Category: Berita

Kapal KMP. BRR yang dibangun oleh BRR NAD-NIAS melalui anggaran APBN pada Tahun 2007-2008 sebagai bagian dari upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Aceh yang luluh lantak akibat musibah gempa bumi dan tsunami pada tahun 2004. Kapal KMP. BRR merupakan jenis kapal penyeberangan (Ro-Ro) dengan berkapasitas 377 orang (penumpang) dan 25 unit kendaraan (kombinasi) serta dapat beroperasi dengan kecepatan 12 knot. Setelah selesai dibangun, asset KMP BRR pada saat itu tercatat sebagai Barang Milik Negara di bawah Kementerian Perhubungan sedangkan untuk operasionalnya diserahkan oleh Menteri Perhubungan kepada Pemerintah Aceh melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) Hasil Pekerjaan untuk dipergunakan dalam tugas-tugas operasional pada Tahun 2009. Dengan adanya serah terima operasional tersebut maka Pemerintah Aceh melalui PT. ASDP Indonesia Ferry sebagai BUMN yang bergerak dibidang jasa angkutan penyeberangan, mengoperasikan KMP BRR untuk lintasan Ulee Lheue – Balohan hingga saat ini. Untuk lebih mengoptimalkan pelayanan KMP BRR kepada masyarakat, Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan mengalihkan kepemilikan aset kapal KMP BRR melalui mekanisme hibah kepada Pemerintah Aceh. Proses hibah asset dengan nilai perolehan Rp. 26.426.603.700,- Milyar ini telah berlangsung beberapa lama dan dengan terbitnya surat persetujuan Menteri Keuangan Nomor S-500/MK.6/2018 Tanggal 12 Nopember 2018 perihal Persetujuan Hibah Barang Milik Negara kepada Pemerintah Daerah, maka dilaksanakan penandatanganan naskah Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima Barang pada tanggal 11 Januari 2019 antara Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Dr. Ir. Djoko Sasono, M. Sc (Eng) dengan Plt. Gubernur Aceh Ir. Nova Iriansyah, MT di Kementerian Perhubungan Jakarta. Acara penandatanganan naskah hibah tersebut turut dihadiri Kadishub Aceh, Junaidi, Kepala BPKA Jamaluddin dan ketua komisi IV DPRA Tgk Anwar. Dari Kementerian Perhubungan turut dihadiri Sekditjen Perhubungan Darat, Kepala Biro Perencanaan dan jajaran pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal Kemenhub. Dalam sambutannya Sekjen Kemenhub Djoko Sasono menyampaikan bahwa dengan dihibahkannya kapal KMP BRR kepada Pemerintah Aceh, dapat menambah semangat untuk membangun masyarakat di wilayah kepulauan di Aceh. Pada kesempatan ini, Plt. Gubernur Aceh menyampaikan rasa terima kasih kepada Kemenhub atas hibah KMP BRR ini, karena kehadiran kapal tersebut sangat dirasakan langsung manfaatnya bagi masyarakat. “Semoga Kementerian Perhubungan dapat terus melanjutkan dan memperluas subsidi perintis angkutan penyeberangan, serta mendukung dan mengarahkan program Pemerintah Aceh dalam penyediaan angkutan massal perkotaan berbasis rel di beberapa kota yg berkembang di Aceh, dimulai dari Kota Banda Aceh”. harap Nova dalam sambutannya. Plt. Gubernur juga menilai bahwa selama ini sinergitas antara Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan Aceh dengan Kementerian Perhubungan berjalan sangat baik, untuk itu diharapkan sinergisitas dan kolaborasi tersebut dapat terus ditingkatkan. Dengan beralihnya status kepemilikan aset KMP BRR menjadi milik Pemerintah Aceh, maka Pemerintah Aceh memiliki kewenangan dan keleluasaan dalam pemanfaatan kapal tersebut sehingga akan sangat berpengaruh terhadap optimalisasi pelayanan terhadap masyarakat serta peningkatan pendapatan asli daerah. (QQ)

Kabupaten Simelue merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh yang memiliki kondisi geografis kepualauan yang terdiri dari 41 pulau besar dan kecil dengan Pulau Simeulue sebagai pulau terbesarnya. Sebagai wilayah kepulauan, Kabupaten Simeulue merupakan salah satu wilayah wisata bahari dan ekologi dalam kawasan pengembangan kebudayaan dan pariwisata Aceh. Keindahan wisata bahari Simeulue tidak hanya dinikmati oleh wisatawan lokal, tapi saat ini juga sudah menjadi tujuan bagi wisatawan asing. Potensi Simeulue yang juga menjadi primadona adalah potensi kelautan dan perikanan. Kekayaan laut seperti lobster, ikan kerapu, masih menjadi sumber daya unggulan yang menjadikan Simeulue terkenal di nasional maupun mancanegara, disamping potensi sumber daya alam lainnya. Keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Simeulue ini, pengelolaan dan pemanfaatannya harus didukung oleh infrastruktur dasar yang memadai. Sebagai daerah kepulauan, transportasi laut maupun penyeberangan berkembang seiring dengan kebudayaan maritime di wilayah ini. Pelabuhan rakyat merupakan salah satu infrastruktur dasar yang berfungsi dalam membuka akses masyarakat di sekitar. Melalui pelabuhan rakyat, fungsi pelabuhan juga diharapkan mampu meningkatkan efesiensi aktifitas perekonomian, antara lain bagi kegiatan distribusi komoditi unggulan melalui pelaksanaan yang tepat. Lamerem adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Alafan, Kabupaten Simeulue yang pada awalnya telah dibangun dermaga tambat serdehana yang beraktifitas untuk melayani kapal-kapal rakyat di jalur pelayaran dalam wilayah Kabupaten Simelue. Namun dengan semakin berkembangnya fungsi dermaga sebagai salah satu infrastruktur dasar yang berfungsi dalam membuka akses masyarakat disekitar, Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan melakukan upaya peningkatan infrastruktur dermaga, diantaranya talud/tebing dermaga, pengerukan kolam, pelebaran kolam dermaga, pengecoran jalan, dan pemasangan bolder. Peresmian Dermaga Rakyat Desa Lamerem Kabupaten Simeulue dilaksanakan pada Sabtu (5/01) oleh Plt. Gubernur Aceh, Ir H Nova iriansyah, MT di pulau Sinabang, yang turut dihadiri oleh Asisten II Aceh dr. Taqwallah, Bupati Simeulue Erly Hasyim, Kadishub Aceh Junaidi,ST,MT,  Forkompimda di lingkungan Kabupaten Simeulue. Peningkatan infarstruktur ini diharapkan mampu meingkatkan perekonomian Kabupaten Simeulue dengan peningkatan kegiatan distribusi komoditi unggulan melalui pelaksanaan yang tepat dengan pembentukan pengelolaan pelabuhan rakyat yang teroganisir dan mengedepankan unsur masyarakat sebagai pengelola. Bapak Plt Guberbur Aceh juga menyampaikan dalam sambutannya bahwa Pelabuhan ini dikatakan sebagai dermaga rakyat karena sistem pengolahan akan diserahkan kepada masyarakat Desa Lamerem dan sekitarnya, serta kedepannya nanti masyarakat desa dapat menyusun sistem pengolahan yang bijaksana agar aktivitas ekonomi local semakin berkembang serta mudah bagi masyarakat untuk memanfaatkan sarana pelabuhan ini. Sehingga kedepan investor dapat melirik daerah ini untuk melakukan investasi yang berkembang sehingga mampu memperkuat pertumbuhan masyarakat Kabupaten Simeulue. Kadishub Aceh Junaidi,ST,MT dalam laporannya menjelaskan “pembangunan Dermaga Rakyat Lamerem Aceh yang menggunakan dana Otsus Kabupaten/Kota Tahun 2018, meliputi docking seluas 30X10 meter yang mampu menampung 10 perahu nelayan dalam waktu bersamaan, selain itu dermaga juga diperluas, diperdalam, pembuatan talud, serta membangun tempat sandaran perahu”. Pembangunan Dermaga Rakyat Desa Lamerem Kabupaten Simeulue ini diharapkan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan memberikan semangat baru bagi warga desa Lamerem dalam melaksanakan aktifitas pelayaran yang menjadi rutinitas sehari-hari, sebagai dampak lanjutan diharapkan aktifitas perekonomian rakyat akan semakin berdenyut, yang pada akhirnya memberikan manfaat kesejahteraan bagi masyarakat sekitar.(S9)

