Category: perhubungan darat

Sejarah dipenuhi dengan kisah-kisah orang-orang legendaris yang berusaha terbang; tidak lebih dari mitos Icarus yang dikatakan terbang terlalu dekat dengan matahari dan terbakar. Faktanya, manusia pertama yang terbang adalah Abbas Abu Al-Qassim Ibn Firnas Ibn Wirdas Al-Takurini. Ibnu Firnas lahir di tempat yang sekarang dikenal sebagai Ronda, Spanyol pada tahun 810AD. Namun, ia tinggal di Cordoba, yang merupakan pusat pembelajaran dunia Islam pada saat itu. Ibnu Firnas adalah seorang ulama brilian yang memiliki keterampilan tingkat lanjut sebagai astronom, penemu, insinyur, penerbang, dokter, musisi dan penyair. Dia merancang antara lain jam air, kaca tidak berwarna, dan lensa korektif. Dia sangat tertarik pada perangkat mekanis dan terutama kristal, yang membawanya untuk melebur pasir menjadi kaca dan menciptakan gelas minum Andalusia. Konon ia terinspirasi oleh seorang stuntman bernama Armen Firman yang mengembangkan sarana simulasi penerbangan dengan mengamati alam dan memadukannya dengan pemahaman dasar mekanika penerbangan. Firman konon membuat semacam pakaian sutra yang diperkuat dengan batang kayu, yang digunakannya untuk memanjat ke puncak menara masjid agung di Cordoba, dan melompat. Meskipun dia tidak terbang, penemuannya cukup berkembang sehingga memperlambat kejatuhannya. Ini berarti dia hanya menderita luka ringan dibandingkan menjadi cacat atau lebih buruk lagi, meninggal. Menurut beberapa laporan, Ibnu Firnas berada di tengah kerumunan orang yang mengamati hal ini dan hal ini mendorongnya untuk mendalami dunia aeronautika sehingga ia mampu membuat mesin terbangnya sendiri 23 tahun setelah ia pertama kali mengamati Firman dan alat terbangnya. Ibnu Firnas terbang dengan sepasang sayap yang terbuat dari bulu asli dan dibuat dari kayu dan sutra. Dia kemudian pergi ke Jabal al-Arus dan melompat dari tebing. Pengamat menyatakan bahwa dia meluncur selama sepuluh menit sebelum mulai turun. Saat turun, dia menyadari bahwa dia memiliki kelemahan besar dalam desainnya. Dia terlalu fokus pada kemampuan dan mekanisme lepas landas dan lupa mempelajari keturunan dalam penerbangan. Ini berarti dia turun dan mendarat dengan kecepatan sangat tinggi, yang menyebabkan dia terluka parah. Selama dua belas tahun berikutnya, dia memikirkan apa yang salah dengan rancangannya dan dia menyimpulkan bahwa seperti burung, dia memerlukan ekor untuk memperlambat penurunannya. Dia tidak pernah lagi melakukan penerbangan seumur hidupnya tetapi berabad-abad kemudian, banyak orang mengikuti jejaknya untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan mekanika penerbangan. Pada tahun 1976, Kelompok Kerja tata nama Sistem Planet menamai kawah bulan dengan namanya sebagai pengakuan atas pencapaiannya. Ada juga bandara yang dinamai menurut namanya di Bagdad yang dikenal sebagai Bandara Ibnu Firnas.(*) Sumber: Linkedin

JAKARTA – Memanfaatkan momentum Hari Perhubungan Nasional, Menteri Perhubungan Budi Sumadi mengajak seluruh insan transportasi untuk terus konsisten membangun dan mengembangkan infrastruktur transportasi di seluruh wilayah Indonesia, baik sarana maupun prasarana transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian. “Transportasi semakin meningkatkan konektivitas antar wilayah yang akan menyatukan Indonesia. Bagaimana transportasi dapat melayani perpindahan manusia maupun barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan selamat, aman, dan nyaman,” ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Rabu (20/9). Lebih lanjut Menhub menyebut, berbagai pembangunan yang telah dilakukan menjadi lompatan pertama yang tidak mudah untuk dilakukan, dalam rangka mewujudkan visi Indonesia emas menjadi 5 besar kekuatan ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2045. “Semoga momentum peringatan Hari Perhubungan Nasional tahun ini dapat memperkuat kolaborasi para insan transportasi di seluruh Indonesia, yang menjadi pemicu lompatan-lompatan selanjutnya di masa yang akan datang,” ucap Menhub. Menhub menjelaskan, pembangunan konektivitas antarwilayah di Indonesia dilakukan dengan paradigma Indonesia Sentris, yaitu merata ke seluruh wilayah, tidak saja wilayah perkotaan tetapi hingga ke pelosok daerah. Dengan telah dibangunnya sejumlah sarana dan prasarana transportasi, Menhub menginstruksikan jajarannya untuk memastikan