Category: perhubungan laut

BANDA ACEH – Sektor transportasi memiliki andil yang cukup krusial dalam upaya mengendalikan inflasi. Kenaikan biaya transportasi akan berdampak pada seluruh aspek perekonomian, mulai dari sektor rumah tangga hingga industri. Disrupsi pergerakan orang dan barang juga dapat berakibat pada kenaikan harga barang yang berakibat pada kenaikan tingkat inflasi. Hal tersebut dikemukakan oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal saat memberi sambutan dalam sesi diskusi (Sharing Session) guna membahas berbagai upaya pengendalian inflasi pada sektor transportasi di Aula Multimoda Dishub Aceh, Jumat, 6 Desember 2024. Dalam pertemuan itu, Teuku Faisal memaparkan berbagai upaya yang telah dilakukan guna mengendalikan inflasi di sektor transportasi, di antaranya memastikan arus barang dan jasa bisa berjalan lancar dan tidak terkendala. “Sektor transportasi mempunyai peran signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kestabilan harga komoditi di Aceh,” ucap Teuku Faisal. Kadishub Aceh menambahkan bahwa di Aceh juga terdapat anggaran subsidi bagi angkutan transportasi, subsidi angkutan meliputi semua moda transportasi di Aceh, baik angkutan darat, angkutan udara, serta angkutan laut dan penyeberangan. “Kita berharap kehadiran Pemerintah dengan pemberian subsidi ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat sehingga inflasi di Aceh dapat kita tekan semaksimal mungkin,” tuturnya. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, Ahmadriswan Nasution, selaku narasumber dalam diskusi ini, menyebutkan bahwa sektor transportasi berperan penting dalam pengendalian inflasi di daerah, terutama pada aspek kelancaran distribusi barang dan jasa. Berdasarkan data pengendalian inflasi Provinsi Aceh periode November 2024, kata Ahmadriswan, inflasi mengalir ke arah stabil dalam dua tahun terakhir. Hal ini tidak terlepas dari peran sektor perhubungan dalam rangka mendukung ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi barang dan jasa. Ahmadriswan berharap agar kondisi ini terus terjaga dengan cara membangun sinergitas antar instansi serta menghadirkan kajian-kajian terkini dari sektor transportasi yang berpengaruh terhadap kebijakan dan perekonomian Aceh ke depan.(AP)

BANDA ACEH – Penerapan sistem tiket online Ferizy untuk layanan penyeberangan mulai diberlakukan di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Banda Aceh, dan Pelabuhan Penyebarangan Balohan, Sabang, pada tanggal 27 November 2024. Sistem baru ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi bagi para penumpang serta kendaraan logistik yang melintasi jalur laut tersebut. Meskipun sistem tiket online telah dimulai, penerapan ini dilakukan secara bertahap sebagai bagian dari proses sosialisasi kepada masyarakat. Selama masa sosialisasi, bagi penumpang yang belum familiar atau tidak dapat menggunakan layanan tiket online, masih tersedia opsi pembelian tiket secara manual di loket ASDP 30 menit sebelum waktu keberangkatan. Penumpang yang memilih opsi manual dapat membayar dengan tunai sesuai tarif resmi yang berlaku. Selain itu, mitra perbankan yang membuka counter di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue dan Balohan juga dapat membantu proses pembelian tiket online bagi penumpang yang membutuhkan. Sementara itu, untuk kendaraan logistik, seperti angkutan bahan pokok dan sayuran, tiket manual tetap dapat dibeli di loket ASDP selama sosialisasi implementasi tiket online. “Kami selaku operator memastikan tidak ada gangguan terhadap kelancaran penyeberangan angkutan bahan pokok meskipun sistem tiket online sudah diterapkan. Apabila terdapat kendala, masyarakat dapat menghubungi call centre atau petugas kami di lapangan,” sebut General Manager PT ASDP Cabang Banda Aceh, Rudy B. Hanafiah, Senin, 02/12/2024. Sebagai informasi, keberadaan sistem tiket online Ferizy ini memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, antara lain kemudahan dalam pemesanan