Category: ACEH TRANSit

Bertemu tokoh sekaliber Prof. Dr. Kuntoro Mangkusubroto, mantan Menteri Pertambangan dan Energi Indonesia yang juga pernah menjabat sebagai orang nomor satu di Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi (BRR) NAD – Nias, ternyata tidaklah sesulit yang dibayangkan. Sehari setelah tim ACEH TRANSit, Arrad Iskandar menyampaikan keinginan untuk wawancara, tokoh super sibuk yang masih aktif di School of Business and Management Institut Teknologi Bandung Jakarta ini langsung menkonfirmasi dan mengajak bertemu disalahsatu café di kawasan SCBD Jakarta. Sore itu ditemani secangkir kopi obrolan pun mengalir dengan santai. Usai berbasabasi sejenak, semua pertanyaan tim ACEH TRANSit satu persatu pun disimak dan dijawab dengan ramah dan santai oleh beliau. Berikut petikan wawancaranya. Setelah 15 tahun pasca tsunami, apakah bapak masih memantau perkembangan Aceh? Saya melihat investasi di Aceh belum tumbuh seperti apa yang saya harapkan ketika meninggalkan Aceh 10 tahun yang lalu. Menilai dari infrastruktur yang telah dibangun di masa BRR maupun setelah masa BRR seharusnya investasi di Aceh sudah cukup tinggi. Besarnya investasi itu menunjukkan tingkat kepercayaan para investor dan sebagai salah satu indikator pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Saya kira salah satu faktornya adalah kebijakan Pemerintah Daerah seharusnya lebih ramah terhadap sektor investasi. Ketiadaan kepastian hukum untuk melindungi investor pasti akan membuat investasi lesu. Ketika pertama kali melihat kerusakan yang sangat besar akibat tsunami, bagaimana Bapak merasa yakin untuk mampu mengerjakan rehabilitasi dan rekonstruksi? Saat pertama melihat dampak gempa dan tsunami yang meluluhlantakkan Aceh, baik dari sisi infrastruktur, kondisi psikologi masyarakat ditambah lagi konflik yang masih berlangsung, jujur saja saya merasa ragu mampu membangun Aceh seperti sedia kala. Setelah enam bulan di Aceh, saya bertemu dengan banyak masyarakat korban tsunami, mendengar harapan-harapan mereka, saya mulai berpikir sudah saatnya masyarakat Aceh tidak lagi hanya diperlakukan sebagai korban bencana, namun juga sebagai masyarakat yang ingin membangun daerahnya. Saya mengajak segenap masyarakat Aceh untuk bersama-sama membangun Aceh kembali, karena saya di Aceh ini cuma sementara sedangkan masyarakat Aceh disini selama-lamanya. Masyarakat Aceh dapat melihat ketulusan niat saya sehingga banyak yang mau berkontribusi dan membantu saya dalam membangun Aceh kembali. Dari situlah mulai timbul keyakinan dalam diri saya bahwa saya bisa membangun Aceh kembali, karena saya tidak sendiri dalam membangun Aceh. BRR berhasil membangun Pelabuhan Ulee Lheue dalam waktu 7 bulan dan Pelabuhan Malahayati dalam waktu 9 Bulan. Ini sesuatu yang luar biasa, dan diluar ekpektasi semua orang dan tidak mungkin terwujud tanpa adanya dukungan dan kepercayaan dari rakyat Aceh. BRR mengelola uang bantuan sebesar $7,2 Milyar dengan penyaluran bantuan tersebut mencapai 93 persen, jauh diatas rekor dunia yaitu Honduras dengan 63 persen, dapat Bapak ceritakan sedikit tentang pencapaian tersebut? Realisasi 93 persen itu jika kita menghitung hanya sampai pada bulan April 2009, saat masa tugas BRR berakhir di Aceh. Saat itu beberapa NGO masih membangun rumah bantuan dan menyalurkan bantuan lainnnya untuk korban tsunami. Jadi kalau saya perhitungan saya tidak salah jumlah realisasi penyaluran bantuan untuk Aceh itu adalah sekitar 103 persen di akhir tahun 2009. Bagaimana bisa realisasinya melebihi 100 persen? Saya menyewa dua perusahaan finance kelas dunia, yaitu Price Water House Cooper dan untuk mengaudit dan Ernst & Young untuk sistem pengendalian keuangan. Segala laporan saya buka ke publik. Saya juga menggagas satuan anti korupsi di BRR. Saya ingin mendapatkan kepercayaan dunia dengan menunjukkan bahwa kita tidak main-main dalam membangun Aceh kembali. Ketika kita berhasil mendapatkan kepercayaan dunia, maka bantuan pun terus mengalir untuk Aceh. Selain kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh BRR, ada begitu banyak NGO dari seluruh dunia hadir membantu Aceh, Bagaimana Bapak mensinergikannya? Saya menggunakan metode yang sangat sederhana namun sangat efektif yaitu hanya berupa dua lembar formulir. Saya meminta seluruh NGO yang ingin menyalurkan bantuan untuk Aceh mengisi formulir yang isinya Lembaga apa, dari negara mana, berapa jumlah dana yang disumbangkan, membawa barang apa, bentuk sumbangannya apa, dan lokasinya dimana. Formulir itu lalu saya kumpulkan dan pelajari selanjutnya saya arahkan untuk menyalurkan bantuannya. Tantangan terberat saat Rehab Rekon di Aceh? Saat itu kondisi Aceh masih didera konflik, walau penandatangan MoU Helsinki sudah terlaksana namun tidak serta merta membuat situasi menjadi kondusif. Pernah dalam perjalanan ke Calang, saya dan rombongan dicegat oleh sekelompok orang tidak dikenal, saat itu sekitaran tengah malam. Saya menjelaskan bahwa saya dan rombongan ini dari BRR, datang untuk memberikan bantuan kepada masyarakat korban gempa dan tsunami di Calang. Saya bersyukur tanpa ada diskusi yang panjang kami akhirnya dipersilahkan melanjutkan perjalanan. Menurut saya hal-hal seperti ini sangat menghambat pergerakan BRR dalam penyaluran bantuan untuk Aceh saat itu. Saat ini Aceh mengembangkan pusat kajian mitigasi bencana untuk berbagi pengalamannya dengan masyarakat dunia, bagaimana bapak melihat ini sebagai sesuatu yang strategis? Saya melihat hal ini sebagai hal yang penting, ada banyak pelajaran yang dapat diambil dari gempa dan tsunami yang terjadi di Aceh. Dengan adanya pusat kajian ini, data, fakta, maupun pengalaman penyintas gempa dan tsunami yang dapat menjadi sebuah penelitian yang manfaatnya dapat dipublikasikan dan juga diterapkan tidak hanya di Aceh tapi dimanapun tempat yang berpotensi menghadapi ancaman yang sama. Apa pengalaman yang paling berkesan di Aceh? Untuk saya yang paling berkesan di Aceh itu adalah SDN 17 Peulanggahan Banda Aceh. Peulanggahan itu salah satu daerah cukup parah terkena dampak gempa dan tsunami. Setelah SD tersebut melakukan pendataan ulang, ternyata jumlah murid yang selamat hanya 14 orang. Saya memerintahkan untuk membangun ulang SD tersebut walaupun banyak yang mempertanyakan keputusan saya. Keputusan saya tidak salah, tahun ke tahun siswa di SD tersebut terus bertambah. Saya juga sempat berfoto dengan ke 14 siswa tersebut sebagai kenang-kenangan. Ini pengalaman yang sangat berkesan untuk saya selama di Aceh. Pertumbuhan penduduk atau perkembangan kota Banda Aceh concern terhadap pemukiman pada kawasan rawan bencana, padahal dulu pernah digagas agar tidak bermukim di kawasan tersebut, bagaimana pendapat bapak? Saya melihat ketakutan dan trauma terhadap bencana gempa dan tsunami hanya berlangsung setahun. Setelah itu masyarakat mulai pulih dan kembali bermukim didaerah yang rawan terkena tsunami. Penetapan kawasan rawan bencana ini sangat sulit diterapkan karena ada tiga faktor yaitu romantisme kepemilikan tanah tersebut karena sudah turun temurun tinggal didaerah tersebut, keyakinan bahwa bencana tsunami tidak akan terulang lagi dalam waktu dekat, dan mata pencaharian karena banyak masyarakat yang

Saat dihampiri ACEH TRANSit, Keuchik Harun sedang beraktivitas di depan rumahnya. Di usianya yang tak lagi muda, Keuchik Harun masih nampak sehat. Kesehariannya kini bersama istri tercintanya. Mahasiswa era tahun 70-an dan 80-an yang kuliah di Komplek Pelajar dan Mahasiswa (Kopelma) Darussalam tentu akrab dengannya. Dialah sopir Robur generasi pertama di Aceh. Keuchik Harun memulai pembicaraanya. Dia menyebut, pertama kali Robur ada di Aceh setelah Pemilu 1972, tepatnya pada tahun 1974. Bus angkutan umum perkotaan ini, hadir di Banda Aceh atas inisiasi Pemerintah Daerah Istimewa Aceh masa itu. Empat unit Robur didatangkan dari Jakarta melalui Belawan, Medan. Sesampai mobil dari Medan inilah, angkutan massal perkotaan pertama hadir di Banda Aceh. Keseharian Keuchik Harun bersama dengan sopir Robur lainnya rutin mengantar mahasiswa. Setiap harinya, pukul 07.00 WIB bus Robur parkir dengan rapi di depan Masjid Raya Baiturahman. Dari pagi hingga sore, Robur melaju dari pusat kota menuju Darussalam, begitu sebaliknya. Semasa menjadi sopir, rasa lelah rutin menghampiri Keuchik Harun. Apalagi terkadang mahasiswa berkelahi di dalam Robur. Beberapa sopir menyampaikan keluhannya kepadanya. Hal yang membuat Keuchik Harun mengernyitkan dahi. Mereka berkelahi dan cekcok antar fakultas atau sesama fakultasnya di dalam Robur. Jadinya, terkadang Keuchik Harun melaporkan hal ini kepada Senat Mahasiswa. Masa itu, Dimurtala menjadi Senat Mahasiswa. Ke sana lah Keuchik Harun menyampaikan keluh kesahnya. Selain, tentu peran Keuchik Harun juga tetap melerai cek-cok antarmahasiswa. Karena hal inilah, Keuchik Harun dipilih menjadi Keuchik Gampong Peurada masa itu. “Saya menjumpai Pak Dimurtala, selaku senat mahasiswa kala itu. Untuk menyampaikan hal ini agar ada nasihat langsung kepada rekan mahasiswa,” ujar pemilik nama lengkap Harun Husen ini. Selain berkelahi, bermacam polah tingkah laku lainnya dilakukan mahasiswa kala itu. Mereka meminta dibelokkan khusus saat di salah satu simpang di kawasan Lingke. Beberapa sopir lainnya menuruti permintaan mahasiswa. Tujuannya, agar saling berhimpitan mesra. Sehingga, konon, jadilah simpang itu dinamai Simpang Mesra hingga kini. Meski demikian, Keuchik Harun tidak menuruti permintaan mahasiswa, sebab berbahaya bagi mereka. “Namun yang menyakitkan saya bukan itu, mereka tidak membayar onkos naik Robur. Padahal, dari pusat kota ke Darussalam hanya 50 Rupiah. Ada yang bahkan beberapa mahasiswa meminta kembaliannya, padahal tidak pernah sama sekali memberikan uangnya kepada kernet,” sebutnya mengenang masa pahitnya. Kendati demikian, Keuchik Harun sering mentraktir mahasiswa yang sedang nonkrong di warung kopi. Terkhusus, Keuchik Harun menyuruh mereka memesan segelas kopi, sepotong kue, dan sebatang rokok. Terutama saat mereka belum mendapat kiriman dari orang tuanya di kampung. “Saya bilang, jangan menahan lapar. Nanti menganggu kuliahnya.” Saat hari wisuda tiba sekaligus menjadi sarjana muda, mereka datang menjumpai Keuchik Harun. Seraya meminta maaf atas perbuatan mereka kepadanya. Sebagai yang dituakan, Keuchik Harun menerima permintaan maaf mereka. Sambil mendoakan agar mereka sukses. Ada hal unik yang diceritakan Keuchik Harun. Saat beliau ke Kota Langsa bersama rombongan Pemerintah Daerah Istimewa Aceh kala itu. Ternyata banyak mantan mahasiswa yang masih mengenalnya. Bukannya menyambut Wakil Gubernur, mereka malah mengampiri Keuchik Harun. Saat akan pulang ke Banda Aceh, maka tangan kanan dan kirinya penuh dengan oleh-oleh khas kota itu. “Mereka kasih ke saya macam-macam. Hingga saya dikasih kecap,” sebutnya sambil tertawa. Selama menjadi sopir bus pabrikan Volkseigener Betrieb VEB Robur-Werke Zittau dari Jerman Timur itu, Keuchik Harun memiliki kesan mendalam. Selain merasa bahagia saat mengetahui mantan mahasiswa pengguna Robur telah sukses, Dia mengagumi sosok Ali Hasyimi, Gubernur Aceh masa itu. Baginya, sosok Ali Hasyimi berbeda dengan pemimpin kebiasaan. “Jarang kita temui Gubernur yang bertanya dan berdiskusi dengan sopir,” ujarnya mengenang. Kesan ini pun sesuai, saat Keuchik Harun memberi ide kepada Ali Hasyimi tentang pertanyannya mengatur jam operasional Robur, agar tidak bentrok dengan jam keluar kuliah mahasiswa. Sebab, kala itu, penumpang membludak di hari Jumat. “Pak, kita atur jam keluar mahasiswa tiap satu jam sekali. Kalau hari lain, tidak apa-apa,” sebutnya mengulang percakapan dengan Ali Hasyimi. Karena masukannya ini, Ali Hasyimi mengiyakan. Jadi, inilah salah satu konsep yang terbaik pada masa itu guna memanajemen angkutan massal yang banyak diminati mahasiswa, pelajar, hingga masyarakat. Teriakan Darma Darma, Apung, Kramat, Jambo Tape, Lorong Mangga, Mesra, Simpang Galon, selalu terdengar dari kernet Robur. Inilah beberapa kenangan Keuchik Harun yang menjadi sopir Robur 18 tahun lamanya. Dia pensiun dari sopir Robur karena menjadi sopir pribadi Wakil Gubernur Teuku Johan. Apalagi Keuchik Harun juga pegawai pemerintah masa itu, beliau pun mengiyakan. Generasi ketiga Selain dengan Keuchik Harun, ACEH TRANSit juga bertemu dengan seorang sopir Robur generasi ketiga. Dia adalah Azhari yang kini bekerja di Badan Penganggalungan Bencana  Aceh (BPBA). Saat ditemui, Jumat (16/7/2019), Azhari bercerita, dia mewarisi profesi dari ayahnya, sopir Robur generasi pertama. Adiknya, Faisal yang kini bekerja di salah satu kampus ternama di Aceh juga pernah menjadi sopir Robur. Mereka, satu keluarga menjadi sopir Robur. “Generasi Robur terakhir kini tinggal di Unsyiah. Yang lainnya disapu oleh tsunami 26 Desember 2004 silam. Setelahnya, Robur tak lagi beroperasi di Banda Aceh,” sebutnya yang mulai menjadi sopir tahun 2001. Hamdani, mantan pengguna Robur mengaku punya banyak kenangan dengan Robur. Dia rutin menggunakan Robur saat kuliah. Menurutnya, Robur sangat nyaman dan memang sangat dibutuhkan masyarakat. Robur menjadi inspirasi Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan untuk melahirkan bus Trans Koetaradja, sebagai transportasi angkutan massal perkotaan. Seperti halnya Robur, Trans Koetaradja memiliki semangat yang sama dengan terus mengupayakan inovasi sesuai dengan peradaban di Aceh. Robur telah menjadi kenangan bagi kita semua. Dalam kaitan itu, Dinas Perhubungan Aceh, menghadirkan Robur hias pada saat perayaan karnaval HUT ke 74 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2019 di Banda Aceh. Ini adalah upaya mengenang kembali jasa Robur dalam mengangkut para mahasiswa. Jika Robur kembali hadir di Banda Aceh, berminatkah warga Aceh menjajalnya lagi? (Muarrief)   Versi digital dapat diakses di laman

Gesekan ban pesawat begitu kentara menyentuh daratan. Rona mentari siang nan indah menyambut kedatangan kami di Bandara Juanda Surabaya, Selasa 4 Juli 2019. Dari bandara perjalanan kami lanjutkan dengan mobil. Pepohonan rindang menutupi jalanan hitam di tengah kota. Hingga sampai di pagar setengah bundaran bertulis “Institut Teknologi Sepuluh November”. Di sinilah tujuan kami kali ini. Daya tarik inovasi yang diciptakan mengundang hasrat ingin tahu. Yah, mobil listrik yang telah digaungkan ke seantero negeri. Sang roda empat yang ramah lingkungan. Motor penggerak yang telah mengalungkan sepuluh hak paten. Pada hari itu Transit berkesempatan diskusi di Gedung Riset Mobil Listrik Institut Teknologi Sepuluh November (ITS). Kami disambut oleh manager Reseach and Development (R&D), Dr. Dimas Anton Asfani, S.T., M.T., dan tim mobil listrik lainnya. Dalam sebuah ruangan persegi bercat putih, susunan kursi bermodel L diatur rapi memenuhi ruangan. Meja hanya ditempatkan pada barisan depan serta filling cabinet yang berjejer menghimpit dinding. Perbincangan mengalir secara alami dan hangat diselimuti canda tawa. “Mungkin sebelum kita mengobrol lebih lanjut, ada baiknya saya perkenalkan tim terlebih dulu, kan, kalau tak kenal maka kita kenalan,” Dr. Dimas Anton Asfani membuka pembicaraan. Suara tawa menyeruak ke seantero ruang tersebut. “Langsung saja, saya sendiri Anton, Dosen Teknik Elektro yang mendampingi tim ini juga. Di sini juga hadir tim teknis mobil listrik kita, Mas Uta, Mbak Santi, dan Mas Ari yang setiap harinya bergelut dengan barang-barang ini,” ujar Dosen Teknik Elektro tersebut. Pada awal diskusi tersebut, Deddy Lesmana, Kepala Bidang Pengembangan Sistem dan Multimoda menyampaikan bahwa tujuan utama kunjungan ini untuk menjajaki kerja sama antara Pemerintah Aceh dan Institut Teknologi Sepuluh November. Terkait mekanisme dan prosedur kesepahaman ini sangat membutuhkan arahan dari tim mobil listrik ITS. Kerja sama ini didasari terhadap kebutuhan pengembangan feeder angkutan massal Ibukota Provinsi Aceh. Pengembangan ini mengarah kepada penggunaan bus listrik. Tahap awal operasinal feeder ini direncanakan di kawasan kampus Darussalam (Unsyiah dan UIN Ar-Raniry–red). Rencana ini juga bercermin pada inovasi ITS dalam menggarap bus listrik sebagai transportasi kampus serta mendukung gagasan Eco-City. Lebih lanjut, Renny Anggeraeni Robin, Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan Teknologi menerangkan dibutuhkan pembelajaran juga dalam tahapan pengadaan bus listrik ini. Dimana kerjasama ini juga merupakan kegiatan jangka panjang. Merujuk kembali juga Unsyiah sudah pernah bekerja sama dengan ITS sebelumnya. Menanggapi hal tersebut, Dr. Dimas Anton Asfani menerangkan secara umum, MoU yang dilakukan langsung berada di bawah naungan ITS dan Pemerintah Aceh. “Mungkin sedikit belajar dari pengalaman, mengingat MoU ini jangka panjang. Sedikit kendala dalam pengaplikasian prototipe yang memakan waktu relatif lama. Sehingga, kebutuhan konsumen belum dapat diproduksi sesegera mungkin (dalam waktu cepat-red),” ujarnya. Mengenai hal teknis lainnya, Yoga Uta Nugraha, Ketua Engineer Tim ITS yang merancang sistem penggerak ini menjelaskan, pengembangan yang dilakukan langsung di worskhop (Gedung Riset Mobil Listrik –red) lebih fokus terhadap komponen penggerak seperti dinamo, baterai, pengatur kecepatan, daya listrik, dan mengatur sistem keseluruhannya. “Perwujudan prototipenya ada sepeda motor, mobil, dan bus. Kami (timnya-red) juga telah bekerja sama dengan PT. INKA, salah satu perusahaan pengadaan gerbong kereta api. Di sini kami sebagai penyuplai motor penggerak listrik serta mengatur kecepatan motor tersebut,” ujar mahasiswa yang akrab disapa Uta ini dengan mata yang berbinar. Untuk kapasitas bus, prototipe yang ada dengan model Low Deck Bus seperti kendaraan listrik bandara dengan kapasitas 30-50 penumpang dengan posisi berdiri.(Misqul Syakirah) Sekilas tentang Bus Listrik Dalam kesempatan tersebut, Ketua Engineer Tim ITS, Yoga Uta Nugraha, menjelaskan panjang lebar tentang keunggulan bus bertenaga listrik. “Kebutuhan baterai seberapa jauh jarak yang akan ditempuh juga dapat disetting di sini. Mau jarak 200 km kita dapat mengaturnya, tetapi ini tergantung kepada seberapa besar ruang space baterai yang tersedia. Jika satu meter persegi, kita bisa hitung berapa jarak yang dapat ditempuh dengan baterai yang ada,” tukas Uta dengan optimisme terbias dari senyumnya yang lebar. Pengaturan interface seperti notifikasi daya baterai dan kecepatan maksimum ini telah dikembangkan melalui koneksi internet atau smartphone secara online. Jadi, kita dapat mengetahui berapa jarak yang ditempuh dengan sisa daya baterai yang ada. Uta menjelaskan, perakitan bus menelan biaya sekitar 1,5-2 miliar dan waktu perakitan kurang lebih satu tahun setelah seluruh komponen tersedia. Secara keseluruhan, perakitan komponen bus dan pengaturan sistem dilakukan oleh tim di workshop. Namun, cell baterai masih harus diimpor dari Cina dikarenakan spesifikasi baterai yang dibutuhkan dan harga jual produk dalam negeri masih kalah saing daripada produksi Cina. Harapan besar kedepan, Indonesia mampu memproduksi komponen baterai sesuai kebutuhan dan berdaya saing tinggi di pasar internasional. Hal ini membuktikan bahwa total biaya kepemilikan kendaraan listrik setara, bahkan lebih murah dibandingkan dengan kompetitornya. Meski harga awal relatif lebih mahal, namun karena biaya energi dan maintenance yang sangat murah, membuat biaya total kepemilikan kendaraan listrik menjadi rendah. Kesuksesan Surabaya menggagas Eco City melalui kendaraan listrik (bus listrik –red) patut diapresiasikan dan diterapkan. Banyak kabupaten/kota yang melirik penggunaan kendaraan listrik ini. Pemerintah Bali mulai menggunakan kendaraan listrik khusus area terbatas (area wisata –red) bekerja sama juga dengan tim ITS. Kendaraan yang digunakan seperti kendaraan bandara bermodel mobil golf dengan konstruksi terbuka. Surabaya, Bandung, dan Jakarta juga telah melayangkan kerjasama pengadaan kendaraan listrik. Namun, karena keterbatasan waktu perakitan kendaraan tersebut menjadi terlambat dari perencanaan awal. Ayuning Fitri Desanti, salah satu tim engineer menambahkan, kendala terbesar yang dihadapi tim juga dari terbatasnya ruang workshop. Permintaan yang kian meningkat, membatasi gerak dalam produksi kendaraan tersebut. Harapan besar juga, Indonesia dapat menggunakan kendaraan listrik produksi anak bangsa. Bukan hanya semata untuk keuntungan pribadi, tapi untuk menyelamatkan Indonesia dari impor BBM sekaligus menyelamatkan devisa negara. (Misqul Syakirah) Tulisan versi digital dapat diakses pada laman ini

Tasya Rahmayanti, dara cantik kelahiran Aceh Utara, 28 Februari 1998 ini adalah mahasiswi Pendidikan Bahasa Inggris, UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam menjalani aktifitasnya sehari-hari sebagai mahasiswi, gadis yang tinggal di Punge Jurong, Banda Aceh ini rutin menggunakan Bus Trans Koetaradja. Meskipun lokasi halte yang lumayan jauh dari rumah, tidak menyurutkan minat Tasya untuk menggunakan Trans Koetaradja. Tasya mengaku sering naik bus Trans Koetaradja di halte depan Masjid Raya Baiturrahman. Sering kali diantar oleh orang tua, bahkan terkadang dia memilih untuk berjalan kaki. “Seringnya diantar sama mama ke halte, terkadang jalan kaki juga,” ungkap Tasya. Lokasi halte yang jauh dari tempat tinggal membuat sebagian masyarakat kesulitan naik Trans Koetaradja, termasuk Tasya. Gadis yang hobi membaca komik ini mengharapkan adanya Feeder agar memudahkan masyarakat yang ingin menggunakan Trans Koetaradja. “Saya rasa masyarakat butuh Feeder. Sehingga tidak perlu bergantung pada kendaraan yang ada di rumah atau pun berjalan kaki ke halte,” harap Tasya. Feeder adalah kendaraan pengumpul atau pengumpan yang dapat menjangkau kawasan perumahan dan pemukiman warga lalu mengantar penumpang ke halte-halte terdekat. Berbicara tentang Feeder, Tasya menyarankan agar Pemerintah Aceh memanfaatkan minibus Labi-labi yang telah ada. Selain telah menjadi angkutan ikonik di Banda Aceh, pemanfaatan Labi-labi lebih hemat anggaran dan dapat memberdayakan sopir labi-labi yang saat ini penghasilan mereka semakin menipis. “Saya pikir ada baiknya Pemerintah memanfaatkan Labi-labi yang telah ada. Selama TransK beroperasi, banyak para pengguna Labi-labi beralih ke TransK karena gratis dan terbilang lebih nyaman digunakan,” jelasnya. Tasya berharap jika Feeder Trans Koetaradja sudah beroperasi, tidak malah membuat kondisi lalu lintas semakin ribet lalu membuat masyarakat enggan naik Trans Koetaradja. Mahasiswi yang pernah menjadi peserta OSN Provinsi Aceh Tahun 2015 ini juga berharap operasional Feeder Trans Koetaradja nantinya berjadwal. Sehingga memudahkan masyarakat yang ingin menuju halte terdekat tanpa harus menunggu lama. Apalagi mayoritas pengguna Trans Koetaradja adalah pelajar dan mahasiswa, yang butuh sampai ke tujuan tepat waktu. (Amsal) Versi cetak online dapat diakses pada laman ini https://dishub.acehprov.go.id/publikasi-data/aceh-transit/tabloid-transit/ Simak video keseharian bus Trans Koetaradja :

Pasca penandatanganan MoU Helsinki Tahun 2005, situasi Aceh mulai kondusif dan perputaran roda perekonomian masyarakat pun berangsur membaik. Banda Aceh, sebagai penyandang status ibukota provinsi, mulai dilirik sebagai peluang bagi pelaku ekonomi baik dari provinsi Aceh maupun dari daerah lainnya. Hal ini menyebabkan pertumbuhan jumlah penduduk Kota Banda Aceh meningkat pesat. Diperkirakan pada tahun 2025 ada lebih dari 500 ribu jiwa yang berdomisili di Banda Aceh dan sekitarnya. Pertumbuhan penduduk ini juga berbanding lurus dengan pertumbuhan kendaraan bermotor yang berkisar antara 12 – 13 % per tahunnya. Dengan perkiraan kepadatan penduduk sebesar 8.148 Jiwa/Km­2 pada tahun 2025, tanpa transportasi massal yang memadai maka dapat dipastikan lalu lintas Banda Aceh akan semakin padat dan semrawut, ditambah lagi dengan fakta bahwa setelah tsunami 2004 Banda Aceh tidak lagi memiliki moda transportasi bus untuk melayani penumpang. Sebagai langkah awal penyelesaian masalah diatas, Pemerintah Aceh menjalin kesepakatan dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia untuk menyelenggarakan angkutan masal perkotaan bertipe BRT (Bus Rapid Transit) di Banda Aceh. Dimana Kementerian Perhubungan RI memberikan dukungan berupa penyediaan bus dan Pemerintah Aceh menyediakan prasarana serta biaya operasionalnya. Angkutan massal perkotaan Trans Koetaradja yang masih digratiskan oleh Pemerintah Aceh, selain sebagai solusi tranportasi perkotaan juga diharapkan mampu meningkatkan antusiasme masyarakat untuk beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum. Ketika berbicara peningkatan jumlah kendaraan bermotor maka tidak dapat terlepas dari masalah peningkatan polusi udara yang ditimbulkan. Pada tahun 2018, Trans Koetaradja berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 34.579 TCO2e atau mencapai 270% dari tahun sebelumnya. Dinas Perhubungan Aceh juga tengah menjajaki kerjasama dengan Institut Teknik Surabaya untuk pengadaan bus bertenaga listrik sebagai bus feeder Trans Koetaradja untuk melayani rute-rute alternatif yang belum terlayani. Kedua hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia yang tertuang dalam Nationally Determined Contribution (NDC) Republik Indonesia pada bulan November 2016 tentang upaya pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Nasional dengan target penurunan unconditional sebesar 29% pada tahun 2030. Trans Koetaradja yang mulai beroperasi tahun 2016 tergolong angkutan massal perkotaan yang masih “hijau”. Trans Koetaradja dituntut untuk terus berbenah dan berinovasi demi meningkatkan pelayanannya. Kerjasama dengan berbagai pihak pun terus dijalin seperti kerjasama dengan Program Studi Teknik Elektro Unsyiah untuk penyediaan sistem e-ticketing pada bus Trans Koetaradja. Saat ini, Trans Koetaradja memang merupakan angkutan massal perintis perkotaan, namun subsidi yang diberikan Pemerintah Aceh ini akan menjadi sebuah investasi besar dibidang angkutan yang diyakini mampu menjawab berbagai problematika transportasi perkotaan di masa yang akan datang. (Arrad) Versi cetak digital dapat diakses pada laman ini

Muslim (50) berdiri sejenak di pagar depan Masjid Raya Baiturrahman. Matanya menatap lekat ke arah halaman Supermarket Barata. Di sana, teronggok sebuah lokomotif tua, bukti nyata angkutan kereta pernah berjaya. Ingatannya mengulang ke suasana 40 tahun lalu. Pada masa itu, sekitar tahun 1970-an, Muslim kecil sempat merasakan kenangan indah, bermain di antara gerbong kereta. Kala itu adalah masa penghujung era kejayaan kereta api Banda Aceh. Stasiun kereta itu berada persis di kompleks bangunan Barata dan taman Kodim 0101/BS saat ini. Setiap pulang sekolah, Muslim yang lahir dan besar di Kampung Baru, Banda Aceh, menyempatkan diri bermain bersama teman kecilnya di stasiun Kutaraja. Berlari-lari di sela-sela rel dan sembunyi di antara gerbong kereta yang parkir merupakan kenikmatan tersendiri buat Muslim dan teman-teman kecilnya yang tinggal di sekitar kawasan stasiun kereta Kutaraja saat itu. Sejarah mencatat, Perkeretaapian Provinsi  Aceh resmi didirikan tahun 1884 ditandai dengan terbentangnya jalur rel dari pelabuhan Uleelheue di ujung barat Banda Aceh,  hingga Kota Medan, Sumatra Utara. Rute sepanjang 486 kilometer itu berjaya hampir seratus tahun. Stasiun Koeta-Radja ini adalah stasiun kereta api kelas besar tipe A yang berada di Kampung Baru, Baiturrahman, Banda Aceh, berdekatan dengan Masjid Raya Baiturrahman. Setelah kemerdekaan, stasiun ini termasuk dalam Wilayah Aset Divre I Sumatra Utara dan Aceh serta merupakan stasiun kereta api terbesar di Aceh. Pada tahun 1976, PJKA resmi menghentikan pengoperasian perkeretaapian Provinsi Aceh. Banyak hal yang menyebabkan perkeretapian Aceh menghilang. Konflik bersenjata membuat pertumbuhan ekonomi melamban. Akibatnya, pihak Perusahaan Jawatan Kereta Api Aceh, mengalami kerugian parah sehingga jawatan ini menghentikan pengoperasian kereta di Aceh. Kini kawasan yang tadinya merupakan Stasiun Kereta Api Kutaraja telah berubah. Bangunan stasiun sudah hilang berganti menjadi taman kota dan perluasan halaman Masjid Raya Baiturahman Banda Aceh. Satu-satunya yang menjadi tanda bahwa di sana pernah ada stasiun kereta adalah dibangun monumen kereta api. Sebuah lokomotif tua BB84 dan gerbong dipajang  sebagai monumen perkeretaapian Aceh, di bekas area yang tadinya merupakan bangunan stasiun. Pada tahun 2010, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, kembali menghidupkan perkeretaapian Provinsi Aceh. Kali ini dimulai dari wilayah tengah Aceh, yaitu Lhokseumawe hingga Bireuen. Jalur rel sepanjang 11,3 kilometer telah dibangun. Meski dianggap nanggung dan belum memenuhi keperluan transportasi Aceh, tapi layanan kereta api ini masih terus  beroperasi. Jajaran Dinas Perhubungan Aceh bekerja keras untuk menghidupkan kembali perkeretaapian Provinsi Aceh. Setelah jalur tengah  Lhokseumawe-Bireuen sepanjang 11,3 km, selanjutnya akan dibangun bertahap jalur baru yang akan membentang menghubungkan Kota Banda Aceh hingga Kota Medan di Sumatera Utara. Pada 2019 ini ada lanjutan penambahan operasional Krueng Mane-Kuta Blang sepanjang 10,6 km. Selanjutnya Krueng Geukueh-Paloh sepanjang 8 km. Hingga saat ini masih dilakukan kajian tentang perlintasan jalan nasional dalam rencana pembangunan. Diharapkan, dukungan dari semua pihak akan mempercepat jalur-jalur ini tersambung hingga ke banda Aceh. Sehingga Muslim bisa mengulang kembali kenangan indah, bermain-main bersama teman-temannya, di stasiun kereta api Kutaraja.(Syahisa)

Dalam rangka menunjang pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas pembangunan nasional, Kementerian Perhubungan RI melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyelenggarakan angkutan kereta api perintis di beberapa wilayah di Indonesia. Angkutan Kereta Api Perintis adalah penyelenggaraan perkeretaapian yang dioperasikan dalam waktu tertentu untuk melayani daerah baru atau daerah yang sudah ada jalur kereta api namun secara komersial belum menguntungkan. Di Provinsi Aceh, angkutan kereta api perintis telah beroperasi sejak tahun 2013. Ditandai dengan dilakukannya uji coba Kereta Api Perintis Aceh pada tanggal 1 Desember 2013. Meskipun sempat berhenti beroperasi pada Juli 2014, Kereta Api Perintis Aceh kembali aktif pada 3 November 2016 dan berganti nama menjadi Kereta Api Perintis Cut Meutia. Perintis Cut Meutia merupakan Kereta Rel Diesel Indonesia (KRDI) berjenis kereta rel diesel yang dibuat oleh PT Inka (Persero) yang hanya terdiri dari 2 kereta per set. Sehingga hanya dapat mengangkut sebanyak 192 penumpang dalam sekali beroperasi. KA. Perintis Cut Meutia dapat menempuh perjalanan selama 32 menit dari Stasiun Krueng Geukueh ke Stasiun Krueng Mane yang berjarak 11.5 KM. Hanya dengan membayar Rp. 1000 saja, masyarakat dapat menaiki KA. Perintis Cut Meutia dari Stasiun Krueng Geukueh hingga Stasiun Krueng Mane. Yang sangat membantu lagi adalah KA. Perintis Cut Meutia beroperasi setiap hari mulai pukul 08.00 WIB hingga sore. Tentu bagi masyarakat maupun pekerja yang setiap hari bepergian di daerah tersebut (Krueng Geukueh – Krueng Mane) sangat terbantu. Bagaimanapun juga lintasan tersebut masih relatif dekat sehingga belum mampu melayani daerah yang lebih luas. Saat ini baru 3 stasiun yang telah beroperasi dan melayani angkutan kereta api perintis di Aceh yaitu; Stasiun Krueng Geukueh, Stasiun Bungkaih, dan Stasiun Krueng Mane. Sementara itu terdapat 2 stasiun lainnya yaitu Stasiun Grugok dan Stasiun Kuta Blang yang sudah dibangun dan akan melayani angkutan kereta api perintis ke depan. Kedua stasiun tersebut sedang menunggu dilakukan pengujian jalur, bangunan dan serangkaian proses lainnya dari Pemerintah Pusat. Jika proses pengujian selesai dilakukan, maka angkutan kereta api perintis pada tahun depan dapat melayani dari Krueng Geukueh hingga ke Kuta Blang dengan total jarak 21.5 KM. Rencana Pengembangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kereta Api Aceh Wilayah I, Abdul Kamal yang ditemui Aceh TRANSit menjelaskan bahwa jalur kereta api perintis ini dirancang untuk kereta komuter. Yaitu sistem transportasi berbasis kereta api yang menghubungkan daerah perkotaan dengan kawasan pinggiran kota atau dengan kawasan kepadatan penduduknya rendah. “Pembangunan jalur kereta api Aceh sejak awal memang direncanakan untuk komuter saja, menghubungkan Paloh Lhokseumawe sama Bireuen,” ujar Kamal. Kamal melanjutkan jika berbicara load factor dan operasional, tidak akan tercapai okupansi bila lintasan tidak mencapai Paloh – Bireuen. Untuk itu pihaknya terus berupaya agar lintasan tersebut segera beroperasi. Kamal memaparkan bahwa KA. Perintis Cut Meutia diharapkan telah beroperasi di lintasan Paloh – Kuta Blang dalam 2 tahun ke depan, sehingga total jarak yang ditempuh lebih kurang 30 KM. Untuk lintasan Krueng Geukueh – Paloh direncanakan dapat beroperasi pada tahun 2020 karena jalur tersebut menggunakan jalur lama. Selain itu, Kamal juga menyampaikan bahwa jalur kereta komuter ini akan terpadu dengan jalur Trans Sumatera. “Jalur kereta komuter nanti akan ketemu dengan jalur Trans Sumatera di Stasiun Kuta Blang, makanya stasiun Kuta Blang dibuat lebih besar dari stasiun lainnya,” papar Kamal. (Amsal)   Versi cetak online dapat diakses pada laman berikut:

Kementerian Perhubungan menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Kriteria dan Penyelenggaraan Kegiatan Angkutan Udara Perintis. Ini dilakukan guna mewujudkan angkutan udara perintis yang dapat menghubungkan daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain, serta mendorong pertumbuhan dan pengembangan wilayah guna mewujudkan stabilitas, pertahanan, dan keamanan negara. Penyelenggaraan angkutan perintis merupakan wujud kehadiran negara terhadap masyarakat sesuai dengan Nawa Cita pertama, dan merupakan bagian dari fokus kerja Kementerian Perhubungan dalam rangka meningkatkan keselamatan, kapasitas sarana, dan kualitas pelayanan transportasi di Indonesia. Peraturan yang telah diundangkan mulai tanggal 27 Januari 2016, merupakan pembaruan dari Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Udara Tahun 2010 Nomor SKEP/21/I/2010, yang mengatur beberapa hal meliputi: jenis kegiatan angkutan udara perintis, kriteria rute perintis, penyelenggaraan angkutan udara perintis, pelaksanaan angkutan udara perintis, evaluasi rute perintis, serta kewajiban penyelenggara angkutan perintis. Angkutan udara perintis terdiri atas: Angkutan udara perintis penumpang dan angkutan udara perintis kargo. Angkutan Udara Perintis Bandara Alas Leuser Kutacane Terhitung sejak 1 Januari 2019, Unit Pelayanan Bandar Udara (UPBU) Rembele telah membawahi Bandara Malikussaleh Lhokseumawe. Sebelumnya UPBU Rembele juga telah membawahi 2 bandara lainnya seperti Senubung Gayo Lues dan Alas Leuser Aceh Tenggara. Sedangkan pengoperasian Satuan Pelayanan (Satpel) ketiga bandara tersebut berada di bawah Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Rembele, Bener Meriah. Sejak April lalu maskapai penerbangan Susi Air telah melayani penerbangan perintis untuk rute Banda Aceh-Kutacane (Aceh Tenggara) maupun sebaliknya. Namun frekuansi penerbangan tersebut hanya satu kali dalam seminggu, yakni hanya pada hari Rabu. Penerbangan yang dimulai sejak tanggal 22 April lalu dapat ditempuh dengan jarak tempuh sekitar 1 jam 20 menit. Sangat singkat bila dibandingkan dengan waktu tempuh menggunakan jalan darat. Pesawat yang digunakan untuk penerbangan ini adalah jenis Cessna 208B Grand Caravan dengan kapasitas 11-12 penumpang, termasuk balita. Mantan kepala Bandara UPBU Rembele Yan Budianto dalam sebuah kesempatan mengatakan, minat masyarakat yang menggunakan moda angkutan udara sangat tinggi dari Kutacane ke Banda Aceh sangat tinggi. Mengingat jarak tempuh jalur darat ke Banda Aceh sangat jauh dan melelahkan jika menggunakan jalur darat. Menurutnya, pihaknya sudah melobi pihak Kementerian Perhubungan Udara untuk meminta penambahan jadwal penerbangan, tapi belum dikabulkan. Dilla, salah seorang mahasiswa asal Aceh Tenggara yang menempuh studi di Banda Aceh mengatakan, dirinya sering menggunakan jasa penerbangan perintis ini. Ia berharap jadwal penerbangan rute Kutacane-Banda Aceh perlu ditambah, dari satu kali menjadi tiga kali dalam seminggu, sehingga bisa lebih efektif. Sebelumnya, Bandara Alas Leuser Kutacane ini telah diserahkan ke Kementerian Perhubungan dikarenakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara tidak mampu mengelolanya. Rute perintis ini disubsidi melalui APBN karena pengelolaan Bandara Alas Leuser Kutacane telah diambil alih oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sejak akhir 2017 lalu. Bandara ini memiliki luas lahan lebih dari 30 hektare dengan panjang Runway 1.620 meter serta lebar rata-rata 23 sampai 27 meter. Sebelumnya, saat masih di bawah pengelolaan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, Bandara Alas Leuser telah melayani penerbangan perintis untuk dua rute, yakni Banda-Aceh-Kutacane pergi-pulang dan Kutacane-Medan pergi dan pulang. Jadwal masing-masing dua kali dalam seminggu. Angkutan Udara Perintis Bandara Lasikin Sinabang Operasional Bandar Udara yang beralamat di Desa Lasikin, Kecamatan Simeuleu Timur Kabupaten Simeuleu berjalan dengan baik. Bandara ini didarati oleh dua angkutan udara perintis, yaitu Perintis Aceh dengan operator Susi Air dan Perintis Sumatera Utara dengan operator Aviastar. Penerbangan angkutan udara perintis Aceh memiliki frekuensi penerbangan sebanyak dua kali dalam seminggu, Selasa dan Jum’at. Rute penerbangan Susi Air ini dari Sinabang-Nagan Raya, Nagan Raya-Banda Aceh dan sebaliknya.  Sedangkan, frekuensi penerbangan Aviastar sekali dalam seminggu dengan rute penerbangan Gunung Sitoli – Sinabang dan Sinabang – Gunung Sitoli. Bona Tulus Fransiskus Simamora, Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Lasikin menyebutkan, penerbangan yang dikelola Pemerintah Aceh memiliki performa yang bagus. Rute penerbangan pun memiliki nilai komersil yang tinggi. Hal ini menilik pada eksotisnya Simeulue yang mampu menjaring wisatawan melakukan aktifitas wisata di pulau penuh pesona ini. Sebagai Informasi, jumlah penumpang dalam sekali penerbangan memenuhi slot paling sedikit 8 packs dari target sebanyak 12 packs. Hal ini menunjukkan perkembangan yang sangat bagus. Bona Tulus mengatakan, potensi ini dapat mendorong kebijakan pemerintah untuk menghapus perintis, dalam artian penerbangan ini dapat dikomersilkan layaknya bandar udara umum lainnya. Dikarenakan, penerbangan ke Medan telah berjalan lancar dan di sini perlu penyesuaian penerbangan ke Banda Aceh. “Pertanyaan yang menjadi perimbangan saat ini adakah operator yang mau?” kata Bona. Menurutnya, keputusan ini kembali kepada kebijakan pemerintah dalam menentukan kegiatan bandara ini ke depan. “Kita menjadi pendukung dalam mendorong kebijakan terhadap operasional bandara dan perkembangan daerah yang semakin baik. Saat ini juga, angkutan udara perintis ini menjadi denyut jantung transportasi dan mitigasi bencana ke pulau terpencil, terluar dan tertinggal,” ujarnya. Ia menambahkan, masyarakat juga berharap adanya penambahan frekuensi penerbangan, meskipun beberapa masyarakat terkendala pada biaya. Namun sejauh ini, masyarakat masih menerima kebijakan harga yang diberikan oleh pemerintah. Selanjutnya, perlu dilakukan kajian lebih detail terkait harga penerbangan yang perlu dibayar. Memang, jika dibandingkan dengan harga transportasi darat memiliki selisih angka antara keduanya. Namun, angkutan udara perintis menawarkan transportasi yang praktis dan cepat. Sehingga, pada saat hari besar seperti lebaran dapat melepas rindu dengan kampung halaman yang lebih cepat.(Dewi)   Versi cetak online dapat diakses pada laman ini  

Keberadaan kapal perintis ini masih semu di kalangan masyarakat. Cuaca ektstrem menjadi tantangan bagi pengelola. Lalu, bagaimana KM Sabuk Nusantara 110 mengatasi persoalan ini? Berikut wawancara reporter ACEH TRANSit Misqul Syakirah, dengan Pejabat Pembuat Komitmen Subsidi Angkutan Laut Perintis R2 Pangkalan Calang Satker Peningkatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat, Azwana Amru Harahap, S.E., M.M., Kamis, 29 Agustus 2019. Berikut petikannya. Bisa diceritakan, sejak kapan KMP Sabuk Nusantara 110 resmi beroperasi pada lintasan perintis di Aceh? KMP Sabuk Nusantara 110 resmi beroperasi pada lintasan perintis di Aceh sejak tanggal 28 Mei 2018. Awalnya melayani trayek R2 dengan rute Pelabuhan Calang – Sabang – Malahayati – Sabang – Lhokseumawe – Sabang – Calang – Sinabang – Tapak Tuan – Sinabang – Calang. Bagaimana respon masyarakat terhadap pelayanan pada awal beroperasi? Masyarakat cukup antusias, terutama masyarakat Aceh wilayah barat, khususnya Simeulue. Di samping itu, fasilitas dan pelayanan kapal cukup baik. Hal ini dapat dilihat peningkatan jumlah pengguna jasa kapal. Pencapaian jumlah penumpang terhitung  Mei-Desember 2018, mencapai 12.816 orang  dari Pelabuhan Calang ke Pelabuhan Sinabang (PP). Apa kendala dan hambatan yang dihadapi sehingga rute awal dievaluasi menjadi rute baru (Calang – Sinabang – Meulaboh – Sinabang – Tapaktuan – Sinabang – Calang)? Evaluasi ini dilakukan karena tidak ada penumpang dari wilayah timur yang menggunakan jasa kapal perintis. Selama ± 8 bulan juga tidak adanya aktifitas naik dan turun penumpang maupun barang. Hal ini karena fasilitas transportasi darat di wilayah timur semakin baik, sehingga penumpang lebih memilih transportasi darat. Khusus, trayek Sabang ke Pelabuhan Malahayati, masyarakat mengeluhkan belum  tersedia moda transportasi darat yang mengakses ke/dari Pelabuhan Malahayati menuju pusat kegiatan. Bagaimana dengan load factor baik barang maupun penumpang akhir-akhir ini? Cuaca ekstrem berpengaruh besar terhadap penurunan grafik load factor barang dan penumpang. Terhitung akhir Juli-akhir Agustus 2019, Kapal SN 110 hanya bersandar di Pelabuhan Sinabang dan tidak dapat melakukan aktifitas pelayaran. Rata-rata load factor penumpang sebesar 28,65% dan barang  (didominasi kendaraan penumpang) mencapai 41,48% di setiap ruas pelabuhan singgah dari Voyage 1 s.d. 13. Dengan akumulasi jumlah penumpang sampai dengan voyage 18 mencapai 15.506 orang dan 2.537 unit kenderaan pada Tahun 2019.Load factor ini diprediksikan akan meningkat jika cuaca kondusif. Rencana pengembangan rute angkutan laut perintis di Aceh khususnya homebase Calang? Mungkin, trayek akan mengalami sedikit perubahan pada Tahun 2020. Saya berencana ingin menambah trayek sampai ke Singkil, yang memiliki potensi permintaan cukup besar. Akan tetapi, hal ini juga tergantung dari kajian trayek yang akan dilakukan bersama dengan Dinas Perhubungan Provinsi Aceh. Lalu, apa kendala yang dihadapi oleh nakhoda kapal? Pelabuhan Meulaboh merupakan pelabuhan yang rentan resiko saat disinggahi kapal. Dikarenakan tidak memiliki fender atau dafra dan arus laut yang lumayan kencang.  Menyebabkan kerusakan lambung kapal dan tabrakan tubuh kapal ke dermaga. Hal ini telah disampaikan secara lisan ke syahbandar Meulaboh. Apa saran dan masukan terhadap pengembangan pelabuhan laut di Aceh? Khususnya yang disinggahi oleh Kapal Perintis SN 110, dapat meningkatkan pelayanan pengguna jasa, baik dari segi fasilitas maupun SOP mengenai naik dan turunnya penumpang. Saya berharap sosialisasi tentang keberadaan kapal perintis ini dapat diketahui oleh seluruh masyarakat Aceh sehingga dapat termanfaatkan dengan baik dan sesuai fungsinya serta kita dapat menjaga dan memelihara bersama kapal perintis SN 110. Karena peruntukan kapal ini bagi kemudahan dan keamanan transportasi masyarakat.(*) Versi online dapat diakses pada laman ini https://dishub.acehprov.go.id/publikasi-data/aceh-transit/tabloid-transit/

Temperatur usaha di Aceh mutlak dilakukan pengaturan dan manajemen yang optimal untuk menjaring investor ke Aceh. Pada sambutan acara Ground Breaking di KIA Ladong pada hari Sabtu (31/08) Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menyampaikan bahwa jawaban dari tantangan dan tuntutan kebijakan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dengan salah satu langkah yang dilakukan, membangun Pusat Logistik Berikat (PLB) di Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong, Kabupaten Aceh Besar sebagai upaya pengembangan iklim usaha di Aceh. Upaya mengoptimalkan tol laut Aceh dengan menjadikan Pelabuhan Malahayati sebagai pusat bongkar muat kontainer. Ini merupakan peluang yang harus diambil oleh Aceh dalam mengembangkan potensinya. Potensi pengembangan transportasi ke depannya akan melibatkan kompleksitas moda transportasi. Perusahaan dalam aktivitas ekspor dan impor akan terlibat dengan konsep transportasi yang bersifat multimoda. Multimoda ini memiliki makna penting dalam perpindahan suatu barang dari produsen