Category: perhubungan darat

BANDA ACEH – Sebanyak 22 Pelajar SMA/SMK se-Aceh ikuti pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas angkutan jalan, 7-10 Agustus 2023 di Banda Aceh. Acara yang mengambil tema Safety Transport for Indonesia’s Future ini dibuka langsung Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal, Selasa, 8 Agustus 2023. Ketua Panitia, Daniel Sarumaha mengatakan pemilihan pelajar pelopor tahun ini dimaksudkan guna mewujudkan budaya keamanan dan keselamatan lalu lintas mendudukan pelajar sejajar dengan insan pembangunan lainnya melalui pemberian motivasi dan penghargaan. Selain itu, kegiatan ini bertujuan meningkatkan dan membangun kesadaran generasi muda untuk berperilaku tertib berlalu lintas. “Serta kita harapkan, pelajar ini dapat menyebarluaskan informasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan ke kalangan generasi muda lainnya,” sebut Daniel. Kadishub Aceh, Teuku Faisal dalam amanatnya saat membuka kegiatan mengatakan data dari Korlantas Polri menyebutkan bahwa sepeda motor sebagai kendaraan penyumbang kecelakaan terbesar se-Indonesia. “Ini menjadi catatan bagi kita semua. Kita berharap lembaga pendidikan dapat menyampaikan informasi keselamatan berlalu lintas di sekolah-sekolah melalui kelas khusus atau sesi penyampaian keselamatan berlalu lintas di usia dini. Ini penting terkait masa depan bangsa ke depan,” kata Faisal. Faisal juga mengharapkan peserta pelajar pelopor ini dapat menjadi simpul positif bagi teman-teman, keluarga, dan lingkungan agar dapat menyampaikan informasi keselamatan berlalu lintas. Tentu belajar tidak hanya dalam forum ini, peserta dapat pula mendapatkan informasi dari platform media sosial. Sehingga memberi wawasan berlebih bagi peserta pelajar pelopor ke depannya. “Tahun lalu kita masuk 10 besar se-Indonesia. Untuk pembina pelajar pelopor kita meraih lima besar. Ini menjadi capaian yang cukup baik. Tahun ini, harapannya dapat semakin meningkat,”ujarnya. Kegiatan pemilihan pelajar pelopor ini adalah bentuk komitmen bersama dalam mengkampanyekan keselamatan berlalu lintas. Untuk itu, Dishub Aceh mengapresiasi kehadiran Ditlantas Polda Aceh, PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Banda Aceh, BPTD Wilayah II Aceh, dan Dishub Kab/Kota se-Aceh yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Adapun materi yang diajarkan dalam pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari materi pengetahuan keselamatan LLAJ, public speaking, defensive driving, safety riding, dan eco driving, manajemen kampanye keselamatan, motivasi dan pengembangan diri, antisipasi penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar, pertolongan pertama pada kecelakaan dan dinamika kelompok. Pematerinya dari Dishub Aceh, Ditlantas Polda Aaceh, PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Banda Aceh, dan BPSDM Aceh. Peserta yang memperoleh predikat terbaik di tingkat provinsi Aceh akan diikutsertakan pada tingkat nasional sebagai Duta Aceh pada September 2023 di Jakarta.(MR)

Layanan transportasi darat merupakan hal yang sangat penting. Perpindahan orang dan barang menjadi salah satu faktor penggerak roda ekonomi suatu daerah. Tak terkecuali di Simeulue, sebuah kepulauan di tepian samudera hindia dengan luas 1.838 km2 dengan jumlah penduduk sebanyak 89.327 orang (Sumber: BPS). Kota Sinabang, sebagai ibukota Kabupaten Simeulue, secara otomatis menjadi pusat kegiatan kabupaten baik kegiatan pemerintahan maupun kegiatan ekonomi. Bahkan kegiatan transportasi seperti penyeberangan dari Calang, Kuala Bubon, Labuhan Haji dan Singkil pun bersandar di Pelabuhan Penyeberangan Sinabang. Kecamatan Alafan dan Kecamatan Simeulue Barat merupakan kawasan pedalaman di Kabupaten Simeulue. Jarak tempuh kedua kecamatan itu