Tag: dishub aceh

Kerajaan Aceh adalah salah satu kerajaan di nusantara yang bercorak islam. Kerajaan ini awalnya ialah sebuah pelabuhan transit yang kemudian yang berkembang pesat menjadi kota pelabuhan hingga akhirnya berubah menjadi sebuah kerajaan. Kerajaan Aceh didirikan oleh raja pertamanya yaitu Ali Mughayat Syah (1514-1530 M). Adapun kerajaan ini dapat berubah menjadi kerajaan besar sendiri tidak lepas dari pengaruh jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511. Karena hal tersebut, Aceh yang wilayahnya sangat strategis terletak di Selat Malaka pun menjadi pelabuhan alternatif bagi para pedagang, khususnya pedagang muslim yang enggan berbisnis di Malaka karena telah dikuasai oleh Portugis.Kehidupan ekonomi masyarakat Aceh adalah dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Dalam perdagangan Kerajaan Aceh memiliki komuditas meliputi lada, emas, minyak tanah, kapur, sutera, kapas, kapur barus, menyan dan belerang. Hasil bumi dan alam yang banyak menjadi bahan ekspor dan komiditas perdagangan yang penting bagi Aceh, sehingga perekonomian Aceh maju dengan pesat. Dalam bidang pelayaran, Aceh yang letaknya sangat strategis di selat malaka pun sangat diuntungkan sehingga menjadi kota pelabuhan. Dari kota pelabuhan tersebut, Aceh mengadakan hubungan dengan pihak asing. komoditas utama atau bisa dikatakan unggulan di Kesultanan Aceh yang diekspor ke luar adalah lada. Adapun kapal yang dimiliki oleh Kerajaan Aceh yang digunakan untuk perdagangan dan pelayaran pada masa keemasan dibawah pimpinan Sultan Iskandar Muda sendiri adalah Kapal Galleon. Pawai Kapal Hias dari Krueng Aceh hingga pendopo Gubernur Aceh yang diselenggarakan dalam rangka memeriahkan PKA 8 Tahun 2023 bertepatan di Hari Minggu (5/11/2023) menjadi suatu peristiwa yang memvisualisasikan dan merayakan kejayaan maritim Aceh. Perjalanan pawai ini tidak sekadar perayaan visual, tetapi juga merangkum sejarah dan warisan keberlanjutan tradisi maritim Aceh. Krueng Aceh sebagai Landasan Sejarah Pawai Kapal Hias dimulai dari Krueng Aceh, yang merupakan simbolisasi landasan sejarah kejayaan maritim Aceh. Krueng Aceh, sebagai jalur air yang mengalir melalui sejarah perdagangan dan perlawanan, menjadi awal perjalanan pawai yang sarat makna. Kapal Hias sebagai Warisan Budaya Kapal Hias yang dihias dengan megah bukan hanya perwujudan seni, tetapi juga warisan budaya yang memperkaya kekayaan maritim Aceh. Setiap kapal membawa cerita tentang perdagangan rempah-rempah, keberanian panglima laut, dan kejayaan maritim Kesultanan Aceh. Perjalanan Menuju Pendopo Gubernur Perjalanan kapal hias menuju pendopo Gubernur Aceh mencerminkan peran penting Aceh dalam konteks regional dan nasional. Pendopo Gubernur, sebagai tempat pertemuan dan pengambilan keputusan, menjadi saksi kejayaan maritim Aceh yang turut membentuk nasionalisme dan identitas bangsa. Simbol Keberlanjutan Tradisi Pawai Kapal Hias tidak hanya merayakan masa lalu, tetapi juga menunjukkan keberlanjutan tradisi maritim Aceh. Melibatkan generasi muda dalam pawai ini memberikan pesan bahwa warisan maritim harus dijaga dan dilestarikan untuk masa depan sekaligus dapat menyaksikan, merasakan kebanggaan akan kejayaan maritim Aceh. Pawai Kapal Hias menjadi peristiwa yang mencerminkan keberagaman dan kekayaan budaya maritim Aceh. Lebih dari sekadar perayaan, ini adalah suatu bentuk penghormatan terhadap warisan sejarah yang melibatkan masyarakat dalam merawat dan melestarikannya. Dalam pawai ini juga, mengingatkan kembali kita pada seorang laksamana wanita yang begitu tangguh dan ditakuti di samudera nan luas ini.Ialah Panglima Malahayati terkenal karena strategi militernya yang cerdas dan berhasil memimpin pasukan laut Aceh dalam melawan pasukan kolonial Belanda pada abad ke-17. Namun, dampak dan ketenaran strateginya tidak hanya terbatas di wilayah Aceh, tetapi juga mencapai Eropa. Inilah tujuannya, pawai kapal hias menjadi visualisasi Sejarah bagi generasi sekarang, sehingga penerus bangsa ini tidak lupa dengan kejayaan yang dulu bersanding dengan nama Aceh ini.(*) Versi cetak digital Tabloid Aceh TRANSit Edisi 15 dapat diakses di laman:

Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal menerima penghargaan sebagai Pemerintah Daerah dengan Kontribusi Pemberian Subsidi Penyelenggaraan Angkutan Terbaik dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Kota Bandung, Rabu, 8 November 2023. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hendro Sugiatno dalam acara Rapat Koordinasi Teknis (RAKORNIS) Bidang Perhubungan Darat Tahun 2023 yang mengambil tema ‘Kolaborasi Kebijakan untuk Transportasi Darat yang Inklusif dan Berkelanjutan’. Selepas menerima penghargaan pada Rakornis yang dibuka oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ini, Teuku Faisal menyebutkan bahwa terpilihnya Pemerintah Aceh untuk mendapatkan penghargaan ini dikarenakan komitmen yang tinggi dalam penyelenggaraan angkutan umum perkotaan.Upaya ini, tambah Teuku Faisal, dilakukan melalui subsidi operasional bus Trans Koetaradja yang telah beroperasi melayani kawasan Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar sejak tahun 2016 hingga saat ini dan masih gratis. “Alhamdulillah, penghargaan ini merupakan wujud apresiasi Kemenhub atas upaya Pemerintah Aceh dalam membenahi pelayanan angkutan perkotaan di Aceh, melalui pemberian subsidi Transkoetaradja,” sebut Teuku Faisal. Melalui apresiasi ini, dilanjutkan Teuku Faisal menjadi penyemangat untuk selalu dan kontinyu menghadirkan pelayanan yang maksimal dan profesional. “Sesuai arahan Pj. Gubernur Aceh, Dishub Aceh akan terus meningkatkan pelayanan Trans Koetaradja sehingga masyaraka dapat menikmati angkutan yang nyaman dan murah dalam melakukan aktivitasnya,” kata Faisal. Kehadiran bus Trans Koetaradja sebagai transportasi umum bagi masyarakat perkotaan menjadi bukti keseriusan Pemerintah Aceh sebagai langkah peningkatan tata kelola transportasi perkotaan, aksesibilitas, dan percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pemerintah Aceh merupakan salah satu pemerintah daerah yang concern terhadap layanan angkutan umum perkotaan di Indonesia. Hal itu tercermin dari penyediaan anggaran untuk subsidi operasional Trans Koetaradja yang telah berjalan sejak tahun 2016. Di mana Masyarakat maupun pengguna jasa angkutan massal ini tidak dikenai tarif alias gratis. Pada tahun 2016, Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memberikan dukungan bus kepada Pemerintah Aceh untuk menyelenggarakan angkutan masal perkotaan bertipe BRT (Bus Rapid Transit) di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Kemenhub RI memberikan dukungan berupa penyediaan bus dan Pemerintah Aceh menyediakan prasarana serta biaya operasionalnya. Angkutan massal perkotaan Trans Koetaradja sebagai solusi tranportasi perkotaan juga diharapkan mampu meningkatkan antusiasme masyarakat untuk beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum. Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub RI, Hendro Sugiatno mengucapkan selamat atas raihan penghargaan ini dan mengharapkan pemerintah daerah lainnya untuk ikut memberikan kontribusi bagi terselenggaranya angkutan perkotaan di wilayah masing-masing.Pada kesempatan tersebut, Hendro menyebutkan bahwa Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan terus melakukan perbaharuan informasi dan peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki karena teknologi transportasi berkembang begitu pesat. Di samping itu, menurut Hendro, untuk mengurangi polusi yang ada di kota-kota besar Indonesia, Pemerintah terus mengembangkan teknologi transportasi di antaranya melalui kendaraan listrik. Tidak sampai di situ, Pemerintah juga melengkapinya dengan aturan-aturan pendukungnya. “Ke depannya teknologi transportasi publik juga berkembang dengan pesat, dan hal ini menjadi tantangan bagi kita sebagai aparatur Pemerintah untuk bisa mengikutinya dengan menyesuaikan terhadap peraturan yang ada. Kita juga dituntut memiliki kesiapan dan kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang terbaik. Karenanya kami berharap Rakornis ini menjadi sarana update informasi dan peningkatan kemampuan kita semua,” kata Hendro. Dirinya juga menuturkan bahwa tidak hanya mempersiapkan kemajuan transportasi di dalam negeri saja, saat ini kemajuan transportasi juga terjadi ditingkat regional. Dimana jalan bebas hambatan di antara negara Asean juga telah dibangun, sehingga transportasi darat di kawasan regional ini akan terhubung. Hal yang serupa juga terjadi di daerah perbatasan seperti di Indonesia dengan Malaysia, dan Indonesia dengan Timor Leste. “Karenanya kebijakan transportasi di tingkat Nasional harus disikapi dengan baik, sehingga tuntutan masyarakat terhadap pelayanan transportasi yang diinginkan dibidang kecepatan dan kenyaman dapat diberikan,” tambahnya.(*) Versi cetak digital Tabloid Aceh TRANSit Edisi 15 dapat diakses di laman:

Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke XXI Tahun 2024 tinggal menghitung bulan, tepatnya pada bulan September 2024 yang akan digelar di Aceh dan Sumut. Aceh dan Sumut terpilih menjadi tuan rumah pelaksanaan PON ke XXI Tahun 2024 setelah sebelumnya diadakan di Papua empat tahun silam. PON ke XXI Aceh-Sumut ini akan berbeda dari pelaksanaan PON yang pernah ada sebelumnya. Sebab, ajang olahraga nasional tersebut menjadi yang pertama digelar di dua provinsi dengan 33 cabor di Aceh dan 34 cabor di Sumut dan yang pertama diikuti oleh 38 provinsi seluruh Indonesia. Berbagai stakeholder mulai ikut melakukan persiapan dan membantu untuk turut andil dalam perhelatan empat tahunan tersebut. Pada kesempatan ini Dinas Perhubungan Aceh ditunjuk sebagai Panitia