Category: Informasi

Upaya Indonesia membawa Kebijakan Pergantian Awak Kapal pada pelayaran Internasional ke tingkat yang lebih tinggi akhirnya membuahkan hasil. Indonesia melalui Perutusan Tetap RI (PTRI) di New York, berhasil membawa usulan resolusi kebijakan kerja sama antar negara dalam melindungi Pelaut di masa Pandemi tersebut ke Tingkat Pertemuan Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Usulan tersebut menghasilkan sebuah Resolusi PBB yang telah diadopsi pada 1 Desember 2020 di Sidang Majelis Umum PBB di New York, AS. Usulan ini disponsori oleh 71 negara anggota PBB dan merupakan resolusi Majelis Umum PBB pertama terkait pelaut dan pengelolaan arus barang secara global. “Saya senang mendengar kabar ini. Ini merupakan bukti nyata komitmen Indonesia untuk mendukung kebijakan Pergantian Awak Kapal pada pelayaran Internasional dalam rangka melindungi keselamatan para Pelaut yang bekerja di tengah Pandemi Covid-19,” demikian disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Jakarta, Selasa (1/12). Pada Juli 2020 lalu, Menhub Budi Karya mewakili Pemerintah Indonesia bersama 14 negara anggota IMO lainnya menghadiri konferensi virtual “Maritime Virtual Summit on Crew Changes” yang diselenggarakan oleh Pemerintah Inggris dan dihadiri sejumlah negara anggota IMO dan organisasi internasional di sektor maritim. Pertemuan ini membahas kebijakan Pergantian Awak Kapal dalam pelayaran internasional di masa pandemi COVID-19. Pada kesempatan tersebut, Menhub menyampaikan bahwa Indonesia berkomitmen memastikan proses Pergantian Awak Kapal dapat dilakukan pada waktu yang tepat untuk mencegah pelaut mengalami kelelahan dan yang terkena dampak pandemi COVID-19, yang dapat membahayakan keselamatan operasional kapal. Untuk itu, Indonesia telah mengeluarkan peraturan untuk memfasilitasi kapal pesiar berbendera asing untuk berlabuh dan untuk melakukan Pergantian Awak Kapal dengan menetapkan sejumlah pelabuhan yang bisa menjadi tempat untuk Pergantian Awak Kapal. Sebagai tindak lanjut, diterbitkan resolusi di tingkat Negara-negara anggota International Maritime Organization (IMO) mengenai aturan dan protokol tentang Pergantian Awak Kapal pada pelayaran internasional. Aturan tersebut mendorong negara anggota untuk membuka akses Pergantian Awak Kapal dan repratriasi pelaut di masa pandemi COVID-19. Dalam Resolusi IMO tersebut dinyatakan juga bahwa pelaut adalah “key workers” dan negara anggota diminta menetapkan prosedur Pergantian Awak Kapal, mempermudah akses terkait administrasi dan keimigrasian pelaut, menyediakan tenaga dan peralatan medis, dan meminta negara menyampaikan National Focal Point untuk Pergantian Awak Kapal. Selanjutnya, Pemerintah Indonesia selaku inisiator mengusulkan untuk mengangkat isu Pergantian Awak Kapal ke Sidang Majelis Umum PBB, dan mengajak Negara-negara PBB lainnya selaku co-sponsor untuk diterbitkan nya Resolusi PBB tentang Pergantian Awak Kapal. Upaya tersebut membuahkan hasil dengan disetujuinya Resolusi di tingkat PBB pada Sidang Majelis Umum PBB di New York, AS pada 1 Desember 2020. Di masa Pandemi ini, para pelaut di seluruh dunia menghadapi tantangan berat dalam melaksanakan pekerjaannya karena adanya pembatasan-pembatasan yang membuat pergantian awak dan pemulangan para pelaut menjadi sangat sulit. Dengan diaturnya Pergantian Awak Kapal pada pelayaran internasional, diharapkan dapat secara efektif memfasilitasi pergantian awak kapal serta mempromosikan kesejahteraan pelaut di tengah pandemi COVID-19. Hingga November 2020, Indonesia telah memfasilitasi repatriasi pemulangan pelaut Indonesia sebanyak 63,598 orang dan memfasilitasi Pergantian Awak Kapal Indonesia dan Asing sebanyak 6752 orang di pelabuhan-pelabuhan Indonesia. Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE 43 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pergantian dan Pemulangan Awak Kapal serta Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Selama Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Kemenhub telah menetapkan 11 titik pelabuhan di Indonesia yang bisa dijadikan tempat untuk Pergantian Awak Kapal. Kesebelas Pelabuhan tersebut yaitu: Belawan, Tanjung Balai Karimun, Batam, Merak, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, Benoa, Sorong, Ambon, dan Bitung. (Sumber: Kemenhub RI)

Bireuen Express atau yang akrab disapa BE pertama kali melayani penumpang di kawasan Bireuen pada era 70-an. Selain Bireuen, bus ini melayani trayek/rute Banda Aceh, Sigli, Lhokseumawe hingga ke Kuala Simpang. Jika dikupas Kembali cerita awal angkutan ini, Dikutip dari pikiranmerdeka.co, awalnya BE adalah bisnis jasa angkutan umum milik dua sahabat. Adalah H. Asyek Bin H Yusuf dan Yusri Nandek, tepat tahun 1975 usaha transportasi ini dibangun dari rumah kendaraan atau rangka bus (karoseri). Dua sahabat yang dikenal sebagai tokoh pendiri Kabupaten Bireuen ini, memermak bus sedemikian rupa sehingga menarik minat penumpang lintas utara timur di provinisi Aceh pada masa itu. Ketenaran BE dalam rentang waktu yang lama saat itu, menjadikannya sangat dikenal oleh masyarakat Bireuen dan sekitarnya. Jika pergi ke Bireuen, rasanya mustahil orang tidak mengenal kendaraan BE, minibus yang berpusat di Kota Juang Bireuen ini. Sebelum adanya BE, masyarakat pernah merasakan dan menikmati angkutan umum yang bernama Perusahaan Otobus (PO) Jeumpa. Angkutan ini merupakan bekas peninggalan perusahaan di masa penjajahan Belanda. PO Jeumpa sendiri , eksis pada tahun 60-an sekaligus menjadi cikal bakal awal terbentuknya angkutan BE. Masa kejayaan BE di tahun 1978 menjadikan perusahaan ini memiliki 60 unit lebih kendaraan dan mampu menampung ratusan tenaga kerja, karena sebagian perusahaan angkutan umum dari beberapa kabupaten lain, yang ikut bergabung dengan BE dan telah menjadi CV. Bireuen Express. Namun, sekarang masa keemasan itu telah berlalu. Banyak pelanggannya beralih ke angkutan umum yang lain dan kendaraan pribadi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bireuen tahun 2015. saat ini jumlah BE tercatat hanya tinggal 7 unit kendaraan. Minibus yang berwarna ungu itu hingga kini masih melayani penumpang. Meskipun saat ini minim peminat, bus ini masih digunakan masyarakat umum, baik dari kalangan pekerja, pelajar, maupun masyarakat dari kalangan lainnya, yang membuat BE masih beroperasi setiap hari. Tak hanya untuk aktivitas harian, bus berwarna kuning ini digunakan pula untuk mengangkut rombongan pengantin maupun wisatawan ke Banda Aceh dan beberapa kota lainya. (*) Diolah dari berbagai sumber

Diperlukan kolaborasi yang baik antar humas di sektor transportasi untuk meraih kepercayaan publik dan reputasi positif di sektor transportasi. Demikian disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat membuka acara Forum Komunikasi Kehumasan Sektor Transportasi Tahun 2020 bertema “Humas Transportasi : Adapt, Collaborate, and Shine” yang diselenggarakan Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan di Bandung, Kamis (28/11). Pandemi Covid-19 di Indonesia berdampak di semua sektor, termasuk transportasi, dan menimbulkan tantangan tersendiri bagi humas transportasi, dimana banyak timbul persepsi masyarakat yang masih belum yakin untuk menggunakan transportasi publik karena takut tertular Covid-19. Untuk itu, perlu sinergi dan kolaborasi yang baik dalam pengelolaan komunikasi antar humas transportasi baik di sisi regulator maupun operator, baik di tingkat pusat maupun daerah. “Humas transportasi harus bersinergi dan berkolaborasi dengan baik menarasikan adaptasi kebiasaan baru (AKB) di sektor transportasi untuk meyakinkan publik bahwa transportasi publik kita aman dan sehat,” ungkap Menhub. Menhub berharap, para praktisi humas yang ada di Kemenhub maupun operator transportasi mampu melakukan komunikasi publik yang terarah, membangun empati, dan berkelanjutan. “Saat ini masyarakat berada di tengah kebingungan informasi yang beredar di media sosial tentang transportasi publik yang belum tentu jelas kebenarannya. Untuk itu para humas transporasi harus mampu melakukan komunikasi publik yang membangun empati, jelas, dan mampu meyakinkan publik,” jelas Menhub. Forum Komunikasi Kehumasan Sektor Transportasi Tahun 2020 dihadiri sekitar 100 orang praktisi kehumasan baik di lingkungan Kemenhub (Pusat dan UPT), maupun operator sarana dan prasarana transportasi seperti : Garuda Indonesia, Angkasa Pura I dan II, Pelindo I s.d IV, Damri, ASDP, Airnav Indonesia, PT KAI, PT KCI, dan lain sebagainya, Dinas Perhubungan, serta instansi terkait lainnya. Dalam kegiatan tersebut turut hadir sejumlah narasumber ahli di bidang Komunikasi Publik di antaranya : Kooridnator Staf Khusus Presiden AAGN Ari Dwipayana yang memaparkan “Narasi Pemerintah Kabinet Indonesia Maju tahun 2021, Staf Khusus Menhub Bidang SDM dan Komunikasi Adita Irawati yang memaparkan “Strategi dan Kolaborasi Humas Sektor Transportasi”. Kemudian hadir pula, Praktisi PR dan Brand Communication/CEO Media Buffet Bima Marzuki yang memaparkan “Menghadapi Tantangan Kinerja Humas Transportasi di Era Adaptasi Kebiasaan Baru”, dan psikolog Tara de Thouars yang memaparkan “Menjaga Kesehatan Mental Pelaku Humas Transportasi dan Memahami Kondisi Mental Masyarakat dalam Masa Pandemi”. Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini yaitu mensinergikan komunikasi publik antar humas transportasi dan membangun komitmen bahwa seluruh pelaku komunikasi publik di sektor transportasi tetap konsisten melakukan upaya menyampaikan kebijakan dan memberikan pelayanan terbaik meskipun di masa pandemi. Melalui pertemuan ini diharapkan seluruh humas transportasi dapat agile beradaptasi dalam mengubah budaya kerja dan memahami publik, berkolaborasi antara humas transportasi, serta bersinar bersama dalam menjawab keraguan publik akan performansi sektor transportasi dan berkomitmen mengedukasi publik untuk bijak bertransportasi agar tetap produktif dan sehat. (Sumber: Kemenhub RI)

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, mengingatkan kembali kepada masyarakat untuk tidak bermain layang-layang, sinar laser ataupun menerbangkan balon udara tanpa ijin di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di seluruh bandara di Indonesia, hal ini disampaikan pasca penertiban layang-layang di sekitar wilayah Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. Sesuai dengan amanat Undang Nomor 1 Tahun 2009 mengatakan bahwa untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan, wilayah di sekitar bandara atau yang sering disebut Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah wilayah daratan ataupun perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan, sehingga dilarang untuk melakukan kegiatan tanpa seijin dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melalui Kantor Otoritas Bandar Udara. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Novie Riyanto mengatakan bahwa saat ini seringkali mendapat laporan terkait main layang layang di sekitar kawasan KKOP yang sangat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan. “Masyarakat memiliki peranan yang penting dalam menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kesadaran masyarakat untuk menjaga dua aspek ini masih rendah. Contohnya dengan masih adanya laporan masyarakat yang bermain layang-layang di sekitar wilayah bandara,” kata Dirjen Novie di Jakarta. Dirjen Novie mengingatkan agar jangan bermain layang-layang di wilayah KKOP, hal ini sangat membahayakan keselamatan penerbangan karena pesawat dapat menabrak atau tertabrak layangan dan masuk ke mesin pesawat serta jika bermain di landasan pacu dapat menghalangi pendaratan dan lepas landas. “Untuk itu, kami mengharapkan agar masyarakat luas bersama-sama mematuhi aturan yang telah ditetapkan, tujuannya untuk keselamatan penerbangan sehingga meminimalisir ancaman keselamatan dan keamanan penerbangan. Secara tidak langsung juga memudahkan penyelenggara bandara/pengelola bandara serta stakeholder dapat menjalankan fungsinya dengan baik,” harap Dirjen Novie. (Sumber: Ditjen Hubud Kemenhub RI)

Jakarta – Kementerian Perhubungan siap mendukung pemulihan sektor pariwisata melalui pembangunan infrastuktur transportasi, untuk menciptakan konektivitas ke destinasi pariwisata super prioritas. Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2020 secara virtual, pada Kamis (26/11). Hadir dalam Rakornas tersebut sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju seperti, Menparekraf Wishnutama, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, serta Analis Kebijakan Utama Baharkam Polri Wahyudi Hidayat. “Di kawasan 5 bali baru kita melakukan investasi pada pelabuhan, bandara, dan semua aktivitas. Bahkan tidak terbatas pada pembangunan tetapi juga bagaimana konektivitas antara kota dengan obyek wisata, antara bandara dengan kota, dan ini harus kita lakukan bersama. Pendek kata, sektor pariwisata akan menjadi satu sasaran atau upaya kami mendukung upaya pemulihan ekonomi,” jelas Menhub Budi Karya. Dijelaskan lebih lanjut oleh Menhub Budi, bahwa pada masing-masing destinasi di kawasan 5 Bali Baru akan disiapkan sistem dan fasilitas khusus untuk mengakomodir turis-turis mancanegara yang menjadi konsumen potensial. “Ada karakter-karakter khusus yang dimiliki di kawasan 5 Bali Baru. Pertama kita bicara mengenai Sulawesi Utara, disana ada satu potensi wisatawan dari Asia Timur seperti Cina, Jepang, Korea. Secara sistematis, kami membuat fasilitas-fasilitas yang ada di Manado itu untuk mengakomodasi turis dari Jepang, Cina, Dan Korea. Sebaliknya, Kualanamu berada dekat dengan India, oleh karenanya kita membuat fasilitas-fasilitas yang mengakomodasi turis dari India,” jelasnya. Selain itu, Menhub juga merencanakan akan membuat konektivitas langsung penerbangan internasional, pada daerah yang dianggap memiliki potensi luar biasa seperti Labuan Bajo dan Yogyakarta. Menhub menjelaskan, Labuan Bajo direncanakan akan terkoneksi langsung dengan Australia. Sementara Yogyakarta, dapat menerima penerbangan langsung dari Eropa, Amerika, serta Australia. Tidak hanya transportasi udara, Kementerian Perhubungan juga akan menyiapkan moda transportasi lain seperti kapal pesiar atau cruise serta seaplane, guna mendukung sektor pariwisata. “Untuk cruise sudah kami siapkan. Selain di Bali, kita juga persiapkan di Tanjung Mas, Labuan Bajo, dan Manado. Sedangkan, di Danau toba kita siapkan adanya seaplane. Sehingga seaplane akan menjangkau Danau Toba, Labuan Bajo, Laut Banda, dan juga bisa Menjangkau Manado,” ungkap Menhub. Menteri Perhubungan juga menuturkan bahwa dalam upaya mendukung pemulihan sektor pariwisata, Kementerian Perhubungan perlu berkoordinasi dan melakukan sinergi dengan baik dengan kementerian lembaga teknis yang lain. “Ada hal yang perlu di koordinasikan antara Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, serta Kementerian teknis yang lain. Karena tanpa dukungan itu maka tidak mudah untuk melakukan kegiatan ini. Sehingga saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Kemenparekraf karena ini pasti memberikan suatu pengetahuan bagi semua insan pariwisata,” pungkasnya. Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Wishnutama Kusubandio selaku penyelenggara acara mengatakan bahwa tujuan dari penyelenggaraan acara ini yaitu agar masing-masing kementerian lembaga serta stakeholder terkait dapat saling berkoordinasi dan berkonsolidasi untuk memulihkan sektor pariwisata khususnya di Indonesia. “Rakornas dilangsungkan untuk mengkonsolidasikan stakeholder, kementerian/lembaga, serta pelaku parekraf dalam mempercepat atau mengakselerasi pemulihan sektor parekraf” ujar Menteri Parekraf. Wakil Menteri Keungan Suahasil Nazara yang turut menjadi narasumber juga menyampaikan dukungan Kemenkeu terhadap upaya pemulihan sektor pariwisata. Ia menyampaikan bahwa pada tahun 2021 mendatang, Kemenkeu sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 15,1 triliun khusus untuk sektor pariwisata. Wamenkeu berharap, anggaran ini dapat dimanfaatkan oleh masing-masing kementerian atau lembaga (K/L) dengan melakukan sinergi yang baik antar K/L, agar dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. “Untuk tahun 2021, khusus untuk pariwisata dianggarkan sebesar 15,1 triliun ada dari berbagai macam Kementerian. Yang sifatnya belanja K/L adalah 10 triliun, belanja non K/L hampir 1 triliun, dan transfer dana ke desa adalah 4 triliun. Dengan ini kita coba terus cari sinergi yang baik, karena dengan demikian ini akan menjadi lompatan yang baik,” ujarnya. (Sumber: Kemenhub RI)

Ir. Mahyus Syafril, pria paruh baya ini telah mengabdi selama 26 tahun sebagai abdi negara di Dinas Perhubungan Aceh. Rabu kemarin (25/11), Kadishub Aceh bersama segenap pejabat struktural melepas purna tugas bapak empat anak ini di Aula Dishub Aceh. Kadishub Aceh, Junaidi mengajak semua yang hadir untuk merenungi dan mengambil pelajaran serta motivasi dari seremonial tersebut. “Kita semua akan merasakan apa yang Bapak Mahyus rasakan hari ini. Namun sebelum mencapai ke titik itu, coba kita renungi bersama, apa yang sudah kita berikan untuk masyarakat Aceh,” pesannya. Junaidi juga mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kerja keras yang telah diberikan selama ini. “Terima kasih atas dedikasinya, semoga menjadi amal ibadah yang bermanfaat,” tutupnya. Menjabat sebagai Kabid Bidang Pelayaran sejak 3 tahun terakhir, pria ini merupakan sosok dibalik pembangunan KMP Aceh Hebat yang akan segera beroperasi tahun depan. (AM)                    

Gagasan besar menuju poros maritim dunia telah lama dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia. Dalam mewujudkan hal tersebut, salah satunya dengan membangun konektivitas antar pulau yang merupakan sistem jalur distribusi logistik dengan menggunakan angkutan kapal barang dengan rute terjadwal dari ujung barat hingga timur dan dari utara ke selatan Indonesia. Dengan kata lain, Angkutan laut menjadi peluang sebagai moda transportasi yang cukup vital bagi kegiatan perekonomian di Indonesia. Moda angkutan laut memiliki peran penting dalam distribusi angkutan logistik untuk menunjang kegiatan-kegiatan ekonomi seperti industri pertambangan, industri pengelolaan maupun kegiatan perekonomian lainnya. Untuk itu, trayek dan rute kapal nasional yang ada harus terus dilakukan pengembangan dan inovasi secara berkelanjutan untuk mendukung sistem logistik nasional sehingga memiliki daya saing dalam tingkat regional maupun internasional guna mewujudkan kemandirian bangsa Indonesia melalui penerapan azas cabotage yang lebih luas dalam konteks pengangkutan muatan ekspor dan impor Indonesia. Demikian sambutan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut yang disampaikan oleh Kasubdit Pengembangan Usaha Angkutan Laut Raden Yogie Nugraha pada acara FGD Evaluasi Pemanfaatan Kapal Pelayaran Rakyat yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah di Bandung Jawa Barat, Kamis (26/11). Mempertimbangkan hal tersebut di atas, kata Yogie, dibutuhkan rencana  penyelenggaraan angkutan laut kedepan guna menjamin ketersediaan dan keberlanjutkan infrastruktur angkutan laut dimana menjadikan kapal sebagai obyek infrastruktur sehingga dalam pengadaan kapal dan pengoperasian mendapat porsi penganggaran yang sama dengan pembangunan infrastruktur lainnya seperti Pelabuhan dan akses jalan. Menurutnya, semua pihak harus terus bekerja keras dengan penuh inovasi untuk mendukung penuh program Pemerintah untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, khususnya Program Strategis Nasional dalam rangka mewujudkan konektivitas transportasi laut melalui pengembangan Pelayaran Nasional dan pelabuhan agar dapat menjangkau wilayah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (3TP) sehingga perekonomian di daerah dapat meningkat. Disamping itu, Yogie mengungkapkan bahwa saat ini Kapal Pelayaran Rakyat (Pelra) yang telah dibangun oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan sebanyak 138 unit dengan rincian 131 unit telah diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah, 6 (enam) unit belum dikirim dan 2 (dua) unit masih dalam proses hibah kepada Pemerintah Daerah. “Adapun rincian Kapal Pelra yang telah diserahterimakan kepada Pemda sebanyak 131 unit kapal, antara lain Pulau Sulawesi sebanyak 36 unit kapal, Pulau Nusa Tenggara sebanyak 14 unit kapal, Pulau Papua sebanyak 10 unit kapal, Kepulauan Maluku sebanyak 18 unit kapal, Pulau Kalimantan 6 unit kapal, Pulau Sumatera sebanyak 40 unit kapal, dan Pulau Jawa sebanyak 7 unit kapal,” katanya. Lebih lanjut, Yogie menyampaikan bahwa tujuan dari pelaksanaan FGD ini dalam rangka mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi tingkat manfaat hibah kapal pelayaran rakyat di masing-masing Pemerintah Daerah penerima hibah, serta guna menjamin ketersediaan dan keberlanjutan infrastruktur angkutan laut. Dalam kaitannya dengan pengelolaan kapal pelayaran rakyat yang telah dihibahkan, Yogie menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah yang telah menerima barang hibah berupa kapal pelayaran rakyat memiliki beberapa kewajiban, antara lain Pemerintah Daerah wajib mengelola kapal dengan baik dan benar, mengoperasikan kapal sesuai trayek, merawat kapal secara berkala, menyediakan Sumber Daya Manusia pengelola dan operator kapal, menyediakan anggaran yang cukup untuk mengelola, mengoperasikan dan merawat kapal, melakukan pengawasan dan evaluasi, serta melaporkan kondisi teknis kapal, operasional kapal, manfaat serta kendala yang dihadapi. “Pada kesempatan ini, saya mengajak kepada kita semua untuk bersinergi dan berkolaborasi untuk menyelaraskan program kita yang memihak kepada pengembangan usaha dan armada angkutan laut nasional,” ucap Yogie. Dalam kesempatan tersebut, Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Gede Pasek yang turut serta menjadi narasumber secara virtual menyampaikan dalam paparannya bahwa terdapat 4 (empat) hal yang perlu disiapkan oleh penerima hibah, yaitu kecukupan crew ABK, SOP operasional kapal, manajemen operasional kapal dan komitmen keberlangsungan kapal. Terkait realisasi hibah, Gede Pasek berharap konektivitas angkutan barang atau penumpang dari Pelabuhan Pengumpan/Pengumpul ke Pelabuhan Terpelosok/Dangkal/Angkutan Sungai dan Danau dapat terwujud. Selain itu, Ia juga berharap dapat terwujudnya kerjasama antara Pemda dengan Pengusaha Pelayaran Rakyat setempat, peningkatan kompetensi SDM dan kewirausahaan secara menyeluruh, serta peningkatan perekonomian di daerah pedalaman/terluar dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “Saya berharap FGD ini dapat menghasilkan cara-cara yang inovatif serta terobosan-terobosan,” tutupnya. (Sumber: Ditjen Hubla Kemenhub RI)

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menyosialisasikan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) berkaitan dengan kerja sama dan konsesi pelabuhan. Sosialisasi itu mengusung tema :‘’Melalui Sosialisasi Peraturan Menteri Perhubungan, Kita Tingkatkan Pemahaman mengenai Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya dalam rangka Mewujudkan Pengelolaan Konsesi Pelabuhan Yang Efektif’’. Melalui sosialisasi, yang dibuka oleh Dirjen Perhubungan Laut Agus H Purnomo, Kamis (12/11), para peserta diharapkan memahami Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2015 tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 166 Tahun 2015. Dalam sambutan tertulis, yang dibacakan  Sekretaris Ditjen Perhubungan Laut, Andi Hartono, Dirjen mengemukakan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, dan bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang diterbitkan harus dipahami dan dijadikan referensi oleh seluruh pejabat dan pelaksana di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, di baik kantor pusat maupun di Unit Pelaksana Teknis. Dengan demikian seluruh tugas-tugas kedinasan yang dilakukan dan kebijakan-kebijakan yang diambil, harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. “Saya berharap, dengan materi yang dipilih untuk tahun ini, yaitu mengenai konsesi dan bentuk Kerjasama Lainnya akan memperkaya pengetahuan  terkait peraturan perundang-undangan tersebut dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan tupoksi,” tutur Andi. Dia juga berharap agar seluruh peserta sosialisasi  dapat memperkaya keilmuan dan bertukar pikiran terkait pelaksanaan tugas sehari-hari terutama dalam peningkatan pelayanan, keselamatan dan keamanan pelayaran. Dalam kesempatan itu, ia mengingatkan bahwa di masa pandemi Covid 19 agar senantiasa terus memberikan pelayanan yang terbaiknl dan mendorong pertumbuhan ekonomi agar roda perekonomian dapat terus berjalan. “Pastikan kita selaku Aparatur Perhubungan memberikan kemudahan berusaha agar sektor investasi terus bertumbuh meski kondisi dunia sedang berusaha keluar dari Pandemi Covid 19 ini. Satu hal lagi, terapkan protokol Kesehatan Covid 19 dengan konsisten, ajak masyarakat umum untuk sama-sama memutus penyebaran Covid 19 dengan komitmen 3 M yaitu Menjaga Jarak, Memakai Masker dan Mencuci Tangan,” jelas Andi. Sementara itu, Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Perjanjian Nasional, Anung Trijoko Wasono mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi  yang diadakan di Bali ini merupakan bentuk dukungan terhadap sektor pariwisata di Bali. “Di tengah lesunya industri pariwisata di Bali akibat pandemi Covid 19,  Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan hadir di Pulau Dewata. Memberikan dukungan terhadap pulihnya pariwisata sekaligus perekonomian,” tutup Anung yang juga selaku panitia penyelenggara acara sosialisasi dimaksud. (Sumber: Ditjen Hubla Kemenhub RI)

Saat ini, bersepeda belum menjadi penunjang aktivitas sehari-hari masyarakat. Faktornya beragam, mulai dari keamanan, polusi udara, serta minimnya fasilitas pendukung bersepeda yang menjadi kendala. Upaya menjadikan bersepeda sebagai penunjang kegiatan harian yang ramah lingkungan butuh usaha besar. Karena tatanan sistem transportasi saat ini terlanjur mengutamakan kendaraan bermotor. Dishub Aceh terus menggalakkan transportasi hijau untuk mengurangi polusi udara dan kerusakan lingkungan. Salah satunya melalui kampanye “Green Transportation” yang telah diresmikan pada peringatan Harhubnas 2020 yang lalu. Bak gayung bersambut, hari ini, Selasa (24/11) Kadishub Aceh, Junaidi, S.T., M.T., bersama sejumlah pejabat struktural, menerima kunjungan silaturrahmi komunitas Bike to Work (B2W) Wilayah Aceh di ruang kerjanya. Zul Azhar, koordinator B2W Aceh, menyampaikan visi misi komunitas sepeda ini guna meningkatkan jumlah pengguna transportasi ramah lingkungan pada kegiatan sehari-hari. “Agar terciptanya kualitas hidup masyarakat yang lebih baik,” kata pria yang akrab dipanggil Aang ini. Hal serupa juga diungkapkan wakil koordinator I B2W Aceh, Masdar Alif. Ia mengungkapkan akan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memasyarakatkan bersepeda sebagai alat transportasi sehari-hari. “Kita sebagai komunitas ingin mensosialisasikan kepada masyarakat untuk beraktivitas dengan sepeda. Selain untuk kesehatan, juga bermanfaat bagi lingkungan,” ujar akademisi Unsyiah yang 90 persen aktifitas luar rumahnya dilakukan dengan bersepeda. Kadishub Aceh sendiri mengapresiasi kunjungan B2W Wilayah Aceh serta mendukung kampanye bersepeda. “Usaha seperti ini sangat baik untuk sebuah kota kecil yang belum begitu terdampak dengan pencemaran lingkungan. Disaat isu-isu lingkungan menjadi fokus kota-kota besar dunia,” ungkapnya. Junaidi menambahkan, Dishub Aceh juga sudah memulai kampanye transportasi hijau pada Harhubnas yang lalu. “Program-program prioritas Dishub Aceh juga mengarah dengan konsep ramah lingkungan,” tambahnya. Menjadikan sepeda sebagai alat transportasi perlu didukung dengan fasilitas jalur yang memadai. Selain itu, jalur sepeda juga terintegrasi dengan wilayah publik seperti perkantoran, pendidikan, bisnis, dan lainnya. Sehingga kolaborasi dengan semua pihak dibutuhkan agar kegiatan bersepeda tidak hanya menjadi rutinitas mingguan saja. Pembangunan jalur sepeda juga mengacu pada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota supaya tidak terjadi tumpang tindih dan menabrak aturan yang berlaku. Di akhir pertemuan, Kadishub Aceh mengajak B2W Aceh untuk mengikuti kampanye Hari Bebas Kendaraan Bermotor Dishub Aceh setiap Jumat dengan gowes bersama dari kantor Dinas Perhubungan. “Sambil menyiapkan hal-hal besar yang harus melibatkan semua pihak, kolaborasi kecil juga perlu agar silaturrahmi Dishub Aceh dengan B2W Aceh tetap terjalin dengan baik,” tutup Junaidi. (AM)

Guna mendukung sistem logistik nasional yang memiliki daya saing ke tingkat regional dan internasional serta mewujudkan kemandirian bangsa Indonesia melalui penerapan azas cabotage, maka diperlukan adanya inovasi dan pengembangan secara berkelanjutan terhadap pola trayek dan rute kapal nasional yang ada sekarang ini terutama dalam dalam konteks pengangkutan muatan ekspor dan impor Indonesia. Demikian dikatakan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut yang diwakili oleh Kasubdit Pengembangan Usaha Angjutan Laut, Raden Yogie Nugraha saat membuka FGD Penyelenggaraan Angkutan Laut  Tahun 2020, dengan tema “Ketersediaan dan Keberlanjutan Infrastruktur Angkutan Laut dalam Menjangkau Seluruh Wilayah Indonesia Serta Menjadi Alat Pemerata Pembangunan” di Lombok, hari ini Jumat (20/11). Menurut Yogie dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, maka dibutuhkan rencana  penyelenggaraan transportasi laut ke depan guna menjamin ketersediaan dan keberlanjutan infrastruktur transportasi laut, dimana menjadikan kapal sebagai obyek Infrastruktur sehingga dalam pengadaan kapal dan pengoperasian mendapat porsi penganggaran yang sama dengan pembangunan infrastruktur lainnya seperti Pelabuhan dan akses jalan. Selain itu, lanjut Yogie bahwa jika dilihat hubungan antara sektor jasa transportasi dan perkembangan ekonomi wilayah, terdapat 2 (dua) kondisi yang umum digunakan, yaitu Transport Follow the Trade, yaitu sektor transportasi berfungsi sebagai penunjang dalam perkembangan ekonomi suatu wilayah  dan Transport Promote the Trade yakni transportasi berfungsi sebagai pemicu atau stimulus dalam perkembangan ekonomi suatu wilayah. “Berdasarkan kondisi tersebut, maka terdapat 2 (dua) aspek penting guna menunjang perdagangan yaitu aspek kapal dan pelabuhan,” kata Yogie. Secara detail Yogie menjelaskan bahwa dari aspek kapal, saat  ini hampir seluruh angkutan penumpang dan barang nasional diangkut oleh kapal berbendera Indonesia yang hingga tahun 2020 ini berjumlah 33.054 unit kapal. “Dengan jumlah tersebut tentunya masih dibutuhkan penambahan jumlah berbagai jenis dan ukuran kapal terutama layanan liner untuk mengangkut penumpang, barang, ternak dan penunjang sektor pariwisata baik yang diselenggarakan secara komersial maupun melalui kewajiban pelayanan publik,” kata Yogie. Sedangkan dari aspek pelabuhan, saat ini terdapat 636 pelabuhan yang terbangun, dari jumlah tersebut terdapat sekitar 567 pelabuhan yang telah digunakan untuk melayani konektivitas transportasi laut dan baru dapat dimanfaatkan setelah ada kapal yang menyinggahi pelabuhan tersebut. “Selain itu, beberapa pelabuhan juga masih memiliki fasilitas yang terbatas seperti kapasitas dermaga, alat bongkar muat, sehingga diperlukan pertimbangan dalam menentukan trayek dan rute kapal,” ujar Yogie. Lebih jauh, Yogie mengatakan bahwa gagasan besar menuju poros maritim dunia yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia,  salah satunya dapat dicapai dengan membangun konektivitas antar pulau yang merupakan sistem jalur distribusi logistik menggunakan angkutan kapal barang dengan rute terjadwal dari ujung barat hingga timur dan dari utara ke selatan Indonesia. “Dengan kondisi tersebut maka angkutan laut menjadi peluang sebagai moda transportasi yang cukup vital bagi kegiatan perekonomian di Indonesia, dan berperan dalam distribusi angkutan logistik untuk menunjang kegiatan-kegiatan ekonomi seperti Industri pertambangan, industri pengelolaan maupun kegiatan ekonomi lainnya” kata Yogie Namun demkian, di sisi lain konektivitas transportasi laut antar pulau dengan angkutan laut di Indonesia, saat ini belum dapat menjangkau seluruh daerah sehingga pergerakan orang dan pengangkutan barang di beberapa wilayah masih terbatas yang berdampak pada percepatan-pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang belum bisa merata sepenuhnya. Terkait dengan kondisi ini, maka melalui FGD ini dimaksudkan untuk menyamakan pemahaman dan meningkatkan sinergi dalam hal penyusunan rencana induk baik pelabuhan maupun penyelenggaraan angkutan laut khususnya untuk angkutan barang tol laut, angkutan perintis, angkutan khusus ternak dan angkutan rede, guna menjamin ketersediaan dan keberlanjutan infrastruktur angkutan laut. “Kami berharap Focus Group Discussion penyelenggaraan Angkutan Laut Tahun 2020 dapat menghasilkan kesamaan pemahaman dan sinergi dalam mengembangkan usaha angkutan laut nasional” kata Yogie. Sebagai informasi, pada Focus Group Discussion (FGD) Penyelenggaraan angkutan laut Tahun 2020 diikuti oleh para peserta dari para Kepala UPT Ditjen Perhubungan Laut dan stakeholder terkait pelayaran baik secara langsung maupun virtual melaui zoom meeting dengan menghadirkan 2 (dua) nara sumber yang sangat berkompeten di bidang masing-masing yakni Prof. Ir. Nyoman Pujawan, M.Eng., Ph.D dengan tema bahasan “Peran Penyelenggaraan Angkutan Laut dalam Penurunan Biaya Logistik Nasional’ dan  Ir. Harry Boediarto yang memaparkan terkait “Potensi Pengembangan Penyelenggaraan Angkutan Laut”.