Author: PPID Perhubungan

SEBAGAI negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 2.300 pulau berpenghuni, transportasi penyeberangan antar pulau-pulau di Indonesia menjadi sangat krusial untuk menopang kehidupan masyarakat. Pengangkutan orang menggunakan kapal penyeberangan telah ada sejak dahulu tak terkecuali di Aceh. Kami pun menyambangi kediaman salah satu saksi sejarah penyeberangan di Aceh. Beliau adalah Imam Habinajud, seorang pensiunan PT. ASDP Indonesia Ferry yang telah mengabdi hampir 40 tahun. Menurutnya, salah satu rute penyeberangan paling diminati adalah lintasan Banda Aceh – Sabang. Berawal sekitar awal 1980an. Pemerintah bersama dengan KP4BS (Komando Pelaksana Pembangunan Proyek Pelabuhan Bebas Sabang) membuat sebuah gagasan bernama Proyek ASDP. Awal Proyek ASDP, KP4BS hingga Masa Peralihan Awal mula Proyek ASDP ditandai dengan dibukanya rute penyeberangan perintis yang melayani lintasan Ulee Lheue menuju Sabang yang oleh KMP Tongkol. Berselang setahun, tepatnya tahun 1982 rute Ulee Lheue – Sabang diganti menjadi Malahayati – Sabang. Perubahan lintasan tersebut diiringi dengan penggantian KMP Tongkol yang dialihkan ke lintasan lain dan digantikan KMP Jambal. KMP Jambal ini berlayar sekitar 3 tahun melayani masyarakat. Memasuki tahun 1985 menjadi tahun penting bagi dunia penyeberangan Aceh, KP4BS yang telah berdiri hampir 20 tahun dihentikan operasionalnya oleh pemerintah. Organisasi ini pun dibubarkan dan kemudian mulai berganti pelayanan menjadi komersil melalui PT. ASDP. Proses peralihan pegawai ini membuat vakumnya operasional penyeberangan selama 2 bulan. Era baru penyeberangan Sabang ditandai dengan datangnya 2 kapal baru yaitu KMP Gajah Mada dan KMP Kuala Batee 1. Keberadaan kedua kapal ini tidak berlangsung lama, KMP Gajah Mada yang merupakan kapal jenis Katamaran (kapal dengan 2 lambung) menjadikannya kurang cocok untuk lintasan ini karena tingginya gelombang laut. Di akhir tahun 1988, kedua kapal ini harus dialihkan ke lintasan lain. KMP Gurita dan Memori Kelamnya PT ASDP kemudian mendapat jatah 1 kapal baru di akhir 1988 yaitu KMP Gurita yang dibarengi dengan pemindahan lintasan dari Pelabuhan Sabang beralih ke Balohan. Keberadaan KMP Gurita ini cukup lama sekitar 8 tahun lamanya kapal ini mengarungi samudera. Perlahan penumpangnya terus mengalami peningkatan bahkan beberapa kali kewalahan khususnya pada hari besar tertentu. Puncaknya pada saat “meugang” Ramadan awal 1996, tepat pada Jumat 19 Januari 1996 terjadilah sebuah tragedi kelam yang meninggalkan kesedihan mendalam bagi masyarakat. KMP Gurita tenggelam dalam pelayaranya dari Malahayati menuju Balohan tepatnya di perairan Ujoeng Seuke. Peristiwa kelam ini menimpa 378 penumpang KMP Gurita, hanya sekitar 40 orang yang dapat diselamatkan, sedangkan 54 orang ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa dan 284 lainnya ikut tenggelam ke dasar lautan bersama bangkai kapal kelam ini. Hasil investigasi menyebutkan bahwa kapal ini kelebihan muatan dari kapasitas seharusnya hanya 210 penumpang dan adanya muatan beton bertulang yang berlebihan. Kembali Merajut Asa Peristiwa tenggelamnya kapal sempat membuat pelayanan berhenti selama 1 bulan. Operasional pun kembali dilanjutkan ditandai dengan dikembalikanya lintasan ke Ulee Lheue serta datangnya kapal baru yaitu KMP Tandemand yang kemudian digantikan oleh KMP Cengkeh Apu dan KMP Pulau Rubiah. Hingga pada awal 2002, operasional penyeberangan digantikan oleh KMP Tanjung Burang yang sebelumnya melayani lintasan Maluku. Kemudian paska Tsunami, Pemerintah melalui Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh melakukan pengadaan KMP BRR untuk mendampingi operasional KMP Tanjung Burang. Kedua kapal inilah yang hingga kini terus melayani penyeberangan masyarakat dari dan menuju Sabang. Iman menyampaikan setiap kapal penyeberangan yang ada menurutnya memiliki ceritanya sendiri. “Di tiap kapal itu ada rasa sakit, pedih dan perjuanganya sendiri. Jadikan apa yang ada sebagai pelajaran, semoga apa yang terjadi di masa lampau tidak terulang lagi di kemudian hari” ujarnya. Ia menambahkan harapan agar ke depan lintasan lain yang ada di Aceh segera dapat berkembang dan lebih baik dalam melayani masyarakat. (Reza)

Jakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan perlu terus dilakukan pengembangan sistem digitaliasi pelabuhan baik perizinan maupun layanan kepelabuhanan untuk menata ekosistem logistik nasional. Hal ini dikemukakan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat membuka Webinar “Strategi Pelabuhan dan Pelayaran dalam Era Ekosistem Logistik” secara virtual di Jakarta, Rabu (20/1). Dengan telah ditetapkannya Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional, Kementerian/Lembaga terkait harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas dan fungsi secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk melaksanakan penataan tersebut. Penataan yang dilakukan yaitu melalui kolaborasi K/L terkait melalui National Logistic Ecosystem (NLE) yang didukung oleh platform yang menghubungkan proses logistik end-to-end yang memungkinkan proses logistik nasional yang efisien. NLE akan berkolaborasi dengan sistem logistik yang telah ada dan berintegrasi dengan fase logistik yang belum didukung sistem logistik. Melalui penataan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja logistik nasional, memperbaiki iklim investasi, dan meningkatkan daya saing perkenomian nasional. “Digitalisasi logistik telah menjadi keharusan di dalam era industri 4.0. Penataan ekosistem logistik nasional ini identik dengan digitaliasi,” jelas Menhub. Adapun beberapa capaian program NLE di sektor perhubungan laut pada tahun 2020 antara lain uji coba Soft System Methodology (SSM) pengangkutan, penerapan Ship to Ship – Floating Storage Unit (STS-FSU) dan SSM Perizinan Tahap I, penebusan DO dan pengeluaran SP2 melalui platform pemerintah dan shipping, uji coba kolaborasi pergudangan, identifikasi awal proses bisnis depo kontainer di Jakarta dan Surabaya, serta penerapan perizinan STS dan Floating Storage Unit (FSU). Sementara target program penataan Ekosistem Logistik Nasional selama tahun 2021-2024 di sektor perhubungan laut antara lain meliputi : perluasan SSM Perizinan secara nasional dan pengembangan tahap 2, pengiriman semua DO yang diterbitkan oleh shipping dan semua SP2 yang diterbitkan oleh terminal petikemas ke NLE, penerapan kolaborasi platform pergudangan, penataan area Pelabuhan Tanjung Priok, penataan area Batu Ampar dan Kabil, penerapan SSM pengangkut dan pengembangan penerapan warehousing. “Implementasi era ekosistem logistik memiliki banyak manfaat, antara lain dapat menurunkan biaya logistik, sharing kapasitas logistik, menumbuhkan ekonomi digital, meningkatkan transparansi layanan, sistem antar K/L terhubung, mengurangi mata rantai logistik, tidak adanya duplikasi dan repetisi, serta menghilangkan proses manual,” ujar Menhub. Kemenhub terus melakukan pengembangan digitalisasi perizinan dan layanan kepelabuhanan seperti : Aplikasi Simlala (digitalisasi perizinan), Inaportnet (digitalisasi pelayanan pelabuhan), aplikasi Sitolaut (tracking distribusi barang dan ternak di area 3TP), dan dashboard monitoring (transparansi dan efisiensi layanan kepelabuhanan). Optimasi teknologi informasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepelabuhanan menjadi lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Webinar Nasional yang diselenggarakan ini membahas Implementasi Penataan Ekosistem Nasional yang sangat diperlukan untuk memenuhi tuntutan konektivitas yang tinggi dalam menjaga kualitas interaksi antar pemangku kepentingan ekonomi dengan karakteristik geografis Indonesia yang memiliki letak geografis yang strategis, di mana 90% perdagangan internasional melalui jalur