tiket, kepastian jadwal keberangkatan, pendataan manifest menjadi lebih akurat serta meningkatkan ketertiban di pelabuhan. “Selain itu, sistem ini juga diharapkan dapat mengurangi praktik percaloan dan mendukung Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) yang tengah digalakkan oleh pemerintah,” pungkas Rudy. Dengan adanya sistem tiket online Ferizy, diharapkan layanan ferry menjadi lebih transparan, efisien, dan aman bagi seluruh pengguna jasa transportasi kapal penyeberangan di lintasan Ulee Lheue-Balohan. Masyarakat diimbau untuk segera beradaptasi dengan sistem baru ini dan memanfaatkan kemudahan yang ditawarkan dalam perjalanan mereka.(MR)

BANDA ACEH – Tiket kapal penyeberangan pada lintasan Ulee Lheue – Balohan (PP) sudah bisa dipesan secara online mulai tanggal 27 November 2024. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal saat melakukan konferensi pers bersama General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Banda Aceh Rudi B Hanafiah di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue Banda Aceh pada Sabtu, 23 November 2024. “Masyarakat yang ingin menyeberang ke Sabang dari Pelabuhan Ulee Lheue atau sebaliknya, sudah bisa membeli tiket secara online pada laman www.trip.ferizy.com atau aplikasi mobile yang dikelola oleh PT ASDP Indonesia Ferry,” ungkap Teuku Faisal. Digitalisasi layanan pembelian tiket di Pelabuhan Ulee Lheue ini guna menindaklanjuti arahan Penjabat (Pj) Gubernur Aceh dan sejalan dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Tiket Angkutan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota secara Elektronik. Di samping itu, penerapan tiket online bertujuan untuk memberi kemudahan bagi masyarakat maupun wisatawan yang akan berwisata ke Sabang. Wisatawan bisa merencanakan perjalanan dengan lebih mudah karena tiket kapal bisa dibeli jauh-jauh hari. “Bagi traveler kepastian berangkat itu penting, jam berapa berangkat dan jam berapa sampai di tujuan. Banyak tamu yang datang ke pelabuhan, karena belum ada kepastian berangkat, akhirnya pulang balik. Permasalahan ini akan teratasi dengan adanya sistem tiket online,” sebut Teuku Faisal. Selain mempermudah pemesanan tiket, layanan daring ini dapat mencegah terjadinya antrian panjang kendaraan di area Pelabuhan Ulee Lheue. “Kita juga menghindari terjadinya penumpukan kendaraan yang sering kali terjadi di saat peak season,” sebut Teuku Faisal. Berkaca dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, wisatawan yang akan berlibur ke Sabang sering kali harus menunggu terlalu lama di Pelabuhan Ulee Lheue karena antrian kendaraan melonjak tajam pada setiap momen libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) dan libur lebaran. Kondisi di atas juga sering kali berdampak terhadap kelancaran arus lalu lintas di dalam maupun di luar area Pelabuhan Ulee Lheue. Kemacetan lalu lintas yang terjadi menyebabkan pelayanan bagi pengguna jasa pelabuhan tidak berjalan dengan optimal. Transformasi layanan pembelian tiket kapal dari sistem manual ke online ini juga bertujuan untuk melindungi pengguna jasa, baik masyarakat maupun wisatawan, dari praktik percaloan. Praktik makelar tiket kapal tentu saja berdampak negatif terhadap pelayanan di pelabuhan seperti ketidaknyamanan penumpang karena memperoleh tiket kapal dengan harga yang melambung tinggi dari harga resmi. Dengan berlakunya pembelian tiket kapal ferry secara online, kini sistem pembelian tiket kapal di Pelabuhan Ulee Lheue dan Balohan seluruhnya menyediakan layanan secara daring, baik kapal ferry maupun kapal cepat. Kadishub menambahkan, bila penerapan sistem tiket online di Pelabuhan Ulee Lheue berjalan lancar, Dishub Aceh akan mendorong semua pelabuhan penyeberangan di Aceh untuk menerapkan sistem Ferizy ke depannya. “Kita ingin membuat pelabuhan ini full cashless, mulai dari pembayaran retribusi hingga transaksi pada gerai-gerai makanan maupun souvenir,” jelasnya. Hal itu, sebutnya, sejalan dengan target Dishub Aceh untuk