ke konsumen. Perpindahan barang ini memiliki pola multimoda transportasi. Ada anggapan semisal “saya tidak mau tahu, yang penting barang saya sampai” kedepannya perlu menjadi perhatian khusus bagi rekanan dan pengelola maupun pelaksana transportasi. Demi keamanan, kenyamanan dan kemudahan dalam meningkatkan aktivitas ekspor dan impor, sinergisitas antar pihak perlu diperkuat. Harmonisasi fungsi dan peranan akan menjadi satu peta pemikiran yang menaikkan grafik ekonomi wilayah. Menurutnya, Kehadiran PLB ini nantinya akan sangat bermanfaat bagi aktivitas usaha di Aceh. Dengan adanya pusat logistik ini, perusahaan manufaktur di dalam negeri tidak perlu lagi impor bahan baku, barang modal, atau bahan penolong, karena semua tersedia di sini. Yang menariknya lagi, di pusat logistik ini tidak ada pembatasan supply barang. Dengan kapasitasnya yang besar, berbagai jenis barang bisa disimpan di sini dengan masa simpan bisa mencapai 3 tahun atau lebih. Begitu juga untuk komoditi ekspor, ruang penyimpanannya cukup besar, sehingga eksportir tidak perlu tergesa-gesa mengirim barang. Dengan semua peran itu, dapat dipastikan bahwa kehadiran Pusat Logistik ini akan sangat penting untuk mendukung pergerakan ekonomi di daerah kita. Sinergisitas Pelabuhan dengan KIA Pelabuhan sangat berkaitan erat atau ketergantungan dengan Kawasan Industri. Apabila tidak ada PLB Ladong maka kami (Pelindo I Cabang Malahayati–red) perlu mengambil inisiatif melalui pendekatan pada customer atau stakeholders secara door to door. Di samping itu juga, dengan adanya KIA Ladong ini kami mengharapkan ketersediaan fasilitas fiskal seperti ketersediaan lahan penyimpanan logistik (gudang–red) dan fasilitas lapangan pendukung lainnya. “Jadi, dalam hal ini pelabuhan berperan sebagai pintu masuk atau keluarnya barang produksi sekaligus sarana transportasi. Sinergisitas antara pelabuhan dan KIA berpola lingkaran bersifat Simbiosis Mutualisme (timbal balik–red)” ungkap Sam Arifin Wiwi, General Manager Pelindo I Cabang Malahayati. Menurutnya, Selama ini, yang menjadi kendala yaitu muatan yang tidak mencukupi, buruh terlalu mahal, dan kapal yang tidak bisa sandar saat malam. Hal ini, akan menyebabkan bengkaknya biaya barang. Sehingga, investor menarik diri kembali untuk berinvestasi ke Aceh. Harapan besar, pengembangan kawasan industri mampu menampung logistik dan bahan baku lainnya sebagai tempat penyimpanan. Komoditi yang diproduksi seluruh Aceh juga dapat masuk ke gudang yang telah dipersiapkan di kawasan industri. Nantinya, pengisian kontainer secara langsung tanpa melalui tengkulak. Sehingga akan menekan biaya. Tanggung Jawab Memajukan Aceh Pengembangan fasilitas transportasi dan pengembangan Pusat Logistik Berikat semestinya bersifat holistik (secara menyeluruh–red) tidaklah parsial. Jika berbicara industri, salah satu tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah memberikan asistensi untuk industri. Ada empat tugas pokok bea cukai yaitu revenue collector (memungut penerimaan negara), community protector (Pengawasan lalu lintas barang dalam rangka melindungi masyarakat dari barang-barang terlarang dan berbahaya), trade fasilitator (memfasilitasi perdagangan luar negeri yang didalamnya terdapat fasilitas fiskal), dan industrial assistance (asistensi industri). Dalam hal ini, Safuadi, Kepala Kanwil Bea Cukai Aceh mengatakan, bagi industri yang akan atau sedang berkembang membutuhkan dukungan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan. Di sinilah peran bea cukai sebagai industrial assistance memegang peranan penting dalam pemberian fasilitas fiskal berupa Pusat Logistik Berikat, Kawasan Berikat, Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan lain-lain. Artinya, bagi orang/pelaku usaha yang telah mendapatkan fasilitas kepabeanan (PLB, KB, maupun KITE dan lain-lain), dapat melakukan pemasukan barang impor dengan mendapatkan fasilitas pembebasan/penangguhan bea masuk, PPN, PPnBM, PPh (Pajak Dalam Rangka Impor). Atas hasil pengolahan barang impor tersebut terutama untuk tujuan ekspor. Menurutnya, PLB merupakan salah satu fasilitas kepabeanan  yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha/industri. Pelaku usaha yang telah mendapatkan izin sebagai PLB dapat menimbun barang impor di PLB selama 3 tahun tanpa harus membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Barang-barang yang ditimbun di PLB dapat dipakai untuk  mendukung kegiatan industri dalam negeri atau untuk tujuan ekspor. Hal ini dapat mendorong/memberikan kepastian kepada investor yang akan mengembangkan usaha di Aceh. Selama ini, yang dicari oleh pengusaha yaitu kemudahan di bidang fiskal dan kemudahan transportasi. Dengan adanya kemudahan dalam bentuk pembebasan / penangguhan bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) serta transportasi yang mudah dan murah dapat meningkatkan daya saing pengusaha sehingga akan menarik para investor untuk menanamkan investasinya di Aceh Pelabuhan Malahayati merupakan salah satu komponen utama dalam menyukseskan Kawasan Industri Aceh Ladong. Tanpa adanya fasilitas pelabuhan yang baik, sebuah pusat industri tidak akan berkembang secara optimal. Jika transportasi darat, laut dan udara tidak terintegrasi dengan baik maka bisa dipastikan distribusi barang/produk tidak berjalan. Semua produk ujungnya bertujuan pada pemasaran. Ladong tanpa Malahayati bagai tangan bertepuk sebelah, tiada hasil. Kita harus bersiap terhadap revolusi industri yang semakin berkembang. Pelabuhan juga harus siap dengan kondisi industri yang berlari sangat cepat ke depan. Pemerintah, mitra dan masyarakat bersama-sama mengambil perhatian khusus terhadap ketertinggalan kita yang sangat jauh dengan daerah lainnya. Sebagai informasi, perusahaan yang telah melibatkan diri di KIA Ladong sebanyak 5 perusahaan. Ini merupakan angka yang sangat miris dibandingkan dengan wilayah lainnya di Indonesia yang telah mencapai ribuan investor. “Kita perlu mengambil tanggung jawab ini untuk mendorong Aceh agar dapat berlari lebih cepat, dan kita mesti menggunakan filosofi lari estafet. Kita tidak dapat lagi jika hanya dengan berlari kecil, kita perlu mengekspos kelebihan potensi melalui fasilitas dan sarana yang memudahkan aktivitas industri agar semakin berkembang,” harapnya. (Syakirah) Versi cetak online silakan diakses di laman ini https://dishub.acehprov.go.id/publikasi-data/aceh-transit/tabloid-transit/