infrastruktur transportasi yang sudah dibangun, benar-benar memiliki manfaat yang optimal dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kurun waktu 2014-2023, Kementerian Perhubungan telah membangun sejumlah infrastruktur transportasi baik di sektor darat, laut, udara dan perkeretaapian. Di darat, Kemenhub telah merevitalisasi dan merehabilitasi terminal tipe A di 140 lokasi dan membangun terminal tipe A di 5 lokasi. Untuk penyeberangan, rehabilitasi pelabuhan penyeberangan dilakukan di 151 lokasi dan membangun pelabuhan penyeberangan di 76 lokasi. “Pada tahun 2022 lalu kami membangun Terminal Tipe A di Purworejo, Jawa Tengah dan Bimoku di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Diharapkan tahun ini sudah bisa diselesaikan pembangunannya,” ujar Menhub. Di laut, telah melakukan rehabilitasi pelabuhan di 164 lokasi dan telah melakukan pembangunan pelabuhan baru di 18 lokasi. Pada tahun 2015, pembangunan dilakukan di 4 lokasi, 2016 (2 lokasi), 2017 (5 lokasi), 2019 (1 lokasi), 2021 (5 lokasi). “Lokasi pembangunan pelabuhan terbanyak ada di wilayah tengah dan timur Indonesia. Terakhir pada tahun 2022, terdapat satu pelabuhan baru yang dibangun yaitu Pelabuhan Salissingan di Sulawesi Barat,” tutur Menhub. Di udara, Kemenhub merehabilitasi bandara di 38 lokasi dan membangun bandara baru di 16 lokasi. Diantaranya yaitu: Bandara Rokot Sipora Mentawai, Sumbar; Bandara Kertajati Jabar; Bandara APT Pranoto Samarinda, Kaltim; Bandara Miangas, Sulut; Bandara Namniwel, Maluku; dan Bandara Werur, Papua. Untuk sektor perkeretaapian, telah dibangun dan direaktivasi jalur kereta api sepanjang 1.683 Kilometer Spoor (Km’sp), diantaranya yaitu: jalur kereta cepat Jakarta – Bandung sepanjang 152,46 Km jalur ganda, LRT Jabodebek (49,21 Km jalur ganda), LRT Sumsel (23,4 km jalur ganda), dan LRT Jakarta (5,8 km jalur ganda). Selain itu, juga dilakukan peningkatan dan rehabilitasi jalur kereta api sepanjang 1.900 Km’sp, elektrifikasi jalur kereta 145,24 Km, dan pembangunan/modernisasi stasiun kereta api sebanyak 88 stasiun.(*) Sumber: Kemenhub RI

BANDA ACEH – Memeriahkan peringatan World Cleanup Day (WCD) tahun 2023, seluruh ASN Dinas Perhubungan Aceh melakukan aksi gotong royong bersama pada beberapa titik lokasi di lingkungan kerja masing-masing, Jumat, 22 September 2023. Aksi ini merupakan tindak lanjut Surat Edaran Gubernur Aceh tertanggal 19 September 2023. Untuk itulah, Kadishub Aceh, Teuku Faisal dalam kesempatan ini mengajak seluruh insan perhubungan melakukan bersih-bersih lingkungan kerja guna meningkatkan semangat dan produktivitas kinerja lembaga. “Kegiatan WCD tahun ini kita lakukan baik di area dalam dan luar gedung induk kantor Dishub Aceh, halte Trans Koetaradja, Pelabuhan Penyeberangan dan Terminal Tipe B Aceh,” sebut Faisal. World Cleanup Day merupakan aksi sosial global tahunan yang mengajak masyarakat di seluruh dunia untuk turut membersihkan dan menjaga kebersihan bumi yang bertujuan untuk mengurangi masalah limbah padat dan sampah. Aksi berantas sampah ini sudah berlangsung setiap tahunnya sejak 2014, dan terus kontiyu hingga tahun 2023. Peringatan WCD memiliki dampak yang signifikan terhadap keberlangsungan ekosistem kita dan mahluk hidup lainnya. Selain itu WCD merupakan momentum perwujudan peningkatan kepedulian terhadap permasalahan sampah serta menjadi sarana memupuk nilai cinta kasih terhadap masa depan bumi.(FJ/MR)

Indonesia saat ini berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan menuju rendah karbon secara bertahap, dan sektor transportasi masih menjadi pengguna energi terbesar di mana sebagian besar berasal dari penggunaan bahan bakar minyak yang diimpor. Salah satu upaya untuk menurunkan impor BBM adalah dengan menggalakkan penggunaan kendaraan listrik melalui percepatan program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). Percepatan tersebut bisa dipenuhi dengan hadirnya kendaraan listrik baru maupun melalui kendaraan konversi BBM ke listrik. “Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan konversi kendaraan bermotor listrik, telah ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 39 Tahun 2023 tentang Konversi Sepeda Motor dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat dalam sambutannya yang dibacakan oleh Aznal, Kepala Bagian Hukum dan Humas Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di Bali (6/9). Peraturan tersebut merupakan perubahan dari PM 65 Tahun 2020. Beberapa perubahan yang dimuat di PM 39 Tahun 2023 ini di antaranya mengenai registrasi dan identifikasi yang dibuktikan dengan buku pemilik kendaraan bermotor dan surat tanda nomor kendaraan bermotor, komponen konversi, klasifikasi bengkel konversi menjadi 2 (dua) tipe bengkel konversi, permohonan pengajuan konversi, lokasi pengujian tipe konversi, pemeriksaan kelaikan komponen konversi, serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan bengkel konversi sepeda motor. “Sesuai arahan Presiden, program konversi kendaraan BBM ke listrik bertujuan mengurangi emisi karbon, sekaligus akan mampu meningkatkan ketahanan energi nasional karena akan dapat mengurangi ketergantungan pada BBM impor,” papar Aznal. Selain itu, Joko Kusnanto, Ketua Tim Sertifikasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor Direktorat Sarana Transportasi Jalan yang hadir sebagai narasumber pada sosialisasi tersebut menjelaskan bahwa setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor dengan penggerak sepeda motor bakar yang telah diregistrasi dan diidentifikasi dapat dilakukan konversi menjadi KBLBB yang dilakukan oleh bengkel umum, lembaga, atau institusi yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Darat sebagai bengkel konversi. “Hal ini telah diatur dalam PM 15 Tahun 2022,” lanjutnya. Turut hadir Sripeni Inten Cahyani, Tenaga Ahli Menteri ESDM, sebagai narasumber dengan materi Strategi Pemerintah dalam Upaya Menarik Minat Konversi Kendaraan Bermotor Listrik. Secara khusus Inten menjelaskan platform digital konversi listrik dapat diakses melalui laman ebtke.esdm.go.id/konversi . “Melalui kerja sama mulitistakeholder diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat layanan serta penguatan ekosistem konversi motor listrik,” tutur Inten. Selain pemaparan materi, peserta sosialisasi yang terdiri dari BPTD, Dishub, Gaikindo, Periklindo, Asosiasi Industri Sepeda motor Indonesia, dan Asosiasi Sepeda Motor Listrik Indonesia diajak untuk melihat langsung bengkel konversi yang ada di Bali yaitu Volto Mechanix oleh PT. Percik Daya Nusantara dan Politeknik Transportasi Darat Bali.(*) Sumber: Ditjen Hubdat Kemenhub RI

Oleh Zikrillah, Juara 2 Lomba Menulis Transportasi Aceh Tahun 2023 Subtema        : Transportasi perkotaan yang didambakan Judul              : Menjadikan Transkutaraja Angkutan Massal Perkotaan Yang Andal Pada kawasan perkotaan seperti Banda Aceh dan sebagian wilayah Aceh Besar yang menjadi penyangga ibu kota provinsi Aceh sebagai salah satu pusat kawasan pertumbuhan ekonomi, pembangunan insfrastruktur, jumlah penduduk, jumlah pendatang tentu akan terus meningkat dan mengakibatkan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang signifikan terutama kendaraaan roda dua. Hal ini jika tidak  diantisipasi sedini mungkin akan menimbulkan permasalahan serius dimasa yang akan datang. Kemacetan yang memiliki banyak dampak buruk serta polusi udara yang berpengaruh pada kesehatan akan memjadi kerugian yang besar. Kondisi angkutan umum yang ada sebagai salah satu solusi untuk mengatasi hal tersebut saat ini masih dirasakan belum dalam kondisi yang ideal, akibatnya kendaraan pribadi khususnya roda dua menjadi pilihan untuk melakukan perjalanan karena dianggap lebih murah dan praktis. Permasalahan ini menjadi semakin rumit, karena upaya pemerintah untuk menghadirkan angkutan massal perkotaan Transkutaraja saat ini sepertinya juga belum mampu menjadi solusi untuk mengatasi hal tersebut. Banyak pihak yang mungkin menganggap bahwa Transkutaraja saat ini telah berfungsi sebagai angkutan massal perkotaan yang ideal, namun sebenarnya terdapat beberapa kekurangan yang menyebabkan Transkutaraja masih tergolong sebagai angkutan umum. Hal ini sesuai dengan penjelasan Undang Undang Nomor 2 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 1 ayat 3, angkutan umum adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Berdasarkan hal tersebut angkutan umum lebih sesuai untuk perjalanan antar kota dan antar provinsi, bukan pada kawasan utama suatu wilayah perkotaan. Angkutan massal dalam perkotaan seharusnya mengikuti standar angkutan massal berbasis jalan yang diatur pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 10 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan. Peraturan Menteri Perhubungan ini menjelaskan bahwa angkutan massal berbasis jalan merupakan suatu sistem angkutan umum yang menggunakan mobil bus dengan lajur khusus yang terproteksi sehingga memungkinkan peningkatan kapasitas angkut yang bersifat massal yang dioperasikan di Kawasan Perkotaan. Mengacu kepada peraturan ini maka Transkutaraja saat ini masih memiliki fungsi sebagai angkutan umum dan belum berfungsi menjadi angkutan massal perkotaan, karena syarat dasar mengenai lajur khusus terproteksi belum diterapkan sehingga belum mampu memberikan pelayanan yang optimal. Agar Transkutaraja dapat memberikan pelayanan yang lebih baik maka perubahan fungsi dari angkutan umum menjadi angkutan massal perkotaan mutlak untuk segera dilakukan. Perubahan ini akan banyak sekali memberi manfaat dan keuntungan yang dirasakan masyarakat, tetapi dengan syarat pelaksanaan sistem transportasi massal ini dilakukan secara utuh dan lengkap berdasarkan konsep serta manajemen yang baik. Semua hal terkait pelaksanaan sistem transportasi massal Transkutaraja harus disusun dalam sebuah pedoman berupa standar operasional prosedur (SOP), diantaranya standar operasional prosedur pengoperasian kendaraan dan standar operasional prosedur penanganan keadaan darurat. Untuk melakukannya, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 10 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan seharusnya dijadikan sebagai acuan utama. Penerapan kebijakan yang sudah diterapkan di daerah lain bahkan di negara lain yang terbukti sukses menjadikan angkutan massal menjadi pilihan mayoritas penduduknya juga dapat menjadi tambahan referensi. Mengacu pada peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 10 Tahun 2012, hal utama dan pertama yang harus dilakukan untuk mewujudkan hal ini adalah membuat lajur khusus terproteksi agar memastikan Transkutaraja memiliki keandalan tertutama dari sisi kepastian waktu tempuh. Hal ini dapat terjadi karena Transkutaraja tidak akan terjebak kemacetan dengan kendaraan lain, bahkan dengan kondisi bus Transkutaraja yang memiliki ukuran relatif besar bukan tidak mungkin menjadi penyebab utama kemacetan tersebut. Penerapan jalur khusus ini mungkin memang membutuhkan biaya yang besar, namun hal ini sebanding bahkan lebih besar dari manfaat jangka panjang yang akan diperoleh. Agar waktu tempuh Transkutaraja lebih optimal, maka hal selanjutnya yang harus menjadi perhatian adalah standar pemenuhan waktu dalam satu kali perjalanan harus ditetapkan untuk masing-masing rute. Apabila selama ini waktu yang dijadikan acuan kinerja Transkutaraja ditentukan dengan menetapkan jadwal kedatangan bus pada tiap-tiap halte, maka ada baiknya diganti dengan dengan selisih waktu antara atau headway bus, misalnya ditetapkan selama 5 (lima) menit. Untuk memastikan waktu ini terjaga dengan baik, maka jumlah bus harus dipastikan tercukupi untuk satu rute. Sebagai contoh bila satu bus melayani satu rute adalah rata-rata membutuhkan waktu 40 (empat puluh) menit, maka untuk menjaga waktu antara 5 (lima) menit harus disediakan sebanyak 40 (empat puluh) menit dibagi 5 (lima) menit yaitu 8 (delapan) unit bus. Penetapan standar waktu tempuh berdasarkan headway ini belum cukup apabila tidak diikuti dengan pengawasan dalam pelaksanaannya. Sudah menjadi rahasia umum jika pengawasan yang dilakukan hanya melibatkan pihak internal maka hasilnya tidak akan terlalu optimal. Keterlibatan masyarakat khususnya pengguna angkutan massal Transkutaraja akan sangat dibutuhkan. Pada masa ini dimana perkembangan teknologi sangat pesat, maka persoalan ini dapat dengan mudah diatasi dengan pengggunaan teknologi informasi. Apabila pada setiap bus yang ada telah dipasang GPS Tracker, maka penyelenggara Transkutaraja dapat membuat aplikasi serupa yang digunakan pada trasportasi online, dimana calon penumpang akan mengetahui keberadaan bus yang akan menuju halte yang ada. Informasi ini juga dapat disampaikan melalui papan informasi digital pada tiap halte yang menyampaikan perkiraan waktu dalam hitungan menit terkait estimasi bus akan tiba di halte tersebut. Selanjutnya upaya lain yang harus diprioritaskan adalah penyempurnaan sarana dan prasarana Transkutaraja agar dapat memenuhi standar dari segi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan dan keteraturan sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Perhubungan