Category: Informasi

Jakarta – Gagasan Indonesia dalam upaya pemulihan dan ketahanan penerbangan sipil global diterima dan menjadi kesepakatan bersama yang dituangkan dalam sebuah deklarasi bersama. Deklarasi tersebut merupakan hasil dari rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri anggota Organisasi Penerbangan Sipil Dunia/International Civil Aviation Organization (ICAO) atau ICAO High Level Conference on Covid-19 (HLCC) 2021, yang berlangsung sejak 12 Oktober 2021 dan ditutup pada hari ini, Jumat (22/10). Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang hadir secara daring memberikan sambutan penutupan kegiatan tersebut mengatakan, menyambut baik hasil kesepakatan bersama para anggota ICAO, dalam upaya bersama memulihkan penerbangan sipil global akibat pandemi Covid-19. “Kami mendukung diadopsinya Deklarasi tingkat Menteri sebagai hasil dari pertemuan ini. Deklarasi ini merupakan upaya kita bersama untuk pemulihan dan ketahanan penerbangan sipil global,” ujar Menhub. Menhub mengatakan, isi dari deklarasi tersebut salah satunya memasukan gagasan dari Indonesia, yang menginginkan adanya penyelarasan strategi manajemen resiko antar negara anggota ICAO, agar pemulihan dapat dilakukan dengan aman dan turut mendukung kebangkitan ekonomi secara global. “Kami berharap deklarasi ini dapat menjadi katalis bagi negara anggota untuk menyelaraskan pelaksanaan pemulihan penerbangan global, dengan mempertimbangkan kondisi unik dari masing-masing negara,” tutur Menhub. Menhub berharap, pertemuan ini akan membawa hasil positif, dalam bentuk komitmen global, untuk pemulihan penerbangan sipil baik nasional, regional, maupun global dengan aman dan efisien. Acara ICAO HLCC berlangsung dari 12 hingga 22 Oktober 2021, yang diikuti oleh Negara ICAO sejumlah 129 Negara, dengan total 1574 delegasi peserta, serta diikuti pula oleh Organisasi Internasional (OI) sebagai Observer sejumlah 38 Organisasi dengan 196 delegasi peserta. Tujuan Konferensi ini adalah untuk mencapai konsensus global dalam upaya pemulihan penerbangan yang aman dan efisien dari krisis COVID-19, dan membangun landasan untuk memperkuat ketahanan dalam penerbangan dan membuatnya lebih berkelanjutan di masa depan. Sebelumnya, Menhub telah menyampaikan sambutan pada saat pembukaan kegiatan ICAO HLCC pada 12 Oktober 2021 lalu. Pada kesempatan tersebut, Menhub menyampaikan, keikutsertaan Indonesia pada pertemuan internasional ini diharapkan dapat menyuarakan hal-hal strategis, terkait penanganan penerbangan sipil di masa pandemi. Harapannya, ada tindak lanjut dari ICAO, dalam bentuk kertas kerja (working papers). Menhub juga menyampaikan bahwa Indonesia mengajak anggota ICAO saling bekerja sama untuk mengatasi pandemi ini dan sektor transportasi udara harus bangkit kembali bahkan harus lebih kuat dari sebelumnya. Pada acara ini, delegasi Indonesia dari Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub telah menyampaikan 3 (tiga) kertas kerja dengan judul Airport Emergency Planning, Assistance to Aircraft Accident Victims and Their Families dan ATM Contigency Measures and Recovery During Covid 19. Selain itu, delegasi Indonesia juga menyampaikan 6 (enam) Information Papers yang diunggah oleh ICAO pada situs resmi HLCC 2021. (Sumber: Kemenhub RI)

Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh kembali menyelenggarakan kegiatan donor darah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kamis, 21 Oktober 2021. Donor darah tahap keempat ini bertempat di Depo Trans Koetaradja Banda Aceh. Berdasarkan amatan Tim Aceh TRANSit di lokasi donor darah, antusias ASN Dishub Aceh dalam mengikuti kegiatan kemanusiaan ini masih tinggi meskipun telah memasuki tahap keempat. Hingga pukul 10.00 WIB saja, peserta yang mendaftar telah mencapai 40 orang. Simak Video Donor Darah ASN Dishub Aceh: Kegiatan rutin ini merupakan agenda Pemerintah Aceh sebagai upaya memastikan ketersediaan stok darah di kantor Palang Merah Indonesia (PMI) Aceh selama masa pandemi. Segenap ASN Pemerintah Aceh juga bersemangat menyukseskan agenda ini supaya masyarakat yang membutuhkan darah bisa terbantu dengan maksimal. Dari kegiatan ini terkumpul sebanyak 52 kantong. Diantaranya 44 kantong terkumpul di Depo Trans Koetaradja, 4 kantong di Terminal Tipe B Bener Meriah, 3 kantong di Terminal Tipe B Aceh Singkil, dan terkumpul 2 kantong di Terminal Tipe B Aceh Tamiang. (AM)

Kawasan Dataran Tinggi Gayo – Alas (DTGA) diproyeksikan menjadi destinasi pariwisata alam dan budaya unggulan nasional yang fokus pada agro dan ekowisata. Penetapan DTGA sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) menjadi penting untuk memicu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah tengah Aceh. Di sisi lain, sebagai kawasan yang terletak di wilayah pegunungan, kemudahan akses menjadi kendala tersendiri. Akses jalan yang sempit dan terjal menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana transportasi yang aman dan nyaman. Sehingga, angkutan udara menjadi alternatif yang sangat cocok bagi kawasan dataran tinggi ini. Sebagai upaya memaksimalkan potensi angkutan udara di wilayah Dataran Tinggi Gayo – Alas, dilaksanakan acara pertemuan seluruh stakeholder penyelenggara bandara di Aceh bersama Dishub Aceh di Bandara Rembele, Bener Meriah, Jum’at (15/10/2021). Pertemuan hari ini merupakan agenda penting sebagai koordinasi lintas stakeholder bidang penerbangan, terkhusus dalam mendukung program pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Dataran Tinggi Gayo – Alas. Kadishub Aceh, Junaidi, dalam pertemuan ini menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor perlu terus dilakukan guna mendiskusikan konsep pengembangan moda transportasi udara yang lebih maju, efektif, dan efisien. Junaidi menambahkan, penyediaan layanan transportasi udara yang andal harus mampu menjangkau kawasan Aceh yang berada jauh dari pusat ibukota dan wilayah perbukitan, seperti wilayah Dataran Tinggi Gayo – Alas. Lebih lanjut, Junaidi memberi gambaran perbandingan durasi perjalanan melalui darat, di mana akses perjalanan darat ke Gayo – Alas membutuhkan waktu 6,5 jam dari Kota Medan, dan 6 jam dari Kota Banda Aceh. “Dalam rangka menghemat jarak dan waktu tempuh, optimalisasi operasional Bandara di kawasan Dataran Tinggi Gayo – Alas seperti Bandara Rembele, Alas Leuser, dan Patiambang menjadi pendorong aksesibilitas yang cukup handal,” sebutnya. Pada kesempatan yang sama, Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Rembele, Faisal menjelaskan, tiga aspek penting konsep pariwisata, yaitu : aksesibility (aksesibilitas), amenity (kenyamanan) dan hospitality (keramahan). Ia menambahkan, pihaknya berharap Bandara SIM dapat menjadi hub bandara di Aceh. Sehingga, pemerataan pembangunan daerah akan terjadi simultan seiring dengan lancarnya aksesibilitas transportasi serta pariwisata. “Bandara dan angkutan udara sebagai pendorong aksesibilitas memberi konstribusi besar dalam menunjang kebangkitan potensi daerah yang lebih nyaman menjangkau kawasan dataran tinggi,” jelasnya. Usai pertemuan ini juga dilakukan pengecekan kondisi runway Bandara Rembele. Turut hadir pula dalam pertemuan ini di antaranya, General Manager PT. Angkasa Pura II Bandara SIM – Banda Aceh, Kepala Bandara Cut Nyak Dhien – Nagan Raya, Kepala Bandara T. Cut Ali – Aceh Selatan, Kepala Bandara Syech Hamzah Fansuri – Aceh Singkil, Kepala Bandara Maimun Saleh – Sabang, Kepala Bandara Malikussaleh – Lhokseumawe, Kepala Bandara Alas Leuser – Gayo Lues, Kepala Bandara Patiambang – Kutacane, serta sejumlah pejabat struktural Dishub Aceh. (MS)

Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan melakukan penandatanganan kerjasama Letter of Operational Coordination Agreement (LOCA) dengan PT. Angkasa Pura II Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Banda Aceh, Rabu, 13 Oktober 2021. LOCA ini merupakan prosedur koordinasi yang disepakati bersama antara PT. Angkasa Pura II Bandara SIM dengan Dinas Perhubungan Aceh mengenai operasional kawasan sisi darat dan Gedung VIP milik Pemerintah Aceh di Bandara SIM. Penandatanganan kerjasama antara Kadishub Aceh dengan General Manager PT. Angkasa Pura II Bandara SIM ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi personil aviation security (avsec) bandara dan koordinator gedung VIP dalam melaksanakan tugas. Selain itu, juga ditujukan untuk meningkatkan perlindungan keamanan, keselamatan, kelancaran, dan kenyamanan pada daerah steril di gedung VIP dan daerah keamanan terbatas lainnya di Bandara SIM. Kadishub Aceh, Junaidi, dalam acara ini menyebutkan, penandatanganan kerjasama ini dapat menciptakan sinergi antara PT. AP II Bandara SIM dan Pemerintah Aceh dalam rangka meningkatkan pelayanan penerbangan di Aceh. Junaidi menambahkan, Pemerintah Aceh memiliki sejumlah agenda penting yang akan dilaksanakan ke depan, di antaranya; rencana pemanfaatan gedung VIP sebagai Center of Umroh dan persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) pada tahun 2024. Sehingga, kesiapan personil dan koordinasi yang baik antar pihak akan sangat berpengaruh dalam kesuksesan agenda tersebut. Pada kesempatan ini, Junaidi juga mengajak manajemen Angkasa Pura II Bandara SIM untuk sama-sama mempromosikan Aceh agar jumlah kunjungan wisatawan meningkat. “Aceh ini perlu dipromosikan juga karena potensinya sangat besar, baik keseniannya, kulinernya serta cita rasa kopinya yang udah dikenal hingga ke luar,” sebutnya. General Manager PT. AP II Bandara SIM, Iwan Sutisna menyambut baik kerjasama ini. Ia menyampaikan, memiliki prosedur operasional yang jelas akan memudahkan personil dalam bertugas ataupun melakukan koordinasi di lapangan nantinya. (AM)