laut, dan 40% nya melewati wilayah perairan Indonesia. Indonesia sebagai negara maritim terbesar, dihadapkan pada berbagai tantangan seperti adanya ketidakseimbangan pertumbuhan ekonomi di kawasan barat dan timur Indonesia, termasuk dalam hal distribusi logistik, masih adanya ketidakseimbangan kargo, infrastruktur kurang memadai dan tingginya biaya logistik di wilayah Indonesia. Menhub menekankan komitmen pemerintah untuk selalu mendukung tumbuh kembang industri kepelabuhanan dan pelayaran di Indonesia, menyederhanakan proses perizinan agar lebih cepat, melakukan perbaikan sistem layanan dan kinerja di pelabuhan. Menhub Budi juga memberikan apresiasi dan menyambut terselenggaranya Webinar Nasional ini untuk menghasilkan strategi di pelabuhan dan industri pelayaran di era ekosistem logistik yang identik dengan digitalisasi. “Untuk itu, saya ingin mengajak kepada seluruh pihak dan stakeholder terkait untuk meningkatkan sinergi bersama-sama dalam membangun dan memajukan pelabuhan di Indonesia,” pungkasnya. Turut hadir sebagai narasumber dalam webinar ini : Direktur Utama PT. Pelindo I (Persero) Dani Rusli Utama; Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis PT. Pelindo II (Persero) Ogi Rulino; Direktur Upata PT. Pelindo III U. Saefudin Noer; Diektur Utama PT. Pelindo IV Prasetyadi; Direktur Utama PT. Samudera Indonesia Bani Maulana; General Manager MSC Indonesia Dhany Novianto; Presiden Direktur Gurita Lintas Samudera Soenarto; Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto; Ketua Umum DPP ALFI/ILFA Yukki Nugrahawan. Webinar dimoderatori oleh Pasoroan Herman Harianja selaku Presiden INAMPA. (Sumber: Kemenhub RI)

PAGI itu, Rabu, 4 November 2020, indahnya pemandangan gunung dan bukit memanjakan setiap mata yang baru terbangun dari lelapnya tidur. Pegunungan dan perbukitan yang menjulang terselimuti awan yang begitu menawan. Itulah tanah Gayo, negeri yang terkenal dengan seribu bukit. Terbentang di antara pegunungan dan perbukitan pada ketinggian 850 MDPL, menuju daerah ini dengan transportasi darat lumayan menguras tenaga. Jalanan menanjak dan berbelok yang curam cukup menyulitkan akses ke daerah ini. Akibat akses melalui jalur darat begitu sulit, maka tak heran pada tahun 2008 Badan Rehabilitasi dan Rekonsiliasi (BRR) NAD-Nias membangun bandara yang saat itu masih berupa airstrip atau landasan pacu. Bandara ini rencananya akan berfungsi sebagai persiapan penanggulangan bencana di wilayah Gayo Lues. Namun, seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk memanfaatkan moda transportasi udara, Pemerintah Kabupaten Gayo Lues melakukan pengembangan dengan membebaskan lahan di sekitar bandara. Pemkab Gayo Lues juga membangun sejumlah fasilitas seperti landasan pacu, apron, dan taxiway pada sisi udara. Sedangkan pada sisi darat, Pemkab Gayo Lues membangun terminal penumpang darurat, gedung PKP-PK, rumah tipe 45 sebanyak 2 Unit, dan peralatan komunikasi Air to Ground AFIS. Bandara ini memiliki runway hanya sepanjang 810 x 23 meter, praktis bandara ini hanya dapat menerima pendaratan pesawat Cessna atau sejenisnya. Pembangunan gedung-gedung operasional lainnya mulai berjalan pada tahun 2018 seperti gedung operasional tipe 36 (RN), gedung genset, kantor, dan gedung terminal melalui berbagai sumber anggaran termasuk Anggaran Pembangunan Belanja Aceh (APBA). Bandara Blangkejeren sempat beberapa kali mengalami pergantian nama, mulai dari bandara Seunubung, Blang Kejeren, hingga yang terakhir menjadi Bandara Patiambang. Penamaan Patiambang merujuk kepada nama kerajaan masa lalu yang ada di Gayo Lues. Sementara itu, menurut Wahyu, Kepala Satuan Pelaksana Bandara Patiambang, bandara tersebut masih terdaftar sebagai Bandara Blangkejeren sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 69 tahun 2013. Pada International Air Transport Association (IATA) atau Asosiasi Transportasi Udara Internasional, bandara ini juga masih terdaftar dengan three code of letter GYO. Saat ini Pemkab Gayo Lues sedang mengurus pergantian three code of letter bandara ini ke Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI. Bandara ini diserahkan ke Dirjen Perhubungan Udara pada tahun 2015. Sejak saat itu, bandara ini dikelola oleh Satuan Pelaksana Bandara Patiambang di bawah Unit Pelayanan Bandar Udara (UPBU) Bandara Rembele, Bener Meriah. Terkait layanan penerbangan, Wahyu menjelaskan bahwa bandara ini telah melayani penerbangan perintis sejak tahun 2015. Penerbangan perintis perdana kala itu melayani rute Medan – Gayo Lues dan Gayo Lues – Banda Aceh masing-masing 2 kali seminggu. Hingga saat ini bandara ini masih melayani kedua rute tersebut. Angin dan cuaca menjadi tantangan tersendiri bagi penerbangan di bandara ini. Kondisi cuaca dapat berubah setiap saat bahkan dalam hitungan menit. Oleh karena itu, Wahyu memastikan penerbangan dari dan ke bandara ini selesai sebelum pukul 14.00 WIB setiap harinya. Sebelum pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) melanda Indonesia, target load factor penerbangan perintis di bandara ini mencapai 70 persen dari yang ditetapkan oleh Dirjen Perhubungan Udara. Sejak pandemi load factor-nya turun ke 50 persen. Bahkan pernah menyentuh 12 persen saat Gayo Lues ditetapkan sebagai zona merah penyebaran virus. Selain itu, penerbangan perintis sempat berhenti pada 29-31 Mei 2020. Bandara Mempermudah Aksesibilitas Bandara Blang Kejeren atau dikenal Bandara Patiambang sangat membantu mempermudah akses transportasi masyarakat, baik untuk menuju ke Gayo Lues maupun keluar. Banyak masyarakat menggunakan jasa penerbangan perintis di bandara ini karena aksesnya yang cepat, biaya terjangkau, serta kemudahan interkoneksi dengan maskapai lain untuk penumpang transit, baik di Medan (Bandara Internasional Kualanamu) maupun di Banda Aceh (Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda). Masyarakat memanfaatkan jasa transportasi ini untuk tujuan yang beragam. Di antaranya untuk urusan kepemerintahan bagi para pegawai pada institusi pemerintah, kegiatan pendidikan bagi para mahasiswa maupun tenaga pengajar di kampus Universitas Syiah Kuala Gayo Lues, dan kunjungan pariwisata. Sebagai perbandingan, perjalanan Blangkejeren – Medan melalui jalur darat membutuhkan waktu lebih kurang 8 hingga 9 jam. Sementara itu, Blang Kejeren – Banda Aceh membutuhkan waktu selama 12 jam perjalanan. Sedangkan perjalanan udara Blang Kejeren–Medan hanya memerlukan waktu 60 menit, dan Blangkejeren – Banda Aceh selama 1 jam 15 menit. (Arrad)

Guna mencegah penularan virus Corona di lingkungan sekolah, Pemerintah Aceh menyelenggarakan Gerakan Masker Sekolah 2 (Gemas 2) di seluruh kabupaten/kota di Aceh. Gerakan ini berlangsung selama 2 hari, mulai dari penyerahan logistik, hingga sosialisasi dan edukasi penggunaan masker kepada siswa. Kadishub Aceh, Junaidi, mewakili Pemerintah Aceh, menyerahkan logistik masker secara simbolis kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya, Ir. Jailani Beuramat, 23 Januari 2021. Pada Gemas 2 ini, Dishub Aceh menyalurkan 17.799 masker yang akan dibagikan kepada 120 sekolah, di antaranya; 93 Sekolah Dasar, 25 Madrasah Ibtidaiyah, dan 2 Sekolah Dasar Luar Biasa, di kabupaten tersebut. Setelah penyerahan ini, wali kelas nantinya akan memberikan edukasi kepada siswa tentang pencegahan penularan virus corona, dan mengajarkan penggunaan masker yang benar. (AM)

Terselenggaranya pelayanan transportasi penyeberangan yang baik dan terpadu akan berbanding lurus dengan kepuasan masyarakat selaku pengguna jasa. Penetapan jadwal kapal khususnya pada lintasan Ulee Lheue – Balohan (dalam pembahasan kali ini -red) harus terintegrasi dengan jadwal penerbangan pada Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM). Hal ini diatur sedemikian rupa agar pelancong mudah mengakses Sabang tanpa menunggu lama apalagi harus bermalam di Banda Aceh. Di sisi lain, hadirnya 2 operator kapal penyeberangan yang melayani lintasan ini membuat pengguna jasa memiliki pilihan alternatif saat akan menyeberang. Guna mengatur dan menghadirkan persaingan bisnis yang baik, Dishub Aceh melalui Bidang Pelayaran menyelenggarakan pertemuan bersama operator kapal cepat dan stakeholder terkait di Aula Dishub Aceh, Kamis, 21 Januari 2021. Al Qadri, Kepala Bidang Pelayaran, yang memimpin pertemuan ini menyampaikan, iklim usaha yang baik dan adil sangat diperlukan. “Kita ingin ada keseimbangan dan iklim usaha yang nyaman bagi para investor,” ujarnya. Ia menambahkan, penentuan jadwal ini juga untuk menyelaraskan dengan jadwal moda transportasi lain, khususnya jadwal pesawat di Bandara SIM. (AM)

Jakarta – Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Darat meluncurkan Pengurusan Perizinan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) secara daring/online bernama “Si Andalan” pada Rabu (20/1), dalam acara Webinar “Kemudahan Mengurus Perizinan Bersama Si Andalan”. Bagi masyarakat yang akan mengurus perizinan Andalalin saat ini dapat mengakses website siandalan.dephub.go.id. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pelayanan perizinan Andalalin secara daring dilakukan dalam rangka mendorong percepatan dan kemudahan investasi sebagaimana amanat Undang Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. “Melalui pengurusan Andalalin secara online, Pemerintah ingin kegiatan ekonomi masyarakat berjalan dengan baik dengan perizinan yang mudah, cepat dan ada kepastian waktu. Di satu sisi, lalu lintas transportasi juga dapat berjalan aman, lancar, tertib dan teratur,” ungkap Menhub. Menhub berharap, dengan adanya kemudahan penyelenggaraan persetujuan Andalalin melalui Si Andalan yang Mudah, Cepat, dan Akurat ini dapat mempercepat proses penyelenggaraan persetujuan Andalalin serta mendukung terwujudnya cipta kerja yang mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin komptetitif. Sementara itu, Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan, sesuai amanat UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan disebutkan bahwa setiap pembangunan yang ada di masyarakat untuk kepentingan ekonomi akan menimbulkan bangkitan perjalanan. Untuk itu perlu ada Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin). “Yang sebelumnya kalau mengurus Andalalin mungkin waktunya lama dan tidak mudah. Sekarang kita lakukan perbaikan. Kita buat sistem yang baru melalui Si Andalan sehingga pengurusan menjadi lebih mudah, cepat, dan ada kepastian waktu,” jelas Dirjen Budi. Saat ini pengurusan perizinan Andalalin dibagi menjadi 3 klaster yaitu : perizinan untuk klaster bangkitan lalin yang rendah untuk pengurusan pembangunan seperti : Pertokoan, Ruko, restoran, SPBU dengan proses waktu penerbitan perizinan selama 1 hari setelah semua persyaratan dipenuhi. Klaster bangkitan sedang seperti pembangunan Mall (1 hari) Serta Klaster bangkitan lalin yang tinggi untuk pembangunan seperti : kawasan industri (3 hari). Dirjen Budi mengungkapkan, nantinya pengurusan perizinan Andalalin akan diintegrasikan dengan perizinan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) sebagaimana amanat UU Cipta Kerja. Dalam webinar ini, turut dihadiri sejumlah narasumber dari kalangan pelaku usaha seperti Pelaku Usaha/Aris Fenny Rose, BUMN PT. Bukit Asam Kris Tjahajaning Tyas, dan Ketua Kadin. Para narasumber tersebut menyambut baik adanya pengurusan perizinan Andalalin secara online, karena dapat memudahkan dan memberikan kepastian waktu bagi para pengusaha untuk mengurus perizinan Andalalin. (Sumber : Kemenhub RI)

Jakarta (13/01/2021) – Untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional saat pandemi Covid-19, Kementerian Perhubungan bersama stakeholder penerbangan bekerja bersama untuk ikut berperan aktif terutama dalam sektor transportasi udara. Salah satunya dengan membuka rute penerbangan baru secara langsung (direct). Demikian diungkapkan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Novie Riyanto menanggapi pembukaan rute penerbangan baru oleh maskapai nasional yang dilakukan pada beberapa hari terakhir ini. “Pembukaan rute penerbangan baru akan menambah konektivitas penerbangan nasional yang diharapkan memudahkan masyarakat untuk bepergian menggunakan transportasi udara, sehingga dengan rute baru ini dapat meningkatkan perekonomian di masing-masing wilayah tersebut dan sekitarnya,” ujar Novie Riyanto. Seperti pada hari ini, Rabu 13 Januari 2021, maskapai Citilink membuka penerbangan baru di rute Padang – Balikpapan – Manado pp dan Padang- Medan – Banda Aceh PP. Peresmian pembukaan rute baru tersebut dilakukan di Bandara Internasional Minangkabau Padang dan dihadiri oleh Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang Agoes Soebagio beserta jajarannya. “Rute baru ini menghubungkan langsung 3 pulau yaitu Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Masyarakat di ketiga pulau tersebut dapat terbang langsung tanpa transit di pulau Jawa sehingga penerbangannya lebih efektif dan efisien. Misalnya dari Padang – Balikpapan dari yang sebelumnya 6 jam menjadi hanya 3 jam. Dan seharusnya biayanya juga dapat lebih murah,” ujar Agoes Soebagio yang turut serta dalam penerbangan perdana dari Padang menuju Balikpapan. Menurut Agoes, kota Padang dan Balikpapan dapat menjadi hub dari kota-kota di sekitarnya sehingga pangsa pasar penerbangan di rute ini menjadi lebih besar. Dan semakin banyak penerbangan langsung tanpa transit di pulau Jawa akan semakin membuat ramai konektivitas penerbangan antar pulau. Dan pada akhirnya, hal ini akan menguntungkan dan mendukung pertumbuhan perekonomian masyarakat. Di sisi lain, Kementerian Perhubungan terus mengingatkan maskapai penerbangan agar selalu menjadikan keselamatan, keamanan dan kesehatan menjadi fokus utama terutama di masa pandemi ini. (Sumber: Ditjen Hubud Kemenhub RI)

Bus listrik telah menyusuri jalanan ibukota Banda Aceh selama seminggu. Bus yang difungsikan sebagai feeder Trans Koetaradja ini sedang diuji coba untuk melihat kemampuannya pada rute yang telah disiapkan. Saddam Makmur, salah satu juru mudi uji coba, memberikan penilaian terhadap bus ini. “Selama saya kendarai tidak ada kendala apapun. Bus ini oke lah,” ujarnya saat diwawancarai Tim Aceh TRANSit. Dengan ukurannya yang relatif kecil, memang bus ini dapat beroperasi pada ruas jalan yang tidak terlalu lebar. Hal itu sesuai dengan fungsi feeder yang menjangkau kawasan penduduk atau pemukiman warga yang relatif padat dan menghubungkannya dengan koridor utama @transkoetaradja_aceh. (AM)

Banda Aceh – Mulai beroperasi sejak 2017, Trans Koetaradja telah melayani enam koridor utama pada wilayah Banda Aceh dan sekitarnya. Peningkatan load factor juga menanjak signifikan mencapai rata-rata 47,52 persen untuk keseluruhan koridor sebelum corona datang bertandang. Awal masa pandemi, layanan Trans Koetaradja berhenti sementara hingga Bus Biru ini kembali beroperasi dengan beradaptasi pada kebiasaan baru dengan penerapan protokol kesehatan. Simak video selengkapnya di sini https://www.youtube.com/watch?v=gwZoRQyi7z4

Dua hari dua malam, KMP. Aceh Hebat 1 yang melayani rute Calang – Sinabang berlayar melewati Selat Malaka dari Tanjung Balai Karimun menuju Calang. Hari ini, Jum’at (15/01) kapal yang berawakkan 18 orang ini transit di Pelabuhan Ulee Lheue sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke homebase di Pelabuhan Calang. Bupati Simeulue, Erli Hasim, S.H., S.Ag., M.IKom turut hadir menyaksikan KMP. Aceh Hebat 1 bersandar di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue Banda Aceh. Seperti diketahui, KMP. Aceh Hebat 1 akan melayani rute pelayaran Lintas Barat – Simeulue. Simak apresiasinya dalam video berikut ini: