Author: PPID Perhubungan

Menempati kursi di dekat jendela darurat pesawat menawarkan beberapa keuntungan, termasuk ruang kaki yang lebih luas dan akses mudah ke jalan keluar darurat. Namun, tidak semua penumpang bisa duduk di sana. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk memastikan keselamatan dan efisiensi dalam keadaan darurat. Salah satu kriteria utama adalah usia. Penumpang yang duduk di kursi ini harus berusia minimal 15 atau 16 tahun, tergantung pada peraturan maskapai, agar mereka dapat memahami dan melaksanakan instruksi dengan baik dalam situasi darurat. Selain usia, penumpang harus memiliki kemampuan fisik yang memadai. Mereka harus dapat membuka pintu darurat yang berat dan membantu evakuasi penumpang lain jika diperlukan. Hal ini berarti mereka harus tidak memiliki gangguan fisik atau mental yang dapat menghambat kemampuan mereka dalam menjalankan tugas ini. Maskapai sering kali meminta calon penumpang di kursi ini untuk menyatakan bahwa mereka mampu dan bersedia untuk melaksanakan tugas-tugas ini sebelum penerbangan. Penumpang juga harus bisa berkomunikasi dengan baik dalam bahasa yang digunakan oleh awak kabin. Ini penting karena dalam situasi darurat, instruksi yang jelas dan cepat harus dipahami dan dilaksanakan tanpa kesalahpahaman. Kemampuan berkomunikasi ini mencakup mendengar dan berbicara dengan jelas, sehingga setiap penumpang di kursi jendela darurat dapat bekerja sama dengan kru pesawat dan penumpang lainnya secara efektif. Selain itu, penumpang yang duduk di dekat jendela darurat harus bersedia untuk membantu dalam keadaan darurat. Ini termasuk kesiapan mental dan emosional untuk menghadapi situasi yang mungkin menakutkan dan penuh tekanan. Maskapai penerbangan biasanya memberikan instruksi tambahan dan briefing kepada penumpang di kursi ini untuk memastikan mereka siap menghadapi segala kemungkinan. Dengan memenuhi kriteria ini, penumpang tidak hanya mendapatkan keuntungan lebih selama penerbangan, tetapi juga berperan penting dalam menjaga keselamatan semua orang di pesawat.(MR)

Banda Aceh (ANTARA) – Perum Damri Cabang Banda Aceh menyatakan saat ini masih terus melayani angkutan keperintisan di delapan kabupaten/kota di Aceh, dalam upaya membuka akses transportasi kepada masyarakat wilayah pedalaman menuju ke pusat keramaian. “Saat ini kita melayani angkutan perintis sebanyak 11 trayek di delapan kabupaten/kota di Aceh,” kata General Manager Perum Damri Cabang Banda Aceh Jarnawi Pakaya di Banda Aceh, Rabu. Ia menjelaskan saat ini semua cabang Damri di Indonesia melayani angkutan keperintisan, yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD). Menurut dia, program ini menyasar daerah tertinggal, terluar, terdepan dan perbatasan (3TP). Sebagian wilayah Aceh juga masuk ke dalam daerah 3TP, sehingga Damri juga ikut melayani angkutan keperintisan guna membuka akses bagi masyarakat. “Ini untuk memberi akses kepada masyarakat. Karena ada beberapa wilayah bahkan memang tidak ada angkutan sama sekali sehingga perlu kita layani dengan angkutan perintis,” ujarnya. Delapan daerah yang dilayani Damri melalui angkutan keperintisan seperti Kabupaten Simeulue sebanyak dua trayek, Aceh Tamiang dua trayek, Aceh Singkil dua trayek serta masing-masing satu trayek di Aceh Selatan, Kota Subulussalam, Aceh Utara, Pidie dan Nagan Raya. Dari 11 trayek tersebut, Damri mencatat jarak tempuh paling jauh yang dilayani yaitu dari Alafan menuju Sinabang sebagai pusat kota di Simeulue dengan jarak 139 kilometer. Begitu juga dengan Sibigo – Sinabang dengan jarak mencapai 94 kilometer. Jarnawi mengatakan dengan adanya angkutan perintis ini, maka diharapkan dapat memudahkan masyarakat baik dalam mengurus administrasi ke pusat kota, maupun dalam membuka peluang perputaran ekonomi masyarakat. “Misalnya warga ada hasil apa di daerah itu, ada buah-buahan, cabai, atau kelapa, bisa diangkut semua untuk dijual ke pasar, contohnya seperti di Singkohor Kota Subulusalam, Laweung Pidie, jadi ini untuk akses agar membuka putaran ekonomi masyarakat,” ujarnya. Perum Damri berharap masyarakat dapat memanfaatkan angkutan perintis ini, apalagi tarif angkutan tersebut juga sudah disubsidi oleh pemerintah melalui Kemenhub, sehingga masyarakat hanya membayar tarif dengan murah. “Karena kita di sini tidak mencari profit, tetapi untuk memberi pelayanan kepada masyarakat. Contohnya seperti tujuan Singkohor – Gunung Meriah di Aceh Singkil itu dengan jarak 27 kilometer hanya membayar Rp4.000,” ujarnya.(*) Sumber: Antara News

Nah RakanModa yang namanya manusia pasti pernah mengalami kelelahan, apalagi saat mengemudi dengan jarak yang jauh atau aktifitas yang panjang seharian. Mengatasi stres saat berkendara memerlukan beberapa strategi yang dapat membantu RakanModa untuk  tetap tenang dan santai di jalan. Berikut adalah beberapa tips yang dapat kita coba :

Pernah dengar profesi Pejabat Pemeriksa Kapal Asing atau Port State Control Officer (PSOC)? Profesi ini memiliki peran penting dalam memastikan keselamatan, keamanan, dan kepatuhan hukum kapal asing yang masuk ke perairan Indonesia. Tugas mereka mencakup pemeriksaan terhadap kapal-kapal asing untuk memastikan bahwa kapal tersebut mematuhi berbagai regulasi internasional dan nasional yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, PSOC bertanggung jawab untuk melakukan inspeksi teknis pada kapal asing. Pemeriksaan ini mencakup sistem navigasi, mesin, struktur kapal, dan peralatan keselamatan. Mereka memastikan bahwa semua aspek teknis kapal memenuhi standar yang ditetapkan oleh Organisasi Maritim Internasional (IMO). Selain aspek teknis, pejabat juga memeriksa kepatuhan kapal terhadap regulasi lingkungan. Hal ini mencakup pengelolaan limbah, pencegahan polusi, dan penggunaan bahan bakar yang ramah lingkungan. Tujuannya adalah untuk meminimalkan dampak negatif kapal terhadap kerusakan lingkungan. Setiap kapal asing harus memiliki dokumentasi dan sertifikasi yang lengkap dan valid. Pejabat pemeriksa bertanggung jawab untuk memverifikasi dokumen-dokumen ini, termasuk sertifikat keamanan, sertifikat pencegahan pencemaran, dan izin berlayar. Hal ini memastikan bahwa kapal beroperasi sesuai dengan hukum internasional dan nasional. Seperti diketahui PSOC sering bekerja sama dengan berbagai otoritas terkait, seperti bea cukai, imigrasi, dan otoritas pelabuhan. Kerja sama ini penting untuk memastikan bahwa semua aspek kepatuhan kapal diperiksa secara menyeluruh dan terpadu. Jika ditemukan pelanggaran atau ketidakpatuhan, pejabat pemeriksa memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan penegakan hukum. Ini bisa berupa penahanan kapal, pemberian denda, atau tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan hukum yang berlaku. Maka, Pejabat Pemeriksa Kapal Asing memainkan peran vital dalam menjaga keselamatan dan keamanan perairan Indonesia. Melalui pemeriksaan teknis, verifikasi dokumen, dan penegakan regulasi, mereka memastikan bahwa kapal-kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia mematuhi standar internasional dan nasional yang ketat.(MR)

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membuka rangkaian Pekan Nasional Keselamatan Jalan (PNKJ) 2024, di Museum Fatahillah, Kota Tua Jakarta, Minggu (21/7). Pada kesempatan tersebut, Menhub kembali mengingatkan masyarakat akan pentingnya keselamatan dalam berkendara. Menhub mengatakan, pemerintah telah mengupayakan banyak hal untuk meningkatkan keselamatan. Terbukti dengan adanya 5 Pilar Keselamatan Jalan yaitu Manajemen Keselamatan Jalan dengan Koordinator Bappenas, Jalan yang Berkeselamatan dengan Koordinator Kementerian PUPR, Kendaraan yang Berkeselamatan dengan Koordinator Kementerian Perhubungan, Perilaku Pengguna Jalan yang Berkeselamatan dengan koordinator Polri, serta Penanganan Korban Pasca Kecelakaan dengan Koordinator Kementerian Kesehatan. “Pemerintah serius sekali berkaitan dengan keselamatan jalan, terbukti ada lima pilar di sini. Masing-masing pilar punya tanggung jawab untuk memastikan keselamatan di jalan. Kemenhub secara kebijakan menyiapkan apa saja yang harus ditaati. Kementerian PUPR membangun jalan dengan kualifikasi yang baik. Kemenkes dan yang lainnya juga demikian. Kita sangat terbantu dengan 5 pilar ini. Kolaborasi bersama lima pilar menjadi wajib,” ujar Menhub. Menhub berharap, PNKJ 2024 yang bertema “Lintas Batas” (Langkah Pintar dan Cerdas Berkendara untuk Keselamatan) dengan Hashtag #RethinkMobility, menjadi momen untuk terus selalu mengutamakan keselamatan dalam berlalu lintas. “Semua bisa menjadi pahlawan keselamatan apapun profesi dan kedudukannya di masyarakat. Sekolah bisa membantu anak didik belajar tentang pentingnya keselamatan jalan sejak usia sekolah. Organisasi dapat menetapkan kebijakan, aturan, serta prosedur yang mendukung peningkatan keselamatan jalan. Pelayanan kesehatan dapat mengurangi korban jiwa dan merawat orang yang terkena dampak kecelakaan, serta tiap orang dapat berkomitmen menggunakan jalan dengan selamat,” kata Menhub. Selain keselamatan, pada kesempatan tersebuh Menhub juga berpesan terkait peralihan dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi umum. Sebab data Bappenas pada acara Sustainable Transport Forum 2022 menyatakan, dalam 5 tahun terakhir pengguna kendaraan pribadi terus meningkat rata-rata 8% per tahun. Tingginya angka tersebut dapat berdampak pada kemacetan dan emisi gas rumah kaca. “Dilakukan langkah-langkah untuk menurunkan penggunaan kendaraan pribadi dan meningkatkan peralihan ke angkutan umum, seperti menyediakan angkutan umum massal di perkotaan dengan menyusun perencanaan angkutan umum berbasis demand, pembuatan integrasi antaramoda di koridor utama dan pengumpan, manajemen penjadwalan armada, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang aman, nyaman, dan selamat,” ucap Menhub. Lebih lanjut, ke depan Kementerian Perhubungan akan melakukan upaya pemerataan sarana transportasi publik perkotaan yang modern dan terintegrasi, serta menyediakan layanan bus umum dan bus sekolah di banyak kota. Kemudian, Kemenhub juga terus berupaya meningkatan kelaikan angkutan umum (AKAP dan pariwisata) melalui ramp check berkala, pengujian berkala kendaraan bermotor, serta pelaksanaan sistem manajemen keselamatan pada perusahaan angkutan umum. Masyarakat pengguna bus AKAP, pariwisata, serta angkutan umum lainnya dapat menjadi pengguna transportasi yang cerdas dengan melakukan pengecekan kelaikan kendaraan melalui aplikasi Mitra Darat. Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah melaksanakan PNKJ sejak 2017 sebagai salah satu program edukasi dan sosialisasi keselamatan jalan. Pelaksanaan PNKJ mengacu pada tema yang dikeluarkan United Nation World Health Organization (WHO) sehingga program keselamatan yang diselenggarakan Indonesia sejalan dengan kampanye keselamatan dunia. Tahun ini, PNKJ juga dilaksanakan oleh 33 Balai Pengelola Transportasi Darat seluruh Indonesia. Turut hadir pada kegiatan tersebut Direktur Jenderal Perhubunagn Darat Risyapudin Nursin, Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal, Direktur Usia Produktif dan Lansia Kemenkes Nida Rohmawati, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Ervan Maksum, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Syafrin Liputo, Sekretaris Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian PPPA Prita Ismayani Sriwidyawarti, serta pimpinan tinggi madya, pratama, dan administrator di lingkungan Kemenhub.(MR) Sumber: Kemenhub RI

BANDA ACEH – Kesuksesan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-XXI Wilayah Aceh tidak terlepas dari kesuksesan pelayanan transportasi terhadap para atlet, ofisial, serta tamu yang hadir di Aceh nantinya. Hal itu diungkapkan oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Aceh Azwardi saat membuka Apel Pemeriksaan Kendaraan Dinas Pemerintah Aceh yang akan difungsikan untuk mendukung operasional PON XXI di halaman Kantor Gubernur Aceh, Sabtu, 20 Juli 2024. Azwardi menambahkan, tamu yang akan datang ke Aceh nantinya mencapai ribuan orang, mulai dari atlet, ofisial, hingga tamu. Maka, kendaraan roda empat yang representatif sangat dibutuhkan untuk melayani kotingen selama berada di Aceh. “Oleh sebab itu, kami berharap dengan diadakannya apel pengecekan ini kita bisa tahu seberapa besar kekuatan mobil dinas Pemerintah Aceh yang kita punya,” sebutnya. Apabila terdapat kekurangan, sambung Azwardi, nantinya panitia akan mengambil langkah-langkah strategis lainnya untuk menutupi kekurangan kendaraan tersebut, termasuk sudah ada dukungan kendaraan operasional dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI. “Pada intinya, segala daya yang kita punya kita kerahkan untuk mendukung penyelenggaraan PON di Aceh,” kata Azwardi menekankan. Di samping itu, Pj Sekda Aceh juga berpesan supaya diberikan briefing yang jelas kepada sopir yang akan melayani para tamu. Mereka akan menjadi garda terdepan dalam pelayanan transportasi nantinya. Harapannya, para tamu mendapatkan pengalaman yang baik dan mengesankan selama berada di Aceh. Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal melaporkan bahwa tujuan pelaksanaan apel pemeriksaan kendaraan dinas Pemerintah Aceh ini untuk memastikan kesiapan dan kelaikan kendaraan yang akan digunakan untuk mendukung operasional PON. Teuku Faisal menambahkan, jumlah orang yang akan dilayani pada saat PON di Aceh berlangsung sebanyak 14.553 orang, mulai dari atlet, ofisial, dan para tamu. Berdasarkan jumlah tersebut, Dishub Aceh telah melakukan perhitungan jumlah total kendaraan yang dibutuhkan yaitu sebanyak 1.447 kendaraan yang akan tersebar di 10 kabupaten/kota di mana venue PON berada. “Dari jumlah kebutuhan tersebut, Kemenhub akan mendukung sebanyak 246 unit kendaraan. Sehingga sisanya kurang lebih 1.200 kendaraan harus diadakan oleh penyelenggara PON Wilayah Aceh,” lapor Teuku Faisal. Pada kegiatan ini, kendaraan dinas yang telah terdata sebanyak 524 unit dan dilakukan pengecekan kelaikannya oleh petugas Dishub Aceh. Selanjutnya, Kendaraan yg telah terverifikasi kelaikannya ditempel stiker khusus dan akan digunakan utk mendukung kelancaran mobilitas pada PON dinwilayah Aceh.(AB)

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengingatkan pengemudi transportasi online untuk selalu meningkatkan keamanan dan keselamatan dalam berkendara di jalan raya. Hal ini disampaikan Menhub saat menjadi pembicara kunci dalam acara Gojek Safety Day 2024 di Jakarta, Rabu (17/7). “Pengemudi transportasi online wajib memperhatikan, bahkan meningkatkan keamanan dan keselamatan dalam berkendara. Hal ini bermanfaat bukan hanya untuk diri sendiri, namun juga bagi penumpang, pengendara lain, serta keluarga yang menunggu di rumah,” ujar Menhub. Menhub juga menyampaikan kepada para pengemudi agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas saat berkendara di jalan raya. “Patuhi pula Permenhub Nomor PM 12 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa para mitra wajib menggunakan jaket dengan bahan yang memantulkan cahaya, memakai identitas pengemudi, menggunakan celana panjang, sepatu, sarung tangan, serta wajib membawa jas hujan,” ungkapnya. Selain itu, dalam rangka menciptakan ekosistem transportasi online yang berkelanjutan di tanah air, Menhub juga menginstruksikan perusahaan aplikasi transportasi online, untuk mematuhi regulasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Regulasi yang dimaksud mencakup beberapa aspek, antara lain: mengenai tarif, keselamatan, keamanan, kenyamanan, keterjangkauan, serta keteraturan. Menhub pun mengapresiasi PT Goto (Gojek Tokopedia) yang telah menyelenggarakan Gojek Safety Day 2024 serta menerapkan standar keselamatan berkendara yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan. Menurut Menhub, langkah ini sejalan dengan tujuan pelayanan angkutan, yakni menjaga serta meningkatkan faktor keselamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bertransportasi. “Saya berharap komitmen dan langkah inovatif yang dilakukan Gojek ini dapat terus dilanjutkan, sehingga membuat industri ini menjadi lebih baik seiring berjalannya waktu,” pungkas Menhub. Pada kesempatan ini, Menhub sempat mengajak sejumlah pengemudi untuk berdiskusi terkait keamanan dan keselamatan di jalan raya. Menhub pun meminta para pengemudi untuk menggaungkan kampanye berkeselamatan kepada sesama mitra serta saling mengingatkan apabila ada pengemudi yang tidak taat aturan. Kemudian, Menhub juga menyerahkan apresiasi kepada seorang pengemudi bernama Nurahman atas tindakannya yang heroik. Diketahui, pengemudi tersebut dengan sigap mengantarkan seorang penumpang yang mengalami sakit jantung ke sebuah rumah sakit, sehingga bisa diselamatkan. Turut hadir dalam kegiatan ini Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Risyapudin Nursin, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Rachmat Kaimuddin, dan Direktur Bina Pengujian K3 Kementerian Ketenagakerjaan RI Muhammad Idham.(MR) Sumber: Kemenhub RI

Banda Aceh – Dinas Perhubungan Aceh terus memaksimalkan pengelolaan data kearsipan. Salah satunya dengan cara melakukan pemusnahan arsip inaktif yang telah habis masa retensinya dan tidak memiliki nilai guna. Kegiatan ini berlangsung di Aula Multimoda, Dishub Aceh, Kamis, 18 Juli 2024 Arsip yang akan dimusnahkan adalah arsip inaktif Dinas Perhubungan Aceh periode tahun 1978 sampai dengan tahun 2015, yang telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai dan telah mendapat persetujuan pemusnahan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). “Untuk Dinas perhubungan sendiri, arsip yang dimusnahkan sebanyak 1.021 berkas dan arsip statis yang diterima sebanyak 220 box yang terdiri dari 2.227 berkas”, ujar Sekretaris Dinas Perhubungan Aceh, T. Rizki Fadhil. Pemusnahan arsip merupakan salah satu cara penyusutan arsip sehingga penyelenggaraan kearsipan menjadi lebih efektif dan efisien. Pemusnahan arsip ini juga bertujuan untuk mengamankan informasi arsip dari penyalahgunanaan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. “Untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja lembaga yang baik diperlukan pengelolaan arsip dan data yang baik pula”, ucap Rizki. Dalam rangka pengarsipan dan pemutakhiran data, Dinas Perhubungan Aceh sendiri sudah memiliki sebuah inovasi yaitu Sistem Informasi Kepegawaian Elektronik atau yang disingkat SIPEGEL yang memberikan kemudahan dalam pengelolaan data dan pengarsipan data. Inovasi ini memudahkan akses dan penyimpanan informasi secara lebih cepat dan mudah. Sementara itu, Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Zulkifli, menambahkan bahwa hal ini (pemusnahan arsip dan penyerahan arsip statis) harus sering kita lakukan melalui kegiatan pengelolaan arsip yang terencana dan terprogram. “Pengelolaan arsip ini memang harus ada di setiap instansi, dalam rangka untuk tertib administrasi”, ujar Zulkifli. Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pemusnahan arsip dan berita acara penyerahan arsip statis, pelaksanaan pemusnahan arsip dan penyerahan arsip statis secara simbolis dari DPKA kepada Dishub Aceh.(AP)

