Category: Berita

Jakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan perlu terus dilakukan pengembangan sistem digitaliasi pelabuhan baik perizinan maupun layanan kepelabuhanan untuk menata ekosistem logistik nasional. Hal ini dikemukakan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat membuka Webinar “Strategi Pelabuhan dan Pelayaran dalam Era Ekosistem Logistik” secara virtual di Jakarta, Rabu (20/1). Dengan telah ditetapkannya Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional, Kementerian/Lembaga terkait harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas dan fungsi secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk melaksanakan penataan tersebut. Penataan yang dilakukan yaitu melalui kolaborasi K/L terkait melalui National Logistic Ecosystem (NLE) yang didukung oleh platform yang menghubungkan proses logistik end-to-end yang memungkinkan proses logistik nasional yang efisien. NLE akan berkolaborasi dengan sistem logistik yang telah ada dan berintegrasi dengan fase logistik yang belum didukung sistem logistik. Melalui penataan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja logistik nasional, memperbaiki iklim investasi, dan meningkatkan daya saing perkenomian nasional. “Digitalisasi logistik telah menjadi keharusan di dalam era industri 4.0. Penataan ekosistem logistik nasional ini identik dengan digitaliasi,” jelas Menhub. Adapun beberapa capaian program NLE di sektor perhubungan laut pada tahun 2020 antara lain uji coba Soft System Methodology (SSM) pengangkutan, penerapan Ship to Ship – Floating Storage Unit (STS-FSU) dan SSM Perizinan Tahap I, penebusan DO dan pengeluaran SP2 melalui platform pemerintah dan shipping, uji coba kolaborasi pergudangan, identifikasi awal proses bisnis depo kontainer di Jakarta dan Surabaya, serta penerapan perizinan STS dan Floating Storage Unit (FSU). Sementara target program penataan Ekosistem Logistik Nasional selama tahun 2021-2024 di sektor perhubungan laut antara lain meliputi : perluasan SSM Perizinan secara nasional dan pengembangan tahap 2, pengiriman semua DO yang diterbitkan oleh shipping dan semua SP2 yang diterbitkan oleh terminal petikemas ke NLE, penerapan kolaborasi platform pergudangan, penataan area Pelabuhan Tanjung Priok, penataan area Batu Ampar dan Kabil, penerapan SSM pengangkut dan pengembangan penerapan warehousing. “Implementasi era ekosistem logistik memiliki banyak manfaat, antara lain dapat menurunkan biaya logistik, sharing kapasitas logistik, menumbuhkan ekonomi digital, meningkatkan transparansi layanan, sistem antar K/L terhubung, mengurangi mata rantai logistik, tidak adanya duplikasi dan repetisi, serta menghilangkan proses manual,” ujar Menhub. Kemenhub terus melakukan pengembangan digitalisasi perizinan dan layanan kepelabuhanan seperti : Aplikasi Simlala (digitalisasi perizinan), Inaportnet (digitalisasi pelayanan pelabuhan), aplikasi Sitolaut (tracking distribusi barang dan ternak di area 3TP), dan dashboard monitoring (transparansi dan efisiensi layanan kepelabuhanan). Optimasi teknologi informasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepelabuhanan menjadi lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Webinar Nasional yang diselenggarakan ini membahas Implementasi Penataan Ekosistem Nasional yang sangat diperlukan untuk memenuhi tuntutan konektivitas yang tinggi dalam menjaga kualitas interaksi antar pemangku kepentingan ekonomi dengan karakteristik geografis Indonesia yang memiliki letak geografis yang strategis, di mana 90% perdagangan internasional melalui jalur laut, dan 40% nya melewati wilayah perairan Indonesia. Indonesia sebagai negara maritim terbesar, dihadapkan pada berbagai tantangan seperti adanya ketidakseimbangan pertumbuhan ekonomi di kawasan barat dan timur Indonesia, termasuk dalam hal distribusi logistik, masih adanya ketidakseimbangan kargo, infrastruktur kurang memadai dan tingginya biaya logistik di wilayah Indonesia. Menhub menekankan komitmen pemerintah untuk selalu mendukung tumbuh kembang industri kepelabuhanan dan pelayaran di Indonesia, menyederhanakan proses perizinan agar lebih cepat, melakukan perbaikan sistem layanan dan kinerja di pelabuhan. Menhub Budi juga memberikan apresiasi dan menyambut terselenggaranya Webinar Nasional ini untuk menghasilkan strategi di pelabuhan dan industri pelayaran di era ekosistem logistik yang identik dengan digitalisasi. “Untuk itu, saya ingin mengajak kepada seluruh pihak dan stakeholder terkait untuk meningkatkan sinergi bersama-sama dalam membangun dan memajukan pelabuhan di Indonesia,” pungkasnya. Turut hadir sebagai narasumber dalam webinar ini : Direktur Utama PT. Pelindo I (Persero) Dani Rusli Utama; Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis PT. Pelindo II (Persero) Ogi Rulino; Direktur Upata PT. Pelindo III U. Saefudin Noer; Diektur Utama PT. Pelindo IV Prasetyadi; Direktur Utama PT. Samudera Indonesia Bani Maulana; General Manager MSC Indonesia Dhany Novianto; Presiden Direktur Gurita Lintas Samudera Soenarto; Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto; Ketua Umum DPP ALFI/ILFA Yukki Nugrahawan. Webinar dimoderatori oleh Pasoroan Herman Harianja selaku Presiden INAMPA. (Sumber: Kemenhub RI)

Guna mencegah penularan virus Corona di lingkungan sekolah, Pemerintah Aceh menyelenggarakan Gerakan Masker Sekolah 2 (Gemas 2) di seluruh kabupaten/kota di Aceh. Gerakan ini berlangsung selama 2 hari, mulai dari penyerahan logistik, hingga sosialisasi dan edukasi penggunaan masker kepada siswa. Kadishub Aceh, Junaidi, mewakili Pemerintah Aceh, menyerahkan logistik masker secara simbolis kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya, Ir. Jailani Beuramat, 23 Januari 2021. Pada Gemas 2 ini, Dishub Aceh menyalurkan 17.799 masker yang akan dibagikan kepada 120 sekolah, di antaranya; 93 Sekolah Dasar, 25 Madrasah Ibtidaiyah, dan 2 Sekolah Dasar Luar Biasa, di kabupaten tersebut. Setelah penyerahan ini, wali kelas nantinya akan memberikan edukasi kepada siswa tentang pencegahan penularan virus corona, dan mengajarkan penggunaan masker yang benar. (AM)

Terselenggaranya pelayanan transportasi penyeberangan yang baik dan terpadu akan berbanding lurus dengan kepuasan masyarakat selaku pengguna jasa. Penetapan jadwal kapal khususnya pada lintasan Ulee Lheue – Balohan (dalam pembahasan kali ini -red) harus terintegrasi dengan jadwal penerbangan pada Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM). Hal ini diatur sedemikian rupa agar pelancong mudah mengakses Sabang tanpa menunggu lama apalagi harus bermalam di Banda Aceh. Di sisi lain, hadirnya 2 operator kapal penyeberangan yang melayani lintasan ini membuat pengguna jasa memiliki pilihan alternatif saat akan menyeberang. Guna mengatur dan menghadirkan persaingan bisnis yang baik, Dishub Aceh melalui Bidang Pelayaran menyelenggarakan pertemuan bersama operator kapal cepat dan stakeholder terkait di Aula Dishub Aceh, Kamis, 21 Januari 2021. Al Qadri, Kepala Bidang Pelayaran, yang memimpin pertemuan ini menyampaikan, iklim usaha yang baik dan adil sangat diperlukan. “Kita ingin ada keseimbangan dan iklim usaha yang nyaman bagi para investor,” ujarnya. Ia menambahkan, penentuan jadwal ini juga untuk menyelaraskan dengan jadwal moda transportasi lain, khususnya jadwal pesawat di Bandara SIM. (AM)

Jakarta – Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Darat meluncurkan Pengurusan Perizinan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) secara daring/online bernama “Si Andalan” pada Rabu (20/1), dalam acara Webinar “Kemudahan Mengurus Perizinan Bersama Si Andalan”. Bagi masyarakat yang akan mengurus perizinan Andalalin saat ini dapat mengakses website siandalan.dephub.go.id. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pelayanan perizinan Andalalin secara daring dilakukan dalam rangka mendorong percepatan dan kemudahan investasi sebagaimana amanat Undang Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. “Melalui pengurusan Andalalin secara online, Pemerintah ingin kegiatan ekonomi masyarakat berjalan dengan baik dengan perizinan yang mudah, cepat dan ada kepastian waktu. Di satu sisi, lalu lintas transportasi juga dapat berjalan aman, lancar, tertib dan teratur,” ungkap Menhub. Menhub berharap, dengan adanya kemudahan penyelenggaraan persetujuan Andalalin melalui Si Andalan yang Mudah, Cepat, dan Akurat ini dapat mempercepat proses penyelenggaraan persetujuan Andalalin serta mendukung terwujudnya cipta kerja yang mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin komptetitif. Sementara itu, Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan, sesuai amanat UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan disebutkan bahwa setiap pembangunan yang ada di masyarakat untuk kepentingan ekonomi akan menimbulkan bangkitan perjalanan. Untuk itu perlu ada Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin). “Yang sebelumnya kalau mengurus Andalalin mungkin waktunya lama dan tidak mudah. Sekarang kita lakukan perbaikan. Kita buat sistem yang baru melalui Si Andalan sehingga pengurusan menjadi lebih mudah, cepat, dan ada kepastian waktu,” jelas Dirjen Budi. Saat ini pengurusan perizinan Andalalin dibagi menjadi 3 klaster yaitu : perizinan untuk klaster bangkitan lalin yang rendah untuk pengurusan pembangunan seperti : Pertokoan, Ruko, restoran, SPBU dengan proses waktu penerbitan perizinan selama 1 hari setelah semua persyaratan dipenuhi. Klaster bangkitan sedang seperti pembangunan Mall (1 hari) Serta Klaster bangkitan lalin yang tinggi untuk pembangunan seperti : kawasan industri (3 hari). Dirjen Budi mengungkapkan, nantinya pengurusan perizinan Andalalin akan diintegrasikan dengan perizinan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) sebagaimana amanat UU Cipta Kerja. Dalam webinar ini, turut dihadiri sejumlah narasumber dari kalangan pelaku usaha seperti Pelaku Usaha/Aris Fenny Rose, BUMN PT. Bukit Asam Kris Tjahajaning Tyas, dan Ketua Kadin. Para narasumber tersebut menyambut baik adanya pengurusan perizinan Andalalin secara online, karena dapat memudahkan dan memberikan kepastian waktu bagi para pengusaha untuk mengurus perizinan Andalalin. (Sumber : Kemenhub RI)

Jakarta (13/01/2021) – Untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional saat pandemi Covid-19, Kementerian Perhubungan bersama stakeholder penerbangan bekerja bersama untuk ikut berperan aktif terutama dalam sektor transportasi udara. Salah satunya dengan membuka rute penerbangan baru secara langsung (direct). Demikian diungkapkan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Novie Riyanto menanggapi pembukaan rute penerbangan baru oleh maskapai nasional yang dilakukan pada beberapa hari terakhir ini. “Pembukaan rute penerbangan baru akan menambah konektivitas penerbangan nasional yang diharapkan memudahkan masyarakat untuk bepergian menggunakan transportasi udara, sehingga dengan rute baru ini dapat meningkatkan perekonomian di masing-masing wilayah tersebut dan sekitarnya,” ujar Novie Riyanto. Seperti pada hari ini, Rabu 13 Januari 2021, maskapai Citilink membuka penerbangan baru di rute Padang – Balikpapan – Manado pp dan Padang- Medan – Banda Aceh PP. Peresmian pembukaan rute baru tersebut dilakukan di Bandara Internasional Minangkabau Padang dan dihadiri oleh Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang Agoes Soebagio beserta jajarannya. “Rute baru ini menghubungkan langsung 3 pulau yaitu Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Masyarakat di ketiga pulau tersebut dapat terbang langsung tanpa transit di pulau Jawa sehingga penerbangannya lebih efektif dan efisien. Misalnya dari Padang – Balikpapan dari yang sebelumnya 6 jam menjadi hanya 3 jam. Dan seharusnya biayanya juga dapat lebih murah,” ujar Agoes Soebagio yang turut serta dalam penerbangan perdana dari Padang menuju Balikpapan. Menurut Agoes, kota Padang dan Balikpapan dapat menjadi hub dari kota-kota di sekitarnya sehingga pangsa pasar penerbangan di rute ini menjadi lebih besar. Dan semakin banyak penerbangan langsung tanpa transit di pulau Jawa akan semakin membuat ramai konektivitas penerbangan antar pulau. Dan pada akhirnya, hal ini akan menguntungkan dan mendukung pertumbuhan perekonomian masyarakat. Di sisi lain, Kementerian Perhubungan terus mengingatkan maskapai penerbangan agar selalu menjadikan keselamatan, keamanan dan kesehatan menjadi fokus utama terutama di masa pandemi ini. (Sumber: Ditjen Hubud Kemenhub RI)

Bus listrik telah menyusuri jalanan ibukota Banda Aceh selama seminggu. Bus yang difungsikan sebagai feeder Trans Koetaradja ini sedang diuji coba untuk melihat kemampuannya pada rute yang telah disiapkan. Saddam Makmur, salah satu juru mudi uji coba, memberikan penilaian terhadap bus ini. “Selama saya kendarai tidak ada kendala apapun. Bus ini oke lah,” ujarnya saat diwawancarai Tim Aceh TRANSit. Dengan ukurannya yang relatif kecil, memang bus ini dapat beroperasi pada ruas jalan yang tidak terlalu lebar. Hal itu sesuai dengan fungsi feeder yang menjangkau kawasan penduduk atau pemukiman warga yang relatif padat dan menghubungkannya dengan koridor utama @transkoetaradja_aceh. (AM)

Banda Aceh – Mulai beroperasi sejak 2017, Trans Koetaradja telah melayani enam koridor utama pada wilayah Banda Aceh dan sekitarnya. Peningkatan load factor juga menanjak signifikan mencapai rata-rata 47,52 persen untuk keseluruhan koridor sebelum corona datang bertandang. Awal masa pandemi, layanan Trans Koetaradja berhenti sementara hingga Bus Biru ini kembali beroperasi dengan beradaptasi pada kebiasaan baru dengan penerapan protokol kesehatan. Simak video selengkapnya di sini https://www.youtube.com/watch?v=gwZoRQyi7z4

Dua hari dua malam, KMP. Aceh Hebat 1 yang melayani rute Calang – Sinabang berlayar melewati Selat Malaka dari Tanjung Balai Karimun menuju Calang. Hari ini, Jum’at (15/01) kapal yang berawakkan 18 orang ini transit di Pelabuhan Ulee Lheue sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke homebase di Pelabuhan Calang. Bupati Simeulue, Erli Hasim, S.H., S.Ag., M.IKom turut hadir menyaksikan KMP. Aceh Hebat 1 bersandar di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue Banda Aceh. Seperti diketahui, KMP. Aceh Hebat 1 akan melayani rute pelayaran Lintas Barat – Simeulue. Simak apresiasinya dalam video berikut ini:

Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh lakukan evaluasi kinerja seluruh tenaga kontrak di lingkungan kerjanya, Senin pagi, (18/01/2021. Evaluasi ini rutin dilakukan setiap tahun untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya. Kepala Dishub Aceh, Junaidi S.T., M.T., yang diwakili Sekretaris Dishub Aceh, T. Faisal, S.T., M.T., salah satu penguji saat pemaparan hasil kerja, menekankan pentingnya komitmen dan ketepatan waktu dalam bekerja. Kedua hal tersebut sangat dibutuhkan untuk menghasilkan kinerja yang baik. Ia menambahkan, bekerja kreatif, dan inovatif juga dibutuhkan untuk menghasilkan kinerja yang serupa. “Secara tidak langsung, evaluasi bukan saja pada hari ini. Tentu jauh hari, kami selalu memantau dan mengevaluasi kinerja rekan-rekan semuanya,” ujar Faisal. Evaluasi kinerja ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, dr. Taqwallah, M.Kes., dalam suratnya tertanggal 8 Januari 2021 menganjurkan setiap Satuan Kinerja Pemerintah Aceh (SKPA) untuk mengevaluasi kinerja pegawai kontrak. Dalam arahan Sekda tersebut juga diharuskan mengevaluasi tenaga kontrak setiap tiga bulan sekali. Hal ini untuk mendukung terselenggaranya kinerja Pemerintah Aceh yang maksimal. Usai evaluasi tenaga kontrak ini, dijadwalkan pada 25 Januari 2021 mendatang, Kadishub Aceh, Junaidi, S.T., M.T., akan memaparkan hasil evaluasi hari ini di depan Sekda Aceh. (AM)

JAKARTA (18/1) – Indonesia melalui Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) kembali berpartisipasi dalam acara Technical Working Group (TWG 14) dan Port State Control Committee (PSCC 31) mengenai standard kelaiklautan dan keamanan kapal. Acara rutin tahunan ini menyoroti isu keselamatan dan keamanan pelayaran khususnya di wilayah Asia Pasifik. Pertemuan TWG membahas hal-hal yang berkaitan dengan prosedur dan pedoman teknis PSC, Kampanye Inspeksi Terkonsentrasi, sistem informasi dan pertukaran informasi, evaluasi pekerjaan yang dilakukan oleh kelompok teknis lintas sektor dan kegiatan kerjasama teknis. Direktur KPLP, Ahmad dalam sambutannya saat mewakili negara Indonesia, yang dibacakan oleh Pelaksana Tugas Kasubdit Tertib Berlayar, Capt. Heru Maryanto, menyebutkan meski di tengah pandemi Covid-19 dengan adanya acara ini diharapkan dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi industri pelayaran khususnya pengiriman logistik via laut. “Meski ada keterbatasan pertemuan (akibat pandemi), diharapkan dapat menciptakan sesuatu yang bermanfaat untuk industri pengiriman dunia, serta anggota Tokyo MoU khususnya. Batasan (karena pandemi) tidak akan menghalangi kami untuk menghasilkan sesuati yang berkualitas dan bermanfaat,” kata Heru, dalam rangkaian acara pembukaan, di Holiday Inn Hotel, Jakarta, Senin (18/1). Heru mengungkapkan saat ini anggota yang tergabung dalam Tokyo MoU berjumlah 21 negara Asia Pasifik. Semua negara tersebut mempunyai dan berpegang pada pedoman yang sama di bawah naungan Tokyo MoU yang diakui secara internasional. Keanggotaan Indonesia di Tokyo MoU juga membuat pelabuhan di Indonesia terbuka bagi kapal-kapal asing. “Kami masih mengikuti prosedur inspeksi seperti yang telah tertuang dalam pedoman Tokyo MoU. Jadi harapan kota, Indonesia sebagai salah satu anggota dapat menciptakan dunia maritim yang memenuhi standar kelaiklautan, keamanan dan perlindungan maritim yang diharapkan,” ujarnya. Turut hadir pada pertemuan dimaksud, Pelaksana Tugas Kasi Kecelakaan Kapal dan Pemeriksaan Kapal, Agus Pujo Imantoro, menjelaskan TWG ini bertujuan untuk mencegah dan mengurangi segala bentuk pelanggaran keamanan pelayaran yang juga berpotensi menimbulkan kecelakaan. Contohnya adalah kapal yang tidak memenuhi standar. “Intinya bahwa Tokyo MoU ini kerjasama maritim di Asia Pasifik, tujuannya untuk secara umum mengurangi kapal-kapal yang di pelayaran itu sub standar atau dari aspek kelautan dikurangi,” jelasnya. “Sehingga di pelayaran internasional itu, kapal-kapal ltidak terjadi temuan (pelanggaran) baik secara kelaiklautan, keamanan dan perlindungan lingkungan maritim,” tambahnya. Dia menegaskan, dengan adanya acara ini juga memberikan manfaat yang besar bagi Indonesia yang merupakan salah satu negara maritim terbesar di dunia. Karena setiap kapal, terutama kapal-kapal asing yang masuk wilayah perairan Indonesia dapat dipastikan telah memenuhi standar. Indonesia juga jadi lebih disegani dan memberikan kontribusi besar dalam menjaga pemenuhan aturan konvensi dalam beberapa aspek, antara lain kelaiklautan, keselamatan, keamanan, ketertiban, dan perlindungan maritim. “Manfaatnya yang jelas kita dapat, secara umum bagi secara ekonomi, kapal – kapal yang masuk baik di pelayaran Indonesia dan pelayaran di Asia Pasifik terjamin aspek keselamatan, kemananan dan perlindungan lingkungan maritim,” tutupnya. Sebagai informasi, Tokyo MoU adalah organisasi Port State Control (PSC) yang terdiri dari negara-negara anggota di Asia Pasifik. Organisasi ini bertujuan mengurangi pengoperasian kapal di bawah standard internasional lewat kerja sama kontrol di masing-masing negara anggota. Setiap kapal harus menerapkan aturan standard International Maritime Organization (IMO) dan International Labour Organization (ILO, antara lain terkait keselamatan di laut, perlindungan lingkungan maritim, kondisi kerja, dan kehidupan awak kapal. (Sumber: Ditjen Hubla Kemenhub RI)