Category: Informasi

Aktivitas penyeberangan menuju Pulo Breueh, Pulo Aceh terpaksa berhenti sejak beberapa pekan yang lalu. Penghentian ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya dangkalnya kolam dermaga, serta kondisi alur masuk pada teluk Seurapong yang berbahaya bagi keselamatan pelayaran. Guna mengaktifkan kembali aktivitas penyeberangan ke Pulo Breueh, Dishub Aceh melalui Bidang Pelayaran bersama Nahkoda KMP Papuyu, Capt. Syaiful Akmal melakukan pemasangan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) sementara di alur masuk teluk Seurapong, Rabu (7/4/2021). Pemasangan SBNP ini bertujuan untuk menghadirkan keamanan bagi lalu lintas pelayaran KMP Papuyu ke Seurapong. Sehingga, diharapkan dapat memperlancar distribusi logistik dan pergerakan orang ke wilayah tersebut. SBNP ini juga berfungsi untuk menentukan posisi haluan kapal, penanda alur atau batas lintasan pelayaran yang aman, penanda jika adanya rintangan dan bahaya serta sebagai rambu lalu lintas di sepanjang alur pelayaran. (AM)

Aksesibilitas yang menghubungkan suatu wilayah daratan dengan wilayah daratan yang ada di kepulauan salah satunya dapat dihubungkan sarana transportasi laut. Untuk menghubungkan daratan yang terpisah tersebut pada umumnya menggunakan sarana berupa kapal, sarana ini didesain berdasarkan kebutuhan dan karakteristik wilayahnya. Kapal yang digunakan untuk dapat mengangkut kendaraan dan orang dikategorikan dalam Kapal Roll On Roll Off (Kapal Ro-Ro), jenis kapal ini pada prinsipnya adalah menghubungkan dua ruas jalan yang terpisah oleh perairan, dari aspek operasional memiliki metode bongkar muat yang menjadi ciri khas kapal Ro-Ro,  kendaraan yang masuk (Roll On) dan keluar (Roll Off) kapal dengan penggeraknya sendiri, tentu dengan fasilitas infrastruktur pendukung di pelabuhan. Mengingat kebutuhan dan tujuan maka bagian dari kapal Ro-Ro dapat difungsikan untuk masuk kendaraan dan orang. Bagian dari kapal yang dimanfaatkan untuk kendaraan harus memenuhi persyaratan teknis berdasarkan ukuran kendaraan yang diizinkan, sedangkan untuk bahagian yang dimanfaatkan untuk orang atau penumpang juga berdasarkan standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan yang ditetapkan, kenyamanan penumpang juga mempertimbangkan kondisi cuaca pada lintasan, walaupun secara regulasi juga mengarahkan adanya ruang penumpang tertutup dan terbuka. Beberapa hari belakangan ini, kondisi cuaca seluruh wilayah Aceh diguyur hujan yang disertai angin kencang. Bagi pelayaran, kondisi ini menjadi faktor pertimbangan dalam keselamatan pelayaran, apalagi pihak BMKG telah mengeluarkan peringatan gelombang tinggi dan cuaca buruk. Terkhusus pelayaran Ulee Lheue menuju Balohan atau sebaliknya, angin dan hujan dengan intensitas tinggi mengganggu perjalanan untuk menyeberang, bahkan tinggi gelombang dapat mencapai 4 (empat) meter. Jika cuaca cerah seperti pagi ini, Sabtu, 3 April 2021, para pelancong dapat menikmati panorama laut dari geladak (bagian paling atas) kapal atau bahasa kerennya “rooftop“. Layaknya, Kapal Ro-Ro lainnya seperti KMP. BRR yang juga didesain memiliki rooftop, begitu pun dengan KMP. Aceh Hebat 2, yang dapat digunakan penumpang untuk menikmati alam sambil memesan makanan maupun minuman di kafetaria yang berada di rooftop ini dalam cuaca baik. Pada kondisi angin kencang dan hujan tentu tidak disarankan untuk menikmati bagian outdoor ini karena kondisinya yang terbuka. Bagian rooftop yang dimanfaatkan untuk kafetaria dengan atap kanopi hanya sebahagian kecil dari deck yang berada di lantai paling atas, sebahagian besar kondisinya terbuka sehingga dalam kondisi hujan deras dapat menyebabkan genangan yang akan dibuang melalui saluran pembuangan air hujan, genangan tersebut bukan karena atap yang bocor atau atap kapal yang rusak tetapi memang disebabkan oleh area yang terbuka. Bagi Rakan Moda yang menyeberang dalam kondisi seperti ini dianjurkan untuk menempati di bagian ruang penumpang ekonomi reguler atau ruang penumpang non ekonomi reguler  yang tersedia di lantai khusus penumpang kapal tersebut, sehingga tidak terkena angin dan tempias air hujan. (MS)

