Author: PPID Perhubungan

Dinas Perhubungan Aceh bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat, menyelenggarakan Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) STTD yang merupakan kegiatan Tahunan Kementerian Perhubungan yang diselanggarakan sekolah di bawah BPSDM Kementrian Perhubungan melalui kerja sama dengan SKPD di seluruh Provinsi di Indonesia. Diklat Pemberdayaan Masyarakat Aceh ini terdiri dari beberapa Diklat antara lain, Diklat Orientasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Diklat Keselamatan Lalu Lintas, Diklat Perparkiran, dan Diklat Pengemudi Angkutan dan Diklat Rambu dan Marka. Pelaksanaan Diklat Pemberdayaan Masyarakat ini selama 3 hari mulai tanggal 6 s.d 8 Februari 2019 yang bertempat pada 3 lokasi berbeda yaitu, Diklat Orientasi LLAJ, Pengemudi Angkutan dan Rambu dan Marka berada di ITLC (Gedung Garuda); Diklat Keselamatan Lalu Lintas berada di Aula Dinas Perhubungan Aceh dan Diklat Perparkiran berada di Aula Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Pembukaan dilaksanakan di ITLC (Gedung Garuda) Aceh dan secara resmi dibuka oleh Ketua STTD yang diwakili oleh Bapak Asrizal. ATD, MT. Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Dinas Perhubungan Aceh yang diwakili oleh Kepala Bidang LLAJ, Bapak Nizarli, S.S.iT, MT. Dalam sambutannya Bapak Nizarli menyampaikan bahwa diklat ini sangat diperlukan oleh masyarakat karena memberikan informasi dan ilmu transportasi sehingga masyarakat memiliki ketrampilan teknis di bidang transportasi. Diklat ini juga sebagai bentuk usaha Pemerintah Aceh untuk lebih mengenalkan peran transportasi kepada masyarakat. Diklat dilaksanakan sebanyak 30 JP dengan penyajian materi berupa kuliah/ceramah, diskusi dan tanya jawab, praktek dan survey serta adanya evaluasi untuk melihat tingkat pemahaman peserta terhadap diklat yang telah dilaksanakan. Diharapkan penyajian materi yang dilakukan 2 arah mampu menciptakan suasana diklat yang lebih interaktif dan menarik. (S8)  

Melihat pertumbuhan penumpang melalui Bandara Sultan Iskandar Muda  (SIM) Blang Bintang yang semakin hari semakin meningkat, terlebih lagi jumlah penumpang dari/ke negeri jiran, sehingga diperlukan adanya upaya-upaya untuk terus meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada penumpang, ditambah jema’ah umroh yang melakukan penerbangan internasional ke Jeddah langsung melalui Bandara SIM juga telah dimulai beberapa waktu yang lalu. Sedangkan fasilitas eksisting masih belum memenuhi standar pelayanan minimal. Maka peran Pemerintah Aceh bersama PT. Angkasa Pura II Bandara SIM dibutuhkan dalam menyediakan sarana dan prasarana di Bandara Sultan Iskandar Muda secara maksimal. Salah satunya adalah Asset yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh dibawah Dinas Perhubungan yaitu Gedung VIP Bandara Sultan Iskandar Muda. Rabu (06/02), Dinas Perhubungan Aceh berkoordinasi dengan Direksi PT. Angkasa Pura II Bandara SIM Aceh Besar membahas upaya-upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan Gedung VIP Bandara SIM. Pertemuan yang berlangsung di ruang Kepala Dinas dipimpin langsung oleh Kadishub Aceh Junaidi, ST. MT, GM PT. Angkasa Pura II Bandara SIM Yos Suwagiyono dan jajarannya serta para pejabat struktural Dishub Aceh. Junaidi, ST, MT menyampaikan keinginannya untuk mengoptimalkan pelayanan serta operasional Gedung VIP Bandara dengan pihak-pihak terkait. Upaya optimalisasi ini dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah ada, khususnya fasilitas yang ada di area gedung VIP “Beberapa fasilitas yang tersedia, dapat dimanfaatkan