Dishub

Menuju 192 Hari PON XXI, Dinas Perhubungan Aceh Gelar Rakor dengan Stakeholder Bandara SIM

BANDA ACEH – Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal memimpin Rapat Koordinasi Transportasi PON XXI Aceh bersama sejumlah stakeholder Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) yang berlangsung di Aula Multimoda, Rabu, 28 Februari 2024. “Rapat ini penting, mengingat venue cabang olahraga (cabor) PON XXI paling banyak ada di Banda Aceh, Aceh Besar, dan Sabang”, ungkap Teuku Faisal dalam pertemuan yang dihadiri oleh Executive General Manager PT. Angkasa Pura II Sultan Iskandar Muda serta perwakilan maskapai penerbangan yang beroperasi di Aceh. Kesiapan sektor transportasi menurut Teuku Faisal perlu terus dimatangkan agar setiap kontingen yang tiba di Aceh bisa terlayani dengan baik. Teuku Faisal juga mengajak segenap stakeholder agar dapat terus berkoordinasi dan berkontribusi untuk menyukseskan PON XXI 2024 di Aceh. “Kita adalah satu tim Pelaksana PON XXI, jadi harus update mengenai kesiapan event besar ini, mulai dari ketibaan, servis, hingga pelayanan kepulangan atlit menjadi tanggungjawab kita bersama,” sebutnya. Pada kesempatan yang sama, EGM PT Angkasa Pura II Bandara SIM, Darmadi menyampaikan bahwa pihaknya siap mendukung pelayanan terhadap kontingen PON yang akan bertanding di Aceh. “Untuk kenyamanan atlit memang sangat penting, dan kami dari bandara sangat siap untuk mendukung itu,” ungkapnya. Darmadi menambahkan, pelayanan yang disediakan harus benar-benar terbaik agar atlit yang datang tidak stres saat berada di bandara, yang mana akan berpengaruh terhadap mental mereka saat bertanding. “Alternatifnya, altit jangan sampai stres, jadi altit langsung kita bawa ke penginapan. Untuk mengatasi kemacetan, kita atur sirkulasi pintu masuk menjadi pintu keluar guna kelancaran para atlit,” sebut Darmadi. Sementara itu, Sekretaris Dishub Aceh Teuku Rizki mengingatkan tentang keamanan barang pribadi maupun perlengkapan alat olahraga harus sesuai SOP yang berlaku. “Terkait perlengkapan atlit menjadi tanggungjawab atlit (kontingen), 80 persen altit dan 20 persen barang”, sebut Teuku Rizki.(AB/FJ)