BANDA ACEH – Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal bersama Dirlantas Polda Aceh M Iqbal Alqudusy menyambut kedatangan Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol. Aan Suhanan beserta rombongan di Gedung VIP Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM) Aceh Besar, Kamis, 18 Juli 2024. Kunjungan Kakorlantas Polri tersebut di Aceh antara lain dalam rangka melaksanakan survei pengamanan serta pengawalan rute, lalu lintas dan parkir selama penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-XXI di Aceh pada September mendatang. Teuku Faisal menyebutkan bahwa kehadiran Kakorlantas Polri ke Aceh menjadi langkah yang baik bagi kesuksesan penyelenggaraan PON XXI ke depan. Koordinasi Dishub Aceh, yang membidangi urusan transportasi PON XXI, dengan Ditlantas Polda Aceh tentu akan terjalin semakin baik dan intens. “Tujuannya tentu saja sebagai bentuk dukungan Polri untuk memastikan kelancaran transportasi dan pengamanan lalu lintas selama PON berlangsung di Aceh,” ujar Teuku Faisal.(AB)

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan membuka dan menerima masukan terkait pembatasan umur operasional kendaraan bermotor angkutan umum. Menhub mengatakan, saat ini dinamika dan teknologi kendaraan umum semakin berkembang, sehingga perlu dianalisis dan dikaji kembali, apakah pembatasan umur operasional kendaraan bermotor angkutan umum yang telah ditetapkan masih relevan atau harus direvisi. Hal tersebut dikatakan Menhub, saat menjadi pembicara kunci pada Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Evaluasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum”, di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta, Rabu (17/7). “Kita ingin angkutan umum perkotaan maupun antar kota ditingkatkan. Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 29 Tahun 2015 dan Permenhub Nomor 44 tahun 2019 tampaknya memang harus dievaluasi karena ada peristiwa kecelakaan, pencemaran lingkungan, dan sebagainya. Itu bermuara pada aspek pembatasan umur kendaraan bermotor angkutan umum,” ujar Menhub. Menhub menambahkan, kebijakan pembatasan umur kendaraan telah dilakukan oleh beberapa negara seperti Singapura dan Inggris. Penerapan kebijakan tersebut tentunya berdampak pada beberapa aspek, di antaranya lingkungan, ekonomi, juga secara tidak langsung keselamatan. “Ini tidak bisa kita lepaskan dari bagaimana mendapatkan keamanan dan kenyamanan, tapi juga keterjangkauan dan kesetaraan. Di Indonesia, umur operasional maksimal kendaraan angkutan Antar Kota Antar Provinsi adalah 25 tahun. Kemudian angkutan pariwisata 15 tahun. Ini kita perhatikan, cermati pengalaman-pengalaman berapa tahun terakhir dengan adanya kecelakaan dan polusi, lalu silakan beri usulan sehingga kita bisa melakukan keputusan yang lebih obyektif,” sebut Menhub. Menhub berharap, FGD ini dapat menghimpun masukan terkait umur operasional kendaraan bermotor angkutan umum yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Kemudian turut pula mendapat gambaran komprehensif terkait implementasi kebijakan SPM angkutan umum dan dampak penerapan kebijakan pembatasan umur kendaraan bermotor angkutan umum dari aspek lingkungan, keselamatan, kelancaran lalu lintas, juga ekonomi. “Saya minta rekan-rekan yang hadir membahas lebih jauh agar kita lebih objektif memutuskan apa yang akan dilakukan. Tidak mungkin kita melakukan sendiri. Mata dan telinga dari akademisi, pengusaha, dan pengamat lebih jeli untuk memberikan suatu respons,” kata Menhub. Hadir sebagai pembicara Direktur Angkutan Jalan Perhubungan Darat Suharto, Pimpinan PT. Eka Sari Lorena Transport Eka Sari Lorena Soerbakti, pengamat perkotaan Yayat Supriyatna, serta Akademisi ITB Sandro Mihardi. Kemudian hadir sebagai pembahas Analis Kebijakan Ahli Utama Badan Kebijakan Transportasi Gede Pasek Suardika, Kepala Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenkopulhukam Kombes Pol. Erwin H.H Sinaga, Kasi Dikmas, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Pol Heri Amran , S.H., M.H, Sekretaris Jenderal DPP Organda Ateng Aryono, pengurus YLKI Agus Suyanto, serta Perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.(MR) Sumber: Kemenhub RI