Category: perhubungan udara

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, memastikan pembentukan maskapai baru, pengajuan izinnya perlu melalui proses administrasi yang merujuk pada aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara.                                                                                                                                                                          Mengenai pemberitaan tentang maskapai baru Surya Airways, Direktur Jenderal Perhubungan Udara M. Kristi Endah Murni pada Jum’at (20/10) di Jakarta berkomentar, bahwa maskapai tersebut masih dalam tahap izin usaha dan belum dapat beroperasi karena masih banyak proses persyaratan yang wajib untuk dipenuhi.                                                                                                                                                                          “Saat ini, maskapai tersebut sudah memiliki Sertifikat Standar Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (SS-AUNB), namun wajib memenuhi seluruh persyaratan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebelum beroperasi,” ucap Dirjen Kristi. Selanjutnya, terdapat 5 tahap prosedur penerbitan Sertifikat Operasi Angkutan Udara (AOC) terdiri dari : * Tahap Pra Permohonan;* Tahap Permohonan resmi;* Tahap evaluasi dokumen untuk pemenuhan regulasi;* Tahap inspeksi dan demonstrasi; dan* Tahap Sertifikasi Pengurusan penerbitan AOC pun memiliki jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari minimum tergantung dari kesiapan applicant dalam memenuhi tahapan yang berlaku. Setelah penerbitan AOC, calon maskapai baru diharuskan untuk mengajukan izin rute, serta Standar Operasional Prosedur pelayanan penumpang kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, sesuai ketentuan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara. Ketentuan terkait dengan penyampaian SOP pelayanan kepada pengguna jasa juga harus sesuai ketentuan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Penumpang Angkutan Udara. Untuk permohonan Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan (PPRP) yang sudah ditetapkan, maskapai baru harus melampirkan: * rute penerbangan yang telah ditetapkan dalam lampiran surat izin usaha;* jadwal penerbangan (nomor penerbangan, jam keberangkatan dan kedatangan serta hari penerbangan) yang telah mendapat rekomendasi alokasi ketersediaan waktu terbang (slot time) pengelola/koordinator slot sesuai dengan jam operasi bandar udara;* jenis dan tipe pesawat, utilisasi penerbang dan rotasi diagram pesawat udara yang dioperasikan;* rencana kesiapan penanganan pesawat udara, penumpang dan kargo di bandar udara yang akan diterbangi; dan* kemampuan teknis operasi bandar udara dari Direktorat teknis terkait. Untuk diketahui, kewajiban pelaku usaha penyelenggaraan angkutan udara sebagai berikut : – Melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak perizinan berusaha diterbitkan dengan mengoperasikan minimal jumlah pesawat udara yang dimiliki dan dikuasai sesuai dengan lingkup usaha atau kegiatannya – Memiliki pesawat udara dengan jumlah paling sedikit 1 (satu) unit dan menguasai paling sedikit 2 (dua) unit dengan jenis yang mendukung kelangsungan operasional penerbangan sesuai dengan rute yang dilayani – Mematuhi ketentuan wajib angkut, penerbangan sipil, dan ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan – Menutup asuransi tanggung jawab pengangkut dengan nilai pertanggungan sebesar santunan penumpang dan kargo angkutan udara niaga yang dibuktikan dengan perjanjian penutupanasuransi. – Melayani calon penumpang secara adil tanpa diskriminasi atas dasar suku, agama, ras, antar golongan, serta strata