Inti Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PB. PON XXI/2024) Aceh–Sumut Wilayah Aceh mengikuti dan berpartisipasi dalam menyukseskan kegiatan PON XXI Tahun 2024. Pada perhelatan PON XXI Aceh-Sumut khusus untuk lingkup perhubungan darat Dinas Perhubungan Aceh semakin fokus untuk memberikan pelayanan yang maksimal yaitu dengan melakukan persiapan sejak tahun 2022 lalu. Berbagai fasilitas dan persiapan mulai dilakukan demi kelancaran keberlangsungan acara PON ke XXI, salah satunya yaitu persiapan fasilitas keselamatan pada ruas-ruas jalan yang akan digunakan dan dilewati pada penyelenggaraan PON berlangsung. Fasilitas keselamatan menjadi salah satu faktor penting untuk mendukung keselamatan serta kelancaran keberlangsungan acara PON XXI Aceh-Sumut. Untuk itu, penyediaan fasilitas keselamatan telah dilakukan dan saat ini sedang dalam masa pengajuan terkait fasilitas yang dibutuhkan pada ruas jalan yang akan digunakan pada PON XXI yang diselenggarakan di Aceh khususnya. Pengajuan fasilitas keselamatan yang disetujui nantinya akan segera dilakukan pemasangan dan menggantikan fasilitas-fasilitas keselamatan yang sudah tidak layak bahkan yang belum ada sekalipun. Saat ini, kondisi eksisting jalan yang ada di Aceh masih terbilang dalam keadaan layak, sedangkan untuk kondisi eksisting fasilitas keselamatan jalan beberapa masih dikatakan layak dan beberapa pula perlu dilakukan penggantian bahkan pengadaan fasilitas keselamatan yang baru. Berkaca pada PON tahun-tahun sebelumnya, diharapkan  Aceh dan Sumut dapat sukses menjadi tuan rumah PON ke-XXI Tahun 2024, diharapkan Aceh-Sumut dapat menyediakan performa layanan yang maksimal dengan memperhatikan kenyamanan, keselamatan dan bertanggungjawab penuh terhadap keberlangsungan acara, serta perhelatan empat tahunan tersebut dapat terselenggara dengan lancar dan sukses. Dalam hal ini juga, Dinas Perhubungan Aceh beserta seluruh pihak dapat memberikan kontribusi maksimal dan berperan aktif ikut berpartisipasi untuk bekerjasama menyukseskan PON ke-XXI Tahun 2024. Serta PON ke-XXI Tahun 2024 di Aceh dan Sumatera Utara diharapkan dapat menjadi agenda akbar terakhir yang menjadi kenangan yang berkesan bagi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin di masa akhir jabatannya.(*) Versi cetak digital Tabloid Aceh TRANSit Edisi 15 dapat diakses di laman:

BANDA ACEH – Sekretaris Dinas Perhubungan Aceh Teuku Rizki Fadhil menerima kunjungan silaturrahmi Sekretaris Inspektorat Aceh Sri Hastati bersama 20 ASN Inspektorat Aceh lulusan Sekolah Tinggi Akutansi Negara (STAN) di aula Multimoda Dishub Aceh, Kamis, 4 Januari 2024. Pada pertemuan tersebut, Teuku Rizki berbagi informasi dan pengalaman mengenai pengelolaan media sosial serta optimalisasi pelayanan melalui inovasi digital. Ia juga bertukar pikiran terkait pengelolaan keterbukaan informasi publik yang telah menjadi kewajiban bagi setiap instansi publik. Pertukaran ide antara ASN Dinas Perhubungan Aceh dengan ASN Inspektorat Aceh juga terjadi melalui diskusi santai. “Publikasi di era digital saat ini menjadi sebuah keharusan, karena hal itu sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat mengenai apa saja yang kita lakukan di instansi masing-masing,” sebut Teuku Rizki. Teuku Rizki juga menyoroti tentang komitmen dalam pencapaian visi besar yang beradaptasi dengan cara baru melalui kreatifitas dan inovasi. Salah satunya, ia melanjutkan, hadirnya aplikasi SiKotakBiru yang bisa menggaet ide-ide cemerlang dari masyarakat terhadap pembangunan di sektor perhubungan. Setelah diskusi, kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan “room tour” ke dapur publikasi Dishub Aceh. Pertemuan ini menjadi langkah penting dalam membangun sinergi antara lembaga pemerintah sebagai upaya meningkatkan pelayanan yang lebih baik.(IR)

BANDA ACEH – Tingginya angka kecelakaan menjadi salah satu penyebab kemiskinan baru di Aceh karena korban kecelakaan didominasi usia produktif yang menjadi tulang punggung keluarga. Hal itu diungkap oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal saat menjadi salah satu pembicara dalam Focus Group Discussion (FGD) Kontribusi dan Sinergitas Masyarakat Transportasi dalam Pembangunan Provinsi Aceh yang diselenggarakan oleh Masyarakat Transportasi indonesia (MTI) Wilayah Aceh di aula Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Kamis, 4 Januari 2024. Oleh sebab itu, Teuku Faisal berharap MTI Wilayah Aceh bisa berperan lebih maksimal dalam mewarnai kebijakan sektor transportasi di Aceh. “Bila MTI Aceh bisa berperan lebih baik lagi, tentu akan ada perspektif baru yang akan mempengaruhi pengambilan keputusan yang lebih akurat,” sebutnya. Harapan itu, menurut Teuku Faisal, sangat mungkin terealisasi karena MTI Aceh berisikan para pemangku kepentingan yang memahami betul permasalahan transportasi di Aceh. Pada kesempatan