Kementerian Perhubungan tengah menyusun aturan pengendalian transportasi sebagai tindak lanjut pelarangan mudik seperti yang telah diumumkan oleh Menko PMK, Muhadjir Effendy, pada tanggal 26 Maret 2021 lalu. Penyusunan aturan dilakukan melalui koordinasi intensif dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait khususnya Satgas Penanganan Covid 19, Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah dan TNI/Polri. “Kementerian Perhubungan mendukung pelarangan mudik yang didasari oleh pertimbangan untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 dan hasil keputusan rapat koordinasi tingkat menteri. Sebagai tindak lanjutnya, saat ini kami tengah menyusun aturan pengendalian transportasi yang melibatkan berbagai pihak”, demikian ditegaskan oleh Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi hari ini (29/3). Dalam melakukan penyusunan aturan tersebut, Kemenhub juga merujuk pada hasil survey persepsi masyarakat terhadap pergerakan perjalanan pada masa Idul Fitri yang dilaksanakan pada bulan Maret 2021 secara online oleh Balitbang Kemenhub bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung dan lembaga media. Survei tersebut diikuti oleh 61.998 responden yang berprofesi sebagai karyawan swasta 25,9% sisanya PNS, Mahasiswa, BUMN, Wiraswasta, Ibu Rumah Tangga dan lainnya. Berdasarkan hasil survey tesebut, jika mudik dilarang, 89% masyarakat tidak akan mudik, 11% nya akan tetap melakukan mudik atau liburan. Estimasi potensi jumlah pemudik saat ada larangan mudik secara nasional sebesar 27,6 juta orang. Dengan tujuan daerah mudik paling banyak ialah Jawa Tengah 37%, Jawa Barat 23% dan Jawa Timur 14%. Selain merujuk pada survey tersebut, Kemenhub juga meminta masukan dari berbagai pihak termasuk pengamat transportasi, sosiolog dan stakeholders lainnya. Masukan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun aturan terkait pengendalian transportasi maupun sanksinya jika ada pelanggaran. “Kementerian Perhubungan selalu berkomitmen untuk turut mencegah meluasnya pandemi Covid 19 di seluruh Indonesia dengan menerbitkan peraturan dan Surat Edaran sebagai petunjuk pelaksanaan pengendalian transportasi dan syarat perjalanan penumpang. Selain itu terus melakukan pengawasan di lapangan bekerja sama dengan Satgas Covid 19, Kemenkes, Pemda dan TNI Polri”, demikian disampaikan Budi Karya. (*) Sumber: Kemenhub RI

Tepatnya pukul 11.30 WIB KMP. Aceh Hebat 1 telah bersandar di Pelabuhan Penyeberangan Sinabang, Simeulue, Selasa (30/3/2021). Kedatangan kapal ini setelah sebelumnya bertolak dari Pelabuhan Calang, Aceh Jaya, pada Senin sore (29/3/2021) pukul 18.10 WIB, membawa 74 penumpang dan 19 kendaraan campuran. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran setiap kapal yang berlayar wajib memperoleh izin laik berlayar dari Syahbandar dengan mengantongi Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Sebelum berlayar, tentunya KMP. Aceh Hebat 1 telah memperoleh SPB dan dinyatakan laik layar dari Syahbandar setempat. Pada pelayaran kemarin (29/3/2021) menuju Sinabang, berdasarkan laporan Nahkoda KMP. Aceh Hebat 1 Capt. M. Noer menyebut dalam perjalanan kali ini dihampiri badai. “Karena kondisi kecepatan angin hingga 55 Knot, maka kecepatan kapal yang sewajarnya 14 Knot