Author: PPID Perhubungan

Tanggal 4 Mei 2016 menjadi hari yang bersejarah khususnya bagi warga Banda Aceh, dr. Zaini Abdullah selaku Gubernur Aceh meresmikan bus angkutan umum perkotaan milik Pemerintah Aceh pertama yang dikenal sebagai Trans Koetaradja. Kehadiran Trans Koetaradja diharapkan dapat menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat Banda Aceh akan transportasi umum yang aman dan nyaman bagi penumpang juga menjadi solusi untuk mengurangi kemacetan yang sudah mulai terasa di beberapa titik di ibukota Provinsi Aceh tersebut. Antusiasme masyarakat dalam menyambut kehadiran bus yang bercat biru ini sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan jumlah pengguna Trans Koetaradja per tahunnya, maupun tingkat load factor bus Trans Koetaradja. Awal beroperasi, Trans Koetaradja memiliki 22 bus yang melayani tiga koridor, koridor 1 dengan rute Masjid Raya Baiturrahman – Darussalam, koridor 2A dengan rute Masjid Raya Baiturrahman – Batoh – Blang Bintang, dan koridor 2B dengan rute Masjid Raya Baiturrahman – Ulee Lheue. Tahun 2018, Pemerintah Aceh membentuk UPTD Angkutan Massal Perkotaan Trans Kutaraja sebagai pengelola Trans Koetaradja agar dapat memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat penggunanya. Kementerian Perhubungan memberikan bantuan bus sebanyak 8 unit pada tahun 2018 dan 10 unit pada tahun 2019, sehingga Trans Koetaradja dapat menambah pelayanan di dua koridor baru yaitu koridor 3 yang melayani rute Masjid Raya Baiturrahman – Keutapang – Mata Ie, dan koridor 5 yang melayani rute Masjid Raya Baiturrahman – Ulee Kareng – Blang Bintang. Meskipun koridor 2A dan koridor 5 melayani rute ke Blang Bintang namun Trans Koetaradja tidak dapat masuk ke dalam kompleks Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM). Sementara itu, permintaan masyarakat akan pelayanan Trans Koetaradja sangat tinggi mengingat minimnya pilihan transportasi yang tersedia baik dari maupun menuju ke bandara terbesar di Aceh tersebut. Awal April 2019, berkat koordinasi dan kerjasama dengan PT. Angkasa Pura II Bandara SIM, Trans Koetaradja sudah mulai beroperasi di dalam bandara. Hal ini menjadikan Trans Koetaradja sebagai angkutan pemandu antar moda yang menghubungkan bandara SIM dengan pelabuhan penyeberangan Ulee Lheue dan terminal tipe A Batoh. Tercatat pada tahun 2017, lebih dari 1 juta penumpang menggunakan Bus Trans Koetaradja yang melayani tiga koridor. Sejak penambahan dua koridor pada tahun 2018, jumlah penumpang meningkat tajam mencapai lebih dari 4 juta penumpang. Selain berfungsi sebagai angkutan umum, Trans Koetaradja juga berperan aktif mendukung event-event daerah, nasional maupun internasional yang dilaksanakan di Aceh. Seperti PKA VII, PORA 2018, PENAS XV, Muzakarah Sufi Internasional 2018 dan lain-lain. Trans Koetaradja menyediakan armada untuk melayani beberapa titik penjemputan menuju ke tempat berlangsungnya event maupun sebaliknya. Hal ini sangat membantu masyarakat maupun peserta yang ingin berpartisipasi ataupun sekedar berkunjung ke event tersebut. Sampai dengan tahun 2019, Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan Aceh masih memberikan subsidi penuh untuk pemenuhan fasilitas dan operasional bus Trans Koetaradja sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam penyediaan transportasi umum yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Pemerintah Aceh juga mengajak partisipasi sektor swasta dalam pembangunan fasilitas pendukung Trans Koetaradja yang tercermin dalam pembangunan enam halte yang dibangun menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR) sektor perbankan, yang diresmikan pada bulan September 2018 lalu. Dari hasil survei yang dilakukan oleh tim Trans Koetaradja pada bulan September 2018 hingga Maret 2019, bahwa keterlambatan bus mendapatkan keluhan terbanyak dari masyarakat, disusul dengan perilaku awak bus, kenyamanan halte serta kurangnya jumlah halte yang tersedia. Untuk menjawab keluhan-keluhan tersebut, inovasi demi inovasi dilakukan oleh Trans Koetaradja mulai dari pembuatan time table pelayanan bus Trans Koetaradja hingga pengembangan aplikasi mobile untuk memantau posisi bus demi memastikan ketepatan waktu pelayanan bus Trans Koetaradja. Penggunaan teknologi Network Video Recorder (NVR) juga telah diterapkan pada tiga bus yang berfungsi untuk menghitung jumlah penumpang, mengawasi perilaku awak bus, serta mencegah terjadinya hal-hal yang tidak bertanggungjawab di dalam bus Trans Koetaradja. Kini, tiga tahun sudah sejak pertama kali beroperasi, Trans Koetaradja telah bertransformasi dari angkutan umum alternatif menjadi angkutan umum utama yang aman, nyaman, dan dapat diandalkan oleh masyarakat. Hal ini dapat kita lihat dari peningkatan jumlah penumpang pada triwulan pertama tahun 2019 yang mencapai 1,3 juta orang. Semoga Trans Koetaradja terus meningkatkan pelayanannya dan menjadi kebanggaan kita semua. Sudahkah Anda naik Trans Koetaradja? (Arrad)  

Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh melalui Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) menyeleksi Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan Tingkat Provinsi Aceh Tahun 2019, Selasa (6/8/2019) di Hotel Ayani, Banda Aceh. Mengusung tema “Perilaku Disiplin Serta Kepedulian Terhadap Tertib Berlalu Lintas Merupakan Cerminan dari Generasi Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Jalan” kegiatan ini diikut 23 peserta perwakilan dari Kabupaten/Kota se-Aceh. Kegiatan yang berlangsung dari 5-9 Agustus ini dimaksudkan untuk meningkatan kesadaran pelajar dalam mematuhi lalu lintas, mengurasi resiko kecelakaan, dan menanamkan perilaku tertib berlalulintas. Tujuan lainnya diharakan pelajar pelopor dapat menyebarluaskan informasi tentang keselamatan jalan ke generasi muda. “Di hari terakhir, mereka kita berikan penghargaan atas prestasi kepedulian dalam berlalu lintas untuk mewujudkan keselamatan lalu lintas angkutan jalan,” sebut Hanung Kuncoro selaku Ketua Panitia. Berbagai materi diberikan Dishub Aceh diantaranya dengan menghadirkan narasumber berkompeten. Dari Dishub Aceh hadir Auli Amri, A.TD, Nizarli, S.SiT, M.T., M. Ismail, Amd.LLAJ, dan Andhika Mega Putri, A.md.LLAJ membahas bidang perhubungan. Sementara dari Ditlantas POLDA Aceh membahas bidang penegakan hukum LLAJ. Selain itu, pada (5/8/2019) bidang psikologi menghadirkan akademisi dari Unsyiah. Perihal wawancara dan karya tulis, Tim Anev dipercayakan untuk menilai hasil karya tulis pelajar. Kehadiran Hendro Saky dari Popularitas Media Indonesia memberi materi terkait bidang penulisan. Dua pelajar terbaik yang terpilih nantinya akan mewakili Aceh pada ajang yang sama di tingkat nasional. Kepala Dishub Aceh yang diwakili Sekretaris Dishub Aceh, T. Faisal, S.T., M.T., mengatakan kegiatan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Dikatakannya pelajar adalah generasi penerus yang sangat mudah untuk diberikan arahan dan mengenal LLAJ. Mereka ini adalah generasi yang berani dan terbuka dalam berpikir. Karakteristik pelajar sekarang berbeda, artinya media belajar khususnya pelajar pelopor seyogyanya perlu dibekali materi yang kekinian. Agar pelajar ini sesuai dengan generasi mereka. “Untuk itu pemerintah Aceh berupaya semaksimal mungkin bagi pelajar demi