ekonomi dan sosial – Menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara, termasuk keterlambatan dan pembatalan penerbangan setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada menteri; – Menyerahkan laporan kinerja keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar yang sekurang-kurangnya memuat neraca, laporan rugi laba, arus kas, dan rincian biaya, setiap tahun paling lambat akhir bulan April tahun berikutnya kepada menteri; – Melaporkan apabila terjadi perubahan, penanggung jawab atau pemilik badan usaha angkutan udara niaga, domisili badan usaha angkutan udara niaga dan kepemilikan pesawat udara kepada menteri; – Memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan. “Setelah melalui prosedur panjang yang harus dilaksanakan, kami harapkan nantinya maskapai baru dapat bersaing sehat dengan maskapai nasional lainnya sehingga industri penerbangan di Indonesia terus meningkat,” ujarnya.(*) Sumber: Dirjen Hubud Kemenhub

SINGAPURA – Indonesia dalam hal ini Kementerian Perhubungan cq Ditektorat Jenderal Perhubungan Laut telah melakukan penandatanganan sebuah Memorandum Kerja Sama yang penting dalam bidang maritim. Penandatanganan berlangsung di kantor pusat Maritime and Port Authority of Singapore, mencerminkan komitmen kuat dari kedua pihak untuk meningkatkan kerja sama di wilayah Port State Control (PSC) dan Flag State Control (FSC). Penandatanganan dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2023 oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Laut Capt. Antoni Arif Priadi, dan Chief Executive Maritime and Port Authority of Singapore, Mr. Teo Eng Dih. “Memorandum Kerja Sama ini bertujuan untuk memperkuat hubungan yang baik dan menghormati kedaulatan masing-masing negara, dengan tujuan mendorong kerja sama di bidang maritim,” ujar Capt. Antoni. Capt. Antoni mengungkapkan ada beberapa poin penting yang disepakati dalam Memorandum Kerja Sama tersebut, diantaranya menciptakan mekanisme komunikasi dan pertukaran informasi terkait defisiensi kapal berbendera masing-masing pihak saat berlabuh di pelabuhan pihak lain. “Dengan maksud untuk meminimalisir keterlambatan yang tidak semestinya, memberikan fasilitasi pelepasan kapal salah satu Pihak, serta mencegah penahanan yang tidak perlu atas kapal salah satu Pihak,” ungkapnya. Selain itu, sepakat untuk membentuk dan berpartisipasi dalam program pelatihan dan pertukaran petugas PSC dan/atau FSC antara Para Pihak, dimana petugas PSC dan/atau FSC dari suatu Pihak akan mendapatkan pelatihan dan mengamati cara pelaksanaan survei, pemeriksaan, dan audit oleh petugas PSC dan/atau FSC dari Pihak penyelenggara (sesuai kasusnya masing-masing).  “Para Pihak bermaksud untuk secara bersama-sama mendiskusikan dan menyepakati struktur, lingkup, durasi, dan ketentuan-ketentuan mengenai program pelatihan dan pertukaran, serta peran dan tanggung jawab dari Para Pihak dalam Program. Sehubungan dengan hal ini, Memorandum Kerja Sama ini wajib dilaksanakan tanpa mengesampingkan Memorandum Saling Pengertian Pelatihan yang berlaku antara Para Pihak,” lanjutnya. Selanjutnya adalah sepakat untuk menyusun program pelatihan dan pertukaran petugas PSC dan/atau FSC antara kedua pihak, dengan fokus pada struktur, lingkup, durasi, dan ketentuan-ketentuan program pelatihan tersebut. Diharapkan bahwa Memorandum Kerja Sama ini akan membantu kapal-kapal berbendera Indonesia yang berlayar ke Singapura untuk menghindari penahanan yang tidak perlu, dan dengan demikian, Indonesia dapat mempertahankan status Indonesia di Tokyo MoU dalam kategori white list. Status white list menunjukkan bahwa kapal-kapal berbendera Indonesia mematuhi dengan baik aturan-aturan internasional di bidang maritim, dan ini akan meningkatkan reputasi Indonesia dalam hal kepatuhan maritim. “Kerja sama ini adalah langkah positif dalam mengukuhkan hubungan maritim antara Indonesia dan Singapura, dan akan memberikan manfaat besar bagi kedua negara dalam menjaga standar maritim yang tinggi,” tutupnya.(*) Sumber: Kemenhub

JANTHO – Pesawat Bintang Air Type B737-800 dengan momor penerbangan BA-123 yang mengangkut 148 penumpang dengan rute CGK-BTJ tergelincir di Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) Aceh Besar, Kamis, 26 Oktober 2023. Kecelakaan tersebut mengakibatkan mesin serta sayap pesawat patah, lalu terbakar. Petugas Airport Rescue & Fire Fighting (ARFF) segera menuju ke lokasi kejadian untuk melakukan pemadaman dan mengevakuasi penumpang pesawat udara dan dibantu instansi terkait yang tergabung dalam Komite Penanggulangan Keadaan Darurat Bandara SIM. Peristiwa tersebut merupakan simulasi keadaan darurat yang melibatkan pesawat udara dengan type Emergency “Aircraft Crash on Airport”. Executive General Manager KC Bandara SIM, Darmadi mengatakan kegiatan Latihan Penanggulangan Keadaan Darurat Skala Penuh ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan setiap dua tahun sekali oleh penyelenggara bandar udara sebagai implementasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara maupun regulasi Internasional dari ICAO. “Pelatihan ini dimaksudkan untuk menguji sistem dan prosedur, menguji kemampuan dan kehandalan sumber daya manusia dan peralatan serta melatih kemampuan fungsi komando, komunikasi dan koordinasi antar instansi terkait,” ujar Darmadi. Darmadi mengharapkan latihan ini bisa meningkatkan performa personil bandara dan instansi terkait serta fungsi komando, koordinasi dan komunikasi dalam menghadapi keadaan darurat, untuk dapat memberikan pertolongan yang cepat dan meminimalisir jatuh korban dan dampak lain yang ditimbulkan baik materiil maupun non-materiil. “Tidak lupa kami haturkan terima kasih atas kehadiran dan dukungan penuh dari seluruh anggota komite keselamatan maupun keamanan pada kegiatan Penanggulangan Keadaan Darurat tahun ini, sehingga berjalan dengan aman, selamat, lancar dan terkendali,” tutup Darmadi.(AB)

BANDA ACEH – Sekretaris Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Rizki Fadhil paparkan inovasi dan strategi pengelolaan keterbukaan informasi publik di hadapan Tim Komisi Informasi Aceh (KIA) di ruang Multimoda, Kamis, 26 Oktober 2023. Pemaparan inovasi dan strategi pengelolaan keterbukaan informasi publik ini merupakan sebuah rangkaian dari penilaian keterbukaan informasi pada lembaga publik yang diselenggarakan oleh KIA. “Kita (Dishub Aceh) terus berkomitmen dalam mengelola layanan keterbukaan informasi publik melalui inovasi dan strategi yang baik,” kata Teuku Rizki saat menyampaikan paparannya di hadapan Tim visitasi KIA yang dihadiri oleh Andi Rahmadsyah selaku Wakil Ketua KIA, M Hamzah selaku komisioner KIA, dan Adi Warsidi, Ketua Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Wilayah Aceh, selaku Tim ahli KIA. Tanda-tanda adanya komitmen tersebut, kata Teuku Rizki, terlihat dari di antaranya inovasi-inovasi yang dilahirkan, penyediaan anggaran dan peningkatan kapasitas SDM, hingga penghargaan-penghargaan yang diraih di tingkat nasional. Di samping melahirkan inovasi-inovasi baru, Dishub Aceh juga membangun kolaborasi dan kerjasama dengan berbagai instansi, termasuk dengan dunia kampus. Kerjasama dengan kampus melalui program magang mahasiswa, sebutnya menjadi salah satu strategi Dishub Aceh yang cukup jitu saat ini. “Anak-anak mahasiswa punya kreatifitas tinggi yang bisa kita manfaatkan untuk menyebarkan informasi yang mudah dipahami oleh generasi milenial,” ungkapnya. Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KIA, Andi Rahmadsyah menyebutkan bahwa inovasi dan strategi pengelolaan keterbukaan informasi yang dipaparkan cukup menarik dan kreatif. Andi Rahmadsyah berharap inovasi dan strategi pengelolaan keterbukaan informasi publik di Dishub Aceh bisa memberi dampak besar serta bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga masyarakat bisa memperoleh informasi yang mudah, akurat, dan kredibel. Kegiatan visitasi dan penilaian pengelolaan keterbukaan informasi publik ini juga diisi dengan sesi tanya jawab dari tim penilai KIA kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Dishub Aceh.(AB) Simak videonya:

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan mendapat kunjungan dari International Civil Aviation Organization (ICAO) Performance Based Navigation (PBN) Go Team pada Selasa (10/10) kemarin. Kunjungan ini dimanfaatkan untuk saling berdiskusi dan brainstorming tentang implementasi PBN di Indonesia. Kunjungan tersebut merupakan kolaborasi erat antara Ditjen Hubud, ICAO, Perum LPPNPI/AirNav Indonesia, operator penerbangan serta stakeholder lainnya dalam industri penerbangan Indonesia. Mewakili Ditjen Hubud dan ICAO adalah Direktur Navigasi Penerbangan, Capt. Sigit Hani dan Regional Officer (AOM-PBN) ICAO Asia & Pacific Regional Sub-office, Beijing, Mr. V.K. Mishra. Sebagai informasi, PBN adalah navigasi berbasis satelit sehingga dapat mengatasi kondisi terrain atau laut bebas yang merupakan kendala bagi ground based nav aids. PBN juga salah satu upaya untuk mengurangi emisi karbon sehingga mendukung penerbangan menjadi lebih efisien dan ramah lingkungan. Capt. Sigit Hani mengatakan, hal ini merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan pelayanan navigasi penerbangan di Indonesia melalui evaluasi progres implementasi PBN dan pemberian petunjuk yang berharga untuk mengatasi masalah dan tantangan yang dihadapi. “Kami berkomitmen untuk meningkatkan standar pelayanan navigasi penerbangan di Indonesia sesuai dengan standar internasional. Kunjungan Tim ICAO ini merupakan langkah signifikan dalam mencapai tujuan tersebut, dan kami sangat menghargai kontribusi mereka dalam mendorong pelayanan navigasi penerbangan yang efektif dan efisien,” ujarnya. ICAO PBN Go Team akan mengevaluasi progres implementasi PBN di Indonesia dan memberikan petunjuk untuk menghadapi tantangan yang teridentifkasi yaitu perencanaan implementasi PBN termasuk partisipasi stakeholders terkait dan peningkatan proses perancangan, persetujuan operasional serta pengawasan terhadap implementasi PBN. Kesempatan ini juga digunakan untuk saling berbagi informasi penting dan panduan dari pakar ICAO PBN Go Team yang mencakup prosedur PBN di daerah dengan medan yang sulit, PBN Navspec pada prosedur enroute, dan pelatihan PBN untuk Air Traffic Controller (ATC). Sigit Hani berharap kolaborasi ini dapat menjadi langkah positif menuju peningkatan pelayanan navigasi penerbangan yang lebih baik dan efisien, sehingga berdampak pada peningkatan aspek keselamatan dan keamanan operasional penerbangan sipil di Indonesia. “Terutama pengembangan PBN di daerah timur yang notabene mempunyai tantangan pada terrain, sehingga secara signifikan dapat meningkatkan aspek keselamatan di wilayah tersebut,” tutup Sigit.(*) Sumber: Kemenhub RI

“Membangun angkutan massal adalah keniscayan, Karena jika tidak dilakukan kerugiannya mencapai ratusan triliun per tahun akibat kemacetan. Oleh karenanya kami membangun tidak hanya infrastrukturnya, tetapi juga sistem maupun integrasi antarmoda untuk first mile dan last milenya, agar masyarakat semakin mudah untuk mengakses angkutan massal,” tuturnya.

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) dan Boeing Company pada Rabu (4/10) kemaren menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) untuk meningkatkan kerja sama dalam industri penerbangan. Penandatanganan MoU ini berlangsung di sela-sela perayaan Grand Opening Kantor Boeing yang baru di Jakarta. Kegiatan Grand Opening tersebut merupakan momen bersejarah yang menandai komitmen Boeing Company untuk memperkuat kehadirannya di Indonesia. Dengan kantor baru yang strategis ini, Boeing akan lebih dekat dengan mitra-mitra dan pelanggan di Indonesia, serta mendukung pertumbuhan industri penerbangan di negara ini. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara, Capt. M. Mauludin, mewakili Direktur Jenderal Perhubungan Udara bersama Vice President Commercial Sales and Marketing Global Strategic Iniatives, Mr. John W. Bruns mewakili Boeing Company menandatangani MoU yang mencakup sejumlah aspek penting dalam bidang penerbangan sipil seperti kelaikudaraan, pengoperasian penerbangan, peningkatan kapasitas personil, pelayanan navigasi udara, angkutan udara, serta inisiatif penerbangan yang berkelanjutan. Ditjen Hubud menyambut baik MoU ini sebagai langkah penting dalam meningkatkan kapasitas dan keberlanjutan industri penerbangan Indonesia. Kemitraan dengan Boeing Company, salah satu stakeholder penting dalam industri penerbangan, akan membantu menciptakan peluang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi dan teknologi di negara ini. “MoU ini sangat berguna bagi Indonesia dalam menghadapi tantangan industri penerbangan di Indonesia seperti supply chain dan sumber daya manusia. Kita akan bekerja sama dalam mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam bidang penerbangan yang mencakup pelatihan dan pengembangan keterampilan,” jelas Capt. M. Mauludin. Selain itu Mauludin menambahkan, Ditjen Hubud dan Boeing Company akan saling berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam aspek teknis penerbangan, termasuk keselamatan dan keamanan penerbangan, pemeliharaan pesawat, serta inovasi teknologi. Boeing Company juga menyatakan komitmennya untuk mendukung pengembangan penerbangan di Indonesia dan bekerja sama dengan pemerintah dalam mencapai tujuan bersama dalam hal keselamatan penerbangan dan kualitas layanan yang keberlanjutan. John W. Bruns mengatakan, bahwa Boeing mempunyai hubungan kerja sama hampir 75 tahun dalam industri penerbangan sipil di Indonesia dan MoU ini memberikan pondasi untuk mengembangkan kolaborasi bersama Ditjen Hubud terutama dalam mencapai tujuan, serta visi dan misinya. “Kerja sama ini kebanyakan akan berfokus pada upaya bersama untuk meningkatkan keselamatan penerbangan di Indonesia yang mencakup pertukaran informasi serta pelatihan personel. Tentunya kami juga akan mendukung perluasan kapasitas sistem penerbangan sipil di Indonesia,” ujar John. Kedua belah pihak berharap MoU ini akan menjadi tonggak penting dalam kerja sama antara Kemenhub dan Boeing Company, bersama menuju masa depan yang cerah dalam industri penerbangan Indonesia.(*) Sumber: Kemenhub RI

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama arsitek, Selasa (3/10), meninjau lokasi yang nantinya akan dibangun Bandara Very Very Important Person (VVIP) di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Arsitek yang turut terlibat dalam desain pembangunan Bandara VVIP IKN yaitu: Yori Antar, Adi Purnomo (Mamo), serta Reza Wahjudi (Bobos). “Kami datang kemari untuk mengecek dan melakukan persiapan, karena pada 1 November 2023 nanti, ditargetkan akan dilakukan groundbreaking sebagai tanda dimulainya pembangunan Bandara VVIP IKN,” ujar Menhub. Menhub menjelaskan, kehadirannya di IKN bersama arsitek juga untuk melakukan observasi dan memastikan pembangunan yang dilakukan sesuai dengan konsep besar IKN yaitu berorientasi pada alam dan ramah lingkungan. “Kita minta para arsitek melakukan pekerjaan berorientasi pada alam. Jadi meski kita bangun bandara di IKN, tetapi tetap menjaga alam sekitar terkonservasi dengan baik. Kita pertahankan hutan yang ada dan tidak banyak pohon yang ditebang,” ucapnya. Menhub mengatakan, desain terminal Bandara VVIP IKN memadukan unsur kearifan lokal, modern, serta ramah lingkungan. Pada kesempatan yang sama, Arsitek Yori Antar menjelaskan, arsitektur dari Terminal Bandara VVIP IKN akan menonjolkan budaya Kalimantan tetapi tetap modern. “Jadi tradisi dan budaya yang ada di sini sejak masa lalu, akan kita bawa ke masa kini dan masa depan,” ucapnya. Kemudian, Arsitek Adi Purnomo (Mamo) mengungkapkan, selaras dengan visi misi IKN yang berorientasi alam, bangunan terminal akan dibangun senatural mungkin mengadaptasi alam sekitar. “Prinsip Green Building akan diterapkan disini. Bangunan terminal menyerupai rumah panjang khas Kalimantan dengan atap yang terbuka sehingga angin dan cahaya bisa masuk ke dalam. Ini akan lebih hemat energi dibandingkan terminal pada umumnya,” ujarnya. Cek Lokasi Calon Pelabuhan Pendukung IKN Dalam tinjauannya, Menhub bersama arsitek juga mengunjungi lokasi yang akan dibangun Pelabuhan Pendukung IKN. Menhub mengatakan, dibangunnya pelabuhan wisata ini diharapkan akan menunjang sektor pariwisata di sekitar IKN. “Dengan pariwisata yang baik, maka akan ada kesempatan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar dan keamanan juga lebih terjaga,” ujarnya. Lokasi bakal pelabuhan ini memiliki pemandangan yang indah dan alami dikelilingi tanaman mangrove. Sama seperti bandara VVIP, konsep desain dari pembangunan pelabuhan wisata akan berorientasi alam dan ramah lingkungan. Ditargetkan pelabuhan ini mulai dibangun pada November 2023. Turut hadir dalam kegiatan ini Dirjen Perhubungan Udara Maria Kristi, Direktur Bandar Udara Syamsu Rizal, Direktur Kepelabuhanan Muhammad Masyhud, serta sejumlah pejabat terkait kementerian/lembaga.(*) Sumber: Kemenhub

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi resmi melantik Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) yang baru Marsekal Madya TNI Kusworo, menggantikan Marsekal Madya TNI (purn) Henri Alfiandi. Pelantikan tersebut dilakukan pada Rabu (4/10), di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta. Marsekal Madya TNI Kusworo dilantik sebagai Kepala Basarnas berdasarkan Surat Keputusan (SK) Presiden Nomor 135/TPA TAHUN 2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Dalam sambutannya Menhub mengatakan, Basarnas memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat penting dalam menyelamatkan setiap jiwa dari risiko bencana dan kedaruratan lainnya dalam situasi apapun. “Basarnas harus melakukan perkuatan Pencarian dan Pertolongan Nasional dengan memperbanyak inovasi yang memanfaatkan teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, memperkuat sinergi dan kolaborasi, serta memperkuat pencegahan, mitigasi, dan antisipasi kebencanaan,” ujar Menhub. Pada kesempatan tersebut, Menhub berpesan agar perkuatan pencarian dan pertolongan nasional tersebut turut didukung sumber daya manusia yang menjunjung tinggi integritas. “Kami mengucapkan selamat bertugas kepada Kepala Basarnas dan tetap berkomitmen menjaga amanah dan integritas serta mengoptimalkan perannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta berkolaborasi dengan seluruh pihak seperti Kemenhub, TNI, POLRI, dan unsur terkait lainnya,” tutup Menhub. Turut hadir dalam pelantikan tersebut KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo; Kabaharkam Polri Komjen Fadil Imran.(*) Sumber: Kemenhub

