Category: Berita

Jakarta – Pemerintah terus memacu kinerja dari program tol laut agar semakin efektif dan efisien dalam melayani distribusi logistik di wilyah Indonesia untuk menghilangkan adanya disparitas harga antar wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat menjadi pembicara kunci dalam kegiatan Webinar Optimalisasi Program Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut Tol Laut yang diselenggarakan Kemenerian Perhubungan, Kamis (10/6). Dalam kesempatan tersebut, Menko Luhut menyampaikan apresiasi kepada Kemenhub, Kementerian dan Lembaga terkait, serta Pemerintah Daerah yang telah bekerja keras mengoptimalisasi pelayanan tol laut menjadi lebih baik dan efektif dari mulai tahun 2015 hingga sekarang. “Saat ini pemerintah sedang melakukan proses penyelesaian Nasional Logistics Ecosystem (NLE) untuk mengintegrasikan seluruh sistem agar tol laut ini dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Sekarang ini ada pelabuhan yang sudah kita resmikan yaitu Batam, dan kita mau nanti ada delapan pelabuhan lagi harus selesai, jadi semua terintegrasi. Dan itu akan membawa efisiensi dan efektivitas dalam bekerja,” ucap Menko Luhut. Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan akan terus mendorong Pemerintah Daerah khususnya di daerah terpencil, terluar, tertinggal dan perbatasan (3TP), untuk mengoptimalkan produk-produk unggulan di daerahnya dalam rangka mengoptimalkan muatan balik tol laut. “Jumlah muatan kapal program tol laut saat ini terus mengalami kenaikan. Tetapi dengan tambahan 30 trayek ini maka muatannya perlu dioptimalkan di masing-masing trayek, agar subsidi yang diberikan dapat lebih bermanfaat. Saya mendorong rekan-rekan di Pemda untuk dapat bekerja sama dengan para stakeholder dalam meningkatkan muatan balik. Sehingga kapal yang kembali ke pelabuhan pangkal, Surabaya atau Jakarta tidak dalam keadaan kosong,” kata Menhub. Menhub mengatakan, Kemenhub akan memberikan sejumlah stimulus kepada daerah yang berkomitmen mendukung optimalisasi muatan balik kapal tol laut. “Kami akan memberikan stimulus, misalnya: memberikan potongan 50 persen dari muatan berangkat. Karena optimalisasi muatan balik ini bukan hanya saja menjadi penyeimbang sistem pembiayaan logistik, namun juga penting untuk mendongkrak pertumbuhan perekonomian khususnya di daerah terpencil, terluar, tertinggal dan perbatasan (3TP),” ungkap Menhub. Menhub mengungkapkan, beberapa daerah, salah satunya yaitu Morotai, yang telah melakukan optimalisasi muatan balik kapal tol laut, sudah merasakan manfaatnya. Menhub meminta Bupati Morotai untuk berbagi pengalaman terkait upaya apa saja yang telah dilakukan untuk pemanfaatan tol laut, sehingga kepala daerah lain dapat mencontoh langkah langkah pemanfaatan kapal tol laut. Lebih lanjut Menhub mengatakan, Kemenhub secara aktif terus berupaya mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalisasi muatan balik kapal tol laut. Hasilnya, telah ditemukan beberapa daerah memiliki banyak komoditi unggulan untuk pasokan logistik dan bahkan surplus hasil produksi pangan. Untuk itu, Kemenhub telah menambah rute baru tol laut di Provinsi Papua dan Papua Barat. “Dari Merauke bisa mengangkut 20 kontainer berisi beras, dan 1 kontainer berisi kecap. Muatan ini akan didistribusikan ke seluruh Provinsi Papua dan Papua Barat. Kemudian, muatan baliknya dapat mengangkut 11 kontainer yang dikirim kembali ke Merauke. Ini menunjukkan capaian program tol laut semakin baik,” ucap Menhub. Sementara itu, Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga Sugeng Hariyono menyatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri telah menginstruksikan masing-masing Pemerintah Daerah untuk melakukan pemetaan terhadap potensi komoditas produk unggulan daerah masing-masing dalam upaya mendukung tol laut. Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa sudah ada beberapa pemerintah daerah lainnya yang melakukan kerjasama antar daerah dalam upaya mendukung logistik melalui tol laut. “Beberapa daerah telah melakukan kerjasama untuk mendukung logistik melalui tol laut dan menyediakan kebutuhan pangan logistik yang tidak dimiliki oleh daerahnya. Contohnya Kabupaten Blitar Jawa Timur dengan Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat serta Kabupaten Kerom Provinsi Papua,” tuturnya. Sejak program tol laut diluncurkan pada tahun 2015, Kemenhub telah melakukan sejumlah upaya dan terobosan dalam rangka semakin mengoptimalkan program yang menjadi salah satu program strategis nasional di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Selain menambah rute/trayek dan kapal, salah satu terobosan yang dilakukan adalah mengintegrasikan program tol laut dengan program jembatan udara sehingga tercipta konektivitas multimoda yang baik. Dengan begitu, muatan yang diangkut dengan kapal tol laut disambungkan dengan sisi darat menuju bandara, dan selanjutnya diterbangkan ke daerah pegunungan seperti di daerah Oksibil, Papua. Dengan adanya konektivitas yang baik tersebut, diharapkan harga barang di wilayah oksibil tidak terpaut jauh harganya dengan barang yang ada di wilayah lain di Indonesia. Turut hadir dalam kegiatan ini, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Capt Antoni Arif Priadi, Bupati Kabupaten Morotai Benny Laos serta Bupati Merauke Romanus Malaka. (*) Sumber: Kemenhub RI

Organisasi Maritim Dunia atau International Maritime Organization (IMO) menggelar Sidang 45th Facilitation Committee Meeting (FAL 45) secara virtual yang berlangsung pada tanggal 1 – 7 Juni 2021 dan dihadiri oleh perwakilan negara – negara anggota IMO serta organisasi internasional, termasuk Indonesia. Pada kesempatan tersebut, Delegasi Indonesia di bawah koordinasi Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves), Dr. Eng. Lukijanto melakukan presentasi yang dipimpin Atase Perhubungan (Athub) untuk KBRI di London, Lollan Panjaitan. Adapun topik presentasi yang disampaikan yakni mengenai Sistem Operasi Maritim Indonesia di Pelabuhan khususnya terkait National Logistic Ecosystem (NLE) dan Inaportnet yang dipaparkan oleh Kasubdit Angkutan Laut Luar Negeri Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Yudhonur Setyaji P, juga terkait Marine Operating System (MOS) yang disampaikan oleh Tim Ahli Kemenkomarves, Adhi Santoso. Selanjutnya untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang perkembangan sistem informasi di pelabuhan, ditayangkan video mengenai digitalisasi pelabuhan di Indonesia. Athub Lollan menyampaikan isu-isu yang dibahas dalam Sidang FAL ke-45 antara lain terkait fasilitasi lalu lintas maritim internasional dengan tujuan untuk memperlancar kapal masuk pelabuhan, kegiatan bongkar muat dan kapal meninggalkan pelabuhan, termasuk aktifitas penumpang dan kargo di pelabuhan, juga terkait proses bisnis elektronik dan digitalisasi di pelabuhan. Ia menggarisbawahi keterlibatan Indonesia dalam sidang-sidang IMO merupakan salah satu cara untuk mempromosikan Indonesia terutama dalam rangka mendukung Pemerintah dalam merealisasikan visi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. “Keaktifan Indonesia dalam Sidang IMO juga dapat menjadi pertimbangan negara lain untuk memilih kembali Indonesia sebagai Anggota Dewan IMO Kategori C untuk periode tahun 2022-2023,” ujar Lollan. Sementara itu dalam paparannya, Yudho menjelaskan bahwa National Logistic Ecosystem (NLE) merupakan platform yang akan mengkolaborasikan aplikasi logistik secara end to end sehingga proses nasional logistik dapat menjadi lebih efisien. Ia juga memaparkan bagaimana alur distribusi barang dan alur Inaportnet yang didukung oleh sistem informasi yang terintegrasi. Lebih lanjut Yudho menjelaskan, Inaportnet merupakan layanan sistem informasi elektronik berbasis internet yang terintegrasi dengan layanan operasional pelabuhan untuk melayani aktivitas kapal dan kargo di pelabuhan. Layanan Inaportnet ini juga telah terintegrasi dengan sistem Indonesia National Single Window (INSW), Kementerian Keuangan dan asosiasi bisnis pelabuhan. “Indonesia telah mengembangkan sistem Inaportnet sejak tahun 2016 yang dimulai di empat pelabuhan utama, kemudian berkembang di pelabuhan-pelabuhan lain di Indonesia, hingga saat ini telah terintegrasi di 54 pelabuhan.” katanya. Selanjutnya dipaparkan juga terkait impelementasi Marine Operating System (MOS), untuk efisiensi waktu pelayanan tambat kapal serta tantangan yg dihadapi dan manfaatnya dalam mendukung percepatan digitalisasi logistik di Indonesia. Adapun Delegasi Indonesia di Sidang FAL 45 terdiri dari perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Lembaga Nasional Single Window (LNSW) dan PT. Pelindo II (Persero). Sumber: Kemenhub RI

Dalam mendukung kesuksesan pelaksanaan tahun 2021 sebagai Tahun Budaya Keamanan Penerbangan yang telah dicanangkan pada 4 Maret 2021, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Pemerintah Australia menyelenggarakan Workshop dan Kampanye Tahun 2021 sebagai Tahun Budaya Keamanan Penerbangan (2021 Year of Security Culture (YOSC 2021)) yang dilaksanakan di 2 (dua) lokasi, yaitu di Kawasan Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang – Banten tanggal 3 dan 4 Juni 2021 dan di Kawasan Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Denpasar – Bali pada tanggal 8 dan 9 Juni 2021. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Novie Riyanto menginstruksikan kepada Stakeholder Penerbangan agar secara pro aktif dapat mempromosikan budaya keamanan penerbangan. “Pada tanggal 4 Maret 2021 Kami telah meluncurkan 2021 Year of Security Culture yang merupakan salah satu bentuk komitmen Indonesia khususnya untuk mewujudkan budaya keamanan penerbangan sipil. Budaya Keamanan Penerbangan merupakan hal yang fundamental yang perlu segera dibangun mengingat tren ancaman penerbangan saat ini semakin variatif dan terus meningkat. Selain itu, upaya untuk kembali memulai optimalisasi operasional penerbangan sipil setelah pandemi Covid-19 ini juga semakin memperkuat pentingnya menciptakan Budaya Keamanan Penerbangan”, jelas Dirjen Novie. “Dalam melaksanakan kampanye Budaya Keamanan Penerbangan, Indonesia melakukan kerja sama dengan pemerintah Australia yang memaparkan penerapan di lapangan serta berbagi pengalaman dalam implementasi budaya keamanan penerbangan. Kegiatan ini tentunya melibatkan Otoritas Bandar Udara di Indonesia, Pengelola Bandar Udara, Maskapai Penerbangan dan Stakeholder terkait lainnya secara pro aktif”, terangnya. Sementara itu, Direktur Keamanan Penerbangan, Elfi Amir disela – sela kegiatan kampanye mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mendorong industri penerbangan berpikir dan bertindak dengan cara yang sadar akan pentingnya keamanan. “Kegiatan ini merupakan upaya kita untuk menanamkan kesadaran akan pentingnya keamanan penerbangan kepada semua pihak, baik pekerja di bandara maupun pengguna jasa penerbangan agar tercapai keseimbangan antara keselamatan, keamanan, dan pelayanan kepada pengguna jasa transportasi udara. Selain itu untuk mempromosikan budaya keamanan penerbangan yang efektif dan berkelanjutan, sebagai nilai penting yang didukung oleh manajemen perusahaan bahwa keamanan penerbangan adalah tanggung jawab kita bersama”, tegas Elfi Amir. Lebih lanjut Elfi Amir menambahkan dalam implementasi budaya keamanan bisa dilakukan oleh industri penerbangan antara lain dengan cara : – Mengesahkan peraturan sebagai dasar pelaksanaan dan prosedur budaya keamanan penerbangan; – Menyebarkan informasi mengenai keamanan penerbangan seperti distribusi selebaran, poster dan iklan yang menyoroti pentingnya langkah-langkah keamanan yang spesifik; – Menyelenggarakan pameran/lokakarya untuk para personel termasuk manajemen untuk lebih memiliki kesadaran dan memahami pentingnya budaya keamanan; – Memberikan pelatihan dan pembelajaran berkelanjutan, baik initial maupun recurrent untuk memberikan pemahaman serta pemantapan budaya keamanan penerbangan bagi para personel; – Pemanfaatan alat e-learning dan media digital yang memperkuat pesan budaya keamanan; – Pemanfaatan platform komunikasi internal seperti artikel intranet, buletin, brosur, dan video yang mempromosikan budaya keamanan yang positif; dan – Pengadaan sistem pelaporan yang menjamin kerahasiaan laporan dan pelapor serta penyediaan respon yang sesuai untuk laporan tersebut. “Membangun budaya keamanan penerbangan dan menciptakan kesadaran dari masing-masing personil di bandara, Otoritas Bandar Udara, Pengelola Bandara, Maskapai Penerbangan dan stakeholder terkait sangat dibutuhkan sehingga semua pihak bisa tanggap dan segera melaporkan hal-hal yang mencurigakan, yang akan mengakibatkan ancaman pada keamanan penerbangan,”. Direktur Elfi Amir mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak atas kelancaran kegiatan kampanye tersebut, “Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Pemerintah Australia dalam usaha mengkampanyekan kesadaran akan keamanan penerbangan, semoga kerja sama kedua negara dapat terus berlanjut terutama dalam peningkatan Budaya Keamanan Penerbangan, kami juga menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan penuh dari PT. Angkasa Pura I dan PT. Angkasa Pura II serta pihak terkait lainnya yang turut mendukung pelaksanaan kampanye di kedua lokasi ini,” kata Elfi Amir. Elfi berharap kampanye Tahun Budaya Keamanan Penerbangan dapat terus berlanjut. “Sesuai arahan Dirjen Perhubungan Udara, bahwa Kampanye Tahun 2021 sebagai Tahun Budaya Keamanan Penerbangan tidak berhenti sampai di Bandara Soekarno Hatta dan I Gusti Ngurah Rai saja, tetapi terus dilanjutkan pada seluruh bandara di Indonesia dengan melibatkan sinergi dari regulator dan operator penerbangan. Kampanye bisa dilaksanakan sesuai dengan skala regional maupun nasional dengan satu misi yaitu menanamkan budaya keamanan penerbangan sebagai tanggung jawab kita bersama, sehingga pesan tersebut tersampaikan dan dapat diterapkan dengan baik oleh para penyedia dan pengguna jasa penerbangan di Indonesia,” tutup Elfi Amir. Adapun kampanye di kedua lokasi dilaksanakan dengan memberikan pemahaman terkait unsur-unsur keamanan penerbangan dan memberikan materi kampanye yang menyasar kepada pekerja di bandara dan pengguna jasa penerbangan. Kegiatan turut dihadiri Minister Counsellor of Home Affairs, Commander Lesley Dalton, First Secretary (Transport) Aviation and Maritime Security Australian Embassy Jakarta, Ms. Julie Lewis dan masing – masing di kedua lokasi yaitu Kepala Kantor Otban Wilayah I, Mohammad Alwi dan Senior Manager of Airport Security PT. Angkasa Pura II Bandara Internasional Soekarno Hatta, Oka Setiawan di kawasan Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta dan Perwakilan Kantor Otban Wilayah IV dan Vice President Aviation Security PT. Angkasa Pura I, Dony Subardono di kawasan Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai.(NF/RAK) Sumber: Ditjen Hubud Kemenhub RI

Jakarta – Transportasi tidak hanya digunakan untuk saat ini namun harus ada keberlanjutan di masa depan, oleh karenanya penggunaan teknologi di sektor transportasi menjadi penunjang terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan (sustainable). Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat menjadi pembicara kunci dalam Webinar “Civil In Action” bertema “Penggunaan Teknologi Transportasi guna Menunjang Pembangunan Berkelanjutan pada Masa Pandemi yang Cepat, Optimal, dan Efektif” yang diselenggarakan Universitas Gajah Mada (UGM), Sabtu (5/6). Menhub mengatakan, dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan infrastruktur transportasi memegang prinsip berkelanjutan (sustainable), yang salah satunya dilakukan melalui penggunaan teknologi. Menurut Menhub, pada hakekatnya, transportasi berbasis teknologi didedikasikan untuk mempermudah mobilitas masyarakat bekerja dan berusaha, pemerataan distribusi barang/jasa, serta meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional “Berdasarkan Sustainable Development Goal (SDG) 2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024, arah kebijakan terkait mobilitas kita kedepan dirancang dengan konsep Smart City, Green City dan Sustainable City. Kami wajib mengikuti instruksi tersebut dan menjadikannya sebagai dasar dalam membangun sistem transportasi,” kata Menhub. Menhub mengungkapkan, transportasi yang berkelanjutan mencakup aspek keselamatan, tarif terjangkau, aksesibilitas tinggi, terpadu, kapasitas mencukupi, teratur, tertib, dan rendah polusi. “Penerapan teknologi dalam transportasi akan meningkatkan keselamatan, mobilitas, mengurangi biaya dan mengurangi kerusakan lingkungan, yang dapat mendukung terwujudnya transportasi berkelanjutan tersebut,” ucap Menhub. Lebih lanjut Menhub menjelaskan, penerapan teknologi di sektor transportasi dapat dilakukan, diantaranya melalui : kendaraan otomatis, internet of things, machine learning dan big data. “Penerapan teknologi bermanfaat untuk menganalisis perilaku mobilitas masyarakat. Sehingga dapat digunakan untuk kebijakan mengurangi kemacetan dan emisi bahan bakar, peningkatan akses ke pekerjaan dan layanan, mengurangi biaya transportasi, dan meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas,” tutur Menhub. Mc Kinsey Global Institute melaporkan bahwa kendaraan otonom dapat mengurangi emisi karbon dan kemacetan, mengurangi konsumsi bahan bakar hingga 15% dan juga mengurangi tingkat kecelakaan di jalan raya hingga 40% karena pengurangan kesalahan manusia. Menhub menambahkan, contoh penerapan teknologi yang dilakukan di sektor transportasi yaitu : pengembangan Green Port, dimana Terminal Teluk Lamong, Surabaya menjadi Green Port pertama di Indonesia dan akan menyusul Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta. Kemudian infrastruktur terpadu dan terintegrasi seperti Transit Oriented Development (TOD) di Poris Plawad, Tangerang, dan aksesibilitas pariwisata di 5 Bali baru. Selain itu, pengembangan sarana transportasi berbasis listrik juga menjadi inovasi yang dikembangkan, seperti KRL (Kereta Listrik) dan Mobil Listrik. “Kementerian Perhubungan sudah memulai dengan menggunakan kendaraan dinas listrik untuk operasional. Kita juga harus memikirkan bagaimana teknologi transportasi mendorong aksesibilitas di berbagai daerah terluar misalnya di Papua,” jelas Menhub. Menhub mengajak para akademisi dan mahasiswa untuk mengambil peluang untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan, di tengah tantangan ketidakpastian akibat pandemi Covid-19. “Kita ambil gagasan melalui inovasi yang extraordinary dengan berbagai transformasi digital dan teknologi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan transportasi. Kita ingin mobilisasi masa depan akan lebih ramah lingkungan, lebih cerdas, dan lebih fleksibel,” pungkas Menhub. Webinar ini diihadiri narasumber yaitu Dr. Ir. Hedy Rahadian, M.Sc.(Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR), Prof. Sigit Priyanto, M.Sc., Ph.D. (Safety Transportation Engineering), Ir. M. Toha Fauzi, MT (Direktur Operasional 2 PT PP). Acara ini dimoderatori oleh Imam Muthohar (Dosen Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan). (*) Sumber: Kemenhub RI

KMP. Teluk Sinabang tiba dan bersandar dengan selamat di Pelabuhan Penyeberangan Kuala Bubon pagi tadi, Minggu, 23 Mei 2021. Kapal ini sebelumnya bertolak dari Pelabuhan Penyeberangan Sinabang dengan membawa 210 penumpang dan 123 kendaraan campuran. Dari pantauan Tim Aceh TRANSit di lapangan, kondisi cuaca di perairan Barat Selatan Aceh cukup tenang. Kondisi ini diharapkan mampu memperlancar aktivitas penyeberangan di wilayah tersebut. Seperti diketahui, transportasi penyeberangan merupakan moda unggulan yang menjadi jembatan untuk mempermudah mobilitas masyarakat Simeulue. Sehingga, optimalisasi pelayanan angkutan ini adalah dambaan sekaligus harapan masyarakat yang mendiami wilayah kepulauan. Sesuai jadwal, KMP. Teluk Sinabang akan berangkat kembali menuju Sinabang pada siang hari ini, tepatnya pada pukul 14.00 WIB. Bagi Rakan Moda yang akan menggunakan jasa angkutan penyeberangan, harap telah berada di pelabuhan satu jam sebelum keberangkatan, supaya proses embarkasi berjalan dengan baik. (AM)

Pada masa pengetatan perjalanan dalam negeri pasca peniadaan mudik lebaran 1442 H, posko pemeriksaan di empat wilayah perbatasan Aceh memiliki peran yang begitu signifikan untuk mencegah penyebaran virus masuk ke Aceh. Dukungan bagi petugas yang berjaga di posko pemeriksaan menjadi perhatian khusus Dinas Perhubungan Aceh. Dukungan moril maupun materiil perlu diberikan supaya memotivasi petugas dalam bekerja sebagai garda terdepan di perbatasan Aceh. Untuk itu, Dinas Perhubungan Aceh yang diwakili oleh Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), Deddy Lesmana bersama jajarannya meninjau dua posko pemeriksaan di wilayah perbatasan Aceh Tenggara dan Aceh Tamiang, pada Rabu dan Kamis, 19-20 Mei 2021. Kunjungan ini dimaksudkan guna memantau kegiatan pengetatan perjalanan yang dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 kabupaten/kota di perbatasan Aceh. Dalam kunjungannya ke posko, Deddy juga menyerahkan sejumlah bantuan berupa masker dan makanan untuk dimanfaatkan oleh petugas selama bertugas. Seperti diberitakan sebelumnya, bantuan logistik ini berasal dari Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) yang diperuntukkan bagi petugas yang berjaga di posko selama masa pemberlakuan pengetatan perjalanan dalam negeri mulai tanggal 18 hingga 24 Mei 2021. (AM)

Pandemi Covid-19 belumlah usai, upaya penanganan dan pencegahan penyebaran virus ini menjadi tanggungjawab kita bersama. Penjagaan di pintu masuk wilayah Aceh menjadi salah satu upaya mencegah penyebaran Covid-19. Guna mendukung operasional posko penjagaan di wilayah perbatasan Aceh, Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Junaidi menyerahkan sejumlah bantuan logistik yang dibutuhkan oleh petugas yang berjaga di posko perbatasan Subulussalam dan Pelabuhan Penyeberangan Singkil, Kamis, 20 Mei 2021. Bantuan berupa masker dan kebutuhan sehari-hari petugas tersebut diterima langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil. Bantuan dari Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) ini memang dikhususkan untuk mendukung penjagaan wilayah perbatasan Aceh pada masa pengetatan perjalanan (18-24 Mei) pasca peniadaan mudik lebaran 1442 H. (AM)

KESELAMATAN jalan. Ketika mendengar kalimat tersebut yang terlintas dalam memori adalah jargon dari transportasi di Indonesia dewasa ini. Terjaminnya keselamatan bagi pengguna jalan merupakan tujuan utama dari penyelenggaraan transportasi tak terkecuali di Aceh. Langkah konkret yang diambil ialah dengan menyediakan fasilitas perlengkapan jalan yang menunjang keselamatan tersebut, di antaranya adalah alat pengendali dan pengaman pengguna jalan berupa pagar pengaman jalan. Beberapa tahun terakhir, apabila kita melintasi ruas jalan di Aceh, khususnya di daerah dengan kontur jalan berbukit dan berkelok, ada sesuatu yang baru terpasang di kanan dan kiri jalan. Berbentuk seperti pagar pengaman jalan konvensional dengan bagian tengahnya terdapat ban berwarna kuning yang akan berputar ketika terjadi tumbukan, itulah Safety Roller atau yang biasa disebut Rolling Guardrail. Sebenarnya apakah itu rolling guardrail, apakah fungsinya dan mengapa dianggap seperti ‘malaikat penyelamat’? Mari simak ulasan perbincangan Tim Aceh TRANSit bersama Kepala Bidang LLAJ Dinas Perhubungan Aceh, Deddy Lesmana berikut. Pagar Pengaman Jalan dengan Tambahan Roller Rolling guardrail sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan yang disebut sebagai safety roller, merupakan pagar pengaman yang menyerap energi kejut dengan gesekan minimal sehingga mampu mengarahkan gerak kendaraan akibat dari benturan. Safety roller tidak hanya menyerap energi benturan, pembatas ini bahkan mampu mengubah energi tumbukan menjadi energi rotasi yang dapat mendorong kendaraan kembali ke depan. Dengan 4 komponen utama yaitu roller, pin, poros dan rail serta berbahan dasar Ethil Vinyl Acetate (EVA), alat ini bekerja pada saat kendaraan membentur pagar pembatas, roller akan mengubah daya kejut kendaraan menjadi energi rotasi. Bingkai besi pagar atas dan bawah yang mengapit tabung silinder berfungsi menyesuaikan besaran ban kendaraan serta adanya bantalan roller juga membantu penyerapan kejut ketika terjadi tabrakan sehingga kendaraan tidak sepenuhnya oleng. Telah Terpasang di Banyak Titik Pemasangan safety roller di Aceh telah dilakukan bahkan sebelum peraturan perundangan mengakomodir, tepatnya sejak tahun 2015 di ruas lintas Seulawah, Aceh Besar, yang merupakan daerah pertama di Indonesia yang memiliki fasilitas tersebut. Hingga tahun 2020 ini, telah terpasang sedikitnya 16 titik di ruas jalan seluruh Aceh yang sebagian besar dipasang di jalan dengan kontur pegunungan dengan jurang/ tikungan tajam seperti, Puncak Geurutee, Bener Meriah, dan Aceh Tengah. Penentuan lokasi ini, menurut Deddy, tidak serta merta di setiap tikungan dengan kontur pegunungan namun perlu ada pertimbangan lain yang diambil. “Titik yang akan dipasang safety roller harus berada pada tikungan tajam dengan kontur pegunungan yang naik turun,” ujarnya. Meninimalisir Tingkat Fatalitas Kelebihan safety roller dibandingkan dengan pagar pengaman semi kaku lainnya adalah kemampuannya untuk meneruskan momen tabrak/momen sentrifugal pada saat ditabrak yang kemudian akan membuat titik tabraknya menyebar disepanjang bagian yang bertumbukan dengan kendaraan. Secara teknis, tidak semua kendaraan akan dapat diteruskan momen tabraknya, safety roller ini hanya akan tahan pada kendaraan dengan beban hingga 40 ton. Pada beberapa kasus kecelakaan, kendaraan yang menabrak safety roller, dapat diarahkan gerak akibat tumbukan untuk kembali ke ruas jalan dan tidak menerobos ke dalam jurang. Sedangkan pada pagar pengaman konvensional, di beberapa kasus kecelakaan seperti di lintas barat Aceh, ditemukan adanya fakta bahwa pagar pengaman konvensional tersebut menambah fatalitas akibat kecelakaan yang disebabkan oleh terlalu kuatnya pagar pengaman sehingga merusak bodi kendaraan. Belum Ada Produsen di Dalam Negeri Dengan begitu banyaknya kelebihan yang dimiliki, pemasangan safety roller ini tak luput dari kekurangan, diantaranya ialah tingginya biaya yang diperlukan dalam produksi dan pemasanganya. Tidak adanya produsen dalam negeri membuat para distributor harus mengimpornya dari luar negeri. Hal ini berdampak terhadap biaya produksi yang membengkak, proses ekspor impor yang membutuhkan waktu panjang serta rendahnya TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) yang saat ini terus digaungkan oleh pemerintah. Dari segala dinamika yang ada, tentu adanya safety roller ini tetap diharapkan akan turut serta berperan terhadap penurunan tingkat fatalitas akibat kecelakaan, “Penggantian pembatas jalan konvensional dengan safety roller merupakan salah satu cara yang dilakukan Dishub Aceh untuk menurunkan resiko cedera maupun jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan di Aceh.” tutup Deddy. (Reza)