untuk pelayanan kepada penumpang, tentu saja harus sejalan dengan ketentuan dan aturan yang berlaku” ungkap Junaidi. Disela-sela pertemuan tersebut  Yos Suwagiyono juga mengusulkan agar Ruang VIP di gedung terminal (area kedatangan) dipindahkan ke Gedung VIP Bandara SIM milik Pemerintah Aceh agar lebih maksimal, karena Aceh merupakan salah satu bandara yang ada di Indonesia yang telah menyediakan gedung untuk VIP, sedangkan bandara Internasional Kuala Namu saja sampai dengan saat ini belum tersedia gedung khusus layanan VIP ini. Dramaqu adalah situs untuk menonton drama Korea dan drama China dengan subtitle bahasa Indonesia. Nikmati pengalaman menonton yang menghibur dengan koleksi drama terbaru dan terpopuler DramaQu menyediakan subtitle dalam bahasa Indonesia untuk memudahkan pemirsa dalam memahami cerita yang disajikan. Tersedia pilihan drama Korea dan drama China dengan berbagai genre yang dapat memenuhi selera penonton. Dengan Dramaqu, Anda dapat menikmati drama-drama favorit Anda dengan kualitas video yang baik dan terjemahan yang akurat. Saksikan drama-drama menarik di Dramaqu sekarang! Pihak PT. Angkasa Pura II Bandara SIM juga telah melakukan upaya re-layout fasilitas yang ada, seperti area kantin/cafe yang telah direlokasi sehingga untuk ruang tunggu menjadi lebih nyaman. “Rencana re-layout ini juga tidak mengindahkan kebiasaan masyarakat Aceh, kami tetap mempertahankan etnik namun dengan sentuhan modern” jelas Yos pada pertemuan itu. Selain optimalisasi fasilitas di dalam bandara, pada pertemuan ini juga membahas upaya percepatan pembangunan halte Trans Koetaradja di area bandara, sehingga pelayanan transportasi antar moda dapat lebih dirasakan oleh masyarakat, hal ini juga merupakan tujuan sasaran Pemerintah Aceh yaitu untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah. Sehingga diharapkan penumpang yang mendarat di Bandara SIM, dapat melanjutkan perjalanan dengan menggunakan Bus Trans Koetaradja menuju Pelabuhan Ulee Lheue untuk menyeberang ke  Sabang. Harapan percepatan halte di area dalam bandara SIM ini juga sangat dinantikan oleh masyarakat Aceh yang disampaikan baik melalui SMS pengaduan Trans Koetaradja maupun media sosial Dishub Aceh.  (AM)

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna Trans Koetaradja di Tahun 2019, UPTD Angkutan Massal Trans Kutaraja melakukan perekrutan awak pengemudi dan pramugara baru yang akan melayani perjalanan penumpang Trans Koetaradja kedepan. Proses seleksi ini telah dimulai sejak bulan Januari dan dilakukan dalam beberapa tahap; dimulai dengan Seleksi Administrasi, Tes Kesehatan Umum, Tes Narkoba, Tes Mengemudi, Wawancara, dan Psikotes. Tim seleksi terdiri dari Assessor Assessment, Behavior Analyst, Dinas Kesehatan Banda Aceh, Dirlantas Banda Aceh, dan BNN Provinsi Aceh. Seleksi administrasi telah selesai dilaksanakan pada Senin (04/02) yang lalu, sebanyak 87 awak pengemudi dan 98 pramugara dinyatakan lulus seleksi berkas administrasi. Kandidat yang telah lulus seleksi administrasi akan mengikuti tahap berikutnya. Pada hari ini, Rabu(06/02) UPTD Trans Koetaradja sedang melakukan Tes Kesehatan Umum di aula Dinas Perhubungan Aceh bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Banda Aceh. Tes Kesehatan Umum ini meliputi tensi darah, berat badan proporsional, kemampuan warna, dan kemampuan fisikal. Selanjutnya seleksi Tes Mengemudi akan dilaksanakan pada hari Kamis (07/02) bekerja sama dengan Ditlantas Banda Aceh. Lalu dilanjutkan dengan Tes Narkoba bersama BNN Provinsi Aceh pada hari Jum’at (08/02) dan proses seleksi akan diakhiri dengan Wawancara