Dalam rangkaian Hari Perhubungan Nasional 2023,  Kementerian Perhubungan menyelenggarakan Pameran Transportasi dan Travel Fair Bertajuk “Hub Space” yang berlangsung di JCC Senayan Jakarta. Kegiatan yang berlangsung selama 3 (tiga) hari mulai 29 September s.d 1 Oktober 2023, diselenggarakan untuk mengenalkan kepada masyarakat berbagai transportasi massal yang ada di Indonesia, sebagai budaya baru bertransportasi. Kegiatan pembukaan Hub Space pada Jumat (29/9), dihadiri oleh Presiden Joko Widodo yang sempat mengunjungi beberapa stand booth pameran, didampingi sejumlah menteri yaitu: Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan, Menhub Budi Karya Sumadi Dan Menparekraf Sandiaga Uno. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, telah banyak kemajuan sektor transportasi yang sudah dirasakan masyarakat. Yang terbaru dibangun yaitu: Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung yang merupakan kereta cepat pertama di Asia Tenggara dan LRT Jabodebek. “Saya ucapkan selamat Hari Perhubungan Nasional kepada seluruh jajaran Kementerian Perhubungan dan insan transportasi sekaligus saya ucapkan terima atas kontribusinya pada kemajuan transportasi Indonesia,” imbuh Menko Luhut. Menko Luhut menambahkan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo,  pembangunan infrastruktur transportasi harus mampu menghubungkan kawasan produktif yang sudah ada dan diharapkan dapat merangsang tumbuhnya kawasan produktif baru. Dengan demikian, seluruh masyarakat diharapkan dapat merasakan manfaatnya.  “Tugas mewujudkan konektivitas transportasi yang memadai di seluruh indonesia tidak lah mudah. Namun dengan kerja keras, berbagai program pembangunan infrastruktur transportasi bisa diselesaikan,” ungkapnya. Pada kesempatan yang sama, Menhub mengatakan melalui kegiatan ini, pemerintah ingin  menyampaikan  kiprah kolaborasi para pemangku kepentingan dalam membangun transportasi selama hampir satu dekade.  “Dengan kolaborasi yang bagus antar pemangku kepentingan di Sektor transportasi, kita ingin membangun budaya baru melalui transportasi massal,” ujar Menhub. Menhub mengungkapkan, sejumlah kota di Indonesia memiliki beberapa masalah yaitu kemacetan dan polusi udara akibat banyaknya penggunaan kendaraan pribadi. Oleh karenanya, pemerintah membangun angkutan massal perkotaan seperti BRT, KRL, LRT, MRT dan angkutan massal lainnya, dengan harapan masyarakat dapat beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan massal. “Membangun angkutan massal adalah keniscayan, Karena jika tidak dilakukan kerugiannya mencapai ratusan triliun per tahun akibat kemacetan. Oleh karenanya kami membangun tidak hanya infrastrukturnya, tetapi juga sistem maupun integrasi antarmoda untuk first mile dan last milenya, agar masyarakat semakin mudah untuk mengakses angkutan massal,” tuturnya. Sebagai bentuk apresiasi terhadap sosok yang telah membangun konektivitas antar wilayah melalui transportasi, Kemenhub memberikan penghargaan kepada para Menteri Perhubungan terdahulu, yakni kepada Emil Salim, Agum Gumelar, Hatta Rajasa, Jusman syafii Djamal, Freddy Numberi, Evert Erenst Mangindaan, dan Ignasius Jonan. Kegiatan Hub Space juga diramaikan dengan talkshow (HubTalk). Pada sesi ini, Menhub bersama Cak Lontong bertindak sebagai moderator bincang santai dengan tema “Suka Duka Membangun Konektivitas Nasional” bersama narasumber Pj Gub. DKI Jakarta Heru Budi Hartono, CEO Pertamina International Shipping Yoki Firnandi, Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi, Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono dan Owner Rumah Perubahan Rhenald Kasali.(*) Sumber: Ditjen Hubla Kemenhub