merubah image pelabuhan yang dulunya dianggap kumuh, serta banyaknya aksi premanisme, percaloan menjadi lebih aman dan nyaman. “Kini pelabuhan bukan hanya sebagai tempat perlintasan, tapi ke depan harus menjadi objek wisata atau menjadi pilihan bagi anak-anak muda untuk beraktifitas. Lokasinya jg sangat indah disini” sebut Teuku Faisal. Pemerintah Aceh sangat mengapresiasi manajemen PT ASDP Indonesi Ferry Banda Aceh atas atensi dan kerjasama yang baik sehingga terwujudnya digitalisasi pada layanan tiket kapal di lintasan penyeberangan Ulee Lheue – Balohan ini. Pada kesempatan yang sama, Rudi B Hanafiah menyampaikan bahwa, pada tahap awal, sasaran utama penerapan tiket online untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Sedangkan untuk tiket penumpang dan roda 2, masih dijual tiket secara manual. “Targetnya 6 bulan sampai 1 tahun ke depan, kita sudah full online,” sebutnya. Dirinya mengharapkan dukungan semua pihak untuk sama-sama mensosialisasikan penerapan Ferizy di lintasan Ulee Lheue – Balohan. “Implementasi Ferizy merupakan bentuk komitmen PT ASDP Indonesia Ferry dalam menyediakan layanan transportasi penyeberangan yang modern dan efisien,” tutur Rudi. Sebagai informasi, pemesanan tiket kapal sudah bisa dilakukan H-7 keberangkatan. Sedangkan batas waktu pemesanan 1 jam sebelum kapal berangkat. Penumpang yang sudah membeli tiket, dipersilahkan masuk pelabuhan 3 jam sebelum waktu keberangkatan. Sementara batas waktu check-in 30 menit sebelum keberangkatan.(AB)

BANDA ACEH – Dinas Perhubungan Aceh bersama PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Banda Aceh menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Penerapan Tiket Online pada lintasan penyeberangan Ulee Lheue – Balohan di Aula Multimoda Dishub Aceh, pada Kamis, 21 November 2024. Pertemuan yang diikuti oleh sejumlah stakeholder penyeberangan tersebut membahas sejumlah persiapan menjelang penerapan penjualan tiket kapal ferry secara online yang akan dimulai pada tanggal 27 November 2024 mendatang. Kepala Dinas Perhubungan Aceh yang diwakili Sekretaris Dinas Perhubungan Aceh Teuku Rizki Fadhil menekankan pentingnya melakukan sosialisasi secara masif kepada publik terkait pemberlakuan tiket online ini. “Sosialisasi perlu digalakkan mulai dari sekarang supaya informasi mengenai tiket online ini bisa tersampaikan kepada masyarakat secara luas. Kita di Dishub Aceh siap mensupport melalui kanal-kanal media sosial yang kita miliki,” sebut Teuku Rizki. Sekdishub Aceh juga menyampaikan sejumlah arahan dari Kepala Dinas Perhubungan Aceh terkait masukan dari Ombudsman Perwakilan Aceh maupun masyarakat terhadap pelayanan transportasi penyeberangan. Masukan tersebut diharapkan bisa menjadi perhatian manajemen PT ASDP Indonesia Ferry selaku operator sehingga pelayanan transportasi penyeberangan semakin membaik ke depan. Sementara itu, Kepala Bidang Pelayaran Dishub Aceh Muhammad Al Qadri menyampaikan bahwa dirinya mengapresiasi komitmen PT ASDP Indonesia Ferry Banda Aceh dalam menjawab permintaan masyarakat Aceh terkait penerapan tiket online di kapal penyeberangan. “Alhamdulillah, layanan tiket online di Pelabuhan Ulee Lheue bisa direalisasikan oleh PT ASDP dalam waktu cukup singkat,” ujarnya. Al Qadri menambahkan, pemberlakuan tiket online ini diharapkan bisa mencegah terjadinya antrian kendaraan yang panjang pada saat peak season, dan masyarakat memperoleh kepastian waktu untuk menaiki kapal. Pada kesempatan yang sama, GM PT ASDP Indonesia Ferry Banda Aceh Rudi B Hanafiah menyebutkan, masyarakat nantinya dapat memesan tiket kapal penyeberangan pada link www.trip.ferizy.com. Penyediaan layanan tiket online ini, sebut Rudi, merupakan salah satu bentuk komitmen PT ASDP Indonesia Ferry dalam meningkatkan layanan yang prima bagi masyarakat Aceh.(AB)

BANDA ACEH – Sedikitnya terdapat 100 orang tenaga non ASN yang tercatat sudah mengabdikan diri pada Dinas Perhubungan Aceh mendapatkan pembekalan terkait pelaksanaan seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang sebentar lagi akan diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula multimoda, Dishub Aceh, Rabu, 20 November 2024 dengan menghadirkan Delfian Masrura, Dosen Pengajar dari Universitas Teuku Umar sebagai Narasumber. Delfian memaparkan berbagai langkah dan strategi dalam menghadapi perekrutan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi tahun 2024. “Kompetensi ASN PPPK yang akan diuji terbagi kedalam 3 aspek penting meliputi manajerial, sosial kultural dan wawancara,” Ucap Delfian membuka pemaparan. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Dinas Perhubungan Aceh, T. Rizki Fadhil mengatakan ini merupakan salah satu bentuk dukungan Dinas terhadap para tenaga Non ASN yang akan mengikuti ujian PPPK kedepan. Ia berharap seluruh tenaga di Dinas Perhubungan Aceh dapat terserap menjadi ASN PPPK. ‘Kita berharap melalui pembekalan ini, para calon PPPK dapat lebih siap dan percaya diri dalam menghadapi seleksi,” Ucap T. Rizki. Kegiatan pembekalan diakhiri dengan sesi tanya jawab dan diskusi. Para peserta aktif dan antusias bertanya terkait pelaksanaan tes. Pembekalan ini juga diharapkan mampu menghasilkan ASN PPPK di Dishub Aceh yang kompeten dan berdedikasi tinggi.(AP)

BANDA ACEH – Dinas Perhubungan Aceh kembali membuktikan komitmennya terhadap keterbukaan informasi publik dengan meraih penghargaan bergengsi sebagai lembaga publik terinformatif kategori Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) Tahun 2024. Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Gubernur Aceh yang diwakili Plh. Sekretaris Daerah Aceh Zulkifli kepada Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal pada Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Aceh (KIA) di Anjong Mon Mata Banda Aceh, Selasa, 19 November 2024. Saat membacakan sambutan Pj Gubernur Aceh, Zulkifli menyebutkan bahwa Anugerah Keterbukaan Informasi Publik diselenggarakan setiap tahunnya guna mendorong setiap badan publik agar semakin terbuka dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Semangat implementasi keterbukaan informasi ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, di mana setiap badan publik wajib menyediakan informasi yang berkenaan dengan pelayanan publik. “Penghargaan seperti ini rutin dilaksanakan oleh KIA untuk mendorong semangat keterbukaan menjadi budaya yang melekat di setiap lembaga publik di Aceh,” sebut Zulkifli. Dengan demikian, tambahnya, lembaga publik semakin memahami betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan kebijakan sehingga potensi penyelewengan dapat dipersempit. Pada kesempatan yang sama, Komisioner Komisi Informasi Pusat Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Syawaluddin menekankan pentingnya keterbukaan informasi dalam negara hukum yang demokratis. “Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan jaminan hak bagi setiap warga negara untuk mengetahui sebuah rencana, program, proses hingga latar belakang dari kebijakan-kebijakan publik yang mempengaruhi kepentingan publik,” ungkap Syawaluddin. Syawaluddin menilai kesadaran badan publik di Indonesia terhadap hak warga negara dalam memperoleh informasi semakin meningkat. Sebagai badan publik, setiap kita tidak hanya menyediakan serta menyajikan informasi di media sosial. “Akan tetapi harus berani melakukan interaksi dan mendengar partisipasi serta respon dari masyarakat. Dari situlah, kepercayaan publik itu akan tumbuh,” pesannya. Selepas menerima penghargaan, Teuku Faisal pada kesempatan itu menyampaikan rasa bangga dan terima kasih kepada seluruh jajaran di Dinas Perhubungan Aceh atas komitmen dan dedikasi tinggi terhadap keterbukaan informasi publik yang sudah ditunjukkan selama ini. “Alhamdulillah, Dishub Aceh kembali meraih nilai tertinggi dan mampu mempertahankan penghargaan yang sudah dicapai pada tahun lalu. Tentu ini tidak mudah,” ungkapnya. Kadishub Aceh juga menekankan bahwa esensi dari keterbukaan informasi publik ini