Kemenhub Buka Peluang Airbus Kembangkan Industri Penerbangan di Indonesia

Kementerian Perhubungan membuka peluang kolaborasi antara produsen pesawat internasional Airbus dengan perusahaan penerbangan nasional guna pengembangan industri penerbangan di Indonesia. Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat bertemu dengan President Airbus Commercial APAC Anand Stanley pada acara Singapore Airshow 2024, Selasa (20/2). “Pemerintah telah menjalin kemitraan dan kolaborasi yang erat dengan Airbus. Oleh karena itu, dengan senang hati saya menegaskan bahwa kita terbuka dengan penjajakan kolaborasi dari Airbus dengan berbagai perusahaan penerbangan nasional di Indonesia,” ujar Menhub. Menhub menambahkan, nantinya kolaborasi bisa dilakukan dalam berbagai bentuk, diantaranya dalam pembuatan suku cadang pesawat dan berbagai perlengkapan pendukung penerbangan lainnya. Menhub berharap kerjasama antara Airbus dengan perusahaan-perusahaan nasional bisa semakin diperluas. Kerjasama antara Indonesia dengan Airbus sendiri sudah dimulai sejak 1976. Yang terbaru, Airbus bekerjasama dengan PT Dirgantara Indonesia (PT DI) untuk memproduksi komponen aerostruktur helikopter. Selain itu, Airbus juga berencana untuk menambah jumlah pesawat Airbus yang beroperasi di maskapai Indonesia, baik itu pesawat kecil (narrow body), maupun pesawat besar (wide body). Hal ini dilakukan melihat tingginya permintaan penerbangan di Indonesia. Apalagi, pemerintah saat ini telah membuka berbagai bandara besar baru dengan landasan pacu (runway) 3.000 m, seperti Bandara Kertajati dan Bandara Dhoho Kediri. “Pemerintah akan mendukung peningkatan jumlah pesawat melalui maskapai yang telah ada saat ini ataupun melalui maskapai-maskapai baru melalui kerjasama Indonesia dengan maskapai asing. Kami terbuka dengan kehadiran Airbus di maskapai Indonesia,” kata Menhub. Menhub juga berharap, kerjasama dapat dilakukan di bidang sumber daya manusia (SDM), yakni peningkatan kapasitas SDM penerbangan di Indonesia melalui pelatihan-pelatihan praktisi industri aviasi. “Indonesia telah memperoleh banyak manfaat dari kerja sama teknis yang berfokus pada pelatihan, seperti Program Keselamatan Negara (SSP), Sistem Manajemen Mutu (QMS), dan Proyek Navigasi Berbasis Kinerja (PBN). Saya berharap kerjasama Indonesia dan Airbus semakin kuat demi perkembangan industri penerbangan sipil yang lebih maju dan kuat,” ujar Menhub. Turut hadir dalam pertemuan, Duta Besar Indonesia di Singapura Suryo Pratomo, dan Dirjen Perhubungan Udara Maria Kristi Endah.(*) Sumber: Kemenhub

China dan Bagaimana Mereka Mengatasi Polusi Transportasi

Rakan Moda, China menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi dan industri yang cukup pesat, sekaligus menjadi penyumbang emisi transportasi terbesar di dunia. Kota-kota di China selalu mendominasi peringkat global sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Namun, pada 2021, negara tirai bambu ini berhasil membalikkan keadaan. Kemajuan tersebut diklaim mampu dicapai karena pemerintah dan masyarakat saling bekerjasama untuk berusaha keras melawan polusi. Ada beberapa faktor yang bisa kita tiru dari China tentang bagaimana mereka mampu mengurangi polusi secara signifikan. Beberapa hal tersebut ialah : Polusi udara harus dilakukan tindakan mitigasi dari sekarang, karena perburukan pada satu hal akan berpengaruh pada perburukan hal lain, termasuk juga polusi berkontribusi pada perubahan iklim. Nah, rakan moda mari sama-sama mengurangi polusi, kepedulian ini harus jadi upaya dan momentum untuk memperbaiki kualitas udara dan lingkungan secara keseluruhan di sekitar kita.(AP)

Pentingnya Mengaktifkan Mode Aiplane

Mengaktifkan airplane mode atau mode pesawat, pada perangkat seluler atau laptop adalah langkah yang penting dalam beberapa situasi. Berikut adalah beberapa alasan mengapa mengaktifkan mode pesawat dapat menjadi pilihan yang bijaksana: Dengan demikian, mengaktifkan mode pesawat dapat bermanfaat dalam berbagai situasi, baik untuk keamanan, penghematan daya baterai, konsentrasi, atau mengurangi gangguan. Namun, pastikan untuk mengaktifkan kembali koneksi perangkat saat diperlukan untuk tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda.(MR) Diolah dari berbagai sumber

Aturan Koper Pintar, Kemenhub Sesuaikan dengan Peraturan Internasional

JAKARTA – Koper pintar (smart luggage) menjadi solusi terkini bagi para traveler yang menginginkan kemudahan dalam mobilitas, khususnya di bandara. Dengan fitur-fitur pintar yang disematkan pada koper ini, pengguna dapat mengalami perjalanan yang lebih lancar dan efisien. Namun, perlu diperhatikan bahwa terdapat beberapa ketentuan yang perlu diikuti ketika membawa smart luggage ke dalam pesawat. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan memiliki kebijakan tertentu terkait baterai lithium yang ada pada koper pintar. Oleh karena itu, pengguna disarankan untuk membaca dan memahami ketentuan tersebut sebelum bepergian agar tidak mengalami kendala di bandara. “Meskipun smart luggage membawa banyak keuntungan, pemahaman terhadap regulasi penerbangan adalah kunci untuk memastikan perjalanan yang selamat, aman serta memberikan kenyamanan,” kata M. Kristi Endah Murni, Direktur Jenderal Perhubungan Udara pada Senin (29/1) di Jakarta. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SE 02 Tahun 2023 tentang Kewaspadaan Terhadap Lithium Battery dan Peralatan yang Mengandung Lithium Battery sebagai Barang Bawaan Penumpang dan/atau Awak Pesawat Udara, dapat dijelaskan peraturan mengenai koper pintar sebagai berikut: – Penumpang tidak diizinkan untuk membawa koper dengan baterai lithium yang tidak dapat dilepas (non-removable) dengan logam lithium melebihi 0,3 g atau kapasitas lebih dari 2,7 wh. – Mendapatkan persetujuan dari maskapai penerbangan saat check in, penumpang dapat membawa koper dengan baterai lithium yang tidak dapat dilepas (non-removable) dengan logam lithium kurang dari 0,3 g atau lithium-ion kurang dari 2,7 Wh, maka untuk dapat masuk ke kabin ataupun bagasi tercatat, berat dan dimensi koper sesuai dengan ketentuan maskapai. – Koper dengan baterai lithium yang dapat dilepas (removable) harus dilepas saat hendak didaftarkan (check-in) dan baterai harus dibawa ke dalam kabin. Dengan ketentuan bahwa baterai memiliki kapasitas <100 Wh. – Berat dan dimensi koper yang akan masuk dalam kabin atau bagasi tercatat, sesuai dengan ketentuan maskapai. Dengan teknologi yang terus berkembang, Kristi menuturkan bagi penumpang yang membawa koper pintar harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan demi keselamatan, kemananan, dan kenyamanan penerbangan. Perlu adanya kolaborasi bersama baik antara regulator, maskapai penerbangan, dan penumpang dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan serta regulasi yang berlaku. “Tentunya regulasi yang kami buat juga berdasarkan pada regulasi Internasional Civil Aviation Organization (ICAO) dan kami ingin memastikan bahwa pengguna dapat menikmati segala fitur canggih smart luggage tanpa melanggar regulasi yang ada, sehingga dapat bepergian dengan selamat, aman dan nyaman,” pungkas Kristi.(MR) Sumber: Kemenhub RI

Mekanisme Mitigasi Bencana di Dalam Pesawat

Mitigasi bencana di dalam pesawat udara merupakan bagian penting dari upaya untuk meningkatkan keselamatan penerbangan. Dalam situasi darurat di udara, seperti kebakaran, kegagalan sistem, atau insiden lainnya, langkah-langkah mitigasi yang tepat dapat meminimalkan risiko dan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi penumpang dan awak pesawat untuk selamat. Berikut adalah beberapa strategi mitigasi yang umum dilakukan di dalam pesawat udara: Dengan menerapkan langkah-langkah mitigasi ini secara ketat, pesawat udara dapat menjadi transportasi udara yang aman dan dapat diandalkan bagi penumpang dan awak pesawat, bahkan dalam situasi darurat sekalipun.(MR) Diolah dari berbagai sumber

Menhub Dorong Itjen Lakukan Pengawasan Internal yang Terintegrasi dan Berdampak Nyata