keselamatan, ketertiban dan kenyamanan di jalan. Inilah menjadi poin penting dalam seleksi ini dilaksanakan tiap tahunnya,” sebut Faisal. Merujuk pada data Global Status Report on Road Safety 2018 World Health Organization (WHO), disampaikan bahwa angka kematian yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas tercatat 1,35 juta orang per tahunnya. Penyebab utama kematian anak-anak diantaranya perilaku pengguna jalan yang menyimpang seperti kecepatan dalam berkendaraa yang tinggi, tidak menggunakan helm dan sabuk pengaman, dan penggunaan kendaraan pada usia yang di bawah standar. Oleh karena itu, Faisal berharap adanya inovasi baru dari pelajar pelopor ini dalam mengkampanyekan keselamatan lalu lintas angkutan jalan bagi generasi mereka. Dikatakannya, tahun 2010 lalu perwakilan dari Aceh berhasil meraih Juara 1 Tingkat Nasional Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan. Diharapkan, prestasi terbaik ini harus dapat diulang kembali pada generasi tahun ini. Hal ini tentu dapat dilakukan dengan inovasi dari pelajar sesuai karya tulis mereka. (MR)

Selama hampir sepuluh tahun berturut-turut Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI melalui Dinas Perhubungan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia menyelenggarakan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Dinas Perhubungan Aceh melalui Bidang LLAJ juga setiap tahunnya menyelenggarakan kegiatan tersebut. Pada Tahun 2018, Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ di Provinsi Aceh diselenggarakan oleh Dishub Aceh dengan jumlah 23 peserta dari 23 Kabupaten/Kota, dan dipilih 4 peserta terbaik untuk diseleksi di Tingkat Nasional. Pada Tingkat Nasional, Provinsi Aceh yang diwakili oleh 4 peserta tersebut, antara lain Devia Army mendapat peringkat ke-31, Win Putra Sandy Agung mendapat peringkat ke-33, Muchammad Fachrizal mendapat peringkat ke-38 dan Adisty Ayu Hafizah mendapat peringkat ke-58 dari jumlah total peserta 72 orang. Hal tersebut merupakan prestasi yang sangat memuaskan. Kegiatan Pemilihan Pelajar Pelopor Tahun 2019 sendiri akan dilaksanakan di Hotel Ayani, Kota Banda Aceh mulai tanggal 5 – 9 Agustus 2019. Kegiatan akan diawali dengan pembukaan acara, dilanjutkan dengan dinamika kelompok, beberapa pemaparan materi dari narasumber, tes soal peserta, expose karya ilmiah, pengumuman pemenang dan penutupan acara. Dinas Perhubungan Aceh berharap Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ yang menjadi pemenang lebih aware, menyebarkan virus berkeselamatan lalu lintas ke rekan-rekan dan lingkungannya, serta mendapatkan prestasi yang lebih memuaskan pada Tingkat Nasional dari tahun sebelumnya.

Bandara Kuala Batu Susoh, Blang Pidie, Aceh Barat Daya (Abdya) menjadi bandara umum sejak Tahun 2003 dimana sebelumnya merupakan airstrip untuk mendukung pembangunan jalan lintas Barat – Selatan. Setahun sebelum bencana gempa tsunami Aceh, bandara ini beroperasi untuk kepentingan umum. Operasional perdana pasca konstruksi bandara pada bulan April 2004 dengan pesawat jenis CASA 212 oleh operator penerbangan SMAC (Sabang Merauke Air Charter). Pasca bencana tsunami Aceh Tahun 2004, kondisi landasan pacu Bandara Kuala Batu, Blang Pidie mengalami keretakan akibat pergeseran tanah (gempa –red) namun pesawat CASA 212 masih dapat beroperasi dengan kondisi setelah perbaikan. Dari laman Liputan6.com yang dilansir pada tanggal 23 Januari 2005 pukul 15.01 WIB memberitakan kondisi pengiriman logistik pada wilayah barat Aceh. Kutipan berita Menuju Calang, kru SCTV menumpang pesawat jenis Cassa milik TNI Angkatan Laut dari Bandar Udara Polonia, Medan, Sumatra Utara. Bandara Polonia adalah salah satu titik koordinasi transportasi dan distribusi segala macam bantuan yang akan dikirim ke Banda Aceh dan sekitarnya, untuk wilayah barat, distribusi logistik melalui udara hanya bisa dilakukan di Bandara Kuala Batu, Blang Pidie1). Pada saat itu, pengirim logistik sebelum mencapai Kota Calang dengan menggunakan pesawat tersebut mendarat di Bandara Kuala Batu, Blang Pidie yang ditempuh selama satu jam dari Polonia. Bandara ini merupakan satu-satunya  lokasi yang memiliki fasilitas pendaratan pesawat pasca bencana. Sementara lanjutan perjalanan ke Calang dapat menggunakan helikopter. Mengutip dari laman Serambi News yang dilansir pada hari Rabu, 20 Februari 2019 pukul 09.11 WIB yang menyatakan bahwa “Sekedar informasi, bandara yang dimiliki Kabupaten Aceh Barat Daya ini berperan besar saat musibah gempa dan tsunami Aceh pada Desember 2004. Saat itu berbagai bantuan kemanusiaan didistribusikan ke warga yang berdampak gempa dan tsunami di kawasan itu”2). Mengingat peran Bandar Udara Kuala Batu yang mendukung distribusi logistik pada saat bencana, masyarakat sangat berharap runway bandara dapat diperpanjang, sehingga dapat melayani pesawat yang lebih besar seperti Bandara Cut Nyak Dhien di Nagan Raya. Pasca Tsunami, rehabilitasi dan rekonstruksi Bandara Kuala Batu dilakukan pada Tahun 2008 dengan perpanjangan runway sepanjang 450 meter sehingga menjadi 1200 meter dengan lebar 23 meter. Namun, sejak Tahun 2008 hingga 2018 (selama sepuluh tahun –red) tidak ada peningkatan dan pemeliharaan pada bandara tersebut, sehingga runway Bandara Kuala Batu membutuhkan pemeliharaan berupa overlay runway dan peningkatan shoulder. Setelah dilakukan overlay dan peningkatan fasilitas lainnya, tepatnya April 2019 (awal kontrak dengan maskapai penerbangan perintis yang didanai APBN –red)  penerbangan pada bandara tersebut terlaksana sesuai jadwal pada rentang waktu Bulan April sampai Bulan Juli dengan akumulasi persentase peningkatan jumlah penumpang sebesar 66 persen dan bagasi meningkat signifikan dengan persentasi sebesar 34 persen. Puncak Kenaikan secara signifikan terjadi pada saat angkutan lebaran Idul Fitri. Angkutan udara perintis di Bandara Kuala Batu sampai dengan akhir Juli 2019 telah berlangsung sesuai dengan rencana, berdasarkan jadwal sebanyak 15 kali penerbangan  terlaksana 100 persen tanpa adanya pembatalan penerbangan. Angkutan udara perintis di Bandara Kuala Batu sampai dengan akhir Juli 2019 telah berlangsung sesuai dengan rencana, berdasarkan jadwal sebanyak 15 kali penerbangan  terlaksana 100 persen tanpa adanya pembatalan penerbangan. Dengan demikian, pekerjaan overlay runway bandara Kuala Batu secara teknis sudah memenuhi standar operasional bandar udara. Saat ini, pekerjaan masih dalam masa pemeliharaan untuk serah terima kedua, Apabila terdapat  kekurangan maka masih dapat ditindaklanjuti. Berdasarkan kontrak Angkutan Udara Perintis pada Tahun 2019, frekuensi penerbangan hanya satu kali dalam seminggu pada Bandara Kuala Batu, Blang Pidie. Kondisi ini belum memberi dampak positif, paling tidak diharapkan frekuensi penerbangan menjadi dua kali dalam seminggu. Usulan penambahan frekuensi telah diusulkan oleh Gubernur Aceh ke Kementerian Perhubungan, termasuk penambahan berdasarkan kebutuhan pada bandara lainnya dalam wilayah Aceh. (MS)   1)Artikel ini telah tayang di Liputan6.com dengan judul Melongok Calang yang Lumpuh, https://m.liputan6.com/news/read/94258/melongok-kota-calang-yang-lumpuh. 2)Artikel ini telah tayang di serambinews.com dengan judul Bandara Kuala Batu Sepi, https://aceh.tribunnews.com/2019/02/20/bandara-kuala-batu-sepi.  

Pemerintah Kota Langsa kini tengah mengapai asa dari Pelabuhan Kuala Langsa yang menjadi kawasan ekspor impor untuk berbagai komoditas asal Aceh, sehingga meningkatkan perekonomian daerah. Berbagai kesiapan dan upaya pemerintah daerah dalam mempercepat derap pembangunan dan meningkatakan status pelabuhan itu, khususnya di bidang kemaritiman sebagaimana program prioritas pemerintah terus dilakukan. Kuala Langsa merupakan nama sebuah desa pesisir yang terletak di bagian barat Kota Langsa, Provinsi Aceh. Di daerah ini terdapat sejumlah destinasi wisata, seperti hutan mangrove, jembatan hijau yang ramai dikunjungi pengunjung berakhir pekan, menara pemantau hutan mangrove sampai pelabuhan yang sudah ada sejak sebelum masa kolonial. Disini juga terdapat Pelabuhan Kuala Langsa sebagai satu-satunya sarana transportasi laut yang menghubungkan Kota Langsa dengan luar negeri. Sejak awal abad 20, pelabuhan ini ramai dengan aktivitas ekspor impor ke daerah-daerah lainnya di Indonesia, bahkan sampai ke Malaysia, Thailand, India, dan Singapura. Banyak pengusaha lokal melakukan transaksi perdagangan laut dengan menggunakan jasa pelabuhan Kuala Langsa. Pelabuhan ini sempat pula menjadi jalur pelayaran internasional melalui beroperasinya kapal ferry penyeberangan dari Kota Langsa menuju Penang, Malaysia di pertengahan tahun 2013. Kuala Langsa juga menjadi sejarah penting bagi masyarakat dunia, yakni aksi penyelamatan ratusan imigran muslim Rohingya asal Myanmar dan Bangladesh. Sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 87/M-Dag/Per/10/2015 Tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu, maka Pelabuhan Kuala Langsa resmi menjadi pelabuhan tujuan impor untuk produk tertentu di Provinsi Aceh, sekaligus penyerahan Permendag No. 24 Tahun 2019 oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Sabtu (13/4/2019). Walikota Langsa Usman Abdullah, S.E., menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Pusat kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang Dr.Sofyan Djalil, didampingi Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kementerian Koordinator Kemaritiman Ir. Agung Kuswandono, M.A. Beliau juga mengharapkan Pelabuhan Kuala Langsa dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah khususnya bagi masyarakat Kota Langsa. Sesuai Permendag terbaru tersebut, jenis barang impor yang diperbolehkan melalui pelabuhan laut Kuala Langsa adalah produk makanan, minuman, elektronik, mainan anak-anak, dan alas kaki.(Dewi)

Dinas Perhubungan Aceh melalui Bidang LLAJ dan UPTD Transkoetaradja selaku penyedia pelayanan transportasi ikut mendukung kelancaran kegiatan MTQ Mahasiswa Nasional ke-XVI Tahun 2019 yang diselenggarakan di Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Dishub Aceh menyiapkan 5 unit bus Transkoetaradja dan 9 unit bus Damri untuk penjemputan dan pemulangan peserta dari luar daerah melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Blang Bintang. Selain melayani penjemputan dan pemulangan peserta, Dishub Aceh juga menyiapkan 5 unit shuttle bus yang akan melayani para peserta selama MTQMN ke-XVI 2019 berlangsung. Bus mulai beroperasi pada pukul 08.00 WIB – 19.00 WIB dengan rute Asrama Mahasiswa – Kampus Unsyiah. Untuk memastikan kegiatan pelayanan transportasi berjalan secara maksimal, Dishub Aceh juga mengerahkan 46 personil yang terdiri dari; 9 personil Bidang LLAJ, 15 personil UPTD Transkoetaradja, 10 operator Transkoetaradja, dan 12 operator PT. Damri Cabang Banda Aceh. MTQMN ke-XVI tahun ini sendiri resmi dibuka oleh Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti Prof. Dr. Ismunandar tadi malam (Minggu/28/7) di Stadiun Mini Unsyiah. Turut hadir dalam pembukaan tersebut Asisten I Setda Aceh Dr. M. Jafar, SH. M.Hun, Wakil Ketua DPR Aceh Sulaiman Abda, SE, Walikota Banda Aceh Aminullah Usman, SE., Ak., MM, dan para rektor universitas seluruh Indonesia. Dalam sambutannya, Ismunandar menyampaikan MTQ Mahasiswa Nasional jangan menjadi kegiatan rutinitas dua tahunan semata, tapi melalui kegiatan ini bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi generasi muda Indonesia. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 28 Juli – 04 Agustus 2019 dan diikuti oleh 2.500 peserta dari 179 universitas seluruh Indonesia. (AM)

Dalam rangka mendukung kelancaran Rakornas BPSDM se-Indonesia Tahun 2019 di Banda Aceh, Dinas Perhubungan Aceh sebagai penanggung jawab transportasi memfasilitasi 10 armada bus yang terdiri dari 4 bus besar (50 seat), 4 bus sedang (30 seat) dan 2 bus kecil (12 seat). Bus tersebut akan melayani 600 peserta dari 34 provinsi dan 514 Kabupaten/Kota selama mengikuti Rakornas di Banda Aceh pada tanggal 25 – 28 Juli 2019. Seluruh rangkaian kegiatan peserta mulai dari penjemputan kedatangan di bandara, lalu ke penginapan, mobilisasi peserta ke tempat acara, shalat jum’at di Mesjid Raya Baiturrahman, City Tour hingga pemulangan peserta kembali ke Bandara. Secara bersamaan, Dishub Aceh juga memfasilitasi pelayanan transportasi pada MTQ Nasional Mahasiswa Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 28 Juli sampai dengan 4 Agustus 2019 di kampus Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. “Layanan transportasi ini sangat dibutuhkan mengingat masih minimnya fasilitas transportasi wisata di Aceh, serta diharapkan dapat mendukung keberhasilan peningkatan wisata dan kegiatan nasional di Aceh,” ujar Kabid LLAJ Dishub Aceh, Nizarli, S.SiT, MT. (AM)

Setelah sempat mengalami penundaan, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang memutuskan untuk melaksanakan Ujicoba Rekayasa Lalu Lintas pada kawasan Central Business District (CBD) Kota Kualasimpang, pada besok, Senin (22/07/19). Kepastian ini disampaikan oleh Plt. Kepala Dinas Perhubungan Abdullah di Kantor Bupati, Jumat 19 Juli 2019 kemarin. Abdullah menyebutkan, kepastian pelaksanaan ini diputuskan setelah urusan administrasi dan pengerjaan prasarana pendukung selesai. Ia mengatakan, meski  masih ada pengerjaan pelebaran bahu jalan di beberapa titik, ia menjamin pengerjaan tersebut akan selesai hari ini, Ahad (21/07/19). Ia mengaku, pihaknya selaku leading sector pelaksanaan bersama tim Pemkab sudah bekerja keras untuk merealisasikan hal tersebut. Dalam penyampaiannya kemarin, Abdullah kembali menyebutkan perubahan arus dalam ujicoba rekayasa lalulintas akan dilaksanakan pada Senin, tanggal 22 Juli besok. Arah uji coba yang akan dilakukan yaitu arus lalu lintas yang berasal dari Banda Aceh menuju Medan akan mengalami perubahan, yakni lurus dari jembatan Sungai Tamiang menuju Pasar Pagi (Jalan Cut Nyak Dhien) hingga simpang Stasiun Kereta Api lama, kemudian berbelok ke kanan menuju Jalan S. Parman  hingga perempatan Rumah Dinas Kapolres, kemudian belok ke arah kiri menuju jalan Iskandar Muda. Sementara arus lalu lintas dari Medan ke Banda Aceh, dibagi menjadi dua rute. Rute pertama, yakni setelah melewati pertigaan Satlantas, berbelok ke kanan atau jalan Iskandar Muda, kemudian melewati pertigaan pasar pagi terus ke kiri menuju arah jembatan. Sementara khusus bagi kendaraan roda dua dan roda kendaraan 4, setelah pertigaan Satlantas, dapat langsung lurus menuju Jalan Mayjend Sutoyo (melewati markas Pemadam Kebakaran) sebagaimana arus kendaraan yang telah ada. Turut dijelaskan, bahwa masalah yang akan dihadapi nantinya dalam pelaksanaan rekayasa lalu lintas ini, yaitu terdapat akses ke pusat kegiatan yang tinggi (pasar) tepat berada di ruas jalan. Karenanya ia mengatakan beberapa penyesuian akan terus dilakukan selama masa ujicoba, hingga menemukan kesesuaian dengan keadaan faktual di lapangan. Pada akhir penyampaiannya, Abdullah mengutip harapan Bupati pada Rapat Finalisasi Ujicoba Rekayasa Lalu Lintas beberapa waktu lalu, yang meminta supaya masyarakat Aceh Tamiang dapat mendukung langkah-langkah penataan yang dilakukan Pemerintah, demi terwujudnya Kota Kualasimpang yang tertib, nyaman, dan bersih. (humas.acehtamiangkab.go.id)

Dishub Aceh bersama PT Bank Aceh Syariah  dan PT Angkasa Pura II Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) melakukan perjanjian kerja sama pembangunan dan pemanfaatan fasilitas halte Trans Koetaradja di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Jumat (19/07/2019). Kerja sama ini ditandatangani langsung Kepala Dishub Aceh, Junaidi S.T., M.T, Direktur Utama Bank Aceh, Haizir Sulaiman, dan GM Angkasa Pura II Bandara SIM, Yos Suwagiyo. Dalam hal ini turut disaksikan sejumlah tamu undangan dari tiga instansi terkait. Beberapa waktu lalu, tepatnya 8 April 2019, Dishub Aceh melalui UPTD Angkutan Massal Trans Koetaradja melakukan uji coba menggunakan halte portabel di Bandara SIM. Kehadirannya merupakan bagian dari kebutuhan masyarakat untuk transportasi multimoda. Selama masa uji coba itu, halte ini disambut positif oleh masyarakat. Junaidi menyebut upaya pembangunan halte Trans Koetaradja di Bandara SIM sudah beberapa kali dilakukan kajian. Upaya ini selaras dengan permintaan masyarakat. “Tentu sangat bermanfaat. Masyarakat silakan memilih transportasi yang baik menurut mereka. Tugas kami menyediakan fasilitas publik yang layak,” sebutnya. Oleh karena itu, pelayanan angkutan umum ini tidak mungkin dikerjakan oleh Dishub, harus melibatkan semua pihak. Disebutkan, selama tahun 2018 lalu, penumpang Trans Koetaradja mencapai 4 juta penumpang lebih. Diharapkan, melalui kerja sama ini dapat menjadi contoh di masa mendatang. Haizir Sulaiman menyebut, angka 4 juta ini meyakinkan Bank Aceh untuk terus menggalakkan kerja sama dengan Dishub Aceh. Dikatakannya Bank Aceh ini adalah milik rakyat, oleh sebab itu halte permanen diharapkan bermanfaat bagi masyarakat. “Kami bangga, sebab Dishub Aceh ikut mengupayakan berkembangnya perekonomian melalui penyediaan fasilitas transportasi yang menguntungkan publik,” pungkasnya. (MR)

Setelah beraudiensi dengan BPKS Sabang pada Selasa (16/7/2019), Dishub Aceh bersama Tim Ahli Unsyiah melakukan audiensi serupa bersama Pemerintah Kota Sabang, Rabu (17/7/2019). Pertemuan yang berlangsung di Aula Walikota Sabang ini terkait kajian analisis revitalisasi Pelabuhan Penyeberangan Balohan. Pertemuan ini dimaksudkan sebagai bentuk menampung gagasan Pemko Sabang. Baik dari aspek hukum maupun informasi dan data penting lainnya untuk menjadi dasar pertimbangan. Seperti yang diungkapkan Ketua Tim Ahli Unsyiah, Dr. Iskandar A. Gani, S.H., M.Hum. “Artinya, masukan ini kita jadikan landasan saat kunjungan kerja di Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Keuangan. Tentu uji public akan tetap kita lakukan,” paparnya. Pemko Sabang mendukung upaya yang dilakukan oleh Dishub Aceh bersama Tim Ahli Unsyiah. Ke depan, harapannya dilakukan pula studi kelayakan pelayanan, tidak sebatas kajian regulasi hukum. “Kita siap mendukung segala upaya yang menguntungkan bagi masyarakat,” kata Sekda Kota Sabang, Zakaria. Disebutkan, sebelumnya sudah diprediksikan butuh kerja sama terkait pengembangan revitalisasi Pelabuhan Penyeberangan Balohan. Masukan dari Pemko Sabang ini menjadi poin penting bagi penyusunan regulasi ke depannya. Sama seperti sebelumnya, akhir dari audiensi ini dilakukan penandatangan berita acara. Pemko Sabang juga berharap ke depannya ada pelayanan transportasi yang lebih baik bagi masyarakat. Sebab, Pelabuhan Penyeberangan Balohan adalah pintu gerbang utama untuk pariwisata di Sabang. Hadir dalam kesempatan tersebut unsur Pemko Sabang, diantaranya Sekretaris Daerah, Asisten II, Dinas Perhubungan, dan Bappeda Sabang. (MR)