Author: PPID Perhubungan

Pada minggu kedua bulan Maret, Pemerintah Aceh bersama 5 SKPA terkait diantaranya Dinas Perhubungan Aceh melakukan kunjungan kerja ke beberapa lokasi di Kabupaten Aceh Singkil. Menurut Perpres Nomor : 131/2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015 – 2019, Kabupaten Aceh Singkil termasuk ke dalam salah satu daerah tertinggal. Terdapat 9 dari 12 Kecamatan di Aceh Singkil yang dikategorikan sebagai Kecamatan tertinggal. Sembilan Kecamatan yang di dalamnya terdapat 58 Desa tertinggal, masing-masing yakni Kecamatan Pulau Banyak, Pulau Banyak Barat, Kuala Baru, Singkil Utara, dan Kecamatan Simpang Kanan. Kemudian Kecamatan Danau Paris, Suro, Singkohor dan Kecamatan Kota Baharu. Plt. Gubernur Aceh H. Ir. Nova Iriansyah, MT didampingi Bupati Aceh Singkil Dulmusrid, Asisten II Taqwallah, Kadishub Aceh Junaidi, ST, MT dan beberapa Kepala SKPA lainnya meninjau langsung beberapa lokasi di Aceh Singkil, Rabu (6/03). Kunjungan Plt. Gubernur Aceh diawali dengan meninjau kondisi Pelabuhan Penyeberangan Pulau Sarok Singkil, dilanjutkan ke Pulau Tuangku dengan menempuh perjalanan + 1 jam menggunakan speedboat. Setelah meninjau dan melakukan ramah tamah dengan masyarakat Kecamatan Pulau Banyak Barat, Plt. Gubernur bersama rombongan menuju Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak. Plt. Gubernur Aceh pada sambutannya menyampaikan saat ini pembangunan sarana konektivitas menjadi kebutuhan dasar masyarakat di Pulau Banyak. Persepsi sebagai tempat yang jauh dari ibu kota kabupaten dapat dihilangkan dengan hadirnya pembangunan sarana konektivitas. “Pemerintah Aceh telah berkomitmen untuk pembangunan di Aceh Singkil, kami meminta jajaran Pemerintah Aceh untuk dapat memberikan perubahan bagi Aceh Singkil di sisa masa kepemimpinan saat ini” ujar Nova dihadapan Forkopimcam dan masyarakat Pulau Banyak, Aceh Singkil . Pemerintah Aceh melalui Dishub Aceh telah menyiapkan Program Prioritas Konektivitas Antar Wilayah untuk mengatasi beberapa permasalahan pokok masyarakat Aceh Singkil, khususnya di Pulau Banyak. Pada Tahun anggaran 2019, Dishub Aceh telah menganggarkan Multi Years Contract pengadaaan kapal Ro-Ro (Roll On-Roll Off) kapasitas 600GT utk penyeberangan orang serta kendaraan dan barang untuk Singkil-Pulau Banyak. Junaidi mengatakan Dishub Aceh juga telah menganggarkan sejumlah dana untuk rehab talud pengaman dan menambah panjang gangway di Pelabuhan Penyeberangan Singkil. “Untuk Pelabuhan Pulau Banyak akan dilakukan penanganan darurat pada fasilitas sandar kapal seperti mooring dolphin serta catwalk” imbuh Junaidi. Selain itu, penyeberangan lintas Singkil-Pulau Banyak-Nias yang menempuh jarak jauh dan cenderung sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca sehingga menutup kemungkinan untuk berlayar di malam hari, Dishub Aceh mengadakan pembangunan SBNP (Sarana Bantuan Navigasi Pelayaran) untuk memudahkan nahkoda dalam memandu kapal dengan aman, nyaman, dan selamat. Untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dan mengurangi kesenjangan antar wilayah khususnya di daerah kepulauan, perlu peningkatan di moda transportasi darat, laut maupun udara, maka tentu saja Dishub Aceh tidak dapat melakukannya sendiri perlu dukungan dari SKPA terkait dan berbagai elemen masyarakat serta sektor swasta sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakatkat melalui transportasi yang berkeadilan. (RM/AM)

source : https://sipencatar.dephub.go.id/

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh tak henti membenahi dan makin meningkatkan penggunaan aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR). Kini aplikasi Lapor versi 3.0 mulai dikenalkan kepada para Admin Koordinator Lapor Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh. “Aplikasi LAPOR3.0 merupakan penyempurnaan dari versi sebelumnya,” ungkap Muhammad Iqbal, Program Manager Bandung Trust Advisory Group (B_Trust), seraya menunjukkan apa saja kemudahan dan perbaikan aplikasi Lapor versi terbaru tersebut di Dinas Kominfo dan Persandian Aceh (27/2/2019). Iqbal mengungkapkan aplikasi Lapor 3.0 itu tak terlalu banyak berubah dari versi sebelumnya. “Ada beberapa perubahan dari segi tampilan, istilah yang digunakan dan fitur yang lebih sederhana,” jelasnya. Aplikasi yang dikembangkan Kantor Staf Presiden (KSP), Kemen PAN-RB dan Ombudsman RI tersebut merupakan bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayananan Publik Nasional (SP4N). “Pekan kedua Maret ini kita adakan bimbingan teknis kepada seluruh Admin yang tersebar di semua SKPA dan kabupaten/kota,” ungkap Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Marwan Nusuf, usai acara penguatan Admin Koordinator aplikasi Lapor3.0 tersebut. Marwan menyebutkan Aplikasi Lapor merupakan sarana pengaduan berbasis media sosial yang mudah diakses publik. Melalui aplikasi Lapor, lanjutnya, rakyat lebih mudah dan dengan biaya murah dapat segera mengadukan pelayanan publik dan mengawasi jalannya pembangunan di wilayahnya, kepada semua tingkatan birokrasi di negeri ini secara interaktif. Melalui aplikasi Lapor versi terbaru ini, lanjutnya, diharapkan dapat menjawab keluhan atau laporan dari masyarakat secara cepat, tepat, tuntas dan terkoordinasi. “Aplikasi Lapor juga terintegrasi ke pemerintah pusat dan dapat diakses dengan mudah melalui SMS ke nomor 1708, www.lapor.go.id, twitter @lapor1708 dan datang langsung ke unit pengaduan,” jelasnya. (FH)

Pulau Banyak merupakan gugusan pulau-pulau kecil di Kabupaten Aceh Singkil dengan luas wilayah secara keseluruhan 27,196 Ha. Kepulauan yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia (sekitar 20 mil laut) tepatnya di ujung sebelah barat Pulau Sumatera ini terbagi dalam dua kecamatan; yaitu Kecamatan Pulau Banyak di Pulau Balai dan Kecamatan Pulau Banyak Barat di Pulau Haloban. Jumlah penduduk mencapai 4.457 jiwa di kecamatan Pulau Banyak dan 3.254 jiwa di kecamatan Pulau Banyak Barat. Kehidupan masyarakat Pulau Banyak masih sangat bergantung pada laut, terlihat dari sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan. Sedangkan sebagian yang lain berprofesi sebagai wirausaha dan pegawai. Oleh karena itu, masih begitu banyak hal yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai dengan potensi alam yang dimiliki Pulau Banyak. Kekayaan alam yang indah, populasi ikan yang beragam, habitat penyu hijau, penghasil kopra dan rotan, daerah destinasi wisata, spot surving dan diving bertaraf internasional merupakan sebagian alasan mengapa Pulau Banyak akan menjadi tujuan wisatawan dalam dan luar negeri. Tentu hal tersebut akan meningkatkan perekonomian di pulau dan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Namun minimnya akses transportasi menyebabkan Pulau Banyak masih terisolir. Saat ini transportasi ke Pulau Banyak hanya melalui jalur laut menggunakan kapal ferry (Ro-Ro) dan kapal tradisional. Jadwal penyeberangan dengan kapal ferry hanya melayani dua kali dalam seminggu yaitu pada hari selasa dan hari jum’at sehingga masyarakat terpaksa menggunakan kapal tradisional (kapal rakyat) yang berlayar setiap hari. Kapal tradisional tersebut pada awalnya adalah kapal yang digunakan untuk mengangkut hasil perkebunan dan ikan dari pulau ke Singkil maupun sebaliknya. Namun karena kurangnya transportasi yang layak, masyarakat terpaksa bertaruh nyawa untuk menyeberangi lautan menggunakan kapal tradisional. “Kapal ini awalnya untuk mengangkut barang dan ikan dari pulau ke Singkil. Cuma karena kapal ferry tidak berlayar ke pulau, masyarakat minta ke kita untuk menumpang kapal. Akhirnya sudah jadi kebiasaan”. Ungkap Taswin salah satu pemilik kapal tradisional. Tidak ada moda transportasi lainnya yang dapat digunakan untuk menuju ke Pulau Banyak juga menyebabkan kelangkaan barang ketika terjadi badai atau pasang surut air laut. Ibu Eli seorang penjual gorengan di Pulau Banyak menceritakan bahwa ketika terjadi badai kapal tidak bisa berlayar sehingga menyebabkan harga bahan pokok naik seperti misalnya harga Gas LPJ 3 Kg mencapai Rp. 50.000,-. Tentu harga tersebut akan menambah biaya produksi usahanya. Masyarakat Pulau Banyak memang sangat bertumpu pada moda transportasi laut. Tidak hanya bagi nelayan dan wirausaha, para siswa dan guru yang berasal dari Pulau Ujung Batu Desa Teluk Nibung Kecamatan Pulau Banyak juga selalu menggunakan transportasi laut berupa perahu kecil untuk pergi ke sekolah. Karena sekolah mereka berada di Pulau Balai maka setiap pagi harinya mereka harus menyeberangi lautan untuk menuju ke sekolah dan kembali ke Pulau Ujung Batu pada siang harinya. Saat ini penyeberangan ke Pulau Banyak menggunakan kapal ferry dapat diakses melalui Pelabuhan Penyeberangan Singkil di Desa Pulo Saruk. Penyeberangan tersebut memakan waktu selama ± 4 jam. Selain itu, penyeberangan menggunakan kapal tradisional dapat diakses melalui Dermaga Jembatan Tinggi yang menghabiskan waktu selama ± 3 jam. Dermaga ini dikelola oleh masyarakat setempat untuk bersandar kapal-kapal ikan yang masuk melalui kuala Singkil. Pada tahun 2019 Pemerintah Aceh akan menaruh perhatian lebih pada kondisi ini melalui program prioritas konektivitas antar wilayah. Sehingga transportasi yang berkeadilan dapat diwujudkan dan dirasakan oleh masyarakat di kepulauan ini. (AM)

Untuk terciptanya lalu lintas transportasi darat yang aman, nyaman dan selamat tentunya harus memperhatikan beberapa aspek. Salah satu aspek yang penting yaitu memastikan kendaran yang melakukan perpindahan di jalan raya memenuhi persyaratan laik jalan, kelengkapan dokumen administrasi dan kelengkapan teknis kendaraan. Dinas Perhubungan Aceh dalam menjalankan fungsinya sebagai Pengawas Sistem Transportasi untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan transportasi di Aceh, salah satunya melakukan penertiban Angkutan Umum plat hitam. Dikatakan Angkutan Plat Hitam yaitu Angkutan Umum yang difungsikan sebagai mobil penumpang, tetapi tidak memilki ijin untuk beroperasi sebagai Angkutan Umum yang biasanya ditandai dengan plat kuning ataupun dengan ijin operasi tertentu. Pelaksanaan Penertiban (Razia) Angkutan Umum untuk Plat Hitam dilaksanakan pada hari Selasa hingga Kamis tanggal 26 – 28 Februari 2019, dengan titik lokasi  pada hari pertama  di Terminal Batoh dan Lueng Bata, hari kedua di depan Polsek Leupung Aceh Besar dan hari ketiga di daerah Samahani Aceh Besar. Pelaksanaan Penertiban Angkutan Umum dilakukan oleh Tim Gabungan Dinas Perhubungan Aceh, Ditlantas Polda Aceh, POMDAM Iskandar Muda, Dinas Pehubungan Kota Banda Aceh, Dinas Perhubungan Kab. Aceh Besar  dan DPD Organda Aceh. Razia dilakukan dengan menempatkan petugas disepanjang jalan + 25 meter, petugas yang berada di awal menggunakan stick lamp memberi aba-aba untuk memperlambat laju kendaraan, khusus kendaraan plat hitam diintruksikan untuk menyalakan lampu mobil kabin bagian dalam agar dapat terlihat jumlah penumpang dan kemudian di periksa untuk memastikan kesesuaian peruntukkan kendaran. Untuk kendaraan yang terbukti merupakan Angkutan Umum Plat Hitam ilegal maka, akan dikarantina untuk pemeriksaan lebih lanjut dan dirazia. Selama 3 hari pelaksanaan kegiatan Penertiban Angkutan Umum, terdapat 32 Angkutan Umum yang telah di tertibkan. Berdasarkan hasil penertiban, dapat dilihat banyaknya Angkutan Plat Hitam yang merupakan milik perusahaan tetapi tidak memiliki ijin sebagai angkutan umum yang beroperasi setiap harinya di dalam terminal. Adapun angkutan plat hitam yang beroperasi secara mandiri memiliki jenis mobil minibus avanza, Innova, kijang kapsul dan beberapa jenis lainnya yang beroperasi pada beberapa lintasan di Aceh. Kepala Bidang LLAJ Dishub Aceh melalui Kasie Lalin dan Kesematan Jalan M. Hanung Kuncoro, S.SiT, MT mengatakan “kita hanya menginginkan persaingan itu sehat, karena kalau mobil plat hitam ini terus kita biarkan mengambil penumpang, maka yang dirugikan teman-teman yang berplat resmi atau kuning”. Melihat hal ini, diharapkan dengan dilaksanakannya Penertiban Angkutan Umum dapat memberikan efek jera kepada seluruh pengendara maupun perusahaan angkutan umum untuk dapat tertib dalam urusan administrasi dan memastikan kelaikan jalan angkutan. “Diharapkan kepada masyarakat untuk dapat lebih cerdas memilih angkutan agar tidak beresiko terhadap keselamatan selama perjalanan” harap Hanung di sela-sela kegiatan penertiban. (S9)  

Berdasarkan data dari Kepolisian Daerah (Polda) Aceh yang dilansir oleh Merdeka.com mencatat sebanyak 738 orang meninggal dunia di jalan raya akibat kecelakaan lalu lintas sepanjang 2018. Ditambah korban luka berat sebanyak 327 orang dan luka ringan mencapai 3.293 orang yang menjadi korban dalam kecelakaan lalu lintas. Dari sekian banyak korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas, didominasi oleh korban yang berusia 16 tahun hingga 30 tahun dengan jumlah sebanyak 1.350 kasus. Tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas yang didominasi usia pelajar disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya ketidakpahaman pelajar mengenai peraturan lalu lintas, minimnya etika dalam berkendara dan kesadaran akan pentingnya keselamatan di jalan raya, kurangnya pemahaman tentang rambu-rambu, dan lain-lain. Melihat fenomena tersebut, Dinas Perhubungan Aceh menilai perlu untuk melakukan sosialisasi keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan target utama adalah pelajar sekolah. Sosialisasi ini merupakan kegiatan rutin setiap tahun di Dinas Perhubungan Aceh yang dilaksanakan oleh Seksi Lalu Lintas Keselamatan Jalan di Bidang LLAJ. Kegiatan sosialisasi yang mengambil tema Keselamatan dalam Berlalu Lintas ini diadakan selama 3 hari (19 s.d 21/02/2019) di beberapa sekolah antara lain; SMAN 2 Kota Banda Aceh, SMAN 4 Kota Banda Aceh, dan SMPN 6 Kota Banda Aceh. Materi sosialisasi disampaikan oleh M. Ismail Ramdhani, Amd. LLAJ dari Bidang LLAJ Dinas Perhubungan Aceh. Penyampaian materi lebih difokuskan tentang peraturan-peraturan dalam berlalu lintas, pemahaman mengenai rambu-rambu, serta dampak dari pelanggaran dalam berlalu lintas. Pengetahuan tersebut perlu disampaikan agar pelajar mematuhi peraturan di jalan raya sehingga tidak membahayakan dirinya dan juga orang lain.   Dalam acara sosialisasi ini juga dibuka sesi tanya jawab dengan pelajar. Ternyata rasa keingintahuan mereka mengenai rambu-rambu lalu lintas sangat besar, itu terlihat dari antusiasnya pelajar dalam mengajukan pertanyaan tentang hal-hal yang belum dipahami. Di akhir sesi, Tim Dinas Perhubungan Aceh mengadakan kuis. Pelajar yang mampu menjawab pertanyaan yang diajukan akan mendapatkan hadiah menarik berupa pin, buku, dan juga helm.   Dengan kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang transportasi dan tata cara berlalu lintas yang baik bagi pelajar sekolah guna terciptanya generasi taat berlalu lintas, dan juga dapat mengurangi kecelakaan lalu lintas di jalan raya khususnya bagi kaum pelajar. Salah satu guru SMPN 6 Banda Aceh (Yuniati, S.Si) yang sempat diwawancarai oleh Tim Multimedia Dishub menyampaikan bahwa acara sosialisasi seperti ini sangat bermanfaat bagi anak-anak, karena anak-anak kebanyakan tidak memahami aturan-aturan yang ada. Dan Ibu Yuniati juga berharap kedepan acara sosialisasi semacam ini dapat terus dilanjutkan sehingga anak-anak lain yang belum mengikuti dapat mengikuti. (AM)

Banda Aceh–UPTD Angkutan Massal Trans Kutaraja akan menghapus sistem Transfer Penumpang antar bus di halte hilir perjalanan (halte akhir) di tiap koridor Trans Koetaradja. Hal ini dilakukan untuk menjawab keluhan masyarakat mengenai keterlambatan tiba bus Trans Koetaradja di tiap halte. Sebelumnya, UPTD Angkutan Massal Trans Kutaraja telah menurunkan Tim Respon Cepat (TRC) untuk melakukan pengawasan langsung di halte akhir tiap koridor, Rabu (20/2/2019). Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada bus yang berhenti terlalu lama sehingga membuat penumpang lama menunggu di halte. Kepala UPTD Angkutan Massal Trans Kutaraja, T. Robby Irza, S.SiT, MT saat dijumpai di halte akhir Koridor 2A, Blang Bintang, Aceh Besar mengatakan berdasarkan laporan dari masyarakat melalui nomor pengaduan (Call Center) Trans Koetaradja dan media sosial, banyak bus dilaporkan terlihat ‘ngetem’ di beberapa halte hilir perjalanan (halte akhir). Kendati demikian, banyaknya laporan dari masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat sudah berperan aktif dalam mengawasi pelayanan Trans Koetaradja. “Hal ini tentunya sangat membantu UPTD Angkutan Massal Trans Kutaraja dengan keterbatasan jumlah SDM untuk mengawasi puluhan bus setiap harinya. Artinya masyarakat sangat care terhadap fasilitas publik ini,” imbuhnya. Dinas Perhubungan Aceh melalui Kepala UTPD Angkutan Massal Trans Kutaraja mengundang rekanan dari Perum Damri dan PO. Harapan Indah selaku operator dari koridor Trans Koetaradja untuk membahas kebijakan yang akan diambil guna mengatasi keterlambatan tiba bus tersebut, Kamis (21/2/2019). Pertemuan yang dilakukan di Kantor Dinas Perhubungan itu kemudian menghasilkan beberapa kesepakatan untuk dilakukan. Kesepakatan tersebut diantaranya halte yang terindikasikan bus berhenti terlalu lama atau ‘ngetem’ yaitu Halte Keudah, Halte Kuburan Massal Ulee Lheue, dan Halte Masjid Jami’ Darussalam tidak lagi melakukan kegiatan transfer penumpang, bus boleh berhenti di halte akhir (hilir perjalanan) selama 10 menit atau jika bus selanjutnya telah tiba harus segera jalan. Demi terlaksananya kesepakatan tersebut di lapangan, UPTD Angkutan Massal Trans Koetaradja bekerja sama dengan tiap operator koridor akan menurunkan tim untuk melakukan pengawasan di tiap halte hilir perjalanan selama beberapa hari kedepan. “Selama seminggu ini kita akan melakukan pengawasan langsung di tiap halte hilir, hasil yang kita harapkan dari ini (dengan ditiadakan transfer penumpang–red) serta jumlah armada yang telah bertambah dari 30 menjadi 40 armada semoga dapat menurunkan keluhan mengenai keterlambatan tiba bus Trans Koetaradja di halte,” tutupnya. (RM)

Perekrutan awak pengemudi dan pramugara baru yang akan melayani perjalanan penumpang Trans Koetaradja sejak awal Februari telah dilaksanakan oleh UPTD Trans Kutaraja dengan melibatkan beberapa pihat terkait dan berkompeten. (Baca : Berita Terkait) Setelah mengikuti Seleksi/ Tes Kesehatan, mengemudi, psikotest dan wawancara, maka berikut adalah hasilnya. Driver :  Driver TransK Kondektur : Kondektur TransK Selamat bagi para awak bus terpilih dan akan diserahkan Surat Penugasan pada Minggu pagi (17/02) di Depo Angkutan Massal Transkutaraja, Komplek Terminal Type A Batoh. Semoga dapat lebih memberikan pelayanan prima kepada pengguna Trans Koetaradja di masa yang akan datang (QQ)

Peran sumber daya manusia (SDM) dalam sebuah organisasi sangatlah penting dan sangat berpengaruh besar terhadap jalannya atau lancarnya kegiatan sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya. Sehingga kualitas sumber daya manusia yang baik sangat dibutuhkan untuk menghasilkan kinerja yang maksimal. Sebagai muslim, sumber daya manusia yang ada dalam islam adalah semua sumbar daya yang dimanfaatkan untuk ibadah kepada Allah SWT, bukan untuk yang lainnya. Dengan adanya rasa menerima amanah dari Allah SWT maka kemampuan yang dimiliki akan ditingkatkan dan dilakukan dalam rangka menjalankan amanah yang diemban. Sifat yang akan tercermin dari sumber daya manusia islami yang baik adalah Siddiq, Amanah, Fathanah, dan Tabligh. Keempat sifat ini adalah tolak ukur yang riil untuk mengukur keunggulan sumber daya manusia islami. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Thabrani, Rasulullah SAW bersabda :   ( إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُؤْمِنَ الْمُحْتَرِفَ (رواه الطبراني Artinya : Sesungguhnya Allah SWT mencintai seorang mu’min yang giat bekerja. (HR. Thabrani) Oleh karena itu untuk meningkatkan sumber daya manusia yang baik, berintegritas dan memiliki ketaqwaan kepada Allah SWT, Sekretariat Dinas Perhubungan Aceh mengadakan pengajian agama rutin untuk seluruh Dharma wanita dan karyawati. Pengajian rutin ini diadakan setiap hari Jum’at pagi yang sebelumnya diawali dengan senam pagi bersama di halaman kantor Dinas Perhubungan Aceh. Pengajian yang dilaksanakan di mushalla Dinas Perhubungan Aceh ini diisi oleh dua ustadzah yang berbeda yaitu Ustadzah Fauziah dan Ustadzah Khamisah. Materi yang disampaikan pun cukup bervariasi yang berisi tentang praktik ibadah sehari-hari (Fiqh), kepribadian muslimah, dan seputar masalah dalam keluarga dan tempat kerja. Sehingga anggota Dharma wanita dan karyawati Dinas Perhubungan mendapatkan bekal duniawi dan ukhrawi yang seimbang. Dengan pengajian agama ini diharapkan anggota Dharma wanita dan karyawati Dinas Perhubungan Aceh mendapatkan pengetahuan agama yang luas sehingga dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Diharapkan pula dapat menghasilkan etos kerja yang lebih baik, meningkatkan moral etis, lebih amanah dalam bekerja, dan tentunya pelayanan terhadap masyarakat semakin meningkat. (AM)

Setelah berhasil menyelenggarakan Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) Aceh beberapa hari yang lalu (Baca berita Diklat Pemberdayaan Masyarakat Aceh 2019), Dinas Perhubungan Aceh bekerjasama dengan Politeknik Transportasi Sungai Danau Dan Penyeberangan (SDP) Pelembang kembali mengadakan Diklat Pemberdayaan Masyarakat Aceh tentang Pengatur Lalu Lintas dan Dasar Operasional Peralatan Survey Sungai. Diklat yang diikuti oleh 180 peserta tersebut diadakan selama 6 hari dimulai hari ini Senin 11 s.d 16 Februari 2019 bertempat di Hotel Sultan Peunayong Banda Aceh. Pembukaan Diklat ini dihadiri oleh Direktur Poltrans SDP Palembang Bapak Hartanto, M.H, M. Mar.E, Kepala Dinas Perhubungan Aceh yang diwakili oleh Kepala Bidang LLAJ Bapak Nizarli, S.SiT. MT, dan  Kasatlantas Polrestas Banda Aceh. Dalam sambutannya Direktur Poltrans SDP Palembang menyampaikan bahwa Diklat Pemberdayaan Masyarakat ini merupakan salah satu program unggulan Kementerian Perhubungan yang merupakan bentuk konkrit dari Nawacita dan mendukung Program Pemerintah Aceh yaitu Aceh Carong.  Dalam upaya Pemerintah untuk meningkatkan kompetensi, profesionalitas, disiplin, tanggungjawab, dan integritas serta kualitas sumber daya manusia  Aceh yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan transportasi dengan tujuan terwujudnya penyelenggaraan transportasi yang selamat, teratur, lancar, tertib, nyaman, aman dan efisien, serta menjadikan lebih banyak masyarakat yang produktif dan memiliki daya saing tinggi sehingga mampu mewujudkan kemandirian ekonomi. Pada saat yang sama, Kepala Dinas Perhubungan Aceh berkesempatan menyampaikan sambutannya, Nizarli berharap para peserta dapat memanfaatkan diklat ini dengan sebaik mungkin untuk belajar dan meningkatkan kualitas diri agar menjadi pribadi yang produktif dan memiliki daya saing tinggi. Sebagaimana DPM sebelumnya, tidak ada pemungutan biaya apapun untuk mengikuti diklat tersebut. Selama mengikuti pendidikan, peserta mendapat beberapa fasilitas cuma-cuma berupa tas, kaos, topi, alat tulis, kartu peserta, dan sertifikat. (AM)