Salam Rakan Moda, kali ini kita ingin berbagi tips nih, supaya Rakan bisa berkendara dengan aman dan sehat saat berpuasa. Supaya puasanya tidak terganggu dari hal-hal yang tidak dinginkan, selalu cek kondisi kendaraan sebelum beraktivitas. Perhatikan juga konsumsi makanan dan air untuk tubuh saat sahur. Kemudian, istirahat yang cukup bila sudah merasa lelah. Jangan paksakan berkendara bila kondisi tubuh tidak fit saat berpuasa. Apa saja yang perlu dilakukan supaya tetap aman? Yuk simak infonya berikut! Mengecek Kondisi Kendaraan Sebelum Berkendara, cek kondisi kendaraan adalah hal yang wajib baik saat berpuasa ataupun tidak. Tapi, ketika berpuasa sebaiknya kita lebih memperhatikan hal ini agar memastikan kondisi kendaraan aman untuk digunakan. Karena jika terjadi permasalahan di jalan seperti mogok, ban kempes, dan sebagainya akan terasa lebih  melelahkan dan menguras emosi. Kurangi Konsumsi Karbohidrat Nah Rakan Moda tahu kan akibatnya jika terlaly banyak konsumsi karbohidar ketika sahur? Ya! Kita akan lebih cepat meras lelah dan ngantuk. Kurangi mengonsumsi makanan yang mengandung karbohidar tinggi ya dan perbanyaklah makan makanan yang mengandung protein dan vitamin. Perbanyak Minum Air Putih Saat menjalankan ibadah puasa, kita pasti tetap berkewajiban beraktivitas seperti berkendara untuk kerja atau sekolah. Kemudian, kita akan cepat merasa dehidrasi dan lelah. Perbanyaklah minum air putih ketika berbuka dan sahur, kalo bisa kurangi konsumsi makanan yang manis karena akan memicu rasa haus berlebih. Istirahat yang Cukup Pada umumnya rasa kantuk sering datang saat kita berpuasa. Sebaiknya Rakan Moda lebih memperhatikan kondisi tubuh. Tidur cukup selama 8 jam sangat dianjurkan dan apabila sedang di perjalanan kemudian mengantuk, istirahat, dan tidurlah sejenak. Ingat, jangan memaksakan tetap mengemudi ya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Menjaga Emosi Saat Berkendara Hal ini sering dilupakan oleh kita yang berkendara, padahal di jalan kita bisa bertemu dengan siapa pun dan mungkin pengendara lain melakukan hal-hal yang tidak diharapkan seperti menyerobot, seenaknya memutar, dan sebagainya. Kita harus tetap bersabar dan menahan emosi ketika menghadapinya. (*)

Banda Aceh – Pemerintah Aceh mengeluarkan kebijakan pengendalian transportasi selama Idul Fitri 1442 Hijriah. Angkutan umum boleh beroperasi dalam wilayah aglomerasi. Kebijakan itu termuat dalam Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor:440/8833 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 Hijriah Dalam Rangka Penyebaran Covid-19. Dalam edaran yang ditandatangani gubernur, dikatakan bahwa cakupan wilayah aglomerasi yang digunakan untuk pembatasan pergerakan orang adalah zonasi Aceh Trade and Distribution Centre (ATDC) yang ditetapkan dalam Qanun Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA). Sesuai arahan tata ruang berdasarkan Qanun Nomor 19 Tahun 2013 Tentang RTRWA terdapat enam zona atau wilayah aglomerasi di Aceh. Pergerakan angkutan umum dalam masa peniadaan mudik masih diperbolehkan untuk dilayani dalam wilayah aglomerasi, yang meliputi ZONA PUSAT yaitu Sabang, Banda Aceh, Aceh Besar dan Pidie. Untuk ZONA UTARA yaitu Pidie Jaya, Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Tengah, dan Bener Meriah. Di ZONA TIMUR yaitu Aceh Timur, Langsa, dan Aceh Tamiang dan ZONA TENGGARA yaitu Gayo Lues, Aceh Tenggara, Subulussalam dan Singkil. Selanjutnya adalah ZONA SELATAN yaitu Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, dan Simeulue, ZONA BARAT yaitu Aceh Barat, Nagan Raya, dan Aceh Jaya. Dalam Surat Edaran juga menjelaskan bahwa perjalanan transportasi darat baik pribadi maupun umum dalam satu wilayah aglomerasi tidak diwajibkan untuk menunjukkan surat hasil tes RT PCR/rapid test antigen/tes GeNose C19 sebagai syarat perjalanan namun akan dilakukan tes acak apabila diperlukan oleh Satuan Tugas Penanganan (Satgas) Covid-19 Kabupaten/Kota se-Aceh dalam Provinsi Aceh. Diharapkan, pelaksanaan aktivitas pergerakan transportasi wajib mengikuti protokol kesehatan. Untuk lokasi pemeriksaan terhadap pengendalian transportasi selama masa peniadaan mudik dilakukan selama 24 jam dengan pengaturan regu berdasarkan keputusan ketua Satgas Covid-19 pada wilayah aglomerasi Aceh. (MS)