Gayo Lues merupakan daerah hasil pemekaran Kabupaten Aceh Tenggara, kondisinya yang dikelilingi oleh hutan terluas di Asia Tenggara, menjadikan Gayo Lues salah satu kabupaten terisolir di Provinsi Aceh. Dalam upaya Pemerintah untuk meningkatkan pelayanan transportasi  bagi masyarakat Gayo Lues, kondisi transportasi darat yang cukup riskan dan sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca, Pembangunan Transportasi Udara dianggap mampu memberikan pelayanan transportasi yang cocok untuk kondisi Geografis Kabupaten Gayo Lues. Bandara yang mulai dibangun pasca musibah gempa dan tsunami Aceh oleh BRR pada tahun 2005, dilanjutkan pembangunanya oleh Pemerintah Aceh dan Bandar Udara Blang Kejeren mulai dioperasikan pada Tahun 2014. Untuk meningkatkan pelayanan Bandar Udara, Dinas Perhubungan Aceh terus melakukan pembangunan untuk menunjang fasilitas sisi darat, seperti Gedung Terminal, Apron Bandara dan fasilitas lainnya dan selesai pada Tahun 2018. Dengan rampungnya Pembangunan Bandar Udara Blang Kejeren, pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2018 dilaksanakan peresmian Terminal Penumpang Bandara dan akan beroperasi dengan nama yang baru yaitu, Bandar Udara Patiambang dan akan mulai beroperasi pada Januari 2019. Peresmian Bandar Udara Patiambang dilaksanakan pada hari Jumat, 31 desember 2018 oleh Plt Gubernur Aceh, Ir H Nova iriansyah, MT  di Dusun BlangTenggulun Kampung Penggalangan Kecematan Blangkejeren, Gayo Lues. Peresmian Bandara ini turut dihadiri olehAsisten II Aceh Taqwallah, Wakil Bupati Gayo Lues H Said Saini , Kadishub Aceh Junaidi,ST,MT, Kadishub Gayo Lues Noval,SP dan pejabat di lingkungan Kabupaten Gayo Lues. Dalam sambutannya, Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah mengatakan setelah diresmikannya Banda Udara Patiambang diharapkan untuk dapat segera di operasionalkan kembali untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah berharap kedepannya Bandara Patiambang dapat beroperasional sendiri karena selama ini masih beroperasional di bawah Bandar Udara Rembele. Kedepannya dengan beroperasinya Bandar Udara Patiambang, dapat mendorong pertumbuhan perekonomian Aceh pada zona Selatan-Tenggara serta dapat meningkatkann pariwisata lokal, dan menjadi pintu akses untuk kepentingan tanggap bencana.(S9)

Pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu tugas Pemerintah, khususnya di sektor transprotasi Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan telah menyerahkan 1 unit Bus kepada  masyarakat melalui mekanisme Hibah, bus ini dianggarkan melalui sumber dana Migas Aceh APBA Tahun Anggaran 2018. Bus berkapasitas 20 seat pabrikasi HINO ini diserahkan kepada Yayasan Panti Asuhan Yatim Piatu Gampong Keulile Simpang Raya Kecamatan Nibong Aceh Utara pada hari Jumat (28/12) di Kantor Dinas Perhubungan Aceh dari Kepala Dinas Perhubungan Aceh Junaidi, ST, MT kepada Pimpinan yayasan A. Hadi, MA. Proses penandatanganan Berita Acara Serah Terima turut disaksikan oleh Plt. Gubernur Aceh Ir. Nova Iriansyah, MT yang didampingi oleh Assisten II Setda Aceh dr. Taqwallah. Hibah yang  diserahkan kepada Yayasan panti asuhan ini bertujuan agar menjadi solusi dalam upaya membantu mobilisasi para anak-anak panti asuhan dan dapat melancarkan aktivitas transportasi bagi anak-anak yatim piatu. Output dari pengadaan Bus ini diharapkan dapat mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat waktu, nyaman, berkesalamatan dan