cukup jauh dari Kota Sinabang, yaitu sekitar 94 km (3,5 jam perjalanan) untuk ke Sibigo dan sekitar 145 km (5 jam perjalanan) untuk ke Alafan. Hal ini yang membuat Dinas Perhubungan Kabupaten Simeulue mengusulkan subsidi dua rute transportasi darat tersebut kepada pemerintah pusat. Pada tahun 2022 Pemerintah Pusat membuka rute perintis Sinabang – Sibigo dan kemudian disusul rute perintis Sinabang – Alafan pada tahun 2023. Kedua rute perintis ini disubsidi oleh Pemerintah Pusat melalui dana APBN. Menurut Marli, salah satu pengemudi bus DAMRI, sebelumnya PT. DAMRI telah melayani rute perintis Sinabang – Banda Aceh, namun rute itu dihentikan pada akhir tahun 2021 dan digantikan dengan rute Sinabang – Sibigo dan Sinabang– Alafan. Dua unit bus DAMRI berkapasitas 24 orang dioperasikan setiap harinya untuk melayani kedua rute perintis ini. Bus DAMRI akan berangkat dari terminal Sinabang dengan tujuan desa Sibigo Kec. Simeulue Barat dan desa Lewak Kec. Alafan. “Untuk rute Sinabang – Sibigo kita akan berhenti di dekat dermaga desa Sibigo yang melayani rakit penyeberangan dari desa Sibigo ke desa Miteum. Sedangkan untuk rute Sinabang – Alafan, pemberhentiannya itu di desa Lewak. Biasanya kita berangkat dari terminal Sinabang itu pukul 09.00 WIB. Sesampainya ditempat tujuan kami akan beristirahat sekitar satu jam untuk ishoma sambil menunggu penumpang naik. Kemudian akan kita kembali menuju terminal Sinabang di hari yang sama” tambah Marli. Dia juga menambahkan jarak yang harus ditempuh selama perjalanan menjadi salah satu pertimbangan mengapa bus damri ini hanya melayani satu trip pulang-pergi per harinya. Marli menyebutkan bahwa antusiasme masyarakat untuk menggunakan bus DAMRI ini cukup tinggi. Kejelasan jadwal keberangkatan serta ketepatan waktu menjadi salah satu faktornya. Tercatat bus DAMRI ini seringkali dipadati penumpang, bahkan pada hari-hari tertentu ada penumpang yang tidak dapat berangkat karena kehabisa tiket bus. Dia juga menambahkan sebagian besar penumpang bus ini didominasi oleh masyarakat yang berprofesi sebagai pekerja dan pedagang. Berdasarkan informasi yang didapat dari salah seorang penumpang bus DAMRI rute Sinabang – Sibigo bahwa ongkos angkutan umum seperti L-300, berkisar Rp. 70.000 per orang untuk rute Sinabang – Sibigo sekali jalan, dan berkisar antara Rp. 90.000 – Rp. 100.000 per orang untuk rute Sinabang – Alafan. Jika menggunakan bus DAMRI masyarakat hanya perlu membayar Rp. 20.000 per orang sekali jalan untuk rute Sinabang – Sibigo dan Rp. 30.000 per orang untuk rute Sinabang – Alafan. Hal ini tentu sangat meringankan masyarakat terutama dalam penghematan ongkos transportasi yang harus dikeluarkan per orangnya untuk berpergian kedua daerah tersebut. Oleh karena itu, banyak yang mengharapkan agar kedua rute perintis ini tetap dipertahankan untuk tahun-tahun mendatang.(*) Versi cetak digital dapat diakses dilaman:

BANDA ACEH – Keberadaan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia sangat penting bagi Aceh. Sebagai daerah paling ujung barat di pulau Sumatera, tentu penting bagi daerah ini bermitra dengan asosiasi seperti ini agar upaya kita untuk mendorong aktivitas ekspor dapat berjalan dengan optimal. Hal ini seperti yang disampaikan Kadishub Aceh, Teuku Faisal hadir mewakili Pj.Gubernur Aceh, Acmad Marzuki saat membuka Musyawarah Wilayah I dan sekaligus Pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Aceh Periode 2023-2028, di Aula Dinas Syariat Islam, Sabtu, 5 Agustus 2023. “Dengan telah terbentuknya ALFI di Aceh, harapan kami organisasi ini dapat mendorong dan melayani jasa forwarding jasa logistik dari dan menuju ke Aceh. Faisal melanjutkan, salah satu indikator penting pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah tumbuhnya kegiatan