Category: Transportasi

‎Banda Aceh — Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menghadiri peresmian pesawat simulasi dan Gedung A2 Grand Misfalah yang dibangun melalui skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) 2025 di Asrama Haji Kelas I Aceh, Minggu (15/2/2026). ‎ ‎Peresmian dilakukan Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, bersama Direktur Utama Garuda Indonesia, Glenny Kairupan. Kegiatan tersebut turut disaksikan Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, Direktur Utama Citilink, anggota DPR RI, unsur Forkopimda, kepala SKPA terkait, serta jajaran Pemerintah Kota Banda Aceh. ‎ ‎Dalam sambutannya, Fadhlullah menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umrah RI serta Garuda Indonesia atas dukungan dalam peningkatan fasilitas pelayanan haji di Aceh. Ia menegaskan, kehadiran pesawat simulasi dan Gedung A2 merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas layanan bagi calon jamaah haji. ‎ ‎“Pesawat ini merupakan wahana manasik pertama di Indonesia yang menggunakan badan pesawat asli, sehingga memberikan pengalaman nyata bagi jamaah dalam memahami proses penerbangan dan prosedur keselamatan,” ujar Fadhlullah. ‎ ‎Menurutnya, fasilitas tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesiapan teknis dan mental jamaah sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Sementara itu, Gedung A2 Grand Misfalah diharapkan memperkuat kapasitas pemondokan dengan standar layanan yang lebih baik dan nyaman. ‎ ‎Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur juga mengaitkan kehadiran pesawat simulasi dengan sejarah perjuangan rakyat Aceh dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ia mengingatkan kembali peran penting Aceh pada masa Agresi Militer Belanda tahun 1947 dan 1948, ketika wilayah ini menjadi salah satu daerah yang tidak berhasil diduduki. ‎ ‎Fadhlullah turut menyinggung kunjungan Presiden Soekarno ke Aceh pada 16 Juni 1948, saat menyerukan penggalangan dana untuk pembelian pesawat guna mendukung perjuangan Republik yang tengah diblokade. Seruan tersebut disambut antusias para saudagar yang tergabung dalam GASIDA bersama masyarakat Aceh, hingga berhasil mengumpulkan dana sebesar 120.000 dolar Malaya dan emas seberat 20 kilogram. ‎ ‎Dana tersebut kemudian digunakan untuk membeli pesawat Dakota DC-3 yang menjadi cikal bakal Indonesian Airways, yang selanjutnya berkembang menjadi Garuda Indonesia. Pesawat itu dikenal dengan nama Seulawah RI 001 dan menjadi simbol solidaritas rakyat Aceh bagi kelangsungan Republik. ‎ ‎“Semua ini adalah bukti dan kenyataan betapa rakyat Aceh mencintai republik ini,” kata Fadhlullah. ‎ ‎Selain itu, Wakil Gubernur juga menyampaikan  terkait kondisi transportasi udara dari dan ke Aceh. Ia menyampaikan keprihatinan atas tingginya harga tiket penerbangan rute Aceh–Jakarta. Menurutnya, kondisi tersebut cukup ironis karena biaya perjalanan dari Aceh ke Jakarta melalui Kuala Lumpur justru lebih murah dibandingkan penerbangan langsung. ‎ ‎Ia meminta pihak maskapai untuk mempertimbangkan kondisi tersebut dan menyesuaikan kembali harga tiket agar lebih terjangkau bagi masyarakat. ‎ ‎Selain itu, Fadhlullah berharap Garuda Indonesia dapat kembali mengoperasikan rute Banda Aceh–Medan. Menurutnya, keberadaan rute tersebut sangat penting untuk memperlancar konektivitas Aceh dengan Sumatera Utara, sekaligus menunjang aktivitas perekonomian, pemerintahan, dan sosial kemasyarakatan di kawasan tersebut. ‎ ‎Fadhlullah juga mendorong dibukanya penerbangan reguler langsung bagi jamaah umrah rute Aceh–Arab Saudi, mengingat jumlah jamaah umrah asal Aceh mencapai lebih dari 30 ribu orang setiap tahunnya. ‎ ‎“Di bawah kepemimpinan Bapak Dirut Garuda, kami berharap dapat dilakukan penyesuaian sehingga harga tiket dan hal terkait lainnya yang selama ini memberatkan dapat teratasi,” kata Wagub. ‎ ‎Pada momen tersebut, Fadhlullah juga mengingatkan bahwa Aceh merupakan daerah yang memiliki kekhususan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang. Karena itu, setiap kebijakan kementerian di tingkat pusat diharapkan tetap mengedepankan kekhususan Aceh. ‎ ‎Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyatakan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan pelayanan di berbagai sektor di Aceh, termasuk pelayanan haji, umrah, serta transportasi udara. ‎ ‎“Komitmen Presiden terkait haji dan umrah, khusus untuk Aceh, luar biasa,” katanya.  

Arahan Gubernur untuk mengurangi beban masyarakat. Pemerintah Aceh kembali menghadirkan program mudik gratis sebagai bentuk perhatian dan pelayanan kepada masyarakat yang akan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1447H bersama keluarga di kampung halaman. Program ini diharapkan dapat membantu warga mengurangi beban biaya perjalanan serta memastikan mereka dapat berlebaran dengan tenang dan aman. Program mudik gratis tahun ini menyediakan sebanyak 25 rute perjalanan yang menghubungkan berbagai daerah di Aceh. Rute tersebut terdiri dari 18 jalur darat yang dilayani oleh bus dan Hiace, serta 7 jalur laut dan penyeberangan. Program ini merupakan kerjasama Pemerintah Aceh dengan Kementerian Perhubungan, BUMN, BUMD dan swasta yang ada di Aceh. Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal menyampaikan bahwa pelaksanaan program mudik gratis ini merupakan arahan langsung Gubernur Aceh Muzakir Manaf sebagai upaya mengurangi beban biaya transportasi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga, khususnya pasca terjadinya bencana hidrometeorologi yang berdampak pada kemampuan ekonomi masyarakat. Kadishub Aceh juga mengungkapkan bahwa pihaknya terus melakukan berbagai persiapan jelang pelaksanaan mudik gratis, diantaranya melakukan inspeksi keselamatan terhadap armada angkutan umum guna memastikan perjalanan masyarakat berjalan aman dan lancar. “Personil Dishub Aceh bersama pihak Ditlantas Polda Aceh, BPTD Kemenhub dan Jasa Raharja terus melakukan inspeksi keselamatan (rampcheck) terhadap kendaraan angkutan umum AKDP untuk memastikan angkutan lebaran tahun ini bisa berjalan dengan aman dan selamat,” sebut Teuku Faisal. Kadishub Aceh menambahkan bahwa pendaftaran mudik gratis akan dibuka pada Minggu ke-4 bulan Februari secara online. Sedangkan pelaksanaan mudik gratis dijadwalkan pada Minggu ke-3 bulan Maret sebelum Hari Raya Idul Fitri 1447 H. Adapun jadwal, rute dan mekanisme pendaftaran dapat dipantau melalui kanal resmi media sosial Dinas Perhubungan Aceh.    

Banda Aceh – Sebagai bagian dari upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas, khususnya yang melibatkan usia remaja, Dinas Perhubungan Aceh bekerja sama dengan Capella Honda menggelar penyuluhan keselamatan berkendara bagi pelajar SMA Negeri 2 Kota Banda Aceh. Kegiatan tersebut dilaksanakan di aula sekolah, Senin, 9/02/2026. Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dinas Perhubungan Aceh, Renny Anggeraeni Robin, menjelaskan bahwa pelajar merupakan salah satu kelompok dengan tingkat risiko kecelakaan lalu lintas yang cukup tinggi. Oleh karena itu, edukasi keselamatan berkendara perlu dilakukan secara berkelanjutan sejak usia sekolah. “Usia adik-adik pelajar ini tingkat kecelakaannya relatif tinggi, apalagi secara emosional masih labil. Karena itu, edukasi keselamatan harus diberikan sejak dini. Kami juga mengingatkan, jika sudah memiliki KTP, jangan lupa untuk mengurus SIM sebelum berkendara,” ujar Renny. Ia menambahkan, kegiatan ini merupakan bagian dari kampanye keselamatan berlalu lintas bertajuk safe riding go to school yang bertujuan membangun kesadaran dan budaya tertib berlalu lintas di kalangan pelajar. Data dari Polda Aceh, angka kecelakaan sepeda motor pada tahun 2025 tercatat 3.068 kasus. Penyuluhan tersebut diikuti oleh puluhan siswa dengan materi seputar etika berlalu lintas, pentingnya keselamatan berkendara, serta pemahaman risiko kecelakaan lalu lintas yang kerap melibatkan usia remaja. Selain pemaparan materi, kegiatan ini juga dilengkapi dengan praktik langsung di lapangan agar siswa dapat memahami penerapan keselamatan berkendara secara nyata. Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana SMA Negeri 2 Banda Aceh, Iqbal, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, sosialisasi keselamatan berlalu lintas sangat penting diberikan kepada pelajar di tengah tingginya mobilitas dan rasa ingin tahu remaja. “Anak-anak remaja memiliki rasa ingin tahu yang besar dan sering kali belum sepenuhnya menyadari pentingnya keselamatan. Tidak jarang kita lihat balap liar dan pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh usia sekolah. Kami berharap materi yang disampaikan hari ini dapat dipraktikkan dengan baik oleh siswa-siswi SMA Negeri 2,” ujar Iqbal. Sebagai bentuk dukungan terhadap keselamatan pelajar, Capella Honda turut menyerahkan cendera mata kepada pihak sekolah berupa helm keselamatan yang dapat digunakan oleh siswa. Penyerahan dilakukan oleh perwakilan Capella Honda, Faisal, sebagai simbol komitmen perusahaan dalam mendukung keselamatan berkendara bagi generasi muda. Perwakilan Capella Honda, Reza, menyampaikan bahwa saat ini banyak anak usia muda yang sudah menggunakan sepeda motor dalam aktivitas sehari-hari. Karena itu, edukasi keselamatan menjadi hal penting agar pelajar lebih siap dan memahami risiko saat berkendara di jalan raya. “Kami bersama Dinas Perhubungan Aceh ingin berbagi informasi dan pengetahuan kepada adik-adik SMA Negeri 2 Banda Aceh agar lebih peduli terhadap keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya,” ujar Reza. Dalam kegiatan tersebut, Instruktur safety riding PT Capella Honda, Iskandar, turut menyampaikan materi edukasi kepada para siswa. Ia berharap melalui kegiatan ini, para pelajar setidaknya dapat memahami peraturan dan tata tertib berlalu lintas serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.  

Jakarta – Ancaman cuaca ekstrem yang diperkirakan melanda sejumlah wilayah Indonesia mendorong Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan mengeluarkan imbauan keselamatan bagi seluruh pemangku kepentingan transportasi darat. Peringatan ini ditujukan kepada masyarakat pelaku perjalanan, operator sarana transportasi, kepala Balai Transportasi Darat, serta pengelola terminal dan pelabuhan penyeberangan di seluruh Indonesia. Langkah antisipatif ini dikeluarkan menyusul potensi badai, hujan lebat, angin kencang, banjir, hingga longsor yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia pada akhir Januari 2026 dan berisiko mengganggu mobilitas serta keselamatan perjalanan. Dirjen Perhubungan Darat menegaskan pentingnya kewaspadaan sejak sebelum perjalanan dimulai. Masyarakat diminta aktif memantau informasi prakiraan cuaca dari BMKG serta mempertimbangkan rute perjalanan, khususnya yang melewati daerah rawan bencana. Selain itu, kondisi kendaraan juga menjadi perhatian utama. Setiap kendaraan yang akan beroperasi diimbau dalam kondisi prima dengan memastikan fungsi rem, lampu, wiper, serta perlengkapan keselamatan lainnya bekerja dengan baik demi meminimalkan risiko di jalan. Kewaspadaan juga harus ditunjukkan saat berkendara di tengah cuaca buruk. “Pada saat berkendara saat terjadi hujan ekstrem agar mengurangi kecepatan berkendara, menggunakan sabuk keselamatan, menyalakan lampu kendaraan dan menghindari parkir di bawah pohon,” demikian salah satu poin imbauan yang disampaikan Dirjen Perhubungan Darat Aan Suhanan di Jakarta, 24/2/2026. Imbauan ini dinilai krusial untuk menekan potensi kecelakaan lalu lintas akibat jarak pandang terbatas dan kondisi jalan yang licin. Bagi operator angkutan umum, keselamatan penumpang harus menjadi prioritas mutlak. Mereka diminta mengikuti arahan otoritas setempat dan tidak memaksakan perjalanan apabila kondisi cuaca dinilai membahayakan. Cuaca ekstrem berpotensi menyebabkan keterlambatan hingga pembatalan operasional demi alasan keselamatan. Di sisi lain, peran petugas transportasi di lapangan juga diperkuat. Kepala balai, pengelola terminal, dan pelabuhan penyeberangan diminta aktif memantau perkembangan cuaca serta menyampaikan informasi yang cepat, jelas, dan akurat kepada masyarakat. Informasi tersebut penting agar calon penumpang dapat mengambil keputusan perjalanan dengan lebih bijak. Imbauan Dirjen Perhubungan Darat ini, dikeluarkan seiring meningkatnya kejadian cuaca ekstrem di berbagai daerah. Hujan deras dan banjir dilaporkan merendam ribuan rumah di Tangerang, Banten, hingga memaksa ratusan warga mengungsi. Sementara itu, longsor di Kabupaten Bandung Barat menyebabkan sejumlah warga harus direlokasi ke tempat yang lebih aman. [] Baca Berita Lainnya: Pastikan Kelancaran Arus Libur Nataru 2026, Kadishub Aceh Tinjau Kesiapan Posko Terpadu di Pelabuhan Ulee Lheue Dishub Aceh Segera Fungsikan Kembali Terminal Tipe B Aceh Tamiang Pasca Banjir Bandang Kadishub Aceh : Kini Ada 3 Kapal Angkut LPG, Semoga Bisa Atasi Kelangkaan Gas

Bireuen – Kementerian Pekerjaan Umum resmi memulai pembangunan jembatan permanen Krueng Tingkeum Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen, yang ditandai dengan kegiatan groundbreaking pada Rabu 21/1/2026. Pembangunan jembatan ini merupakan bagian dari upaya rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana banjir dan tanah longsor di Aceh. Kegiatan groundbreaking tersebut dirangkai dengan Rapat Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanganan Bencana Banjir se-Aceh yang dilaksanakan secara daring dan dihadiri langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo. Jembatan permanen Krueng Tingkeum Kuta Blang direncanakan dibangun menjadi dua jalur atau jembatan kembar guna meningkatkan kapasitas serta keselamatan lalu lintas pada ruas jalan nasional Banda Aceh-Medan. Pembangunan jembatan ini ditargetkan rampung dalam waktu maksimal delapan bulan. Selain itu, dalam rapat koordinasi tersebut juga disampaikan bahwa terdapat 16 titik jembatan putus di seluruh Aceh akibat bencana banjir dan longsor akhir November tahun lalu. Pembangunan jembatan permanen akan diprioritaskan pada jembatan nasional yang berfungsi sebagai penghubung antarprovinsi, sementara jembatan provinsi dan kabupaten akan dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dengan dukungan TNI. Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal, ST., MT., menyampaikan bahwa pembangunan jembatan permanen Jembatan Krueng Tingkeum memiliki arti strategis bagi kelancaran transportasi dan pemulihan aktivitas masyarakat. Menurutnya, jembatan tersebut merupakan salah satu simpul penting transportasi di lintasan nasional yang menopang mobilitas dan perekonomian wilayah Aceh. “Jembatan Krueng Tingkeum merupakan salah satu simpul penting transportasi di lintasan nasional. Pembangunan jembatan permanen ini diharapkan dapat mengembalikan konektivitas secara normal sekaligus meningkatkan ketahanan infrastruktur perhubungan di Aceh,” ujar T. Faisal di Banda Aceh, Kamis 22/01. Sementara pembangunan jembatan permanen berlangsung, pemerintah masih memberlakukan pembatasan operasional kendaraan di jembatan bailey Krueng Tingkeum. Jembatan darurat tersebut hanya diperbolehkan dilintasi kendaraan angkutan barang dengan berat maksimal 30 ton dan tinggi maksimal empat meter. Pembatasan dilakukan untuk menjaga umur pemakaian jembatan bailey yang telah mengalami tiga kali kerusakan sejak dioperasikan pada 27 Desember 2025 akibat kendaraan bermuatan melebihi kapasitas. Ketentuan pembatasan tonase tersebut ditegaskan kembali dalam Rapat Koordinasi Pembatasan Tonase Jembatan Krueng Tingkeum Kuta Blang Bireuen yang melibatkan para pemangku kepentingan yang tergabung dalam Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Aceh pada Senin (19/1/2026). Kadishub Aceh menilai keberadaan jembatan bailey pada ruas jalan nasional ini sangat krusial untuk menjaga kelancaran konektivitas dan distribusi barang di wilayah utara dan timur Aceh hingga jembatan permanen selesai dibangun. Oleh karena itu, sejak 18 Januari 2026 pemerintah melakukan pembatasan kendaraan barang guna mencegah kerusakan jembatan terulang kembali serta menjamin keselamatan pengguna jalan. Dalam rangka pengawasan tonase kendaraan, Dishub Aceh juga berkoordinasi dengan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Aceh untuk penyediaan timbangan kendaraan portable di kedua sisi jembatan. Selain itu, kendaraan barang dari Provinsi Sumatera Utara diarahkan untuk terlebih dahulu dilakukan penimbangan di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Seumadam, Kabupaten Aceh Tamiang. Kendaraan yang melebihi ketentuan akan diminta putar balik atau melangsir muatan. [] Baca Berita Lainnya: Pastikan Kelancaran Arus Libur Nataru 2026, Kadishub Aceh Tinjau Kesiapan Posko Terpadu di Pelabuhan Ulee Lheue Dishub Aceh Segera Fungsikan Kembali Terminal Tipe B Aceh Tamiang Pasca Banjir Bandang Kadishub Aceh : Kini Ada 3 Kapal Angkut LPG, Semoga Bisa Atasi Kelangkaan Gas

Jembatan bailey Krueng Tingkeum Kuta Blang Bireuen hanya boleh dilintasi oleh kendaraan angkutan barang dengan beban maksimal 30 ton dan tinggi maksimal 4 meter. Pembatasan dilakukan untuk menjaga umur pemakaian karena jembatan bailey Krueng Tingkeum tersebut telah mengalami tiga kali kerusakan sejak dioperasikan perdana pada tanggal 27 Desember 2025. Kerusakan lantai jembatan terjadi akibat beban kendaraan yang melintas melebihi tonase yang telah ditentukan. Ketentuan tersebut ditegaskan kembali dalam Rapat Koordinasi Pembatasan Tonase Jembatan Krueng Tingkeum Kuta Blang Bireuen yang diikuti oleh sejumlah stakeholder yang tergabung dalam Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Aceh pada Senin, 19 Januari 2026. Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal dalam pertemuan tersebut menyebutkan bahwa keberadaan jembatan darurat di jalan nasional ini sangat krusial untuk memastikan kelancaran konektivitas serta distribusi barang di sepanjang wilayah utara dan timur Aceh. “Jalan ini menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat dan perekonomian untuk daerah Aceh, maka operasional jembatan ini perlu kita jaga bersama agar dapat berfungsi sampai jembatan permanen selesai dibangun,” kata Teuku Faisal pada Rakor yang digelar di Aula Multimoda Dishub Aceh. Oleh karena itu, sejak tanggal 18 Januari 2026 Pemerintah melakukan pembatasan terhadap kendaraan barang yang melintas di jembatan bailey Kuta Blang Bireuen untuk mencegah kerusakan jembatan terulang kembali. “Di samping mencegah kerusakan jembatan, kita juga memperhatikan faktor keselamatan bagi pengguna jalan lainnya agar bisa melintas dengan aman,” sebut Teuku Faisal. Berdasarkan informasi dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh, pembangunan jembatan baru yang permanen akan dilakukan bersisian dengan jembatan eksisting. Pembangunannya diperkirakan memakan waktu 6-8 bulan dan akan dilakukan peletakan batu pertama dalam waktu beberapa hari kedepan sebagai tanda dimulainya pembangunan. Selanjutnya, jika jembatan baru telah selesai dibangun, maka jembatan eksisting akan diperbaiki sehingga dapat berfungsi kembali secara normal. Kadishub Aceh juga meminta kepada Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Aceh yang berada di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI untuk menyediakan timbangan kendaraan portable di kedua sisi jembatan untuk memastikan truk yang menaiki jembatan tidak melebihi tonase yang diizinkan. Pada pertemuan itu sejumlah pihak menyarankan supaya truk yang berangkat dari Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dilakukan penimbangan di UPPKB Seumadam Aceh Tamiang yang dikelola oleh BPTD Kelas II Aceh. Bila melebihi tonase, kendaraan diarahkan untuk putar balik kembali ke daerah asal atau melangsir muatannya. Sementara itu, Kepala BPTD Kelas II Aceh Tofan Muis menyebutkan bahwa pihaknya akan mulai melakukan filterisasi terhadap beban muatan kendaraan barang dari wilayah Sumut di UPPKB Seumadam (jembatan timbang). Pihaknya juga akan mengeluarkan Surat Keterangan bagi kendaraan barang di bawah 30 ton sebagai filter pertama. BPTD Kelas II Aceh juga sedang mengupayakan adanya timbangan portable di kedua sisi jembatan sebagai filter akhir sebelum truk melintasi jembatan. “Kita sedang koordinasi dengan Kemenhub untuk mendapatkan peralatan timbangan yang siap digunakan. Untuk memastikan beban kendaraan tidak melewati 30 Ton, maka kendaraan dengan 3 sumbu tidak diperkenankan lewat jembatan darurat,” sebut Tofan Muis. Kadishub Aceh mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama melakukan sosialisasi terkait pembatasan kendaraan barang di jembatan bailey Krueng Tingkeum. “Sosialisasi kebijakan ini penting agar para pengusaha termasuk pengemudi truk mengetahui sehingga muatan mereka bisa menyesuaikan dengan kondisi lapangan. Dan tentunya untuk menghindari konflik di lapangan antara para awak truk dengan personil yang bertugas. Ini semua kita lakukan untuk kepentingan yang lebih luas,” tutur Teuku Faisal. Pada kesempatan yang sama, Sekretaris DPD Organda Aceh Ermansyah menyebutkan bahwa pihaknya mendukung kebijakan yang diambil oleh Pemerintah bersama stakeholder Forum LLAJ Aceh. Pihak Organda Aceh juga akan ikut mensosialisasikan ketentuan mengenai pembatasan kendaraan barang di jembatan bailey Kuta Blang ke seluruh anggota Organda Aceh. Baca Berita Lainnya: Pastikan Kelancaran Arus Libur Nataru 2026, Kadishub Aceh Tinjau Kesiapan Posko Terpadu di Pelabuhan Ulee Lheue Dishub Aceh Segera Fungsikan Kembali Terminal Tipe B Aceh Tamiang Pasca Banjir Bandang Kadishub Aceh : Kini Ada 3 Kapal Angkut LPG, Semoga Bisa Atasi Kelangkaan Gas

Banda Aceh – Pemerintah Aceh memberlakukan pembatasan operasional kendaraan yang melintasi jembatan darurat atau jembatan bailey Krueng Tingkeum, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen, mulai Minggu hari ini, 18/1/2026. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah pengamanan struktur jembatan sekaligus menjaga kelancaran dan keselamatan lalu lintas. Pembatasan tersebut diberlakukan berdasarkan hasil evaluasi teknis terhadap kondisi jembatan yang saat ini menjadi salah satu akses utama transportasi masyarakat di jalur lintasan nasional Banda Aceh-Medan. Jembatan bailey Krueng Tingkeum memiliki peran strategis sebagai penghubung utama arus kendaraan dan distribusi logistik di wilayah tersebut. Berdasarkan laporan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen, kendaraan yang diperbolehkan melintas selama masa pembatasan adalah kendaraan dengan maksimal dua sumbu (tipe 1.2), bus antarkota antarprovinsi (AKAP) tiga sumbu, serta kendaraan pengangkut bahan bakar minyak dan gas milik Pertamina. Selain itu, tinggi kendaraan dibatasi maksimal empat meter dengan berat total kendaraan tidak melebihi 30 ton. Kendaraan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut tidak diizinkan melintas dan akan diminta untuk putar balik. Pengemudi juga diwajibkan memindahkan muatan ke kendaraan lain yang sesuai dengan ketentuan teknis yang telah ditetapkan. Pemerintah Aceh bersama instansi terkait kata Murthalamuddin, terus melakukan pengawasan di lapangan untuk memastikan pelaksanaan pembatasan kendaraan berjalan efektif. Masyarakat pengguna jalan diimbau untuk mematuhi ketentuan yang berlaku demi menjaga keselamatan bersama serta keberlanjutan fungsi jembatan sebagai prasarana transportasi vital.[] Baca Berita Lainnya: Pastikan Kelancaran Arus Libur Nataru 2026, Kadishub Aceh Tinjau Kesiapan Posko Terpadu di Pelabuhan Ulee Lheue Dishub Aceh Segera Fungsikan Kembali Terminal Tipe B Aceh Tamiang Pasca Banjir Bandang Kadishub Aceh : Kini Ada 3 Kapal Angkut LPG, Semoga Bisa Atasi Kelangkaan Gas  

Dalam literatur kepelabuhan, menurut Triatmodjo (2009), pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 juga menekankan pentingnya pelabuhan sebagai tempat naik-turun penumpang dan bongkar muat barang. Sebagai negara kepulauan, ketersediaan pelabuhan yang berfungsi dengan baik menjadi prasyarat penting dalam menjaga konektivitas antarwilayah serta menjamin distribusi barang dan mobilitas manusia. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, sehingga peran pelabuhan penyeberangan tidak hanya sekadar simpul transportasi, tetapi juga instrumen strategis dalam menunjang pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta ketahanan sosial masyarakat di wilayah terpencil. Oleh karena itu, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan yang andal merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperkuat sistem transportasi maritim Indonesia serta menjawab tantangan geografis sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Pelabuhan Penyeberangan Labuhan Haji terletak di Gampong Pasar Lama, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan, pada koordinat sekitar 3,32° LU dan 96,59° BT dengan jarak tempuh sekitar 48 km dari ibukota kabupaten, Tapak Tuan. Letaknya di pesisir barat Sumatra menjadikannya simpul strategis penghubung daratan Aceh dengan Pulau Simeulue di Samudra Hindia. Bagi masyarakat Simeulue, pelabuhan ini adalah gerbang vital menuju kebutuhan pokok, layanan publik, dan mobilitas sosial. Keberadaan pelabuhan ini memberikan dampak positif pada ekonomi lokal. Warung, kios, hingga jasa transportasi tumbuh di sekitar dermaga. Lebih jauh lagi, seluruh pasokan logistik untuk Simeulue—sembako, material bangunan, hingga kebutuhan harian—bergantung pada kelancaran penyeberangan ini. Namun, posisi geografis di Samudra Hindia juga menghadirkan tantangan. Saat cuaca ekstrem terjadi, gelombang tinggi sering memaksa kapal menunda atau membatalkan perjalanan. Akibatnya, pasokan barang ke Simeulue terhambat, stok kebutuhan di pasar menjadi langka, dan harga barang pun melonjak tajam. Kondisi ini membebani masyarakat yang sangat bergantung pada jalur laut. Upaya peningkatan konektivitas laut antara Kabupaten Simeulue dan Kabupaten Aceh Selatan terus didorong oleh berbagai pihak. Lintasan Sinabang-Labuhan Haji ini dipandang sebagai rute yang strategis. Rute ini dinilai memiliki keunggulan dalam jarak tempuh yang lebih pendek, biaya operasional yang lebih efisien, serta tingkat keselamatan pelayaran yang lebih baik dibandingkan rute lainnya. Rehabilitasipun dilakukan dalam rangka peningkatan infrastruktur ini. Rehabilitasi yang dimulai sejak Agustus 2025 dan direncanakan selesai pada bulan Desember diharapkan membuat Pelabuhan Penyeberangan Labuhan Haji semakin tangguh, aman, dan andal sebagai urat nadi konektivitas Simeulue–Aceh. Baca Berita Lainnya: Pastikan Kelancaran Arus Libur Nataru 2026, Kadishub Aceh Tinjau Kesiapan Posko Terpadu di Pelabuhan Ulee Lheue Dishub Aceh Segera Fungsikan Kembali Terminal Tipe B Aceh Tamiang Pasca Banjir Bandang Kadishub Aceh : Kini Ada 3 Kapal Angkut LPG, Semoga Bisa Atasi Kelangkaan Gas

Di bawah kepemimpinan Husaini, S.E., M.M.Tr., UPTD Penyelenggara Pelabuhan Penyeberangan Wilayah I bertransformasi menjadi entitas strategis yang mendorong peningkatan kualitas layanan pelabuhan penyeberangan di Aceh secara signifikan. Unit ini resmi dibentuk melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 01 Tahun 2024. UPTD Wilayah I berfokus pada penguatan operasional, peningkatan kualitas layanan, serta kolaborasi lintas sektor. Langkah ini bertujuan untuk mengubah peran pelabuhan dari sekadar tempat transit menjadi gerbang penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di Aceh. Melalui wawancara ini, kita akan menggali lebih dalam visi UPTD Wilayah I, bagaimana mereka mengatasi tantangan yang ada, dan bagaimana mereka menerjemahkan komitmen untuk menjadikan pelabuhan penyeberangan di Aceh benar-benar ‘naik kelas’ melalui tindakan-tindakan nyata. Bagaimana Anda membangun sinergi dan menata layanan pelabuhan di awal kepemimpinan? Sejak 19 Mei 2025, saya mengemban tugas sebagai Kepala UPTD Wilayah I membawahi Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue dan Lamteng dengan komitmen kuat untuk mewujudkan motto Dishub Aceh, yaitu Kolaborasi Melayani. Prinsip ini menekankan bahwa pelayanan publik adalah upaya kolektif, bukan tugas tunggal. Kemitraan dengan berbagai pihak, seperti KSOP, menjadi krusial untuk memastikan keselamatan pelayaran dan penyeberangan. Sebagai pimpinan, saya memprioritaskan komunikasi dan kolaborasi dengan mitra kerja. Salah satu inisiatif awal saya adalah bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh serta Kota Banda Aceh. Kami melibatkan Agam Inong 2024 untuk mengedukasi wisatawan tentang kearifan lokal dan membantu mengatasi kendala bahasa. Selain itu, saya juga melakukan penataan internal, termasuk mengatur ulang penempatan petugas, menata kembali area pelabuhan, dan merelokasi pedagang. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan dan mensterilkan zona pelabuhan. Apa pendekatan strategis yang Anda terapkan dalam meningkatkan kelas pelabuhan sejalan dengan standar pelayanan publik modern? Upaya peningkatan kualitas layanan di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue dilakukan melalui penataan terukur. Hal ini termasuk memastikan kepastian jadwal yang dapat diakses secara daring untuk kemudahan pengunjung. Selain itu, sebuah aplikasi digital bernama Si Jambang sedang dikembangkan untuk meningkatkan akurasi pengukuran di jembatan timbang dan mengefektifkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan modernisasi ini, saya menargetkan kenaikan PAD hingga 30% dari capaian sebelumnya sebesar Rp 2,6 miliar. Sebagai pelabuhan tersibuk di Aceh, Ulee Lheue menjadi fokus Pemerintah Aceh untuk memacu digitalisasi pelayanan publik. Ke depan, pelabuhan ini juga berkomitmen menjadi green port dengan menjaga kelestarian lingkungan dan menciptakan zona bebas asap rokok. Tantangan utama yang dihadapi dalam penyediaan layanan saat ini ? Pelabuhan Ulee Lheue tentunya menghadapi tantangan terkait layanan sisi darat. Keterbatasan ruang dan area parkir yang tidak memadai menjadi masalah utama. Meskipun kapasitasnya hanya 90 unit kendaraan, pada hari sibuk jumlahnya bisa mencapai 450 unit. Untuk mengatasi ini, langkah strategis yang dapat dilakukan misalnya reklamasi lahan dan kolaborasi dengan pemerintah sangat diperlukan guna meningkatkan konektivitas transportasi multi-moda, khususnya antara bandara dan pelabuhan. Di luar aspek fungsional, pelabuhan juga berpotensi menjadi lebih menarik bagi penumpang. Salah satu caranya adalah dengan berkolaborasi bersama UMKM untuk menghadirkan bazar atau gerai lokal. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan penumpang, tetapi juga menciptakan ekosistem yang dinamis, menyerupai pusat perbelanjaan, serta membuka peluang ekonomi baru bagi pengusaha lokal. Harapan dan komitmen yang ingin ditegaskan untuk mewujudkan Pelabuhan naik kelas? Komitmen untuk mewujudkan pelabuhan naik kelas tercermin dalam berbagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tidak hanya tampil representatif secara visual, tetapi juga memiliki kemampuan komunikasi yang mumpuni. Peningkatan sistem dan infrastruktur berstandar tinggi terus digalakkan, termasuk penyediaan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas dan anak-anak. Selain itu, zona steril dijaga ketat untuk memastikan pelayanan prima. Sebagai langkah lanjutan, saya juga berencana mengusulkan revisi terhadap peraturan retribusi yang mencakup biaya pelayanan bagi penumpang kapal serta pemanfaatan ruang pelabuhan sebagai lokasi kegiatan bernilai ekonomi dan sosial, seperti wedding dan pameran. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi pelabuhan dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat. (*) Baca Berita Lainnya: Pastikan Kelancaran Arus Libur Nataru 2026, Kadishub Aceh Tinjau Kesiapan Posko Terpadu di Pelabuhan Ulee Lheue Dishub Aceh Segera Fungsikan Kembali Terminal Tipe B Aceh Tamiang Pasca Banjir Bandang Kadishub Aceh : Kini Ada 3 Kapal Angkut LPG, Semoga Bisa Atasi Kelangkaan Gas

Banda Aceh – Pergerakan masyarakat selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Aceh tercatat cukup tinggi. Dinas Perhubungan Aceh mencatat, sepanjang masa libur Nataru, total pergerakan penumpang lintas moda mencapai 148.513 orang, tersebar pada angkutan darat, laut, dan udara. Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal, ST.MT., mengatakan aktivitas mobilitas masyarakat berlangsung dinamis meski secara umum masih menunjukkan tren penurunan dibandingkan periode libur akhir tahun sebelumnya. Salah satu faktor yang memengaruhi adalah kondisi cuaca serta dampak bencana di hampir semua wilayah Aceh, yang menyebabkan arus lalu lintas dan transportasi terganggu. “Secara keseluruhan pergerakan transportasi selama Nataru berjalan aman dan terkendali. Walaupun ada penurunan di beberapa moda, mobilitas masyarakat tetap terjaga,” kata Teuku Faisal di Banda Aceh, Rabu, 7/1/2026. Berdasarkan data Dishub Aceh, moda darat masih menjadi penyumbang penumpang terbesar. Selama periode Nataru, angkutan darat melayani 57.157 penumpang, terdiri atas 20.367 penumpang kedatangan dan 36.790 penumpang keberangkatan. Meski demikian, angka tersebut turun 50,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pada sektor laut, angkutan penyeberangan di sejumlah pelabuhan di Aceh melayani 45.066 penumpang dengan total 280 trip kapal. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 36,6 persen dibandingkan libur Nataru sebelumnya. Sementara itu, angkutan udara mencatat total 46.290 penumpang melalui 451 pergerakan pesawat. Rinciannya, 225 penerbangan kedatangan membawa 23.120 penumpang dan 226 penerbangan keberangkatan mengangkut 23.170 penumpang. Dibandingkan moda lainnya, penurunan pada sektor udara relatif kecil, yakni 4,1 persen. Selain pergerakan penumpang, arus kendaraan di Jalan Tol Sigli-Banda Aceh (Sibanceh) juga terpantau padat selama libur akhir tahun. Total 106.120 kendaraan tercatat melintas di ruas tol tersebut. Data yang diterima dari PT. Hutama Karya sebagai pengelola utama dan Badan Usaha Jalan Tol Sibanceh, gerbang Tol Padang Tiji menjadi titik tersibuk dengan 36.022 kendaraan, disusul Gerbang Tol Indrapuri sebanyak 24.721 kendaraan dan Blang Bintang 17.024 kendaraan. Sementara Gerbang Tol Seulimuem mencatat 12.400 kendaraan, Jantho 8.145 kendaraan, dan Baitussalam 7.628 kendaraan. Data pergerakan harian menunjukkan puncak arus mulai terjadi sejak 24 Desember 2025 dan kembali meningkat pada arus balik antara 2 hingga 4 Januari 2026. Teuku Faisal menilai tingginya mobilitas di jalan tol menunjukkan perubahan pola perjalanan masyarakat selama libur Nataru. Menurutnya, data ini akan menjadi bahan evaluasi penting untuk meningkatkan layanan transportasi pada periode libur besar berikutnya. [] Baca Berita Lainnya: Pastikan Kelancaran Arus Libur Nataru 2026, Kadishub Aceh Tinjau Kesiapan Posko Terpadu di Pelabuhan Ulee Lheue Dishub Aceh Segera Fungsikan Kembali Terminal Tipe B Aceh Tamiang Pasca Banjir Bandang Kadishub Aceh : Kini Ada 3 Kapal Angkut LPG, Semoga Bisa Atasi Kelangkaan Gas