terjangkau. Dalam sambutannya Plt. Gubernur Aceh mengatakan “Pemerintah Aceh harus mampu menjadi ice breaker, mencairkan kebekuan interaksi dan komunikasi antara pemerintah dengan rakyat”. Penyerahan bus ini juga merupakan bagian dari 15 Program Unggulan Pemerintah Aceh sebagaiman tertuang dalamn RPJMA 2018-2022, salah satunya Aceh Seumeugot  yaitu sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mendorong masyarakat dengan meningkatkan taraf hidupnya. Untuk mendukung program tersebut Pemerintah Aceh menyediakan sejumlah aggaran dalam dalam rangka mendukung kegiatan sosial, salah satu perhatian yaitu kinerja Yayasan sosial yang selama ini banyak memberi perhatian kepada anak yatim dan miskin. “Saat ini banyak  peralatan kantor yang sudah apkir dan sudah digudangkan, dengan sedikit anggaran untuk rehab, barang tersebut dapat diserahkan kepada pihak yang membutuhkan melalui salah satu mekanisme yaitu hibah” sambung Nova. Dalam kesempatan ini, Plt Gubernur beserta rombongan juga melakukan penempelan stiker Trans Koetaradja pada salah satu dari 10 Bus bantuan Kementerian Perhubungan melalui APBN Tahun Anggaran 2018 yang tiba di Banda Aceh pada 15 Desember 2018. Bus bantuan ini diharapkan dapat mengoptimalkan layanan Trans Koetaradja pada Koridor 3 dan 5 yang selama ini hanya dilayani oleh 5 unit bus. Rombongan juga menyempatkan melihat aplikasi untuk memantau posisi bus Trans Koetardja dengan mobile NVR yang telah terpasang pada 3 unit bus pada koridor 1. Aplikasi ini dapat memberikan informasi jadwal kedatangan bus pada setiap halte, sehingga diharapkan pelayanan akan angkutan massal ini menjadi lebih baik kepada masyarakat Aceh. Dinas Perhubungan Aceh tetap terus berusaha optimal dalam memperbaiki sistem pelayanan demi kenyamanan penumpang dan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas.(QQ)

Trans Koetaradja selalu memberikan  pembenahan dalam melayani bagi penggunanya dengan menghadirkan layanan call center untuk para pelanggannya. “Call center ini  hadir untuk memberikan kemudahan kepada pelanggan dalam memperoleh informasi yang diinginkan mengenai operasional Trans-K,” ungkap Kepala UPTD Angkutan Massal Trans Kutaraja T. Robby disela-sela acara penandatanganan MOU kerjasama antara Dinas Perhubungan Aceh dengan Telkomsel, Jum’at (30/11/2018) pagi yang bertempat di Kantor Dishub aceh. MOU tersebut ditandatangani oleh Manager Branch Aceh PT. Telekomunikasi Seluler Bapak Denny Hermanto  dengan Kepala Dinas Perhubungan Aceh Bapak Junaidi, ST, MT. Dalam menyediakan fasilitas dan insfrastruktur untuk pelanggan, Trans-K melakukan pengembangan melaui pola KPBU kerjasama Pemerintah dan badan usaha. Dalam hal ini dengan bentuk kerjasama penyediaan stiker pengaduan keluhan pengguna Trans-K yang akan ditempatkan di setiap bus Trans-K. Penyediaan stiker ini dilakukan oleh Telkomsel dengan hak penyedia akan ditempatkan branch logo dan nama Telkomsel di dalam stiker tersebut. Ini merupakan bentuk kerjasama yang mempunyai manfaat terutama dari sisi Trans-K sendiri dengan tersedianya nomor pengaduan. Bentuk kerjasama antara Pemerintah Aceh dalam hal ini Dinas Perhubungan  Aceh dan Tekomsel Aceh adalah dengan penempelan stiker sebanyak 100 lembar yang akan ditempatkan di bagian dalam bus dengan ukuran 20 x 50 cm. Dalam stiker  itu akan disampaikan informasi berupa nomor keluhan bagi pengguna Trans-K, sedangkan stiker yang ditempatkan di bagian belakang bus dengan ukuran 60 x 60 cm sebanyak 50 lembar. Selain penyediaan stiker, Telkomsel juga memberikan dalam bentuk penyediaan nomor keluhan bagi pengguna bus Trans-K. Hal-hal seperti ini akan terus dikembangkan oleh Trans-K karena untuk penyediaan fasilitas pendukung, terbuka untuk kerjasama dengan pihak swasta dalam mengembangkan Trans-K. “Semoga nantinya akan ada kerjasama lagi yang saling mengisi untuk kepentingan bersama dan saling membantu untuk tujuan yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Aceh dan diharapkan adanya aplikasi yang bisa mengetahui perjalanan bus Trans-K” ungkap Junaidi, ST, MT selaku Kepala Dinas Perhubungan Aceh. Nomor pengaduan keluhan pengguna melalui call center  dikelola oleh UPTD Angkutan Massal Trans Kutaraja dengan nomor 08116712349 akan melayani sejumlah kebutuhan warga Aceh akan informasi seputar bus dengan julukan Trans-K. (DW)  

Pertanyaan di atas merupakan salah satu pertanyaan yang paling sering dilontarkan masyarakat, baik masyarakat Aceh maupun pendatang/wisatawan dari luar Aceh yang tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM). Bandara SIM merupakan gerbang masuk pengunjung  domestik maupun mancanegara via jalur udara ke Ibukota Provinsi Aceh. Bandara ini berada di Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar, nyaris 10 kilometer jaraknya dengan perbatasan Kota Banda Aceh. Jarak yang dekat ini bukan berarti dilalui oleh banyak pilihan moda transportasi. Semakin banyak pilihan moda transportasi tentunya akan melahirkan beragam tarif atau harga transportasi yang ditawarkan. Sejak Trans Koetaradja beroperasi di Koridor 2B rute Mesjid raya – Blang Bintang dan sampai dengan sekarang bus ini hanya melintasi bundaran luar bandara saja yang jaraknya 200 meter dari pintu gerbang masuk area bandara, sedangkan letak halte yang dibangun berada di sekitar bundaran Tugu Do’a Musafir (Sp. LANUD) atau kurang lebih 20 menit jika berjalan kaki dari area kedatangan penumpang. Banyak masyarakat yang mengeluh dengan jarak yang lumayan jauh untuk jalan kaki. Menanggapi banyaknya masukan dari masyarakat, maka Dishub Aceh melalui UPTD Trans Kutaraja menindaklanjuti untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama dalam pelayanan Trans Koetaradja dengan mengusahakan agar BRT tersebut dapat masuk ke Bandara Sultan Iskandar Muda. Untuk itu Dishub Aceh bekerjasama dengan PT. Angkasa Pura II segera menindaklanjuti permintaan dari masyarakat untuk mengintegrasikan antar moda transportasi udara (pesawat terbang) dengan transportasi darat (bus) bahkan sampai ke moda laut (pelabuhan). Dari hasil rapat yang dihadiri oleh pihak PT. Angkasa Pura II pada tanggal 31 Oktober lalu yang bertempat di Dishub Aceh menuai hasil yang sangat baik dengan disetujuinya permintaan Dishub Aceh agar Trans Koetaradja bisa masuk ke Bandara Sultan Iskandar Muda. Bank Aceh Syariah selaku BUMD yang ada di Aceh bersedia untuk membangun halte Trans Koetaradja melalui program CSR dan telah sepakat untuk menandatangani MOU pembangunan halte di dalam area Bandara SIM antara Pemerintah Aceh – Bank Aceh Syariah – PT. Angkasa Pura II. Semoga harapan masyarakat agar Trans Koetaradja masuk ke area Bandara SIM akan segera terwujud dalam waktu dekat ini. Selama ini transportasi Trans Koetaradja sudah terkoneksi ke hampir seluruh wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar, bahkan sampai di simpul-simpul yang berbatasan dengan Kabupaten sekitar dan juga terhubung dengan pelabuhan dan terminal yang ada di Banda Aceh. Dengan adanya rute ini, maka pengguna jasa bandara sudah selayaknya dapat memanfaatkan transportasi publik yang sudah pemerintah siapkan. (DW)