terkait angkutan massal berbasis jalan. Evaluasi secara menyeluruh mutlak dilakukan terhadap fasilitas dan pelaksanaan sistem transportasi angkutan massal Transkutaraja selama ini. Penyelenggara Transkutaraja harus memastikan jumlah petugas dan peralatan yang sudah tersedia cukup serta mumpuni untuk mendukung tujuan tersebut. Pada halte dan bus wajib dipastikan penerangannya cukup, udaranya sejuk, ramah disabilitas kemudian diupayakan terdapat CCTV dan petugas untuk memastikan kemananan serta informasi terkait gangguan keamanan tersedia. Hal ini juga berlaku untuk setiap titik pemberhentian bus yang belum memiliki halte, kenyamanan dan keamanannya juga harus terjamin. Estetika tangga untuk menaiki bus pada titik pemberhentian juga harus menjadi perhatian. Sedapat mungkin desain tangga baik bentuk dan warnanya diupayakan memiliki ciri khas yang serupa dengan halte yang ada, sehingga akan memberikan kesan yang lebih baik sebagai satu kesatuan sistem

Oleh Mohd. Febrianto, Juara 1 Lomba Menulis Transportasi Aceh Tahun 2023Subtema        : Budaya Bersih untuk Transportasi Hijau Judul              : Green Halte Trans Kutaraja: Transformasi Halte dalam Mewujudkan Budaya Sadar Lingkungan untuk Menggapai Green City Initiative Kota Banda Aceh 2034 Polusi udara dan kemacetan lalu lintas menjadi tantangan serius yang dihadapi oleh banyak kota di Indonesia, tak terkecuali kota Banda Aceh. Seiring laju pertumbuhan jumlah penduduk kota Banda Aceh yang berkembang pesat, mengakibatkan aktivitas masyarakat yang semakin padat dan kebutuhan mobilitas yang tinggi. Mobilitas penduduk yang tinggi dalam bentuk penggunaan kendaraan pribadi kerap menyebabkan kemacetan dan menimbulkan polusi udara di kota Banda Aceh. Emisi dari kendaraan bermotor mengakibatkan kurang lebih 70% pencemaran udara (Munawar, 1999). Penggunaan kendaraan bermotor, terutama yang menggunakan bahan bakar fosil seperti bensin dan diesel, menghasilkan emisi gas dan partikel berbahaya ke udara, termasuk nitrogen dioksida (NO2), karbon monoksida (CO), dan partikel-partikel halus yang dapat menyebabkan masalah pernapasan dan kesehatan. Tingginya emisi kendaraan juga berkontribusi pada pembentukan ozon troposfer (O3), yang merupakan polutan udara yang sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat Banda Aceh. Namun, Banda Aceh patut bangga dengan pencapaian sebagai kota dengan polusi udara paling rendah di Indonesia. Hasil pengukuran Indeks Kualitas Udara atau Air Quality Index standar Amerika Serikat (AQI-US) pada 11 Agustus 2023, Banda Aceh memperoleh skor 13 poin yang menunjukkan bahwa kota Banda Aceh memiliki kadar polutan udara yang sangat rendah dan kualitas udara yang baik. Namun tidak cukup hanya dengan berbangga hati, pemerintah sejatinya perlu terus menggalakkan upaya-upaya inovatif di berbagai sektor untuk mempertahankan predikat tersebut. Kendati demikian, jauh sebelum mendapatkan predikat yang membanggakan tersebut, pemerintah kota Banda Aceh pada tahun 2014 telah merespon isu-isu lingkungan dengan mengusung Green City Initiative Kota Banda Aceh 2034 sebagai langkah solutif dalam upaya mengurangi dampak negatif dari mobilitas penduduk yang tinggi terhadap kerusakan lingkungan dan kesehatan manusia. Konsep pembangunan kota berkelanjutan dan ramah lingkungan ini bertujuan menjadikan Banda Aceh sebagai kota yang layak huni bagi masyarakat lokal dan eco-friendly city bagi wisatawan. Green City Initiative Kota Banda Aceh memiliki visi menjadi kota terhijau di Indonesia tahun 2034. Salah satu sektor yang memainkan peran besar guna mencapai visi tersebut adalah green transportation. Kebijakan yang ingin diwujudkan di tahun 2029 dari sektor ini adalah peningkatan penggunaan transportasi umum dan penurunan rasio kepemilikan kendaraan pribadi melalui pengembangan sistem transportasi umum yang ramah lingkungan dan terintegrasi (Kepala Bappeda Kota Banda Aceh, 2014). Perwujudan green transportation sudah mulai dirasakan dengan kehadiran Trans Kutaraja yang menjadi alternatif setelah ditinggalkannya moda transportasi publik tradisional “labi-labi”. Selain sebagai upaya menurunkan penggunaaan kendaraan pribadi guna mengurangi angka kemacetan di kota Banda Aceh, Teuku Faisal selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Aceh menyebutkan bahwa Trans Kutaraja diproyeksikan menjadi angkutan massal yang terkoneksi dengan pusat aktivitas masyarakat, serta menjadi pilihan masyarakat Banda Aceh dan Aceh Besar (Dishub Aceh, 2023). Sejak dioperasikan pada tahun 2016, hasil survei terkait persepsi masyarakat terhadap kebijakan Trans Kutaraja di tahun 2019 menyatakan bahwa selain Trans Kutaraja menjadi kebijakan yang tepat, moda transportasi publik ini juga dianggap dapat mengatasi masalah lingkungan (Merfazi, Sugiarto, dan Anggraini 2019). Eksistensi Trans Kutaraja ternyata memang jawaban dari kebutuhan mobilitas masyarakat. Sebagai bentuk kepedulian, Pemerintah Aceh memberi perhatian khusus pada tingginya permintaan pelayanan Trans Kutaraja dari masyarakat Banda Aceh dan Aceh Besar untuk menjangkau wilayah layanan yang lebih luas. Hingga saat ini Trans Kutaraja telah melayani 6 koridor utama dan 4 rute feeder lintas Banda Aceh – Aceh Besar. Namun demikian, untuk mewujudkan Green City Initiative melalui green transportation tidak cukup hanya dengan mengandalkan keberadaan Trans Kutaraja, sarana dan prasarana moda transportasi publik ini pun dituntut mampu mendukung keberlangsungan mobilitas tersebut dengan kondisi aman, nyaman, dan bersih. Halte merupakan salah satu prasarana Trans Kutaraja yang merujuk pada suatu tempat atau struktur yang dirancang khusus untuk melayani penumpang. Sebagai prasarana pendukung utama penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, halte diartikan sebagai tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Halte yang merupakan titik akses yang jelas bagi penumpang untuk menggunakan layanan Trans Kutaraja perlu mendapatkan perhatian. Karena sudah sewajarnya masyarakat akan merasa nyaman jika halte tempat mereka menunggu dalam kondisi bersih disertai lingkungan yang kondusif. Kondisi halte yang tercemar polusi udara dan bau dari sampah makanan akan mengganggu masyarakat pengguna layanan Trans Kutaraja. Tak ayal masyarakat pun rentan terkena sick building syndrome. Dalam dunia arsitektur, sick building syndrome diartikan sebagai permasalahan kesehatan dan ketidaknyamanan yang disebabkan oleh kualitas udara dan polusi dalam bangunan yang ditempati, sehingga mempengaruhi produktivitas penghuninya (Susilawati, 2017). Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti sirkulasi udara yang buruk, polusi kendaraan bermotor, asap rokok, serta pembuangan sisa hasil makanan. Halte yang mendapatkan minim perhatian akan mempengaruhi persepsi masyarakat dan berdampak pada buruknya layanan Trans Kutaraja. Oleh karenanya, sebagai langkah preventif dari dampak buruk lingkungan terhadap kesehatan masyarakat dalam menggunakan halte Trans Kutaraja, pemerintah perlu mengusung konsep Green Halte Trans Kutaraja. Selain mendukung cita-cita Green City Initiative Kota Banda Aceh 2034, konsep ini diyakini akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat Banda Aceh dan Aceh Besar dalam memanfaatkan layanan Trans Kutaraja, serta secara tak langsung akan meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah. Mengapa Green Halte Penting? Green halte adalah sebuah konsep yang berfokus pada pengembangan halte dengan mengintegrasikan konsep ramah lingkungan ke dalam infrastruktur transportasi Trans Kutaraja. Penerapan konsep green halte sangat penting dalam konteks transportasi perkotaan. Green halte tidak hanya sekedar infrastruktur fisik, namun juga merupakan simbol perubahan dalam perilaku dan budaya masyarakat. Dalam kaitannya dengan penggunaan Trans Kutaraja, green halte mengajak masyarakat untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi dan lebih memilih menggunakan transportasi publik yang didukung oleh fasilitas yang nyaman dan bersih. Merujuk pada manfaatnya, penerapan halte ramah lingkungan ini akan memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan kesehatan masyarakat. Penurunan polusi udara dapat mengurangi risiko penyakit pernapasan dan penyakit lainnya yang disebabkan oleh dampak buruk lingkungan. Selain itu, green halte juga akan meningkatkan keindahan lingkungan perkotaan dengan perluasan ruang terbuka hijau di tengah-tengah lanskap perkotaan yang padat. Sehingga akan menciptakan tempat yang lebih menyenangkan bagi penumpang menunggu kedatangan Trans Kutaraja. Konsep green halte Trans Kutaraja juga

BANDA ACEH – Keselamatan jalan di suatu daerah amatlah diperlukan guna memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan dan merupakan tanggung jawab bersama. Untuk itulah, Dinas Perhubungan Aceh meluncurkan aplikasi SERUPA (Sistem Pengelolaan Data Preservasi Perlengkapan Jalan Provinsi Aceh), Kamis, 21 September 2023. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dishub Aceh, Deddy Lesmana mengatakan, aplikasi SERUPA dapat menjadi wadah atau media untuk menampung aspirasi masyarakat serta pemangku kepentingan terkait keselamatan jalan. Misalnya kebutuhan perlengkapan jalan, baik pembangunan perlengkapan jalan baru atau yang membutuhkan perawatan dan perbaikan, teruatma di ruas jalan Provinsi Aceh. “Kita harapkan adanya kepedulian, partisipasi, dan peran aktif semua unsur dapat meminimalisir tingkat fatalitas dan jumlah terjadinya kecelakaan bagi pengguna jalan,” ujarnya. Sementara itu, Ketua Tim Penggagas Aplikasi SERUPA Dishub Aceh, Daniel Sarumaha mengatakan masyarakat dapat mengajukan kebutuhan atau kerusakan perlengkapan jalan dalam aplikasi ini. Dikatakannya, aplikasi ini adalah sebuah sistem yang menjadi wadah bagi masyarakat atau ASN Dishub Aceh untuk mendata, mendapatkan iinformasi dari masyarakat jika ada rawan kecelakaan atau persimpangan. Masyarakat dapat menyampaikan masukannya sesuai dengan kebutuhannya. “Pengguna bisa mengisi form dengan menscan QR-Qode, lalu menyampaikan keluhannya terkait baik jalan kabupaten, provinsi, atau nasional serta melampirkan bukti berupa foto. Melalui aplikasi ini, petugas Dishub Aceh akan mengetahui dan menerima sebanyak-banyaknya informasi tentang kebutuhhan perlengkapan jalan di seluruh Aceh. Selain itu, di aplikasi SERUPA bisa mendapatkan informasi jenis fasilitas keselamatan jalan (rambu, marka, warning ligt, traffic ligth, guardril, lampu jalan, dan sebagainya) semua yang telah terpasang didata dalam serupa berupa peta. Jadi, masyarakat bisa mengklik lokasinya, informasi tahun pembangunan, termasuk kondisi fasilitas keselamatan tersebut dapat dilihat sekaligus ini dapat menjadi investaris berbasis digital.(MR)

JAKARTA (15/9) – Sebagai upaya mewujudkan kendaraan bermotor yang berkeselamatan serta menindaklanjuti adanya keluhan masyarakat terkait rangka enhanced Smart Architecture Frame (eSAF) sepeda motor Honda, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat bersama Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) telah melakukan penelitian rangka eSAF Sepeda motor Honda sejak Agustus hingga September 2023. “Diharapkan masyarakat tidak perlu khawatir karena saat ini sedang dalam proses perbaikan tentu untuk mengutamakan kendaraan bermotor yang berkeselamatan ke depannya. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti telah ditindaklanjuti. Kami bersama KNKT akan mengawal dan mengawasi proses pemeriksaan dan penanganan rangka eSAF ini,” ungkap Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hendro Sugiatno. Menurut tim peneliti Ditjen Hubdat dan KNKT, PT. AHM membuat rangka eSAF dari raw material berupa High Strength Steel (HSS) yang diproses menjadi rangka dan kemudian dilakukan pelapisan coating dengan metode CED (Cathodic Electro Deposition) secara dipping (celup) saat mendatangi dan melihat langsung proses produksi rangka eSAF di pabrik sepeda motor Honda di Kawasan Industri Indotaise Karawang pada Jumat (1/9). Tim peneliti melihat proses pengendalian kualitas produk mulai tahap incoming material, press, welding dan pelapisan. Item kontrol termasuk dimensi maupun ketebalan dari hasil proses pelapisan telah dilakukan dan telah memenuhi persyaratan standard manufacturing global. Berdasarkan hasil perhitungan finite element method dan divalidasi secara pengujian aktual di fasilitas milik PT. AHM, dapat dikatakan struktur rangka eSAF cukup kuat dan tidak memiliki daerah kritis atau fatigue dengan stress load yang tinggi. Tegangan yang terjadi masih jauh di bawah Yield Point (batas elastis) dari material rangka. Dalam hal ini, Ditjen Hubdat dan KNKT juga meneliti rangka eSAF dari motor konsumen. Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya karat pada bagian dalam rangka yang tidak terlapisi coating dan lubang pembuangan bawah yang berpotensi tertutup kotoran sehingga membuat air tersumbat serta berpotensi menyebabkan udara lembab di sekitar rangka dan dapat bersifat korosif. Menindaklanjuti hasil penelitian, PT. AHM sedang melakukan optimalisasi terhadap cara perlindungan rangka dari korosi secara menyeluruh. Selanjutnya sebagai langkah nyata bentuk tanggung jawab PT. AHM terhadap Sepeda motor yang telah berada di konsumen, PT. AHM membuka layanan pemeriksaan dan penanganan dengan menyediakan layanan 24 jam melalui contact center Honda 1-500-989 yang dapat diakses dari seluruh Indonesia atau datang langsung ke bengkel AHASS terdekat. Merujuk peta korosi dunia yang dikembangkan sesuai ISO 9223 tentang sistem klasifikasi laju korosi carbon steel berdasarkan kondisi atsmofer lingkungan, Indonesia berada pada laju korosi yang berat. Dengan itu, diperlukan regulasi lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan ketahanan korosi pada kendaraan roda dua atau lebih. Mengingat kondisi di atas Ditjen Hubdat berserta KNKT juga melihat perlunya peningkatan edukasi terkait perawatan dan pemeliharaan kendaraan bermotor roda dua atau lebih.(*) Sumber: Ditjen Hubdat Kemenhub

JANTHO – Insan transportasi harus mampu terus bergerak secara konsisten dalam kerja-kerja nyata melakukan transformasi dan inovasi sektor transportasi serta secara kolektif menggelorakan semangat untuk melaju Bersama demi mewujudkan transportasi maju di Indonesia. Hal itu diutarakan oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal saat membaca sambutan Menteri Perhubungan (Menhub) Republik Indonesia dalam upacara Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) Tahun 2023 yang dilaksanakan di Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Malahayati, Krueng Raya, Aceh Besar, Minggu, 17 September 2023. Melalui transformasi dan inovasi akan terciptanya modernisasi di sektor transportasi yang akan mendorong Indonesia menjadi negara maju. Di samping itu, transformasi dan inovasi juga berimplikasi kuat bagi pembangunan yang berkelanjutan, ramah lingkungan, keselamatan dan pelayanan transportasi yang meningkat. Menhub RI mendorong seluruh stakeholders transportasi, baik pemerintah selaku regulator, mitra kerja, dan operator transportasi agar dapat terus bekerjasama, berkolaborasi, dan bersinergi secara optimal. Kerja sama sangat dibutuhkan untuk mendorong pemanfaatan infrastruktur transportasi yang telah dibangun secara optimal sehingga berdampak pada pelayanan terbaik bagi masyarakat. Menhub juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh insan transportasi yang telah berdedikasi dan berkarya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pengguna jasa perhubungan. Upacara peringatan Harhubnas tahun 2023 merupakan puncak dari serangkaian kegiatan dalam rangka memeriahkan hari insan perhubungan di seluruh Indonesia. Harhubnas tahun 2023 merupakan momentum yang tepat bagi insan transportasi untuk terus bersama bergerak maju, meningkatkan kinerja sektor transportasi untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Pelaksanaan upacara puncak Harhubnas tahun 2023 diikuti oleh seluruh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota se-Aceh, instansi vertikal, serta mitra kerja dan stakeholder perhubungan. Pada kesempatan ini, Kadishub Aceh menyerahkan penghargaan Satya Lencana Karya Satya kepada tiga pegawai negeri sipil (PNS) Dinas Perhubungan Aceh yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus menerus paling singkat 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun. Mereka adalah Azhari Jas, S.E., menerima Satya Lencana Karya Satya X Tahun, Drs. Deddy Lesmana menerima Satya Lencana Karya Satya XX Tahun, dan Asdi Supresta menerima Satya Lencana Karya Satya XXX Tahun. Penganugerahan ini berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 115/TK/Tahun 2022 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya.(AB)

BANDA ACEH – Setelah melewati proses seleksi dan penilaian, serta rapat pleno Tim Juri yang dilaksanakan pada Kamis, 14 September 2023 kemarin, berikut para pemenang Lomba Menulis Transportasi Aceh tahun 2023. Selamat kepada Mohd Febrianto (Juara 1), Zikrillah (Juara 2), dan Khairurrijal (Juara 3). Para pemenang akan dihubungi oleh panitia untuk penyerahan hadiah. Terima kasih kepada 139 peserta yang telah ikut berpartisipasi dalam Lomba Menulis Transportasi Aceh tahun ini. Bagi yang belum beruntung, tetap semangat. Semoga bisa menghasilkan karya yang lebih baik lagi di tahun yang akan datang. Sebagai informasi, peserta yang tulisannya masuk 30 besar, akan memperoleh sertifikat lomba dari Dishub Aceh.(AB)