tersebut, Kadishub Aceh juga mengusulkan supaya struktur kepengurusan MTI Wilayah Aceh ke depan bisa lebih komprehensif dengan melibatkan para profesional, perwakilan masyarakat pengguna jasa dan akademisi dari berbagai disiplin ilmu untuk memperoleh masukan penting terkait kebijakan maupun permasalahan yang sedang mengemuka. “Bicara transportasi tidak melulu tentang teknis transportasi secara sempit. Bahkan ilmu psikologi, sosiologi, ekonomi, hukum dan lainnya juga perlu dilibatkan untuk memperoleh masukan-masukan yang lebih luas,” ujar Teuku Faisal. Selain Kadishub Aceh, sejumlah pembicara turut menyampaikan paparannya dalam FGD tersebut, seperti Ketua MTI Wilayah Aceh, akademisi FT-USK dan perwakilan Dirlantas Polda Aceh. FGD yang digelar di aula Balee Keurukon tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pemangku kebijakan terkait transportasi di Aceh, seperti Balai Pengelola Transportasi Darat Kelass II Aceh, PT Jasa Raharja Aceh, Dinas Perhubungan Banda Aceh, dan sejumlah akademisi dari perguruan tinggi di Aceh.(AB)

Lazimnya momen pergantian tahun dimanfaatkan oleh masyarakat untuk rehat sejenak dari aktivitas sehari-hari dengan berkunjung ke objek-objek wisata. Berkaca pada momen-momen libur akhir tahun sebelumnya, sebagian besar masyarakat, baik yang berasal dari Aceh maupun luar Aceh diperkirakan akan bergerak ke destinasi wisata favorit, Pulau Weh Sabang. Mengantisipasi meningkatnya arus pergerakan penumpang, Dishub Aceh telah menyiapkan skema pengaturan lalu lintas penumpang dan kendaraan di kawasan Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue. Dari data yang dihimpun oleh tim Aceh TransIt, pada akhir tahun lalu, puncak arus keberangkatan penumpang di Pelabuhan Ulee Lheue terjadi di penghujung bulan Desember dengan jumlah penumpang yang menyeberang ke Sabang adalah 1939 orang. Tercatat total sebanyak 26829 orang melancong ke pulau paling barat Indonesia itu selama periode libur akhir tahun 2022. Meskipun pergerakan penumpang pada libur akhir tahun 2023 ini diprediksi tidak akan melampaui jumlah penumpang pada periode libur Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha, namun strategi pengendalian lalu lintas di pelabuhan tetap perlu dipersiapkan sedini mungkin. Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Aceh, Muhammad Al Qadri, menyebutkan bahwa yang paling utama adalah tetap memastikan keamanan dan keselamatan pelayaran. “Sudah kita informasikan kepada operator kapal dan juga seluruh stakeholder yang ada di Pelabuhan untuk bersinergi dan sigap dalam memberikan pelayanan terbaik selama periode libur akhir tahun ini. Operator juga dapat menambah frekuensi trip kapal sesuai dengan kebutuhan untuk mencegah penumpukan penumpang di pelabuhan, tentunya tetap dengan memperhatikan kondisi cuaca dan faktor-faktor keselamatan lainnya,” ujarnya. Pada kondisi peak season, termasuk libur tahun baru, frekuensi trip kapal biasanya mengalami penambahan. Jika pada kondisi normal biasanya kapal diberangkatkan 3 sampai dengan 4 trip, namun pada kondisi libur nasional bertambah menjadi 5 sampai 6 trip per hari. Guna memaksimalkan pelayanan bagi pengguna jasa pelabuhan, Dinas Perhubungan Aceh juga akan menyediakan posko pengamanan yang beroperasi selama 24 jam di sekitar pelabuhan Ulee Lheue. Petugas posko nantinya bertugas membantu dan mengarahkan antrian kendaraan yang masuk dan keluar pelabuhan agar tidak menimbulkan kemacetan. “Kita juga sudah siapkan alernatif-alternatif sirkulasi kendaraan dan penumpang di pelabuhan dengan menyesuaikan kondisi yang terjadi di lapangan nantinya,” tambah Al Qadri. Posko pengamanan direncanakan mulai beroperasi sejak 19 Desember 2023 hingga 3 Januari 2024 mendatang. Selain itu, jika memungkinkan akan dilaksanakan pula rapat koordinasi membahas persiapan akhir untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan penumpang di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue bersama-sama dengan seluruh stakeholder terkait yang ada di pelabuhan. Seiring dengan kesiapan dari sisi prasarana, kesiapan sarana angkutan juga mendapat perhatian khusus dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat selama periode libur akhir tahun 2023 ini. Informasi yang didapatkan tim Aceh TransIt bahwa ramp check kapal penyeberangan telah selesai dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Aceh. Menyusul moda laut, ramp check pada moda darat rencananya juga akan digelar pada pertengahan Desember mendatang. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dinas Perhubungan Aceh yang diwakili oleh Kepala Seksi Sarana dan Angkutan, Renny Anggeraeni Robin, menyampaikan bahwa ada beberapa aspek yang harus diperiksa pada saat dilakukannya ramp check angkutan darat. “Kita periksa dari aspek administrasi, aspek teknis utama dan aspek teknis penunjang. Dari aspek administrasi misalnya kita lihat kelengkapan surat-surat kendaraannya, termasuk izin trayek, kartu muatan, SIM milik pengemudi, dan sebagainya. Sementara dari aspek teknis kita lihat kondisi kendaraan, seperti rem, ban, lampu-lampu penerangan, permesinan, semuanya itu harus berfungsi dan dalam kondisi laik jalan,” terang Renny.Inspeksi ramp check angkutan umum sangat penting karena merupakan salah satu cara untuk mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas. Seperti dikutip dari Integrated Road Safety Management System (IRSMS) yang dirilis Ditlantas Polda Aceh, angka kecelakaan lalu lintas di Provinsi Aceh mengalami peningkatan sepanjang Agustus 2023 dengan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 64 orang. Oleh karena itu, dengan memastikan kendaraan umum memenuhi standar keamanan dan keselamatan diharapkan angka kecelakaan tersebut dapat ditekan semaksimal mungkin. Sementara itu, sesuai prediksi dari BMKG, musim penghujan masih terus berlangsung sampai awal tahun 2024 nanti, hal ini berakibat pada potensi terjadinya bencana hidrometeorologi, terutama bencana banjir yang mungkin saja terjadi pada beberapa titik di wilayah lintas barat maupun lintas timur Aceh. Masyarakat yang akan melakukan perjalanan selama periode libur tahun baru diimbau untuk tetap berhati-hati dan mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku, terutama bagi pengguna kendaraan pribadi. Jadi, bagi rakan moda yang akan berlibur, jangan lupa persiapkan perjalananmu sebaik mungkin dan tetap berhati-hati saat berkendara di jalan.(*) Versi cetak digital Tabloid Aceh TRANSit Edisi 15 dapat diakses di laman:

Dinas Perhubungan Aceh meraih predikat Informatif dengan nilai 98,83 (Terbaik 1) dalam penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2023 dari Komisi Informasi Aceh (KIA) di Hotel Amel dan Convention Hall Banda Aceh, Rabu, 6 Desember 2023. Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal menyampaikan ucapan terima kasih atas penghargaan predikat informatif terbaik dengan nilai tertinggi kategori Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang diberikan kepada Dishub Aceh tahun ini. “Ini merupakan kali ketiga secara berturut-turut Dishub Aceh memperoleh predikat informatif dalam keterbukaan informasi publik di Aceh dan alhamdulillah tahun ini mendapatkan predikat terbaik 1,” ujar Teuku Faisal sesaat setelah menerima penghargaan dari Komisi Informasi Aceh yang diserahkan oleh Sekretaris Daerah Aceh Bustami. Penghargaan ini, sebut Teuku Faisal, adalah buah dari komitmen Dishub Aceh dalam menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik dalam menjalankan roda organisasi. “Yang utama adalah komitmen yang kuat dari jajaran Dishub Aceh dari level tertinggi hingga seluruh staf,” sebutnya. Selain itu, penerapan keterbukaan informasi menurut Teuku Faisal merupakan upaya Dishub Aceh untuk menjadi lembaga pemerintah yang informatif dengan memberikan pelayanan informasi yang akuntabel dan transparan melalui pemanfaatan teknologi informasi kepada masyarakat. “Kita menyadari hal ini penting karena masyarakat berhak untuk tahu dan berpartisipasi sekaligus mengawasi jalannya pembangunan,” ucapnya. Hasil yang didapatkan hari ini, tambah Teuku Faisal, tidak diperoleh secara instan. Ada proses panjang yang dilalui untuk menyiapkan segala hal agar penerapan keterbukaan informasi di Dishub Aceh bisa berjalan dengan maksimal. Pada kesempatan yang sama, Ketua Informasi Pusat (KIP) Donny Yoesgiantoro menyebutkan bahwa setiap badan publik wajib melaksanakan amanah undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). “Setiap badan publik punya kewajiban untuk menyampaikan informasi karena masyarakat juga memiliki hak untuk mengetahui (right to know) berdasarkan undang-undang,” sebutnya.“Selamat kepada badan publik yang menerima penghargaan anugerah keterbukaan informasi publik di Aceh tahun 2023 ini, semoga keterbukaan informasi di Aceh semakin baik dan dapat diutamakan,” tutur Donny. Sementara itu, Ketua Informasi Aceh (KIA) Arman Fauzi menyebutkan bahwa pada tahun 2023 ini ada 73 badan publik di Aceh yang telah mengembalikan kuesioner atau Self Assesment Questionary (SAQ). Hal itu menandakan partisipasi badan publik di Aceh dalam keterbukaan informasi sumakin bertambah. “Kita berharap badan publik ke depan semakin banyak ramai berpartisipasi dalam pelaksanaan keterbukaan informasi,” sebutnya. Keterbukaan informasi, menurut Arman merupakan hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh sebab itu setiap instansi harus terus berinovasi dalam mendistribusikan berbagai informasi dari instansinya. “Sehingga iklim keterbukaan informasi publik betul-betul bisa dirasakan masyarakat,” kata Arman.Arman Fauzi mengatakan, penilaian terhadap penerima penghargaan keterbukaan informasi publik berpedoman pada standar layanan informasi publik yang diatur dalam Undang-undang informasi publik. Regulasi itulah yang menjadi dasar KIA dalam memonitoring dan mengevaluasi badan publik.“Harapan kita masyarakat dapat mengakses dan menikmati informasi dari setiap badan publik agar partisipasi publik terus meningkat,” kata Arman. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik merupakan penganugerahan yang diberikan oleh Komisi Informasi Aceh (KIA) setiap tahunnya kepada badan publik yang menjalankan amanah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh KIA. Agenda ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan KIA dalam beberapa tahun terakhir. KIA melakukan penilaian berdasarkan monitoring dengan indikator tingkat akurasi yang tinggi. Tujuannya, tidak lain untuk mendorong agar semangat keterbukaan informasi menjadi budaya yang melekat di setiap lembaga berbadan hukum di Aceh. Ada tiga kualifikasi penghargaan yang diberikan kepada badan publik yang menerapkan keterbukaan informasi, yaitu yang tertinggi kualifikasi informatif diterima sebanyak 19 badan publik, menuju informatif diterima oleh 21 badan public, dan cukup informatif diterima 9 badan publik. Adapun para penerima penghargaan tersebut dibagi dalam 4 kategori yaitu, kategori BUMD, instansi vertikal, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Satuan Kerja Perangkat Aceh.(*) Versi cetak digital Tabloid Aceh TRANSit Edisi 15 dapat diakses di laman:

November 2023 menjadi bulan sibuk bagi Provinsi Aceh. Terdapat dua agenda besar yang dilaksanakan secara hampir bersamaan, yaitu Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) ke-8 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh dan Roadshow Bus KPK yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI). PKA merupakan agenda lima tahunan yang dimaksudkan untuk melestarikan nilai budaya, sejarah, dan adat istiadat yang dimiliki oleh bangsa Aceh. Melalui PKA, diharapkan generasi muda Aceh dapat mengenali adat, budaya, dan sejarah kemahsyuran Aceh masa lampau serta dapat mewarisi semangat dan moral yang diturunkan oleh generasi bangsa Aceh sebelumnya. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 4-12 November 2023, dengan pusat kegiatan di Taman Sulthanah Safiatuddin, Lampriet, serta lokasi tambahan di Lapangan Blang Padang, Museum Aceh, Pendopo Wali Nanggroe, Anjong Mon Mata, Taman Seni Budaya, Amel Hotel, Hermes Palace Hotel, Universitas Syiah Kuala dan UIN Ar-Raniry, Krueng Aceh, dan Krueng Lamnyong. Roadshow bus KPK adalah kegiatan edukasi yang dilaksanakan oleh KPK dengan tujuan untuk mengenalkan dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai anti korupsi. Roadshow bus KPK tahun ini dilaksanakan melewati delapan kota (DKI Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Tangerang, Kabupaten Karawang, Kota Bandung) pada periode 7 Mei – 2 Juli 2023 lalu dan akan ke 6 Provinsi di Sumatera (Bengkulu, Jambi, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh) pada periode 31 Agustus – 12 November 2023. Di Aceh, kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 9-12 November 2023, dengan kegiatan berpusat di Balee Meuseuraya Aceh di kawasan Kota Baru, Banda Aceh. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan adalah pertunjukan seni, permainan bertema antikorupsi, diskusi dan nonton bareng film antikorupsi, hingga peningkatan kapasitas antikorupsi untuk berbagai kalangan. Dengan adanya dua agenda besar di waktu yang bersamaan dan di tempat yang berdekatan, keinginan masyarakat Aceh untuk mengikuti kedua acara tersebut tergolong cukup tinggi. Hal ini terlihat dari penuhnya lokasi pelaksanaan PKA dan Roadshow Bus KPK serta meriahnya pembukaan dan penutupan kedua acara tersebut. Hal ini dapat dimaknai sebagai kembali bergairahnya antusias masyarakat selepas Pandemi COVID-19 yang membatasi pergerakan masyarakat. Dengan membludaknya pengunjung yang ingin ambil bagian di kedua perhelatan tersebut, dapat dipastikan terjadi pemusatan pergerakan, baik masyarakat maupun kendaraan, di sekitar lokasi acara. Kondisi ini tentu saja akan menimbulkan kemacetan yang parah apabila tidak ditanggulangi. Oleh sebab itu, Dinas Perhubungan Aceh kemudian menyiagakan 2 bus trans kutaraja yang dimaksudkan sebagai shuttle bus yang beroperasi di seputaran lokasi PKA dan Roadshow Bus KPK. Shuttle bus nanti akan menjemput pengunjung di lokasi parkir kendaraan, kemudian akan dibawa ke lokasi acara dengan bus tersebut. Kepala UPTD Angkutan Massal Trans Kutaraja, M. Hanung Kuncoro, menyebutkan bahwa kehadiran bus ini dimaksudkan untuk memudahkan masyarakat yang ingin berhadir ke lokasi PKA. “Fasilitas yang diberikan ini juga untuk menghindari kemacetan dan memberi kemudahan untuk pengunjung PKA,” katanya, Jumat (3/11). Diharapkan pengunjung dapat menaiki bus trans kutaraja agar dapat mengurangi kemacetan di sekitar lokasi, selain biaya perjalanan menggunakan Trans Kutaraja yang masih gratis. Rute yang dilalui oleh shuttle bus tersebut adalah Shelter Stadion Haji Dimurthala – RSUDZA – Masjid Oman Al Makmur – Taman Sulthanah Safiatuddin (Lokasi PKA) – Kantor Gubernur Aceh – Balee Meuseuraya Aceh (Lokasi Roadshow Bus KPK) – Shelter Stadion Haji Dimurthala. Shuttle Bus tersebut beroperasi dari jam 17.00 – 22.00 WIB selama pelaksanaan acara. Masyarakat yang ingin menaiki shuttle bus dapat menunggu pada titik-titik shelter yang telah disiapkan. Selain itu, shuttle bus tersebut juga terkoneksi dengan Koridor 1 Trans Kutaraja yang melayani rute Masjid Raya Baiturrahman – Darussalam, serta feeder 2 dengan rute Lampineung – Pango. Kehadiran shuttle bus ini rupanya mendapat sambutan yang baik dari masyarakat. Tercatat sebanyak 2.751 orang memilih menggunakan shuttle bus, dengan rata-rata 306 penumpang setiap harinya. Penumpang paling tinggi terlihat di 2 hari awal pelaksanaan PKA (4/11 dan 5/11), dengan masing-masing 485 penumpang dan 777 penumpang. Rahmat, salah satu pengunjung dari Sigli menyebutkan bahwa kehadiran shuttle bus sangat membantu ia dan keluarganya saat berkunjung ke PKA. “Alhamdulillah ada bus ini. Kami harus parkir lumayan jauh dari lokasi PKA karena banyaknya pengunjung. Dengan adanya bus ini, kami tak perlu berjalan jauh untuk lokasi PKA.” Dalam pelaksanaanya, ada beberapa saran dari pengunjung yang meminta agar operasional bus shuttle itu lebih lama, dikarenakan ada pengunjung yang berlama-lama menikmati anjungan kabupaten/kota di PKA. “ Ke depan, kalau event lagi macam ini sebaiknya operasionalnya sampai jam 11 malam, jadi lebih banyak masyarakat yang bisa menikmati layanannya.” saran seorang pengunjung yang tidak mau disebutkan namanya.(*) Versi cetak digital Tabloid Aceh TRANSit Edisi 15 dapat diakses di laman:

Pertanyaan ini seringkali muncul di permukaan, setali tiga uang dengan semakin berkembangnya aspek perekonomian dan pembangunan infrastruktur saat ini membuat mobilitas masyarakat menuju berbagai tempat tujuannya tak luput dari peningkatan yang semakin tinggi dan padat berimbas semakin macetnya lalu lintas khususnya pada jam padat pagi dan sore hari. Macet sendiri berarti menurunnya tingkat kelancaran arus lalu lintas jalan, yang sangat mempengaruhi para pelaku perjalanan, hal ini berdampak pada tertundanya gerak atau mobilitas, atau dalam bahasa awamnya adalah terhambatnya pergerakan kendaraan / orang di jalan raya. Sebagai contoh, jika kita berkendara pada pagi maupun sore di kota besar seperti Banda Aceh hampir pasti akan terjebak pada kemacetan, khususnya di persimpangan utama maupun daerah dekat pusat kegiatan seperti pasar. Kondisi tersebut diperparah dengan etika berkendaran masyarakat kita yang cenderung “grusak-grusuk” berimbas pada tersendatnya arus lalu lintas “tanpa alasan yang jelas”. Lalu, solusi apa yang dapat kita ambil untuk mengatasi kemacetan jalan tersebut?Sejatinya, kemacetan terjadi karena tidak seimbangnya supply dan demand mobilitas di jalan, supply dalam hal ini adalah jumlah ruang di jalan yang tersedia untuk mobilitas kendaraan, sedangkan demand adalah jumlah kendaraan yang menggunakan jalan tersebut. Banyak orang beranggapan bahwa, untuk mengatasi kemacetan ini adalah dengan menambah jumlah ruang di jalan, baik itu dengan melakukan pelebaran jalan yang sudah ada ataupun dengan membuka jalan baru. Namun dewasa ini hal tersebut dianggap sudah tidak relevan lagi. Selain karena semakin terbatasnya jumlah ruang untuk pelebaran jalan maupun pembukaan jalan baru, juga karena biaya investasi yang diperlukan semakin besar. Khususnya pada kota-kota besar yang ada di Indonesia, makin banyaknya pemukiman, pusat ekonomi, dan pusat kegiatan lain membuat lahan untuk dimanfaatkan sebagai jalan semakin berkurang dan jika ada pun jumlahnya sedikit dan harga pembebasannya pasti sangat mahal. Mari kita berandai-andai, jika setiap kemacetan solusinya adalah dengan menambah jumlah ruang di jalan berapa banyak jalan yang kita butuhkan untuk mengakomodir itu semua? Dan juga sampai kapan area yang bisa kita sediakan untuk menambah jalan? Tentu perlu solusi lain untuk mengatasi masalah kemacetan khususnya di kota besar. Salah satu solusi yang dipandang tepat adalah dengan menggalakkan dan meningkatkan penggunaan angkutan umum di masyarakat, baik itu angkutan umum konvensional (angkutan kota / taksi) maupun angkutan umum massal seperti bus rappid transit, kereta commuter, monorail, dan lainnya. Ada perbandingan ulung yang mengatakan jika 1 bus dalam keadaan penuh bisa disamaratakan dengan 85 kendaraan pribadi baik itu mobil ataupun sepeda motor dengan masing-masing 1 penumpang. Tentu jika korelasinya dengan jumlah ruang untuk bergerak di jalanan perbandingan ini terasa sangat mencolok. Coba bayangkan saja berapa ruang di jalan yang bisa kita tekan jika orang-orang yang sebelumnya berkendara menggunakan mobil atau sepeda motor kemudian beralih menggunakan angkutan umum, tentu masalah kemacetan akan teratasi atau setidaknya terurai dan berkurang. Ruang di jalan yang sebelumnya digunakan oleh kendaraan pribadi tersebut akan “nganggur” karena penggunanya kini beralih ke moda transportasi lain. Dari sisi investasi, penggunaan angkutan umum sebenarnya menguntungkan semua pihak, pemerintah selaku regulator dan penyedia jalan tidak perlu menggelontorkan anggaran berlebih untuk pembangunan jalan, sementara pembangunan sistem angkutan umum jauh lebih rendah pembiayaannya.Lalu akan muncul pengusaha-pengusaha baru di bidang angkutan umum yang tentu menambah lapangan pekerjaan, serta bagi masyarakat biaya transportasi menggunakan angkutan umum tentu jauh lebih murah dibanding ia berkendara dengan kendaraan pribadi.(*) Versi cetak digital Tabloid Aceh TRANSit Edisi 15 dapat diakses di laman:

Layanan Bus Trans Kutaraja telah melayani masyarakat maupun pengunjung kota Banda Aceh dan sebagian wilayah Aceh Besar selama 7 tahun. Berbagai inovasi, pengembangan dan pengingkatan layanan terus dilakukan untuk meberikan pelayanan terbaik kepada para penggunanya. Awal tahun 2023, Trans Kutaraja juga menambah beberapa rute feeder yang dilayani oleh bus berbadan sedang untuk memperluas area layanannya yang telah melayani rumah sakit, area perkantoran, kampus, sekolah dan gedung pemerintahan. Sebagai satu-satunya layanan angkutan perkotaan yang ada di ibukota provinsi terbarat Indonesia tersebut, Trans Kutaraja cukup diminati oleh masyarakat, terutama dikalangan pelajar dan mahasiswa dan sebagian masyarkat umum. Namun kehadiran Trans Kutaraja membawa dampak bagi penyedia jasa transportasi yang telah beroperasi sebelumnya, seperti labi-labi. Dengan armada yang modern, kapasitas yang lebih besar, dilengkapi air-conditioner, dan tidak berbayar, tentu Trans Kutaraja dapat dengan mudah memenangkan hati para penumpang dibandingkan dengan labi-labi yang armadanya sudah berusia puluhan tahun, tidak memiliki kepastian waktu layanan, berkapasitas kecil, tidak dilengkapi dengan AC, dan kurangnya standar keamanan saat beroperasi. Konflik sosial yang terjadi akibat modernisasi angkutan kota tidak hanya terjadi di Aceh, banyak kota di Indonesia yang mengalami permasalahan yang sama. Perkembangan zaman dan teknologi akan terus terjadi dan akan meninggalkan bagi yang tidak mampu beradaptasi. Namun dalam transportasi perkotaan sangat memungkinkan untuk menemukan titik equilibrium antara kepentingan modernisasi angkutan perkotaan dengan kebutuhan penghidupan bagi penyedia jasa angkutan perkotaan yang sebelumnya, karena keduanya mempunyai fungsi yang sama yaitu membantu pergerakan masyarakat dari tempat asal menuju ketempat tujuan. Pengintegrasian labi-labi ke layanan Trans Kutaraja sebagai feeder adalah salah satu solusi yang ditawarkan dalam mengakomodir kedua kepentingan di atas. Walaupun pada saat ini jumlah labi-labi yang beroperasi saat ini sangatlah minim. Jika melihat dari perspektif peluang, jumlah yang sedikit ini tentu lebih besar peluang berhasil karena armada yang diintegrasi nantinya akan mudah diatur dan dievaluasi, sekaligus menjadi pilot project untuk pengintegrasian kedepannya. Harus dipahami, pengintegrasian ini tidaklah glamor karena masih memanfaatkan armada yang ada. Walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa penyedia jasa tersebut akan berinvestasi kedepannya agar menyediakan layanan feeder yang berkeselamatan, aman dan nyaman bagi para penggunanya. Dalam hal pengintegrasian rute, sebenarnya masih ada beberapa rute yang masih dilayani labi-labi sampai saat ini dan belum terjamah oleh layanan bus trans kutaraja. Hal ini menunjukkan bahwa labi-labi untuk dapat berperan sebagai feeder layanan Trans Kutaraja dengan tidak tumpang tindih pada rute yang dilayani. Peran labi-labi sebagai feeder dapat menjawab beberapa permasalahan terutama cakupan area layanan Trans Kutaraja yang masih terbatas. Labi-labi dapat dengan mudah menjangkau ke daerah yang berjalan yang kecil dan sempit yang tidak mungkin dilalui oleh bus berbadan besar maupun sedang, seperti permukiman dan perkampungan yang notabene memiliki trip generation yang tinggi. Hal ini dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan Trans Kutaraja, sehingga mendorong masyarakat untuk dapat menggunakan layanan ini secara maksimal. Pengintegrasian labi-labi dengan layanan Trans Kutaraja diharapkan dapat menjadi solusi untuk beberapa permasalahan sekaligus, yaitu keterbatasan kemampuan fiskal Pemerintah Aceh dalam perluasan cakupan area layanan Trans Kutaraja, keberlangsungan ekonomi bagi para penyedia jasa transportasi dan tuntutan masyarakat untuk layanan Trans Kutaraja yang mencakup daerah pemukiman.(*) Versi cetak digital Tabloid Aceh TRANSit Edisi 15 dapat diakses di laman: