. Hal ini berdasarkan fakta bahwa saat ini lintasan pelayanannya telah mencakup antar provinsi yaitu Singkil – Gunung Sitoli (Nias,red). Secara urusan pemerintahan menjadi kewenangan Kementerian berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Singkil perlu mendapat perhatian pemerintah pada masa yang akan datang, agenda ini merupakan tindak lanjut dalam rapat yang sebenarnya membahas kesiapan pengoperasian KMP. Aceh Hebat 3 agar dapat dijalankan seoptimalkan mungkin dengan fokus pada pengembangan wisata Pulau Banyak untuk menjadi destinasi wisata prioritas, General Manager PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Singkil, Andi Muhammad Harun M. Tang bersama Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Junaidi Ali melakukan koordinasi secara virtual dengan Manager Perintis PT. ASDP, David Atma Wijaya didampingi oleh Kepala Bidang Pelayaran Dishub Aceh, Mahyus Syafril, Senin (19/10). Pengembangan pariwisata dan kawasan Singkil dalam lingkup pengurangan angka kemiskinan serta kepastian lancarnya ketersediaan logistik memang harus simultan dengan fokusnya terhadap sektor transportasi, khususnya perbaikan pelayanan transportasi penyeberangan yang lebih baik. “Untuk mengembangkan kawasan Singkil ini memang harus ada ketentuan jadwal keberangkatan kapal serta adanya penambahan armada dengan fasilitas yang lengkap. Secara otomatis, jumlah frekuensi dapat diatur (ditambah -red). Apalagi, dalam pelayaran ini juga melayani lintasan antar provinsi yaitu lintasan ke Gunung Sitoli, Nias,” ujar Andi. Dalam kesempatan itu juga, dilakukannya peninjauan kondisi dermaga Pelabuhan Singkil. Dermaga ini nantinya diharapkan menjadi hub pelabuhan. Beliau juga menambahkan, dengan layanan penyeberangan antar provinsi ini diharapkan Singkil menjadi hub, bukan hanya dianggap sebagai wilayah yang paling ujung (tak terkoneksi -red), mengingat juga potensi wisata yang dimiliki oleh Kabupaten Singkil. Sehingga, Singkil ini sebagai wilayah yang akan disinggahi dapat meningkatkan potensi Kawasan-kawasan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Seperti halnya, produk-produk lokal masyarakat serta komoditas unggulan wilayah akan menjadi bahan incaran wisatawan. Keindahan Pulau Banyak memang tak perlu diragukan lagi, perpaduan pasir putih dan birunya laut serta gugusan pulau-pulau kecil di perairan Singkil. Namun, semenjak pandemi yang mengharuskan pembatasan sosial di seantero dunia, pariwisata ini menjadi stagnan. Padahal, sebelumnya peningkatan wisatawan melonjak signifikan. Kaitan pengembangan pariwisata tentu sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi sebagai kendali kesejahteraan masyarakat. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil, Malim Dewa mengatakan, dengan penambahan armada, KMP. Aceh Hebat 3 serta penambahan frekuensi penyeberangan menjadi pilihan utama layanan angkutan penyeberangan dibandingkan kapal kayu nelayan dengan fasilitas keselamatan yang tidak standar. Layanan ini juga akan lebih terbuka bagi masyarakat lokal maupun mancanegara yang akan memilih Singkil sebagai destinasi wisata yang wajib dikunjungi. Selama ini, angkutan penyeberangan Singkil ke Pulau Banyak baru dilayani sekali dalam seminggu sehingga kepastian ketersediaan logistik pun menjadi hal harus diperhatikan secara khusus. Di samping itu juga, koneksi langsung dengan layanan penerbangan juga merupakan langkah yang sangat bagus untuk kelancaran pengangkutan logistik dan mengekspos serta mengembangkan potensi wilayah Singkil hingga ke mancanegara. “Kami sangat bersyukur bahwa nanti setelah hadirnya KMP. Aceh Hebat 3 di Singkil ini dapat meningkatkan potensi wisatanya. Jika wisata berkembang maka perputaran roda ekonomi masyarakat akan lebih cepat,” tutupnya Kadishub Aceh Singkil penuh harap. (MS)