Pengembangan angkutan umum perkotaan Trans Koetaradja saat ini sudah cukup menggembirakan, terutama dalam peningkatan pelayanan bagi pengguna Trans Koetaradja. Hari ini, sabtu (24/11) Trans Koetaradja mengadakan Talkshow live di jalanan (on the street) dari terminal Keudah ke Darussalam pulang pergi dalam bus TransK dalam rangka sosialisasi pelayanan TransK berbayar dalam program talking on the street DJATI FM yang difasilitasi oleh Dinas Perhubungan Aceh. Talk show yang di mulai pada pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB dengan narasumber Bapak Junaidi, ST, MT selaku Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Drs. Abdurrahman Ahmad dari anggota DPRA Komisi IV, Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota Dr. Irin Caisarina, ST, MSc, Kepala UPTD Angkutan Massal T. Robby Irza, S.Sit, MT, dan Bapak M Zubir, S.SiT, M.Si dari Dishub Kota Banda Aceh erta dihadiri oleh pelanggan dan pengguna TransK. Acara talkshow berlangsung live dan kontinyu dari awal hingga akhir dalam durasi 60 menit. Opening yang dilakukan didalam bus TransK dipandu oleh host dan co. host yang berkualitas dengan mensosialisasikan palayanan TransK. Disela-sela perjalan bus TransK dilakukan tanya jawab antar narasumber tentang TransK. Saat jeda diselingi dengan pemutaran hasil interview vox pop dan jingle radio station dan iklan layanan Dishub Aceh. Dan pada sesi terakhir dilontarkan quiz yang membuat penumpang pada TransK semakin bersemangat. Diharapkan dengan diadakannya talkshow seperti ini dapat menambah wawasan bagi pengguna TransK, terutama saat berbayar dilakukan nantinya. (DW)

Mencermati perkembangan kebutuhan terhadap angkutan penyeberangan yang semakin hari semakin meningkat, diperlukan adanya upaya-upaya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Peran pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana serta mengelola pelabuhan penyeberangan, menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkannya. Salah satu kendala saat ini adalah belum tertibnya pendataaan maupun pengelolaan aset-aset di pelabuhan penyeberangan Aceh. Untuk itu Dinas Perhubungan Aceh mengajak para stakeholder terkait untuk melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Angkutan Penyeberangan se-Aceh dengan tema “Terwujudnya Pelayanan Angkutan Penyeberangan yang Handal Melalui Tertibnya Pengelolaan Aset”  yang berlangsung di Sinabang mulai tanggal 28 s/d 29 Oktober 2018. Maksud dari pelaksanaan kegiatan Rakornis ini diharapkan para peserta dapat memahami konsep pelayanan pelabuhan penyeberangan dalam mendukung konektifitas transportasi perairan Aceh, serta memberikan arahan dan gambaran dalam pelaksanaan pengelolaan pelabuhan penyeberangan secara tertib aset. Rapat yang dibuka langsung oleh Bupati  Simeulue Erly Hasyim  didampingi oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh Junaidi, ST, MT turut dihadiri dari berbagai unsur, diantaranya para Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota dan para Kepala UPT Kementerian Perhubungan di Aceh yang bertujuan agar tercapainya kesepakatan dalam hal pengelolaan pelabuhan penyeberangan melalui manajemen aset yang tepat. Bertindak narasumber dalam kegiatan ini adalah pejabat dari Direktorat Prasarana Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dengan fokus bahasan Pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan serta untuk memberikan gambaran pengelolaan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perwakilan dari Badan Pengelolaan Keuangan Aceh juga memberikan pemahaman tentang Tata Kelola Barang Milik Daerah. Dalam pembahasannya Junaidi  menyampaikan bahwa sebagian besar rencana induk pelabuhan penyeberangan sudah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Aceh, tinggal 1 pelabuhan penyeberangan lagi di Pulau Banyak Singkil yang masih  dalam proses studi penyusunan rencana induk melalui APBA tahun 2018. “Hal ini juga sebagai langkah awal dalam menentukan pola pengelolaan operasional dan pengembangan infrastruktur angkutan penyeberangan sesuai rencana induk masing-masing pelabuhan” ungkap Junaidi Hasil dari rakornis menyepakati bahwa agar tercapainya ketertiban aset dalam mendukung peningkatan pelayanan angkutan penyeberangan, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Kabupaten/Kota untuk segera menginventaris data kepemilikan aset di masing-masing pelabuhan penyeberangan.  (MA)  

DISHUB ACEH AJAK PELAJAR UNTUK MEMBUDAYAKAN TERTIB BERLALU LINTAS DI JALAN   Dalam rangka pelaksanaan rangkaian Pekan Keselamatan Jalan Aceh, Dinas Perhubungan Aceh mengadakan sosialisasi keselamatan Berlalu Lintas dijalan yang bertempat di SMA 1 Peukan Bada dan SMP 1 Peukan Bada dari tanggal 17 s/d 18 Oktober 2018. Kegiatan ini melibatkan Dishub Aceh, PT. Jasa Raharja dan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah 1 Aceh. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini agar para pelajar mengerti tentang tata cara berlalu lintas yang baik dan benar serta tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas di jalan. Sosialisasi Pekan Keselamatan Jalan ini mengangkat tema “Aceh hebat, Bersama kita bisa, selamatkan anak bangsa dari kecelakaan lalu lintas jalan”. Ini merupakan agenda rutin tiap tahun yang bertujuan menggugah kesadaran masyarakat, terutama para pelajar akan pentingnya keselamatan dalam berkendara. Dikarenakan saat ini masih banyak para pelajar yang sering ugal-ugalan dijalan dan tidak lengkap sesuai standar berkendara. Kasus kecelakaan di jalan raya sampai saat ini masih di dominasi pada usia pelajar. Selain kegiatan ini juga dilakukan sosialisasi keselamatan berlalu lintas yang berlokasi di Simpang Jambo Tape dan Simpang Lima dengan membagikan beberapa brosur dan leaflet tentang tata cara berlalu lintas. Kegiatan ini juga sebagai media untuk mendorong kesadaran masyarakat untuk menjadikan keselamatan jalan sebagai kebutuhan dan membudayakan kepatuhan terhadap batas kecepatan, sebagaimana diatur dalam PM 111 tahun 2015 tentang tata cara penetapan batas kecepatan. “Saya mengharapkan setelah kegiatan sosialisasi Dan Pekan Keselamatan Jalan ini, nantinya budaya tertib lalu lintas bisa menjadi adaptif pada keseharian masyarakat” ungkap Kepala Bidang LLAJ, Nizarli. (DW)

Dalam rangka membina pengusaha angkutan umum di Aceh, Dinas Perhubungan Aceh menyelenggarakan Kegiatan Pembinaan Pengusaha Angkutan Umum Aceh pada tanggal 15 Oktober 2018 hingga 17 Oktober 2018 mendatang, dihadiri oleh 30 peserta dari 103 seluruh perusahaan pengusaha angkutan umum di Aceh. Acara ini diselenggaran dengan 4 tujuan, pertama agar pengusaha angkutan umum mampu meningkatkan pengetahunnya terhadap regulasi perizinan dan standar pelayanan minimal, kedua untuk meningkatkan pengetahuan pengusaha angkutan umum tentang indikator pelayanan angkutan umum predikat bintang 5, ketiga meningkatkan pengetahuan sistem menejemen keselamatan (SMK) angkutan umum, asuransi angkutan, pengujian kendaraan bermotor serta prosedur regestrasi dan identifikasi kendaraan di kepolisian, dan keempat meningkatkan pengetahuan tentang teknologi sarana angkutan,  oleh sebab itu turut diundang pihak ATPM yang berdomisili di Banda Aceh untuk mempresentasikan produknya. Data dari Kementerian Perhubungan menunjukkan bahwa tren peran angkutan umum berbasis jalan setiap tahun menunjukkan tren yang menurun. Tahun 2002 peran angkutan jalan masih mencapai 52 %, tahun 2010 peran angkutan jalan menurun menjadi 20 % dan kini tahun 2018 peran angkutan jalan hanya berkisar 16 %. Menurunnya kinerja ini menyebabkan angkutan jalan menjadi tidak handal serta berbiaya besar dibanding moda transportasi lainnya. Oleh karena itu, pengusaha angkutan jalan harus berani untuk melakukan perubahan yang signifikan, berkaitan dengan LEVEL OF SERVICE, SECURITY DAN SAFETY. Kegiatan pembinaan yang dibuka Oleh Nizarli, S.SiT, MT mewakili Kepala Dinas Perhubungan Aceh mengambil tema “Melalui Kegiatan Pembinaan Pengusaha Angkutan Umum, Kita Wujudkan Pelayanan Angkutan Umum Terbaik Untuk Aceh Hebat”. Pada kegiatan ini Dinas Perhubungan Aceh memberikan 2 penghargaan kepada pengusaha angkutan umum yang telah mempelopori perubahan terhadap pelayanan angkutan umum di Aceh : Penghargaan pertama diberikan sebagai pelopor perubahan angkutan umum AKDP tahun 2018, yaitu PT. TARADITA UTAMA PRIMA, perusahaan AKDP ini berdiri sejak tahun 2014 dengan menggunakan 5 unit armada Toyota hi-ace yang dilengkapi dengan interior yang nyaman, full ac, cctv, seragam awak kendaraan serta pemesanan tiket menggunakan komputerisasi. hal tersebut berdampak pada peremajaan armada pada perusahaan lain yang sebelumnya menggunakan armada non-ac. Penghargaan kedua diberikan sebagai pelopor perubahan angkutan umum TAKSI tahun 2018, yaitu PT. MAHARA TRANSPORTASI GROUP (MTG) perusahaan taksi ini berdiri sejak tahun 2016 dengan menggunakan 5 unit armada campuran yaitu APV, Avanza dan Mobilio. Pasca musibah gempa dan Tsunami Aceh tahun 2004, angkutan taksi di Aceh pasif, selama periode 2004 – 2015 banyak investor lokal dan nasional yang survey dan berencana mengoperasikan angkutan taksi di Aceh, namun semuanya tidak tertarik. Mulai tahun 2016 investor lokal dengan bendera TAKSI MTG masuk dan beroperasi sesuai Standar Pelayanan Minimal, dilengkapi argometer, mahkota taksi, identitas driver dan seragam awak kendaraan. Sekarang taksi MTG telah berkembang dengan 11 unit armada taksi. Adapun materi yang disampaikan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut : Keynote Speaker dari Direktur Angkutan dan Multi Moda Kemenhub, dengan Topik Perkembangan Angkutan Umum dan Klasifikasi Bintang 5 Perusahaan Angkutan Umum. Narasumber  dari  Komite  Nasional  Keselamatan  Transportasi  (KNKT)  dengan  Topik  Sistem  Manajemen Keselamatan Angkutan Jalan. Narasumber dari BPTD Wilayah 1 Aceh dengan Topik Pengawasan Angkutan Orang dan Barang. Narasumber dari Dirlantas Polda Aceh dengan Topik Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Narasumber dari DPP ORGANDA dengan Topik Peran Asosiasi dalam Perkembangan Usaha Angkutan Jalan. Narasumber  dari  Dinas  Perhubungan  Kota  Banda  Aceh  dengan  Topik  Prosedur  Pengujian  Kendaraan Bermotor Narasumber dari PT.Jasa Raharja Cabang Banda Aceh dengan Topik Pendaftaran dan Klaim Asuransi Angkutan Umum. Narasumber dari Dinas Perhubungan Aceh dengan Topik Perizinan dan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Jalan. Narasumber dari ATPM HINO, TOYOTA, ISUZU dan MITSUBISHI dengan Topik Display ProdukTerbaru yang berkaitan dengan Tekhnologi Sarana Angkutan Jalan Terselenggaranya acara pembinaan pengusaha angkutan umum ini diharapkan mampu menjadi wadah bagi pengusaha angkutan umum di Aceh untuk belajar, bertanya dan berkonsultasi terkait permasalahan yang mereka hadapi langsung dengan narasumber berkopempeten. Diharapkan juga pengusaha angkutan umum di Aceh mampu mengembangkan usahanya dan mengembangkan kekreatifitas serta inovasi untuk terus meningkatkan pelayanan angkutan umum di Aceh kepada masyarakat agar dapat berkembang ke level tertinggi yaitu bintang 5. (GN)