Dishub

Layanan TransK Gratis Karena Dana Otsus, Harus Lanjut

Banda Aceh – Trans Koetaradja melayani perjalanan masyarakat di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar secara gratis dari tahun 2016 hingga sekarang (tahun 2025). TransK melayani seluruh lapisan masyarakat, baik penduduk asli maupun wisatawan, mulai dari pelajar, lansia, hingga difabel. Dan itu semua dibiayai melalui dana otsus (otonomi khusus) Aceh. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal saat memaparkan penggunaan dana otsus Aceh pada Dinas Perhubungan Aceh di hadapan Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Dana Otsus Aceh di Aula Multimoda pada Rabu, 22 Oktober 2025. Selama Trans Koetaradja hadir, lanjut Teuku Faisal, dampak dari segi ekonomi terhadap masyarakat sangat luar biasa. “Karena layanannya gratis, jadi biaya yang perlu mereka keluarkan untuk bermobilitas sehari-hari bisa dihemat untuk kebutuhan lainnya,” pungkasnya. Tingkat ketergantungan masyarakat terhadap layanan angkutan massal perkotaan ini juga semakin meningkat setiap tahunnya. Hal itu tercermin dari ramainya jumlah aduan disaat bus TransK tidak beroperasi. “Ada sebagian masyarakat yang butuh naik bus TransK untuk pergi bekerja. Ketika TransK berhenti, mereka mengaku harus kehilangan pekerjaannya karena tidak bisa berangkat kerja,” ujar Teuku Faisal kepada Tim Monev Otsus Aceh. Selain pada layanan angkutan massal, Teuku Faisal juga memaparkan penggunaan dana otsus di sejumlah layanan transportasi lainnya, seperti pembangunan 3 unit kapal penyeberangan KMP Aceh Hebat untuk menjamin kelancaran konektivitas di wilayah kepulauan, pengembangan pelabuhan penyeberangan, terminal tipe B Aceh, hingga pembangunan fasilitas keselamatan jalan di sepanjang ruas jalan provinsi Aceh. Pada kesempatan yang sama, Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Khusus, Ditjen Otonomi Daerah, Kemendagri, Sumule Tumbo menyebutkan bahwa penggunaan dana otsus sejatinya harus pada layanan yang bersentuhan langsung dengan publik seperti layanan angkutan massal Trans Koetaradja. “Inilah tujuan kunjungan kita untuk melihat langsung efektivitas serta pemanfaatan dana otsus. Di sini kita melihat dana otsus sangat dibutuhkan untuk mendukung konektivitas dan mobilitas masyarakat Aceh,” sebut Sumule selaku Ketua Tim Monev Otsus Aceh. Pendapat yang sama juga diutarakan oleh Direktur Pembangunan Indonesia Barat, Kedeputian Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas, Jayadi terkait penggunaan dana otsus Aceh pada sektor transportasi publik. Menurutnya, layanan Trans Koetaradja yang diberikan secara gratis di Aceh menjadi contoh yang unik dan luar biasa dari penggunaan dana otsus dalam konteks transportasi publik. Jayadi menambahkan, kehadiran transportasi publik yang dibiayai oleh Pemerintah memberikan dampak multiplier effect yang sangat luas dan signifikan terhadap perekonomian dan sosial. “Cost terbesar dari penyediaan transportasi publik adalah merubah mindset masyarakat untuk mau beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan publik,” sebutnya. Dirinya menilai apa yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh dengan penyediaan transportasi publik secara gratis merupakan langkah awal yang tepat untuk merubah kebiasaan masyarakat dalam melakukan mobilitas sehari-hari. Tim Monev Dana Otsus Aceh terdiri dari beberapa Kementerian dan Lembaga seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Bappenas, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Tim Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA). Setelah mendengar pemaparan, Kadishub Aceh bersama Tim Monev Dana Otsus Aceh meninjau Depo Angkutan Massal Trans Koetaradja. Di sana, rombongan melihat bus-bus TransK yang dibeli menggunakan dana otsus, termasuk menjajal kenyamanan bus beserta fasilitasnya.(AB) Baca Berita Lainnya: Rute Baru Feeder Trans Koetaradja Tahun 2025 Jadwal Operasional Bus Trans Koetaradja Selama Bulan Ramadan 1446 H Menhub Dudy: Harga Tiket Pesawat Domestik Turun 13-14 Persen pada Masa Lebaran 2025