ekspor dan impor di wilayah tersebut. Tentu saja, besar dan kecilnya kegiatan ekspor suatu daerah akan berkontribusi positif dan mendorong peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di daerah tersebut. Kegiatan ekspor ini, selain kita berbicara tentang bahan baku dan materil yang akan diekspor, maka rantai dan pasok logistik akan menentukan dan memastikan kegiatan tersebut berjalan dengan baik. Keberadaan DPW ALFI diharapkan bisa mendorong sejumlah kegiatan ekspor barang dari daerah ini ke berbagai negara lainnya. Aceh ini memiliki potensi yang luar biasa, seperti CPO, hasil hutan, ikan, kopi dan berbagai produk dan komoditas pertanian lainnya yang dapat diekspor ke berbagai negara. Ikan tuna Aceh yang sangat terkenal saat ini telah di ekspor ke Jepang, Korea dan Amerika. Begitu juga dengan kopi, komoditi ini sudah diekspor ke berbagai belahan dunia, baik di Asia, Eropa bahkan hingga ke Amerika. Pemerintah Aceh mengharapkan ada banyak lagi komoditi unggulan yang bisa di ekspor dari Aceh. Karena juga, berkaca dari sejarah, dahulunya para pedagang Aceh ini menguasai perdagangan di jalur Selat Malaka dan juga kegiatan ekspor ke luar negeri. Artinya, Aceh memiliki rekam jejak dan sejarah besar, bahwa para kakek dan buyutnya dahulunya bukan hanya nelayan, tetapi juga adal ah seorang pedagang internasional dan eksportir. “Saat ini, Dinas Perhubungan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh selaku leading sektor guna mendorong kegiatan ekspor komoditi dari daerah ini, dalam beberapa waktu terakhir terus bekerja dengan keras dan tanpa lelah guna memastikan seluruh kegiatan ekspor dari Aceh tidak ada kendala yang berarti,” sebut Faisal. Dishub Aceh harus memastikan sistem ke pelabuhan dan daya dukungnya berjalan dengan baik. Begitu juga dengan Disperindag, kita harapkan dapat memastikan berbagai administrasi dan izin kegiatan ekspor tidak ada kendala di lapangan. “Yang pasti, sebagai pimpinan kepala daerah di Aceh, kami sangat concern untuk mendorong kegiatan ekspor di daerah ini. Alhamdulillah, keberadaan DPW ALFI yang sudah terbentuk di Aceh saat ini, nantinya kita harapkan dapat mendukung upaya kita bersama dalam meningkatkan kegiatan dan volume ekspor dari daerah ini,” pungkas Faisal di hadapan hadirin. Pemerintah Aceh mengucapkan selamat atas suksesnya Musyawarah Wilayah (Muswil) DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Aceh yang pertama kalinya. Selanjutnya tentu saja, ucapan dan selamat kepada para pengurus DPW ALFI Aceh yang sudah terbentuk.(*)

TANGERANG (26/07) – Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Amirulloh menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Perhubungan Darat khususnya Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan memiliki tugas dan tanggung jawab yang cukup besar dalam aspek keselamatan dan keamanan pelayaran seiring dengan adanya pelimpahan kewenangan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Menurut Amirulloh, dengan terbitnya PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Ditjen Hubdat kini memiliki wewenang untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran. Hal tersebut disampaikannya dalam pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kesyahbandaran yang digelar oleh Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan (TSDP) Ditjen Hubdat di Tangerang, Banten pada Rabu (26/07). “Selain melalui diklat kompetensi, Ditjen Hubdat juga menyelenggarakan bimbingan teknis dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kapasitas, dan wawasan para pegawai dalam melaksanakan tugas operasional dan pengawasan serta menjalankan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran di bidang transportasi sungai, danau dan penyeberangan, salah satunya adalah Bimtek Kesyahbandaran yang kita laksanakan ini,” jelas Amirulloh. Ia berharap para peserta Bimtek Kesyahbandaran nantinya dapat memahami dan melaksanakan tugas dan fungsi sebagai seorang syahbandar. “Para peserta yang merupakan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat diharapkan dapat melaksanakan tugas seorang syahbandar sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Pelayaran. Sedangkan bagi para peserta lainnya diharapkan dapat mengerti dan membantu pelaksanaan tugas-tugas syahbandar pada wilayah kerjanya masing-masing,” terang Amirulloh. Ia menjabarkan bahwa syahbandar merupakan pejabat pemerintah yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pemenuhan peraturan-peraturan untuk menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran, ketertiban, dan lalu lintas kapal di pelabuhan sesuai tertulis dalam pasal 1 ayat 56 UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Plt. Direktur Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Bambang Siswoyo dalam laporan yang disampaikannya pada acara tersebut menyampaikan bahwa Bimtek Kesyahbandaran mempunyai fungsi utama untuk meningkatkan kompetensi aparatur Perhubungan dan memberikan pengetahuan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi syahbandar di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran transportasi sungai, danau, dan penyeberangan. “Kegiatan bimbingan teknis ini diikuti oleh 50 orang peserta yang berasal dari BPTD seluruh Indonesia dan KSOPP Danau Toba yang berlangsung selama 3 hari ke depan dimulai pada hari ini sampai dengan Jumat (28/07),” urai Bambang. Adapun Bimtek Kesyahbandaran ini diisi dengan 8 materi pelajaran yakni sebagai berikut: Pemateri yang diundang dalam bimtek ini antara lain dari Direktorat Polair Baharkam Polri, Mahkamah Pelayaran, Biro Keuangan Kemenhub, Direktorat KPLP Ditjen Hubla, serta dari internal Direktorat TSDP Ditjen Hubdat. (*) Sumber: Dirjen Hubdat Kemenhub

Jakarta – Kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi salah satu hal penting dalam mewujudkan angkutan barang yang lebih efisien, dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa. Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat menjadi pembicara kunci serta membuka Seminar dan Workshop bertema Membangun Transportasi Barang yang Selamat, Tertib, dan Efisien, Selasa (1/8). “Layanan transportasi yang andal semakin menjadi tuntutan di tengah persaingan global. Indonesia sebagai salah satu negara terbesar di dunia saat ini masih menghadapi tantangan dalam penataan transportasi khususnya angkutan barang,” ujar Menhub. Menhub menyebut, perlu upaya sungguh-sungguh dari segenap stakeholder terkait untuk memperbaiki tingkat keselamatan dan kinerja angkutan barang di tanah air. Baik yang berkaitan dengan penegakkan hukum, infrastruktur (jalan, jembatan, terminal barang, dan pengaturan moda share), serta transporter (kepatuhan terhadap regulasi). “Permasalahan angkutan barang seperti Over Dimension Overload (ODOL), tingginya angka kecelakaan dan kriminalitas, kemacetan, kerugian ekonomi, efisiensi perjalanan, dan lain sebagainya adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya Kementerian Perhubungan,” ucapnya. Salah satu penyebab inefisiensi kinerja angkutan barang di Indonesia yaitu masih didominasi melalui jalan atau darat. Data Badan Pusat Statistik tahun 2019 menyatakan, moda share angkutan barang melalui angkutan jalan sebesar 87,57%, diikuti angkutan laut (12,16%), serta angkutan perkeretaapian (0,26%). Sisanya terbagi dalam angkutan udara serta angkutan sungai dan penyeberangan. Dominasi ini menyebabkan sejumlah masalah diantaranya yakni: tingginya angka kecelakaan, kemacetan, ODOL, kerusakan infrastruktur jalan, serta polusi udara. Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Darat telah menyiapkan sejumlah strategi penanganan permasalahan angkutan barang, diantaranya yaitu: mewajibkan implementasi sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum (SMKPAU) khususnya angkutan barang, mendorong integrasi multimoda untuk mengurangi beban jalan dalam transportasi barang, serta mensubsidi angkutan barang perintis melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) untuk mendukung program tol laut. Kemudian, pengembangan sistem dan aplikasi perizinan Sistem Perizinan Online Angkutan Darat dan Multimoda (SPIONAM V.2), peningkatan kualitas SDM angkutan barang berbahaya, peningkatan fasilitas penimbangan kendaraan bermotor, serta menyusun spesifikasi teknis kendaraan barang yang efisien yaitu muatan besar, tidak merusak jalan, dan kecepatan memenuhi syarat minimum jalan tol. Selanjutnya, upaya lainnya yang dilakukan untuk penanganan angkutan barang ODOL, diantaranya yaitu: pengawasan dan penegakkan hukum ODOL melalui tilang, transfer muatan, normalisasi kendaraan, serta penindakan penyidikan. Kemudian, mewajibkan penggunaan bukti lulus uji elektronik kendaraan bermotor, mendorong implementasi sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum, serta membangun kemitraan terkait peningkatan aspek keselamatan. Dalam seminar ini hadir sejumlah pembicara dari berbagai pihak yaitu: Ditjen Perhubungan Darat, Korlantas Polri, Kemenkomarves, Jasa Raharja, KNKT, Perkumpulan Perusahaan Transportasi Barang (Truk) dan Logistik yang sadar akan keamanan dan keselamatan (Kamselindo), serta pengamat transportasi. (*) Sumber: Kemenhub

Jakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Rabu (2/8), bertemu dengan 33 delegasi EU-ASEAN Business Council (EU-ABC) untuk menjajaki peluang kerja sama pengembangan transportasi. Pertemuan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Mission Trip to Indonesia 2023 yang diselenggarakan oleh EU-ABC. Delegasi EU-ABC terdiri dari 33 perwakilan beberapa perusahaan Uni Eropa yang dipimpin oleh Executive Director of EU ASEAN Business Council, Chris Humprey. “Kami membahas sejumlah hal di sektor perhubungan mulai dari pengembangan ekosistem kendaraan listrik, pembangunan infrastruktur menggunakan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU), dan isu lainnya di sektor perhubungan,” ujar Menhub. Menhub menyampaikan, pemerintah Indonesia membuka peluang bagi para mitra untuk berinvestasi dalam proyek konstruksi maupun pengoperasian infrastruktur transportasi di bandara, pelabuhan, dan jaringan kereta api melalui skema pembiayaan yang inovatif dan kreatif seperti KPBU. Adapun beberapa peluang investasi pada infrastruktur pembangunan dan pengembangan sektor transportasi diantaranya pengembangan kereta logistik di Sumatera; sinkronisasi akses jalur kereta api menuju pelabuhan di Pulau Jawa (Pelabuhan Tanjung Emas, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Tanjung Priok); peluang peningkatan efisiensi infrastruktur transportasi di beberapa pelabuhan dengan perusahaan swasta seperti Maersk . “Kami juga membuka peluang kerja sama untuk perencanaan dan pembangunan Ibukota Negara (IKN) Nusantara dan pengembangan transportasi massal perkotaan di Jabodetabek, Medan, Bandung, Surabaya, Makassar dan Bali,” ucap Menhub. Sebagai informasi, EU-ASEAN Business Council (EU-ABC) merupakan perwakilan utama sektor bisnis Uni Eropa di Kawasan ASEAN, yang didirikan untuk membantu mempromosikan perdagangan dan investasi antar Kawasan Eropa dan ASEAN. Anggota EU-ABC terdiri dari 9 (sembilan) Kamar Dagang Eropa, dan Perusahaan Multinasional Eropa utama (MNC) di seluruh sektor mulai dari keuangan, jasa, kesehatan, logistik, energi, dan lain-lain. EU-ABC bekerja di berbagai sektor dan industri untuk membantu meningkatkan kondisi investasi dan perdagangan bisnis Eropa dan ASEAN melalui kerjasama di seluruh kawasan ASEAN dan Uni Eropa, serta berperan sebagai sebuah wadah untuk berbagi informasi dan gagasan. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Jenderal Novie Riyanto, Plt. Dirjen Perhubungan Laut Antoni Arif Priadi, Dirjen Perhubungan Udara Maria Kristi Endah, Dirjen Perkeretaapian Risal Wasal, Direktur Angkutan Jalan Suharto. (*) Sumber: Kemenhub

JAKARTA – Kementerian Perhubungan terus mendorong pemanfaatan energi terbarukan dalam sistem transportasi Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, saat membuka kegiatan International Battery Summit 2023 yang diselenggarakan oleh National Battery Research Institute (NBRI) berkolaborasi dengan Asosasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) di Jakarta, Selasa (1/8). Menhub menyampaikan, sektor transportasi menjadi fokus dari program transisi penggunaan energi terbarukan, salah satunya melalui penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai, untuk mengendalikan permasalahan perubahan iklim dan emisi gas rumah kaca (GRK). “Penggunaan kendaraan listrik ini turut berperan dalam dekarbonisasi transportasi jalan yang menyumbang lebih dari 15% emisi energi global. Diharapkan dapat meningkatkan efisiensi energi, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar karbon, dan meningkatkan kualitas udara,” ujar Menhub. Kementerian Perhubungan, lanjut Menhub, telah menetapkan sejumlah kebijakan dan peraturan untuk mendukung sistem transportasi berkelanjutan, termasuk percepatan penggunaan kendaraan listrik, seperti misalnya tentang aturan konversi kendaraan sepeda motor dan kendaraan lainnya, menerapkan biaya uji tipe yang lebih murah untuk kendaraan listrik, melibatkan pihak swasta, dan lain sebagainya. Menhub menegaskan, Indonesia berpotensi untuk memproduksi kendaraan listrik secara nasional, juga bersaing di industri kendaraan listrik global. Oleh karenanya, ia mendorong sinergi dan dan kolaborasi antar lembaga pemerintah, pelaku industri otomotif, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem kendaraan listrik. “Untuk itu, bagaimana kita mampu menciptakan ekosistem kendaraan listrik, termasuk produksi komponen penting seperti baterai, menjadi hal yang krusial,” lanjut Menhub. Lebih lanjut Menhub mengapresiasi diselenggarakannya kegiatan semacam ini oleh berbagai pihak. “Dengan peran aktif semua pihak, akan semakin memperkuat komitmen dan kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk mempercepat terwujudnya ekosistem kendaraan listrik di Indonesia,” tuturnya. Pada kegiatan IBS 2023 yang diselenggarakan pada 1-2 Agustus 2023, sejumlah Menteri hadir sebagai pembicara, diantaranya Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. (*) Sumber: Kemenhub

Jakarta – Kementerian Perhubungan menyediakan layanan pengujian sepeda motor listrik hasil konversi melalui mobil alat uji non-statis yang dapat berpindah-pindah tempat. Layanan ini merupakan salah satu upaya mendukung program konversi motor listrik, dalam rangka mewujudkan kualitas udara yang bersih dan mengurangi penggunaan BBM. Layanan ini diluncurkan pada kegiatan peresmian Gelar Konversi Sepeda Motor Listrik Perdana di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (28/7), yang dihadiri oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jend. Listyo Sigit Prabowo. Mobil alat uji non-statis ini akan digunakan untuk pengujian tipe motor listrik hasil konversi dan kendaraan selain sepeda motor melalui 25 Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) yang tersebar sejumlah wilayah di Indonesia. Layanan mobil alat uji ini dapat dilakukan di area terbuka yang bidangnya datar dengan perkerasan yang cukup dengan ukuran luas