harus diturunkan antara 8,8 hingga 9,2 Knot. Namun, Alhamdulillah pelayaran berlangsung lancar,” sebut Capt. M. Noer. Nahkoda kapal yang sebelumnya menahkodai KMP. BRR ini mengatakan timnya selalu memantau informasi dari radar agar dapat memastikan pelayaran ini berada di alur yang aman dan selamat. Informasi yang diperoleh dari Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda Aceh menginformasikan prakiraan tinggi gelombang perairan laut pada 29 Maret 2021 di Samudera Hindia Barat Aceh tercatat 0,5 meter hingga 2 meter. Sementara itu pada 30 Maret 2021 tercatat tinggi gelombang di Samudera Hindia Barat Aceh dari 0,75 meter hingga 5 meter. Meski dalam kondisi cuaca tidak menentu, kapal tiba dengan selamat di tujuan. Dijadwalkan, KMP. Aceh Hebat 1 pada sore hari ini telah berlayar kembali pukul 18.00 WIB dari Sinabang menuju Calang dengan membawa 00 penumpang dan 00 kendaraan campuran. Hingga Minggu keempat sejak pelayaran perdana pada 9 Maret 2021 lalu, KMP. Aceh Hebat 1 telah beroperasi secara reguler memperkuat konektivitas pada lintasan tersebut. (*)  

Guna mengurangi angka kecelakaan dan kerusakan jalan di wilayah Aceh akibat kendaraan Over Dimension dan Over Loading (ODOL), Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah 1 Aceh laksanakan pemotongan atau normalisasi kendaraan barang secara simbolis di Terminal Tipe A Batoh, Minggu, 28 Maret 2021. Kepala BPTD Wilayah 1 Aceh, Mulyahadi, dalam laporannya menyampaikan, saat ini jumlah pelanggaran kendaraan ODOL yang melintas di wilayah Aceh masih tinggi yaitu mencapai 63 persen. “Kita bekerjasama dengan karoseri telah melakukan pemotongan kendaraan over dimensi sebanyak 13 unit di Aceh,” ungkapnya. BPTD Wilayah 1 Aceh juga telah melakukan pengawasan bersama pihak kepolisian dan TNI pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)/jembatan timbang. Angkutan barang yang melanggar ODOL dilakukan penilangan, transfer muatan, dan penyitaan buku Kir yang masih dipergunakan. Dirjen Perhubungan Darat, Budi Setiyadi, yang turut hadir pada acara ini, menyampaikan Ditjen Hubdat telah menyusun roadmap kegiatan untuk menuju Zero ODOL Nasional pada Tahun 2023, di antaranya gerakan normalisasi kendaraan barang yang over dimensi. Budi menjelaskan, ke depan setiap kendaraan barang over dimensi tidak akan lulus uji berkala. Sebabnya, semua tempat uji berkala di Indonesia telah memiliki SOP atau akreditasi sebagai tempat uji berkala oleh Kementerian Perhubungan RI. Sehingga, ia menjamin semua tempat uji berkala di Indonesia akan bekerja dengan profesional. Menurutnya, kendaraan barang over dimensi yang masih beroperasi di jalan raya tidak melakukan uji berkala sehingga tidak terjamin keselamatan. “Nantinya, pihak kepolisian akan melakukan tindakan tegas terhadap kendaraan truk yang tidak melakukan uji berkala,” ungkap Budi. Sejumlah stakeholder turut hadir dalam acara ini, di antaranya, Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Kepala Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, Kepala PT. Jasa Raharja Aceh, dan Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Aceh. (AM)

Kunjungi Aceh, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan RI, Budi Setiyadi bersama anggota DPR RI asal Aceh, Ruslan M Daud disambut oleh Kepala BPTD Wilayah 1 Aceh, Mulyahadi, Kadishub Aceh, Junaidi, dan Kepala PT. Jasa Raharja Cabang Aceh, Mulkan di Gedung VIP Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Sabtu (27/03/2021). Pada kunjungan ini, Budi meninjau Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue Banda Aceh yang saat ini telah berada di bawah kewenangan Pemerintah Aceh. Budi mendukung rencana penambahan dermaga supaya pelabuhan terus berkembang, mengingat potensi wisata Sabang kian mengalami peningkatan, apalagi jika musim liburan tiba. Setelah pelabuhan, Budi meninjau pelayanan angkutan umum di Terminal Tipe A Batoh yang merupakan kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan RI. Ia mengharapkan pelayanan transportasi darat pada terminal ini dapat terus ditingkatkan. Selanjutnya, Budi juga berkunjung ke Depo Trans Koetaradja yang berada dalam komplek Terminal Tipe A. Ia mengapresiasi komitmen Pemerintah Aceh dan DPR Aceh terhadap pelayanan Trans Koetaradja, karena bus yang disubsidi oleh Kementerian Perhubungan RI masih dimanfaatkan dengan baik oleh Pemerintah Aceh. Hal itu diungkapnya setelah melihat langsung pelayanan bus melalui ruang pusat kendali yang ada di Depo Trans Koetaradja. Budi juga menyarankan agar headway antar bus dapat diperpendek supaya lebih efektif dan pengguna jasa dapat terlayani dengan cepat. (AM)

Kementerian Perhubungan segera mengkoordinasikan langkah antisipasi Mudik Lebaran Tahun 2021 dengan Satgas Covid-19. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka mencegah dan memutus penyebaran covid-19 yang masih melanda Indonesia. “Kemenhub tidak bisa melarang atau mengijinkan mudik, karena harus dikoordinasikan dengan Kementerian/Lembaga terkait dan Satgas Covid 19, yang nanti akan memberikan arahannya,” kata Menhub saat Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, di Jakarta, Selasa (16/3). Menhub mengatakan, dalam rangka mengantisipasi adanya lonjakan penumpang pada masa mudik lebaran tahun ini, akan menerapkan protokol kesehatan dan tracing secara ketat kepada masyarakat yang bepergian. Menhub menjelaskan, tengah mengkonsultasikan dengan pihak-pihak terkait untuk memperketat syarat perjalanan, yaitu dengan mempersingkat masa berlaku alat skrining (penyaringan) covid 19 seperti : GeNose, Rapid Test, atau PCR Test. Penerapan protokol kesehatan lainnya yang juga akan diperketat seperti : memakai masker, melaksanakan jaga jarak, melakukan disinfektasi prasarana/sarana, pemberlakuan pembatasan penumpang dan pengaturan jadwal layanan. Lebih lanjut Menhub mengungkapkan, telah bekerja sama dengan media nasional untuk melakukan survey nasional tentang potensi pemudik pada masa Lebaran Tahun 2021 yang akan menjadi rekomendasi pelaksanaan Angkutan Lebaran tahun ini. Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan, dalam rangka persiapan menjelang masa mudik lebaran tahun 2021, meminta Kemenhub untuk melakukan sejumlah langkah yaitu : mengantisipasi lonjakan penumpang dan konsistensi pengawasan protokol kesehatan; melakukan pengawasan kelaikan sarana dan prasarana transportasi berupa inspeksi terhadap personil, ramp check sarana transportasi, ketersediaan peralatan keselamatan, dan SOP pelayanan dan keselamatan; meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait mengenai penyediaan fasilitas alat tes covid-19 yang terjangkau dan akurat dan mendorong penggunaan GeNose di setiap simpul transportasi. (LKW/RDL/LA/JD)   Biro Komunikasi dan Informasi Publik Sumber : Kemenhub Koordinasikan Langkah Antisipasi Mudik Lebaran Tahun Ini Dengan Satgas Covid-19 (dephub.go.id)

Keberangkatan KMP Aceh Hebat 1 dari Pelabuhan Calang menuju Sinabang yang dijadwalkan pada hari Rabu, 17 Maret 2021 ditunda karena alasan teknis. Berdasarkan data dari BMKG yang dirillis tanggal 17 Maret 2021 tinggi gelombang di Barat – Selatan Aceh dapat mencapai 2,5 meter dengan potensi hujan dan angin kencang kategori 4 yang berbahaya untuk transportasi. Rampdoor kapal Aceh Hebat 1 mengalami kerusakan pada saat merapat ke dermaga di Pelabuhan Calang karena kondisi cuaca. Berdasarkan hasil koordinasi Dishub Aceh dengan General Manager PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Singkil, Andi M Harun menyampaikan bahwa panel pengait rampdoor mengalami kerusakan akibat arus dan gelombang di dermaga Calang. Benturan dan gesekan dengan dermaga pada saat sandar mengakibatkan kerusakan komponen panel pengait pada rampdoor.   Hari ini, Kamis (18/3), ASDP selaku operator kapal sedang memperbaiki kerusakan tersebut. Proses maintenance ini membutuhkan beberapa waktu karena komponen yang diperlukan tidak tersedia di Calang. Kebutuhan komponen perlu disupply dari Banda Aceh dan selanjutnya akan dilakukan perbaikan. “Kita juga akan menyiapkan beberapa komponen cadangan untuk mengantisipasi apabila terjadi kerusakan ke depan,” sambung Andi. Mengantisipasi kerusakan rampdoor ke depannya, ASDP telah menginstruksikan kepada Nahkoda untuk merapat dengan buritan saat bersandar di dermaga Pelabuhan Calang karena KMP Aceh Hebat 1 menggunakan teknologi bow visor pada bagian haluan sangat berpotensi mengalami kerusakan bila terjadi gelombang dan angin kencang. Sedangkan saat merapat di Pelabuhan Penyeberangan Sinabang, akan tetap menggunakan haluan kapal karena masih aman. (AM)

Jakarta – Kementerian Perhubungan meluncurkan kampanye kolaboratif “Yuk Selamat Bersama” dalam rangka mengedukasi insan transportasi dan masyarakat akan pentingnya menjaga keselamatan dalam bertransportasi. Peluncuran kampanye keselamatan ini dibuka oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara virtual, di Jakarta, Rabu (17/3). “Keselamatan merupakan muara utama dalam sebuah penyelenggaraan transportasi.Untuk itu perlu langkah, komitmen, dan kolaborasi yang baik antar pemangku kepentingan, untuk mewujudkan kemajuan dan peningkatan keselamatan transportasi di Indonesia,” kata Menhub. Menhub mengatakan, terus mendorong para pelaku di sektor transportasi untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam upaya meningkatkan keselamatan transportasi. Menhub juga menginstruksikan jajarannya untuk selalu konsisten mengedepankan keselamatan dalam setiap pelaksanaan tugas melayani masyarakat serta menjadi pelopor keselamatan bertransportasi. Dalam peluncuran kampanye keselamatan, Kemenhub menyelenggarakan dialog publik yang menghadirkan sejumlah narasumber seperti : Sekretaris Jenderal Kemenhub Djoko Sasino, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi Soerjanto Tjahjono, Sekretaris Jenderal Masyarakat Transportasi Indonesia Harya S. Dillon, dan pesepeda Nirina Zubir. Pada kesempatan tersebut, Sesjen Kemenhub Djoko Sasono mengatakan, kegiatan kampanye ini merupakan bagian dari upaya Kemenhub untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya menjaga aspek keselamatan dalam bertransportasi. “Semua orang butuh selamat. Maka kita semua harus komit untuk menjaga keselamatan diri kita dan orang lain. Untuk itu Kemenhub perlu mengawal untuk itu,” ucap Sesjen. Sementara itu, Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono menyampaikan, semua pihak memiliki peran penting untuk menjaga keselamatan. “Misalnya, para pemilik hotel atau tempat wisata bisa menyediakan tempat yang layak bagi para pengemudi bus untuk beristirahat. Karena banyak kecelakaan yang disebabkan karena kelelahan pengemudi,” tuturnya. Selanjutnya, pesepeda yang juga selebriti Nirina Zubir mengatakan, kesadaran akan keselamatan harus dimulai dari diri sendiri dan tentunya harus memahami aturan-aturan terkait keselamatan. “Saya sebagai pesepeda harus tahu dan paham aturan-aturan dalam bersepeda. Kalau kita disiplin, Insha Allah bisa terhindar dari kecelakaan. Kalau ada yang mengatakan kesehatan itu mahal, maka keselamatan juga sama mahalnya,” ujar Nirina. Kampanye kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di sektor transportasi ini dilakukan mulai Maret 2021 sampai dengan 31 Mei 2021 Turut hadir pada acara launching Kampanye Keselamatan Bertransportasi sejumlah akademisi, dan sejumlah pejabat terkait. (Sumber: Kemenhub RI)

Peningkatan volume kendaraan yang begitu cepat terlihat dari penyebaran titik-titik kemacetan yang yang semakin banyak di wilayah perkotaan Banda Aceh. Kebutuhan akan angkutan umum pun menjadi prioritas pemerintah dalam mengurai angka kemacetan. Lahirlah Trans Koetaradja yang mulai beroperasi sejak Tahun 2017, mahasiswa dan pelajar menjadi sasaran utama penumpang setia Trans Koetaradja, hal ini juga tentu untuk menurunkan angka kecelakaan bagi pelajar. Awal beroperasi pada Tahun 2017, Trans Koetaradja melayani tiga koridor, yaitu koridor 1 (Masjid Raya Baiturrahman –Darussalam), koridor 2A (Masjid Raya Baiturrahman – Batoh – Blang Bintang), dan Koridor 2B (Masjid Raya Baiturrahman – Ulee Lheue) dengan 22 armada. Pada tahun berikutnya di Tahun 2018, Kementerian Perhubungan memberikan bantuan 8 unit bus dan pada Tahun 2019 ditambah lagi dengan 10 unit bus. Pengguna jasa angkutan umum perkotaan Banda Aceh atau Trans Koetaradja pada tahun 2017 mencapai satu juta dua ratus ribu lebih penumpang dan pada tahun 2018 mencapai 4 juta penumpang serta pada Tahun 2019 meningkat menjadi empat juta dua ratus lima puluh ribu lebih penumpang. Namun ada cerita yang berbeda di Tahun 2020, pandemi corona menyerang secara global, penurunan penumpang yang sangat signifikan hingga 72,4 persen dari hari yang normal sebelum pandemi. Adaptasi pada masa new normal, memaksa Trans Koetaradja memangkas lima puluh persen muatan yang tersedia untuk menjaga protokol kesehatan, hal ini tentu sangat berpengaruh pada jumlah pengguna si Bus Biru ini, enam ratus enam puluh ribu lebih penumpang, berarti turun mencapai 84 persen dari tahun 2020. Ini merupakan angka yang sungguh dramatis. Sejauh ini, Trans Koetaradja memang belum melayani seluruh kawasan perkotaan Banda Aceh, masih ada kawasan pemukiman warga dan pusat kegiatan seperti sekolah, pasar, perkantoran yang belum dilewati oleh Trans Koetaradja. Dari hasil survey langsung ke lapangan beberapa waktu lalu pun mengutarakan keinginan masyarakat agar Trans Koetaradja melayani hingga ke titik rumah dan tempat kerja yang berjarak dari koridor utama. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan Aceh yang mengurusi bidang transportasi mencanangkan feeder Trans Koetaradja dengan enam rute feeder prioritas yang akan dilayani pada tahun ini. Feeder ini nantinya akan dilayani oleh Bus Listrik sebagai upaya mengurangi emisi yang telah banyak disumbang oleh sarana transportasi selama ini. Adapun rute prioritas feeder yaitu yaitu Kawasan Darussalam dengan panjang rute 4,61 kilometer, Lampineung – Pango dengan panjang rute 9,17 kilometer, Lamdingin dengan panjang rute 7,8 kilometer, Ulee Lheue – Simpang Rima dengan panjang rute 9,90 kilometer, dan Simpang Rima – Simpang Tiga (PU) dengan panjang rute 9,15 kilometer. Di samping peningkatan pelayanan kebutuhan mobilitas masyarakat, tentu harus sejalan dengan penjagaan lingkungan. Dengan itu, bus listrik menjadi pelopor transportasi yang ramah lingkungan. Menindaklanjuti pemanfaatan bus listrik sebagai feeder nantinya, dilakukan uji coba sejak tanggal 13 Januari sampai dengan 5 Februari 2021 pada rute prioritas yang telah ditetapkan untuk melihat kendala dan kebutuhan titik bus stop. Dari hasil uji coba bus listrik pada lima rute prioritas tersebut bahwa rata-rata jarak tempuh mencapai 141,6 kilometer menghabiskan daya listrik sebesar 74,16 Kwh, artinya hanya 53 persen baterai yang terpakai. Pengisian daya listrik pada bus rata-rata selama tiga jam dengan kecepatan rata-rata pengisian sebesar 0,43 Kwh/menit untuk satu bus. Sederet uji coba yang dilakukan, namun apa pengaruhnya terhadap pengurangan gas buang (Co2) kendaraan bermotor? Operasional bus yang berdaya listrik ini tidak menghasilkan asap knalpot, karena tidak terjadi pembakaran untuk menggerakkan mesin penggerak. Hal ini berbeda dengan kendaraan diesel yang membutuhkan proses pembakaran untuk menjalankan kendaraan. Faktanya hampir seluruh kegiatan manusia berkontribusi terhadap kenaikan emisi gas rumah kaca di atmosfer. Hal ini terjadi karena sebagian besar aktivitas manusia membutuhkan sumber energi yang saat ini sebagian besar masih berasal dari bahan bakar fosil seperti; minyak bumi, gas alam dan batubara serta ekstraksi sumber daya alam lainnya. Pembakaran bahan bakar fossil untuk memenuhi kebutuhan energi manusia dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari berkontribusi terhadap hampir 2/3 emisi gas rumah kaca yang diproduksi secara global. Dengan asumsi perhitungan jejak karbon oleh Institute for Essential Services Reform (IESR), apabila mengendarai mobil yang berbahan bakar bensin atau solar (yang merupakan energi yang tidak terbarukan) dari satu tempat ke tempat lain, maka aktivitas ini akan menghasilkan emisi CO2 dalam jumlah tertentu. Perjalanan sejauh 1 km akan menghasilkan emisi sebanyak 0,2 kilogram CO2. Penggunaan energi listrik untuk keperluaan sehari-hari misalnya penerangan, menggerakan atau menyalakan perangkat pribadi (notebook, HP, PDA, dsb.) dapat memproduksi emisi CO2 yang bersumber dari pembakaran bahan bakar fossil di pembangkit listrik. Untuk setiap penggunaan lampu berdaya 10 Watt yang dinyalakan selama 1 jam, maka CO2 yang dihasilkan adalah 9,51 gram. Berdasarkan asumsi dan perbandingan terhadap penumpang kendaraan roda empat, maka bus listrik ini diasumsikan dapat mengurangi emisi dengan rata-rata sebesar 28,32 Kg.Co2/Km per hari dari lima rute prioritas yang diuji coba. Jika dibandingkan dengan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) Bus Trans Koetaradja Konvensional (diesel) dengan penggunaan listrik mencapai Rp. 457,- per kilometer per hari dengan asumsi biaya listrik per Kwh sebesar Rp. 1.400,-. Jika dalam perhitungan kasar, dalam setahun operasional bus ini menghemat sebesar Rp. 166.805,- per kilometer. Selama masa uji coba, ada kendala-kendala yang masih perlu penyempurnaan. Seperti halnya, rekayasa lalu lintas pada titik U-Turn yang menghalangi proses manuver bus pada jam-jam puncak seperti pada Simpang Jambo Tape. Lain halnya pada Simpang Rima, olah gerak bus pada simpang yang bercabang ini tidak safety akibat dari geometrik jalan yang melengkung dan jarak pandang yang sangat pendek. Begitu juga dengan kebutuhan titik henti (bus stop) yang perlu ditambah akibat jarak antar pemberhentian yang relatif jauh. Selama 25 hari masa uji coba bus listrik yang dilakukan pada lima rute feeder yang telah direncanakan, UPTD Trans Koetaradja terus memantau perkembangan dan melakukan evaluasi setiap uji coba. Pantauan yang dilakukan pun berlangsung tiap harinya. Dari uji coba ini pun masih banyak kekurangan, sehingga Dinas Perhubungan Aceh terus berusaha melakukan penyempurnaan agar pada saat operasional nantinya pelayanan lebih optimal dan masyarakat mendapatkan transportasi yang aman dan nyaman. Implikasi yang terjadi dari kenyataan ini adalah “peningkatan kualitas udara” perkotaan Banda Aceh yang kian sarat dengan angka kemacetan. Sehubungan dengan keuntungan sekunder lebih jauh, merinci tiga hal yang akan diperoleh bila ada peningkatan aksesibilitas, yaitu; (1) pengurangan emisi gas buang, (2) pengurangan usaha atau nilai ekonomi