Kereta Api Cut Meutia: Moda Transportasi Terjangkau di Provinsi Aceh

Oleh Djoko Setijowarno* Meskipun jalurnya masih pendek, kehadirannya menjadi simbol harapan untuk mengembalikan kejayaan perkeretaapian di “Tanah Rencong”  KA Cut Meutia telah beroperasi sejak 1 Desember 2013 dan merupakan salah satu dari sembilan Kereta Api (KA) perintis yang ada di Indonesia. Kereta perintis ini berperan penting, sama seperti yang lain, seperti KA Datuk Belambangan di Sumatera Utara, KA Bathara Kresna di Jawa Tengah, KA Lembah Anai dan KA Minangkabau Ekspres di Sumatera Barat. Perintis lainnya termasuk LRT Sumatera Selatan, serta KA Makassar Parepare di Sulawesi Selatan. Sejarah Perkeretaapian di Aceh Perkeretaapian di Aceh dimulai tahun 1876 oleh pemerintah kolonial Belanda. Awalnya, jalur kereta api ini dibangun untuk tujuan militer, yaitu untuk mempermudah pergerakan pasukan dan logistik dalam Perang Aceh, yakni mengangkut pasukan, senjata, dan logistik perang. Jalur pertama yang dibangun adalah dari Pelabuhan Ulee Lheue ke Kutaraja (Banda Aceh) sepanjang 5 km. Pembangunan terus dilakukan hingga jalur kereta api di Aceh berhasil mencapai panjang total 502 kilometer, menghubungkan kawasan-kawasan penting, antara lain Ulee Lheue – Banda Aceh – Sigli – Lhokseumawe – Langsa – Pangkalan Susu (di Sumatera Utara). Seiring waktu, jalur ini terus diperpanjang dan dikelola oleh perusahaan bernama Atjeh Tram (AT) yang kemudian menjadi Atjeh Staatsspoorwegen (ASS). Jalur ini membentang hingga ke Besitang di Sumatera Utara tahun 1919. Meskipun awalnya dibangun untuk militer, kereta api kemudian juga dimanfaatkan untuk angkutan umum dan ekonomi, seperti mengangkut penumpang dan hasil bumi, memfasilitasi perdagangan, dan memperkenalkan transportasi modern kepada masyarakat. Setelah kemerdekaan, operasional kereta api di Aceh diambil alih oleh pemerintah Indonesia. Namun, seiring dengan berbagai factor, seperti bencana alam (banjir bandang yang merusak jembatan rel pada 1976). Terjadi kerugian finansial, dan semakin baiknya akses jalan raya, operasional kereta api di Aceh semakin menurun. Pada tahun 1982, operasional kereta api di Aceh secara resmi dihentikan. Banyak rel dan aset perkeretaapian dibongkar atau terbengkalai. Jalur kereta api di Aceh terus mengalami kerugian finansial. Puncaknya, pada tahun 1976, jembatan rel di atas Sungai Bengga, Pidie, rusak parah akibat banjir bandang dan tidak pernah diperbaiki. Kerusakan ini dianggap sebagai awal dari berakhirnya era kereta api di Aceh. Seiring dengan semakin baiknya infrastruktur jalan raya dan maraknya penggunaan kendaraan pribadi, masyarakat beralih dari kereta api ke transportasi darat lainnya yang dianggap lebih fleksibel. Reaktivasi dengan KA Perintis Jalur kereta api Lhokseumawe – Bireuen membentang sepanjang kira-kira 46,35 km. Bagian yang unik dari jalur ini adalah penggunaan lebar rel 1.435 mm, menjadikannya yang pertama di Indonesia setelah kemerdekaan. Saat ini, segmen sepanjang 21,45 km (Krueng Geukueh – Kutablang) sudah beroperasi. Ke depannya, akan diaktifkan jalur sepanjang 8 km dari Stasiun Krueng Geukueh ke Stasiun Muara Satu, dengan rencana pengembangan lebih lanjut sekitar 17 km menuju Stasiun Matang dan Stasiun Bireuen. Sepanjang jalur kereta api Lhokseumawe hingga Bireuen, beberapa stasiun telah selesai dibangun. Stasiun-stasiun tersebut meliputi Stasiun Muara Satu (terletak di Desa Blang Pulo, Lhokseumawe), Stasiun Krueng Geukueh (di Keude Krueng Geukueh, Aceh Utara), Stasiun Bungkaih (di Desa Bungkaih, Aceh Utara), dan Stasiun Krueng Mane (di Desa Cot Seurani, Aceh Utara). Jalur ini kemudian berlanjut ke Kabupaten Bireuen, tempat berdirinya Stasiun Geurugok (di Desa Cot Pu’uk) dan Stasiun Kutablang (di Kecamatan Kutablang). Layanan KA Perintis Cut Meutia menggunakan Kereta Rel Diesel Indonesia (KRDI) yang diproduksi oleh PT INKA. Pengoperasian KA ini berada di bawah tanggung jawab PT KAI Divre I Sumatera Utara, berdasarkan penugasan resmi dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan. Satuan Pelayanan Lhokseumawe membantu mengelola dan memberikan dukungan terhadap layanan ini, berada langsung di bawah koordinasi Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Medan. BTP Medan sendiri mengawasi jaringan kereta api di tiga provinsi (Aceh, Sumatera Utara, dan Riau). Secara total, mereka mengelola jalur sepanjang 542 km, melayani 62 stasiun, dan mengoperasikan 17 lintasan pelayanan. Kehadiran KA Cut Meutia tidak hanya meningkatkan konektivitas dan mobilitas masyarakat, tetapi juga secara aktif mendorong pengembangan jaringan kereta api di Aceh. Hal ini mencakup persiapan pengoperasian Stasiun Muara Satu (yang sebelumnya dikenal sebagai Stasiun Paloh), sekaligus mendukung aspek edukasi bagi masyarakat, dengan layanan yang aman, terjangkau, dan berkelanjutan. Selama periode Januari hingga Agustus 2025, KA Cut Meutia telah melayani 30.527 penumpang. Jumlah ini berasal dari total kapasitas kursi sebanyak 270.240, menghasilkan tingkat okupansi rata-rata 11%. Tingkat keterisian tertinggi tercatat pada Februari, mencapai 26%, sementara bulan-bulan lainnya menunjukkan angka yang fluktuatif. Dalam sehari, KA ini melayani 8 kali perjalanan dengan waktu tempuh selama 64 menit sekali jalan. Perjalanan pertama dimulai pukul 07.04 dari Stasiun Krueng Geukueh, dan perjalanan terakhir berangkat pukul 17.50 dari Stasiun Kutablang. Tarif yang dikenakan untuk sekali perjalanan adalah Rp 2.000. Lintas ini dipenuhi dengan perlintasan dari setiap rumah dan cukup membuat waspada bagi masinis yang mengoperasikannya. Sepanjang perjalanan semboyan 35 selalu digunakan berupa sirine untuk meningkatkan faktor keselamatan bagi masyarakat. Saat ini, KA Cut Meutia hanya menggunakan satu rangkaian yang terdiri dari dua kereta penumpang. Kereta ini masih mengandalkan kipas angin sebagai pendingin, Penting untuk segera melengkapi KA Cut Meutia dengan pendingin ruangan / Air Conditioning (AC). Tanpa AC, penumpang dapat merasa tidak nyaman dan berkeringat terutama saat kereta berjalan di bawah cuaca panas. Selain itu, perlu dipertimbangkan penambahan unit kereta. Saat ini, tidak tersedia kereta cadangan. Apabila rangkaian yang beroperasi mengalami kerusakan dan memerlukan perbaikan, layanan akan terhenti karena tidak ada unit pengganti. Petak belum operasi Pembangunan jalur sepanjang 8 km dari Stasiun Krueng Geukueh menuju Stasiun Muara Satu telah dimulai sejak tahun 2023. Meskipun sosialisasi sudah dilakukan sejak Januari 2025, hingga saat ini jalur tersebut belum juga beroperasi. Keterlambatan pengoperasian lintas ini dikhawatirkan akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam menghadirkan layanan konektivitas. Stasiun Muara Satu saat ini sudah siap untuk dioperasikan. Dibandingkan dengan stasiun lain di jalur tersebut, Stasiun Muara Satu tergolong lebih luas dan memiliki fasilitas yang lengkap, termasuk lahan parkir kendaraan bermotor yang memadai. Namun, ada kendala yang dihadapi sejumlah instalasi kelengkapan di Jalur Perlintasan Langsung (JPL) sering hilang dan harus berkali-kali diganti oleh kontraktor. Sebagai informasi, JPL atau yang sering disebut perlintasan sebidang adalah perpotongan antara rel kereta api dan jalan raya/setapak, yang dijaga oleh petugas yang dikenal sebagai Petugas Jaga Lintasan (PJL). Perlu pendanaan Saat ini, masyarakat belum

Tim Penilai Komisi Informasi Aceh Akui Kualitas PPID Dishub Aceh

Banda Aceh – Keterbukaan informasi publik bukan hanya sekadar kata, tapi telah menjadi budaya bagi setiap ASN Dishub Aceh. Prinsip itu selalu dipegang sehingga kini menjadi “culture” yang terus terbawa dalam setiap program yang dijalankan oleh Dishub Aceh. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal saat menerima kunjungan visitasi Tim Penilai Komisi Informasi Aceh (KIA) dalam rangka monitoring dan evaluasi (monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 di Aula Multimoda, Selasa, 14 Oktober 2025. Dalam kunjungan hari ini, Tim Penilai KIA melihat langsung penerapan keterbukaan informasi publik di Dishub Aceh, mulai dari tempat layanan informasi, ruang kerja PPID, serta mendengar pemaparan inovasi dan strategi pengelolaan keterbukaan informasi yang telah dijalankan oleh Dishub Aceh. Keterbukaan informasi publik, kata Teuku Faisal, bukan hanya kewajiban yang diamanahkan oleh undang-undang. Akan tetapi, keterbukaan informasi menjadi fondasi dalam membangun kepercayaan publik. Oleh sebab itu, lanjutnya, Dishub Aceh terus berupaya melahirkan inovasi dan strategi baru dalam penyebaran informasi sehingga masyarakat dapat mengakses informasi dengan mudah. Di samping itu, Dishub Aceh juga memperbanyak kanal-kanal penyerapan aspirasi (feedback) masyarakat selaku pengguna layanan, baik masukan, ide, hingga keluhan terhadap pelayanan yang diberikan. “Kita menyadari betul keterbukaan informasi serta kemudahan memperoleh informasi di sektor transportasi sangat penting, termasuk mengoptimalkan penggunaan media sosial yang kini menjadi arus utama penyebaran informasi,” ungkap Teuku Faisal. Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Dinas Perhubungan Aceh memaparkan inovasi dan strategi keterbukaan informasi publik yang telah dilaksanakan oleh Dishub Aceh di hadapan Tim Penilai KIA. Selanjutnya, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab serta penyampaian saran dan masukan oleh Tim Penilai KIA. Kadishub Aceh menyambut baik sejumlah masukan yang diberikan untuk diterapkan pada pelayanan sektor transportasi Aceh di masa yang akan datang. “Ide dan masukan dari Tim Penilai hari ini akan dirumuskan lebih lanjut oleh Dishub Aceh untuk kemajuan transportasi Aceh,” sebutnya. Sementara itu, Ketua KIA Junaidi menyebutkan bahwa pihaknya menilai positif dengan pemaparan inovasi dan strategi pengelolaan keterbukaan informasi publik oleh Dishub Aceh. Junaidi menambahkan, strategi penyebaran informasi publik yang dilakukan oleh Dishub Aceh cukup beragam, khususnya pemanfaatan platform digital dan media sosial yang sangat optimal. “Kami juga melihat cukup banyak inovasi digital yang diciptakan, berupa layanan yang bersentuhan langsung dengan publik dan masyarakat bisa mengakses langsung secara realtime, seperti aplikasi Trans Koetaradja, data angkutan, jumlah trayek, serta informasi-informasi lainnya,” sebut Junaidi. Dishub Aceh, menurut Junaidi, bisa menjadi role model bagi SKPA ataupun badan publik lain di Aceh dalam hal kualitas layanan informasi publik lewat inovasi dan berbagai macam layanan yang diberikan, baik digital maupun non digital.(AB) Baca Berita Lainnya: Kok Bisa? Trans Koetaradja yang Gratis Ini Jadi Andalan Dina Sejak SMP Akses Transportasi Umum ke Kawasan Perumahan Sebulan Dipasang, Puluhan Tiang Rambu di Lintas Krueng Raya-Laweung Hilang Dicuri Simak Videonya di Sini:

Kok Bisa? Trans Koetaradja yang Gratis Ini Jadi Andalan Dina Sejak SMP

Trans Koetaradja – Dina, salah satu dari banyaknya pengguna setia bus Trans Koetaradja membagikan ceritanya mengapa ia  setia menggunakan angkutan massal ini di saat banyaknya angkutan umum lainnya. Menurutnya bus Trans Koetaradja menjadi salah satu alternatif terbaik untuk saat ini. Karena jika menaiki angkutan umum, berbayar. Sementara Trans Koetarajda masih gratis sejak tahun 2016 hingga sekarang. Dina sendiri sudah mulai menggunakan bus Trans Koetaradja sejak duduk di bangku SMP. Mahasiswi Ilmu Komunikasi FISIP USK ini awalnya hanya coba-coba. Lalu ia pun akhirnya mulai jatuh cinta untuk terus menggunakan bus Trans Koetaradja sampai saat ini. Lalu apa aja sih? Perubahan yang dirasakan oleh Dina dari awal menggunakan bus Trans Koetaradja hingga sekarang? Menurutnya  sejak pertama kali mencoba menggunakan bus Trans Koetaradja saat SMP hingga sekarang, banyak sekali perubahan yang ia rasakan. Mulai dari segi fasilitas seperti kursi prioritas, tong sampah di dalam bus, hingga layanan bus  Trans Campus di Kopelma Darussalam, belum lagi inovasi baru seperti  TOB (Tap on Bus). “Juga, adanya aplikasi Trans Koetaradja bikin lebih mudah untuk melacak waktu kedatangan bus, itu keren sih,” ujar Dina. Ia berharap ke depannya Trans Koetaradja terus meningkatkan layanan dan menghadirkan inovasi-inovasi baru yang semakin memudahkan masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari. Bagi Raja – sebutan pengguna Trans Koetarajada – yang punya cerita seru seperti Dina, kamu bisa tulisan ceritamua di link ini bit.ly/AkudanTransK.(MG/TR) Baca Tulisan Lainnya: Saatnya Berpihak pada Transportasi Publik Gerbang Laut Menuju Simelue Wagub Aceh Sapa Sopir Truk di Puncak Geurutee, Beri Jajan Makan Siang

Gerbang Laut Menuju Simelue

Aceh TRANSit – Apa jadinya bila wilayah kepulauan tanpa pelabuhan penyeberangan? Tanpa infrastruktur ini, daerah seperti Simeulue akan mengalami isolasi yang menghambat distribusi barang, mobilitas penduduk, dan akses layanan publik menyulitkan stabilitas sosial-ekonomi lokal. Dalam literatur kepelabuhan, menurut Triatmodjo (2009), pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 juga menekankan pentingnya pelabuhan sebagai tempat naik-turun penumpang dan bongkar muat barang. Sebagai negara kepulauan, ketersediaan pelabuhan yang berfungsi dengan baik menjadi prasyarat penting dalam menjaga konektivitas antar wilayah serta menjamin distribusi barang dan mobilitas manusia. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, sehingga peran pelabuhan penyeberangan tidak hanya sekadar simpul transportasi, tetapi juga instrumen strategis dalam menunjang pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta ketahanan sosial masyarakat di wilayah terpencil. Oleh karena itu, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan yang andal merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperkuat sistem transportasi maritim Indonesia serta menjawab tantangan geografis sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Pelabuhan Penyeberangan Labuhan Haji terletak di Gampong Pasar Lama, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan, Pada koordinat sekitar 3,32° LU dan 96,59° BT dengan jarak tempuh sekitar 48 km dari ibukota kabupaten, Tapak Tuan. Letaknya di pesisir barat Sumatra menjadikannya simpul strategis penghubung daratan Aceh dengan Pulau Simeulue di Samudra Hindia. Bagi masyarakat Simeulue, pelabuhan ini adalah gerbang vital menuju kebutuhan pokok, layanan publik, dan mobilitas sosial. Keberadaan pelabuhan ini memberikan dampak positif pada ekonomi lokal. Warung, kios, hingga jasa transportasi tumbuh di sekitar dermaga. Lebih jauh lagi, seluruh pasokan logistik untuk Simeulue sembako, material bangunan, hingga kebutuhan harian bergantung pada kelancaran penyeberangan ini. Namun, posisi geografis di Samudra Hindia juga menghadirkan tantangan. Saat cuaca ekstrem terjadi, gelombang tinggi sering memaksa kapal menunda atau membatalkan perjalanan. Akibatnya, pasokan barang ke Simeulue terhambat, stok kebutuhan di pasar menjadi langka, dan harga barang pun melonjak tajam. Kondisi ini membebani masyarakat yang sangat bergantung pada jalur laut. Upaya peningkatan konektivitas laut antara Kabupaten Simeulue dan Kabupaten Aceh Selatan terus didorong oleh berbagai pihak. Lintasan Sinabang-Labuhan Haji ini dipandang sebagai rute yang strategis. Rute ini dinilai memiliki keunggulan dalam jarak tempuh yang lebih pendek, biaya operasional yang lebih efisien, serta tingkat keselamatan pelayaran yang lebih baik dibandingkan rute lainnya. Rehabilitasi pun dilakukan dalam rangka peningkatan infrastruktur ini. Rehabilitasi yang dimulai sejak Agustus 2025 dan direncanakan selesai pada bulan Desember diharapkan membuat Pelabuhan Penyeberangan Labuhan Haji semakin tangguh, aman, dan andal sebagai urat nadi konektivitas Simeulue–Aceh.(Ireane Putri Masdha) Baca Tulisan Aceh TRANSit Edisi VII Lainnya Klik Disini

Docking Kapal Sangat Penting, Mengapa?

Info Perhubungan – Docking kapal bisa dibilang sebagai “ritual wajib” dalam dunia pelayaran. Proses ini dilakukan dengan mengangkat kapal keluar dari air untuk dicek, dirawat, sekaligus diperbaiki—terutama bagian bawah kapal yang jarang terlihat saat beroperasi. Tanpa docking, kapal berisiko kehilangan performa bahkan membahayakan keselamatan. Karena itu, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menetapkan aturan khusus agar setiap kapal menjalani docking secara teratur sesuai standar yang berlaku. Ada beberapa tujuan utama dari docking. Pertama, sebagai ajang pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan kondisi struktur kapal, baling-baling, hingga sistem penggerak tetap aman dan layak digunakan. Kedua, proses pembersihan bagian bawah kapal dari lumut, kerang, atau kotoran laut yang bisa memperlambat laju kapal sekaligus meningkatkan konsumsi bahan bakar. Ketiga, pengecatan ulang dengan cat anti-fouling yang berfungsi mencegah organisme laut menempel di lambung kapal. Tak hanya itu, docking juga membuka kesempatan untuk memperbaiki komponen yang rusak, bahkan melakukan modernisasi sesuai kebutuhan operasional terbaru. Manfaat dari docking sangat besar bagi keberlangsungan pelayaran. Selain membuat operasional kapal lebih efisien, docking juga memperpanjang usia kapal, menjaga keselamatan penumpang maupun kru, serta memastikan kapal tetap memenuhi standar kelayakan nasional maupun internasional. Biasanya, docking dilakukan setidaknya sekali dalam setahun, meski waktunya bisa berbeda tergantung jenis kapal dan aturan klasifikasi yang berlaku. Mengingat kapal beroperasi setiap hari melayani transportasi orang maupun distribusi barang, keberadaan docking menjadi sangat vital. Dengan rutinitas docking yang konsisten, kapal akan selalu siap berlayar dengan aman, nyaman, dan hemat biaya. Karena itu, kesadaran akan pentingnya docking perlu terus ditingkatkan demi menjaga mutu layanan transportasi laut dan keselamatan bersama.(MG) Cek Infografisnya Klik di Sini

Lanjutkan Semangat Harhubnas, Dishub Aceh Gelar Aksi Bersih-Bersih di Ulee Lheue

Banda Aceh – Masih dalam semangat Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas), Dinas Perhubungan Aceh menggelar aksi bersih-bersih di kawasan Ulee Lheue pada Jumat, 19 September 2025. Kegiatan ini melibatkan seluruh ASN Dishub Aceh yang turun langsung dengan mengenakan seragam olahraga dan membawa perlengkapan kebersihan. Para ASN memulai aksi bersih-bersih dari kawasan Masjid Baiturrahim hingga Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue. Mereka memunguti sampah plastik, kayu, ranting pohon yang menumpuk di sekitar masjid hingga pelabuhan. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal, mengungkapkan bahwa aksi bersih-bersih ini sejalan dengan semangat Hari Perhubungan Nasional yang mengusung nilai kebersamaan dan bakti kepada masyarakat. “Kami berharap melalui aksi gotong royong ini, kawasan sekitar Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue dapat semakin bersih, indah, dan nyaman bagi masyarakat maupun pengunjung pelabuhan,” ujar Kadishub Aceh. Selain di Banda Aceh, kegiatan bersih-bersih ini juga dilaksanakan secara serentak di 9 Terminal Tipe B dan 6 Pelabuhan Penyeberangan di seluruh Aceh.(AP) Baca Berita Lainnya: Puncak Perayaan Harhubnas di Aceh, Dishub Anugerahkan Penghargaan kepada Tokoh Transportasi dan Luncurkan Rute Baru Trans Koetaradja Respon Masukan Masyarakat, Dishub Aceh Operasikan Bus Trans Koetaradja ke Kajhu Aceh Besar Dishub Aceh Gelar Aksi Simpatik, Bagikan Helm SNI untuk Tingkatkan Keselamatan Berkendara

Puncak Perayaan Harhubnas di Aceh, Dishub Anugerahkan Penghargaan kepada Tokoh Transportasi dan Luncurkan Rute Baru Trans Koetaradja

Banda Aceh – Dinas Perhubungan Aceh menganugerahkan penghargaan kepada sejumlah tokoh transportasi asal Aceh pada puncak peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2025 yang berlangsung di Depo Trans Koetaradja, Banda Aceh, Rabu (17/9). Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, bertindak sebagai inspektur upacara dan menyerahkan langsung penghargaan tersebut didampingi Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal. Penghargaan Tokoh Inspiratif Transportasi diberikan kepada Capt. Ichsan, pilot maskapai Garuda Indonesia putra Aceh, atas dedikasinya membawa jemaah haji Aceh sejak 2018 lalu. Pada tahun 2025, Capt. Ichsan juga menerbangkan 1.600 jamaah haji asal Aceh dalam 4 kloter penerbangan. Sementara kategori Insan Transportasi Berdedikasi dianugerahkan kepada Tarmizi, pengemudi labi-labi trayek Seulimum–Banda Aceh yang telah lebih dari 25 tahun mengabdi. Dalam amanat Menteri Perhubungan yang dibacakan M. Nasir, disampaikan bahwa peringatan Harhubnas bukan hanya rutinitas tahunan, melainkan ajang refleksi bagi seluruh insan transportasi untuk meneguhkan komitmen melayani masyarakat. Menhub menegaskan bahwa transportasi adalah jalan kehidupan yang menghubungkan harapan rakyat dari Sabang hingga Merauke. Ia menjelaskan, transportasi yang terhubung dan terintegrasi akan memberi dampak luas, memperkuat distribusi pangan agar hasil pertanian lebih cepat sampai ke pasar, menjamin ketahanan energi lewat logistik yang efisien, sekaligus membuka akses pendidikan dan lapangan kerja. “Semua itu pada akhirnya akan berkontribusi dalam mengentaskan kemiskinan dan menjadi pondasi menuju Visi Indonesia Emas 2045,” ujar M. Nasir membacakan sambutan Menhub. Menhub juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi sektor transportasi, mulai dari situasi geopolitik global yang penuh ketidakpastian, keterbatasan anggaran negara, hingga tuntutan publik akan transparansi dan peningkatan layanan. Karena itu, sektor transportasi dituntut hadir lebih dekat dengan rakyat, menghadirkan biaya logistik yang terjangkau, serta memberikan perlindungan yang layak bagi pengemudi, operator, dan pekerja transportasi di seluruh Nusantara. Untuk menjawab tantangan tersebut, Menhub mendorong inovasi pembiayaan infrastruktur melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), sehingga pembangunan tidak hanya bergantung pada APBN. Selain itu, pengembangan sistem transportasi cerdas berbasis teknologi digital juga harus dipercepat agar pelayanan semakin efisien, aman, dan nyaman. Selain menyampaikan sambutan Menhub, Sekda Aceh, M. Nasir, juga menyampaikan pentingnya memperkuat konektivitas antarwilayah di Aceh. Menurutnya, saat ini masih ada rute darat dan laut yang memerlukan terobosan besar. “Sekarang ini dari Banda Aceh ke Singkil butuh 16 jam, begitu juga ke Simeulue. Momentum ini harus kita manfaatkan untuk membangun konektivitas yang lebih mudah, murah, dan cepat,” kata Nasir. Ia mencontohkan, akses jalan ke Muara Situlen Aceh Tenggara yang mestinya dapat ditempuh dalam waktu 1 jam dari Subulussalam, namun masih harus memutar melalui Sumatera Utara hingga memakan waktu 7 jam. “Alhamdulillah, saya dengar sudah ada sinyal positif dari Kementerian PU untuk membuka akses ini,” ujarnya. Sekda juga mengungkapkan terkait pengembangan transportasi laut internasional. Menurutnya, jalur pelayaran Krueng Geukuh–Penang Malaysia kini sudah mulai dibicarakan dengan pihak Penang. “Keuntungan Aceh sangat besar. Orang dan barang bisa sekali jalan. Petani kita bisa mengekspor kopi, nilam, kakao, sayuran, dan komoditi unggulan lain ke Malaysia, Singapura, hingga Brunei,” tambahnya. Selain penyerahan penghargaan, peringatan Harhubnas 2025 juga dirangkai dengan berbagai kegiatan sosial. Aksi sosial dilakukan di panti asuhan dan dayah, termasuk berbagi sembako, alat tulis, dan perlengkapan ibadah. ASN Dishub Aceh juga melaksanakan aksi bersih-bersih di berbagai fasilitas publik seperti terminal, pelabuhan, bandara, dan halte bus. Di Simpang Lima Banda Aceh, Dishub bersama Jasa Raharja dan Satlantas Polresta Banda Aceh juga menggelar aksi simpatik berupa pembagian helm kepada pengendara motor. Pada kesempatan itu pula, Dishub Aceh meluncurkan rute baru Trans Koetaradja jurusan Simpang Mesra–Kajhu yang dilayani dua bus feeder setiap hari. Layanan ini dihadirkan sebagai respon atas kebutuhan masyarakat, khususnya warga Baitussalam, Aceh Besar. “Trayek Feeder 9 (Rute Simpang Mesra – Kajhu) ini akan dilayani oleh 2 unit bus medium dengan waktu operasional pukul 06.50 WIB dan berakhir pukul 17.30 WIB yang dimulai dari Simpang Mesra melewati Jalan Laksamana Malahayati dan berakhir di Pasar Labuy,” kata Kadishub Aceh Teuku Faisal. Faisal menambahkan, tujuan utama layanan Trans Koetaradja adalah untuk mengatasi kemacetan serta menyediakan sarana transportasi yang mudah dan nyaman bagi masyarakat. “Bus Trans Koetaradja sudah beroperasi sejak 2016 dan sampai sekarang masih gratis karena disubsidi oleh Pemerintah Aceh. Ini sesuai pesan Bapak Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, agar masyarakat selalu mendapat kemudahan dalam beraktivitas,” ujarnya. Kadishub Aceh juga berpesan, bila terdapat pelayanan yang kurang memuaskan pada rute baru ini, Dishub Aceh melalui UPTD Angkutan Massal Trans Kutaraja menyediakan layanan pengaduan yang aktif setiap hari selama 24 jam. “Silakan sampaikan melalui nomor aduan tersebut. Masyarakat juga bisa memberi masukan melalui aplikasi Trans Kutaraja,” kata Teuku Faisal.(HM) Baca Berita Lainnya: Respon Masukan Masyarakat, Dishub Aceh Operasikan Bus Trans Koetaradja ke Kajhu Aceh Besar Dishub Aceh Gelar Aksi Simpatik, Bagikan Helm SNI untuk Tingkatkan Keselamatan Berkendara Peringati Harhubnas 2025, Dishub Aceh Wujudkan Bakti Transportasi untuk Negeri

Respon Masukan Masyarakat, Dishub Aceh Operasikan Bus Trans Koetaradja ke Kajhu Aceh Besar

Banda Aceh – Dinas Perhubungan Aceh kembali memperluas layanan angkutan massal perkotaan Trans Koetaradja ke wilayah Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Perluasan layanan Trans Koetaradja ini merupakan bentuk respon Dishub Aceh terhadap masukan sejumlah masyarakat yang diterima selama ini. “Trayek Feeder 9 (Rute Simpang Mesra – Kajhu) ini akan dilayani oleh 2 unit bus medium dengan waktu operasional pukul 06.50 WIB dan berakhir pukul 17.30 WIB yang dimulai dari Simpang Mesra melewati Jalan Laksamana Malahayati dan berakhir di Pasar Labuy,” sebut Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal dalam acara Launching Feeder 9 Operasional Bus Trans Koetaradja Rute Simpang Mesra – Kajhu hari ini, Selasa, 16 September 2025. Pada peluncuran rute baru yang berlangsung di Depo Trans Koetaradja tersebut, Teuku Faisal menyampaikan bahwa tujuan utama layanan angkutan massal Trans Koetaradja adalah untuk mengatasi kemacetan serta menyediakan sarana transportasi yang mudah dan nyaman bagi masyarakat. “Bus Trans Koetaradja sudah beroperasi sejak tahun 2016 dan sampai sekarang masih gratis karena disubsidi oleh Pemerintah Aceh. Ini sesuai pesan Bapak Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, agar masyarakat selalu mendapat kemudahan dalam beraktivitas.” ungkapnya. Dalam kesempatan yang turut dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Baitussalam dan para Geuchiek Gampong itu, Teuku Faisal berharap masyarakat dapat memanfaatkan layanan bus Trans Koetaradja dalam beraktivitas sehari-hari, baik untuk ke tempat kerja, berbelanja di pasar, mengantar anak ke sekolah, atau kegiatan harian lainnya. Peluncuran rute feeder Simpang Mesra – Kajhu ini bertepatan dengan peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) Tahun 2025 yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 September 2025 esok hari. “Tentu ini menjadi kebanggaaan bagi kita bahwa ada rute baru yang kita luncurkan tepat pada perayaan Harhubnas, sekaligus menjadi bukti bakti insan transportasi untuk negeri,” sebutnya. Kadishub Aceh juga berpesan, bila terdapat pelayanan yang kurang memuaskan pada rute baru ini, Dishub Aceh melalui UPTD Angkutan Massal Trans Kutaraja menyediakan layanan pengaduan yang aktif setiap hari selama 24 jam. “Jadi silahkan disampaikan melalui nomor aduan tersebut. Masyarakat juga bisa menyampaikan feedback melalui aplikasi Trans Kutaraja,” tutur Teuku Faisal. Pada kesempatan yang sama, Geuchiek Klieng Cot Aron, Afdhal dalam sambutannya sangat mengapresiasi pengoperasian rute baru bus Trans Koetaradja ini. Menurutnya, dengan beroperasinya angkutan massal ini sangat memudahkan masyarakat wilayah Baitussalam untuk beraktivitas khususnya di pagi hari seperti mengantar anak ke sekolah atau pergi berbelanja di pasar.(AB) Baca Berita Lainnya: Dishub Aceh Gelar Aksi Simpatik, Bagikan Helm SNI untuk Tingkatkan Keselamatan Berkendara Peringati Harhubnas 2025, Dishub Aceh Wujudkan Bakti Transportasi untuk Negeri 418 Armada AKDP di Aceh Jalani Rampcheck dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimal

220 Peserta Ikut Serta, Ini Daftar Pemenang Lomba Menulis Transportasi Aceh 2025

Banda Aceh – Dinas Perhubungan Aceh resmi mengumumkan pemenang Lomba Menulis Transportasi Aceh tahun 2025, Jumat (12/09), setelah melalui proses seleksi, penilaian, serta pembahasan dalam rapat pleno tim juri. Juara pertama diraih oleh Muhammad Nabiya Lubis, disusul T Muhammad Hafidz Ramadhan sebagai juara kedua, dan Syahrina Maghfirah di posisi ketiga. Ketiganya berhasil memperoleh nilai tertinggi dari tiga juri yang berkompeten, yaitu Ir. Juliana Fisaini, S.T., M.T. (Masyarakat Transportasi Indonesia/Universitas Syiah Kuala), Baiquni Hasbi, Ph.D. (Sejarawan UIN Sultanah Nahrasiyah), dan Azhari Aiyub (Penulis/Budayawan Komunitas Tikar Pandan). Panitia menyampaikan bahwa penyerahan hadiah akan dilakukan secara langsung kepada para pemenang, yang nantinya akan dihubungi oleh pihak penyelenggara. Dalam kesempatan tersebut, Dishub Aceh juga menyampaikan apresiasi kepada 220 peserta yang telah berpartisipasi dalam lomba tahun ini. Para finalis akan menerima e-sertifikat sebagai bentuk penghargaan. Bagi peserta yang belum beruntung, jangan berkecil hati. Semoga tahun depan bisa menghasilkan karya yang lebih baik lagi.(AB) Baca Berita Lainnya: Persiapan Launching Rute Simpang Mesra-Kajhu, Trans Koetaradja Gelar Rakornis Lintas Stakeholder Kadishub Aceh Tinjau Rehabilitasi Terminal Tipe B Bireuen, Tekankan Mutu dan Tepat Waktu Gelar Rapat di Pelabuhan Krueng Geukueh, Pemerintah Aceh Matangkan Kesiapan Sarana dan Prasarana Pelabuhan