Category: perhubungan laut

Investasi 1 miliar lebih yang dikucurkan oleh PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Banda Aceh pada KMP BRR kini telah bisa dinikmati oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari penumpang yang menikmati perjalanan dengan nyaman pada penyeberangan pagi ini (Jumat/24/12) dari Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue menuju Pelabuhan Penyeberangan Balohan, Sabang. Salah satu penumpang yang ditemui AcehTRANSit, di dalam KMP BRR, menyebutkan bahwa bepergian dengan KMP BRR kini jadi lebih nyaman. Begitu juga dengan suasana di dalam ruang penumpang, tambahnya, sangat cocok bila bepergian membawa anak-anak. Selain ruang penumpang, perubahan yang sangat menonjol juga terlihat di area kantin pada deck ketiga kapal. Penumpang yang dulunya harus lesehan saat menyantap makanan, kini telah disediakan bangku supaya penumpang bisa lebih santai sambil menikmati pemandangan laut. Peningkatan fasilitas KMP BRR yang dilakukan oleh PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Banda Aceh ini merupakan bentuk komitmen PT ASDP kepada Pemerintah Aceh untuk meningkatkan pelayanan transportasi penyeberangan di Aceh. Selain itu, juga untuk mendukung pertumbuhan kunjungan wisatawan ke Pulau Weh, Sabang. General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Banda Aceh, Syamsuddin, yang dihubungi AcehTRANSit melalui sambungan seluler, mengungkapkan bahwa peningkatan fasilitas pada KMP BRR bertujuan untuk membuat masyarakat semakin nyaman menggunakan jasa transportasi penyeberangan. “Kita ingin masyarakat saat naik kapal itu senang, makanya fasilitas di kapal pun kita sediakan yang bagus, dan juga kita berharap semoga masyarakat luar yang datang ke Aceh tambah berkesan dengan Aceh,” ungkapnya penuh harap. Pada penyeberangan trip pertama dari Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue hari ini, KMP BRR mengangkut sebanyak 212 penumpang, 50 kendaraan roda 2, dan 33 kendaraan campuran. (AM)

Menjelang liburan tahun baru 2022, PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Banda Aceh merenovasi seluruh interior KMP BRR, Selasa, 14 Desember 2021. Renovasi ini merupakan tindak lanjut dari hasil kesepakatan perjanjian sewa KMP BRR antara PT. ASDP Indonesia Ferry Banda Aceh dengan Pemerintah Aceh. Kepala Bidang Pelayaran Dishub Aceh, Al Qadri, saat meninjau proses pengerjaan, menyampaikan bahwa perjanjian sewa KMP BRR dilakukan selama 5 tahun dengan total biaya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disetor ke Kas Daerah sebesar 8 miliar. Untuk biaya renovasi kapal BRR ini, sebut Al Qadri, tidak menggunakan biaya dari sewa kapal maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA). “Jadi biaya peremajaan KMP BRR ini murni 100 persen dibiayai oleh PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Banda Aceh untuk meningkatkan pelayanan kepada penumpang,” ujarnya lagi. General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Banda Aceh, Syamsuddin, yang juga hadir meninjau proses renovasi kapal, menyebutkan bahwa renovasi yang dilakukan di antaranya mengganti seluruh kursi penumpang, baik VIP maupun ekonomi, pengecatan dinding ruang penumpang, renovasi toilet, mushala, ruang medis, ruang menyusui, area kantin, dan lain-lain. Syamsuddin juga menyampaikan bahwa hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Banda Aceh dengan Pemerintah Aceh untuk meningkatkan pelayanan transportasi penyeberangan kepada masyarakat Aceh. Di samping itu, juga untuk mendukung kunjungan pariwisata ke Sabang. “Ini juga sebagai bentuk bakti dan apresiasi kita kepada masyarakat Aceh dan pengguna jasa transportasi penyeberangan yang telah menggunakan jasa PT ASDP,” sebutnya. Selama proses renovasi berlangsung, kapal BRR akan berhenti beroperasi sementara waktu pada lintasan penyeberangan Ulee Lheue – Balohan. “Kita targetkan bisa selesai dalam minggu ini,” ujarnya kepada Aceh TRANSit. Proses renovasi interior kapal BRR juga diawasi oleh Marine Inspector dari BPTD Aceh Pengawasan dari pihak berwenang ini perlu dilakukan supaya proses renovasi tetap memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan pelayaran. (AM)

Angkutan penyeberangan pada lintasan Gunung Sitoli (Nias) – Singkil kembali beroperasi sejak hari Sabtu kemarin, 27 November 2021. KMP Wira Mutiara, yang baru saja selesai docking/perawatan tahunan di galangan Gunung Sitoli, telah tiba di Pelabuhan Penyeberangan Singkil pada hari Minggu, 28 November 2021. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari media sosial Satuan Pelayanan (Satpel) Pelabuhan Penyeberangan Singkil, pada pelayaran perdana dari Gunung Sitoli, kapal mengangkut 33 penumpang dan 12 unit kendaraan campuran. Dilansir dari Wikipedia, proses docking dilakukan di galangan kapal adalah sebuah tempat yang dirancang untuk memperbaiki dan membuat kapal. Kapal-kapal ini dapat berupa kapal pesiar atau yacth armada militer, cruise line, pesawat barang atau penumpang. (AM)

Dengan banyak dan tersebarnya simpul transportasi seperti terminal penumpang, pelabuhan penyeberangan, stasiun kereta api, dan bandara sebagai ujung tombak pelayanan perhubungan, kepastian dan keteraturan pelayanan menjadi tanggung jawab besar bagi pemangku kebijakan di sektor ini. Pembagian kewenangan pengoperasian menjadi salah satu faktor utama dalam optimalnya pelayanan tersebut. Kewenangan pengelolaan simpul transportasi dibedakan menurut wilayah sarana yang melayani. Simpul yang melayani sarana angkutan antarprovinsi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Sedangkan sarana angkutan antar kabupaten dalam provinsi serta angkutan dalam kabupaten menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, hal ini sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Apabila melihat fakta di lapangan, pengelolaan simpul transportasi di Aceh masih tidak sesuai dengan amanat perundangan. Sesuai peraturan, pengelolaan terminal dan pelabuhan yang melayani sarana angkut antar kabupaten dalam Provinsi Aceh harus dilakukan oleh Pemerintah Aceh dalam hal ini melalui Dinas Perhubungan Aceh. Namun faktanya, kewenangan pengelolaan fasilitas tersebut masih dilakukan oleh pemerintah kabupaten terkait. Selain tidak sesuai aturan perundangan, hal ini juga memberikan dampak kurang baik, khususnya pada pengembangan ekonomi dan pembangunan daerah tersebut. Terbatasnya anggaran yang dimiliki pemerintah kabupaten/kota khususnya di Aceh, sering kali menjadi menjadi alasan tidak optimalnya pelayanan di terminal maupun pelabuhan, yang sejatinya membutuhkan anggaran yang cukup besar. Akibatnya, banyak dari simpul tersebut yang “mati suri” maupun “mangkrak” bagai pepatah hidup segan mati pun tak mau. Mengantisipasi kondisi tersebut, dalam satu tahun terakhir telah dilaksanakan proses pengalihan kewenangan pengelolaan dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi. Proses ini biasa disebut dengan proses Peralihan Personel, Pendanaan Sarana dan Prasarana, serta Dokumen (P3D). Proses ini semakin dipercepat pelaksanaannya setelah adanya temuan dan teguran dari Badan Pemeriksa Keuangan RI terkait ketidaksesuaian pengelolaan terminal dan pelabuhan yang seharusnya menjadi kewenangan Pemerintah Aceh yang kemudian ditanggapi oleh Gubernur Aceh melalui Surat Gubernur Aceh Nomor 118/2338 tanggal 10 Februari 2020 tentang Tindak lanjut Hasil Temuan tersebut. Proses P3D dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Aceh ini telah dilaksanakan pada beberapa terminal dan pelabuhan yaitu Terminal Tipe-B Bener Meriah, Pelabuhan Penyeberangan Kuala Bubon, Pelabuhan Penyeberangan Labuhan Haji, dan Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue. Terdapat terminal dan pelabuhan per-september 2021 masih dalam proses yaitu Pelabuhan Penyeberangan Sinabang serta Pelabuhan Penyeberangan Pulau Banyak. Proses P3D pelabuhan penyeberangan dan terminal penumpang yang telah selesai sejatinya harus melalui proses yang panjang. Setelah adanya surat gubernur tersebut kemudian dilakukan serangkaian rapat, diskusi, verifikasi dan audit personel dan aset hingga serah terima P3D yang ditandai dengan keluarnya Berita Acara Serah Terima P3D Milik Pemerintah Kabupaten/Kota terkait kepada Pemerintah Aceh. Proses P3D saat ini tengah berlangsung untuk Pelabuhan Sinabang. Lokasi Pulau Simeulue yang jauh dari daratan Sumatera membuat angkutan penyeberangan menjadi urat nadi pembangunan masyarakat. Pengelolaan pelabuhan yang melayani penyeberangan dari Simeulue ke beberapa kabupaten lain di Aceh ini dilakukan oleh pemerintah setempat tidak dapat maksimal karena keterbatasan anggaran. Tahapan P3D Pelabuhan Sinabang telah mencapai tahap verifikasi Berita Acara Verifikasi dan Validasi Data P3D Nomor 552/985/2021 pada 5 Agustus 2021. Dengan adanya berita acara tersebut, hanya butuh satu tahap lagi yaitu berita acara serah terima dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah provinsi seperti yang telah dilaksanakan pada lokasi lain sebelumnya yang ditargetkan akan rampung pada akhir September. Diharapkan, dengan beralihnya wewenang pengelolaan Pelabuhan Sinabang kepada Pemerintah Aceh, dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat setempat, serta semakin mempercantik ikon kebanggaan masyarakat Simeulue yang memang telah menganggap pelabuhan ini bukan hanya sebagai prasarana untuk menyeberang tetapi juga tempat hiburan dan rekreasi bagi penduduk negeri berhati emas kala senja menjelang. (Reza Ali Ma’sum) Download Tabloid Aceh TRANSit Edisi 8 Selengkapnya cek di: https://dishub.acehprov.go.id/publikasi-data/aceh-transit/tabloid-transit/

Sebagai upaya memberikan pelayanan prima kepada pengguna jasa transportasi, Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh melaksanakan penilaian indikator on-time performance (OTP) pada layanan angkutan penyeberangan lintas Ulee Lheue-Balohan pada tahun 2021. Sekretaris Dishub Aceh, T. Faisal dalam acara pemaparan hasil kajian tingkat ketepatan waktu angkutan penyeberangan Kamis (25/11/2021) bertempat di kantor Dishub Aceh, menyampaikan bahwa indikator OTP sangat penting dievaluasi guna memberikan masukan bagi operator transportasi untuk terus memperbaiki kinerja pelayanannya, khususnya dalam hal ketepatan waktu keberangkatan. Metodologi survei yang digunakan dalam kajian ini meliputi survei statis kedatangan dan keberangkatan kapal serta survei wawancara penumpang baik kapal cepat maupun kapal ro-ro di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue dan Balohan. “Hasil survei dan analisis menunjukkan bahwa nilai OTP angkutan penyeberangan Lintasan Ulee Lheue – Balohan adalah 0,49. Hal ini menggambarkan tingkat ketepatan waktu perjalanan kapal ro-ro dan kapal cepat pada lintasan tersibuk di Aceh ini adalah 49 persen dari total perjalanan,” sebut Faisal. Meskipun hasilnya belum menggembirakan, namun angka tersebut perlu dijadikan evaluasi dan acuan untuk perbaikan kedepannya. Lanjutnya, waktu keberangkatan yang tidak sesuai dengan jadwal yang telah dipublikasikan kepada masyarakat luas, dapat mengakibatkan kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung bagi pengguna jasa layanan transportasi. Selain itu, kondisi ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat untuk menggunakan layanan operator kapal tertentu. Dari hasil diskusi, diketahui banyak hal yang berpengaruh terhadap OTP angkutan penyeberangan, diantaranya pengaruh cuaca buruk, gangguan teknis kapal, karakteristik pelabuhan, perizinan, koordinasi antar stakeholder dan kendala non teknis seperti mengakomodir pasien rujukan rumah sakit yang harus mendapatkan penanganan. Hal senada disampaikan oleh GM PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Banda Aceh  dan perwakilan operator kapal cepat, yaitu PT. Pelayaran Sakti Inti Makmur dan PT. Putramaju Global Indonesia. Namun demikian, seluruh operator angkutan penyeberangan ini telah komit untuk meningkatkan pelayanan salah satunya dengan mempertahankan ketepatan waktu. Dalam acara tersebut, Perwakilan BPTD Wilayah I Aceh, Abd. Syukur menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif yang dilakukan Dishub Aceh untuk mengukur indikator OTP angkutan penyeberangan dan terus meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait agar tingkat ketepatan waktu lintas penyeberangan Ulee Lheue – Balohan dapat semakin meningkat. Turut hadir dalam kesempatan ini adalah pewakilan BPKS dan Koordinator Pelabuhan Ulee Lheue. (HM)

Setelah KMP Aceh Hebat 1 berhenti beroperasi karena pelaksanaan docking/perawat tahunan, pelayanan transportasi penyeberangan di Kabupaten Simeulue mengalami kendala. Pasalnya, antrian kendaraan baik pribadi maupun barang kian menumpuk dan memadati areal pelabuhan sejak beberapa hari yang lalu.Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Simeulue, Mulyawan Rohas, yang diwawancarai Aceh TRANSit, menyebutkan, hingga hari ini (Selasa, 23/11) telah terjadi penumpukan kendaraan di beberapa pelabuhan yang melayani angkutan penyeberangan menuju Simeulue, seperti Pelabuhan Penyeberangan Kuala Bubon, Singkil, dan Sinabang. Penumpukan kendaraan hingga saat ini masih belum terurai, faktanya kapasitas kapal tidak mampu mengangkut seluruh kendaraan. “Hari ini saja meski ada dua kapal, yang dibantu juga dengan kapal Aceh Hebat 3 menuju Singkil, juga tidak bisa diangkut seluruhnya,” sebutnya. Selain kapal Aceh Hebat 1 yang tidak beroperasi, kondisi ini semakin parah karena kapal Teluk Singkil belum bisa dioperasikan hingga saat ini pada lintasan Sinabang – Labuhan Haji. Sehingga dampak kenaikan harga barang di Kabupaten Simeulue telah menjerat masyarakat. Dengan terpaksa, masyarakat kembali mengalah dengan keadaan. Hal senada juga dikemukakan oleh Ibu Mira, salah satu pemilik toko kelontong dan sayur yang ditemui Aceh TRANSit di Simeulue. Sebutnya, kondisi seperti ini memaksa kita harus menaikkan harga barang terutama minyak goreng. “Sekarang ini, yang biasanya harga eceran jadi harga modal,” sebutnya. Ia mengharapkan lintasan Labuhan Haji dan Singkil dapat beroperasi dengan normal. “Barang-barang itu banyaknya masuk dari sana karena kan dibawa dari Medan,” ucapnya. Selain naiknya harga barang, kondisi ini juga berpengaruh pada pelayanan kesehatan bagi pasien rujukan dari rumah sakit Simeuleu ke Banda Aceh. Kadishub Simuelue menyebutkan, pada Sabtu yang lalu, satu dari 5 (lima) ambulans yang membawa pasien rujukan tidak bisa menyeberang menuju Banda Aceh. “Kita sangat menyayangkan dan sedih dengan kondisi seperti ini, hingga salah satu masyarakat kita meninggal dunia karena terlalu lama menunggu jadwal keberangkatan,” jelasnya. Angkutan penyeberangan yang aktif saat ini cuma pada lintasan Sinabang – Kuala Bubon yang dilayani oleh KMP Teluk Sinabang dalam 2 kali seminggu, yaitu hari Selasa dan Sabtu. “Otomatis, selang waktu antara Selasa dan Sabtu itu terlalu lama bagi pasien yang gawat darurat untuk dirujuk ke Banda Aceh,” tambahnya. Untuk itu, ia mengharapkan adanya solusi terbaik dari stakeholder terkait agar aktivitas penyeberangan dari dan ke Simeulue dapat berjalan normal seperti biasa. Hingga, perlu penambahan frekuensi pelayaran maupun armada menuju dan ke Pulau Simeulue. (AM/MS)

Singkil, TRANSit – Membawa 77 penumpang, KMP Aceh Hebat 3 bertolak dari Pelabuhan Penyeberangan Singkil menuju Pulau Banyak, Senin sore, 22 November 2021. 41 orang di antaranya akan melanjutkan penyeberangan ke Sinabang pada pukul 21.00 WIB malam nanti. Selain penumpang, ada pula 27 kendaraan campuran sejenis pick-up dan truk yang menyeberang ke Sinabang menggunakan kapal Aceh Hebat 3. Kendaraan-kendaraan tersebut membawa pasokan logistik untuk kebutuhan masyarakat di Kabupaten Simeulue. Salah satu supir truk barang, yang sempat ditanyai oleh Tim Aceh TRANSit, menyebutkan bahwa kendaraannya sudah tertahan di Pelabuhan Penyeberangan Singkil selama empat hari atau sejak Jumat (19/11) yang lalu. Tambahnya, bahkan beberapa supir lainnya sudah tertahan lebih lama dari dirinya. “Orang ini saja, Jumat kemarin, gak lewat karena kapal Teluk Sinabang gak muat lagi,” ujarnya. Sejauh pantauan Tim Aceh TRANSit di Pelabuhan Penyeberangan Singkil, hingga sore hari ini (22/11), setidaknya terdapat satu kendaraan barang yang masih tertahan tidak bisa menyeberang ke Sinabang karena daya tampung kapal telah maksimal. Bila dilihat dari jadwal kapal Teluk Sinabang yang melayani lintasan Singkil – Sinabang seminggu sekali, kendaraan tersebut baru bisa diangkut paling cepat pada hari Jumat mendatang atau pada 26 November 2021. Dalam kata lainnya, harus menunggu seminggu lagi untuk menyeberang ke Sinabang. Sejak KMP Aceh Hebat 1 memasuki masa docking/perawatan tahunan, terjadi antrian panjang kendaraan di Pelabuhan sehingga distribusi barang ke Pulau Sinabang menjadi terhambat. Lantaran aktivitas penyeberangan ke pulau tersebut hanya dilayani oleh KMP Teluk Sinabang via Meulaboh dan Aceh Singkil yang dilayani sekali dalam seminggu. (AM)

Aktivitas penyeberangan dari Pelabuhan Penyeberangan Singkil menuju Pulau Banyak kembali berjalan optimal seiring kembali beroperasinya KMP Aceh Hebat 3. Kapal Aceh Hebat 3 sempat berhenti beroperasi sementara, sejak 18 Oktober 2021, guna pelaksanaan docking atau perawatan tahunan. Docking tahunan tersebut merupakan proses yang wajib dilakukan sesuai regulasi sebagai salah satu upaya memelihara kapal agar tetap memenuhi persyaratan operasional pelayaran. Ativitas docking juga untuk memastikan kondisi kapal tetap dalam keadaan baik selama beroperasi. Hal ini dilakukan tentu saja untuk menjamin keselamatan penumpang, sebagai pengguna jasa, saat kapal berlayar. Hal serupa juga disampaikan oleh Nahkoda KMP Aceh Hebat 3, Capt. Laode Mat Salim, yang ditemui Tim Aceh TRANSit, hari ini, Minggu, 21 November 2021. Ia menyebutkan bahwa proses docking kapal Aceh Hebat 3 dilakukan untuk memastikan keselamatan pelayaran. Kondisi kapal menjadi tetap layak sehingga aman untuk berlayar. “Alhamdulillah, kondisi kapal dan mesin bagus, makanya kita kembali ke lintasan,” sebutnya. Sebelum kembali beroperasi telah dilakukan serangkaian pengujian untuk memenuhi persyaratan operasional pelayaran, kapal Aceh Hebat 3 juga melaksanakan sea trial yang diawasi oleh Marine Inspector dari Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah I Aceh pada Jumat, 19 November. Sea trial meliputi pemeriksaan dan pengujian alat keselamatan, navigasi, performa mesin, dan Syarat Pelayanan Minimum (SPM). Rangkaian pengujian juga melibatkan petugas dari Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) Cabang Belawan Sumatera Utara, pihak BKI meneliti kembali berbagai dokumen kapal. Pemeriksaan ini sebagai prosedur wajib yang harus dilalui sebelum kapal kembali beroperasi setelah docking. Selama kapal Aceh Hebat 3 docking, periode awal November, banyak masyarakat yang menanyakan kapan kapal kembali beroperasi. Hal ini menunjukkan animo masyarakat yang terus meningkat untuk berlayar dengan kapal tersebut dan lebih nyaman saat kondisi cuaca penghujan di penghujung tahun. Pada hari perdana berlayar, Sabtu kemarin, 20 November 2021, kapal Aceh Hebat 3 mengangkut 62 penumpang dan 12 kendaraan roda dua. (AM)

Dalam rangka meningkatkan layanan pada Pelabuhan Penyeberangan, saat ini Pemerintah Aceh telah mengeluarkan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Retribusi Aceh. Qanun perubahan ini, yang telah melewati proses legislasi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tentunya, salah satunya mengatur terkait ketentuan retribusi pada pelabuhan penyeberangan yang dikelola oleh Pemerintah Aceh. Saat ini di antaranya, Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Pelabuhan Penyeberangan Kuala Bubon, dan Pelabuhan Penyeberangan Labuhan Haji. Qanun ini masih dalam masa sosialisasi hingga tanggal 26 November 2021 mendatang. Setelah itu, akan berlaku secara efektif mulai tanggal 27 November 2021 pada tiga pelabuhan penyeberangan yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Aceh. Nah, apa saja layanan pada pelabuhan penyeberangan yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh tersebut? Yuk simak informasi berikut! 😊🙏 Klik Postingan Instagram Dishub Aceh

Pada awal September 2021 ini, kami menyempatkan diri untuk berkunjung ke Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue. Pelabuhan ini tergolong sudah sangat tua. Dibangun oleh pemerintah belanda pada 1876 lalu untuk mempermudah akses masuk ke Aceh, pelabuhan ini sudah melalui banyak perubahan. Perubahan yang sangat nyata terlihat pada suasana lobi yang sudah ditata dengan sentuhan modern. Ruang tunggu yang bersih, nyaman serta tempat duduk yang sudah mengakomodir lebih banyak penumpang yang menunggu antrean kapal. Dari info petugas pelabuhan, kami mendapatkan data bahwa Pelabuhan Ulee Lheue ini memiliki prasarana pokok seperti breakwater, reventment, groin, kolam pelabuhan, alur pelayaran, dermaga kapal cepat, dermaga kapal lambat, kolam pelabuhan, dan lain-lain. Pembenahan dan Perombakan Awalnya pelabuhan ini dikelola oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. Maka, sesuai dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pelabuhan Ulee Lheue telah diserahkan pengelolaannya dari Pemerintah Kota ke Pemerintah Provinsi pada tanggal 26 Maret 2021. Pada Agustus 2021, Dishub Aceh mulai melakukan segenap pembenahan dan perombakan sistem pelayanan pelabuhan. Walaupun belum tersedianya anggaran khusus untuk Pelabuhan Ulee Lheue. Namun, upaya mengoptimalkan pelayanan melalui Tim TP4U, kebersihan dan keamanan menjadi fokus utama dalam upaya pembenahan. Dengan menjamin kebersihan pada area publik seperti kamar mandi, lobi, ruang tunggu, kantin, musala, pelataran parkir, penataan taman, dan area lain di pelabuhan. Dari sisi keamanan telah adanya penerangan lampu di fasilitas operasional dan di area black spot. Penetapan zona steril juga menjadi penting dalam menciptakan kondisi yang tertib dan teratur. Koordinator Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Ismayadi mengatakan, saat ini telah banyak terjadi perubahan dalam pelayanan dan fasilitas pelabuhan. Suasana religius pun tergambar jelas di pelabuhan negeri syariah ini, salat berjamaah kini rutin dilaksanakan di musala bersama pengguna jasa pelabuhan. Semua layanan dan kenyamanan ini bisa dirasakan sejak awal masuk gerbang pelabuhan. Area parkir dan pepohonan yang sudah ditata rapi, bersih, dan nyaman, sangat memanjakan mata. Pada saat senja menjelang malam penerangan sudah cukup memadai di setiap sisi, guna meningkatkan rasa aman dan nyaman para pelaku aktivitas di pelabuhan. Semua hal ini bisa dirasakan dari awal memasuki pintu gerbang masuk area pelabuhan terlihat adanya pembenahan area parkir dan pepohonan yang sudah ditata rapi bersih dan nyaman. Tonton Video Pelayaran Perdana, KMP. Aceh Hebat 2 Bawa 280 Penumpang Selain beberapa pelayanan yang ada sudah ditingkatkan. Merurut Ismayadi, ke depan akan ada penambahan lagi beberapa personel serta menata beberapa fasilitas pendukung di area pelabuhan. Guna memudahkan penggunaan jasa pelabuhan, para calon penumpang juga bisa memperoleh informasi keberangkatan kapal dari Pelabuhan Ulee Lheue di TV Display di area lobi pelabuhan, maupun di media sosial Dinas Perhubungan Aceh. Dishub Aceh memiliki akun Facebook @dishub. aceh Instragram @dishub_aceh dan akun Twitter @dishub_aceh. Dinas Perhubungan Aceh biasanya meng-update informasi terbaru mengenai pelayaran setiap hari di akun media sosial.(Muhammad Hafid Ilmi & Rizal Syahisa) Download Tabloid Aceh TRANSit Edisi 8 Selengkapnya cek di: