Category: Informasi

BANDA ACEH – Berbagai isu keselamatan lalu lintas, menjadi isu yang hangat beberapa waktu saat ini. Tak terkecuali di provinsi Aceh yang menjadi salah satu wilayah rawan kecelakaan. Selain itu, isu mobilisasi pengaturan lalu lintas saat mitigasi bencana misalnya seperti banjir di Aceh. Isu yang berkembang inilah yang dibahas pada, Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Keselamatan Lalu Lintas Wilayah Aceh, di Banda Aceh, Kamis, 10/11/2022. Narasumber forum diskusi ini menghadirkan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh, Teuku Faisal, Kepala Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Aceh, Kombes Pol Muji Ediyanto, dan Kepala PT Jasa Raharja Cabang Aceh, Regy S. Wijaya. Pada forum koordinasi ini juga membahas kondisi-kondisi terkait upaya meminimalisir kecelakaan lalu lintas, mengetahui titik rawan kecelakaan dan berkoordinasi dengan pihak terkait. Selain itu forum ini juga menjadi wadah persiapan lintas sektor membahas keselamatan lalu lintas menyambut liburan akhir tahun. Forum ini juga membahas penertiban pengelolaan angkutan umum, mobil angkutan dengan status ODOL, kasus tabrak lari, pengendara di bawah umur, penggunaan kendaraan pick-up untuk kendaraan umum, hingga pelanggaran lalu lintas lainnya. Hadir dalam kesempatan ini perwakilan, Balai Pengelola Jalan Nasional (BPJN), Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Aceh, Basarnas Aceh, dan, Dinas PUPR Aceh, dan Bappeda Aceh. (MR)

ACEH TAMIANG – Personil Dinas Perhubungan Aceh memberi dukungan pengamanan lalu lintas saat kunjungan Menteri Sosial Republik Indonesia (RI) Tri Rismaharini ke Aceh Tamiang, Rabu, 9 November 2022. Pengamanan lalu lintas bersama personil Dishub Aceh Tamiang dan Satlantas Polres Aceh Tamiang ini berpusat di Simpang Empat Opak dan sekitar Kantor Kecamatan Bendahara di Desa Sungai Iyu. Hal ini perlu dilakukan supaya peningkatan volume kendaraan tidak menyebabkan kemacetan pada ruas jalan yang dilewati oleh rombongan. Diketahui, Menteri Risma berkunjung ke Aceh Tamiang guna meninjau langsung dampak banjir yang melanda daerah ini sejak sepekan yang lalu. Dalam kunjungannya, Risma juga menyerahkan bantuan sebesar Rp1.9 miliar untuk bencana banjir di Aceh Tamiang kepada Bupati Aceh Tamiang Mursil, serta turut disaksikan oleh sejumlah pejabat Forkopimda Aceh Tamiang.

ACEH BESAR – Semenjak berhasil berangkat dua penerbangan umrah langsung dari Banda Aceh – Madinah pada 4-5 November membawa 821 jemaah, hari ini Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM), Blang Bintang, Aceh Besar kembali dipadati jemaah umrah kali ketiga sebanyak 426 orang, Selasa sore, 08/11/2022. Antusias jemaah dan warga yang mengantar menambah suasana haru dan bahagia warga Aceh yang akan menuju tanah suci. Miswar, salah satu jemaah dari Panton Labu, Aceh Utara mengungkapkan bahagia dapat berangkat umrah langsung dari Banda Aceh. Ia menilai bandara ini sudah layak untuk melakukan aktivitas penerbangan internasional. “Selama ini, kami harus menempuh jalur darat dan terbang ke tanah suci via Bandara Kualanamu Medan. Saya berharap, ke depan warga Aceh dapat langsung berangkat umrah dari sini,” sebutnya. Hal senada juga diungkapkan jemaah umrah asal Aceh Barat, Arjuna. Ia mengungkapkan kendala jika harus berangkat melalui bandara dari luar Aceh. “Kami kurang nyaman, sebab sudah menuju Medan. Namun, terkendala karena Banjir sehingga dialihkan penerbangan ke Banda Aceh. Harapannya, dapat terbang langsung dari Banda Aceh,” katanya. Arjuna melanjutkan, sebab beberapa jemaah yang sudah usia lanjut juga melakukan perjalanan suci ini. Maka sudah sepantasnya, warga Aceh dapat terbang langsung dari tanah kelahirannya. Keberangkatan kali ketiga ini menggunakan pesawat Lion Air Airbus 330-343 membawa jemaah dari sembilan travel berasal dari Aceh dan satu travel berasal dari Sumatera Utara. Pesawat dengan nomor penerbangan JT84 lepas landas tepat pukul 16.43 WIB. Secara akumulatif selama tiga kali penerbangan, Bandara SIM telah berhasil memberangkatkan sebanyak 1.247 jemaah menuju Madinah, Arab Saudi. Ini menjadi bukti bahwa bandara ini tetap siap melayani penerbangan internasional. General Sales Agent Lion Air Group Wilayah Aceh-Sumut, Ricky Alfanda mengatakan pada Juli 2022, Aceh memiliki slot yang diberikan Pemerintah Arab Saudi untuk jemaah umrah dari Aceh. Namun, saat itu terkendala karena belum dibukanya penerbangan internasional dari Bandara SIM. Alfanda menyebut saat ini sudah ada upaya dari pihaknya dengan Pemerintah Arab Saudi agar tahun ini masyarakat Aceh dapat terbang langsung dari Banda Aceh dengan tujuan Madinah. “Jika tidak ada halangan, akhir Desember mendatang akan ada penerbangan langsung ke sana,”pungkasnya.

ACEH TAMIANG – Tiba di lokasi banjir Kabupaten Aceh Tamiang, Tim Dishub Aceh langsung membantu pengaturan lalu lintas di jalan nasional Banda Aceh – Sumatera Utara, tepatnya di Bukit Rata dan Alur Selawi, Aceh Tamiang sejak tadi malam, Selasa dini hari, 8 November 2022. Kondisi arus lalu lintas di daerah tersebut terlihat sudah cukup lancar karena ketinggian air berangsur menurun sejak Senin siang kemarin (7/11). Semua jenis kendaraan mulai dari truk hingga kendaraan pribadi sudah bisa melintas, baik ke Banda Aceh maupun ke Sumatera Utara. Akan tetapi, masih perlu dilakukan sistem buka tutup karena terdapat truk CPO yang mogok di tengah jalan. Sebagian badan jalan juga berlubang dan digenangi air sehingga membahayakan pengendara. Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tamiang, Syuibun Anwar saat memberi pengarahan kepada Tim Dishub Aceh tadi malam. Beberapa titik ruas jalan, kata Syuibun, perlu menjadi perhatian petugas karena ada sebagian badan jalan yang berlubang dan ada genangan air. Pengendara yang akan melewati wilayah Aceh Tamiang diimbau untuk selalu berhati-hati, serta tetap mengikuti arahan petugas yang mengatur lalu lintas.(AM)

ACEH BESAR – Sebuah rute penerbangan yang dinanti-nantikan masyarakat Aceh dari Banda Aceh dengan tujuan Penang, dapat dinikmati kembali setelah sempat berhenti beroperasi dikarenakan pandemi Covid-19. Mulai hari ini, Senin, 7 November 2022, pesawat FireFly dengan jenis Boieng 737-800 Jets tiba pukul 11.10 WIB di Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM), Blang Bintang, Aceh Besar membawa sebanyak 40 penumpang. Pesawat dengan nomor penerbangan FY3510 turut serta membawa Global Head of Sales Malaysia Airlines Group, Roslan Bin Ismail dan rombongan disambut Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Aceh, Iskandar didampingi, Pj. Bupati Aceh Besar, Iswanto, Kadishub Aceh, T. Faisal, dan Kadisbudbpar Aceh, Almuniza Kamal, GM. Angkasa Pura II Bandara SIM, dan GM AirNav Banda Aceh di ruang VIP Bandara SIM. Dijadwalkan, FireFly akan beroperasi dua kali seminggu setiap Senin dan Jumat menggunakan nomor pesawat FY3510 dan FY3511. Direncanakan pula, layanan ini secara bertahap akan meningkat empat kali seminggu pada Desember mendatang. Dalam rilis resminya, Chief Executive Officer FireFly, Philip See mengatakan dibukanya penerbangan ini memberi kemudahan bagi warga Malaysia dan Indonesia (Aceh). Baik yang ingin melakukan penerbangan wisata, medis, maupun melanjutkan pendidikan. “Kami berusaha untuk membawa kemudahan bagi masyarakat Banda Aceh ke Penang, dan sebaliknya, karena akan lebih mudah bagi mereka untuk melakukan aktivitas kunjungan,” sebutnya. Tepat pukul 12.00 WIB pesawat FireFly kembali terbang mengudara menuju Penang membawa 185 penumpang. Seperti diketahui, pesawat ini memiliki kapasitas 189 penumpang. (MR)

Sebanyak 388 jemaah umrah asal Aceh akhirnya berhasil terbang ke Madinah dari Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM) pada Jumat siang, 4 November 2022. Penerbangan ke tanah suci ini menggunakan pesawat udara Airbus A330 milik maskapai Batik Air. Sebelumnya, para jemaah umrah asal Aceh ini dijadwalkan terbang ke Madinah melalui Bandara Kualanamu Sumatera Utara. Namun, saat melakukan perjalanan via darat menggunakan bus, rombongan terjebak banjir di Aceh Tamiang sehingga tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Bandara Kualanamu. Seperti diketahui, wilayah perbatasan Aceh tepatnya di Kabupaten Aceh Tamiang sedang dilanda banjir yang menyebabkan akses jalan nasional di wilayah itu terputus sejak Kamis kemarin (3/11). Berdasar informasi yang diperoleh, akhirnya pihak maskapai Batik Air selaku operator penerbangan jemaah umrah ini akhirnya mengalihkan penerbangan transit ke Bandara SIM, Aceh Besar. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal hadir langsung di Bandara SIM guna meninjau pelayanan keberangkatan bagi para tamu Allah. Teuku Faisal ingin memastikan pelayanan bisa berjalan sesuai prosedur sehingga perjalanan para jemaah tidak mengalami kendala apapun. “Alhamdulillah, para jemaah umrah asal Aceh bisa terlayani dengan baik meskipun sifatnya mendadak. Ini membuktikan bahwa Bandara SIM sudah sangat siap untuk pelayanan penerbangan internasional maupun umrah,” kata Teuku Faisal. Teuku Faisal menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh stakeholder Bandara SIM atas kerjasama dan kolaborasi yang baik sehingga pelayanan bagi jemaah umrah berjalanan dengan baik. Pada kesempatan yang sama, Pimpinan Serambi Madinah Travel, Tgk Syeh Zakir, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Aceh dan seluruh stakeholder Bandara SIM atas pelayanan yang diberikan kepada jemaah. “Alhamdulillah, jemaah umrah Aceh bisa berangkat dari bandara kebanggaan masyarakat Aceh. Pelayanan dan fasilitas yang ada di Bandara SIM juga sangat memuaskan, dan membuat jemaah kami bergembira sekali,” ujar Syeh Zakir. Syeh Zakir juga mengharapkan supaya penerbangan umrah bisa dilakukan langsung dari Aceh ke Madinah di masa yang akan datang. “Ini harapan saya sebagai salah satu penyelenggara travel umrah di Aceh, barangkali travel-travel lainnya di Aceh juga mengharapkan hal yang sama,” tuturnya. (AM)

BANDA ACEH – Kita semua dihadapkan pada situasi global yang sangat tidak menentu terkait dengan perekonomian dan inflasi, dan dampaknya sudah terasa pula hingga ke Indonesia, bahkan Aceh. Oleh sebab itu, hal ini patut menjadi perhatian stakeholder perhubungan karena sektor transportasi berperan secara langsug terhadap pengendalian inflasi. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal saat memberi sambutan dalam pertemuan guna membahas berbagai upaya pengendalian inflasi pada sektor transportasi di Ruang Multimoda Dishub Aceh, Rabu, 2 November 2022. Dalam pertemuan itu, Teuku Faisal menegaskan bahwa sektor perhubungan harus mempunyai inovasi-inovasi yang mampu dilakukan sehingga memastikan arus barang dan jasa bisa berjalan lancar dan tidak terkendala. Salah satu upaya yang telah dilakukan pada sub sektor penyeberangan misalnya, kata Teuku Faisal, Dishub Aceh ingin memastikan tidak ada kapal yang docking (perawatan) pada saat akhir tahun. Hal ini guna memastikan distribusi barang maupun orang (wisatawan) pada masa liburan akhir tahun dan Nataru 2023 bisa berjalan dengan lancar. “Tentu banyak hal juga yang harus diimprovisasi dan diinovasi oleh Bapak/Ibu sekalian di Kabupaten/Kota sehingga peran perhubungan mampu mendukung pengendalian inflasi daerah,” kata Teuku Faisal. Di samping itu, Teuku Faisal mengungkapkan bahwa di Aceh terdapat anggaran subsidi angkutan transportasi sebesar 107.8 miliar setiap tahunnya yang berasal dari APBN, APBA, maupun APBK. Subsidi angkutan terdapat pada semua moda transportasi di Aceh, baik angkutan darat, angkutan udara, angkutan kereta api, serta angkutan laut dan penyeberangan. “Ini menjadi tugas kita untuk lebih mengintensifkan sosialisasi bagi masyarakat maupun pelaku usaha di Aceh agar kemudahan-kemudahan yang telah disediakan oleh Pemerintah ini dapat dimaksimalkan secara optimal, sehingga inflasi di Aceh dapat kita tekan semaksimal mungkin,” tutur Teuku Faisal. Sementara itu, Yon Widiyono, Kepala Tim Perumusan KEKDA Provinsi dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, selaku narasumber dalam acara ini menyebutkan bahwa sektor transportasi turut berperan penting dalam pengendalian inflasi di daerah, terutama pada aspek kelancaran distribusi. Berdasarkan Peta Jalan (Roadmap) Pengendalian Inflasi Nasional 2022-2024, kata Widiyono, terdapat program peningkatan dan pengembanganinfrastruktur konektivitas antar wilayah guna mendukung logistik bahan pangan. Mengenai peran transportasi terhadap pengendalian inflasi, ungkap Widiyono, dapat dilakukan kerjasama antar daerah (KAD) dalam rangka mendukung ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. “Selain itu, juga diperlukan inovasi sistem logistik danpembangunan sistem logistik daerah guna mendukung pengendalian inflasi,” kata dia. Widiyono juga membeberkan upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pihaknya (Bank Indonesia Provinsi Aceh) bersama Pemerintah Aceh, serta Pemerintah Kabupaten/Kota se-Aceh. Seperti mencanangkan program unggulan tanggap inflasi pada komoditas pangan, salah satunya adalah upaya perbaikan mekanisme distribusi pasokan komoditas pangan. Pertemuan yang berlangsung cukup santai ini dihadiri oleh para Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota se-Aceh, perwakilan Biro Perekonomian Setda Aceh, serta para pelaku transportasi di Aceh, seperti Ketua DPD Organda Aceh, GM Perum DAMRI Cabang Banda Aceh, dan perwakilan PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Banda Aceh. Para Kadishub Kabupaten/Kota juga menyampaikan pandangan dan upaya-upaya yang telah mereka lakukan guna mengendalikan inflasi di daerahnya masing-masing. Di samping itu, para pelaku transportasi juga memberi masukan-masukan terkait pengendalian inflasi di sektor transportasi Aceh. (AM)

CALANG – Dinas Perhubungan Aceh melalui UPTD Penyelenggaraan Terminal Tipe B melaksanakan pemungutan retribusi perdana di Terminal Tipe B Aceh Jaya mulai Selasa, 1 November 2022. Kepala UPTD Penyelenggaraan Terminal Tipe B Aceh, Erizal menyebutkan bahwa pemungutan retribusi ini sebagai wujud pengimplementasian Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2021 tentang retribusi Aceh, serta guna mendukung peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Aceh. Penarikan retribusi di Terminal Tipe B Aceh Jaya, kata Erizal, juga sejalan dengan peningkatan fasilitas pelayanan yang ada di terminal tersebut. Sehingga penumpang maupun pengemudi yang menggunakan jasa terminal semakin nyaman saat berada di terminal. Sementara itu, salah satu pengemudi angkutan AKDP di Terminal Tipe B Aceh Jaya menyebutkan bahwa dengan nominal yang tidak seberapa, pihaknya dapat menikmati seluruh fasilitas dan pelayanan yang tersedia di terminal. “Saya sebagai masyarakat mendukung penarikan retribusi ini agar pelayanan di terminal jadi lebih baik lagi,” ujarnya. Penarikan retribusi juga telah diterapkan pada 3 lokasi terminal tipe B Aceh lainnya, yaitu Terminal Tipe B Pidie, Terminal Tipe B Aceh Tamiang, dan Terminal Tipe B Abdya. Penarikan retribusi di Terminal Tipe B Aceh Jaya masih dilakukan secara manual karena bus AKDP yang singgah masih belum terlalu tinggi. Akan tetapi, pada 2023 mendatang, penarikan retribusi akan dilakukan secara elektronik atau e-retribusi.

Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Achmad Marzuki melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Kuala Langsa guna melihat secara langsung kesiapan, potensi, maupun kendala yang dihadapi dalam operasional pelabuhan untuk mendukung aktifitas ekspor impor melalui pelabuhan di Aceh, Sabtu, 22 Oktober 2022. Kunjungan kerja itu juga sebagai tindak lanjut dari surat Menteri Perhubungan Republik Indonesia kepada Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero), pada 6 September 2022 yang lalu, agar memberikan dukungan berupa pengerukan alur pelayaran di Pelabuhan Kuala Langsa. Dalam kunjungan itu, Achmad Marzuki mendengar penjelasan General Manager PT Pelindo 1 Cabang Lhokseumawe, Joni Hutama terkait kondisi terkini Pelabuhan Kuala Langsa, serta kendala operasional akibat kondisi alur pelayaran seperti saat ini. Budi juga menyampaikan terkait potensi kenaikan trafik kapal setelah pengerukan alur pelayaran dilakukan. Seperti, kapal dengan kapasitas 10.000 GT (Gross Tonage) dapat langsung bersandar dan tidak perlu melakukan kegiatan bongkar muat Ship to Ship (STS) lagi. “Selain itu, pemuatan cangkang sawit yang ada di lapangan penumpukan bisa langsung dilakukan ke kapal dengan party 10.000 hingga 30.000 ton,” kata Budi. PT Pelindo (Persero) saat ini, tambah Budi, sedang melakukan proses tender kegiatan pengerukan, dan pekerjaan segera dilakukan apabila sudah ada pemenangnya. Sementara itu, Kadishub Aceh, Teuku Faisal menyebutkan bahwa sebelumnya pihaknya sudah menghubungi manajemen PT Pelindo 1 Cabang Lhokseumawe selaku pengelola pelabuhan untuk segera melakukan pengerukan alur pelayaran. “Perencanaan teknis pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Kuala Langsa juga sudah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan RI pada tahun 2021 yang lalu,” ujarnya. “Kita berharap pihak Pelindo berkomitmen untuk segera melakukan pekerjaan ini, supaya pelabuhan bisa disandari kapal-kapal besar untuk kegiatan ekspor impor,” kata Teuku Faisal. Apabila pengerukan sudah selesai, kata Teuku Faisal, kapal berbobot 10.000 GT sudah bisa bersandar di pelabuhan yang memiliki kolam berkedalaman mencapai 7 hingga 8 meter ini. Di samping itu, Teuku Faisal menekankan pada efek domino yang muncul akibat pengerukan alur ini. Di antaranya, semua komoditi asli Aceh, seperti hasil perikanan, perkebunan dan lainnya, bisa diekspor langsung melalui pelabuhan ini. Teuku Faisal menambahkan, Pemerintah Kota Langsa sedang memfasilitasi ekspor komoditas ikan dan sayuran dari pelabuhan ini ke Malaysia. “Bahkan saat ini aktifitas ekspor cangkang sawit sebesar 10.000 ton ke Jepang sedang berlangsung,” tambahnya. Pelabuhan Kuala Langsa juga memiliki sejumlah fasilitas yang menjadikannya sangat layak untuk pusat ekspor impor di Aceh, seperti dermaga curah cair dan dermaga umum sepanjang 150 m, dermaga jetty sepanjang 150 m, 2 gudang penyimpanan, 2 lapangan penumpukan seluas 10.000 meter persegi, serta fasilitas lainnya. (AM) Selengkapnya nonton video:

BANDA ACEH – “Tagline kami dalam mengelola layanan keterbukaan informasi publik melalui PPID (Pejabat Pengelola Informasi Publik) ini adalah komitmen, inovasi, dan kolaborasi. Jadi tiga hal ini yang menjadi fokus kami di Dinas Perhubungan Aceh.” Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal saat menerima kunjungan Wakil Ketua Komisi Informasi Aceh (KIA), Andi Rahmadsyah berserta tim di Ruang Multimoda, Selasa, 18 Oktober 2022. Bukti komitmen Dishub Aceh terhadap layanan keterbukaan informasi publik, kata Teuku Faisal saat memaparkan presentasi, tercermin dari penyediaan anggaran untuk operasional PPID, penyediaan peralatan, hingga pelaksanaan diklat untuk peningkatan SDM. Di samping itu, Dishub Aceh terus berupaya melahirkan inovasi-inovasi baru dalam penyediaan maupun penyebarluasan informasi yang menjadi bahan konsumsi publik. “Kita juga berkolaborasi dengan berbagai pihak agar penyebarluasan informasi semakin masif,” ungkap Faisal. Sementara itu, Andi Rahmadsyah menyebutkan bahwa kehadiran pihaknya dalam rangka visitasi dan monitoring terhadap pengelolaan PPID. Setelah melihat pemaparan dari Kadishub Aceh, ia menilai pengelolaan PPID di Dishub Aceh sudah sangat baik. “Kita harapkan bisa dipertahankan, dan ini bisa menjadi bahan rujukan bagi SKPA lainnya dalam mengelola layanan informasi publik,” ungkap Andi Rahmadsyah. (AM) Selengkapnya nonton: