Dishub

Harhubnas Jadi Momentum Insan Transportasi Ciptakan Etos Kerja

Jakarta – Kementerian Perhubungan, pada Rabu (1/9) secara resmi memulai rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) Tahun 2021 yang jatuh pada 17 September 2021. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi hadir langsung membuka kegiatan kick off rangkaian kegiatan Harhubnas 2021 yang berlangsung secara virtual dan disaksikan oleh para insan perhubungan di Indonesia, baik dari unsur Kemenhub, Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota, Operator BUMN/Swasta sektor transportasi, dan stakeholder terkait lainnya. Saat membuka acara Harhubnas, Menhub menyampaikan apresiasinya kepada seluruh insan transportasi yang selama ini telah bekerja keras, di tengah adanya disrupsi yang terjadi di sektor transportasi seperti: pandemi Covid-19, digitalisasi, dan perubahan yang terjadi di industri sektor transportasi baik di dalam maupun di luar negeri. “Mari kita jadikan Harhubnas ini sebagai momentum agar kita terus berinovasi dan berkreasi menghadapi perubahan dan disrupsi yang terjadi. Kita harus mengubah mulai dari pola pikir, pola kerja, pola organisasi, reformasi digitalisasi, dan menciptakan etos kerja baru,” jelas Menhub. Secara khusus, Menhub mengapresiasi para insan transportasi, yang telah turut mendukung program vaksinasi massal dalam rangka mempercepat penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. “Presiden meminta untuk kita membuat road map bagaimana proses penanganan pandemi dilakukan, dan masing-masing sektor harus berkreasi, termasuk sektor transportasi. Alhamdulillah Kita masuk 7 besar sebagai negara yang sukses melakukan program vaksinasi,” ungkap Menhub. Selanjutnya, Menhub meminta insan transportasi untuk memiliki jejaring tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri, agar mengantisipasi perkembangan terkini industri transportasi yang sedang terjadi di luar negeri. “Disrupsi itu ada di mana-mana termasuk di sektor transportasi. Seperti angkutan yang saat ini sudah berbasis digital seperti ojek online, lalu ada angkutan illegal plat hitam, sampai ke permasalahan logistik internasioal dengan adanya kelangkaan kontainer. Oleh karena itu, kita harus memiliki link yang baik dengan dunia internasional agar kita mengetahui fakta yang terjadi untuk dicarikan solusinya,” kata Menhub. Lebih lanjut, Menhub mengajak segenap insan transportasi untuk bekerja dengan hati melayani masyarakat, dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa transpotasi, agar dapat mewujudkan pelayanan transportasi yang selamat, aman, nyaman dan sehat. “Momen Harhubnas bukan sekedar selebrasi, tetapi jadikan suatu momentum yang berarti bagi diri kita, organisasi, bangsa dan negara, dan masyarakat,” ujar Menhub. Sementara itu, Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi selaku ketua Panitia Harhubnas Tahun 2021 menyampaikan, peringatan Harhubas yang dilaksanakan setiap tanggal 17 September merupakan sebuah momentum penting untuk mengingat kembali suatu peristiwa bersejarah di bidang perhubungan dalam mewujudkan konektivitas di Indonesia. Pada tahun 2021 ini, pelaksanaan Harhubnas mengusung tema “Bergerak, Harmonikan Indonesia”. Melalui tema ini diharapkan insan perhubungan yang terdiri dari bergai unsur seperti Kemenhub, Pemerintah Daerah, maupun stakeholder lainnya, dapat saing bekerja sama bergerak, serta berkolaborasi dengan baik, serta dapat mengesampingkan ego sektoral sehingga mampu membawa perubahan lebih baik bagi sektor transportasi dan memberikan pelayanan paling prima bagi masyarakat Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Budi juga menyampaikan sejumlah kegiatan yang akan dilakukan selama masa peringatan Harhubnas Tahun 2021, yakni : Ziarah (Doa dan Renungan); Upacara Harhubnas 2021; Bakti Sosial dan Kebersihan Lingkungan; Donor Plasma Konvalesen di lingkungan Kementerian Perhubungan; Webinar Perhubungan Mengajar; Peresmian Sarana Prasarana Transportasi; Webinar Keselamatan Transportasi; Peluncuran Buku Transportasi; Dialog Publik; Lomba Video/Film Pendek Keselamatan Transportasi dan Tiktok terkait Transportasi; Anjangsana/ Silaturahmi kepada Menteri Perhubungan terdahulu; dan Penandatanganan proses P3D Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan Pemprov Jawa Timur. (*) Sumber: Kemenhub RI

Lebih Dekat dengan Porter Pelabuhan

Porter alias pramuantar atau pramubarang adalah seseorang yang membantu mengangkut barang bawaan milik penumpang.Profesi ini dikenal juga dengan istilah Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) sesuai Permenhub Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Jasa Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal di Pelabuhan Porter akan mengangkut barang bawaan penumpang yang menggunakan jasanya dari pelabuhan ke dalam kapal.vSaat kapal tiba di pelabuhan, porter akan memasuki kapal untuk menawarkan jasanya kepada penumpang yang membutuhkan. Tarif jasa porter biasanya ditetapkan melalui kesepakatan bersama antara pengelola pelabuhan dengan perusahaan atau koperasi penyedia jasa. Namun, ada juga dari kesepakatan antara pengguna jasa dengan porter itu sendiri. Sebaiknya calon pengguna jasa porter menanyakan tarif angkut kepada porter sebelum membuat kesepakatan, supaya tidak berujung perselisihan atau merugikan salah satu pihak. (AM) Cek infografis di Instagram Dishub Aceh

Serap Masukan, Dishub Aceh Survei Kepuasan Pengguna Pelabuhan

Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh terus melakukan berbagai pembenahan di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue. Pembenahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu layanan dan kualitas pelayanan pelabuhan sehingga menjadi lebih baik. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Dishub Aceh adalah melakukan survei kepuasan pengguna layanan pelabuhan untuk menyerap berbagai masukan dan penilaian dari masyarakat selaku pengguna jasa pelabuhan. Survei yang dilakukan selama tiga hari ini menyasar langsung masyarakat yang berada di pelabuhan sebagai pengguna jasa. Penilaian dari masyarakat, yang merasakan langsung pelayanan pelabuhan, diharapkan memberi masukan yang objektif bagi pembenahan pelabuhan. Hasil survei ini nantinya akan menjadi acuan bagi Dishub Aceh dalam meningkatkan layanan pelabuhan bagi masyarakat. (AM)

Percepatan Pembangunan Daerah 3T Melalui Angkutan Udara Perintis

Salah satu yang menjadi agenda nawacita dari Presiden Joko Widodo, yaitu pembangunan Indonesia dilakukan dari pinggiran dengan menguatkan sisi sosial, ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah tertinggal baik yang ada di kepulauan terluar dan daratan. Daerah tertinggal, kawasan perbatasan negara dan pulau-pulau kecil terluar pada dasarnya memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, namun masih banyak penduduknya yang belum menikmati manfaat pembangunan akibat keterisolasian dan terbatasnya akses terhadap layanan publik dan peluang ekonomi. Sesuai mandat Peraturan Presiden RI No.28 Tahun 2008 mengenai Kebijakan Industri Nasional, LAPAN bersama dengan PTDI, mengembangkan pesawat N219 yang merupakan pesawat turboprop berkapasitas 19 penumpang yang ditujukan untuk melayani penerbangan jarak pendek, khususnya pada wilayah- wilayah perintis. Setelah melalui proses pengembangan sejak tahun 2014, pesawat N219 telah berhasil mendapatkan Type Certificate dari DGCA pada Desember 2020. Kendala yang dihadapi dalam pembangunan daerah perbatasan, kepulauan terluar dan daerah tertinggal adalah rendahnya akses ke pelayanan dasar, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, terbatasnya akses ke lembaga keuangan, pasar dan aktivitas ekonomi, rendahnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah ke pusat-pusat pertumbuhan. Hal ini dibahas dalam webinar N219 oleh PT. Dirgantara Indonesia yang dilakukan secara daring, Selasa, 07 September 2021. Percepatan pembangunan daerah terdepan, terpencil dan tertinggal (3T) melalui angkutan udara perintis seperti daerah Puncak Papua yang mengharuskan intervensi pemerintah daerah untuk mengambil langkah sigap, “Pemda mengambil Langkah dengan pengadaan Pesawat jenis Caribou DHC 4A dan Grand Caravan yang dioperasikan melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan manfaat yang dirasakan masyarakat begitu besar, salah satunya harga pokok turun rata-rata mencapai 35 persen sampai 40 persen. Layanan mobilitas masyarakat juga terlayani seperti evakuasi pasien rujukan, aktivitas sosial, budaya, agama dan lainnya dengan ongkos yang jauh lebih murah. Mulai Tahun 2019, operasional pesawat ini menjadi sumber sendapatan asli daerah (PAD),” papar Willem Wandik. Pesawat ini memiliki ukurannya yang ringkas, tidak membutuhkan landasan panjang, sungguh sesuai dengan sarana yang tersedia di bandara-bandara perintis kami, di sebagian besar daerah yang sulit dijangkau, sehingga dapat mendukung para pelaku ekonomi yang membutuhkan layanan angkutan cepat dan dapat diandalkan yang pada kaitannya akan mampu mendorong sektor perkonomian untuk bertumbuh di wilayah 3T. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah menyampaikan optimismenya terhadap pembangunan N219 dalam menjawab permasalahan mobilitas dan pemenuhan transportasi masyarakat hingga ke wilayah terpencil dan terisolir, “kami juga optimis bahwa kebutuhan pelayanan angkutan darurat medis, seperti evakuasi pasien serta distribusi obat-obatan ke daerah ke pedalaman akan dapat lebih mudah dipenuhi. Masyarakat juga akan memiliki pilihan akses pada sarana perhubungan, dan angkutan logistik yang layak hingga ke wilayah terpencil dan terisolir,” Ucap Nova. (MS)

Peningkatan Konektivitas Udara Untuk Penumpang dan Logistik

Indonesia merupakan Negara Kepulauan (Archipelagic State) terbesar di dunia, memiliki 17.508 pulau besar dan kecil, luas wilayah darat 1,937 juta km persegi, luas laut 5,8 juta km persegi dengan garis pantai terpanjang didunia. Dari ribuan pulau terbesar diseluruh wilayah nusantara, terdapat pulau-pulau terdepan yang berpenghuni maupun tidak. Selain itu, Indonesia memiliki pulau-pulau kecil terluar dengan total jumlah 111 pulau dengan kategori 42 pulau berpenduduk dan 64 pulau tidak berpenduduk. Pada 53 pulau terdapat kawasan hutan, 25 diantaranya pada keseluruhan pulau. Sebagai salah satu langkah peningkatan konektivitas antar wilayah di Indonesia sangat terbatas, Pemerintah harus terus berupaya meningkatkan perekonomian antar wilayah salah satunya dengan membangun konektivitas transportasi udara. Konektivitas transportasi udara di wilayah 3T di dukung oleh Angkutan Udara Perintis, berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal perhubungan udara nomor 143 tahun 2016 dijelaskan bahwa Angkutan Udara Perintis adalah kegiatan angkutan udara niaga dalam negeri yang melayani jaringan rute penerbangan untuk menghubungkan daerah terpencil dan tertinggal atau daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain dan secara komersial belum menguntungkan. Angkutan udara menjadi suatu alternatif yang menjanjikan, selain dapat menjangkau tempat-tempat yang belum atau sulit terkoneksi dengan moda transportasi lainnya juga dapat memangkas waktu tempuh. Angkutan udara dapatdiandalkan untuk berbagai macam kebutuhan, tidak hanya untuk angkutan penumpang dan logistik namun juga untuk medical evacuation (ambulans udara) maupun mitigasi bencana. Dalam webinar N219 yang dilakukan secara daring, Selasa, 07 September 2021 oleh PT. Dirgantara Indonesia, Bupati Puncak, Papua membagikan pengalamannya pengoperasion pesawat setara N219 sebagai penunjang konektivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kawasan puncak yang berada pada ketinggian 2.600 – 4.000 meter di atas permukaan laut yang berada ditengah Kawasan pegunungan hanya dapat diakses dengan angkutan udara (pesawat), menjadi kendala terbesar dengan tingkat mobilitas penumpang maupun barang serta pembangunan yang semakin meningkat menyebabkan biaya yang dikeluarkan semakin besar setiap tahunnya. Di samping itu, pemerintah daerah (pemda) tidak dapat mengintervensi penetapan ongkos pesawat sehingga harga kebutuhan pokok kian membengkak di wilayah ini. Usaha menciptakan Pesawat N219 yang berdaya saing di penerbangan internasional khususnya terkait komitmen INACA dalam mengoptimalkan peran penting dalam menciptakan iklim persaingan bisnis penerbangan yang sehat, demi keberlanjutan industri penerbangan nasional. Ketua umum Indonesia National Air Carriers Association (INACA), Denon B. Prawiraatmadja mengatakan, seperti pengalaman yang disampaikan oleh Bupati Puncak, khususnya wilayah timur masih perlu dilakukan kajian lanjutan untuk mengefesiensikan kapasitas pesawat yang akan dioperasikan nantinya, kita tahu bahwa wilayah timur sangat didominasikan oleh gunung tinggi di atas 2.000 meter. “Sejauh ini N219, karya Indonesia dapat menjadi value untuk diakui pada penerbangan internasional. Kedepannya juga diharapkan N219 menjadi major player di Indonesia, sehingga kebutuhan pergerakan orang barang terpenuhi, sekaligus menekan biaya yang dikeluarkan. Ini merupakan prospek yang sangat bagus,” kata Denon B. Prawiraatmadja. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah menyampaikan optimismenya terhadap pembangunan N219 dalam menjawab permasalahan mobilitas dan pemenuhan transportasi masyarakat, “kami juga optimis bahwa kebutuhan pelayanan angkutan darurat medis, seperti evakuasi pasien serta distribusi obat-obatan ke daerah ke pedalaman akan dapat lebih mudah dipenuhi. Masyarakat juga akan memiliki pilihan akses pada sarana perhubungan, dan angkutan logistik yang layak,” Ucap Nova. (MS)

Pemanfaatan N219 Untuk Pengembangan Wilayah

Pesawat N219 merupakan hasil karya anak bangsa yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 44,69 persen. Pesawat N219 diharapkan dapat digunakan di Indonesia untuk mendukung misi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam pelayanan terhadap masyarakat dengan kemampuannya untuk dioperasikan sebagai pesawat angkut penumpang, logistik maupun medical evacuation dan flying doctor. Hampir seluruh Provinsi di Indonesia memiliki daerah dengan rute penerbangan perintis, oleh karena itu, Pesawat N219 dapat dioperasikan dan diciptakan berdasarkan karakteristik wilayah Indonesia. “Pesawat N219 yang dibangun di PT. Dirgantara Indonesia, yang merupakan karya anak bangsa dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang cukup tinggi. Spesifikasi pesawat direkayasa oleh engineer dalam negeri mengikuti karakteristik wilayah Indonesia yang dominan wilayah pesisir dan pegunungan. Pesawat ini didesain sedemikian rupa agar dapat landing dengan runway yang relatif pendek serta menjadi andalan transportasi bagi negeri ini,” Ujar Elfien Guntoro. Dengan adanya pemanfaatan pesawat N219 dalam meningkatkan konektivitas daerah untuk mobilitas penumpang maupun logistik. Sejalan dengan itu, diharapkan terjadinya peningkatkan pembangunan daerah, terutama wilayah perintis di Indonesia. Hal tersebut merupakan upaya yang perlu dilakukan demi terwujudnya Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Menjawab pertanyaan seputar pemanfaatan angkutan udara, dalam hal ini Pesawat N219 bagi Pemerintah Daerah melalui peningkatan konektivitas udara untuk penumpang dan logistik di bandar udara perintis, PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI) melaksanakan webinar secara daring, Selasa, 07 September 2021. Webinar ini dibuka oleh Direktur Utama PT. DI, Elfien Guntoro. Turut hadir Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, Plt. Kepala Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa BRIN, Erna Sri Adiningsih, Direktur Niaga, Teknologi dan Pengembangan PT. DI, Gita Amperiawan, Kasubdit Sertifikasi Pesawat Udara (DKPPU), Agustinus Budi Hartono, Direktur Transportasi Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas, Ikhwan Hakim, Bupati Puncak Papua, Willem Wandik, Ketua INACA, Denon B. Prawiraatmadja, Perwakilan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Peneliti Ahli Utama/Pelaksana Teknis Pusat Riset Teknologi Penerbangan, Gunawan Setyo Prabowo, Ketua Tim Peneliti Angkutan Udara ITB, Taufiq Mulyanto, Kadishub Aceh, Junaidi dan Direktur Bisnis Kurir dan Logistik PT. Pos Indonesia (Persero), Siti Choiriana. Dalam sambutannya, Gubernur Aceh menyampaikan kesigapan pemerintah dalam pengiriman logistik dan mobilitas manusia saat itu dapat diupayakan melalui sarana angkutan udara. Sehingga, Pemerintah Aceh telah membuat sebuah Nota Kesepahaman dengan PT Dirgantara Indonesia (PT. DI) untuk mengembangkan potensi angkutan udara Aceh yang tanggap bencana dan keadaan darurat. Sehingga, ketersediaan angkutan udara menjadi penting untuk mengakomodir kebutuhan angkutan udara dalam mengakomodasi kebutuhan mobilitas dan tanggap darurat wilayah pesisir dan terpencil. Dalam pengalaman mengoperasikan pesawat udara sebagai satu-satunya transportasi yang dapat mengakses daerahnya, Bupati Puncak, Papua, Willem Windek juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Puncak berinisiasi pengembangan angkutan udara yang menjangkau daerahnya yang berada di tengah pegunungan yang sangat sulit diakses oleh transportasi darat dengan membangun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bertanggungjawab dalam operasional pesawat. Ia juga menjelaskan, selama ini pun masih banyak kendala dan tantangan yang dialami pada saat pengoperasian pesawat di wilayah Puncak, Papua, diantaranya fasilitas bandara perintis yang masih berupa kerikil sehingga menyebabkan kerusakan pada landing gears dan propellers serta kondisi cuaca yang sering berubah-berubah. Di samping itu juga, fasilitas hangar untuk perawatan juga belum tersedia, sehingga perawatannya dilakukan ke wilayah lainnya yang relatif jauh dan juga persediaan spare part-nya juga bersifat just in time, hanya tersedia sesuai kebutuhan pesanan dan jika butuh sewaktu-waktu harus menunggu pengiriman barang. “Kami sangat mengharapkan PT. DI segera meyelesaikan serangkai uji coba dan produksi N219 secara massal. Karya anak bangsa ini menjadi harapan besar bagi kami yang menggunakan angkutan udara sebagai transportasi utama. Karena lebih cepat, lebih baik,” tuturnya mengakhiri pemaparannya. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Junaidi juga menyampaikan Pemerintah Aceh dan PT. DI akan mendalami secara detail skema kerjasama peningkat sumber daya manusia (SDM) dan pengoperasian pesawat dengan melibat BUMD sebagai manajemen operasional angkutan udara. Sekaligus, pengalaman yang disampaikan oleh Bupati Puncak, Papua dengan keberanian pemda menjadikan pesawat sebagai alat transportasi utama dan satu-satunya ke wilayah tersebut, menjadi patron Pemerintah Aceh dalam mengambil langkah yang akan ditindaklanjuti dalam Momerandum of Understanding (MoU) dengan PT. DI. “Kerjasama ini diharapkan akan membawa manfaat langsung bagi masayarakat Aceh khususnya. Pengembangan N219 yang dilakukan secara simultan oleh PT. DI ini segera mempercepat pemenuhan kebutuhan transportasi yang handal dan segera dinikmati oleh masyarakat Indonesia, Aceh khususnya,” pungkasnya. (MS) Simak Video N219 Dukung Konektivitas di Wilayah Aceh

Antrian Kendaraan di Pelabuhan Kuala Bubon Meningkat Drastis

Antrian kendaraan yang akan menyeberang ke Simeulue di Pelabuhan Penyeberangan Kuala Bubon, Aceh Barat meningkat cukup drastis sejak akhir Agustus hingga pekan pertama bulan September ini. Akibatnya, sejumlah kendaraan harus menunggu giliran karena keterbatasan kapasitas kapal. Meningkatnya jumlah kendaraan di pelabuhan ini disebabkan oleh dua lintasan penyeberangan lainnya di wilayah barat Aceh sedang tidak beroperasi, yaitu lintasan Labuhan Haji – Sinabang dan Calang – Sinabang. Seperti diketahui, layanan angkutan penyeberangan pada lintasan Labuhan Haji – Sinabang berhenti sementara karena KMP Teluk Singkil sedang menjalani perbaikan di Simeulue. Sedangkan pada lintasan Calang, penghentian operasi karena dermaga Pelabuhan Calang sedang dilakukan perbaikan. Dari informasi yang diperoleh Tim Aceh TRANSit dari PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Singkil, layanan angkutan penyeberangan pada lintasan Calang – Sinabang mulai beroperasi kembali pada hari Senin, 6 September 2021. Sementara itu, lintasan Labuhan Haji – Sinabang masih menunggu selesainya perbaikan kapal Teluk Singkil. (AM)

Masuk Docking Tahunan, KMP. Papuyu Berhenti Beroperasi Sementara

KMP Papuyu akan berhenti sementara melayani penyeberangan ke Pulo Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Kapal yang melayani angkutan penyeberangan perintis pada lintasan Ulee Lheue – Lamteng dan Ulee Lheue – Seurapong/Ulee Paya ini akan berhenti beroperasi selama sebulan, yaitu sejak tanggal 1 hingga 30 September 2021. Dari keterangan yang diperoleh Tim Aceh TRANSit dari PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Banda Aceh, pemberhentian sementara operasional kapal ini karena akan menjalani docking atau perawatan rutin tahun 2021. Kegiatan docking tahunan rutin dilakukan pada setiap kapal agar dapat melayani dengan aman dan selamat, serta meminimalisir berbagai kendala saat beroperasi. (AM)

Melihat ‘Roburnya’ Warga Abdya yang Bantu Evakuasi Korban Tsunami

Kalau di Banda Aceh dulu ada Robur, bus ini adalah “Robur”-nya Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Begitulah kira-kira cara Junaidi mendeskripsikan bus bantuan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan RI pada tahun 2002 ini. Baca Mengenang Robur, Si Pengantar Mahasiswa Junaidi sendiri adalah juru mudi yang telah mengoperasikan bus tersebut belasan tahun lamanya. Ia bercerita, setiap hari sekolah, ia mulai menyetiri bus sejak pukul 7 pagi ke sekolah-sekolah di Abdya. Lalu kembali melakukan hal serupa pada jam pulang sekolah di siang hari. Ongkos untuk menaiki bus khusus pelajar ini pun sangat murah. Pelajar cukup membayar Rp 1.000 untuk semua tujuan yang dilewati oleh bus. Junaidi menyebutkan, bus ini punya jasa yang tak terhingga saat bencana tsunami di Aceh pada 2004 lalu. Sebab, bus ini ikut membantu evakuasi korban tsunami di wilayah Barat Aceh hingga Banda Aceh. Selain membantu proses evakuasi, bus berplat merah ini juga membantu distribusi logistik dari Medan ke wilayah Barat Selatan Aceh pasca tsunami. (AM)

Kebersihan Pelabuhan Ulee Lheue Tanggung Jawab Bersama

Menjadikan Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue sebagai pelabuhan yang bersih dan nyaman bagi pengunjung akan terasa berat dan butuh proses panjang bila tanpa ada dukungan dari berbagai pihak. Akan tetapi, pembenahan pelabuhan akan menjadi lebih mudah bila seluruh komunitas pelabuhan ikut turun tangan secara bersama-sama dalam menjaga kebersihan pelabuhan. Misalnya adalah kegiatan gotong royong yang dilakukan oleh komunitas abang-abang becak pelabuhan pada hari ini, Selasa, 31 Agustus 2021. Partisipasi abang-abang becak dalam menjaga kebersihan pelabuhan patut diapresiasi sebagai upaya mewujudkan pelabuhan yang nyaman bagi pengguna jasa. Selain abang-abang becak ini, pihak lain yang berada di pelabuban tentu memiliki cara-cara tersendiri sesuai kapasitas yang dimiliki. Termasuk juga, masyarakat sebagai pengguna jasa, diharapkan bisa berpartisipasi dalam menjaga kebersihan pelabuhan. Salah satu caranya adalah membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.