kurang lebih 200 meter, sehingga diharapkan akan semakin mudah diakses dan semakin masif. “Semua pihak harus memberikan dukungan dan memberikan contoh. Kami saat ini memiliki 1 pusat pengujian di Bekasi dan 25 BPTD. Nantinya pihak swasta, Badan Layanan Umum (BLU) dan bengkel konversi yang sudah terakreditasi A juga dapat melakukan pengujian,” ujar Menhub. Penyediaan layanan pengujian melalui mobil non-statis ini merupakan bagian dari tanggung jawab Kemenhub untuk memastikan kendaraan yang akan dioperasikan laik jalan dan memenuhi persyaratan teknis, khususnya terkait aspek keselamatan. Jenis pengujian kendaraan konversi sepeda motor yang akan dilakukan untuk memastikan aspek keselamatan terpenuhi diantaranya yaitu: pengujian lampu utama, klakson, rem, berat, pemeriksaan konstruksi, pengujian speedometer dan keselamatan fungsional. Selain itu, pengujian juga meliputi perlindungan terhadap sengatan listrik perlindungan kontak langsung, perlindungan kontak tidak langsung, hambatan isolasi dan perlindungan terhadap air. Melalui layanan ini, diharapkan dapat mendukung terwujudnya target program konversi motor listrik yang dicanangkan pemerintah yaitu sebanyak 50.000 unit di tahun 2023 dan 150.000 unit untuk tahun 2024. Berdasarkan data Ditjen Perhubungan Darat per 27 Juli 2023, tercatat jumlah sepeda motor konversi berdasarkan jumlah Sertifikat Uji Tipe dan Sertifikat Registrasi Uji Tipe yang terbit yaitu sebanyak 183 unit. Hingga saat ini, terdapat 26 bengkel konversi sepeda motor tersertifikasi. Kemenhub terus berupaya mendorong peningkatan ekosistem motor listrik hasil konversi secara masif dan jumlah bengkel konversi, melalui berbagai inovasi layanan. Pada kegiatan Gelar Konversi Sepeda Motor Listrik Perdana yang diselenggarakan Kementerian ESDM ini akan mengkonversi sepeda motor BBM menjadi sepeda motor listrik sebanyak 100 unit. Diharapkan pada akhir Agustus 2023, seluruh motor selesai dalam proses konversi, proses uji dan perubahan surat kendaraan. Dalam kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri ESDM – Menteri Perhubungan – Kepala Kepolisian Negara RI tentang Percepatan Layanan Program Konversi Sepeda Motor Dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai.(*) Sumber: Kemenhub

Bekasi – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi kembali mengecek langsung proses pengujian LRT Jabodebek pada Sabtu (29/7). Usai mengikuti uji coba LRT Jabodebek mulai dari Stasiun Dukuh Atas, Jakarta ke Stasiun Harjamukti, Depok, lalu ke Stasiun Jatimulya, Bekasi Timur, Menhub menyebut laju kereta sudah lebih halus dan lebih nyaman. “Saya bahagia bahwa kini sudah semakin baik dibandingkan pengujian sebelumnya. Saya minta kepada operator, jika ada kelemahan agar segera diperbaiki dan ditingkatkan,” ujar Menhub. Menhub mengungkapkan, ingin memastikan aspek keselamatan telah terpenuhi sebelum nantinya LRT Jabodebek mulai beroperasi secara komersial. Menhub menyebut, pengujian dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama yaitu dengan pengoperasian semua kereta LRT, untuk memastikan aspek keamanan dan keselamatan terpenuhi di semua kereta yang akan dioperasikan. Selanjutnya tahap kedua, pengoperasian kereta dengan jumlah penumpang maksimal. Ujicoba tahap kedua ini sekaligus untuk memastikan pelayanan penumpang serta tingkat kenyamanan penumpang. Lalu, tahap ketiga dilakukan uji coba dengan headway ketat dan rute pulang-pergi (PP). “Ujicoba ini kita lakukan hingga lima hari sebelum 18 Agustus, sehingga dapat segera kita laporkan kepada Presiden. Jika pengujian berjalan lancar, operasional LRT Jabodebek secara komersial dapat dilakukan saat kita merayakan ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia,” kata Menhub. Selain menjajal LRT, Menhub juga mengunjungi Gedung Operation Control Center (OCC) LRT Jabodebek dan memberikan pengarahan dan motivasi kepada para petugas, mulai dari train attendant, petugas OCC, sampai kepala Stasiun LRT Jabodebek. Menhub juga mempersilahkan para petugas untuk menyampaikan aspirasinya untuk menjadi bahan masukan dan evaluasi. “Ketika kereta ini sudah berjalan, maka kita tidak bisa berhenti atau mundur lagi. Kalau ada masalah pasti akan banyak keluhan dari masyarakat. Untuk itu, kita harus pastikan dengan quality control dan tingkat keselamatan yang baik,” tutur Menhub. Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Didiek Hartantyo mengapresiasi kehadiran Menhub yang dapat menjadi penyemangat bagi jajaran KAI, khususnya divisi LRT Jabodebek, dalam mempersiapkan pengoperasian LRT Jabodebek. Turut hadir dalam kegiatan ini, Inspektur Jenderal Arif Toha, Dirjen Perkeretaapian Risal Wasal, dan Tenaga Ahli Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Baja Sirait. Hadir pula para jajaran dari stakeholder yakni: PT Adhi Karya Tbk, PT LEN Industri (Persero), PT INKA (Persero), PT Siemens Mobility Indonesia, PT Mott Macdonald Indonesia, OMRC SI-Systra, dan KAI Divisi LRT Jabodebek.(*) Sumber: Kemenhub

Solo – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Minggu (30/7) mengecek progres proyek perkeretaapian di Solo, Jawa Tengah, sekaligus memberikan pengarahan kepada jajarannya di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Wilayah I Jawa Bagian Tengah. Dalam arahannya, Menhub menginstruksikan jajarannya agar memastikan pekerjaan dilakukan dengan kualitas kerja yang baik dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Selain itu, Menhub juga minta jajarannya untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta menjunjung tinggi integritas. “Di Solo, kita tengah mengupayakan penyelesaian pembangunan jembatan rel kereta api elevated (layang) sepanjang 270 meter, tepatnya di Simpang Joglo. Ditargetkan pada bulan Juni 2024 sudah dapat digunakan,” ujar Menhub. Menhub mengungkapkan, rangka jembatan yang digunakan dalam pembangunan jembatan rel kereta api ini menggunakan besi bulat dan sebagian besar pengerjaanya merupakan karya anak bangsa. “Teknologi ini merupakan yang pertama dilakukan di Asia Tenggara dan 90 persennya adalah produk lokal,” ucap Menhub. Dengan dibangunnya rel layang ini, diharapkan dapat mengatasi kemacetan yang selama ini terjadi akibat adanya perlintasan sebidang di Simpang Joglo, Solo. Adapun keberadaan jalur ganda KA Solo-Semarang sangat penting untuk meningkatkan keterhubungan antara kota Solo, Semarang, Purwokerto, dan Yogyakarta (aglomerasi Joglosemar). Sejumlah proyek peningkatan perkeretaapian yang tengah dilakukan di Jawa Tengah, termasuk di Solo pada tahun 2022 s.d 2024 meliputi : pembangunan Jalur Ganda KA antara Solo – Semarang Fase I (Solobalapan – Kalioso) (2022 – 2024) termasuk pembangunan Jalur KA Layang Simpang Joglo sepanjang 10 km’ dan Jembatan Rangka Baja Simpang Joglo sepanjang 270 m. Kemudian, peningkatan jalur kereta Maos-Cilacap sepanjang 21 km (2023-2024); Peningkatan jalur kereta Solo – Wonogiri sepanjang 32 km (2023-2024); Reaktivasi jalur kereta Semarang Tawang – Pelabuhan Tanjung Emas tahap II sepanjang 2,1 km; serta pembangunan box culvert pada BH 1149 km 312+075 antara Linggapura-Bumiayu dan Saluran Terbuka antara BH 1313 KM 336+686 antara Karangsari-Karanggandul lintas Cirebon – Kroya. Turut hadir dalam kegiatan ini, Dirjen Perkeretaapian Risal Wasal, Sesditjen Perkeretaapian Jujun Wahyuningsih, Direktur Prasarana Perkeretaapian Djarot Tri Wardhono, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah I Jawa Bagian Tengah Muttaqin Said, para Pejabat Pembuat Komitmen di BTP Wilayah I, dan Kepala Daop 4,5, dan 6 PT. KAI. (*) Sumber: Kemenhub