Category: Informasi

Hingga hari ke-12 penerapan PPKM Mikro di Aceh, petugas gabungan dari berbagai instansi kabupaten/kota di wilayah perbatasan Aceh masih gencar melakukan penyekatan, Sabtu, 17 Juli 2021. Penyekatan ini menindaklanjuti instruksi Gubernur Aceh Nomor 12 Tahun 2021 tentang perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro untuk pengendalian penyebaran Covid-19 di Aceh. Pada posko penyekatan di perbatasan Aceh Tamiang misalnya, petugas memeriksa dokumen perjalanan yang disyaratkan selama masa penerapan PPKM mikro di Aceh. Selain itu, petugas juga intens melakukan sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat yang melintas di wilayah ini. Diketahui, saat ini beberapa dokumen persyaratan untuk memasuki wilayah yang sedang menerapkan PPKM mikro di antaranya, menunjukkan sertifikat vaksin atau hasil Rapid Test Antigen yang berlaku 1×24 jam, serta hasil RT-PCR yang berlaku 2×24 jam. Posko yang berlokasi di UPPKB Jembatan Timbang Seumadam ini juga menyediakan layanan vaksinasi bagi pelintas yang belum divaksin. Layanan ini tersedia setiap hari sejak pagi hingga siang hari guna mempermudah masyarakat sehingga perjalanan mereka tidak terganggu. Berdasarkan amatan Tim Aceh TRANSit di posko penyekatan Aceh Tamiang, petugas juga memeriksa jumlah penumpang yang menaiki angkutan umum Antar Kota Antar Provinsi (AKAP). Selama penerapan PPKM mikro, jumlah penumpang angkutan umum dibatasi hanya 50 persen dari total kapasitas kendaraan. (AM)

Pergerakan orang di Terminal Tipe B Aceh Barat Daya (Abdya) pada H-4 Lebaran Idul Adha masih terlihat normal, Jumat, 16 Juli 2021. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh penerapan PPKM Mikro yang masih berjalan di Aceh. Hal itu disampaikan Koordinator Terminal Tipe B Abdya, Khairunnas saat ditemui di ruangannya, Sabtu pagi (17/07/2021). Dikatakannya, semalam tercatat sebanyak 21 minibus berangkat dari terminal Blang Pidie ini. “Keberangkatan penumpang sebanyak 135 orang dengan tujuan Banda Aceh. Namun, kedatangannya hanya 5 orang penumpang dari Singkil”, sebutnya. Sementara itu, pada pagi hari hingga pukul 10.00 WIB keberangkatan penumpang dari Abdya sebanyak 10 minibus yang membawa 35 penumpang. Untuk kedatangan tercatat sebanyak 30 penumpang. Berdasarkan data dari petugas terminal, mayoritas keberangkatan dari Blang Pidie menuju Banda Aceh. Selain itu lintas trayek lainnya dengan tujuan Meulaboh, Tapaktuan, Takengon, Lhokseumawe, hingga Medan. (MR)

Menjelang lebaran Idul Adha 1442 H, terlihat kepadatan penumpang yang akan berangkat dari Pelabuhan Calang menuju Pelabuhan Sinabang, Jumat (16/07/2021). Informasi yang dihimpun dari operator kapal ASDP Ferry Indonesia Cabang Singkil yang bertugas di pelabuhan ini, sebanyak 320 penumpang memakai jasa KMP. Aceh Hebat 1 menuju Simeulue. Sementara itu, untuk kendaraan golongan II (sepeda motor) sebanyak 95 unit, golongan IV (mobil) sebanyak 16 unit, dan kendaraan golongan V (truk) sebanyak 18 unit. Selama pemberlakuan PPKM Mikro, penumpang tetap diimbau untuk mematuhi protokol kesehatan. Di hari yang sama, aktivitas berbeda terpantau di Pelabuhan Penyeberangan Kuala Bubon, Meulaboh tampak sepi penumpang baik orang hingga kendaraan. Hal ini dikarenakan adanya docking tahunan KMP. Teluk Sinabang sejak pertengahan bulan lalu. Koordinator Pelabuhan Penyeberangan Kuala Bubon Meulaboh, Romi Masri yang ditemui Tim Aceh TRANSit menyebut telah menginformasikan jauh-jauh hari adanya docking kapal. “Untuk itu kita mengarahkan penumpang agar menyeberang ke Simeulue melalui Pelabuhan Calang maupun Pelabuhan Labuhan Haji,” sebutnya. Romi menambahkan, saat KMP. Teluk Sinabang docking pada tahun-tahun sebelumnya, terdapat antrian kendaraan logistik. Mereka terpaksa menunggu kapal tersebut selesai docking untuk bisa mengantarkan pasokan logistik ke Simeulue. Masa tunggu ini mengakibatkan terhambatnya distribusi logistik ke wilayah kepulauan. (MR)

Selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Aceh, masyarakat yang ingin menyeberang ke Sabang melalui Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue Banda Aceh wajib menunjukkan sertifikat/kartu vaksin atau hasil Rapid Test Antigen (1×24 jam) bagi yang belum melakukan vaksin. Sementara itu, bagi masyarakat yang belum memiliki kartu vaksin dan hasil test antigen, bisa melakukan rapid test antigen di posko PPKM Satgas Covid19 yang ada di pelabuhan. Satgas juga menyediakan layanan rapid test antigen gratis bagi 50 calon penumpang setiap harinya. Kebijakan tersebut merupakan hasil koordinasi antara Dinas Perhubungan Aceh, Polda Aceh, Polres Kota Banda Aceh, Satgas Covid19 Banda Aceh, dan operator angkutan penyeberangan di Pelabuhan Ulee Lheue, Selasa, 13 Juli 2021. Rapat hari ini juga meminta kepada operator kapal untuk melakukan sosialisasi ke publik terkait aturan teknis di pelabuhan penyeberangan. Selain itu, petugas loket di pelabuhan wajib meminta kepada calon penumpang untuk menunjukkan sertifikat vaksin atau hasil rapid test antigen sebagai syarat sebelum membeli tiket. (AM)

Perkembangan teknologi informasi saat ini didominasi oleh media digital yang mengharuskan pelayanan kebutuhan informasi serba cepat dan tepat guna untuk meningkatkan mutu publikasi pemerintah, Sekretaris Daerah Aceh, Taqwallah selenggarakan evaluasi kinerja publikasi di aula Dinas Perhubungan Aceh, Senin, 12 Juli 2021. Kegiatan yang dihadiri oleh seluruh sekretaris dari Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) ini fokus pada peningkatan publikasi melalui website SKPA. Dalam arahannya, Sekda Aceh, Taqwallah menjelaskan bahwa publikasi kinerja pemerintah di era teknologi menjadi prioritas. “Publikasi saat ini telah menjadi sebuah keharusan untuk mengabarkan kepada masyarakat tentang pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah,” sebutnya. Sekda Aceh secara khusus juga menginstruksikan kepada setiap SKPA yang hadir supaya segera mengaktifkan Content Management System (CMS) pada laman resmi supaya kinerja publikasi pemerintah semakin baik. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh, Marwan Nusuf menyampaikan bahwa, CMS ini akan memudahkan penyebaran informasi, “Penggunaan Aceh CMS akan memudahkan penyebaran informasi satu pintu ke semua website SKPA, Pemerintah Kab/Kota, dan 6.497 Gampong (gampong.id) sesuai dengan semangat Qanun Nomor 7 tahun 2020 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu (SIAT),” ujarnya. Dishub Aceh memaparkan tentang pengalaman membangun sistem publikasi dan informasi. Dalam kesempatan itu, Kadishub Aceh, Junaidi menyampaikan bahwa apa yang telah dilakukan dalam publikasi masih memiliki banyak kekurangan, walaupun sudah dipersiapkan dalam waktu yang lama tetapi efektivitasnya masih perlu terus ditingkatkan. Memperhatikan perkembangan informasi yang dilakukan berbagai kalangan dengan konten menyudutkan kinerja Pemerintahan, maka perlu melakukan langkah-langkah perbaikan metode penyampaian informasi yang lebih akurat dan terukur. “Agar dapat menjangkau publik yang lebih luas, pengelolaan media sosial juga harus mengikuti kegemaran generasi milenial, pesan-pesan harus disampaikan dengan ringkas dan mudah dipahami,” paparnya. Agar penyampaian kepada masyarakat dapat disampaikan secara terpadu, saat ini Biro Humas dan Protokol Setda Aceh telah menyediakan Media Centre, Kepala Biro Humpro, M. Iswanto menyampaikan “Apabila ada kendala dalam penyampaian informasi, SKPA dapat berkoordinasi dengan Media Centre agar memperoleh solusi jika ada informasi yang salah beredar di masyarakat”.Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap masyarakat berhak mendapatkan informasi. Oleh sebab itu, penyampaian informasi publik ini perlu direncanakan dengan baik. Kualitas informasi sangat terkait dengan infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), dan pendukung lainnya seperti kebijakan, teknologi, peralatan dan kebutuhan lainnya. (HDA)

Urgensi pembangunan kapal Aceh Hebat, salah satunya untuk menjawab persoalan yang dialami oleh masyarakat kepulauan. Hal tersebut disampaikan oleh Prof. Sofyan, pengamat transportasi Aceh, saat menjadi narasumber dalam talkshow 4 Tahun Program Aceh Hebat di aula Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Aceh, Jumat, 9 Juli 2021. “Masyarakat harus tahu proporsinya, jika berbicara kapal kita harus tanya sama orang di pesisir, terutama di pulau terpencil dan terisolir. Pemerintah Aceh wajib menyediakan sarana dan prasarana. Itu perintah undang-undang,” sebutnya dalam talkshow tersebut. Prof. Sofyan juga menjelaskan proses pelaksanaan suatu project atau pembangunan oleh pemerintah. Ia menyebutkan bahwa setiap project harus melalui kajian yang dilanjutkan dengan studi kelayakan. “Jika butuh baru dilakukan studi kelayakan, kalau layak baru dilakukan DED-nya. DED itu harus ada standarnya yang disebut spesifikasi, dan semua mengacu padanya,” jelasnya. Selain Prof. Sofyan, ada dua narasumber lainnya yang turut hadir guna menjawab berbagai polemik yang beredar di tengah masyarakat Aceh selama ini. Di antaranya, Kadishub Aceh, Junaidi dan Kadis PUPR, Mawardi. Pada kesempatan ini, Kadishub Aceh kembali mengutarakan sejumlah fakta dari isu yang berseliweran di media sosial dengan kebenaran yang semu. Junaidi menyampaikan, pembangunan kapal Aceh Hebat mengacu pada berbagai permasalahan yang terjadi di wilayah kepulauan Aceh, seperti keterbatasan daya angkut kapal saat momen puncak yang mengakibatkan banyak penumpang tidak bisa berangkat, dan pengiriman barang yang terhambat sehingga menyebabkan kenaikan harga. “Karena masalah demikian, ekonomi di kepulauan akan terganggu, apalagi pelaku usaha yang memasok logistik, misalnya sayur akan busuk jika kendaraan harus antri berhari-hari di pelabuhan. Inilah masalah yang dihadapi masyarakat di lapangan,” jelas Junaidi. Zainal Arifin, saat memandu talkshow ini, juga ikut menceritakan pengalaman pahit akibat tidak tersedia kapal penyeberangan saat mengunjungi Pulau Banyak. “Saya juga pernah berpengalaman tertinggal di Pulau Banyak karena tidak ada kapal, ketika mau pulang harus sewa boat masyarakat,” ungkapnya di hadapan narasumber. Talkshow ini diselenggarakan secara luring maupun daring melalui zoom serta kanal Youtube dan Facebook Serambi Indonesia. (MS/AM)

Saat ini, persinggungan kendaraan yang terjadi pada akses masuk ke areal Bandara SIM menjadi perhatian khusus. Pasalnya, akses yang hanya melalui satu gerbang akses yang dipisahkan beberapa gate  untuk masuk dan keluar kendaraan menyebabkan antrian dan persinggungan antara kendaraan. Hal ini menyebabkan terhambatnya arus kendaraan keluar masuk areal bandara pada jam puncak. Seiring meningkatnya peminat pada jasa penerbangan, arus kendaraan yang keluar masuk areal bandara juga ikut meningkat, sehingga membutuhkan pengembangan manajemen rekayasa lalu lintas arus kendaraan. Demi kelancaran arus kendaraan keluar dan/atau masuk ke Gedung VIP Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) Provinsi Aceh, Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dishub Aceh melakukan peninjauan lapangan untuk evaluasi dan alternatif sirkulasi lalu lintas untuk mengurangi konflik yang terjadi pada jalur masuk antara gedung utama terminal Bandara SIM dengan gedung VIP. Hasil tinjauan lapangan tentang “Rencana Rekayasa Lalu Lintas Sirkulasi Arus Kendaraan Gedung VIP Bandara SIM” didiskusikan bersama pemangku kepentingan di Aula Dishub Aceh, Senin, 5 Juli 2021. Diskusi ini dipimpin oleh Kabid. LLAJ, Deddy Lesmana bersama Komandan Satuan Polisi Militer (Dansatpom), Mayor Pom Atut Pambudi. Rapat ini dihadiri oleh Excecutive GM Bandara SIM, Perwakilan Dirlantas Polda Aceh, Perwakilan Komandan Pangdam IM, Perwakilan Komandam Kodim 010/BS, Perwakilan Ka. Biro Humas, Protokol Setda Aceh, Perwakilan Bidang Pengembangan Sistem Multimoda Dishub Aceh, Perwakilan Bidang Penerbangan Dishub Aceh dan Perwakilan Kadishub Aceh Besar. “Sebaiknya, ketertiban akses penggunaan gedung VIP Bandara SIM perlu diperketat, karena pada dasarnya VIP perlu akses cepat, mudah, aman dan selamat, fasilitas jalan saat pengalihan jalur akses kendaraan juga harus kita perhatikan, karena jika jalannya sempit dan bergelombang akan menjadi satu kendala yang harus kita carikan solusi bersama juga,” ujar Atut. Executive GM PT. Angkasa Pura II Bandara SIM, Muhammad Iwan Sutisna menyampaikan, kondisi saat ini pada gerbang akses masih terjadi crossing (persinggungan) kendaraan yang masuk dan keluar Bandara SIM, namun kedepannya kita telah merencanakan untuk pintu masuk dan keluar yang berbeda seperti konsep one way (satu jalan), jalur keluar nantinya akan terhubung langsung ke tol. Hal ini tentu untuk mengurangi konflik dan antrian panjang yang terjadi di pintu gerbang seperti yang terjadi selama ini. “Alternatif dan masukan yang telah disampaikan oleh pemangku kepentingan yang sangat berpengalaman dalam mengatur manajemen lalu lintas di lapangan menjadi acuan dan pertimbangan khusus untuk kesempurnaan manajemen rekayasa lalu lintas ini. Dalam jangka pendek akan kita lakukan ujicoba segera agar persinggungan kendaraan ini dapat terselesaikan,” pungkas Deddy. (MS)

Di sela kunjungan kerjanya ke Kabupaten Aceh Singkil, Gubernur Aceh Nova Iriansyah menyempatkan untuk meninjau kapal Aceh Hebat 3 yang bersandar di Pelabuhan Laut Singkil, Senin, 5 Juli 2021. Didampingi Bupati Aceh Singkil, Dulmursid dan Kadishub Aceh, Junaidi, Nova melihat perkembangan operasional kapal Aceh Hebat 3 yang melayani angkutan penyeberangan di lintasan Singkil – Pulau Banyak. Dalam arahannya, Gubernur menyampaikan bahwa saat ini operasional kapal Aceh Hebat 3 cukup bagus dalam melayani perjalanan masyarakat maupun wisatawan ke Pulau Banyak. Berdasarkan informasi dari nahkoda dan crew kapal, jumlah penumpang di akhir pekan sangat banyak hampir mendekati 100 persen dari kapasitas kapal. Meskipun pada hari biasa jumlah okupansi masih berkisar 30 hingga 35 persen. “Saya pikir ini memang berproses. Lambat laun dengan kehadiran kapal Aceh Hebat 3 dan promosi kita, Insya Allah okupansi kapal terus meningkat,” ujar Nova. Gubernur menambahkan, kapal Aceh Hebat 3 akan membantu kegiatan investasi di Pulau Banyak, baik mengangkut wisatawan, tenaga kerja, atau masyarakat Singkil sendiri. Nova juga tidak lupa berpesan kepada masyarakat untuk menjaga kapal Aceh Hebat yang dibeli menggunakan anggaran Pemerintah Aceh ini. Ia berharap partisipasi masyarakat Aceh dalam menjaga kebersihan kapal sehingga menghadirkan kenyamanan bagi semua. (MS)

Alhamdulillah, mandat rakyat yang dipercayakan kepada pasangan Irwandi – Nova untuk menjalankan visi dan misi pembangunan periode 2017 – 2022 sudah memasuki tahun keempat. Selama kurun waktu itu, berbagai ikhtiar terus dilakukan untuk mewujudkan 9 misi yang menjadi basis dukungan rakyat Aceh, termasuk ketika Kepala Pemerintah Aceh dijabat Nova Iriansyah. Di tahun keempat ini, meski Aceh ikut dilanda pandemi Covid-19, setidaknya ada sebelas sektor yang patut disyukuri dari ikhtiar menjalankan program Aceh Hebat. Mulai dari usaha menumbuhkan ekonomi, pengurangan angka kemiskinan, hingga indeks pembangunan manusia. Sumber : @humasaceh

Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi, peran media publikasi pada sebuah instansi semakin besar dalam menyebarkan berbagai informasi. Di samping itu, Undang-undang No. 14 Tahun 2018 tentang keterbukaan informasi publik telah mengamanahkan kepada seluruh badan publik untuk melaksanakan fungsi publikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai upaya melakukan kolaborasi publikasi yang baik, Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh, Amiruddin MZ bersama jajarannya berkunjung ke Innovation Center Room (ICR) Dishub Aceh, Jumat, 2 Juli 2021. Saat menyambut kunjungan ini, Sekdishub Aceh, T. Faisal turut berbagi sejumlah upaya yang telah dilakukan oleh Dishub Aceh dalam menguatkan publikasi, di antaranya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), penyediaan fasilitas, dan dukungan semua pegawai untuk saling menyebarkan informasi yang benar. Pertemuan yang berlangsung santai ini juga diisi dengan sesi sharing pengalaman dari kedua belah pihak terkait publikasi. Selanjutnya, Dishub Aceh bersama @diskopukm_aceh akan melakukan kerjasama publikasi. Harapannya, mampu memberikan input yang baik bagi publikasi kinerja kedua instasi secara khusus, serta bagi Pemerintah Aceh secara umum.