Dinas Perhubungan Aceh secara bertahap melakukan pembenahan pada Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue untuk meningkatkan kenyamanan kepada masyarakat dan pengguna jasa. Pembenahan ini ditujukan pula untuk meningkatkan kondusivitas area pelabuhan dan mencegah munculnya gangguan keamanan. Sehingga pelabuhan menjadi area publik yang aman dan nyaman bagi semua kalangan. Kini, Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue tidak hanya menjadi tempat perlintasan orang maupun barang. Akan tetapi, juga menjadi tempat edukasi anak-anak usia dini untuk mengenal fasilitas sarana dan prasarana angkutan penyeberangan. Seperti yang dilakukan oleh siswa-siswi Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Syeikh Abdurrauf, Banda Aceh, Rabu, 13 Oktober 2021. Dina Fajriah, S.Psi, Kepala Sekolah TKIT Syeikh Abdurrauf, menyebutkan, kunjungan lapangan ini merupakan bagian dari proses pembelajaran bagi anak-anak untuk mengenal langsung kapal penyeberangan. Ia menambahkan, TKIT Syeikh Abdurrauf merupakan salah satu sekolah penggerak yang memiliki metode pembelajaran berbasis project. “Kebetulan tema pembelajaran kali ini adalah kendaraan laut, dan anak-anak setelah mengenal bentuk-bentuk kapal akan membuat kapal laut nantinya,” ujarnya. Pada kesempatan yang sama, Muhammad Ismail, petugas pengelola pelabuhan yang mewakili Koordinator Pelabuhan Ulee Lheue, menjelaskan bahwa Dishub Aceh saat ini mulai menghilangkan kesan kurang baik di area pelabuhan. “Pelabuhan sebagai salah satu fasilitas publik harus menjadi area yang aman sekaligus memberi kenyamanan bagi seluruh masyarakat yang berkunjung,” sebutnya. (AM)

Ragam kesibukan menyambut Tim Aceh TRANSit saat memasuki Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue hari itu. Ya, para petugas pelabuhan sedang sibuk bergotong royong membersihkan area taman dan gedung terminal pelabuhan. Kegiatan ini termasuk salah satu fokus dalam rangka peningkatan pelayanan di pelabuhan penyeberangan bagi masyarakat. Pelabuhan Ulee Lheue adalah “rumah” bagi kapal motor yang melayani rute penyeberangan ke Pulo Aceh dan Sabang. Pelabuhan ini merupakan salah satu simpul transportasi yang penting di Aceh. Selain fungsi utamanya sebagai tempat untuk mengangkut penumpang dan distribusi logistik ke wilayah kepulauan, Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue juga menopang fungsi ekonomi dan pariwisata, dari berbagai aktivitas yang dilakukan masyarakat di area pelabuhan. Hal ini terlihat dengan meningkatnya aktivitas masyarakat dari tahun ke tahun, baik dalam frekuensi pengguna jasa penyeberangan maupun jasa pelabuhan lainnya. Menilik narasi di atas, maka memastikan Ulee Lheue dapat “memenuhi” fungsi-fungsinya adalah hal yang krusial. Berdiri di atas lahan seluas 17,5 hektare (Ha), Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue terbagi atas dua sisi, yaitu sisi laut seluas 8,5 Ha dan sisi darat seluas 9 Ha. Dari data yang berhasil dihimpun, secara keseluruhan fasilitas infrastruktur di Pelabuhan Ulee Lheue dalam kondisi berfungsi di tingkat cukup dengan persentase 75%. Namun, beberapa infrastruktur yang fungsinya cukup penting membutuhkan perbaikan segera karena telah mengalami penurunan kinerja yang besar. Fasilitas sisi laut yang membutuhkan perbaikan adalah mooring dolphin, breasting dolphin, dan breakwater. Sementara di sisi darat perlu ditambahkan lampu penerangan, rambu lalu lintas, serta jalan dan area parkir. Infrastruktur yang berfungsi optimal tentu sangat penting karena erat kaitannya dengan keamanan maupun keselamatan selama pelabuhan beroperasi. Dalam fase awal keberjalanannya, program percepatan pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue berfokus pada pembersihan secara menyeluruh di area pelabuhan, mengembalikan kembali ruang-ruang yang ada sesuai dengan peruntukannya, serta melakukan penataan kembali ruang-ruang tersebut dengan memperhatikan kenyamanan bagi penumpang. Operasional suatu pelabuhan Penyeberangan juga tak bisa lepas dari Sumber Daya Manusia (SDM). SDM dengan jumlah yang cukup dan berkompeten pada bidangnya menjadi kunci baiknya performa suatu pelabuhan. Selama ini, pelabuhan di ujung Kota Banda Aceh masih mengalami kekurangan dari segi jumlah personel. Jumlah personel yang kurang membuat kinerja pelayanan di pelabuhan terhambat, terutama pada saat-saat dimana frekuensi kegiatan di pelabuhan sedang tinggi. Selain penambahan jumlah personel, Pemerintah Aceh melalui Tim Program Percepatan Pengembangan Pelabuhan Ulee Lheue (TP4U) juga telah memberikan peningkatan kapasitas diri baik soft skill maupun hard skill bagi personel pelabuhan yang ada untuk membekali dan mendukung pelaksanaan tugas mereka sehari-hari. Terapkan SOP dan Standar Pelayanan Pada era modern seperti sekarang ini, pelayanan di pelabuhan penyeberangan didorong untuk menjadi lebih efektif dan efisien. Tentunya, hal ini perlu didukung dengan penerapan Standar Pelayanan Minimal yang berbasis pada regulasi dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Pelabuhan. Standar Operasional Prosedur (SOP) menjadi pedoman yang menjamin setiap proses kegiatan dapat berjalan dengan benar, lancar, aman, tertib, dan prosedural. Urgensi akan kebutuhan SOP terutama untuk mengatur kebersihan dan keamanan. Dalam aspek kebersihan, misalnya, perlu adanya SOP yang mengatur tentang pengelolaan kebersihan di kawasan pelabuhan dan pengelolaan limbah dari hasil aktivitas pelayaran maupun operasional pelabuhan. Sementara dari sisi keamanan, diperlukan SOP yang mengatur zonasi area pelabuhan, sirkulasi orang dan kendaraan, serta kegiatan bongkar muat. Sementara itu, uji coba standar pelayanan di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue yang telah dilakukan berdasarkan pada kondisi eksisting yang ada. Standar pelayanan yang meliputi pelayanan penumpang dan kapal diukur dengan beberapa indikator; seperti keselamatan, keamanan, kenyamanan, keandalan dan keteraturan, kemudahan dan keterjangkauan, serta kesetaraan. Menggenapkan program percepatan pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue yang sedang berjalan, masyarakat sebagai objek utama yang langsung bersentuhan dengan pelayanan di pelabuhan pun dimintai pendapatnya melalui survei. Survei yang dilakukan meliputi survei kepuasan pelanggan terhadap pelayanan pelabuhan yang diterima selama ini dan survei on time performance (OTP). Survei kepuasan pelanggan menitikberatkan pada penilaian terhadap aspek kebersihan dan kenyamanan fasilitas pelabuhan. Sedangkan survei OTP mengukur bagaimana pendapat masyarakat terhadap ketepatan jadwal kedatangan dan keberangkatan kapal penyeberangan di Pelabuhan Ulee Lheue selama ini, baik kapal cepat maupun kapal feri ro-ro. Hasil survei diharapkan dapat menjadi evaluasi secara objektif dan acuan dalam merumuskan langkah-langkah aksi berikutnya secara lebih tepat dan akurat. Kontinuitas dalam perubahan yang bersifat progresif adalah keharusan. Oleh karena itu ide-ide out of the box yang melahirkan inovasi baru dalam hal pengelolaan pelabuhan penyeberangan mesti terus ditumbuhkan dan dikembangkan. Tak lupa, usaha-usaha itu harus pula ikut dibarengi dengan semangat dan sinergi dari seluruh stakeholder dan komunitas pelabuhan yang ikut terlibat. Semua itu tidak lain adalah untuk mewujudkan pelayanan dan memberikan jasa transportasi (dalam hal ini pelabuhan dan angkutan penyeberangan) yang prima bagi seluruh lapisan masyarakat. Restorasi Pelabuhan Ulee Lheue adalah langkah awal yang kita harapkan dapat menjadi batu loncatan berubahnya kualitas pelayanan pelabuhan-pelabuhan penyeberangan di Aceh ke arah yang lebih baik. (*)

Tingkat keterjangkitan virus Covid-19 sudah mulai terkendali. Namun demikian, kita semua tetap harus waspada agar tidak ada lagi peningkatan jumlah penderita Virus Covid-19. Keberhasilan meredakan virus Covid-19 yang telah bermutasi menjadi berbagai varian seperti Alpha, Beta, Delta, dan Gamma serta antisipasi terhadap ancaman varian baru MU (B.1.621) yang sudah berjangkit di 29 negara, membuat Tim Satgas Covid-19 bersama stakeholder khususnyaKementerian Perhubungan (Kemenhub) yang mendapat perintah langsung dari Presiden terus siaga untuk melakukan pengawasan guna mencegah masuknya varian baru tersebut di Indonesia. Kemenhub menindaklanjutinya dengan ekstra hati-hati. Menurut Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati, Kemenhub melakukan pengawasan ketat di semua pintu masuk kedatangan di dua bandara internasional tersebut, yakni di BandaraSoekarno Hatta, dan Bandara Sam Ratulangi, pada perpanjangan masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali pada 14-20 September 2021. “Pintu masuk penerbangan internasional pada masa PPKM level 4-1 ini, ditetapkan hanya melalui Bandara Soekarno-Hatta – Tangerang, dan Bandara Sam Ratulangi – Manado,” ujar Adita. Kementerian Perhubungan, melalui akun instagram 151 menegaskan bahwa sampai hari ini pintu masuk negara untuk penerbangan internasional hanya ditetapkan melalui Bandara Soekarno Hatta Jakarta dan Bandara Sam Ratulangi di Manado. Kemenhub berharap kepada masyarakat agar lebih selektif dan bisa mengklarifikasi terlebih dahulu tentang informasi yang beredar di media sosial mengenai pintu masuk bandara untuk penerbangan internasional. Pembatasan pintu masuk penerbangan internasional, hanya melalui Bandara Soekarno – Hatta – Tangerang dan Bandara Sam Ratulangi Manado ini dilakukan dalam rangka mengantisipasi dan mencegah penyebaran varian virus baru Covid-19 termasuk Varian Mu (B.1.621) masuk ke Indonesia melalui simpul-simpul transportasi yang melayani rute internasional. Prosedur Baru Kementerian Perhubungan telah menerapkan prosedur baru perjalanan orang dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 74 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Internasional Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi Covid-19. Executive General Manager Bandara Soekarno-Hatta, Agus Haryadi membenarkan bahwa mereka sudah melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder dalam menetapkan sejumlah check point di pintu kedatangan untuk melaksanakan prosedur baru penumpang internasional. “Prosedur baru yang tertuang dalam SE Nomor 74 Tahun 2021 itu mulai diberlakukan penuh pada Minggu, tanggal 19 September 2021 mulai pukul 00.00 WIB,” tegas Agus. Senada dengan Agus, Pelaksana Tugas (Plt). Kepala Kantor Otoritas Bandara Wilayah I Soekarno-Hatta Y. Gandoz menjelaskan bahwa surat edaran tersebut untuk meningkatkan penerapan protokol kesehatan terhadap penumpang pesawat rute internasional. “SE Nomor 74 Tahun 2021 pada prinsipnya untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan Covid-19 termasuk varian Alpha, Beta, Delta, Gamma, dan MU (B.1.621) serta potensi berkembangnya varian baru lainnya,” ungkap Gandoz. Kordinasi dan Kolaborasi Seluruh stakeholder di Bandara Soekarno Hatta antara lain PT Angkasa Pura II, Otoritas Bandara Wilayah I, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Satgas Udara Penanganan Covid-19, maskapai, dan instansi lainnya telah berkoordinasi untuk menerapkan prosedur baru yang sejalan dengan SE Kemenhub Nomor 74/2021, bagi penumpang rute internasional yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Ada enam tahap yang harus dilalui WNI ketika tiba di Indonesia. Checkpoint tersebut sebagai berikut: Checkpoint 1: Penumpang rute internasional (WNI dan WNA) yang mendarat di Bandara Soekarno Hatta setelah turun dari pesawat akan menuju area holding, untuk dilakukan pendataan sesuai kriteria Keputusan Kepala Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 11/2021 (pekerja migran, pelajar/mahasiswa, pegawai pemerintah), dan pendataan untuk WNI dan pelaku perjalanan lainnya sesuai ketentuan di luar kriteria keputusan Ketua Satgas tersebut. Checkpoint 2: Seluruh penumpang kemudian menuju area verifikasi dokumen kesehatan yang dilakukan oleh personel KKP Kementerian Kesehatan. Dokumen yang diverifikasi antara lain kartu vaksinasi, eHAC internasional, surat hasil RT-PCR COVID-19 dari negara asal, dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam SE Kemenhub 74/2021. Pada titik ini, personel KKP juga akan melakukan klasifikasi lokasi karantina. Checkpoint 3: Seluruh penumpang kemudian menjalani tes PCR di bilik yang terletak masih di area kedatangan internasional Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta. Adapun layanan tes COVID-19 ini akan dilakukan oleh penyedia fasilitas layanan kesehatan (fasyankes). Checkpoint 4: Seluruh penumpang menjalani proses Imigrasi serta Bea dan Cukai. Checkpoint 5: Penumpang menuju area holding untuk persiapan karantina, dengan pengawasan personel Satgas Udara Penanganan COVID-19. Hasil tes PCR juga akan diinformasikan di titik ini. Checkpoint 6: Penumpang menuju transportasi darat (bus) untuk diantar ke lokasi karantina yang telah ditetapkan. Pelaksanaan di titik ini dibantu oleh Polres Bandara Soekarno-Hatta. Komandan Satgas Udara Penanganan COVID-19, Kolonel Tek Sunu Eko P menuturkan seluruh personel satgas berkomitmen untuk menjaga penerapan SE Kemenhub Nomor 74/2021 dan prosedur kedatangan internasional di Bandara Soekarno-Hatta. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno-Hatta (KKP) dr. Darmawali Handoko mengingatkan agar penumpang internasional menjalani protokol kesehatan. “Penumpang internasional tujuan Bandara Soekarno-Hatta harus menjalani 3 kali tes PCR. Pertama di negara asal, kemudian yang kedua di Bandara Soekarno Hatta, lalu ketiga di lokasi karantina,” ujar dr. Darmawali Handoko. Board of Airlines Representative Indonesia (BARINDO) juga mendukung ketentuan di dalam SE Kemenhub Nomor 74/2021 tersebut.   Perjalan Domestik Tidak Ada Perubahan Peraturan Sedangkan untuk perjalanan di dalam negeri, ungkap Adita, tidak ada perubahan syarat perjalanan orang paska penetapan perpanjangan masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali mulai 14-20 September 2021. “Adanya perpanjangan masa PPKM hingga 20 September 2021 hingga kini aturan syarat pelaku perjalanan di dalam negeri tidak ada perubahan, masih sama dengan aturan sebelumnya,” tegas Adita medio September lalu. Gunakan Apalikasi PeduliLindungi Kementerian Perhubungan, melalui Adita mengingatkan, dan meminta para pelaku perjalanan transportasi mengunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai salah satu syarat perjalanan. Dengan aplikasi ini, lanjut Adita, diharapkan dapat membantu petugas memastikan proses validasi dokumen kesehatan di simpul transportasi secara digital, sehingga lebih aman, cepat, mudah, serta meminimalkan kontak fisik termasuk lebih aman dari adanya pemalsuan hasil tes swab PCR/Antigen. (Sumber: Kemenhub RI)

Jakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor transportasi harus siap menghadapi disrupsi akibat dari perkembangan zaman dan teknologi informasi. Karena sektor transportasi merupakan sektor kritikal pendorong pertumbuhan ekonomi bangsa. “Transportasi sebagai tulang punggung dari proses pergerakan orang maupun barang dan memiliki peran sebagai pembuka keterisolasian wilayah. Untuk itu dibutuhkan SDM transportasi yang terampil, handal dan siap dengan segala tantangan yang dihadapi,” demikian disampaikan Menhub dalam Seminar Nasional bertema “Analisis Lingkungan Ekonomi dan Bisnis Terhadap Disrupsi di Sektor Transportasi” yang diselenggarakan secara daring oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan, Jumat (8/10). Kegiatan Seminar Nasional ini dihadiri oleh para mahasiswa Double Degree, mahasiswa program S2 terapan, para taruna taruni, dan para tenaga pengajar/dosen di lingkungan BPSDM Perhubungan. Menhub menjelaskan, Indonesia sudah masuk ke era globalisasi yang ditandai dengan modernisasi di segala bidang. Salah satunya adalah era disrupsi yang tidak bisa dihindari. Untuk itu, Menhub berpesan kepada insan transportasi untuk tidak menjadikan disrupsi menjadi sebuah ancaman, melainkan sebagai peluang terhadap praktek manajemen sumber daya manusia modern agar mencapai kinerja terbaik, dan meningkatkan sebuah organisasi menjadi lebih efisien, efektif dan kompetitif. “Disrupsi yang terjadi ini justru menjadi peluang bagi kita untuk mengembangkan SDM yang berkualitas dan harus cepat beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Sehingga dibutuhkan keberanian, serta dukungan dan kesiapan semua pihak dalam penyediaan teknologi yang tepat, yang harus dilakukan dengan segera,” ujar Menhub. Menhub mencontohkan, salah satu contoh implikasi era disrupsi pada sektor transportasi saat ini adalah lahirnya transportasi berbasis aplikasi online. Moda transportasi daring/online (angkutan sewa khusus atau ojol) telah melakukan disrupsi terhadap moda transportasi eksisting yaitu taksi konvensional dan ojek pangkalan, dengan cara menawarkan proses pemesanan dan pembayaran yang lebih praktis, biaya lebih murah melalui gawai (handphone). Hal ini sekaligus menciptakan pasar baru dan menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Hal tersebut merupakan salah satu inovasi yang dianggap sebagai tantangan dalam menghadapi era disrupsi dalam sektor transportasi. Sementara itu, Menteri Keungan Sri Mulyani yang turut memberikan keynote speech dalam kegiatan ini, juga turut menyampaikan pentingnya kualitas sumber daya manusia guna mewujudkan cita-cita negara dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Khususnya, kualitas sumber daya manusia dalam sektor perhubungan yang merupakan sektor kritikal yang mendukung perekonomian secara strategis. “Agar perekonomian bisa terus meningkat, membutuhkan kualitas SDM yang makin baik. Apalagi indonesia yang memiliki aspirasi untuk menjadi negara maju. Kita perlu untuk terus menjaga momentum pembangunan, sehingga kita bisa terhindar dari perangkap perangkap pendapatan kelas menengah atau middle income trap. Itu membutuhkan SDM yang berkualitas, infrastruktur yang bagus, birokrasi yang mumpuni, serta regulasi yang baik,” ujarnya. Menkeu juga menjelaskan, selain pendidikan, SDM juga membutuhkan keterampilan penting guna menunjang kualitasnya, yakni: mampu berfikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Menurut Menkeu, kemampuan tersebut akan terus meningkatkan kemampuan atau cara berfikir, yang pada akhirnya melahirkan manusia yang produktif dan kreatif. Sementara itu Kepala BPSDM Perhubungan Antoni Arif Priadi menjelaskan, melalui Seminar Nasional ini, diharapkan para peserta yang merupakan bagian dari SDM di sektor transportasi, menambah wawasan baru dan bermanfaat bagi peningkatan kualitas SDM sektor transportasi di Indonesia. Antoni menambahkan, BPSDM Perhubungan berupaya menjadikan sekolah/perguruan tinggi transportasi yang ada di lingkungan Kemenhub, mampu melahirkan SDM transportasi yang terampil dan andal. Sehingga mampu mendukung program pemerintah untuk mempercepat pengembangan sektor transportasi di Indonesia. “Kami berupaya dapat terus memberikan pelayanan yang terbaik dan memberikan dukungan serta dorongan terhadap pemulihan ekonomi. Kami juga berupaya mendukung pembangunan dan pengembangan insfrastruktur transportasi, dalam upaya menjaga aksesibilitas dan mobilitas orang dan barang guna menopang pertumbuhan ekonomi, dengan menyediakan SDM transportasi yang andal,” tutur Antoni. Turut hadir dalam kegiatan ini Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Ekonomi dan Investasi Transportasi Wihana Kirana Jaya sebagai moderator, Widyaiswara Ahli Utama Kementerian Perhubungan Umiyatun Hayati Triastuti & Sugihardjo sebagai pembahas, serta beberapa narasumber diantaranya Dosen/Peneliti dari Fakultas Ekonomi UI Faisal Basri, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti, Direktur Utama PT. Danareksa Friderica Widyasari Dewi, dan Deputi CEO Indonesia Investment Authority (INA) Arief Budiman. (Sumber: Kemenhub RI)

Berjarak sekitar 16 kilometer dari Jalan Nasional Banda Aceh – Medan, membuat Kota Jantho, ibukota Aceh Besar, relatif sepi dari hiruk pikuk lalu lintas. Maklum, kota yang dibentuk pada tahun 1984 ini hanya dihuni sekitar 11.000 jiwa penduduk yang tersebar di 13 desa. Sebagai ibukota kabupaten, Kota Jantho menjadi pusat pemerintahan yang dikelola oleh para aparatur sipil negara (ASN). Hanya sedikit dari ASN ini yang tinggal di Jantho, karena sebagian besar ASN ini memilih tinggal di tempat asal mereka, yaitu kecamatan lain di Aceh Besar, bahkan ada sebagian yang tinggal di Banda Aceh. Tapi itu tidak masalah, karena memang pusat pemerintahan tidak mesti selalu ramai dengan hiruk pikuk warga. Lagipula, tak ada kewajiban bagi para ASN tinggal di kecamatan yang sama dengan tempat mereka bekerja. Yang sedikit menjadi masalah adalah, sejumlah ASN yang tinggal di pinggiran Banda Aceh, harus menempuh jarak hingga 60 km dengan waktu sekitar 2 jam untuk tiba di tempat kerja. Tapi itu dulu, sebelum jalan Tol Sibanceh, khususnya seksi Indrapuri-Jantho dibuka. Kini, setelah jalan tol ada, jarak itu telah terpangkas dengan waktu tempuh yang relatif lebih cepat. Seiring dengan itu, pihak Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh Besar, menyediakan satu unit bus untuk memudahkan para ASN ini mencapai tempat kerja mereka. Bus yang diberi nama Trans Jantho ini tak hanya memberikan kenyamanan, tapi juga cepat di perjalanan, karena melewati jalan tol dari Blang Bintang hingga Jantho. Kabid Darat Dishub Aceh Besar, Herdiansyah kepada Aceh TRANSit mengatakan, angkutan Trans Jantho ini adalah program Bupati Aceh Besar tentang angkutan massal. Bus ini melayani penumpang umum dan para ASN dari Banda Aceh ke Jantho dan sebaliknya. Pengoperasian bus tersebut dilakukan oleh Bupati Aceh Besar Mawardi Ali Bersama jajarannya pada 29 Desember 2020 lalu di lapangan parkir Mal Pelayanan Terpadu Lambaro, Aceh Besar. “Sekarang memang baru tersedia satu unit bus berkapasitas 39 kursi, target pada tahun ini bisa tersedia menjadi dua unit,” ujar Herdiansyah yang ditemui Aceh TRANSit di kantor Dishub Aceh Besar, di Jantho. Sejak Januari 2021 lalu, setiap pukul 7 pagi, si biru yang disopiri Ayah (69) muncul dari arah Banda Aceh menuju tempat mangkal bus di simpang Lambaro Aceh Besar. Ayah dengan sabar menunggu penumpang yang akan menuju Kota Jantho. Ketika penumpang sudah penuh, tepat pukul 7.30 WIB Ayah pun menutup pintu dan meluncurkan Trans Jantho ini menuju Kota Jantho. Rutenya adalah dari Lambaro menuju pintu Tol Blang Bintang hingga ke luar di gerbang Tol Jantho. Aktivitas Ayah bersama si biru ini berlangsung setiap hari kerja, kecuali tanggal merah. Sukariali (45) ASN honorer di Dinas Pertamanan Kabupaten Aceh Besar yang ditemui saat menunggu Trans Jantho di Simpang Lambaro berbagi cerita tentang bus biru ini. “Tahun lalu saya masih mengendarai sepeda motor pulang pergi Banda Aceh – Jantho sejauh kurang lebih 60 kilometer, cukup melelahkan dan boros biaya,” ungkapnya. “Sekarang dengan adanya si biru Trans Jantho sangat membantu kami para pegawai kecil ini, pulang-pergi tanpa biaya,” ungkap Sukariali beliau sambil menghabisi sisa kopi di gelas. Ia menutup pembicaraan dengan tersenyum dan bergegas memasuki bus, agar dapat tempat duduk di dalam bus yang akan membawanya ke Jantho. Selain untuk para ASN bus ini juga bisa digunakan oleh penumpang umum lainnya yang sedang ada keperluan ke Kota Jantho. Bagi mereka yang membawa sepeda motor bisa menitipkan kenderaan roda dua mereka di beberapa tempat penitipan sepeda motor yang kini telah banyak tersedia di kawasan simpang Lambaro, Aceh Besar.(Rizal Syahisa)

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan terus berupaya untuk mengatasi hambatan distribusi logistik semenjak pandemi Covid-19 yang dialami pada sektor transportasi laut dengan terjadinya kelangkaan kontainer, melambungnya ocean freight, serta tidak tersedianya ruang muat di atas kapal. Hal itu melatarbelakangi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut cq Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut mengembangkan wacana Indonesian Shipping Enterprises Alliance (Indonesian SEA) untuk mendukung Ekspor Nasional yang diawali dengan digelarnya Focus Group Discussion (FGD) di Jakarta, Senin (27/9). Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam sambutannya saat membuka acara mengatakan hal ini merupakan salah satu langkah konkret dari pemerintah bersama seluruh stakeholder transportasi laut untuk memastikan pelayanan transportasi logistik terus berjalan sehingga ekonomi menjadi bangkit dan mencapai kondisi yang lebih baik. “Terutama dalam kondisi krisis atau pandemi COVID 19 saat ini. Untuk itu, Kementerian Perhubungan tengah memformulasikan solusi untuk mengatasi hambatan distribusi logistik tersebut melalui pemberdayaan pelayaran nasional dalam program Indonesian SEA (Shipping Enterprises Alliance), suatu aliansi perusahaan pelayaran nasional yang bertujuan agar perusahaan pelayaran nasional turut mengangkut kargo untuk pangsa pasar luar negeri atau ekspor yang selama ini lebih banyak dilakukan oleh armada asing,” ujar Menhub Budi. Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Perhubungan juga mewacanakan pengembangan media komunikasi digital SEACOMM (Shipping Enterprises Alliance Communication Media) bagi perusahaan pelayaran (penyedia ruang muat kapal) dan eksportir (pemilik barang) yang dapat digunakan untuk bertukar informasi terkait ketersediaan ruang muat, kuantitas dan jenis produk ekspor, asal produk ekspor, dan pengusaha ekspor. Sistem ini akan diintegrasikan di dalam sistem induk yang ada pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang dapat diakses melalui aplikasi berbasis web. “Wacana pembentukan Indonesian SEA dan SEACOMM ini selaras dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional yang bertujuan meningkatkan kinerja logistik nasional, memperbaiki iklim investasi, dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional,” lanjut Menhub Budi. Dengan adanya Indonesian SEA nantinya, diharapkan para pelaku usaha dapat mengurangi ketergantungan terhadap operator internasional (Main Line Operator/MLO), perusahaan nasional dapat turut mengangkut pangsa pasar luar negeri dan meningkatkan peran Indonesia di kancah pelayaran internasional, menjamin ketersediaan pasokan produk Indonesia di luar negeri, dan dapat melancarkan kembali ekspor impor sehingga kegiatan perekonomian, khususnya UMKM dapat kembali bergerak. Sektor logistik diharapkan bertumbuh sejalan dengan peningkatan produksi nasional dan ekspor. Bagi pemerintah sendiri, keberadaan aliansi pelayaran nasional ini tentunya akan memberikan kontribusi yang sangat besar khususnya terhadap pemberdayaan kapal nasional serta untuk meningkatkan pride kapal berbendera Indonesia di mata dunia maritim internasional. “Dengan demikian, target pemulihan ekonomi dapat dicapai secara bertahap,” tutupnya. Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha menyampaikan, sejak WHO menetapkan kondisi Pandemi Covid-19 di awal tahun 2020. Untuk menghentikan penyebaran virus, banyak negara menerapkan pembatasan perjalanan orang. Pembatasan ini mempengaruhi kegiatan ekonomi secara global, khususnya pelayaran internasional untuk memfasilitasi perdagangan internasional. “Pembatasan yang diterapkan banyak negara tersebut membatasi ketersedian SDM logistik, antara lain pelaut, pekerja di pelabuhan atau TKBM, bahkan supir truk. Berkurangnya SDM logistik tersebut berdampak pada kegiatan bongkar muat di pelabuhan dan port clearance out dan in pun terganggu sehingga terjadi port congestion. Lebih lanjut, untuk menekan biaya operasional pemilik kapal mengurangi jadwal operasional kapalnya (blank sailing) sehingga ruang muat kapal juga berkurang,” ungkap Arif. Kondisi ini akhirnya membuat banyak negara berkomitmen untuk menjaga ketersediaan pasokan kebutuhan pokok, alat kesehatan, hingga China yang mulai meningkatkan produksi ekspornya, membuat distribusi logistik harus tetap jalan dengan tetap menerapkan pembatasan. Hal ini membuat ketersediaan jumlah peti kemas dan  muat ruang kapal menjadi terbatas sehingga harga freight naik drastis. “Dengan 40 % dari perdagangan internasional melewati perairan Indonesia, tentu saja disrupsi perdagangan internasional dan kenaikan tarif freight juga dialami oleh Indonesia khususnya pelayaran rute AS, Eropa, dan China. Tarif ocean freight 40Ft dari Indonesia ke Eropa sebelum pandemi kurang lebih USD 1.500 menjadi sekitar USD 7.000, kemudian ocean freight full container mencapai USD 13.000 untuk tujuan Pantai Timur Amerika Serikat yang sebelumnya hanya 3.000 USD,” ujarnya. Arif mengungkapkan, di Indonesia, secara umum kesulitan yang dialami adalah waktu tunggu untuk mendapatkan ketersediaan kontainer yang harus dibayar dengan harga yang sangat mahal, bahkan ada juga yang sudah mendapatkan DO (delivery order) dari pengangkut namun tiba-tiba dibatalkan. Disrupsi ini bukan hanya mempengaruhi eksportir besar tapi juga industri usaha kecil dan menengah serta ekspor hasil perikanan. Industri UMKM yang produksinya tidak teratur dan dalam jumlah sedikit biasanya lebih memilih untuk melakukan kontrak pengangkutan jangka pendek sehingga tidak menjamin ketersediaan peti kemas dengan harga yang lama. Bahkan untuk eksportir yang melakukan kontrak jangka panjang pun belum tentu mendapatkan harga lama, perusahaan pelayaran akan melakukan penyesuaian harga dilapangan. Indonesia merupakan negara kepulauan dimana 2/3 wilayahnya terdiri dari perairan sehingga sangat bergantung pada angkutan laut. Sejak tahun 2005 telah diterapkan asas cabotage secara konsisten, hal ini membuat angkutan laut domestik 100% dikuasai oleh angkutan laut nasional. Industri pelayaran nasional dapat bermain di perairan sendiri, menjadi tuan rumah di negara sendiri. Kita sangat bangga akan kesuksesan asas cabotage. Namun untuk angkutan laut luar negeri, untuk mengangkut ekspor dan impor kita masih bergantung pada kapal asing di mana lebih dari 80% ekspor Indonesia diangkut oleh kapal asing. Untuk meningkatkan peran angkutan laut menjadi pemain yang dapat bersaing di pelayaran internasional, Pemerintah mengembangkan asas cabotage menjadi beyond cabotage yaitu kegiatan angkutan ekspor dan impor yang diprioritaskan menggunakan kapal berbendera Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan ekspor Indonesia terhadap kapal asing sehingga tidak harus menunggu kapal asing atau kesediaan ruang muat kapal untuk datang mengangkut ekspor. “Melihat keadaan yang memperihatinkan seperti ini, pemerintah tidak hanya diam saja. Kementerian Perhubungan bersama dengan Kementerian/Lembaga/Instansi serta stakeholders melakukan koordinasi untuk menemukan solusi dari masalah ini. Banyak yang telah dirumuskan namun tidak mudah diterapkan, butuh persiapan supaya tepat sasaran dan cocok diterapkan dengan kondisi Indonesia,” ujarnya. Banyak negara yang telah mereposisi peti kemasnya, hal ini dapat menurunkan harga freight namun tidak signifikan dan tidak bertahan lama karena harga freight kembali melambung. Solusi jangka panjang pun sedang dirumuskan, di mana saat ini Kementerian Perhubungan sedang fokus untuk mengembangkan ide pembentukan Indonesian SEA (Shipping Enterprises Alliance). “Aliansi ini diharapkan dapat memprioritaskan pengangkutan ekspor Indonesia dengan menyediakan ruang muat