dan Psikotes pada hari berikutnya. Semua kandidat wajib mengikuti proses seleksi sampai akhir, begitu pula dengan supir dan pramugara lama harus mengikuti proses seleksi tersebut dikarenakan kontrak kerja yang lama telah selesai. Untuk mengantisipasi pelayanan transportasi pada saat seleksi, Kepala UPTD Trans-K (T. Robby Irza) menghimbau kepada para supir dan pramugara yang bertugas untuk mengikuti proses seleksi pada sore hari sehingga pelayanan transportasi Trans Koetaradja kepada masyarakat tidak berhenti. Dari seleksi tersebut diharapkan ada perubahan dalam pelayanan masyarakat pengguna Trans Koetaradja, bahkan pada Tahun 2019 Trans Koetaradja ditargetkan dapat beroperasi sampai malam hari dengan system shift. “Seleksi ini merupakan proses evaluasi kandidat potensional yang akan menjadi awak pengemudi Trans-K 2019. Harapannya kita akan memastikan awak pengemudi Trans-K yang terbaik dalam melayani masyarakat pengguna Trans Koetaradja,” ungkap Kepala UPTD Angkutan Massal Trans Koetaradja T. Robby Irza disela-sela proses seleksi. Kepala Dinas Perhubungan Aceh juga menyampaikan harapannya saat berkunjung ke lokasi tes,  “Semangatnya terus memperbaiki kualitas pelayanan, setelah kita perbaiki infrastruktur; sarana mobilnya juga diperbaiki, SDM-nya juga harus kita perbaiki, sehingga akhir dari semua perbaikan ini adalah Kualitas Pelayanan” kata Kepala Dinas Perhubungan Aceh Bapak Junaidi, ST. MT. (AB)

Proses P3D di Aceh yang dimulai pada tahun 2016 merupakan proses pelimpahan kewenangan salah satunya adalah pelimpahan pengelolaan Terminal Type B berikut penyerahan asset. Proses ini pada beberapa waktu yang lalu sempat terkendala pada hambatan teknis administratif yang menyebabkan beberapa Terminal Type B yang telah diserahkan dari Kabupaten/Kota belum dapat difungsikan sebagaimana mestinya. Dari 9 (sembilan) terminal Tipe B yang diserahkan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi, menyusul terminal Aceh Tamiang dan Pidie yang yang sudah beroperasi sejak proses P3D, Terminal Bireuen akan mulai dioperasikan dalam waktu dekat. Kegiatan ini akan diawali dengan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan kepada para pengemudi Angkutan Umum yang melintasi wilayah Bireuen. Kegiatan ini akan melibatkan  sejumlah petugas UPTD Penyelenggara Terminal Tipe B Dinas Perhubungan Aceh, Dinas Perhubungan Kabupaten Bireuen dan Pihak Kepolisian akan dilaksanakan mulai dari tanggal 22 s/d 25 Januari 2019. Meski diwajibkan masuk terminal, belum dilakukan pengutipan retribusi sebab usulan besaran tarif pada rancangan Qanun Aceh tentang Retribusi Aceh, saat ini telah masuk dalam Program Legislasi Daerah  TA 2018 yang setelah diparipurnakan di DPRA akan dievaluasi  di Kemendagri dan Kemenkeu, diharapkan dengan ditetapkan Rancangan Qanun ini akan meningkatkan penerimaan daerah dimasa yang akan datang. Mengacu dan menindaklanjuti Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, dimana pada Pasal 33 menyatakan untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan multimoda dan antar moda ditempat tertentu dapat dibangun dan diselenggarakan terminal. Disamping itu berpedoman pada pasal 36, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraaan umum juga mewajibkan agar operator angkutan mengoperasikan kendaraan sesuai izin trayek yang dimiliki, mematuhi jadwal waktu perjalanan dan terminal singgah sesuai yang tercantum dalam kartu penumpang pada tempat yang telah ditentukan serta mematuhi ketentuan pelayanan angkutan. (DW)

Kapal KMP. BRR yang dibangun oleh BRR NAD-NIAS melalui anggaran APBN pada Tahun 2007-2008 sebagai bagian dari upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Aceh yang luluh lantak akibat musibah gempa bumi dan tsunami pada tahun 2004. Kapal KMP. BRR merupakan jenis kapal penyeberangan (Ro-Ro) dengan berkapasitas 377 orang (penumpang) dan 25 unit kendaraan (kombinasi) serta dapat beroperasi dengan kecepatan 12 knot. Setelah selesai dibangun, asset KMP BRR pada saat itu tercatat sebagai Barang Milik Negara di bawah Kementerian Perhubungan sedangkan untuk operasionalnya diserahkan oleh Menteri Perhubungan kepada Pemerintah Aceh melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) Hasil Pekerjaan untuk dipergunakan dalam tugas-tugas operasional pada Tahun 2009. Dengan adanya serah terima operasional tersebut maka Pemerintah Aceh melalui PT. ASDP Indonesia Ferry sebagai BUMN yang bergerak dibidang jasa angkutan penyeberangan, mengoperasikan KMP BRR untuk lintasan Ulee Lheue – Balohan hingga saat ini. Untuk lebih mengoptimalkan pelayanan KMP BRR kepada masyarakat, Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan mengalihkan kepemilikan aset kapal KMP BRR melalui mekanisme hibah kepada Pemerintah Aceh. Proses hibah asset dengan nilai perolehan Rp. 26.426.603.700,- Milyar ini telah berlangsung beberapa lama dan dengan terbitnya surat persetujuan Menteri Keuangan Nomor S-500/MK.6/2018 Tanggal 12 Nopember 2018 perihal Persetujuan Hibah Barang Milik Negara kepada Pemerintah Daerah, maka dilaksanakan penandatanganan naskah Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima Barang pada tanggal 11 Januari 2019 antara Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Dr. Ir. Djoko Sasono, M. Sc (Eng) dengan Plt. Gubernur Aceh Ir. Nova Iriansyah, MT di Kementerian Perhubungan Jakarta. Acara penandatanganan naskah hibah tersebut turut dihadiri Kadishub Aceh, Junaidi, Kepala BPKA Jamaluddin dan ketua komisi IV DPRA Tgk Anwar. Dari Kementerian Perhubungan turut dihadiri Sekditjen Perhubungan Darat, Kepala Biro Perencanaan dan jajaran pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal Kemenhub. Dalam sambutannya Sekjen Kemenhub Djoko Sasono menyampaikan bahwa dengan dihibahkannya kapal KMP BRR kepada Pemerintah Aceh, dapat menambah semangat untuk membangun masyarakat di wilayah kepulauan di Aceh. Pada kesempatan ini, Plt. Gubernur Aceh menyampaikan rasa terima kasih kepada Kemenhub atas hibah KMP BRR ini, karena kehadiran kapal tersebut sangat dirasakan langsung manfaatnya bagi masyarakat. “Semoga Kementerian Perhubungan dapat terus melanjutkan dan memperluas subsidi perintis angkutan penyeberangan, serta mendukung dan mengarahkan program Pemerintah Aceh dalam penyediaan angkutan massal perkotaan berbasis rel di beberapa kota yg berkembang di Aceh, dimulai dari Kota Banda Aceh”. harap Nova dalam sambutannya. Plt. Gubernur juga menilai bahwa selama ini sinergitas antara Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan Aceh dengan Kementerian Perhubungan berjalan sangat baik, untuk itu diharapkan sinergisitas dan kolaborasi tersebut dapat terus ditingkatkan. Dengan beralihnya status kepemilikan aset KMP BRR menjadi milik Pemerintah Aceh, maka Pemerintah Aceh memiliki kewenangan dan keleluasaan dalam pemanfaatan kapal tersebut sehingga akan sangat berpengaruh terhadap optimalisasi pelayanan terhadap masyarakat serta peningkatan pendapatan asli daerah. (QQ)

Kabupaten Simelue merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh yang memiliki kondisi geografis kepualauan yang terdiri dari 41 pulau besar dan kecil dengan Pulau Simeulue sebagai pulau terbesarnya. Sebagai wilayah kepulauan, Kabupaten Simeulue merupakan salah satu wilayah wisata bahari dan ekologi dalam kawasan pengembangan kebudayaan dan pariwisata Aceh. Keindahan wisata bahari Simeulue tidak hanya dinikmati oleh wisatawan lokal, tapi saat ini juga sudah menjadi tujuan bagi wisatawan asing. Potensi Simeulue yang juga menjadi primadona adalah potensi kelautan dan perikanan. Kekayaan laut seperti lobster, ikan kerapu, masih menjadi sumber daya unggulan yang menjadikan Simeulue terkenal di nasional maupun mancanegara, disamping potensi sumber daya alam lainnya. Keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Simeulue ini, pengelolaan dan pemanfaatannya harus didukung oleh infrastruktur dasar yang memadai. Sebagai daerah kepulauan, transportasi laut maupun penyeberangan berkembang seiring dengan kebudayaan maritime di wilayah ini. Pelabuhan rakyat merupakan salah satu infrastruktur dasar yang berfungsi dalam membuka akses masyarakat di sekitar. Melalui pelabuhan rakyat, fungsi pelabuhan juga diharapkan mampu meningkatkan efesiensi aktifitas perekonomian, antara lain bagi kegiatan distribusi komoditi unggulan melalui pelaksanaan yang tepat. Lamerem adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Alafan, Kabupaten Simeulue yang pada awalnya telah dibangun dermaga tambat serdehana yang beraktifitas untuk melayani kapal-kapal rakyat di jalur pelayaran dalam wilayah Kabupaten Simelue. Namun dengan semakin berkembangnya fungsi dermaga sebagai salah satu infrastruktur dasar yang berfungsi dalam membuka akses masyarakat disekitar, Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan melakukan upaya peningkatan infrastruktur dermaga, diantaranya talud/tebing dermaga, pengerukan kolam, pelebaran kolam dermaga, pengecoran jalan, dan pemasangan bolder. Peresmian Dermaga Rakyat Desa Lamerem Kabupaten Simeulue dilaksanakan pada Sabtu (5/01) oleh Plt. Gubernur Aceh, Ir H Nova iriansyah, MT di pulau Sinabang, yang turut dihadiri oleh Asisten II Aceh dr. Taqwallah, Bupati Simeulue Erly Hasyim, Kadishub Aceh Junaidi,ST,MT,  Forkompimda di lingkungan Kabupaten Simeulue. Peningkatan infarstruktur ini diharapkan mampu meingkatkan perekonomian Kabupaten Simeulue dengan peningkatan kegiatan distribusi komoditi unggulan melalui pelaksanaan yang tepat dengan pembentukan pengelolaan pelabuhan rakyat yang teroganisir dan mengedepankan unsur masyarakat sebagai pengelola. Bapak Plt Guberbur Aceh juga menyampaikan dalam sambutannya bahwa Pelabuhan ini dikatakan sebagai dermaga rakyat karena sistem pengolahan akan diserahkan kepada masyarakat Desa Lamerem dan sekitarnya, serta kedepannya nanti masyarakat desa dapat menyusun sistem pengolahan yang bijaksana agar aktivitas ekonomi local semakin berkembang serta mudah bagi masyarakat untuk memanfaatkan sarana pelabuhan ini. Sehingga kedepan investor dapat melirik daerah ini untuk melakukan investasi yang berkembang sehingga mampu memperkuat pertumbuhan masyarakat Kabupaten Simeulue. Kadishub Aceh Junaidi,ST,MT dalam laporannya menjelaskan “pembangunan Dermaga Rakyat Lamerem Aceh yang menggunakan dana Otsus Kabupaten/Kota Tahun 2018, meliputi docking seluas 30X10 meter yang mampu menampung 10 perahu nelayan dalam waktu bersamaan, selain itu dermaga juga diperluas, diperdalam, pembuatan talud, serta membangun tempat sandaran perahu”. Pembangunan Dermaga Rakyat Desa Lamerem Kabupaten Simeulue ini diharapkan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan memberikan semangat baru bagi warga desa Lamerem dalam melaksanakan aktifitas pelayaran yang menjadi rutinitas sehari-hari, sebagai dampak lanjutan diharapkan aktifitas perekonomian rakyat akan semakin berdenyut, yang pada akhirnya memberikan manfaat kesejahteraan bagi masyarakat sekitar.(S9)

Gayo Lues merupakan daerah hasil pemekaran Kabupaten Aceh Tenggara, kondisinya yang dikelilingi oleh hutan terluas di Asia Tenggara, menjadikan Gayo Lues salah satu kabupaten terisolir di Provinsi Aceh. Dalam upaya Pemerintah untuk meningkatkan pelayanan transportasi  bagi masyarakat Gayo Lues, kondisi transportasi darat yang cukup riskan dan sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca, Pembangunan Transportasi Udara dianggap mampu memberikan pelayanan transportasi yang cocok untuk kondisi Geografis Kabupaten Gayo Lues. Bandara yang mulai dibangun pasca musibah gempa dan tsunami Aceh oleh BRR pada tahun 2005, dilanjutkan pembangunanya oleh Pemerintah Aceh dan Bandar Udara Blang Kejeren mulai dioperasikan pada Tahun 2014. Untuk meningkatkan pelayanan Bandar Udara, Dinas Perhubungan Aceh terus melakukan pembangunan untuk menunjang fasilitas sisi darat, seperti Gedung Terminal, Apron Bandara dan fasilitas lainnya dan selesai pada Tahun 2018. Dengan rampungnya Pembangunan Bandar Udara Blang Kejeren, pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2018 dilaksanakan peresmian Terminal Penumpang Bandara dan akan beroperasi dengan nama yang baru yaitu, Bandar Udara Patiambang dan akan mulai beroperasi pada Januari 2019. Peresmian Bandar Udara Patiambang dilaksanakan pada hari Jumat, 31 desember 2018 oleh Plt Gubernur Aceh, Ir H Nova iriansyah, MT  di Dusun BlangTenggulun Kampung Penggalangan Kecematan Blangkejeren, Gayo Lues. Peresmian Bandara ini turut dihadiri olehAsisten II Aceh Taqwallah, Wakil Bupati Gayo Lues H Said Saini , Kadishub Aceh Junaidi,ST,MT, Kadishub Gayo Lues Noval,SP dan pejabat di lingkungan Kabupaten Gayo Lues. Dalam sambutannya, Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah mengatakan setelah diresmikannya Banda Udara Patiambang diharapkan untuk dapat segera di operasionalkan kembali untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah berharap kedepannya Bandara Patiambang dapat beroperasional sendiri karena selama ini masih beroperasional di bawah Bandar Udara Rembele. Kedepannya dengan beroperasinya Bandar Udara Patiambang, dapat mendorong pertumbuhan perekonomian Aceh pada zona Selatan-Tenggara serta dapat meningkatkann pariwisata lokal, dan menjadi pintu akses untuk kepentingan tanggap bencana.(S9)

Pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu tugas Pemerintah, khususnya di sektor transprotasi Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan telah menyerahkan 1 unit Bus kepada  masyarakat melalui mekanisme Hibah, bus ini dianggarkan melalui sumber dana Migas Aceh APBA Tahun Anggaran 2018. Bus berkapasitas 20 seat pabrikasi HINO ini diserahkan kepada Yayasan Panti Asuhan Yatim Piatu Gampong Keulile Simpang Raya Kecamatan Nibong Aceh Utara pada hari Jumat (28/12) di Kantor Dinas Perhubungan Aceh dari Kepala Dinas Perhubungan Aceh Junaidi, ST, MT kepada Pimpinan yayasan A. Hadi, MA. Proses penandatanganan Berita Acara Serah Terima turut disaksikan oleh Plt. Gubernur Aceh Ir. Nova Iriansyah, MT yang didampingi oleh Assisten II Setda Aceh dr. Taqwallah. Hibah yang  diserahkan kepada Yayasan panti asuhan ini bertujuan agar menjadi solusi dalam upaya membantu mobilisasi para anak-anak panti asuhan dan dapat melancarkan aktivitas transportasi bagi anak-anak yatim piatu. Output dari pengadaan Bus ini diharapkan dapat mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat waktu, nyaman, berkesalamatan dan terjangkau. Dalam sambutannya Plt. Gubernur Aceh mengatakan “Pemerintah Aceh harus mampu menjadi ice breaker, mencairkan kebekuan interaksi dan komunikasi antara pemerintah dengan rakyat”. Penyerahan bus ini juga merupakan bagian dari 15 Program Unggulan Pemerintah Aceh sebagaiman tertuang dalamn RPJMA 2018-2022, salah satunya Aceh Seumeugot  yaitu sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mendorong masyarakat dengan meningkatkan taraf hidupnya. Untuk mendukung program tersebut Pemerintah Aceh menyediakan sejumlah aggaran dalam dalam rangka mendukung kegiatan sosial, salah satu perhatian yaitu kinerja Yayasan sosial yang selama ini banyak memberi perhatian kepada anak yatim dan miskin. “Saat ini banyak  peralatan kantor yang sudah apkir dan sudah digudangkan, dengan sedikit anggaran untuk rehab, barang tersebut dapat diserahkan kepada pihak yang membutuhkan melalui salah satu mekanisme yaitu hibah” sambung Nova. Dalam kesempatan ini, Plt Gubernur beserta rombongan juga melakukan penempelan stiker Trans Koetaradja pada salah satu dari 10 Bus bantuan Kementerian Perhubungan melalui APBN Tahun Anggaran 2018 yang tiba di Banda Aceh pada 15 Desember 2018. Bus bantuan ini diharapkan dapat mengoptimalkan layanan Trans Koetaradja pada Koridor 3 dan 5 yang selama ini hanya dilayani oleh 5 unit bus. Rombongan juga menyempatkan melihat aplikasi untuk memantau posisi bus Trans Koetardja dengan mobile NVR yang telah terpasang pada 3 unit bus pada koridor 1. Aplikasi ini dapat memberikan informasi jadwal kedatangan bus pada setiap halte, sehingga diharapkan pelayanan akan angkutan massal ini menjadi lebih baik kepada masyarakat Aceh. Dinas Perhubungan Aceh tetap terus berusaha optimal dalam memperbaiki sistem pelayanan demi kenyamanan penumpang dan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas.(QQ)

Pemerintah telah menetapkan tahun 2019 untuk menjadikan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai program prioritas. Melalui program ini, diharapkan akan menghasilkan SDM yang kompeten, profesional, beretika, berintegritas dan menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing bangsa. Demikian disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat membuka workshop Penyusunan Grand Design Pengembangan SDM Transportasi Nasional Tahun 2019 – 2045 yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) Jakarta, Rabu (19/12). Pada kegiatan yang mengambil tema “Menciptakan Link and Match Antara kebutuhan dan Penyediaan SDM Transportasi serta Strategi Pemenuhannya”, Menhub mengatakan, jika berbicara tentang pengembangan SDM, maka tidak akan terlepas dari bonus demografi yang dimiliki Indonesia. Dengan jumlah penduduk lebih kurang 260 juta jiwa dan usia produktif yang cukup besar, menjadi suatu daya saing tersendiri bagi bangsa Indonesia. “Banyak lembaga yang memprediksi Indonesia akan menduduki posisi lima besar dunia. Ini karena bonus demografi, kekayaan alam, dan mempunyai potensi SDM yang mumpuni yang kita miliki. Namun hal Ini jangan hanya sekedar menjadi proyeksi, kita harus kawal agar kita bisa menuju ke arah itu,”pesan Menhub. Menhub menambahkan bahwa pihaknya akan membuat peningkatan kualitas bagi pendidikan-pendidikan baik bahkan secara intensif dan sistematis, lembaga-lembaga Pendidikan yang berada di bawah Kemenhub akan dijadikan tidak eksklusif tetapi inklusif, sehingga masyarakat luas turut merasakan manfaatnya. “Mengenai lembaga pendidikan yang inklusif, sudah kita lakukan dengan melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihan pada masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dan ini tentunya harus ditindaklanjuti,” sebut Menhub. Kemudian yang penting juga disebutkan Menhub, harus ada keterkaitan (link and match) antara industri dengan pendidikan, dan juga antara regulator dengan pendidikan. Menurut Menhub hal tersebut perlu dilakukan secara konsisten. Oleh karena itu, Menhub meminta asosiasi dan operator transportasi memberikan suatu masukan agar arah dari peningkatan SDM yang dilakukan ini sesuai, sehingga pada saat dilakukan pendidikan, mereka itu tidak saja mendapatkan pengetahuan tetapi juga terbukanya lapangan kerja. “Marilah kita bekerja sama untuk membagi apa-apa yang kita pikirkan dalam suatu konsep berpikir sehingga link and match antara pasar dan penyedia SDM ini menjadi efektif dan efisien,” ucap Menhub. Menhub juga meminta manusia yang dididik nantinya juga harus memiliki etika dan anti terhadap korupsi. Hal ini menjadi penting karena menurutnya tidak ada gunanya memiliki SDM yang berkompetensi namun ternyata tidak beretika. Sumber : http://www.dephub.go.id/post/read/menhub–pengembangan-sdm-transportasi-kunci-tingkatkan-daya-saing-bangsa

Trans Koetaradja selalu memberikan  pembenahan dalam melayani bagi penggunanya dengan menghadirkan layanan call center untuk para pelanggannya. “Call center ini  hadir untuk memberikan kemudahan kepada pelanggan dalam memperoleh informasi yang diinginkan mengenai operasional Trans-K,” ungkap Kepala UPTD Angkutan Massal Trans Kutaraja T. Robby disela-sela acara penandatanganan MOU kerjasama antara Dinas Perhubungan Aceh dengan Telkomsel, Jum’at (30/11/2018) pagi yang bertempat di Kantor Dishub aceh. MOU tersebut ditandatangani oleh Manager Branch Aceh PT. Telekomunikasi Seluler Bapak Denny Hermanto  dengan Kepala Dinas Perhubungan Aceh Bapak Junaidi, ST, MT. Dalam menyediakan fasilitas dan insfrastruktur untuk pelanggan, Trans-K melakukan pengembangan melaui pola KPBU kerjasama Pemerintah dan badan usaha. Dalam hal ini dengan bentuk kerjasama penyediaan stiker pengaduan keluhan pengguna Trans-K yang akan ditempatkan di setiap bus Trans-K. Penyediaan stiker ini dilakukan oleh Telkomsel dengan hak penyedia akan ditempatkan branch logo dan nama Telkomsel di dalam stiker tersebut. Ini merupakan bentuk kerjasama yang mempunyai manfaat terutama dari sisi Trans-K sendiri dengan tersedianya nomor pengaduan. Bentuk kerjasama antara Pemerintah Aceh dalam hal ini Dinas Perhubungan  Aceh dan Tekomsel Aceh adalah dengan penempelan stiker sebanyak 100 lembar yang akan ditempatkan di bagian dalam bus dengan ukuran 20 x 50 cm. Dalam stiker  itu akan disampaikan informasi berupa nomor keluhan bagi pengguna Trans-K, sedangkan stiker yang ditempatkan di bagian belakang bus dengan ukuran 60 x 60 cm sebanyak 50 lembar. Selain penyediaan stiker, Telkomsel juga memberikan dalam bentuk penyediaan nomor keluhan bagi pengguna bus Trans-K. Hal-hal seperti ini akan terus dikembangkan oleh Trans-K karena untuk penyediaan fasilitas pendukung, terbuka untuk kerjasama dengan pihak swasta dalam mengembangkan Trans-K. “Semoga nantinya akan ada kerjasama lagi yang saling mengisi untuk kepentingan bersama dan saling membantu untuk tujuan yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Aceh dan diharapkan adanya aplikasi yang bisa mengetahui perjalanan bus Trans-K” ungkap Junaidi, ST, MT selaku Kepala Dinas Perhubungan Aceh. Nomor pengaduan keluhan pengguna melalui call center  dikelola oleh UPTD Angkutan Massal Trans Kutaraja dengan nomor 08116712349 akan melayani sejumlah kebutuhan warga Aceh akan informasi seputar bus dengan julukan Trans-K. (DW)