Category: Informasi

Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Junaidi menyambut kunjungan silaturrahmi Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Aceh, Budiono bersama Konsultan Basarnas RI dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) di ruang kerjanya, Kamis, 17 Juni 2021. Kepala Basarnas Aceh, Budiono dalam pertemuan tersebut menyampaikan bahwa pihaknya bersama konsultan dari ITS bermaksud untuk memperoleh sejumlah informasi terkait kondisi eksisting dan rencana pengembangan kolam Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue Banda Aceh. Data tersebut akan digunakan untuk perencanaan dan pembangunan kapal penyelamatan (Rescue) multi-purposes oleh Basarnas RI. Pada kesempatan yang sama, Gusma H. Putra, konsultan dari ITS menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan kajian khusus terkait rencana pembangunan kapal yang nantinya akan ditempatkan di Banda Aceh. Gusma menambahkan, pembangunan kapal penyelamat multi-purpose ini difokuskan pada tiga lokasi di Indonesia, yaitu Aceh, Ambon, dan Kupang. Kadishub Aceh, Junaidi menyambut baik kunjungan silaturrahmi ini, sekaligus mendukung rencana pembangunan kapal Basarnas yang akan menjadikan Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue sebagai homebase. Sekretaris Dishub Aceh, T. Faisal, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut menambahkan bahwa Aceh memiliki garis pantai yang sangat panjang, sehingga penambahan armada kapal Basarnas tentu sangat tepat. Tambahnya, perairan Aceh juga sering dilintasi oleh kapal kargo internasional melalui Selat Malaka hingga perairan samudera hindia. (AM)

Jakarta – Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk mencegah terjadinya pemanasan global dengan melakukan tiga upaya pendekatan yakni melalui pencegahan (avoid), pergeseran (shift), dan peningkatan (improve). Ketiga upaya pendekatan ini diharapkan dapat menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca di sektor transportasi. Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat menjadi pembicara kunci dalam acara webinar “3rd Indonesia Energy Efficiency and Conservation Conference & Exhibition (IEECCE)” yang diselenggarakan Masyarakat Konservasi dan Efisiensi Energi Indonesia (MASKEEI), Senin (14/6). Menhub menjelaskan, pendekatan pertama yaitu pencegahan (avoid), dilakukan melalui pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD) di wilayah perkotaan. Konsep ini akan menciptakan ekosistem transportasi massal transit yang terintegrasi, dan dapat menumbuhkan komunitas pejalan kaki dan pesepeda, sehingga mengakomodasi kebutuhan masyarakat untuk menjalani hidup lebih sehat. Selanjutnya pendekatan kedua yaitu pergeseran (shift). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengoptimalkan kapasitas dan kualitas layanan transporasi umum perkotaan. Misalnya dengan memberikan subsidi transportasi massal perkotaan melalui skema buy the services di sektor transportasi jalan. Adapun pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan peningkatan (improve). Pendekatan ini dilakukan melalui pemanfaatan teknologi untuk mendukung peningkatan kinerja transportasi. Misalnya yaitu penggunaan kendaraan pribadi maupun angkutan massal berbahan bakar non fosil seperti: kendaraan listrik berbasis baterai, teknologi surya, dan bahan bakar nabati. “Pemanfaatan kendaraan listrik menjadi salah satu implementasi kebijakan upaya penurunan emisi yang telah menjadi kebijakan nasional. Kami sudah memulai dengan menggunakan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas,” ucap Menhub. Sampai akhir April 2021, Kemenhub telah menggunakan 26 unit kendaraan listrik dan 43 unit lagi akan dipesan secara berkala untuk para pejabat di kantor pusat, dan jumlanya akan terus bertambah. Menhub berharap, langkah ini dapat diikuti oleh Kementerian dan Lembaga lainnya untuk turut berkontribusi mengembangkan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. “Namun demikian, kami juga berharap kehadiran kendaran listrik ini dapat diikuti dengan pembangunan energi pembangkit listrik yang lebih bersih, sehingga tidak mengalihkan emisi dari transportasi ke sektor pembangkit listrik,” tutur Menhub. Selain