adalah bagaimana Dishub Aceh selaku badan publik mampu menyediakan kemudahan akses terhadap informasi bagi masyarakat sekaligus menerapkan budaya keterbukaan bagi seluruh ASN. “Transparansi terhadap kinerja, program, serta kebijakan-kebijakan yang kita lakukan harusnya diketahui oleh masyarakat secara luas, sehingga prinsip check and balance bisa terjadi dan masyarakat bisa berpartisipasi dalam pembangunan” jelas Teuku Faisal. Sementara itu, Ketua Informasi Aceh Arman Fauzi dalam laporannya menyebutkan, Komisi Informasi Aceh diberi mandat untuk memantau setiap perkembangan, perubahan, dan dinamika yang terjadi di setiap daerah terkait penerapan keterbukaan informasi publik. Jumlah badan publik di Aceh yang memperoleh klasifikasi “Informatif” kian meningkat. Peningkatan ini, sambung Arman, tidak terlepas dari dukungan, kerjasama, dan inovasi semua pihak. Dirinya berharap Aceh ke depan bisa menjadi provinsi yang dikenal lebih transparan serta literasi yang semakin meningkat. “Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Aceh dan Bapak Sekda atas dukungan yang telah diberikan selama ini,” ungkap Arman yang akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Ketua Informasi Aceh pada tahun ini. Pencapaian status klasifikasi “Informatif” merupakan penghargaan tertinggi bagi sebuah badan publik yang menyelenggarakan layanan informasi publik. Pada kategori SKPA di lingkungan Pemerintah Aceh, Dinas Perhubungan Aceh memperoleh nilai tertinggi yaitu 98,7 poin. Disusul oleh Dinas Komunikasi, Informasi, dan Persandian Aceh pada posisi kedua dengan 98,6 poin, dan Dinas Peternakan Aceh pada posisi ketiga dengan 98,6 poin.(AB)

SURABAYA – Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal menghadiri Rakornas Dinas Perhubungan Provinsi Tahun 2024 yang digelar di Ballroom Hotel Movenpick Surabaya Jawa Timur, pada Rabu, 13 November 2024. Agenda rapat ini merupakan pertemuan seluruh Kepala Dinas Perhubungan tingkat provinsi se-Indonesia untuk merumuskan solusi terhadap permasalahan transportasi dan upaya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. “Kita sangat menyambut baik terselenggaranya rapat ini sehingga semua pihak bisa bersinergi dalam menangani berbagai isu di sektor transportasi,” ungkap Teuku Faisal. Acara yang mengusung tema “Mengembangkan Konektivitas Nasional dengan Sinergi Transportasi Antar Daerah” ini, menurut Teuku Faisal sangat baik karena menjadi wadah membahas berbagai tantangan maupun peluang kolaborasi antar Pemerintah Daerah ke depannya. “Pertemuan seperti ini juga banyak memberikan insight terkait kebijakan maupun program yang diterapkan di seluruh provinsi dengan dinamika dan karakteristik yang berbeda-beda. Tentu ini menjadi pembelajaran yang baik bagi semua kepala dinas,” sebutnya lagi. Apa yang disampaikan oleh Kadishub Aceh tersebut senada dengan pernyataan Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono saat menyampaikan sambutannya saat membuka acara tersebut. Kata Adhy, penerapan kebijakan transportasi di masing-masing provinsi sangat diperlukan karena perbedaan karakter dari setiap daerah. “Kami berharap, melalui pertemuan kali ini akan lahir rekomendasi-rekomendasi yang strategis utk menjawab tantangan serta peluang kolaborasi di sektor perhubungan di tanah air,” katanya. Pada kesempatan tersebut juga telah terbentuk Forum Komunikasi Perhubungan Provinsi (Forkomhubsi) dimana Kadishub Provinsi Jawa Timur dikukuhkan sebagai Ketua dan Kadishub Aceh didapuk sebagai Sekretaris. Forum ini direncanakan mengadakan pertemuan berkala untuk meningkatkan kolaborasi antar daerah serta menyuarakan aspirasi daerah di sektor transportasi.(FS)

BANDA ACEH – Yusria Darma dipercaya untuk memimpin kepengurusan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Wilayah Aceh periode 2024-2027. Ketua Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik USK itu dilantik oleh Sekretaris Jenderal (Sekjend) MTI Pusat, Haris Muhammadun, bertempat di Hermes Hotel, Senin, 11 November 2024. Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Nomor KEP-08/KU-MTI/XI/2024 tentang Penetapan Pengurus MTI Wilayah Aceh. Yusria menyampaikan, MTI adalah organisasi profesi yang terhimpun dari birokrasi maupun praktisi yang bergerak untuk memajukan transportasi di Indonesia. “Organisasi ini dibentuk untuk memajukan pembangunan transportasi di Indonesia” ungkapnya. Sementara itu, Sekjend MTI Pusat, Haris Muhammadun mengatakan MTI merupakan organisasi yang concern terhadap isu-isu transportasi. “Dimana pemikiran dan gagasan terkait perkembangan transportasi sangat dibutuhkan disini,” ujarnya. Haris menjelaskan bahwa MTI sendiri telah berkiprah sejak tahun 1985 dan menjadi wadah untuk mengabdi memajukan transportasi di negeri ini. “Selamat kepada pengurus yang dilantik, saya yakin dapat berkiprah untuk perkembangan transportasi Aceh yang lebih baik lagi,” tutupnya. Selain pelantikan pengurus MTI Wilayah Aceh, pada saat yang sama juga dilaksanakan pengukuhan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Ikatan Alumni Ahli Lalu Lintas Sekolah Tinggi Transportasi Darat (IKAALL-STTD) Aceh Periode 2023 – 2027. Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal mengharapkan pengurus MTI Aceh dan IKAALL Aceh yang baru dikukuhkan hendaknya memberikan kritikan dan masukan yang konstruktif serta positif untuk pengembangan transportasi Aceh ke depan. “Harapan itu kami sampaikan karena, menurut data kecelakaan lalu lintas dari Ditlantas Polda Aceh, kematian akibat lalu lintas di Aceh masih tergolong tinggi per hari 2 orang,” kata Teuku Faisal. Kadishub Aceh menambahkan, dirinya hari ini sangat senang dan gembira karena Pengurus MTI Aceh Periode 2024 – 2027 telah dilantik oleh Sekjen MTI Pusat, Dr Ir Haris Muhammadun dan Pengurus IKAAL Periode 2023 – 2027 sudah dikukuhkan oleh Ketua DPP IKAALL, Dr Ir Haris Muhammadun.(AP/AB)

BANDA ACEH – Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal menyebutkan bahwa digitalisasi layanan pada titik-titik layanan publik seperti Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue sudah seharusnya dilakukan guna mempermudah perjalanan masyarakat maupun wisatawan. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi terkait Rencana Penerapan Tiket Kendaraan Online di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue pada periode Libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, pada Kamis, 31 Oktober 2024. Rapat yang berlangsung di Ruang Kerja Kadishub Aceh itu dihadiri oleh Project Head Digital Business Development PT ASDP Indonesia Ferry Zullivan Ramadhana Miraza, GM PT ASDP Indonesia Ferry Banda Aceh Rudy B. Hanafiah, perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, dan perwakilan Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh. Dishub Aceh, kata Teuku Faisal, selama ini banyak mendapatkan masukan dari masyarakat karena layanan pembelian tiket kapal penyeberangan masih secara manual. “Kondisi ini menimbulkan uncertainty (ketidakpastian) bagi masyarakat terkait keberangkatan mereka. Bahkan ada yang harus menunggu hingga 2 hari di pelabuhan pada saat peak season seperti musim liburan,” ungkapnya. Di samping itu, penerapan sistem online ticketing bisa mengurangi praktik calo di Pelabuhan Ulee Lheue. “Oleh karena itu, kita mendorong kawan-kawan di Dishub Aceh berinovasi melalui Si-Marlin untuk menghandle antrian kendaraan yang akan menyeberang sehingga masyarakat memperoleh kepastian jadwal yang akurat secara online,” lanjutnya. Aplikasi Si-Marlin direncanakan mulai diterapkan di Pelabuhan Ulee Lheue pada tanggal 18 November mendatang. Aplikasi ini memudahkan masyarakat atau calon penumpang yang membawa kendaraan saat membeli tiket serta mengambil nomor antrian untuk menaiki kapal. Selain itu, Teuku Faisal berharap manajemen PT ASDP Indonesia Ferry sudah menerapkan sistem pembelian tiket secara online melalui Ferizy mulai Januari 2025 mendatang. Hal ini sesuai dengan Surat Gubernur Aceh kepada Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry pada Mei 2024 silam yang meminta supaya diberlakukan pembelian tiket secara elektronik pada angkutan penyeberangan di Aceh mulai Januari 2025. Terkait penerapan Ferizy pada angkutan penyeberangan di Aceh, Zullivan menyebutkan bahwa pihaknya sangat mendukung usaha Pemerintah Aceh dalam menerapkan pembelian tiket kapal secara online. Saat ini, lanjut Zullivan, PT ASDP Indonesia Ferry sedang menyiapkan supaya pembelian tiket melalui Ferizy bisa dioperasikan di Pelabuhan Ulee Lheue. Dengan adanya layanan pembelian tiket kapal secara online diharapkan bisa memberi kemudahan bagi masyarakat saat menggunakan jasa angkutan penyeberangan.(AB)

Menuju Indonesia Emas 2045, hendaknya transportasi menjadi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Transportasi sebagai kebutuhan turunan turut menentukan kemajuan suatu wilayah dan berujung kesejahteraan Masyarakat. Dari data Kementerian PUPR (2024), sepanjang 2015-2024, pembangunan infrastruktur antara lain ruas jalan tol sepanjang 2.432 kilometer atau rata-rata 270 kilometer per tahun, jalan nasional 5.999 kilometer, jalan layang (flyover) dan terowongan (underpass) sepanjang 27.673 meter. Tol Trans Sumatera belum terhubung, masih menyisakan1.610 kilometer lagi untuk menyambungkan Aceh hingga Lampung. Terhubungnya Jalan Tol Trans Jawa sejak tahun 2018 terbukti memperlancar arus dan meningkatkan perpindahan arus dan meningkatkan perpindahan orang, distribusi barang, dan pertumbuhan jasa. Selain itu, dapat memangkas waktu perjalanan hingga 50 persen dan sekarang bersaing dengan moda KA dan pesawat terbang. Untuk menempuh perjalanan darat dari Jakarta – Semarang atau sebaliknya, sebelumnya 10 – 12 jam, sekarang dapat ditempuh 6 jam. Semarang – Surakarta sebelumnya 2 – 3 jam, sekarang cukup 1 jam. Semarang – Surabaya sebelumnya 6 – 8 jam, sekarang cukup 4 jam. Semarang – Malang cukup 5 jam, Semarang – Bandung cukup 5 jam. Biaya logistik menurun dari 24 persen menjadi 14 persen, namun belum memberikan kesejahteraan bagi pengemudi angkutan barang. Rata-rata uang yang dibawa pulang Rp 500 ribu seminggu bekerja bagi pengemudi angkutan barang jarak jauh. Praktek pungli masih marak dan gangguan oknum APH di UPPKB masih ada. UPPKB di beberapa lokasi sudah tidak layak dioperasikan. Pasalnya, kapasitas layanan tidak sesuai dengan jumlah kendaraan barang yang harus diperiksa. Modernisasi layanan UPPKB segera harus dilakukan (penggunaan WIM/weigh in motion) dan ada peningkatan fasilitas kenyamanan bagi UPPKB yang jauh dari pusat kota. Penanganan kendaraan over dimension dan over load (ODOL) harus segera dituntaskan. Sejak tahun 2017 upaya membenahi mulai dilakukan, namun masih ada kendala antar kementerian yang belum sepakat. Setidaknya ada 10 Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam operasional kendaraan ODOL. Kecelakaan yang melibatkan angkutan barang sudah kerap terjadi. Namun, pengusaha angkutan barang dan pemilik barang kerap lepas tangan atau tidak mendapat sanksi hukum. Sopir truk adalah korban sistem angkutan logistik yang masih karut-marut di negeri ini. Bahkan, presiden terpilih harus segera turun tangan dengan menerbitkan instruksi presiden tentang penuntasan angkutan barang. Jalan rel dan perairan belum maksimal digunakan untuk mengangkut logistik. Perlu ada kesetaraan ongkos angkutan di jalan raya dan jalan rel supaya beban jalan raya tidak berlebihan angkut barang. Logisktik jalan rel masih dikenakan PPN, bergerak menggunakan BBM non subsidi dan pengenaan track access charge (TAC), sehingga tarif menggunakan moda KA menjadi mahal. Terminal tipe A yang dikelola Ditjenhubdat, dilakukan pembangunan 6 terminal baru dan 53 rehabilitasi terminal. Terminak penumpang tidak perlu dibuat mewah seperti bandara yang penting fungsunya dapat maksimal. Dari sejumlah terminal itu setelah diresmikan masih belum memberikan kontribusi maksimal (sepi pengguna), karena tidak disertai pembenahan angkutan umum. Layanan angkutan umum sedang mengalami krisis kepercayaan dari publik. Keberadaan angkutan umum ke depan mesti menjadi perhatian serius pemerintah. Pembangunan terminal barang diprioritaskan di daerah perbatasan, yakni 4 yang sudah selesai (PLBN Entikong, PLBN Nanga Badau, PLBN Motaain, PLBN Skow) dan 3 sedang progress (PLBN Aruk, PLBN Motamasin dan PLBN Wini). Padahal kebutuhan terminal barang sangat besar berada di jaringan jalan nasional. Pengemudi truk kerap menggunakan bahu jalan untuk beristirahat. Belum ada satupun dibangun terminal barang di jalan nasional. Yang ada pangkalan truk milik swasta dan pemda. Instratruktur transportasi sungai, danau dan penyeberangan selama 2015-2024, telah terbangun 44 pelabuhan penyeberangan baru, 31 halte sungai dan 16 pelabuhan danau. Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Ditjenhubdat kemenhub (2023), jumlah danau di Indonesia sekitar 840 danau dengan luas total 7.103 kilometer persegi. Sementara jumlah sungai di Indonesia mencapai 2.397 aliran sungai dengan panjang keseluruhan 84.678 kilometer (km). Untuk menanganinya diperlukan menaikkan struktur organisasi menjadi Direktorat Jenderal Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan. Hingga tahun 2024 telah terealisasi 322 trayek bus perintis di 35 provinsi dari target 340 trayek. Tahun 2015 masih 217 trayek di 32 provinsi. Provinsi Papua Pegunungan membutuhkan layanan angkutan bus perintis. Armada bus perintis harus segera diganti, kondisinya sudah tidak layak operasi, rata-rata buatan tahun 2016. Perum. Damri sebagai BUMN yang dipercaya mengoperasikan bus perintis harus mendapat PMN untuk membeli armada bus baru. Layanan angkutan bus perintis dapat dikembangkan menjadi bus AKDP di pulau sedang, seperti Pulau Halmahera, Pulau Sumba dan Pulau Seram. Juga di daerah penghasil mineral dan pulau kecil, seperti Morowali, Pulau Obi, Pulau Alor, Pulau Adaro, Pulau Bunyu, Pulau Sebatik, Kepulauan Meranti. Tidak lupa kawasan transmigrasi perlu akses jalan layak dan layanan angkutan umum. Subsidi angkutan barang sebagai penghubung tol laut dan jembatan udara sangat diperlukan untuk menjaga harga barang tidak mahal sampai daerah pedalaman. Operasional subsidi angkutan barang baru di 6 provinsi luar Jawa. Kendala menambah trayek subsidi angkutan barang adalah jalan daerah yang masih cukup banyak rusak (sekitar 40 persen). Diperlukan percepatan Program Inpres Jalan Daerah, selain Pemda juga menganggarkan pembangunan jalan di daerahnya. Untuk layanan angkutan perintis, ada 269 lintasan perintis dan 104 kapal perintis. Keberadaan terminal penumpang yang dibangun belum dimanfaatkan, sehingga lalu lintas orang tanpa identitas bisa memasuki kapal penyeberangan. Tanpa ada larangan bagi penumpang yang tidak memiliki tiket berangkat. Bangunan terminal kosong dari penumpang yang seharusnya tempat menunggu sebelum penumpang dipersilakan naik ke kapal. Modernisasi angkutan umum perkotaan telah dilakukan, meskipun masih jauh dari target capaian. Sesuai Renstra Kemenhub 2015-2019 ada di 32 kota dan Renstra Kemenhub 2019-2014 ada di 27 kota. Realitanya hanya di 14 kota. Sebanyak 11 kota dibina Ditjenhubdat dan 3 kota dikelola BPTJ. Selain itu, ada 20 pemda sudah menyelenggarakan angkutan umum skema pembelian layanan dengan subsidi berasal dari APBD. Terdapat 98 kota dan 416 kabupaten. Sayangnya, anggaran subsidi dibatasi oleh DPR RI sebesar Rp 500 mikiar, sehingga untuk menncapai target setiap lima tahun sulit tercapai. Oleh sebab itu diperlukan Dana Alokasi Khusus (DAK) DIPA Kemenkeu, ketimbang mempertahankan subsdi BBM Rp 113 miliar yang dinimati 93 persen kendaraan pribadi. Angkutan umum hanya menikmati 3 persen BBM subsidi. Untuk mengurus transportasi wilayah aglomerasi (20 kawasan aglomerasi) perlu dibentuk Direktorat Jenderal Transportasi Perkotaan. Sektor udara, telah terbangun 27 bandara baru dan 64 bandara direhabilitasi. Hampir semua pulau-pulau kecil dan perbatasan sudah terbangun bandara yang dapat disinggahi