Kapal kedua (KMP Aceh Hebat 2 –red) penantian Rakyat Aceh yang dibangun pada galangan PT. Adiluhung Saranasegara Indonesia di Bangkalan, Madura, Jawa Timur kini juga telah di-launching ke air, Jumat malam (16/10). Acara ini dihadiri langsung oleh Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah yang didampingi Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Junaidi Ali. Nova dalam wawancara langsung di galangan Madura menyampaikan bahwa kapal ini akan membawa manfaat yang besar bagi konektifitas di Aceh, khususnya dalam peningkatan pariwisata Sabang. “Konsep utama pembangunan KMP. Aceh Hebat 2 ini juga diperuntukkan bagi para wisatawan yang hendak berkunjung ke Sabang. Tentunya, multiplier effect-nya untuk pertumbuhan ekonomi wilayah Aceh. Jelas, keberhasilan pembangunan kapal ini merupakan kebanggaan bagi kita semua,” tambah Nova. Seperti halnya KMP. Aceh Hebat 1, usai launching ini juga dilakukan sea trial dan uji teknis lainnya agar pada saat operasional nantinya kapal dapat beroperasi optimal dan sesuai standar kelayakan. Kehadiran KMP. Aceh hebat 2 ini akan melayani lintasan Ulee Lheue, Banda Aceh ke Balohan, Sabang dengan jarak tempuh mencapai 16 mil atau hampir mencapai 30 kilometer. Kapal ini diinisiasikan sebagai penyemangat untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata Sabang yang sempat vakum beberapa waktu ini. Kapal yang dibangun ini berkapasitas 1100 GT, lebih besar dari Kapal KMP. BRR yang beroperasi sekarang merupakan, sebuah langkah besar yang diambil Pemerintah Aceh guna memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat. Nah, mungkin banyak masyarakat yang bertanya, siapakah nantinya yang akan bertugas untuk mengoperasikan kapal sebesar ini? Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 35 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan bahwa persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan pada lintas yang telah ditetapkan diberikan oleh Gubernur, untuk kapal yang melayani penyeberangan antar kabupaten/kota dalam daerah provinsi dengan memuat salah satu syarat terkait spesifikasi teknis kapal yang akan dioperasikan dan pemenuhan standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi. Sebagai informasi tambahan, kondisi pelayaran di lintasan Ulee Lheue menuju Balohan atau sebaliknya kerap menghadapi cuaca ekstrim yang menghambat aksesibilitas angkutan penyeberangan. Kondisi cuaca di wilayah barat Indonesia kerap ekstrem ini sering menjadi faktor terhentinya pelayanan sementara bagi masyarakat. Selama pandemi Maret 2020 hingga kini telah menyebabkan sektor pariwisata terdampak paling berat. Guna mendorong bangkitnya kembali sektor pariwisata di Aceh menempatkan kawasan Sabang sebagai salah satu kawasan wisata prioritas, dengan pesona keindahan bawah lautnya. Dengan kehadiran kapal ini, dapat mempercepat upaya pemulihan ekonomi masyarakat Aceh pada umumnya dan kawasan Sabang khususnya serta menggeliatkan kembali pariwisata yang terpukul akibat bencana non-alam, Covid-19. Oleh karena itu, kebutuhan akan sarana transportasi yang handal dan nyaman dalam peningkatan pariwisata merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh Pemerintah. Mengapa demikian? Secara tidak langsung, setelah sekian lama kegiatan pariwisata vakum yang berefek pada pendapatan masyarakat. Kini saatnya transportasi memainkan kembali perannya agar pariwisata dapat terus tumbuh dan berkonstribusi dalam pembangunan Aceh sebagai langkah pemulihan sekaligus peningkatan ekonomi masyarakat. Faktanya, jika layanan transportasi berjalan optimal maka perputaran ekonomi juga menunjukkan kenaikan grafik yang signifikan. Hal ini terlihat jika terjadi antrian kendaraan atau operasional kapal akibat cuaca maka harga kebutuhan pokok di kepulauan melambung tinggi dan usaha atau produk lokal daerah juga ikut stagnan. Kehadiran kapal ini diharapkan dapat menggairahkan kembali pariwisata Sabang yang terimbas pandemi untuk bangkit dan ekonomi juga cepat kembali pulih. “Kami mengucapkan terima kasih kepada Direktur Utama, komisaris dan keluarga besar PT. Adiluhung Saranasegara Indonesia beserta seluruh stakeholder yang telah membantu sekaligus telah memberikan performa begitu bagus dan kinerja terbaik. Sehingga, awal Desember ini, kapal dapat dilakukan serah terima di Banda Aceh,” pungkas Nova. (MS)

Tanjung Balai Karimun – Pembangunan kapal KMP. Aceh Hebat 1 tentu sebuah hasrat Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan Aceh untuk meningkatkan konektivitas wilayah kepulauan, khususnya lintasan Pantai Barat – Simeuleu. Kapal ini menjadi sebuah jembatan masyarakat kepulauan dalam memasok kebutuhan logistik yang harus dikirim dari wilayah daratan. Hal ini tentu agar pertumbuhan ekonomi masyarakat tidak terganggu dan tetap stabil. Selama ini, kendala cuaca dan gelombang tinggi menjadi salah satu faktor terhambatnya pengiriman logistik ke wilayah Simeulue. Sehingga, antrian panjang kendaraan juga tidak dapat terelakkan lagi. Kondisi antrian penumpang dan kendaraan saat menunggu di pelabuhan dalam waktu yang relatif panjang menyebabkan mereka harus mengeluarkan biaya tambahan, tak ayal harga bahan pokok di kepulauan melambung tinggi. Tentu hal ini secara nyata dan langsung berpengaruh pada ekonomi masyarakat. Cita-cita pembangunan kapal KMP. Aceh Hebat 1 bagi Rakyat Aceh kini telah sampai pada titik terang. Sebelumnya, wanti-wanti agar percepatan pembangunan kapal dapat terselesaikan tepat waktu oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh secara tegas kepada galangan telah membuahkan hasil. Tepat hari ini, Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah didampingi Sekretaris Daerah Aceh, Inspektur Aceh, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dan Kepala Dinas Perhubungan Aceh menghadiri langsung Launching Kapal KMP. Aceh Hebat 1 pada galangan PT. Multi Ocean Shipyard yang berada di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Sabtu (03/10/2020). “Hari ini, kita bersyukur, saat ini progress pembangunan kapal tersebut sudah hampir mencapai tahap akhir, dan diharapkan setelah launching atau peluncuran tahapan dari sisa progress pekerjaan ini dapat diselesaikan di akhir bulan Oktober tahun 2020 ini,” ujar Nova saat akan diluncurkan kapal ke air. Tak dapat dipungkiri pula, kondisi pandemi Covid-19 merupakan sebuah tantangan bagi kita yang menyebabkan beberapa hambatan seperti penyediaan material, peralatan navigasi dan kebutuhan-kebutuhan lain yang harus diimpor, pemberlakuaan PSBB di beberapa wilayah Indonesia juga telah menyebabkan pembatasan jam kerja yang berakibat pada produktivitas. “Sejak bulan februari yang lalu juga saya telah memantau pembangunannya, meskipun Covid-19, saat ini kapal telah memasuki tahap klimaks yaitu peluncuran kapal ini telah berjalan lancar. Menurut jadwal, pada akhir November ini dapat di-delivery, berlayar ke Aceh,” tambah Nova saat dijumpai tim TRANSit di galangan PT MOS setelah suksesnya peluncuran kapal KMP. Aceh Hebat 1 ke air. Sebagai informasi, dalam pembangunan kapal selalu terdapat dua seremonial besar. Yaitu, peletakan lunas pertama (keel laying) yang telah dilakukan beberapa waktu lalu dan yang paling meriah adalah peluncuran kapal (launching). Peluncuran kapal ini dapat dikatakan sebagai sebuah momen ‘penentuan’ dan tentu juga sebagai kebanggaan dan klimaks dari sebuah proses pembangunan kapal. Dapat dibayangkan, kapal yang telah dibangun dalam waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit dengan kerja keras dan tingkat kehati-hatian yang tinggi serta presisi yang tinggi bisa saja ‘musnah’ jika saja terjadi kegagalan. Disinilah nasib sebuah kapal ditentukan. Namun yang perlu diketahui bahwa usai launcing kapal maka ada tahapan berikutnya yang harus dijalani hingga proses delivery atau proses penyerahan kapal di pelabuhan tujuan yaitu uji coba berlayar (sea trial) yang bertujuan menguji performa kapal, kelayakan untuk berlayar, yang meliputi uji peralatan navigasi, permesinan hingga tes layak lambung untuk mengetahui ada tidaknya kebocoran. Oleh karena itu, pekerjaan pembangunan kapal ini butuh proses yang panjang dan ketelatenan yang tinggi. “Kita tentunya sangat bergembira dan mengucapkan terima kasih kepada pihak direksi dan seluruh karyawan PT. Multi Ocean Shipyard yang telah berdedikasi tinggi dan memberikan kinerja terbaik dalam proses percepatan penyelesaian KMP. Aceh Hebat 1 tepat waktu dengan harapan di awal bulan November 2020 kapal ini dapat diseberangkan ke Aceh, dan siap dioperasionalkan untuk melayani angkutan penyeberangan pada lintasan Pantai Barat Aceh ke Simeulue,” harap Nova. Melalui pembangunan kapal ini merupakan tanda karya besar Putra Bangsa Indonesia yang telah membangun sendiri transportasi laut secanggih KMP. Aceh Hebat 1 ini yang akan dimanfaatkan pula oleh masyarakat Indonesia, Aceh khususnya. Sehingga, Aceh dapat memiliki kapal sendiri untuk memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat. (MS)

Dishub Aceh – Fenomena perubahan iklim yang tidak dapat terprediksi semakin nyata menjadi isu yang harus segera diselesaikan. Salah satunya, indikator polusi udara akibat dari emisi gas rumah kaca. Nyatanya, fenomena ini berdampak serius bagi kesehatan manusia. Khususnya, sektor transportasi terlibat langsung dalam menyebabkan polusi baik polusi udara, air dan tanah. Jika dibiarkan tanpa ada tindakan, polusi akan membawa pengaruh nuruk bagi kehidupan. Menyingkapi hal ini, melalui langkah kecil Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh telah menerapkan Hari Tanpa Kendaraan Bermotor khusus setiap hari Jum’at dan Gerakan Pengurangan Sampah Plastik dengan penggunaan tumbler bagi seluruh pegawai. Hari ini, Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah me-launching Hari Bebas Kendaraan Bermotor dan Gerakan Pengurangan Sampah Plastik di halaman parkir Dishub Aceh, Jum’at (18/09). “Jika kita membiarkan polusi meningkat, sama saja kita mengakibatkan suatu tatanan wilayah menjadi tidak seimbang. Oleh sebab itu, sangat diperlukan tindakan ataui gerakan dari pemerintah di Provinsi Aceh,” ujar Nova dalam sambutannya. Badan Pusat Statistik merilis data terbaru pada 24 januari 2020, jumlah kendaraan bermotor mencapai 146.858.759 unit di seluruh Indonesia dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 9,05 persen, dan tercatat kenaikan jumlah mobil penumpang mencapai satu juta unit per tahun. Data tersebut tentu sangat mempengaruhi tingkat polusi udara di indonesia termasuk juga di Aceh. Tambahnya lagi, polusi sampah plastik juga telah menjadi isu global dan masalah utama dalam pencemaran lingkungan baik tanah maupun air. Polusi yang disebabkan kendaraan bermotor dan polusi oleh sampah plastik merupakan hal yang harus ada perlakuan untuk mengurangi dari Pemerintah dan juga kita pribadi yang harus dimulai secepatnya. Event ni merupakan sebuah momentum yang baik sebagai salah satu kegiatan untuk memperingati Hari Perhubungan Nasional Tahun 2020 yang telah tertuang pada Lima Citra Manusia Perhubungan, yang menjadi pedoman seluruh insan Perhubungan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Aceh juga telah mengambil langkah inisiatif untuk membuat Aceh menjadi provinsi yang ramah lingkungan, salah satunya melalui Program Unggulan Aceh Green yang tersusun dalam RPJM Aceh Tahun 2017-2022 melalui misi “Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Terintegrasi dan lingkungan yang berkelanjutan”. “Saya senang, Dishub Aceh telah melakukan inovasi pengurangan emisi dengan hari bebas kendaraan dan sampah plastik. Inovasi ini tentu jangan berhenti di sini, terus perlu adanya inovasi yang harus dikembangkan, saya juga ucapkan Selamat Hari Perhubungan Nasional, Selamat buat Dinas Perhubungan Aceh,” pungkas Nova di akhir wawancara dengan Tim TRANSit Aceh. Dalam kesempatan ini juga, Nova juga meresmikan Gedung Center For Transportation Research and Cooperation, yang diharapkan menjadi tempat pengkajian dan penelitian bagi transportasi Aceh serta kerjasama yang akan dilakukan untuk meningkatkan layanan transportasi Aceh yang berkeadilan. (MS)