sarana, Kemenhub juga sudah mulai membangun prasarana transportasi di simpul-simpul transportasi seperti bandara, pelabuhan , stasiun dan terminal, yang dilengkapi panel surya, seperti pembangkit listrik tenaga surya, penerangan jalan tenaga surya, dan bangunan yang ramah lingkungan. Pemerintah Indonesia berkomitmen penuh untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan upaya sendiri di tahun 2030 dan telah menjadi Kebijakan Nasional. Banyak masalah yang muncul dari penggunaan energi, seperti emisi gas rumah kaca, hujan asam, perubahan iklim, dan ketergantungan bahan bakar fosil. Dimana saat ini, 80% produksi listrik dunia berasal dari bahan bakar fosil dan nuklir, dan hampir semua transportasi menggunakan bahan bakar minyak cair (bensin). Dewan Energi Dunia memproyeksikan permintaan energi primer akan meningkat tiga kali lipat pada tahun 2050, karena populasi tumbuh menjadi 8-9 miliar dan negara-negara berkembang meningkatkan standar hidup. Sementara bahan bakar fosil adalah bahan bakar yang tidak terbarukan, sehingga ekonomi diprediksi akan terguncang jika bahan bakar fosil sudah habis. Transportasi termasuk salah satu sektor yang menghasilkan karbon dioksida yang sangat tinggi (CO2), yang menyebabkan gas rumah kaca dan akhirnya berkontribusi terhadap pemanasan global. Untuk itu, Kemenhub terus mendukung upaya efisiensi energi baik pada sarana maupun prasarana transportasi dengan memanfaatkan energi terbarukan (non fosil). Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Duta Besar Denmark Untuk Indonesia Rasmus Abildgaard Kristensen dan Wakil Rektor ITB Bidang Riset dan Inovasi Prof. Ir. I Gede Wenten, M.Sc., Ph.D. Sumber: Kemenhub RI

Jakarta – Pemerintah terus memacu kinerja dari program tol laut agar semakin efektif dan efisien dalam melayani distribusi logistik di wilyah Indonesia untuk menghilangkan adanya disparitas harga antar wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat menjadi pembicara kunci dalam kegiatan Webinar Optimalisasi Program Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut Tol Laut yang diselenggarakan Kemenerian Perhubungan, Kamis (10/6). Dalam kesempatan tersebut, Menko Luhut menyampaikan apresiasi kepada Kemenhub, Kementerian dan Lembaga terkait, serta Pemerintah Daerah yang telah bekerja keras mengoptimalisasi pelayanan tol laut menjadi lebih baik dan efektif dari mulai tahun 2015 hingga sekarang. “Saat ini pemerintah sedang melakukan proses penyelesaian Nasional Logistics Ecosystem (NLE) untuk mengintegrasikan seluruh sistem agar tol laut ini dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Sekarang ini ada pelabuhan yang sudah kita resmikan yaitu Batam, dan kita mau nanti ada delapan pelabuhan lagi harus selesai, jadi semua terintegrasi. Dan itu akan membawa efisiensi dan efektivitas dalam bekerja,” ucap Menko Luhut. Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan akan terus mendorong Pemerintah Daerah khususnya di daerah terpencil, terluar, tertinggal dan perbatasan (3TP), untuk mengoptimalkan produk-produk unggulan di daerahnya dalam rangka mengoptimalkan muatan balik tol laut. “Jumlah muatan kapal program tol laut saat ini terus mengalami kenaikan. Tetapi dengan tambahan 30 trayek ini maka muatannya perlu dioptimalkan di masing-masing trayek, agar subsidi yang diberikan dapat lebih bermanfaat. Saya mendorong rekan-rekan di Pemda untuk dapat bekerja sama dengan para stakeholder dalam meningkatkan muatan balik. Sehingga kapal yang kembali ke pelabuhan pangkal, Surabaya atau Jakarta tidak dalam keadaan kosong,” kata Menhub. Menhub mengatakan, Kemenhub akan memberikan sejumlah stimulus kepada daerah yang berkomitmen mendukung optimalisasi muatan balik kapal tol laut. “Kami akan memberikan stimulus, misalnya: memberikan potongan 50 persen dari muatan berangkat. Karena optimalisasi muatan balik ini bukan hanya saja menjadi penyeimbang sistem pembiayaan logistik, namun juga penting untuk mendongkrak pertumbuhan perekonomian khususnya di daerah terpencil, terluar, tertinggal dan perbatasan (3TP),” ungkap Menhub. Menhub mengungkapkan, beberapa daerah, salah satunya yaitu Morotai, yang telah melakukan optimalisasi muatan balik kapal tol laut, sudah merasakan manfaatnya. Menhub meminta Bupati Morotai untuk berbagi pengalaman terkait upaya apa saja yang telah dilakukan untuk pemanfaatan tol laut, sehingga kepala daerah lain dapat mencontoh langkah langkah pemanfaatan kapal tol laut. Lebih lanjut Menhub mengatakan, Kemenhub secara aktif terus berupaya mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalisasi muatan balik kapal tol laut. Hasilnya, telah ditemukan beberapa daerah memiliki banyak komoditi unggulan untuk pasokan logistik dan bahkan surplus hasil produksi pangan. Untuk itu, Kemenhub telah menambah rute baru tol laut di Provinsi Papua dan Papua Barat. “Dari Merauke bisa mengangkut 20 kontainer berisi beras, dan 1 kontainer berisi kecap. Muatan ini akan didistribusikan ke seluruh Provinsi Papua dan Papua Barat. Kemudian, muatan baliknya dapat mengangkut 11 kontainer yang dikirim kembali ke Merauke. Ini menunjukkan capaian program tol laut semakin baik,” ucap Menhub. Sementara itu, Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga Sugeng Hariyono menyatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri telah menginstruksikan masing-masing Pemerintah Daerah untuk melakukan pemetaan terhadap potensi komoditas produk unggulan daerah masing-masing dalam upaya mendukung tol laut. Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa sudah ada beberapa pemerintah daerah lainnya yang melakukan kerjasama antar daerah dalam upaya mendukung logistik melalui tol laut. “Beberapa daerah telah melakukan kerjasama untuk mendukung logistik melalui tol laut dan menyediakan kebutuhan pangan logistik yang tidak dimiliki oleh daerahnya. Contohnya Kabupaten Blitar Jawa Timur dengan Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat serta Kabupaten Kerom Provinsi Papua,” tuturnya. Sejak program tol laut diluncurkan pada tahun 2015, Kemenhub telah melakukan sejumlah upaya dan terobosan dalam rangka semakin mengoptimalkan program yang menjadi salah satu program strategis nasional di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Selain menambah rute/trayek dan kapal, salah satu terobosan yang dilakukan adalah mengintegrasikan program tol laut dengan program jembatan udara sehingga tercipta konektivitas multimoda yang baik. Dengan begitu, muatan yang diangkut dengan kapal tol laut disambungkan dengan sisi darat menuju bandara, dan selanjutnya diterbangkan ke daerah pegunungan seperti di daerah Oksibil, Papua. Dengan adanya konektivitas yang baik tersebut, diharapkan harga barang di wilayah oksibil tidak terpaut jauh harganya dengan barang yang ada di wilayah lain di Indonesia. Turut hadir dalam kegiatan ini, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Capt Antoni Arif Priadi, Bupati Kabupaten Morotai Benny Laos serta Bupati Merauke Romanus Malaka. (*) Sumber: Kemenhub RI

Vaksinisasi merupakan langkah untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap covid-19. Selain itu vaksinisasi dilakukan dalam rangka menyukseskan program pemerintah untuk penanganan covid-19. Sejauh ini program vaksinisasi sudah dilakukan di beberapa tempat di wilayah Aceh Tim Medis Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas 3 Banda Aceh lakukan vaksinasi ke-II kepada awak bus Trans Koetaradja, Jumat, 11 Juni 2021. Sebelum melakukan proses vaksinisasi pasien wajib melampirkan KTP dan nomor HP. Untuk menghindari kerumunan, sebanyak 50 orang Trans Koetaradja mengikuti program vaksinasi yang dilakukan dalam 2 tahap, yaitu pagi hari dari pukul 09.00 WIB hingga 11.30 WIB, dan siang hari dari pukul 14.00 WIB hingga 15.00 WIB. Dedi Satria, salah satu awak bus Trans Koetaradja yang mendapatkan vaksin ke-II menyebutkan bahwa dirinya tidak mengalami gejala apapun setelah divaksin. “Alhamdulillah tidak merasakan gejala apapun, pusing pun tidak ada,” ujar Dedi. Kepala KKP Kelas 3 Banda Aceh Fery Irawan, yang ditemui Tim Aceh TRANSit menyampaikan bahwa kemungkinan gejala yang dirasakan oleh pasien yaitu pusing dan mengantuk. Fery Irawan menambahkan, sejauh ini pihak KKP terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait keamanan vaksinisasi dan kegiatan yang tidak dipungut biaya ini akan terus berlangsung selama persediaan vaksin masih ada. (AM)

Organisasi Maritim Dunia atau International Maritime Organization (IMO) menggelar Sidang 45th Facilitation Committee Meeting (FAL 45) secara virtual yang berlangsung pada tanggal 1 – 7 Juni 2021 dan dihadiri oleh perwakilan negara – negara anggota IMO serta organisasi internasional, termasuk Indonesia. Pada kesempatan tersebut, Delegasi Indonesia di bawah koordinasi Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves), Dr. Eng. Lukijanto melakukan presentasi yang dipimpin Atase Perhubungan (Athub) untuk KBRI di London, Lollan Panjaitan. Adapun topik presentasi yang disampaikan yakni mengenai Sistem Operasi Maritim Indonesia di Pelabuhan khususnya terkait National Logistic Ecosystem (NLE) dan Inaportnet yang dipaparkan oleh Kasubdit Angkutan Laut Luar Negeri Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Yudhonur Setyaji P, juga terkait Marine Operating System (MOS) yang disampaikan oleh Tim Ahli Kemenkomarves, Adhi Santoso. Selanjutnya untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang perkembangan sistem informasi di pelabuhan, ditayangkan video mengenai digitalisasi pelabuhan di Indonesia. Athub Lollan menyampaikan isu-isu yang dibahas dalam Sidang FAL ke-45 antara lain terkait fasilitasi lalu lintas maritim internasional dengan tujuan untuk memperlancar kapal masuk pelabuhan, kegiatan bongkar muat dan kapal meninggalkan pelabuhan, termasuk aktifitas penumpang dan kargo di pelabuhan, juga terkait proses bisnis elektronik dan digitalisasi di pelabuhan. Ia menggarisbawahi keterlibatan Indonesia dalam sidang-sidang IMO merupakan salah satu cara untuk mempromosikan Indonesia terutama dalam rangka mendukung Pemerintah dalam merealisasikan visi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. “Keaktifan Indonesia dalam Sidang IMO juga dapat menjadi pertimbangan negara lain untuk memilih kembali Indonesia sebagai Anggota Dewan IMO Kategori C untuk periode tahun 2022-2023,” ujar Lollan. Sementara itu dalam paparannya, Yudho menjelaskan bahwa National Logistic Ecosystem (NLE) merupakan platform yang akan mengkolaborasikan aplikasi logistik secara end to end sehingga proses nasional logistik dapat menjadi lebih efisien. Ia juga memaparkan bagaimana alur distribusi barang dan alur Inaportnet yang didukung oleh sistem informasi yang terintegrasi. Lebih lanjut Yudho menjelaskan, Inaportnet merupakan layanan sistem informasi elektronik berbasis internet yang terintegrasi dengan layanan operasional pelabuhan untuk melayani aktivitas kapal dan kargo di pelabuhan. Layanan Inaportnet ini juga telah terintegrasi dengan sistem Indonesia National Single Window (INSW), Kementerian Keuangan dan asosiasi bisnis pelabuhan. “Indonesia telah mengembangkan sistem Inaportnet sejak tahun 2016 yang dimulai di empat pelabuhan utama, kemudian berkembang di pelabuhan-pelabuhan lain di Indonesia, hingga saat ini telah terintegrasi di 54 pelabuhan.” katanya. Selanjutnya dipaparkan juga terkait impelementasi Marine Operating System (MOS), untuk efisiensi waktu pelayanan tambat kapal serta tantangan yg dihadapi dan manfaatnya dalam mendukung percepatan digitalisasi logistik di Indonesia. Adapun Delegasi Indonesia di Sidang FAL 45 terdiri dari perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Lembaga Nasional Single Window (LNSW) dan PT. Pelindo II (Persero). Sumber: Kemenhub RI

Dalam mendukung kesuksesan pelaksanaan tahun 2021 sebagai Tahun Budaya Keamanan Penerbangan yang telah dicanangkan pada 4 Maret 2021, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Pemerintah Australia menyelenggarakan Workshop dan Kampanye Tahun 2021 sebagai Tahun Budaya Keamanan Penerbangan (2021 Year of Security Culture (YOSC 2021)) yang dilaksanakan di 2 (dua) lokasi, yaitu di Kawasan Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang – Banten tanggal 3 dan 4 Juni 2021 dan di Kawasan Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Denpasar – Bali pada tanggal 8 dan 9 Juni 2021. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Novie Riyanto menginstruksikan kepada Stakeholder Penerbangan agar secara pro aktif dapat mempromosikan budaya keamanan penerbangan. “Pada tanggal 4 Maret 2021 Kami telah meluncurkan 2021 Year of Security Culture yang merupakan salah satu bentuk komitmen Indonesia khususnya untuk mewujudkan budaya keamanan penerbangan sipil. Budaya Keamanan Penerbangan merupakan hal yang fundamental yang perlu segera dibangun mengingat tren ancaman penerbangan saat ini semakin variatif dan terus meningkat. Selain itu, upaya untuk kembali memulai optimalisasi operasional penerbangan sipil setelah pandemi Covid-19 ini juga semakin memperkuat pentingnya menciptakan Budaya Keamanan Penerbangan”, jelas Dirjen Novie. “Dalam melaksanakan kampanye Budaya Keamanan Penerbangan, Indonesia melakukan kerja sama dengan pemerintah Australia yang memaparkan penerapan di lapangan serta berbagi pengalaman dalam implementasi budaya keamanan penerbangan. Kegiatan ini tentunya melibatkan Otoritas Bandar Udara di Indonesia, Pengelola Bandar Udara, Maskapai Penerbangan dan Stakeholder terkait lainnya secara pro aktif”, terangnya. Sementara itu, Direktur Keamanan Penerbangan, Elfi Amir disela – sela kegiatan kampanye mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mendorong industri penerbangan berpikir dan bertindak dengan cara yang sadar akan pentingnya keamanan. “Kegiatan ini merupakan upaya kita untuk menanamkan kesadaran akan pentingnya keamanan penerbangan kepada semua pihak, baik pekerja di bandara maupun pengguna jasa penerbangan agar tercapai keseimbangan antara keselamatan, keamanan, dan pelayanan kepada pengguna jasa transportasi udara. Selain itu untuk mempromosikan budaya keamanan penerbangan yang efektif dan berkelanjutan, sebagai nilai penting yang didukung oleh manajemen perusahaan bahwa keamanan penerbangan adalah tanggung jawab kita bersama”, tegas Elfi Amir. Lebih lanjut Elfi Amir menambahkan dalam implementasi budaya keamanan bisa dilakukan oleh industri penerbangan antara lain dengan cara : – Mengesahkan peraturan sebagai dasar pelaksanaan dan prosedur budaya keamanan penerbangan; – Menyebarkan informasi mengenai keamanan penerbangan seperti distribusi selebaran, poster dan iklan yang menyoroti pentingnya langkah-langkah keamanan yang spesifik; – Menyelenggarakan pameran/lokakarya untuk para personel termasuk manajemen untuk lebih memiliki kesadaran dan memahami pentingnya budaya keamanan; – Memberikan pelatihan dan pembelajaran berkelanjutan, baik initial maupun recurrent untuk memberikan pemahaman serta pemantapan budaya keamanan penerbangan bagi para personel; – Pemanfaatan alat e-learning dan media digital yang memperkuat pesan budaya keamanan; – Pemanfaatan platform komunikasi internal seperti artikel intranet, buletin, brosur, dan video yang mempromosikan budaya keamanan yang positif; dan – Pengadaan sistem pelaporan yang menjamin kerahasiaan laporan dan pelapor serta penyediaan respon yang sesuai untuk laporan tersebut. “Membangun budaya keamanan penerbangan dan menciptakan kesadaran dari masing-masing personil di bandara, Otoritas Bandar Udara, Pengelola Bandara, Maskapai Penerbangan dan stakeholder terkait sangat dibutuhkan sehingga semua pihak bisa tanggap dan segera melaporkan hal-hal yang mencurigakan, yang akan mengakibatkan ancaman pada keamanan penerbangan,”. Direktur Elfi Amir mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak atas kelancaran kegiatan kampanye tersebut, “Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Pemerintah Australia dalam usaha mengkampanyekan kesadaran akan keamanan penerbangan, semoga kerja sama kedua negara dapat terus berlanjut terutama dalam peningkatan Budaya Keamanan Penerbangan, kami juga menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan penuh dari PT. Angkasa Pura I dan PT. Angkasa Pura II serta pihak terkait lainnya yang turut mendukung pelaksanaan kampanye di kedua lokasi ini,” kata Elfi Amir. Elfi berharap kampanye Tahun Budaya Keamanan Penerbangan dapat terus berlanjut. “Sesuai arahan Dirjen Perhubungan Udara, bahwa Kampanye Tahun 2021 sebagai Tahun Budaya Keamanan Penerbangan tidak berhenti sampai di Bandara Soekarno Hatta dan I Gusti Ngurah Rai saja, tetapi terus dilanjutkan pada seluruh bandara di Indonesia dengan melibatkan sinergi dari regulator dan operator penerbangan. Kampanye bisa dilaksanakan sesuai dengan skala regional maupun nasional dengan satu misi yaitu menanamkan budaya keamanan penerbangan sebagai tanggung jawab kita bersama, sehingga pesan tersebut tersampaikan dan dapat diterapkan dengan baik oleh para penyedia dan pengguna jasa penerbangan di Indonesia,” tutup Elfi Amir. Adapun kampanye di kedua lokasi dilaksanakan dengan memberikan pemahaman terkait unsur-unsur keamanan penerbangan dan memberikan materi kampanye yang menyasar kepada pekerja di bandara dan pengguna jasa penerbangan. Kegiatan turut dihadiri Minister Counsellor of Home Affairs, Commander Lesley Dalton, First Secretary (Transport) Aviation and Maritime Security Australian Embassy Jakarta, Ms. Julie Lewis dan masing – masing di kedua lokasi yaitu Kepala Kantor Otban Wilayah I, Mohammad Alwi dan Senior Manager of Airport Security PT. Angkasa Pura II Bandara Internasional Soekarno Hatta, Oka Setiawan di kawasan Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta dan Perwakilan Kantor Otban Wilayah IV dan Vice President Aviation Security PT. Angkasa Pura I, Dony Subardono di kawasan Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai.(NF/RAK) Sumber: Ditjen Hubud Kemenhub RI

Jakarta – Transportasi tidak hanya digunakan untuk saat ini namun harus ada keberlanjutan di masa depan, oleh karenanya penggunaan teknologi di sektor transportasi menjadi penunjang terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan (sustainable). Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat menjadi pembicara kunci dalam Webinar “Civil In Action” bertema “Penggunaan Teknologi Transportasi guna Menunjang Pembangunan Berkelanjutan pada Masa Pandemi yang Cepat, Optimal, dan Efektif” yang diselenggarakan Universitas Gajah Mada (UGM), Sabtu (5/6). Menhub mengatakan, dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan infrastruktur transportasi memegang prinsip berkelanjutan (sustainable), yang salah satunya dilakukan melalui penggunaan teknologi. Menurut Menhub, pada hakekatnya, transportasi berbasis teknologi didedikasikan untuk mempermudah mobilitas masyarakat bekerja dan berusaha, pemerataan distribusi barang/jasa, serta meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional “Berdasarkan Sustainable Development Goal (SDG) 2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024, arah kebijakan terkait mobilitas kita kedepan dirancang dengan konsep Smart City, Green City dan Sustainable City. Kami wajib mengikuti instruksi tersebut dan menjadikannya sebagai dasar dalam membangun sistem transportasi,” kata Menhub. Menhub mengungkapkan, transportasi yang berkelanjutan mencakup aspek keselamatan, tarif terjangkau, aksesibilitas tinggi, terpadu, kapasitas mencukupi, teratur, tertib, dan rendah polusi. “Penerapan teknologi dalam transportasi akan meningkatkan keselamatan, mobilitas, mengurangi biaya dan mengurangi kerusakan lingkungan, yang dapat mendukung terwujudnya transportasi berkelanjutan tersebut,” ucap Menhub. Lebih lanjut Menhub menjelaskan, penerapan teknologi di sektor transportasi dapat dilakukan, diantaranya melalui : kendaraan otomatis, internet of things, machine learning dan big data. “Penerapan teknologi bermanfaat untuk menganalisis perilaku mobilitas masyarakat. Sehingga dapat digunakan untuk kebijakan mengurangi kemacetan dan emisi bahan bakar, peningkatan akses ke pekerjaan dan layanan, mengurangi biaya transportasi, dan meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas,” tutur Menhub. Mc Kinsey Global Institute melaporkan bahwa kendaraan otonom dapat mengurangi emisi karbon dan kemacetan, mengurangi konsumsi bahan bakar hingga 15% dan juga mengurangi tingkat kecelakaan di jalan raya hingga 40% karena pengurangan kesalahan manusia. Menhub menambahkan, contoh penerapan teknologi yang dilakukan di sektor transportasi yaitu : pengembangan Green Port, dimana Terminal Teluk Lamong, Surabaya menjadi Green Port pertama di Indonesia dan akan menyusul Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta. Kemudian infrastruktur terpadu dan terintegrasi seperti Transit Oriented Development (TOD) di Poris Plawad, Tangerang, dan aksesibilitas pariwisata di 5 Bali baru. Selain itu, pengembangan sarana transportasi berbasis listrik juga menjadi inovasi yang dikembangkan, seperti KRL (Kereta Listrik) dan Mobil Listrik. “Kementerian Perhubungan sudah memulai dengan menggunakan kendaraan dinas listrik untuk operasional. Kita juga harus memikirkan bagaimana teknologi transportasi mendorong aksesibilitas di berbagai daerah terluar misalnya di Papua,” jelas Menhub. Menhub mengajak para akademisi dan mahasiswa untuk mengambil peluang untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan, di tengah tantangan ketidakpastian akibat pandemi Covid-19. “Kita ambil gagasan melalui inovasi yang extraordinary dengan berbagai transformasi digital dan teknologi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan transportasi. Kita ingin mobilisasi masa depan akan lebih ramah lingkungan, lebih cerdas, dan lebih fleksibel,” pungkas Menhub. Webinar ini diihadiri narasumber yaitu Dr. Ir. Hedy Rahadian, M.Sc.(Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR), Prof. Sigit Priyanto, M.Sc., Ph.D. (Safety Transportation Engineering), Ir. M. Toha Fauzi, MT (Direktur Operasional 2 PT PP). Acara ini dimoderatori oleh Imam Muthohar (Dosen Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan). (*) Sumber: Kemenhub RI

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengupayakan kendaraan listrik di Indonesia menjadi kebutuhan massal. Hal itu disampaikan Menhub saat mengunjungi pameran kendaraan listrik yang diselenggarakan Ditjen Perhubungan Darat bekerja sama dengan sejumlah perusahaan dan komunitas pegiat kendaraan listrik di Stasiun KA Bekasi Timur, Minggu (18/4). “Kita ingin kendaraan listrik ini bisa menjadi kebutuhan massal. Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan, telah mengamanatkan bahwa kita harus mengarah ke penggunaan kendaraan listrik,” kata Menhub. Menhub menjelaskan, Kemenhub telah menindaklanjuti Perpres tersebut dengan membuat sejumlah regulasi tentang kendaraan listrik melalui Peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur antara lain: pengujian tipe fisik kendaraan bermotor listrik,kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik, konversi sepeda motor dengan penggerak motor bakar menjadi sepeda motor listrik berbasis baterai, dan sejumlah regulasi lainnya yang tengah disusun. “Kami juga akan membuat Peta Jalan (Road Map). Dimana pada tahun 2030 ditargetkan kendaraan listrik sudah siginfikan digunakan oleh masyarakat banyak,” ucap Menhub. Lebih lanjut Menhub mengungkapkan sejumlah upaya lain yang telah dilakukan yaitu: mendorong penggunaan bus listrik melalui Program Buy The Service (BTS) di beberapa kota seperti : Bali, Surabaya, Bandung, Surabaya, dan Medan. Program BTS dilakukan dengan membeli layanan dengan subsidi 100% dari operator dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan. Sebagai tahap awal, penggunaan transportasi ramah lingkungan ini akan dimanfaatkan untuk angkutan transportasi seperti Transjakarta maupun Damri dan sebagainya sebagai angkutan perkotaan. Selain bus, Kemenhub juga mendorong penggunaan kendaraan listrik pada kendaraan taksi dan sepeda motor. “Kami juga telah berkoordinasi dengan Menteri BUMN dan Dirut PLN untuk membangun lebih banyak lagi titik-titik stasiun pengisian kendaraan listrik berbasis baterai,” tutur Menhub. Kemudian, Menhub dan jajaran Eselon I di lingkungan Kemenhub juga sudah menggunakan kendaraan listrik sebagai kendaraan kedinasan. Menhub mendorong Kementerian dan Lembaga lain juga menggunakan kendaraan listrik agar penggunaannya semakin masif. Dengan mengurangi penggunaan BBM yang semakin lama produksinya terus menurun sementara permintaan terus meningkat, diharapkan penggunaan kendaraan listrik menjadi kendaraan pilihan masyarakat yang ramah lingkungan dan dapat meningkatkan kualitas udara di Indonesia. Dalam tinjauannya menuju ke pameran kendaraan listrik di Stasiun Bekasi Timur, Menhub berangkat menggunakan KRL dari Stasiun Jatinegara. Menhub berharap, ke depannya masyarakat bisa memanfaatkan integrasi antarmoda antara moda transportasi massal seperti KRL, LRT, MRT dan lain-lain, dengan menggunakan kendaraan listrik sebagai feeder. Setibanya di Stasiun Bekasi Timur, Menhub mengunjungi pameran kendaraan listrik dari berbagai merk, termasuk buatan dalam negeri. Menhub sempat menjajal sepeda motor listrik buatan UMKM dalam negeri bermerek E-mostra dan menjajalnya keliling stasiun. Menhub mendorong produk dalam negeri ini bisa maju dan bisa dipasarkan dalam jumlah yang banyak. Turut hadir dalam kegiatan ini, Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi, Dirjen Perkeretaapian Zulfikri, Kepala BPTJ Polana B. Pramesti, Dirut PT KAI Didiek Hartantyo, dan jajaran di lingkungan Kemenhub. Sumber: Kemenhub RI

Bupati Simeulue, Erli Hasim menyerahkan dokumen pengelolaan aset Pelabuhan Penyeberangan Sinabang kepada Gubernur Aceh Nova Iriansyah, Kamis 27 Mei 2021. Proses serah-terima yang berlangsung di Meuligoe Gubernur Aceh itu turut disaksikan Kepala Dinas Perhubungan Aceh Junaidi serta sejumlah pejabat Pemkab Simeulue. “Izinkan kami hari ini menyerahkan pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Sinabang kepada Pemerintah Aceh,” ujar Erli dalam pertemuan yang berlangsung di ruang tengah Meuligoe. Gubernur Nova dalam pertemuan itu menyampaikan terima kasih atas penyerahan pengelolaan aset pelabuhan tersebut. Hal tersebut kata Gubernur telah sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. “Kita telah menjalankan perintah undang-undang, bahwa pengelolaan pelabuhan penyeberangan yang melayani lintasan antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi,” ujar Gubernur. Sementara Bupati Erli dalam penjelasannya juga menyampaikan terima kasih atas berbagai pembangunan yang sedang dilakukan di kabupaten itu. Menurut Erli, sebagai daerah kepulauan, Simeulue sangat membutuhkan dukungan pemerintah provinsi dalam menjamin konektivitas wilayah. Sehingga pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia, dan perekonomian kawasan itu dapat terus berkembang. Erli menjelaskan, Kabupaten Simeulue sebagai salah satu wilayah kepulauan di Aceh, sangat bergantung pada konektivitas transportasi untuk memperlancar distribusi logistik dan mobilitas masyarakat dari wilayah daratan menuju kepulauan. [] Sumber: Humas Setda Pemerintah Aceh

Potensi yang sangat besar yang dimiliki Kabupaten Aceh Singkil, khususnya keindahan alam Pulau Banyak menarik perhatian Uni Emirat Arab (UEA) untuk mengembangkan sektor pariwisata di Aceh. Pengembangan suatu wilayah khususnya sektor pariwisata sangat membutuhkan dukungan pelayanan transportasi. Menindaklanjuti hal tersebut, Pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang diketuai oleh Muzni, Asisten 2 Pemkab Aceh Singkil bersilaturahmi ke Dishub Aceh, hadir dalam pertemuan ini Kadishub, Kadisbudpar, KaDMPTSP, dan Kadis PUPR Aceh Singkil serta Sekdishub Aceh dan Kabid/Ka. UPTD di lingkungan Dishub Aceh, Rabu (26/05/2021). Dalam pertemuan ini membahas terkait kesiapan transportasi dalam dukungan Dishub Aceh bagi pengembangan pariwisata di kawasan Pulau Banyak melalui investasi UEA. “Pihak kami akan mempersiapkan satu desk dengan Pemerintah Aceh untuk membahas khusus tindak lanjut investasi UEA sektor pariwisata di kawasan Pulau Banyak,” ujar Muzni. Junaidi, Kadishub Aceh menyampaikan bahwa untuk memudahkan akses ke pulau banyak, Gubernur Aceh juga telah mengusulkan melaui surat ke Menteri Perhubungan RI terkait survey pendahuluan rencana pengoperasian pesawat udara perairan di Kepulauan Banyak dan Pengembangan Bandara Syech Hamzah Fanshuri Singkil. Dishub Aceh saat ini sangat fokus untuk menyempurnakan pelayanan angkutan penyeberangan dengan peningkatan infrastruktur Pelabuhan dan efektifitas angkutan penyeberangan dengan sarana KMP. Aceh Hebat 3. Kawasan Pulau Banyak ditetapkan dalam tata ruang wilayah sebagai kawasan konservasi. Oleh karena itu, pengembangan wilayah ini membutuhkan proteksi yang tegas akan kelestarian alam. Kawasan alam ini memiliki penanganan khusus bagi kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan dan lingkungan bawah laut. Pembangunan infrastruktur di kawasan ini harus memiliki kajian lingkungan yang komprehensif. Penyiapan landasan untuk bandar udara tentu memiliki proses perencanaan yang Panjang khususnya kajian lingkungan, oleh sebab itu perlu dicarikan alternatif percepatan salah satunya dengan pengembangan pesawat udara perairan (seaplane) yang sedang dikembangkan oleh Kemenhub RI yang sangat cocok di wilayah Pulau Banyak. (MS)