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendorong Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan internal terintegrasi dalam menjalankan tugasnya. Pengawasan tersebut harus berdampak nyata bagi organisasi. Hal tersebut disampaikan Menhub saat membuka Rapat Dinas Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2024 di Jakarta, Selasa (6/2). Menhub menekankan tahun 2024 merupakan tahun terakhir periode RPJMN ke-4 sekaligus berakhirnya RPJPN Nasional. Ia menambahkan akan banyak dinamika dan gejolak yang berpotensi mengintervensi perencanaan dan pencapaian kinerja. Oleh karenanya, kata Menhub, Itjen perlu menguatkan perannya sebagai organisasi yang melakukan fungsi check and balance di Kementerian Perhubungan. “Fungsi check and balance dilaksanakan melalui pengawasan internal yang terintegrasi dan berdampak nyata dalam mengawal program strategis,” jelas Menhub. Menhub juga menekankan bahwa fungsi auditor internal tidak hanya sekadar memberikan informasi kepatuhan, namun juga harus mampu berperan sebagai “trusted advisor” serta “strategic partner” dalam organisasi dan kepada pemangku kepentingan. “Output yang dihasilkan pun harus memberikan kepastian akuntabilitas yang berdampak pada peningkatan kinerja atau perbaikan organisasi,” tambahnya. Sebagai tindak lanjut, Menhub meminta Itjen Kemenhub untuk segera melakukan sejumlah langkah, di antaranya: penyiapan program dan langkah strategis pencegahan korupsi berkolaborasi dengan KPK, intensifikasi pengawasan pada proses perencanaan dan pengadaan barang jasa, khusus pada wilayah yang rentan – dibarengi dengan penguatan SDM, serta menyusun program pengawasan yang konkret dalam mengawal penyelesaian program strategis nasional dan program nasional. Pada kesempatan yang sama Inspektur Jenderal Kemenhub Arif Toha Tjahjagama menyebutkan bahwa Rapat Dinas Itjen Kemenhub Tahun 2024 yang mengusung tema “Intergritas dan Kinerja Meningkat, Konektivitas Melaju Cepat” diikuti oleh kurang lebih 378 pegawai Itjen dan 24 tamu undangan. Tema tersebut nantinya akan dijabarkan untuk menyusun rencana kerja pengawasan melalui pendekatan tematik, holistik, dan integratif. “Kami akan terus berupaya membangun output dan outcome pengawasan yang konkret untuk meningkatkan kinerja organisasi yang akuntabel, dengan mulai menyusun rencana kerja pengawasan yang terintegratif dan berbasis tematik,” terang Arif Toha. Dalam acara ini juga turut diluncurkan Aplikasi SIMARKO alias Sistem Manajemen Risiko. Aplikasi tersebut merupakan langkah adaptif Itjen Kemenhub dalam menindaklanjuti ditetapkannya Perpres 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional serta KM 69 Tahun 2023 tetang Implementasi Manajemen Risiko di lingkungan Kemenhub. Turut hadir dalam acara tersebut Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antoni Arif Priadi, Kepala BKT Robby Kurniawan, Plt. Kepala BPSDM Wisnu Handoko, serta para Inspektur di lingkungan Itjen Kemenhub.(*) Sumber: Kemenhub RI

Hadiri Peluncuran Pesawat Airfast B737-8 Max, Menhub Tekankan Pentingnya Keselamatan Penerbangan

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menghadiri inagurasi pesawat Boeing 737-8 Max oleh maskapai penerbangan Airfast Indonesia, di Lanud Halim Perdana Kusumah Jakarta, Senin (5/2). Dalam kesempatan ini, Menhub menyampaikan pentingnya menjaga seluruh aspek keselamatan penerbangan dalam pengoperasian pesawat. “Dalam mengoperasikan pesawat ini, Airfast Indonesia harus mempersiapkan seluruh aspek keselamatan dan keamanan dari pesawat B737-8 Max. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah wajib mempersiapkan pilot beserta kru pesawat yang memiliki sertifikasi dan kesehatan sehingga laik untuk terbang,” ujar Menhub. Kemudian menurut Menhub, dalam pengoperasiannya nanti Kemenhub akan terus melakukan pemeriksaan dan pengawasan melalui ramp-check. Pemeriksaan dilakukan oleh Inspektur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Kemenhub agar pesawat Boeing 737–8 Max selalu dalam kondisi laik terbang. “Kami harus konsisten dengan rampcheck, supaya pesawat dapat terbang dengan selamat. Seperti ada slogan, langit itu sangat luas, tapi tidak ada ruang untuk kesalahan,” kata Menhub. Pesawat Boeing 737 – 8 Max dengan registrai PK-OFI yang dioperasikan oleh PT. Airfast Indonesia telah mendapatkan sertifikat laik terbang (Certificate of Airworthiness) dari Ditjen Perhubungan Udara pada tanggal 4 Januari 2024, sedangkan untuk proses sertifikasi operasional telah dilakukan mulai Agustus 2023 dan berlangsung sampai dengan tanggal 03 Januari 2024 Pesawat ini nanti akan dicarter dan dipergunakan oleh PT Freeport Indonesia untuk mengangkut karyawan dan keluarga karyawan. Turut hadir dalam acara tersebut, Presiden Direktur Airfast M. Arif Wibowo dan Direktur Utama PT Freeport Tony Wenas.(*) Sumber: Kemenhub RI

Antisipasi Libur Panjang Isra Mikraj & Imlek, Tiga Kementerian Terbitkan Surat Keputusan Bersama

Dalam rangka mengantisipasi kondisi lalu lintas dan penyeberangan di libur panjang Isra Mikraj dan Imlek mendatang, Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri dan Kementerian PUPR telah secara resmi menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan Selama Masa Libur Panjang Memperingati Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW Dan Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili Tahun 2024 pada tanggal 24 Januari 2024. Penandatanganan SKB Nomor: KP-DRJD 623 Tahun 2024, SKB/21/1/2024 dan 21/KPTS/Db/2024 dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Hendro Sugiatno, Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Irjen Pol. Aan Suhanan, dan Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian. Dirjen Hendro menyampaikan, dengan adanya SKB ini maka perjalanan di libur panjang Isra Mikraj dan Imlek nanti akan mengalami pengaturan juga pembatasan demi keselamatan, keamanan, kenyamanan serta ketertiban bersama. “Penetapannya antara lain terkait pembatasan operasional angkutan barang di jalan tol dan jalan non tol, sistem jalur dan lajur pasang surut/ tidal flow (contra flow). Selanjutnya pengaturan penyeberangan di lintas Merak-Bakauheni, Ketapang-Gilimanuk, dan Jangkar-Lembar,” jelas Dirjen Hendro di Jakarta, Kamis (1/2). Selain itu, terdapat pengaturan penundaan perjalanan (delaying system) dan sebagai buffer zone untuk operasional kendaraan angkutan barang di lintas Merak, Bakauheni, Ketapang, Gilimanuk, Jangkar, dan Lembar. Pembatasan kendaraan angkutan barang dilakukan pada mobil barang dengan berat lebih dari 14 ton, mobil barang dengan sumbu 3 atau lebih. Kemudian mobil barang dengan kereta tempelan, kereta gandengan, serta mobil barang yang mengangkut hasil galian, hasil tambang dan bahan bangunan. “Sama dengan libur Nataru sebelumnya, mengingat kali ini juga liburnya cukup panjang perlu dilakukan pengaturan agar meningkatkan kelancaran lalu lintas mengingat jumlah volume kendaraan diprediksi akan bertambah, baik di jalan tol maupun non tol,” ungkap Dirjen Hendro. Kendaraaan angkutan barang yang dikecualikan dari pembatasan atau tetap bisa beroperasi yakni yang mengangkut BBM/BBG, hantaran uang, logistik pemilu, hewan dan pakan ternak, pupuk, serta barang pokok. Namun kendaraan tersebut harus dilengkapi dengan surat muatan dengan beberapa ketentuan, yakni diterbitkan oleh pemilik barang yang diangkut, surat muatan yang berisi keterangan jenis barang, tujuan, dan nama serta alamat pemilik barang. Terakhir, ditempelkan pada kaca depan sebelah kiri angkutan barang. Waktu pelaksanaan pembatasan operasional angkutan barang di ruas tol Adapun waktu pengaturan lalu lintas jalan diberlakukan mulai hari Rabu, 7 Februari 2024 pukul 16.00 waktu setempat sampai dengan hari Minggu, 11 Februari 2024 pukul 24.00 waktu setempat. Ruas jalan tol yang dibatasi ialah: 1.Lampung dan Sumatera Selatan: Bakauheni-Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung. 2. DKI Jakarta – Banten: Jakarta – Tangerang- Merak. 3. DKI Jakarta: a) Prof. DR. Ir. Sedyatmo; b) Jakarta Outer Ring Road (JORR); dan c) Dalam Kota Jakarta. 4. DKI Jakarta dan Jawa Barat: a) Jakarta – Bogor – Ciawi – Cigombong – Cigombong – Cibadak; b) Bekasi – Cawang – Kampung Melayu; dan d) Jakarta – Cikampek. 5. Jawa Barat: a) Cikampek – Purwakarta – Padalarang – Cileunyi; b) Cikampek – Palimanan – Kanci – Pejagan; c) Jakarta – Cikampek II Selatan (Fungsional); dan d) Cileunyi – Cimalaka – Dawuan. 6. Jawa Tengah: a) Pejagan – Pemalang – Batang – Semarang; b) Krapyak – Jatingaleh, (Semarang); c) Jatingaleh – Srondol, (Semarang); d) Jatingaleh – Muktiharjo, (Semarang); e) Semarang – Solo – Ngawi; f) Semarang – Demak; dan g) Jogja – Solo (Fungsional). 7. Jawa Timur: a) Ngawi-Kertosono – Mojokerto – Surabaya – Gempol – Pasuruan – Probolinggo; b) Surabaya – Gresik; dan c) Pandaan – Malang. Sementara, waktu pengaturan lalu lintas di jalan non tol diberlakukan mulai hari Kamis, 8 Februari 2024 hingga Minggu, 11 Februari 2024, pukul 05.00 sampai pukul 22.00 waktu setempat setiap harinya. Sehingga setiap pukul 22.00 sampai dengan 05.00 waktu setempat tidak ada pembatasan operasional angkutan barang di jalan non tol. Ruas jalan non tol yang berlaku pembatasan: 2. Jambi dan Sumatera Barat: 3. Jambi – Sumatera Selatan – Lampung: Jambi – Palembang – Lampung. 4. DKI Jakarta – Banten: Jakarta – Tangerang – Serang – Cilegon – Merak. 5. Banten: 6. DKI Jakarta – Jawa Barat: Jakarta – Bekasi -Cikampek – Pamanukan – Cirebon. 7. Jawa Barat: 8. Jawa Barat – Jawa Tengah: Cirebon – Brebes. 9. Jawa Tengah: 10.Jawa Tengah – Jawa Timur: Solo – Ngawi. 11. Yogyakarta: 12. Jawa Timur: 13. Bali: Denpasar – Gilimanuk. Di samping itu, akan diberlakukan juga sistem contra flow pada arus mudik dan balik sebagai berikut : Arus Mudik: Arus Balik: Hari Sabtu, 10 Februari 2024 sampai Minggu, 11 Februari 2024 masing-masing pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat mulai dari KM 87 (Subang) sampai dengan KM 47 (Karawang Barat). “Apabila di lapangan nanti terjadi perubahan arus lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional, Korlantas Polri dapat melaksanakan manajemen operasional berupa diskresi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia,” jelas Dirjen Hendro. Pengaturan Pelabuhan Penyeberangan Di samping adanya pembatasan kendaraan angkutan barang, Dirjen Hendro memaparkan dalam SKB tersebut juga mengatur operasional pada angkutan penyeberangan. Pengaturan di Penyeberangan Ketapang, Gilimanuk, Jangkar, dan Lembar: Mulai hari Rabu, 7 Februari 2024 sampai Minggu, 11 Februari 2024 akan diprioritaskan untuk sepeda motor, mobil penumpang dan Mobil Bus, sedangkan untuk mobil barang tidak menjadi prioritas. 2. Lintas Penyeberangan Jangkar – Lembar Kendaraan bermotor yang akan melalui Pelabuhan Jangkar ataupun Pelabuhan Lembar adalah kendaraan bermotor dengan daya angkut maksimal 40 Ton. 3. Sedangkan, pemanfaatan Dermaga Bulusan akan dilakukan opsional tergantung pada kondisi di lapangan. “Pada lintas Ketapang-Gilimanuk juga akan ada pengaturan perjalanan (delaying system) dan Buffer zone,” imbuhnya. Tujuan Pelabuhan Ketapang dari Situbondo dilakukan di Rest Area Gran Watudodol Jalan Raya Pantura Banyuwangi-Situbondo dan dari arah Jember dilakukan di kantong parkir Dermaga Bulusan. Sedangkan tujuan Gilimanuk dilakukan di terminal kargo Gilimanuk Jalan Raya Denpasar-Gilimanuk. Untuk menghindari terjadinya antrean panjang di area sekitar pelabuhan akan dilakukan pembatasan pembelian tiket dengan radius larangan: Sedangkan pengaturan pada angkutan barang sebagai berikut: Tujuan Pelabuhan Ketapang dari arah Situbondo di Lapangan sepak bola Arema Desa Basring (Afdeling Sidomulyo/Kampe), atau di Terminal Sri Tanjung, ruang parkir kendaraan Pelabuhan Pelindo Tanjung Wangi Desa Ketapang, dan atau ruang parkir Kampung Anyar Desa Ketapang. Dari arah Jember ruang parkir truk di belakang rumah makan warung Ayu kantong dan parkir Dermaga Bulusan. Untuk tujuan dari/ke Pelabuhan Gilimanuk lokasinya di Terminal Kargo dan

Kemenhub Susun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025

Kementerian Perhubungan melibatkan Bappenas dan Kemenkeu dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025, melalui Rapat Koordinasi yang diselenggarakan di Kantor Kemenhub, Jakarta, Selasa (30/1). Menhub menjelaskan, perencanaan pembangunan infrastruktur transportasi penting dilakukan untuk mendorong Transportasi Nasional yang Handal, Inklusif, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah guna mendukung terwujudnya Visi Indonesia Emas 2045: “Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”. Selanjutnya, Menhub menyebut pelibatan sejumlah Kementerian/Lembaga terkait dilakukan agar sinkron dengan rencana pembangunan tahunan, jangka menengah dan panjang. “Koordinasi penting untuk memastikan apa yang direncanakan dapat berjalan dengan baik dan lancar,” ujarnya. Menhub mengungkapkan, perencanaan akan fokus untuk menuntaskan agenda pembangunan yang belum selesai dan untuk memperkuat fondasi bagi pemerintah yang akan datang. “Kami juga akan memprioritaskan program yang berdampak langsung bagi masyarakat,” ucapnya. Selain itu, Menhub juga menekankan untuk menyediakan layanan transportasi yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk kaum rentan seperti: penyandang disabilitas, ibu hamil, anak-anak, dan lansia. “Kami telah membentuk tim inklusi disabilitas sebagai bagian dari upaya memberi ruang keterlibatan mereka dalam proses perencanaan pembangunan di sektor transportasi,” katanya. Dalam kesempatan tersebut, Menhub juga menginstruksikan jajarannya untuk bekerja keras, menjunjung tinggi integritas, dan berdedikasi tinggi dalam melakukan perencanaan. “Mengingat Indonesia adalah negara kepulauan. Hal ini menjadi tantangan untuk membangun infrastruktur transportasi yang merata hingga ke seluruh wilayah,” tuturnya. Pada kesempatan yang sama, Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Kementerian Keuangan Chalimah Pujihastuti mengapresiasi capaian kinerja anggaran selama lima tahun terakhir. “Tahun anggaran 2022 merupakan kinerja tertinggi, di mana mencapai 98,02 persen dari total pagu,” jelasnya. Melalui rapat koordinasi ini, Kemenhub juga akan menyinkronkan usulan kegiatan UPT/ Satker, Dinas Perhubungan Provinsi dan Bappeda Provinsi agar selaras dengan arah kebijakan pemerintah yang tertuang dalam RPJMN Teknokratik dan Renstra Kemenhub Tahun 2025-2029. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Ervan Maksum dan para pejabat tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan.(*) Sumber: Kemenhub RI