Author: PPID Perhubungan

Perkembangan teknologi informasi saat ini didominasi oleh media digital yang mengharuskan pelayanan kebutuhan informasi serba cepat dan tepat guna untuk meningkatkan mutu publikasi pemerintah, Sekretaris Daerah Aceh, Taqwallah selenggarakan evaluasi kinerja publikasi di aula Dinas Perhubungan Aceh, Senin, 12 Juli 2021. Kegiatan yang dihadiri oleh seluruh sekretaris dari Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) ini fokus pada peningkatan publikasi melalui website SKPA. Dalam arahannya, Sekda Aceh, Taqwallah menjelaskan bahwa publikasi kinerja pemerintah di era teknologi menjadi prioritas. “Publikasi saat ini telah menjadi sebuah keharusan untuk mengabarkan kepada masyarakat tentang pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah,” sebutnya. Sekda Aceh secara khusus juga menginstruksikan kepada setiap SKPA yang hadir supaya segera mengaktifkan Content Management System (CMS) pada laman resmi supaya kinerja publikasi pemerintah semakin baik. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh, Marwan Nusuf menyampaikan bahwa, CMS ini akan memudahkan penyebaran informasi, “Penggunaan Aceh CMS akan memudahkan penyebaran informasi satu pintu ke semua website SKPA, Pemerintah Kab/Kota, dan 6.497 Gampong (gampong.id) sesuai dengan semangat Qanun Nomor 7 tahun 2020 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu (SIAT),” ujarnya. Dishub Aceh memaparkan tentang pengalaman membangun sistem publikasi dan informasi. Dalam kesempatan itu, Kadishub Aceh, Junaidi menyampaikan bahwa apa yang telah dilakukan dalam publikasi masih memiliki banyak kekurangan, walaupun sudah dipersiapkan dalam waktu yang lama tetapi efektivitasnya masih perlu terus ditingkatkan. Memperhatikan perkembangan informasi yang dilakukan berbagai kalangan dengan konten menyudutkan kinerja Pemerintahan, maka perlu melakukan langkah-langkah perbaikan metode penyampaian informasi yang lebih akurat dan terukur. “Agar dapat menjangkau publik yang lebih luas, pengelolaan media sosial juga harus mengikuti kegemaran generasi milenial, pesan-pesan harus disampaikan dengan ringkas dan mudah dipahami,” paparnya. Agar penyampaian kepada masyarakat dapat disampaikan secara terpadu, saat ini Biro Humas dan Protokol Setda Aceh telah menyediakan Media Centre, Kepala Biro Humpro, M. Iswanto menyampaikan “Apabila ada kendala dalam penyampaian informasi, SKPA dapat berkoordinasi dengan Media Centre agar memperoleh solusi jika ada informasi yang salah beredar di masyarakat”.Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap masyarakat berhak mendapatkan informasi. Oleh sebab itu, penyampaian informasi publik ini perlu direncanakan dengan baik. Kualitas informasi sangat terkait dengan infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), dan pendukung lainnya seperti kebijakan, teknologi, peralatan dan kebutuhan lainnya. (HDA)

Februari 2020, jagat perfilman Asia berbangga dengan keberhasilan film Parasite menjuarai Piala Oscar. Lebih wah lagi, Parasite menjadi film Asia pertama yang berhasil menyabet penghargaan prestisius tersebut. Empat penghargaan diborong oleh Parasite, berupa sutradara terbaik, film internasional terbaik, naskah asli terbaik, dan film terbaik. Film tersebut menceritakan tentang kondisi dua keluarga yang sama sekali berbeda. Yang satunya kaya, satunya lagi tak berdaya. Ada keluarga yang setiap hari berbahagia layaknya keluarga Park, ada keluarga yang harus berjuang sekuat tenaga hanya untuk bertahan hidup layaknya keluarga Kim. Film tersebut secara garis besar menyindir isu ketimpangan sosial di Korea Selatan yang oleh Bong Joon Ho, sutradara film tersebut, digambarkan bahwa ada sekelompok orang yang bahkan harus menjadi parasit di kehidupan orang lain untuk bisa bertahan hidup. Maju satu tahun ke depan, melangkah jauh ke seberang, Badan Pusat Statistik (BPS) melansir sebuah data kemiskinan. Data tersebut kembali menempatkan Aceh sebagai daerah termiskin di Sumatera dengan persentase 15,43 persen, setelah tahun lalu berhasil keluar dari predikat tersebut.  Jika ingin diurai lebih luas, persentase kemiskinan di desa tercatat sebesar 17,9 persen, sementara di kota sebesar 10,31 persen (BPS Aceh, Profil Kemiskinan di Aceh, 2021). Hal ini sedikit banyak menandakan ketimpangan kemiskinan antara penduduk desa dan kota di Aceh. Ada beberapa alasan yang menyebabkan lebarnya ketimpangan kemiskinan di wilayah pedesaan. Salah satunya adalah kurangnya aksesibilitas masyarakat yang disebabkan kurangnya akses masyarakat terhadap transportasi. Jika akses transportasi sulit, maka biaya yang harus dikeluarkan oleh penduduk desa jika ingin menjual barang-barangnya akan semakin besar. Selain itu, kurangnya akses transportasi mengurangi kesempatan penduduk desa untuk menjual barangnya ke pasar yang lebih luas. Hal ini akan menyebabkan pendapatan penduduk di wilayah pedesaan akan berkurang. Karena itulah, Bank Dunia menyarankan perbaikan sarana infrastruktur, terutama transportasi di wilayah pedesaan sebagai salah satu fokus strategi penurunan angka ketimpangan sosial. Tersedianya insfrastruktur yang baik memungkinkan masyarakat pedesaan untuk mendapatkan akses kehidupan yang lebih baik. Dari poin ini, maka akses transportasi tentu memegang peran penting untuk memperbaiki akses masyarakat. Pelayanan transportasi haruslah hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tak hanya masyarakat perkotaan, akses transportasi juga harus menyentuh masyarakat bahkan di daerah terdepan dan terluar. Dengan akses transportasi yang baik, maka akan mengurangi biaya transportasi dan akan menghubungkan petani dan pelaku ekonomi di desa dengan pasar yang lebih luas, memungkinkan pekerja untuk bergerak lebih jauh, mengurangi masa tunggu pengiriman, dan membuka peluang pariwisata. Kembali kepada film Parasite, memang film tersebut tidak secara terang-terangan menyebut bahwa penyebab kemiskinan yang dialami oleh keluarga Kim memang disebabkan oleh kurangnya akses transportasi yang bisa digunakan oleh keluarga Kim. Namun, film tersebut memberikan sedikit gambaran apa yang terjadi jika isu kesenjangan kemiskinan tidak digubris. Yang terjadi adalah ada sekelompok orang yang harus menikam orang lain dari belakang, bahkan harus mengorbankan orang yang tidak bersalah lalu mencari pembenaran agar tetap bisa bertahan hidup. Tentunya kita berharap kejadian tersebut tak akan pernah keluar dari layar monitor. Karena itu, mari bersama mendukung pembangunan akses transportasi yang lebih baik supaya slogan Aceh Hebat tidaklah hanya sekadar mimpi. (Putra Randa) Selengkapnya cek di sini

Aceh menempati wilayah ujung paling barat di Pulau Sumatera, Indonesia.Secara geografis sebelah utara dan timur Aceh berbatasan dengan Selat Malaka, dan sebelah barat berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Permasalahan angkutan penyeberangan yang terjadi di Aceh adalah masih kurangnya layanan transportasi yang menghubungkan wilayah daratan dan kepulauan, namun kebutuhan dasar masyarakat harus tetap berlangsung. Di samping itu sistem jaringan transportasi yang ada belum sepenuhnya terintegrasi dengan baik sehingga menyulitkan perkembangan angkutan logistik. Untuk menghubungkan antar daratan/pulau sudah sewajarnya angkutan penyeberangan menjadi pilihan karena pastinya lebih murah dan mampu mengangkut barang dalam jumlah besar dibanding dengan angkutan udara,  kehadiran angkutan penyeberangan pun bersifat urgent atau harus segera dipenuhi guna mewujudkan transportasi yang berkeadilan yang setara dengan wilayah daratan. Selama ini, kondisi prihatin penumpukan penumpang dan angkutan barang/kendaraan yang membawa logistik terhambat pemasokan ke wilayah kepulauan sehingga harga pasar tidak terkendali, terlebih jika musim liburan tiba, penumpang melonjak signifikan. Hampir di setiap musim liburan, ratusan penumpang masih harus menginap di area pelabuhan bahkan bisa berhari-hari untuk menunggu antrian agar dapat menyeberang. Penundaan keberangkatan kapal penyeberangan yang disebabkan faktor alam atau kerusakan kapal juga sangat memberi dampak yang luar biasa kepada kehidupan masyarakat di sekitar pulau. Terlebih jika membawa muatan sayur mayur hasil perkebunan, tentu akan menyebabkan kerugian bagi petani jika harus menunda keberangkatannya. Kondisi ini tidak pernah dirasakan oleh masyarakat di daratan. Dilihat dari sisi keindahan alam yang dimiliki Aceh, selain Sabang dan Simeulue, Pulau Banyak juga potensial dikembangkan sebagai destinasi wisata, panorama alamnya sangat menggugah wisatawan berkunjung ke pulau itu. Namun selama ini, sarana transportasi kerap menjadi penghambat minat wisatawan untuk berkunjung ke pulau yang dikenal dengan keindahan pantainya itu. Terbatasnya transportasi yang memenuhi standar keselamatan dan tidak pastinya jadwal keberangkatan kapal penyeberangan membuat wisatawan acap kali telantar dan mengurung niat untuk berkunjung. Tidak sedikit  masyarakat dan pelancong yang hendak pergi terpaksa mengandalkan jasa  boat tradisional milik nelayan sekitar. Kapal boat tradisional juga sangat bergantung pada kondisi cuaca, jika gelombang besar maka kapal akan berhenti berlayar. Atau jika air laut surut kapal akan lama berlayarnya menunggu air laut pasang atau naik. Dilansir dari media daring, beberapa wisatawan asal Medan yang hendak menyeberang ke Pulau Banyak, Aceh Singkil, telantar di sekitar pelabuhan Singkil, Minggu (6/8/2017). Akibat tidak ada perahu yang bisa menyeberangkan mereka mengarungi lautan. Sehingga wisawatan domestik ini, hanya bisa duduk termenung di kursi kayu yang ada di area Pelabuhan Singkil. Faktor keselamatan jadi ancaman, kecelakaan kapal kecil atau kapal tradisonal yang berbahan kayu dengan sistem bahan bakar yang kurang memenuhi standar keselamatan pelayaran, temperatur ruang mesin melebihi 42 derajat celsius serta sistem kelistrikan kapal tidak sesuai standar. Tidak tersedianya transportasi tujuan Pulau Banyak yang nyaman, murah meriah menjadi kendala dalam mengembangkan wisatawan di daerah itu. Kapal feri sebelumnya hanya ada dua kali sepekan yaitu KMP. Teluk Singkil, sementara perahu tradisional berangkat tidak tentu jadwalnya. Angkutan penyeberangan merupakan faktor  penunjang utama masuk dan keluarnya wisatawan ke Pulau Banyak. Tak hanya penyeberangan dari Singkil, transportasi antar pulau juga tak kalah penting untuk segera ditata pemerintah. Masyarakat Pulau Banyak sangat berharap agar ada penambahan armada kapal penyeberangan, mengingat intensitas penumpang yang cukup tinggi untuk menggunakan jasa angkutan penyeberangan. Terutama yang membawa kendaraan, jumlahnya mencapai puluhan unit setiap keberangkatan. Penambahan armada kapal sangat dibutuhkan  untuk menyeimbangi lonjakan penumpang/barang sehingga dapat memenuhi kebutuhan logistik serta merangsang sektor pariwisata. Hadirnya KMP Aceh Hebat merupakan salah satu perwujudan dari pemenuhan tujuan yang ingin dicapai pada Visi Misi Pemerintah Aceh tahun 2017-2022 yaitu “Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah”, kegiatan pembangunan kapal ferry Ro-Ro pada Dinas Perhubungan Aceh dengan anggaran 178 miliar rupiah untuk ketiga kapal. Kapal itu diplot untuk mencapai sasaran meningkatkan konektivitas antar wilayah/antar pulau di Aceh.  Pengadaan 3 kapal ini juga mendukung program Presiden RI, Joko Widodo dalam mengoptimalkan sektor kemaritiman Indonesia, melalui program tol laut salah satunya. Dengan menambah armada kapal baru,  bukan berarti persoalan terkait transportasi perairan sudah tertangani. Masih perlu membenahi permasalahan pelayanan, fasilitas umum, birokrasi sampai sumber daya manusia yang berkompeten. Setiap kebijakan yang dilakukan tentu harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, dan tanpa dukungan dari masyarakat tentu apa yang telah dipersembahkan tidak akan optimal. (Dewi Suswati) Download

Urgensi pembangunan kapal Aceh Hebat, salah satunya untuk menjawab persoalan yang dialami oleh masyarakat kepulauan. Hal tersebut disampaikan oleh Prof. Sofyan, pengamat transportasi Aceh, saat menjadi narasumber dalam talkshow 4 Tahun Program Aceh Hebat di aula Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Aceh, Jumat, 9 Juli 2021. “Masyarakat harus tahu proporsinya, jika berbicara kapal kita harus tanya sama orang di pesisir, terutama di pulau terpencil dan terisolir. Pemerintah Aceh wajib menyediakan sarana dan prasarana. Itu perintah undang-undang,” sebutnya dalam talkshow tersebut. Prof. Sofyan juga menjelaskan proses pelaksanaan suatu project atau pembangunan oleh pemerintah. Ia menyebutkan bahwa setiap project harus melalui kajian yang dilanjutkan dengan studi kelayakan. “Jika butuh baru dilakukan studi kelayakan, kalau layak baru dilakukan DED-nya. DED itu harus ada standarnya yang disebut spesifikasi, dan semua mengacu padanya,” jelasnya. Selain Prof. Sofyan, ada dua narasumber lainnya yang turut hadir guna menjawab berbagai polemik yang beredar di tengah masyarakat Aceh selama ini. Di antaranya, Kadishub Aceh, Junaidi dan Kadis PUPR, Mawardi. Pada kesempatan ini, Kadishub Aceh kembali mengutarakan sejumlah fakta dari isu yang berseliweran di media sosial dengan kebenaran yang semu. Junaidi menyampaikan, pembangunan kapal Aceh Hebat mengacu pada berbagai permasalahan yang terjadi di wilayah kepulauan Aceh, seperti keterbatasan daya angkut kapal saat momen puncak yang mengakibatkan banyak penumpang tidak bisa berangkat, dan pengiriman barang yang terhambat sehingga menyebabkan kenaikan harga. “Karena masalah demikian, ekonomi di kepulauan akan terganggu, apalagi pelaku usaha yang memasok logistik, misalnya sayur akan busuk jika kendaraan harus antri berhari-hari di pelabuhan. Inilah masalah yang dihadapi masyarakat di lapangan,” jelas Junaidi. Zainal Arifin, saat memandu talkshow ini, juga ikut menceritakan pengalaman pahit akibat tidak tersedia kapal penyeberangan saat mengunjungi Pulau Banyak. “Saya juga pernah berpengalaman tertinggal di Pulau Banyak karena tidak ada kapal, ketika mau pulang harus sewa boat masyarakat,” ungkapnya di hadapan narasumber. Talkshow ini diselenggarakan secara luring maupun daring melalui zoom serta kanal Youtube dan Facebook Serambi Indonesia. (MS/AM)

Saat ini, persinggungan kendaraan yang terjadi pada akses masuk ke areal Bandara SIM menjadi perhatian khusus. Pasalnya, akses yang hanya melalui satu gerbang akses yang dipisahkan beberapa gate  untuk masuk dan keluar kendaraan menyebabkan antrian dan persinggungan antara kendaraan. Hal ini menyebabkan terhambatnya arus kendaraan keluar masuk areal bandara pada jam puncak. Seiring meningkatnya peminat pada jasa penerbangan, arus kendaraan yang keluar masuk areal bandara juga ikut meningkat, sehingga membutuhkan pengembangan manajemen rekayasa lalu lintas arus kendaraan. Demi kelancaran arus kendaraan keluar dan/atau masuk ke Gedung VIP Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) Provinsi Aceh, Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dishub Aceh melakukan peninjauan lapangan untuk evaluasi dan alternatif sirkulasi lalu lintas untuk mengurangi konflik yang terjadi pada jalur masuk antara gedung utama terminal Bandara SIM dengan gedung VIP. Hasil tinjauan lapangan tentang “Rencana Rekayasa Lalu Lintas Sirkulasi Arus Kendaraan Gedung VIP Bandara SIM” didiskusikan bersama pemangku kepentingan di Aula Dishub Aceh, Senin, 5 Juli 2021. Diskusi ini dipimpin oleh Kabid. LLAJ, Deddy Lesmana bersama Komandan Satuan Polisi Militer (Dansatpom), Mayor Pom Atut Pambudi. Rapat ini dihadiri oleh Excecutive GM Bandara SIM, Perwakilan Dirlantas Polda Aceh, Perwakilan Komandan Pangdam IM, Perwakilan Komandam Kodim 010/BS, Perwakilan Ka. Biro Humas, Protokol Setda Aceh, Perwakilan Bidang Pengembangan Sistem Multimoda Dishub Aceh, Perwakilan Bidang Penerbangan Dishub Aceh dan Perwakilan Kadishub Aceh Besar. “Sebaiknya, ketertiban akses penggunaan gedung VIP Bandara SIM perlu diperketat, karena pada dasarnya VIP perlu akses cepat, mudah, aman dan selamat, fasilitas jalan saat pengalihan jalur akses kendaraan juga harus kita perhatikan, karena jika jalannya sempit dan bergelombang akan menjadi satu kendala yang harus kita carikan solusi bersama juga,” ujar Atut. Executive GM PT. Angkasa Pura II Bandara SIM, Muhammad Iwan Sutisna menyampaikan, kondisi saat ini pada gerbang akses masih terjadi crossing (persinggungan) kendaraan yang masuk dan keluar Bandara SIM, namun kedepannya kita telah merencanakan untuk pintu masuk dan keluar yang berbeda seperti konsep one way (satu jalan), jalur keluar nantinya akan terhubung langsung ke tol. Hal ini tentu untuk mengurangi konflik dan antrian panjang yang terjadi di pintu gerbang seperti yang terjadi selama ini. “Alternatif dan masukan yang telah disampaikan oleh pemangku kepentingan yang sangat berpengalaman dalam mengatur manajemen lalu lintas di lapangan menjadi acuan dan pertimbangan khusus untuk kesempurnaan manajemen rekayasa lalu lintas ini. Dalam jangka pendek akan kita lakukan ujicoba segera agar persinggungan kendaraan ini dapat terselesaikan,” pungkas Deddy. (MS)

Di sela kunjungan kerjanya ke Kabupaten Aceh Singkil, Gubernur Aceh Nova Iriansyah menyempatkan untuk meninjau kapal Aceh Hebat 3 yang bersandar di Pelabuhan Laut Singkil, Senin, 5 Juli 2021. Didampingi Bupati Aceh Singkil, Dulmursid dan Kadishub Aceh, Junaidi, Nova melihat perkembangan operasional kapal Aceh Hebat 3 yang melayani angkutan penyeberangan di lintasan Singkil – Pulau Banyak. Dalam arahannya, Gubernur menyampaikan bahwa saat ini operasional kapal Aceh Hebat 3 cukup bagus dalam melayani perjalanan masyarakat maupun wisatawan ke Pulau Banyak. Berdasarkan informasi dari nahkoda dan crew kapal, jumlah penumpang di akhir pekan sangat banyak hampir mendekati 100 persen dari kapasitas kapal. Meskipun pada hari biasa jumlah okupansi masih berkisar 30 hingga 35 persen. “Saya pikir ini memang berproses. Lambat laun dengan kehadiran kapal Aceh Hebat 3 dan promosi kita, Insya Allah okupansi kapal terus meningkat,” ujar Nova. Gubernur menambahkan, kapal Aceh Hebat 3 akan membantu kegiatan investasi di Pulau Banyak, baik mengangkut wisatawan, tenaga kerja, atau masyarakat Singkil sendiri. Nova juga tidak lupa berpesan kepada masyarakat untuk menjaga kapal Aceh Hebat yang dibeli menggunakan anggaran Pemerintah Aceh ini. Ia berharap partisipasi masyarakat Aceh dalam menjaga kebersihan kapal sehingga menghadirkan kenyamanan bagi semua. (MS)

Alhamdulillah, mandat rakyat yang dipercayakan kepada pasangan Irwandi – Nova untuk menjalankan visi dan misi pembangunan periode 2017 – 2022 sudah memasuki tahun keempat. Selama kurun waktu itu, berbagai ikhtiar terus dilakukan untuk mewujudkan 9 misi yang menjadi basis dukungan rakyat Aceh, termasuk ketika Kepala Pemerintah Aceh dijabat Nova Iriansyah. Di tahun keempat ini, meski Aceh ikut dilanda pandemi Covid-19, setidaknya ada sebelas sektor yang patut disyukuri dari ikhtiar menjalankan program Aceh Hebat. Mulai dari usaha menumbuhkan ekonomi, pengurangan angka kemiskinan, hingga indeks pembangunan manusia. Sumber : @humasaceh

Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi, peran media publikasi pada sebuah instansi semakin besar dalam menyebarkan berbagai informasi. Di samping itu, Undang-undang No. 14 Tahun 2018 tentang keterbukaan informasi publik telah mengamanahkan kepada seluruh badan publik untuk melaksanakan fungsi publikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai upaya melakukan kolaborasi publikasi yang baik, Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh, Amiruddin MZ bersama jajarannya berkunjung ke Innovation Center Room (ICR) Dishub Aceh, Jumat, 2 Juli 2021. Saat menyambut kunjungan ini, Sekdishub Aceh, T. Faisal turut berbagi sejumlah upaya yang telah dilakukan oleh Dishub Aceh dalam menguatkan publikasi, di antaranya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), penyediaan fasilitas, dan dukungan semua pegawai untuk saling menyebarkan informasi yang benar. Pertemuan yang berlangsung santai ini juga diisi dengan sesi sharing pengalaman dari kedua belah pihak terkait publikasi. Selanjutnya, Dishub Aceh bersama @diskopukm_aceh akan melakukan kerjasama publikasi. Harapannya, mampu memberikan input yang baik bagi publikasi kinerja kedua instasi secara khusus, serta bagi Pemerintah Aceh secara umum.

Keselamatan penumpang merupakan faktor utama dalam pelayanan transportasi. Guna menghadirkan layanan angkutan kota dalam provinsi (AKDP) yang aman dan selamat, Dishub Aceh melalui UPTD Penyelenggaraan Terminal Tipe B melakukan inspeksi keselamatan atau rampcheck kendaraan di Terminal Tipe B Blang Pidie, Abdya. Kegiatan rampcheck yang berlangung selama tiga hari ini, dari 29 Juni hingga 1 Juli 2021, fokus pada pemeriksaan kelengkapan administrasi angkutan umum dan syarat teknis lainnya. Pemeriksaan dokumen tersebut dilakukan secara berkala guna memastikan kepatuhan penyedia jasa angkutan dalam menyediakan layanan angkutan umum yang aman bagi pengguna jasa. Dalam kegiatan ini, UPTD Penyelenggaraan Terminal Tipe B Aceh menggandeng Dinas Perhubungan Abdya dan Satuan Lalu Lintas Polres Abdya sebagai mitra kerja perhubungan. (AM)

Transportasi.co | Air Conditioner atau biasa disingkat dengan AC memiliki peran yang cukup penting pada mobil untuk mendinginkan kabin mobil, apalagi bagi Anda yang tinggal di negara beriklim tropis seperti di Indonesia. AC mobil menjadi bagian yang tidak terpisahkan saat berkendara di Indonesia, itu sebabnya jangan sampai menunggu AC mobil tidak dingin baru dilakukan perawatan. Sama seperti mesin, komponen AC di mobil haruslah dirawat secara rutin, paling tidak perawatan paling mudah adalah dengan rutin mengganti filter kabin dan membersihkan blower AC. Proses ini setidaknya dilakukan setiap 6 bulan sekali atau setiap 10.000 km. Masalahnya adalah banyak pemilik mobil yang merasa tidak perlu merawat AC mobilnya kalau memang masih dingin. Padahal semua AC itu sama, bayangkan saja AC di rumah Anda yang harus rutin dibersihkan setiap 6 bulan sekali. Nah AC di mobil juga sama hanya saja komponennya berbeda dengan AC rumah, cara perawatannya pun berbeda. Jangan tunggu sampai AC mobil Anda menjadi tidak dingin baru Anda datang ke bengkel. Kalau sudah seperti itu kondisinya kemungkinan ada komponen AC yang rusak, padahal sebenarnya usia komponen AC mobil relatif panjang di atas 5 tahun asal dilakukan perawatan secara rutin. Sistem pendingin mobil sebenarnya akan terus bersirkulasi ketika AC dinyalakan. Oleh sebab itu, jika Anda merasakan AC mobil sudah tidak dingin pasti ada komponen yang rusak atau ada kebocoran pada sistem tersebut. Paling sering dialami adalah freon yang berkurang atau habis, hal ini biasanya disebabkan oleh adanya kebocoran pada rangkaian system pendingan kabin mobil. Kalau sudah begini maka harus diperiksa di bengkel resmi setiap komponen AC, termasuk pipa-pipa, kondensor dan juga evaporatornya. (TS) Sumber: transportasi.co