Category: Informasi

Banda Aceh – Mulai beroperasi sejak 2017, Trans Koetaradja telah melayani enam koridor utama pada wilayah Banda Aceh dan sekitarnya. Peningkatan load factor juga menanjak signifikan mencapai rata-rata 47,52 persen untuk keseluruhan koridor sebelum corona datang bertandang. Awal masa pandemi, layanan Trans Koetaradja berhenti sementara hingga Bus Biru ini kembali beroperasi dengan beradaptasi pada kebiasaan baru dengan penerapan protokol kesehatan. Simak video selengkapnya di sini https://www.youtube.com/watch?v=gwZoRQyi7z4

Dua hari dua malam, KMP. Aceh Hebat 1 yang melayani rute Calang – Sinabang berlayar melewati Selat Malaka dari Tanjung Balai Karimun menuju Calang. Hari ini, Jum’at (15/01) kapal yang berawakkan 18 orang ini transit di Pelabuhan Ulee Lheue sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke homebase di Pelabuhan Calang. Bupati Simeulue, Erli Hasim, S.H., S.Ag., M.IKom turut hadir menyaksikan KMP. Aceh Hebat 1 bersandar di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue Banda Aceh. Seperti diketahui, KMP. Aceh Hebat 1 akan melayani rute pelayaran Lintas Barat – Simeulue. Simak apresiasinya dalam video berikut ini:

Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh lakukan evaluasi kinerja seluruh tenaga kontrak di lingkungan kerjanya, Senin pagi, (18/01/2021. Evaluasi ini rutin dilakukan setiap tahun untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya. Kepala Dishub Aceh, Junaidi S.T., M.T., yang diwakili Sekretaris Dishub Aceh, T. Faisal, S.T., M.T., salah satu penguji saat pemaparan hasil kerja, menekankan pentingnya komitmen dan ketepatan waktu dalam bekerja. Kedua hal tersebut sangat dibutuhkan untuk menghasilkan kinerja yang baik. Ia menambahkan, bekerja kreatif, dan inovatif juga dibutuhkan untuk menghasilkan kinerja yang serupa. “Secara tidak langsung, evaluasi bukan saja pada hari ini. Tentu jauh hari, kami selalu memantau dan mengevaluasi kinerja rekan-rekan semuanya,” ujar Faisal. Evaluasi kinerja ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, dr. Taqwallah, M.Kes., dalam suratnya tertanggal 8 Januari 2021 menganjurkan setiap Satuan Kinerja Pemerintah Aceh (SKPA) untuk mengevaluasi kinerja pegawai kontrak. Dalam arahan Sekda tersebut juga diharuskan mengevaluasi tenaga kontrak setiap tiga bulan sekali. Hal ini untuk mendukung terselenggaranya kinerja Pemerintah Aceh yang maksimal. Usai evaluasi tenaga kontrak ini, dijadwalkan pada 25 Januari 2021 mendatang, Kadishub Aceh, Junaidi, S.T., M.T., akan memaparkan hasil evaluasi hari ini di depan Sekda Aceh. (AM)

JAKARTA (18/1) – Indonesia melalui Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) kembali berpartisipasi dalam acara Technical Working Group (TWG 14) dan Port State Control Committee (PSCC 31) mengenai standard kelaiklautan dan keamanan kapal. Acara rutin tahunan ini menyoroti isu keselamatan dan keamanan pelayaran khususnya di wilayah Asia Pasifik. Pertemuan TWG membahas hal-hal yang berkaitan dengan prosedur dan pedoman teknis PSC, Kampanye Inspeksi Terkonsentrasi, sistem informasi dan pertukaran informasi, evaluasi pekerjaan yang dilakukan oleh kelompok teknis lintas sektor dan kegiatan kerjasama teknis. Direktur KPLP, Ahmad dalam sambutannya saat mewakili negara Indonesia, yang dibacakan oleh Pelaksana Tugas Kasubdit Tertib Berlayar, Capt. Heru Maryanto, menyebutkan meski di tengah pandemi Covid-19 dengan adanya acara ini diharapkan dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi industri pelayaran khususnya pengiriman logistik via laut. “Meski ada keterbatasan pertemuan (akibat pandemi), diharapkan dapat menciptakan sesuatu yang bermanfaat untuk industri pengiriman dunia, serta anggota Tokyo MoU khususnya. Batasan (karena pandemi) tidak akan menghalangi kami untuk menghasilkan sesuati yang berkualitas dan bermanfaat,” kata Heru, dalam rangkaian acara pembukaan, di Holiday Inn Hotel, Jakarta, Senin (18/1). Heru mengungkapkan saat ini anggota yang tergabung dalam Tokyo MoU berjumlah 21 negara Asia Pasifik. Semua negara tersebut mempunyai dan berpegang pada pedoman yang sama di bawah naungan Tokyo MoU yang diakui secara internasional. Keanggotaan Indonesia di Tokyo MoU juga membuat pelabuhan di Indonesia terbuka bagi kapal-kapal asing. “Kami masih mengikuti prosedur inspeksi seperti yang telah tertuang dalam pedoman Tokyo MoU. Jadi harapan kota, Indonesia sebagai salah satu anggota dapat menciptakan dunia maritim yang memenuhi standar kelaiklautan, keamanan dan perlindungan maritim yang diharapkan,” ujarnya. Turut hadir pada pertemuan dimaksud, Pelaksana Tugas Kasi Kecelakaan Kapal dan Pemeriksaan Kapal, Agus Pujo Imantoro, menjelaskan TWG ini bertujuan untuk mencegah dan mengurangi segala bentuk pelanggaran keamanan pelayaran yang juga berpotensi menimbulkan kecelakaan. Contohnya adalah kapal yang tidak memenuhi standar. “Intinya bahwa Tokyo MoU ini kerjasama maritim di Asia Pasifik, tujuannya untuk secara umum mengurangi kapal-kapal yang di pelayaran itu sub standar atau dari aspek kelautan dikurangi,” jelasnya. “Sehingga di pelayaran internasional itu, kapal-kapal ltidak terjadi temuan (pelanggaran) baik secara kelaiklautan, keamanan dan perlindungan lingkungan maritim,” tambahnya. Dia menegaskan, dengan adanya acara ini juga memberikan manfaat yang besar bagi Indonesia yang merupakan salah satu negara maritim terbesar di dunia. Karena setiap kapal, terutama kapal-kapal asing yang masuk wilayah perairan Indonesia dapat dipastikan telah memenuhi standar. Indonesia juga jadi lebih disegani dan memberikan kontribusi besar dalam menjaga pemenuhan aturan konvensi dalam beberapa aspek, antara lain kelaiklautan, keselamatan, keamanan, ketertiban, dan perlindungan maritim. “Manfaatnya yang jelas kita dapat, secara umum bagi secara ekonomi, kapal – kapal yang masuk baik di pelayaran Indonesia dan pelayaran di Asia Pasifik terjamin aspek keselamatan, kemananan dan perlindungan lingkungan maritim,” tutupnya. Sebagai informasi, Tokyo MoU adalah organisasi Port State Control (PSC) yang terdiri dari negara-negara anggota di Asia Pasifik. Organisasi ini bertujuan mengurangi pengoperasian kapal di bawah standard internasional lewat kerja sama kontrol di masing-masing negara anggota. Setiap kapal harus menerapkan aturan standard International Maritime Organization (IMO) dan International Labour Organization (ILO, antara lain terkait keselamatan di laut, perlindungan lingkungan maritim, kondisi kerja, dan kehidupan awak kapal. (Sumber: Ditjen Hubla Kemenhub RI)

Dua hari dua malam, KMP. Aceh Hebat 1 yang melayani rute Calang – Sinabang berlayar melewati Selat Malaka dari Tanjung Balai Karimun menuju Calang. Hari ini, Jum’at (15/01) kapal yang berawakkan 18 orang ini transit di Pelabuhan Ulee Lheue sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke homebase di Pelabuhan Calang. Pada kesempatan yang bersejarah ini, Gubernur Aceh, Nova Iriansyah kembali mengalungkan selempang ketiga kepada Nakhoda KMP. Aceh Hebat 1. Gubernur Aceh yang didampingi Kadishub Aceh dan GM PT. ASDP Cabang Banda Aceh kala itu juga ikut dalam uji berlayar selama satu jam. Dalam acara ini turut hadir juga Bupati Simeulue, Inspektur Aceh, Kepala BPKA, Sekda Simeulue, dan Sekda Banda Aceh. Kapal ini yang didesain khusus untuk pelayaran yang relatif lama dari Pantai Barat (Calang, Kuala Bubon, dan Labuhan Haji -red) ke Sinabang atau sebaliknya ini dilengkapi dengan fasilitas kapal agar para penumpang nyaman saat hendak merehatkan badan selama perjalanan yang panjang ini. Uniknya lagi, areal deck kendaraan memiliki dua tingkat sehingga kendaraan pribadi dapat masuk ke parkiran basement. Bupati Simeulue, Erli Hasim yang turut mengikuti uji berlayar ini menyampaikan bahwa kehadiran KMP Aceh Hebat 1 akan menambah pelayanan distribusi logistik bagi masyarakat Simeulue. “Masyarakat Simeulue berterima kasih kepada Pemerintah Aceh yang telah memberikan kapal yang sangat besar kepada rakyat Simeulue,” ujarnya. (AM)

Banda Aceh – Mulai beroperasi sejak 2017, Trans Koetaradja telah melayani enam koridor utama pada wilayah Banda Aceh dan sekitarnya. Peningkatan load factor juga menanjak signifikan mencapai rata-rata 47,52 persen untuk keseluruhan koridor sebelum corona datang bertandang. Awal masa pandemi, layanan Trans Koetaradja berhenti sementara hingga Bus Biru ini kembali beroperasi dengan beradaptasi pada kebiasaan baru dengan penerapan protokol kesehatan. Setelan vakum beberapa bulan, Trans Koetaradja kembali melayani setelah dikeluarkan edaran pengoperasiannya. Selama ini, jangkauan layanan Trans Koetaradja belum optimal untuk mencapai titik asal maupun tujuan perjalanan yang lebih spesifik. Faktanya, masih ada daerah bangkitan dan tarikan yang potensial dengan kebutuhan perjalanan yang tinggi, namun belum dilintasi oleh koridor utama. Semisal, masyarakat yang tinggal di daerah Mibo agak jauh jika berjalan kaki menuju halte di koridor utama (3B) jurusan Pusat Kota – Lhong Raya – Mata Ie.  Oleh karena itu, dibutuhkan bus feeder untuk menjangkau kawasan yang lebih padat penduduk atau hingga ke pelosok areal operasi. Feeder yang dimaksud adalah angkutan pengumpan atau bus kecil yang menjangkau pemukiman atau perumahan warga yang terhubung dengan koridor utama Trans Koetaradja agar layanan angkutan ini merata hingga ke lokasi yang lebih spesifik. Sempat mati suri akibat pandemi, Trans Koetaradja terus berbenah diri dan bertransformasi untuk menjadi transportasi yang ramah lingkungan mengingat kualitas udara di perkotaan semakin memburuk serta tingkat emisi kian meningkat, salah satu investor utamanya adalah aktivitas transportasi seperti asap. Perlahan tapi pasti, Bus biru ini menjadi leading project sebagai transportasi hijau (Green Transportation). Dengan demikian, Dinas Perhubungan Aceh menilai sudah saatnya menggalakkan pemanfaatan kendaraan ramah lingkungan di Banda Aceh. Pemanfaatan kendaraan berdaya listrik ini guna mendukung salah satu program Aceh Hebat Pemerintah Aceh yaitu Aceh Green. Sebagai langkah awal, Dinas Perhubungan Aceh telah melakukan kajian terhadap penggunaan bus listrik berukuran medium yang mampu beroperasi pada ruas jalan Banda Aceh. Melihat kesamaan konsep, Dinas Perhubungan Aceh melakukan diskusi bersama perwakilan PT. Bakrie Autoparts terkait pemanfaatan bus listrik di Banda Aceh. PT. Bakrie Autoparts kemudian mengundang Dinas Perhubungan Aceh untuk menghadiri workshop bus listrik produksi mereka di Bekasi pada 15 Oktober 2020 yang lalu. Selanjutnya, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan uji coba bus listrik di Banda Aceh. Aceh merupakan daerah ketiga yang melakukan uji coba bus listrik ini setelah DKI Jakarta dan Bali pada tahun 2020 yang lalu. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah saat meninjau uji coba bus listrik di Depo Trans Koetaradja, Selasa (12/1/2021) menyampaikan Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan telah memulai inovasi elektrifikasi Trans Koetaradja sejak tahun lalu. “Rencana tahun ini kita realisasikan sesuai kemampuan anggaran kitra sebanyak 6 unit,” ujarnya. Nova menambahkan, pengujian ini perlu dilakukan segera mungkin supaya komponen pendukung lainnya seperti awak bus dan stasiun pengisian daya dapat disiapkan sebelum 6 unit bus tiba di Aceh pada tahun 2021. “Dari uji coba hari ini tidak ada masalah, saya sudah mencoba men-drive sendiri,” ungkapnya. Selain itu, uji coba ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik setiap feeder sehingga rencana operasional nantinya dapat diimplementasikan secara tepat dan cermat. Evaluasi yang terus dilakukan saat uji coba berjalan ini juga menjadi dasar untuk penentuan detail teknis seperti headway antar feeder, kebutuhan titik-titik pemberhentian bus serta teknis maupun non teknis lainnya yang perlu terus disempurnakan perencanaannya. Di samping itu, uji coba ini juga untuk melihat seberapa lama daya listrik bus ini mampu menggerakkan bus saat beroperasi serta waktu pengisian daya dan ketahanan bus terhadap geografis dan kondisi alam di Aceh. Seluruh rangkaian uji coba ini untuk kesempurnaan kematangan perencanaan feeder Trans Koetaradja. Di akhir wawancara, Nova berharap masyarakat dapat segera menikmati bus listrik yang nyaman, dan ramah lingkungan. “Seterusnya kita berharap semua armada Trans Koetaradja selambat-lambatnya tahun 2024 dapat terlayani dengan bus listrik,” tutup Nova. Sementara itu, GM. PLN Unit Induk Wilayah Aceh, Jefri Rosiadi yang turut hadir dalam kegiatan ini menyampaikan pihaknya siap mendukung operasional bus listrik di Aceh. “PLN Aceh siap mendukung kehadiran untuk bus listrik di Aceh, seperti penyediaan charger station yaitu Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di tiap-tiap titik di Aceh,” ungkapnya. (AM/MS)

Bali – Segenap stakeholder transportasi mendukung penuh Gerakan Nasional “Bangga Buatan Indonesia” (Gernas BBI) yang sedang digalakkan Pemerintah untuk memperkuat industri dan produk-produk unggulan dalam negeri. Kementerian Perhubungan bersama Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, para operator transportasi dan pihak terkait lainnya menggelar launching Gernas BBI di Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali, Senin (11/1). “Pada tahun 2020, Gernas BBI telah berhasil meraih pencapaian total UMKM onboarding sebanyak 3.7 juta unit, atau melampaui target awal sebanyak 85 persen. Tentunya ini hanyalah permulaan, kami akan terus mendukung Gernas BBI hingga mencapai total 30 juta UMKM onboarding. Setelah keberhasilan di tahun 2020, pada tahun 2021 ini Gernas BBI akan melebarkan sayap kolaborasi dengan melibatkan peran aktif pemerintah daerah, media massa dan sektor swasta. Salah satu fokus utama kampanye Gernas BBI 2021 adalah membangkitkan perekonomian lokal, dimulai dari Provinsi Bali untuk Januari ini.” ungkap Menko Marves Luhut B. Pandjaitan. Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang ditunjuk sebagai koordinator kampanye (Campaign Manager) Gernas BBI untuk bulan Januari 2021 mengatakan, Indonesia memiliki 270 juta warga Negara yang merupakan potensi besar untuk membeli produk-produk dalam negeri. “Kami bersama segenap stakeholder transportasi mendukung penuh Gernas BBI ini dalam rangka meningkatkan dan memperkuat industri UMKM di dalam negeri. Melalui gerakan ini kita mendorong national branding produk lokal yang telah dikurasi untuk menjadi UMKM Top Brand, sehingga bias semakin maju dan tidak kalah kualitasnya dengan produk luar,” jelas Menteri Budi Karya Sumadi saat menghadiri Peluncuran Gernas BBI secara Virtual di Bandara Soekarno Hatta, Senin (11/1). Menhub menjelaskan, dukungan yang diberikan sektor transportasi untuk Gernas BBI ini diantaranya, memberikan fasilitas area komersil dan display produk UMKM dalam negeri di simpul-simpul transportasi publik seperti di Terminal, Stasiun, Bandara, Pelabuhan. Serta pemasangan logo BBI pada sarana transportasi publik seperti Bus, Kereta Api, Kapal, dan Pesawat. Kebijakan lainnya yang dilakukan yaitu mengalokasikan area komersil di simpul-simpul transportasi bagi para pelaku usaha UMKM dalam negeri. Serta, melakukan peningkatan belanja barang berupa produk UMKM baik di lingkungan Kemenhub maupun di lingkungan penyelenggara layanan transportasi. “Kami ditunjuk pak Luhut untuk menjadi campaign manager Gernas BBI untuk bulan ini. Rekan-rekan operator di sektor transportasi sangat antusias untuk mendukung gerakan ini. kami siap mendukung Gerakan ini agar kita semua bangga memakai atau menggunakan produk-produk dalam negeri,” ujar Menhub. Kemenhub bersama BUMN di sektor transportasi menggelar kampanye di empat lokasi yaitu di Bandara Ngurah Rai Bali, Bandara Soekarno Hatta Jakarta, Bandara Internasional Yogyakarta Kulonprogo yang serentak diselenggarakan hari ini, dan nanti pada 17 Januari di Stasiun Gambir Jakarta. Di Gambir akan dipamerkan produk-produk dalam negeri di sektor transportasi seperti sepeda dan motor listrik. Saat ini, fasilitas area komersil dan display bagi UMKM dalam negeri sudah tersedia di sejumlah simpul transportasi , diantaranya di Bandara-Bandara di Jakarta, Bali (dengan display Peken Tenten), Yogyakarta (Pasar Kota Gede) , Semarang, Solo, Surabaya (Pasar Suramadu), Lombok, Manado, Kupang (Pasar Katemak), Banjarmasin (Pasar Terapung), Balikpapan, Makassar, dan Jayapura. Untuk Stasiun KA tersedia display area UMKM di Jakarta, Solo, Yogyakarta, dan Surabaya. Sementara untuk di Pelabuhan ada di Pelabuhan Merak. Gernas BBI yang akan dikampanyekan sepanjang tahun 2021, bertujuan untuk memperkuat industri dalam negeri dengan cara memperbaiki ekosistem berusaha bagi pelaku industri kreatif, menciptakan peluang bagi industri dalam negeri dan memunculkan potensi-potensi ragam kreasi khas Indonesia yang lebih kaya. Gerakan ini merupakan bagian dari Program percepatan transformasi digital dan industri kreatif nasional dalam upaya merebut pasar global. Melalui gerakan ini, diharapkan dapat membantu menekan defisit transaksi berjalan dan mengembangkan industri kreatif maju pesat. Peluncuran Gernas BBI di Bali ini dihadiri oleh sejumlah Menteri dan Pejabat baik secara langsung maupun virtual yakni : Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Sukawati, dan Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja. Sebelum kegiatan dimulai, seluruh Pejabat yang hadir baik langsung maupun virtual bersama-sama menundukan kepala sejenak untuk berdoa dan menyatakan duka cita yang mendalam atas musibah jatuhnya pesawat Sriwijaya SJ 182. (Sumber: Kemenhub RI)

Jakarta – Kementerian Perhubungan meningkatkan alokasi anggaran Subsidi dan Lintas Pelayanan Angkutan KA Perintis pada Tahun 2021. Diharapkan dengan adanya kenaikan ini pelayanan kereta api semakin baik. Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi saat menyaksikan langsung acara Penandatanganan Kontrak Subsidi Angkutan KA Perintis dan IMO Tahun 2021 yang dilakukan Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dan PT. Kereta Api Indonesia (Persero), di Kantor Kemenhub, Rabu (6/1). Pada tahun 2021 total kontrak sebesar Rp. 211,7 Milyar untuk 7 lintas pelayanan KA Perintis. Nilai ini mengalami kenaikan sebesar 33% dari Total nilai kontrak tahun 2020 sebesar Rp. 159,01 Milyar untuk 5 lintas pelayanan KA Perintis. “Suatu kebahagiaan bahwa kita bisa memberikan pelayanan yang semakin baik kepada semua lapisan masyarakat khususnya bagi daerah terpelosok sehingga memudahkan mobilisasi masyarakat untuk menggunakan transportasi massal dengan harga yang terjangkau,” jelas Menhub. Lebih lanjut Menhub Budi menjelaskan, penandatangan ini sebagai bukti pemerintah hadir di tengah masyarakat dengan memberikan keringanan tarif kereta. “Kami terus konsisten memberikan subsidi dan menugaskan PT KAI agar terlaksana dengan baik. Saya mengapresiasi PT KAI yang selama ini sudah melakukan yang terbaik dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ungkap Menhub. Menhub berpesan kepada segenap jajaran PT KAI untuk meningkatkan pelayanan dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Untuk Angkutan Orang Dengan Kereta Api. Sementara itu Dirjen Perkeretaapian Zulfikri mengatakan kontrak ini merupakan satu bentuk dari penugasan pemerintah kepada PT KAI untuk menyelenggarakan angkutan keperintisan tahun anggaran 2021 melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 346 Tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Penugasan Kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Untuk Menyelenggarakan Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian Tahun Anggaran 2021. Pelaksanaan penugasan yang dinyatakan dalam kontrak angkutan perintis tahun 2021 meliputi: 1.KA Perintis Cut Meutia dengan lintas pelayanan Kuta Blang-Krueng Geukeuh sepanjang 21 Km dengan nilai PAGU kontrak TA. 2021 sebesar Rp 18.8 Miliar. Tidak terdapat kenaikan dari nilai kontrak tahun 2020. Frekuensi tetap yaitu sebesar 8 KA/hari; 2.KA Perintis Amir Hamzah dengan lintas pelayanan Binjai – Besitang sepanjang 78,5 Km dengan nilai PAGU kontrak TA. 2021 sebesar Rp 23,1 Miliar,– KA Perintis Amir Hamzah merupakan KA perintis baru yang akan beroperasi pada TA. 2021 dengan Frekuensi perjalanan KA sebesar 4 KA/hari; 3.KA Perintis Datuk Belambangan dengan lintas pelayanan Tebing Tinggi – Pelabuhan Kuala Tanjung sepanjang 40 Km dengan nilai PAGU kontrak TA. 2021 sebesar Rp 10,6 Miliar,-. KA Perintis Datuk Belambangan merupakan KA perintis baru yang akan beroperasi pada TA. 2021 dengan Frekuensi perjalanan KA sebesar 8 KA/hari; 4.KA Perintis Lembah Anai dengan lintas pelayanan Bandara Internasional Minangkabau – Kayu Tanam sepanjang 38 Km dengan nilai PAGU kontrak TA. 2021 sebesar Rp 13,2 Miliar,-, naik sebesar 3,9% dari nilai kontrak tahun 2020 sebesar Rp 12, 7 Miliar. Frekuensi tetap yaitu sebesar 6 KA/hari; 5.KA Perintis Minangkabau Ekspres dengan lintas pelayanan Pulau Aie – Bandara Internasional Minangkabau sepanjang 25,5 Km dengan nilai PAGU kontrak TA.2021 sebesar Rp 23,6 Miliar, naik sebesar 19,3% dari nilai kontrak tahun 2020 sebesar Rp 19.8 Miliar. Frekuensi tetap yaitu sebesar 12 KA/hari; 6.KA Perintis LRT Sumatera Selatan dengan lintas pelayanan Bandara – DJKA sepanjang 23 Km dengan nilai PAGU kontrak TA.2021 sebesar Rp 114,06 Miliar, naik sebesar 15,5% dari nilai kontrak tahun 2020 sebesar Rp 98.74 Miliar. Frekuensi tetap yaitu sebesar 88 KA/hari; 7.KA Perintis Bathara Kresna dengan lintas pelayanan Purwosari – Wonogiri sepanjang 37 Km dengan nilai PAGU kontrak TA.2021 sebesar Rp 8.1 Miliar, turun sebesar 11,4% dari nilai kontrak tahun 2020 sebesar Rp 9.1 Milar. Frekuensi tetap yaitu sebesar 4 KA/hari; Dari 7 KA Perintis tersebut, terdapat 2 KA Perintis baru yaitu KA Amir Hamzah dan Datuk Belambangan, keduanya ada di Provinsi Sumatera Utara. KA Amir Hamzah akan melayani Lintas pelayanan Binjai – Besitang sepanjang 78,5 Km. Sementara KA Datuk Blambangan akan melayani Lintas Tebing Tinggi – Pelabuhan Kuala Tanjung sepanjang 40 Km. Kedua lintas layanan ini merupakan hasil peningkatan yang telah selesai dilakukan oleh Ditjen Perkeretapian. Peningkatan dilakukan salah satunya dengan mengganti Rel menjadi R 54, yang lebih stabil dan menjamin keselamatan. “Saya menyambut baik hal ini, karena hasil pembangunan yang telah dilakukan manfaatnya segera dapat dinikmati oleh masyarakat,” jelas Zulfikri. Pada kesempatan yang sama, dilaksanakan juga penandatanganan kontrak Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (Infrastructure Maintenance and Operation/IMO) Tahun Anggaran 2021 dengan PT. Kereta Api Indonesia dengan Total kontrak senilai Rp1, 23 Triliun. Pelaksanaan kontrak IMO didasari atas meningkatnya hasil pembangunan prasarana perkeretapian yang selama lima tahun ini mengalami peningakatan yang sangat signifikan, selain tentunya ini merupakan amanah UU 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, menjadi tanggung jawab pemilik Prasarana untuk melaksanakan perawatan, yang dalam implememtasinya diberikan kepada pihak ketiga dengan mekanisme sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Pemeliharaan ini memiliki peran yang sangat penting dalam rangka menjaga kualitas hasil pembangunan yang telah dilakukan. Perawatan prasarana perkeretaapian dapat dilakukan dengan baik dan terukur sehingga kehandalannya terpelihara dan keselamatan perjalanan KA juga semakin terjamin. (Sumber: Kemenhub RI)

Sejumlah tahapan terus dilakukan untuk mempersiapkan KMP Aceh Hebat 2 agar segera beroperasi. Pagi ini, KMP Aceh Hebat 2 lakukan uji sandar di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Banda Aceh dan Pelabuhan Penyeberangan Balohan, Sabang hari ini, Selasa, 29 Desember 2020. Seperti diketahui, uji sandar merupakan salah satu proses yang harus dilalui oleh KMP Aceh Hebat 2 sebelum beroperasi secara reguler dengan maksud agar saat beroperasi nanti, kapal dapat melayani masyarakat secara optimal tanpa adanya kendala teknis maupun non teknis. Selain uji sandar kapal, KMP Aceh Hebat 2 juga melakukan uji pelayaran dari Banda Aceh menuju Sabang. Gubenur Aceh, Nova Iriansyah turut serta dalam uji coba kali ini. Nova ingin memastikan, uji sandar dan uji pelayaran ini berjalan maksimal. Di atas kapal berbobot 1100 GT itu Nova mengungkapkan dan berharap KMP Aceh Hebat 2, saar berlayar nantinya secara reguler, penumpang dianjurkan menjaga dan merawat kapal bersama-sama, karena kenyamanan adalah milik bersama, membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan kapal. Terkhusus di masa pandemi Covid-19, penumpang wajib menerapkan protokol kesehatan. “Mari kita jaga bersama-sama. Membangunnya sulit, merawatnya jauh lebih sulit. Butuh komitmen dan partisipasi kita semua,” pesannya tak pernah jenuh. Kapal yang dinakhodai Capt. Bambang ini turut dikawal KAL IBOIH milik TNI Angkatan Laut LANAL Sabang. Perjalanan perdana ini ditempuh selama 1 jam 15 menit. Sorenya, pukul 15.10 WIB KMP. Aceh Hebat 2 bertolak kembali menuju Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Banda Aceh. (AM)

Jakarta – Kementerian Perhubungan secara resmi menyerahkan sertifikat tipe Pesawat N219 kepada PT Dirgantara Indonesia (DI). Penyerahan sertifikat oleh Ditjen Perhubungan Udara kepada PT DI disaksikan langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Jakarta, Senin (28/12). Sesuai dengan UU. No.1 tahun 2009, pasal 13 menyebutkan bahwa pesawat udara, mesin pesawat udara, dan baling-baling pesawat udara yang akan dibuat untuk digunakan secara sah (eligible), harus memiliki rancang bangun yang disertifikasi oleh Ditjen Perhubungan Udara. Setelah melalui rangkaian uji dalam proses sertifikasi dan final certification board meeting pada 18 Desember 2020, sertifikat tipe untuk pesawat udara N219 resmi diterbitkan. “Kami mengapresiasi tersertifikasinya pesawat N219 yang merupakan karya anak bangsa. Selesainya proses sertifikasi tipe diharapkan menjadi tonggak bersejarah kebangkitan industri rancang bangun pesawat udara di Indonesia setelah era pengembangan pesawat buatan anak bangsa N250 sekitar 30 tahun lalu yang diprakarsai oleh Presiden Republik Indonesia ke-3 B. J. Habibie, ” kata Menhub Budi Karya. Menhub berharap, pencapaian ini dapat menjadi motivasi PT. Dirgantara Indonesia untuk terus berinovasi, karena masih diperlukan penyempurnaan teknis pada pesawat generasi selanjutnya sehingga bisa bersaing dengan pesawat buatan luar negeri dan mempunyai daya jual yang tinggi. Lebih lanjut Menhub mengatakan, Kemenhub berencana memesan pesawat N219 utk keperluan kalibrasi fasilitas penerbangan dan memenuhi kebutuhan pesawat untuk menjangkau daerah 3TP (Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan) serta angkutan perintis. Sementara itu, Dirjen Perhubungan Udara Novie Riyanto menjelaskan, Sertifikasi terhadap pesawat udara model N219 dilakukan oleh Ditjen Perhubungan Udara sejak Febuari 2014. Sesuai dengan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) bagian 21 atau Civil Aviation Safety Regulation (CASR) Part 21, masa sertifikasi berlaku selama 3 tahun, dan Ditjen Perhubungan Udara telah memberikan 2 (dua) kali ijin perpanjangan pada tanggal 8 Februari 2017 dan 11 Februari 2020. Direktur Utama PT. Digantara Indonesia Elfien Guntoro mengatakan Pesawat N219 merupakan sebuah kebanggaan bagi bangsa Indonesia karena sepenuhnya merupakan karya anak bangsa dan juga merupakan prestasi pertama untuk dapat menyelesaikan evaluasi dan tes bagi pesawat dengan kompleksitas cukup besar ini. “Sebuah kebanggaan bagi bangsa Indonesia untuk pertama kali berhasil menyelesaikan sertifikasi pesawat yang sepenuhnya merupakan karya anak bangsa dan juga merupakan prestasi pertama bagi PT. Dirgantara Indonesia serta Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk dapat menyelesaikan evaluasi dan test bagi produk pesawat terbang nasional dengan kompleksitas cukup besar ini” kata Erfien. Sebagai informasi N219 adalah pesawat udara kategori komuter, high-wing monoplane dengan mid tail empennage, unpressurised cabin berkapasitas maksimum 19 penumpang, dengan roda pendarat fuselage mounted non-retractable tricycle, 2(dua) engine turboprop PT6A-42 dengan 4 bilah propeller Hartzell, serta dilengkapi sistem navigasi-komunikasi Garmin 1000 Next Generation. Pesawat N219 akhirnya mendapatkan sertifikat setelah menjalani proses sertifikasi selama hampir 7 tahun. (Sumber: Kemenhub RI)