Category: Informasi

BANDA ACEH – Menindaklanjuti kunjungan Menteri Perhubungan RI pada 8 Februari 2023 yang meninjau Pelabuhan Kuala Langsa guna melihat kondisi alur pelayaran, maka Menhub Budi Karya Sumadi menginstruksikan dilakukannya pengerukan kuala Langsa. Untuk itu, Dishub Aceh bersama Pelindo sebagai operator pelabuhan sekaligus diberikan tangggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengerukan. Terkait rencana pengeruhkan ini, beberapa hal didiskusikan dalam Rapat Koordinasi Dukungan Kegiatan Pelabuhan Kuala Langsa di Aula Multimoda, Dishub Aceh, Rabu, 18 Juli 2023. Diantaranya dukungan prosedur dan perizinan yang diperlukan perkait operaasional dan pengembangan pelabuhan termasuk rencana pengerukan kolam dan alur pelayaran Pelabuhan Kuala Langsa. Diskusi ini juga mencakup dukungan kementerian, lembagam, dan pemangku kepentingan terkait dalam rangka pemanfaatan Pelabuhan Kuala Langsa untuk efektivitas angkuan barang di Aceh sejalan dengan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Tata Niaga Komoditas. Pengerukan Pelabuhan Kuala Langsa diperlukan guna meningkatkan fasilitas pelabuhan baik sisi darat dan perairan untuk mendukung operasional pelabuhan. Selain itu, kedalaman kolam dan alur pelayaran di level -3 sampai dengan -5 m sangat beresiko terhadap keselamatan pelayaran. Sehingga menurunkan minat masyarakat dan dunia usaha untuk menggunakan pelabuhan. Permasalahan lainnya terdapat ketidakseimbangan antara aktivitas barang atau muatan masuk dan keluar menyebabkan tidak efisiensinya biaya operasional dan jasa di pelabuhan. Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal dalam arahannya mengawali diskusi mengatakan banyak aspek yang harus kita pelajari sehingga pengerukan bisa berjalan, bermanfaat dan tidak sia-sia, perlu adanya dukungan pemangku kepentingan dan kehadiran pemerintah pusat sangat diharapkan. “Yang harus kita fokuskan adalah kelengkapan dokumen lingkungan pelabuhan Kuala Langsa ini, sesuai regulasi harus ada perubahan penannggung jawab,” sebutnya. Sementara itu, Regional Head 1 PT. Pelindo Yarham Harid mengatakan melalui pertemuan ini berhadap dukungan lintas sektor di Aceh terkait pengurusan perizinan pengerukan alur laut Pelabuhan Kuala Langsa dapat terlaksana dengan baik.“Melalui pertemuan ini, menjadi wadah agar satu pemahanan dan visi dalam menyukseskan pengembangan Kuala Langsa, khususnya terkait pengerukan. Sehingga berbagai kendala yang ada dapat kita selesaikan bersama,” ujarnya. Hasil diskusi ini selanjutnya akan disampaikan kepada pihak-pihak terkait baik daerah, provinsi, hingga ke kementerian pusat. Hadir dalam kesempatan ini perwakilan Kementerian Perikanan dan Kelautan RI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehuatanan RI, Dinas Perhubungan Kota Langsa, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, KSOP Kelas IV Kuala Langsa, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Langsa, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Langsa.(MR)

BANDA ACEH – Saat sinar matahari mulai menyentuh permukaan bumi, Mukhlis salah satu Petugas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Dishub Aceh sudah bersiap dan berada di pintu masuk Kantor Gubernur Aceh, Selasa, 18 Juli 2023. Termasuk Mukhlis, 21 Petugas LLAJ Dishub Aceh mengatur lalu lintas masuknya sebanyak 1.717 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Pemerintah Aceh di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Aceh. Kedatangan ASN Pemerintah Aceh dengan jumlah yang banyak dari berbagai daerah ini dalam rangka penyerahan Surat Keputusan pengangkatan sebagai PPPK dan Jabatan Fungsional Nakes sehingga membutuhkan perhatian dan pengaturan lalu lintas agar akses keluar-masuk berjalan lancar. Di tengah guyuran hujan yang tiba-tiba menghampiri Banda Aceh pagi tadi, Petugas LLAJ tetap melakukan kerja dengan maksimal. Usai penyerahan SK dan ASN kembali ke tempatnya, barulah Petugas LLAJ dapat beristirahat. “Kalau semua bekerjasama dan patuh pada petunjuk petugas, Insya Allah semuanya akan berjalan lancar, aman, dan selamat,” sebut Mukhlis dengan senyum penuh semangat.(MR)

BANDA ACEH – Digitalisasi telah merambah berbagai sektor kehidupan masyarakat, termasuk sektor transportasi. Digitalisasi pada sektor ini berkembang dengan pesat terutama pada informasi layanan, penyediaan jasa transportasi, hingga penggunaan uang elektronik sebagai alat bayar. “Untuk menghadapi tantangan tersebut, Dishub Aceh telah melakukan langkah-langkah seperti penyiapan sumber daya manusia, infrastruktur serta mengintensifkan kerja sama dengan stakeholders terkait, terutama dengan Bank Indonesia sebagai fasilitator digitalisasi daerah,” kata Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal saat memberi sambutan dalam kegiatan QRIS Fun Bike dan Launching Elektronifikasi Pelabuhan Ulee Lheue di Balee Meuseuraya Banda Aceh, Minggu, 16 Juli 2023. Dishub Aceh saat ini mengelola 9 Terminal Tipe B, dan 7 pelabuhan penyeberangan yang tersebar di seluruh Aceh, serta angkutan massal Trans Koetaradja yang berbasis Bus Rapid Transit (BRT) di wilayah Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. “Dengan kewenangan dan tanggung jawab yang begitu luas, Dishub Aceh terus berbenah memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, termasuk penerapan digitalisasi pada sektor transportasi di Aceh,” sebut Teuku Faisal. Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, yang dilalui ratusan ribu wisatawan domestik maupun mancanegara setiap tahunnya, sangat potensial untuk dijadikan pilot project digitalisasi pembayaran. Hal ini, tambahnya, seiring dengan upaya Dishub Aceh mereformasi wajah pelabuhan agar lebih ramah, transparan, akuntabel, bebas pungli, dan lebih beradab. “Sebagai langkah awal, kita telah memberlakukan uji coba pembayaran retribusi pelabuhan secara cashless (non tunai) di Pelabuhan Ulee Lheue sejak bulan Mei 2023,” ungkap Teuku Faisal. Digitalisasi pada layanan transportasi merupakan sebuah keniscayaan di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, kata Teuku Faisal, Dishub Aceh akan terus berinovasi dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan transportasi yang berkualitas dan relevan dengan perkembangan zaman. “Terima kasih atas dukungan yang luar biasa dari Bank Indonesia Perwakilan Aceh, pihak perbankan dan seluruh stakeholder,” tuturnya.(AM)

BANDA ACEH – Kecelakaan lalu lintas di jalan raya menjadi salah satu pemicu kematian warga terbesar di dunia, termasuk Indonesia. Berdasar laporan dari Kepolisian Republik Indonesia, periode Januari-September 2022 tercatat ada sebanyak 94,6 ribu kasus kecelakaan di jalan, yang menyebabkan 19 ribu orang meninggal dunia. “Di Aceh sendiri, sesuai laporan Polda Aceh tahun 2022, tercatat kecelakaan yang terjadi di jalan sebanyak 3.123 kasus, yang menyebabkan kematian sebanyak 606 orang,” kata Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal saat mewakili Penjabat (Pj) Gubernur Aceh dalam kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan Provinsi Aceh di Halaman Terminal Tipe A Banda Aceh, Sabtu, 15 Juli 2023. Data dan fakta tersebut, tambah Teuku Faisal, setidaknya memberi gambaran betapa pentingnya kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan untuk menggugah publik agar selalu waspada dan hati-hati dalam beraktivitas di jalan raya. “Saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Perhubungan melalui Balai Pengelola Transpotasi Darat Kelas II Aceh yang telah memfasilitasi kegiatan ini, yang bertujuan untuk kampanye meningkatkan keselamatan jalan di Provinsi Aceh,” sebut Teuku Faisal. Pemerintah Aceh, ujar Teuku Faisal lagi, mendukung penuh berbagai ide dan program berkaitan dengan keselamatan warga. Selama ini Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan aktif melakukan berbagai kampanye keselamatan di jalan seperti mengajak para pengendara memperhatikan keselamatan dalam berkendara, kampanye di berbagai media, serta menggandeng pelajar sebagai pelopor dalam sosialisasi keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Pada kesempatan tersebut, Teuku Faisal juga mengajak masyarakat untuk saling menjaga dan mengingatkan akan pentingnya keselamatan di jalan raya. “Perlu dipahami bersama bahwa keselamatan di jalan bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat Aceh,” ungkapnya. Kegiatan pagi ini juga diisi dengan penandatanganan komitmen bersama terhadap keselamatan di jalan raya, lalu dilanjutkan dengan jalan sehat, dan safety riding.(AM)

BANDA ACEH – Operasional angkutan penyeberangan pada lintasan Calang – Sinabang yang dilayani oleh KMP Aceh Hebat 1 berhenti sementara menunggu prosedur penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) angkutan penyeberangan di Pelabuhan Calang oleh Kemenhub RI. Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal menyebutkan, penghentian aktivitas penyeberangan ini sehubungan dengan surat Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Provinsi Aceh Nomor AP.106/1/5/BPTD-ACEH/2023 tanggal 5 Juli 2023 perihal pemberhentian penerbitan SPB kapal penyeberangan di Pelabuhan Laut Calang, karena Pelabuhan Laut Calang tidak termasuk wilayah kerja dan kewenangan BPTD Kelas II Provinsi Aceh. “Berdasarkan hasil audit Inspektorat Jenderal Kemenhub, BPTD Kelas II Provinsi Aceh tidak berwenang lagi menerbitkan SPB pada kapal penyeberangan di Pelabuhan Laut Calang,” kata Teuku Faisal. Sementara itu guna menyikapi hal tersebut, Kadishub Aceh telah bersurat ke Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kemenhub RI agar segera ada solusi penerbitan SPB di Pelabuhan Laut Calang karena yang berwenang menerbitkan persetujuan berlayar adalah Kementerian Perhubungan. “Kita sudah bersurat ke Kemenhub, dan sedang dibahas tentang mekanisme penerbitan SPB kapal penyeberangan di Pelabuhan Laut Calang,” kata Teuku Faisal. Untuk menjaga kelancaran angkutan penyeberangan ke Sinabang, tambah Teuku Faisal, Dishub Aceh dan PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Singkil sedang mengkaji alternatif kemungkinan untuk mengalihkan rute sementara kapal KMP Aceh Hebat 1 melalui Pelabuhan Penyeberangan Kuala Bubon, Meulaboh sampai ada ketetapan prosedur penerbitan SPB di Pelabuhan Laut Calang. Selain itu, PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Singkil mengoptimalkan lintasan penyeberangan Sinabang – Labuhan Haji yang dilayani oleh KMP Teluk Sinabang setiap Senin dan Rabu. Kapal ini juga melayani lintasan Sinabang – Meulaboh setiap hari Sabtu. Uji coba sandar kapal KMP Aceh Hebat 1 di Pelabuhan Penyeberangan Kuala Bubon telah dilaksanakan pada hari Sabtu (8/7) dan Minggu (9/7) yang lalu dengan melibatkan pihak BPTD Kelas II Provinsi Aceh, Tim teknis Dishub Aceh, dan PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Singkil. Uji coba ini perlu dilakukan karena setiap pelabuhan memiliki karakteristik yang berbeda, seperti kondisi alur pelayaran, pasang surut, tinggi gelombang, kedalaman kolam pelabuhan, dan lain-lain untuk memastikan keselamatan pelayaran. Sejak Maret 2021 KMP Aceh Hebat 1 melayani lintasan Calang – Sinabang dan sangat diminati oleh masyarakat karena letaknya yang dekat dengan ibukota provinsi Aceh. Pelabuhan Calang adalah pelabuhan laut kargo yang dikelola oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Calang UPT Kemenhub, dan juga memiliki fasilitas untuk sandar kapal penyeberangan sehingga dapat disandari oleh kapal jenis Ro-Ro (Roll On – Roll Off).(AM)

BANDA ACEH – Manager Bank Syariah Indonesia (BSI) Area Banda Aceh, Fitriana menyerahkan 200 lembar kartu e-money kepada Dinas Perhubungan Aceh untuk dibagikan ke pengguna jasa transportasi dan pengunjung Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue. Penyerahan kartu pembayaran non tunai tersebut diterima langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal saat menyambut kunjungan silaturrahmi manajemen BSI Banda Aceh di ruang kerjanya, Jumat, 7 Juli 2023. Pada kesempatan tersebut, Fitriana menyebutkan, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) terus berupaya memberikan manfaat bagi masyarakat melalui penyaluran kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR), termasuk pada fasilitas pelayanan transportasi. Penyerahan kartu e-money bagi pengguna jasa pelabuhan, kata Fitriana, merupakan wujud dukungan BSI terhadap upaya Dishub Aceh meningkatkan pelayanan di Pelabuhan Ulee Lheue. Sementara itu, Teuku Faisal menyampaikan terima kasih atas kontribusi BSI sebagai salah satu bank pelat merah dalam mendukung kampanye cashless society di Pelabuhan Ulee Lheue. “Ini juga menjadi upaya kita mendukung Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) pada sektor pelayanan transportasi di Aceh,” ungkapnya. Dishuh Aceh, kata Teuku Faisal, terus berupaya melahirkan inovasi untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Melalui penyerahan bantuan CSR ini, ia berharap masyarakat semakin mudah melakukan transaksi retribusi saat menggunakan jasa Pelabuhan Ulee Lheue.(AM)

BANDA ACEH – Gairah pengguna jasa transportasi penyeberangan lintasan Ulee Lheue – Balohan maupun Ulee Lheue – Pulo Aceh terus meningkat setiap tahunnya. Bahkan saat momen libur lebaran dan libur panjang, kerap terjadi lonjakan penumpang yang signifikan di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue. Oleh sebab itu, Dinas Perhubungan Aceh memandang perlu melakukan reviu terhadap Rencana Induk Pelabuhan yang telah ditetapkan pada tahun 2016. Hal itu diungkap oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh, yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Rizki Fadhil saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Reviu Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue di Hotel Ayani Banda Aceh, Kamis, 6 Juli 2023. “Rencana Induk Pelabuhan Ulee Lheue yang telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 69 Tahun 2016 tentunya perlu dievaluasi. Dalam rentang waktu tujuh tahun tersebut, pelayanan di Pelabuhan Ulee Lheue sangat dinamis,” kata Teuku Rizki. Evaluasi terhadap penerapan kebijakan, baik yang bersifat umum maupun teknis, tentu dibutuhkan demi mewujudkan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, serta terukur pada sarana transportasi penyeberangan. “Salah satu produk kebijakan teknis yaitu dokumen perencanaan Rencana Induk Pelabuhan yang memuat program kegiatan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang,” tambahnya. Makanya, penyelenggaraan FGD ini sebut Teuku Rizki untuk menjaring berbagai masukan dari stakeholder yang hadir guna mengidentifikasi kebutuhan perencanaan, menumbuhkan sinergitas dan harmonisasi lintas sektor untuk mewujudkan pelayanan jasa transportasi yang berkualitas dan memenuhi harapan masyarakat pengguna pelabuhan.(AM)

BANDA ACEH – Transportasi telah menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat perkotaan dalam menjalankan aktivitas rutin harian. Oleh karena itu, diperlukan sinergi dan kolaborasi antar pemangku kebijakan untuk mewujudkan pelayanan transportasi yang aman, handal, ramah lingkungan, terjangkau, serta tanggap terhadap perubahan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Perencanaan Pelayanan Angkutan Massal Perkotaan Trans Kutaraja di Ayani Hotel, Banda Aceh, Rabu, 5 Juli 2023. Trans Kutaraja hadir sebagai transportasi massal di Ibukota Provinsi Aceh sejak tahun 2016, dan melayani kawasan sekitar Banda Aceh dan Aceh Besar. Kini Trans Kutaraja telah melayani 6 koridor utama serta 4 rute feeder (pengumpan). Trans Kutaraja diproyeksikan menjadi angkutan massal yang terkoneksi dengan pusat aktivitas masyarakat, serta menjadi pilihan masyarakat Kota Banda Aceh maupun Aceh Besar. “Harapannya masyarakat mau beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum sehingga kemacetan dan polusi udara bisa dicegah,” ujar Teuku Faisal. Melalui penyelenggaraan FGD ini, Teuku Faisal berharap bisa menjaring berbagai informasi maupun isu terkait pelayanan Trans Kutaraja secara komprehensif dari berbagai unsur, baik pemerintahan, akademisi, ataupun komunitas transportasi. “Sehingga menjadi masukan dan acuan bagi pengembangan angkutan massal Trans Kutaraja ke depan,” ungkapnya.(AM)

JANTHO – Sebanyak 392 jemaah haji asal Aceh yang tergabung dalam kelompok terbang (kloter) pertama telah tiba di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM) Aceh Besar, pada Rabu, 5 Juli 2023, dini hari. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Azhari kepada awak media menyebutkan, dari 393 jemaah yang direncanakan berangkat sudah tiba di Aceh, namun ada 1 jemaah yang gagal berangkat karena kehilangan pasport di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah. “Namun sudah diurus SPLPnya (Surat Perjalanan Laksana Paspor), dan akan dipulangkan pada kloter ketiga,” ungkapnya saat menyambut kepulangan jemaah haji debarkasi Aceh di Bandara SIM. Para jemaah haji yang berasal dari Banda Aceh, Aceh Besar, dan Pidie Jaya ini terbang menggunakan pesawat Garuda Indonesia (GA 2201) dengan tipe Boeing 777-300 ER. Saat ini proses penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 Hijriah telah memasuki fase pemulangan para jemaah gelombang pertama ke Indonesia. Berdasar informasi dari Kementerian Agama RI, proses pemulangan jemaah haji gelombang pertama melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah akan berlangsung dari tanggal 4 hingga 18 Juli 2023.(AM)

BANDA ACEH – Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintah tentu tidak terlepas dari potensi risiko yang bisa saja terjadi. Oleh sebab itu, risiko kegiatan perlu dikelola dengan baik agar tidak berpengaruh terhadap tujuan yang ingin dicapai oleh lembaga pemerintah. “Pada prinsipnya risiko itu harus di-manage, tapi bagaimana kita menggali supaya bisa mengasses (menilai) risiko dengan baik sehingga ditemukan resep untuk me-manage risiko, itulah yang kiranya menjadi penting,” ungkap Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal saat membuka Sosialisasi Manajemen Risiko Kegiatan pada Dinas Perhubungan Aceh di Aula Multimoda, Selasa, 4 Juli 2023. “Kita tahu bahwa istilah manajemen risiko sudah lama kita kenal di korporasi, ya. Namun seiring dengan dinamika perubahan zaman dan teknologi, sekarang di sektor pemerintahan juga sudah menerapkan manajemen resiko, atau manajemen resiko di sektor publik,” sebut Teuku Faisal. Kegiatan sharing session yang berlangsung cukup interaktif ini menghadirkan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Aceh, Supriyadi sebagai narasumber yang berkompeten di bidang pengawasan kinerja lembaga pemerintahan. Supriyadi menjelaskan bahwa perkembangan serta dinamika dunia saat ini mengalami perubahan yang semakin kompleks, sehingga melahirkan banyak hambatan atau risiko. Pelaksanaan manajemen risiko pada lembaga pemerintahan, menurut Supriyadi, sangat diperlukan untuk meminimalisir hambatan-hambatan yang dihadapi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government). Supriyadi juga menjelaskan ada beberapa cara melakukan manajemen risiko kegiatan yang dihadapi di Dinas Perhubungan Aceh. Salah satunya, melakukan kontrol pada situasi di mana risiko yang dinilai tinggi dapat diarahkan pada kondisi risiko rendah sehingga risiko yang bisa saja muncul di kemudian hari dapat dikendalikan. Di samping itu, pria kelahiran Sleman ini menyampaikan bahwa saat ini manajemen risiko menjadi agenda yang wajib dilaksanakan oleh sebuah lembaga pemerintah. Ia menyebutkan sejumlah peraturan maupun perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan manajemen risiko, seperti UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, Peraturan Presiden (Perpres) No 39 tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN), Pergub Aceh No 2 tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pemerintah Aceh, dan lainnya. Sosialisasi manajemen risiko digelar sebagai upaya Dinas Perhubungan Aceh menjawab berbagai tantangan, salah satunya bagaimana mengelola atau memitigasi risiko yang timbul agar dampak negatif dalam mencapai tujuan pelayanan transportasi publik di Aceh dapat diminimalisir. Selain itu, guna memberi pemahaman yang benar bagi ASN Dishub Aceh mengenai manajemen risiko agar terciptanya good governance. Acara ini diikuti oleh seluruh pejabat struktural, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), pembantu PPTK, bendahara, serta para staf teknis di lingkungan Dinas Perhubungan Aceh.(AM)