Category: Informasi

Aceh sebagai salah satu dari sekian banyak kota di pesisir Indonesia yang memiliki banyak potensi wisata alam berupa pantai yang mulai diketahui oleh banyak orang. Namun yang belum diketahui juga lebih banyak. Sebut saja pantai di daerah Seurapong dan Lamteng, di Pulo Aceh, Kabupaten Aceh Besar.Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan Aceh telah menyediakan KMP. Papuyu sebagai sarana bagi masyarakat melintasi Lamteng dan Seurapong. Fasilitas keselamatan, life jacket, liferaft, ringbuoy, sirine, dan alat navigasi lainnya jelas telah tersedia didalamnya. Dengan frekuensi pelayaran antara empat sampai dengan enam kali dalam seminggu dan tarif angkutan tiga puluh dua ribu rupiah untuk setiap orangnya tentu cukup terjangkau. Namun dengan baiknya sarana yang telah disediakan, mengapa okupansi rute Ulee Lheue-Lamteng dan Seurapong Belum Maksimal? Banyak faktor yang mempengaruhi kurangnya pergerakan masyarakat ke wilayah Lamteng dan Seurapong. Kurangnya pergerakan artinya kurang pula tingkat okupansi dari moda transportasi yang telah disediakan. Okupansi atau tingkat keterisian dari suatu moda transportasi dipengaruhi oleh banyak hal. Kenyamanan dan keamanan pada sarana yang disediakan, tarif, ketepatan waktu serta jenis ragam moda transportasi yang ditawarkan. Tidak hanya dari moda saja, keindahan lokasi yang dituju dan sarana dan prasarana di lokasi tujuan juga menjadi hal utama mendongkrak tingkat okupansi moda transportasi. Untuk sarana pemerintah telah berupaya semampunya, hanya saja pelayaran tidak dapat dilakukan dua kali dalam sehari seperti halnya pelayaran rute Ulee Lheue-Balohan yang bahkan bisa dilakukan berulang kali dalam sehari. Tentu ada ‘udang dibalik bakwan’, ada sebab dan alasannya. Terumbu karang pada lokasi masuk kapal menuju dermaga Lamteng dan Seurapong menjadi sebabnya. Jalur masuk kapal menjadi terbatas menyebabkan manuver kapal sulit dan rentan bertabrakan dengan banyaknya karang yang ada di sekitarnya. Belum lagi kondisi angin, cuaca, pasang surut air laut yang sangat mempengaruhi kemampuan kapal untuk berlayar. Nah ketika tabrakan terjadi baling-baling kapal dapat rusak. Jangan sampai karena ‘nila setitik rusak susu sebelanga’. Demi memaksakan dilakukan pelayaran mampu merusak aset sarana yang telah disediakan pemerintah. Dari pihak masyarakat sampai hari ini juga masih belum menganggap isu keamanan dalam pelayaran menjadi poin penting. Banyak masyarakat yang masih menggunakan kapal tradisional milik nelayan untuk melakukan pelayaran. Pariwisata menjadi sebab lainnya. Apakah jika mampu dilakukan pelayaran berulang akan ada keinginan masyarakat untuk bertandang? Bagaimana dengan kesiapan destinasi wisata Lamteng dan Seurapong? Bagaimana pula dengan kesiapan sarana dan prasarana yang menunjang pada daerah setempat?Tentu perlu pembenahan, peningkatan kualitas sarana prasarana yang mampu meningkatkan keinginan masyarakat untuk melakukan pergerakan. Berpola dengan melakukan pergerakan tidak hanya sekali namun berulang kali. Banyak dukungan yang dapat dilakukan pemerintah setempat. Penyediaan listrik dan air bersih yang memadai tentu sangat mendasar. Begitu pula jaringan internet yang masih sangat terbatas, padahal jelas kondisi saat ini, internet telah berubah menjadi kebutuhan vital layaknya listrik, air dan makanan. Terlebih jika yang menjadi target adalah kalangan milenial dan generasi Z. Milenial, Gen Z dan teknologi dapat disebut sahabat karib yang tidak bisa dipisahkan dan saling terikat satu sama lain. Dukungan lainnya dapat pula dengan memperkenalkan destinasi wisata setempat. Dengan berbasis media daring semua kalangan kini dapat memperoleh informasi tanpa harus mengeluarkan banyak modal. Penggunakan latar pemandangan objek wisata setempat dan kata-kata persuasif, tentu mampu mendatangkan wisatawan untuk membuktikan sendiri keindahan yang terdapat pada foto yang ditampilkan. Terlepas dari segala keterbatasan yang timbul, memang okupansi dari pelayaran rute Ulee Lheue-Lamteng dan Seurapong tidak sebaik rute Ulee Lheue-Balohan atau rute lintasan Singkil. Namun dari pergerakan 10 tahun terakhir jelas peningkatannya. Pada tahun 2013 jumlah penumpang Ulee Lheue – Lamteng sebanyak 330 orang, tahun 2017 total penumpang meningkat menjadi 2.936 orang dan di tahun 2022 yang lalu mencapai 5.142 orang dengan rata-rata tingkat okupansi mencapai 20% setiap bulannya. Semoga tingkat okupansi ke depannya semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya dukungan dan keterlibatan dari semua pihak.(Rahmi C. Nazir) Bacaan Aceh TRANSit lainnya dapat di baca di:https://dishub.acehprov.go.id/aceh-transit-press/

BALI – Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ditjen Perhubungan Laut bersama dengan Penjaga Pantai Filipina (Philippines Coast Guard) dan Penjaga Pantai Jepang (Japan Coast Guard) menandatangani dokumen latihan bersama penanggulangan pencemaran minyak di laut yang dikenal dengan sebutan Regional Marine Pollution Exercise (Marpolex) yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 di Bacolod, Filipina. Penandatanganan dokumen dimaksud dilakukan di Bali, Rabu (26/7) oleh Direktur KPLP, Rivolindo mewakili Indonesia, Ketua Delegasi dari Philippine Coast Guard, Vice Admiral Robert Patrimonio mewakili Filipina dan Ketua Delegasi dari Japan Coast Guard, Capt. Sase Koichi yang disaksikan langsung oleh Sekretaris Jenderal International Maritime Organization (IMO) terpilih, Arsenio Antonio Dominguez Velasco. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, atas nama Pemerintah Indonesia, menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Philippine Coast Guard dan Japan Coast Guard atas kerja sama yang telah terjalin baik selama bertahun-tahun sejak tahun 1986 dan juga atas kerja keras yang memungkinkan terselenggaranya Regional Marpolex. Regional Marpolex juga merupakan bukti kepedulian Indonesia dengan berpartisipasi dan berbagi tanggung jawab untuk menjaga dan mendukung perlindungan lingkungan laut. “Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, laut adalah kehidupan kita, laut adalah nafas kita, laut sangat penting bagi kita, bagi rakyat kita. Melindungi lingkungan laut kita tidak hanya bermanfaat bagi bangsa, tetapi juga masyarakat global,” kata Budi Karya. Apresiasi juga disampaikan Menhub kepada Japan Coast Guard atas keterlibatannya dalam latihan dan kepedulian yang tinggi terhadap perlindungan lingkungan laut di perairan Sulu dan perairan Sulawesi, khususnya terkait penanggulangan pencemaran minyak dan aktif mengikuti setiap latihan regional yang dilakukan antara Indonesia, Filipina dan Jepang. Latihan Penanggulangan Pencemaran Laut Regional didasarkan pada rencana jaringan tanggapan tumpahan minyak Sulu- Sulawesi pada tahun 1981 dengan tujuan utama untuk menguji dan mengevaluasi kemampuan cepat tanggap tumpahan minyak Republik Filipina, Republik Indonesia khususnya selama tumpahan minyak besar yang terjadi di dekat atau di sepanjang garis pantai Filipina atau Indonesia. Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Arif Toha, mengatakan bahwa Indonesia telah mengalami beberapa peristiwa tumpahan minyak yang tidak hanya memakan korban kerusakan lingkungan dan kerugian finansial tetapi juga nyawa manusia. “Dan dari banyak pengalaman itu, kami belajar bahwa kunci keberhasilan operasi tanggap tumpahan minyak adalah koordinasi dan kerja sama,” ujar Arif. Oleh karena itu, Indonesia berharap kerjasama antara tiga negara ini akan semakin kuat di masa mendatang, karena mengemban tugas untuk memastikan lingkungan laut tetap terjaga dan menjadi warisan kita untuk generasi selanjutnya. Sebagai informasi, Kedatangan Mr. Arsenio ke Indonesia merupakan kunjungan perdananya ke Indonesia sejak ia terpilih sebagai Sekjen IMO periode 2024 s.d. 2028 pada Sidang IMO Council ke 129 di London, Inggris. Selain itu, Sekjen IMO menjadi pembicara dalam Workshop IMO Review on The Regional Cooperation in Implementation of IMO Instrument on Marine Environmental Protection di hari yang sama dengan kegiatan penandatanganan Dokumen Latihan Regional Marpolex yang dilanjutkan dengan kegiatan Oil Pollution Preparedness, Response and Cooperation in ASEAN Perspective oleh Global Initiative For Southeast Asia (GISEA). Kementerian Perhubungan menjadi penanggung jawab pelaksanaan kegiatan dan administrasi Pemerintah atau Maritime Administration pada Organisasi Maritim Internasional di bidang pelayaran (IMO) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan. (*) Sumber: Kemenhub

JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2022. Opini WTP ini merupakan yang ke-10 kali berturut-turut yang berhasil diraih sejak tahun 2013. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyampaikan rasa syukur atas capaian positif ini dan berkomitmen untuk menindaklanjuti sejumlah rekomendasi dari BPK yang perlu ditindaklanjuti.Menhub menyampaikan apresiasi atas peran BPK dalam memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dan memberikan evaluasi perbaikan. “Kami seluruh jajaran Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi tersebut secara maksimal,” ujar Menhub pada acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaaan BPK atas laporan keuangan Kemenhub Tahun 2022 di Jakarta, Selasa (25/7). Lebih lanjut Menhub juga memberikan apresiasi kepada seluruh insan perhubungan yang telah bekerja keras dalam menyukseskan program-program pembangunan serta menjaga integritas dalam menjalankan kewajiban sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Pada kesempatan yang sama, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Nyoman Adhi Suryadnyana menyampaikan bahwa jajaran Kemenhub telah berusaha keras untuk melaksanakan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara akuntabel dan transparan Ia menyebut, banyak upaya-upaya yang telah dilakukan jajaran Kemenhub sehingga dalam pemeriksaaan Laporan Keuangan Tahun 2022 ini BPK tidak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak pada kewajaran penyajian laporan keuangan. “Tentunya ini adalah prestasi yang pantas dibanggakan, sepuluh tahun berturut-turut Kemenhub berhasil meraih WTP,” tuturnya. Turut hadir pada kegiatan ini Auditor Utama Keuangan Negara I BPK Akhsanul Khaq, Sekretaris Jenderal Kemenhub Novie Riyanto Rahardjo, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Arif Toha, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kristi Endah Murni, Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal, serta Kepala BPSDM Perhubungan, Djoko Sasono. (*) Sumber: Kemenhub

Jakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kamis (27/7) membahas penyiapan integrasi antarmoda di Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat, yang ditargetkan akan melayani penerbangan komersial reguler pada bulan Oktober 2023 mendatang. Pertemuan dihadiri sejumlah pihak diantaranya yaitu: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja, Direktur Utama PT. Sarana Multi Infrastruktur Edwin Syahruzad, Direktur Utama PT. BIJB Muhammad Singgih, Dirjen Perhubungan Udara Maria Kristi Endah, dan Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero) Muhammad Awaluddin. Menhub menyampaikan, setelah melayani haji dan umroh, Bandara Kertajati bersiap melayani penumpang udara sesuai rencana pemindahan operasional Bandara Husein Sastranegara ke Bandara Kertajati pada Oktober 2023. Oleh karenanya, Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Darat telah berupaya memenuhi integrasi moda dari dan menuju Bandara Kertajati pada rute Kota Bandung dan Cirebon dengan angkutan bus maupun agen travel. “Penyiapan shelter angkutan darat memerlukan waktu sekitar 3 sampai 4 bulan. Oleh karenanya saya minta Pemprov Jabar untuk membahas upaya integrasi dari Bandara Kertajati menuju Kota dan Provinsi lainnya maupun sebaliknya. Selain itu, saya juga meminta Pemprov Jabar mengkurasi agen perjalanan yang memiliki record bagus,” jelas Menhub. Sekda Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja menyampaikan pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pihak penyedia jasa angkutan darat untuk memenuhi integrasi antarmoda menuju Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, maupun Jawa Tengah. Pengembangan Bandara Kertajati telah menarik minat beberapa pihak dari India dan Arab Saudi. Mereka telah menyampaikan minatnya untuk mengembangkan Bandara Kertajati. Berbagai pertemuan untuk membahas peluang investasi pengembangan Bandara Kertajati melalui skema Public Private Partnership atau Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) juga telah dilaksanakan.(*) Sumber: Kemenhub

JAKARTA – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi didampingi Sekretaris Jenderal Kemenhub Novie Riyanto dan Dirjen Perhubungan Udara Maria Kristi, pada Jumat (22/7) malam, bertemu dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal bin Abdullah Al-Amudi di Jakarta. Pertemuan tersebut membahas peningkatan konektivitas dan pariwisata, termasuk penerbangan untuk umroh dan haji. “Hubungan baik antara Indonesia dengan Arab Saudi terjalin sejak lama dan kami secara intens melakukan pertemuan-pertemuan. Pada pertemuan kali ini saya menemui Dubes Arab Saudi untuk membicarakan peluang peningkatan layanan transportasi untuk umroh dan haji,” ujar Menhub. Menhub mengatakan, peluang untuk meningkatkan layanan penerbangan untuk umroh dan haji semakin terbuka lebar pasca pandemi Covid-19. Ia menyebut, momentum ini harus dapat dimanfaatkan dengan baik, untuk memulihkan industri penerbangan nasional. “Beberapa waktu lalu kami telah upayakan Bandara Kertajati untuk melayani penerbangan umroh dan haji, yang Alhamdulillah bisa terwujud. Selanjutnya kita akan upayakan Bandara Dhoho Kediri, yang Insha Allah dapat melayani penerbangan umroh tahun depan setelah bandara resmi dioperasikan,” tuturnya. Selain membahas penerbangan umroh dan haji, perbincangan dengan Dubes Arab Saudi juga membicarakan upaya peningkatan kunjungan pariwisata antar kedua negara. Indonesia menyampaikan niatnya untuk membuka penerbangan ke Thaif, Arab Saudi. Thaif dipilih karena relatif tidak terlalu ramai ketimbang Mekkah. “Kami juga mempersilakan Arab Saudi jika ingin membuka penerbangan ke Indonesia, termasuk ke Kertajati, Bali dan di lain tempat,” ujar Menhub. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Novi Riyanto menambahkan, dalam pertemuan tersebut juga menawarkan pihak Arab Saudi untuk berinvestasi dalam proyek pembangunan infrastruktur Transportasi di Indonesia. “Skema yang kami tawarkan yaitu melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU),” katanya. Selain itu, kata Novie, dalam pertemuan tersebut disinggung tentang upaya meningkatkan kunjungan antar kedua negara. “Salah satunya antara lain adalah upaya untuk saling mempermudah pengurusan visa,” ucap Novie. Sebelumnya, Menhub secara intensif telah melakukan sejumlah pertemuan dengan pihak pemerintah Arab Saudi baik di dalam negeri maupun kunjungan ke luar negeri. Pada Desember 2022 lalu, Menhub bertolak langsung ke Arab Saudi untuk menawarkan peningkatan kerjasama penerbangan umroh, haji, dan pariwisata.(*) Sumber: Kemenhub

TANGERANG – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Sabtu (22/7), meninjau proyek revitalisasi di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten. Revitalisasi dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas pergerakan penumpang dan pesawat. Menhub mengatakan, sejumlah proyek yang dilakukan di Bandara Soetta meliputi sisi darat (land side) dan sisi udara (air side). Di sisi darat revitalisasi dilakukan oleh AP II bersama kontraktor PT. PP pada Terminal 1B dan 1C untuk penerbangan domestik, dan Terminal 2F yang dikerjakan AP II dan Adhi Karya untuk penerbangan internasional. Sementara di sisi udara, dilakukan pengerjaan landas pacu (runway) oleh AP II dan pemasangan software atau sistem oleh Airnav Indonesia untuk meningkatkan produktivitas pergerakan pesawat yang lepas landas maupun mendarat (take off/landing). “Revitalisasi terminal dilakukan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas penumpang dari 65 juta per tahun menjadi 110 juta per tahun. Terminal 2F yang untuk internasional akan diperbesar menjadi 70 ribu meter persegi,” ujar Menhub. Menhub menjelaskan, revitalisasi dilakukan untuk mengakomodir demand atau permintaan penerbangan dari dan ke Jakarta melalui Bandara Soetta yang semakin meningkat. “Kurang lebih sekitar 6 bulan lagi ini semua bisa diselesaikan sehingga dapat memenuhi demand yang semakin meningkat. Bandara Soetta akan menjadi showcase-nya negara Indonesia di mata dunia,” ucapnya. Secara keseluruhan, revitalisasi Terminal 2 Bandara Bandara Soetta akan meningkatkan kapasitas pelayanan pergerakan penumpang dari sebelumnya hanya dapat menampung 9 juta penumpang/tahun menjadi 21 juta penumpang/tahun. Semula Terminal 2 memiliki luas 173.608 m2 dan pasca revitalisasi menjadi 234.50m2 pada Terminal 2D, 2E, dan 2F. Sementara itu, khusus di Terminal 2F yang melayani penerbangan internasional, diharapkan dapat melayani hingga 7 juta penumpang yang semula hanya dapat menampung 3 juta penumpang. Adapun revitalisasi meliputi desain interior terminal, penggantian peralatan dan jaringan MEP (mechanical, electrical, plumbing), pembuatan connecting antar boarding lounge dan lounge umroh, penerapan IBMS. Total luas Terminal 2F setelah revitalisasi menjadi 74.964 m2 yang semula hanya seluas 36.402m2. Sementara itu, revitalisasi terminal 1C dilakukan pada lantai dasar seluas 46.100 m2 dan lantai 1 seluas 38.200 m2. Adapun revitalisasi Terminal 1 C meliputi rea pelayanan penumpang keberangkatan dan kedatangan, area komersial, area perkantoran, connecting boarding lounge, area bagasi penumpang, maupun pekerjaan MEP. Dalam tinjauannya ke Bandara Soetta, Menhub juga melakukan pengecekan fasilitas pemeliharaan pesawat terbang di Garuda Maintenance Facilities (GMF AeroAsia). Ia mengatakan kepercayaan maskapai asing terhadap pemeliharaan pesawat di Indonesia semakin meningkat yang ditunjukkan dengan daftar waiting list permintaan perawatan pesawat baik dari maskapai nasional maupun asing. Turut hadir dalam peninjauan tersebut Dirjen Perhubungan Udara Maria Endah Kristi, Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero) M. Awaluddin, Direksi PT. Garuda Maintenance Facilities (GMF). (*) Sumber: Kemenhub

JAKARTA – Kementerian Perhubungan mengapresiasi survei berbasis persepsi publik dari lembaga survei Indikator yang menyebutkan tingkat kepuasan terhadap kinerja Menhub Budi Karya berada di angka 88,2 persen. Survei ini dilakukan pada rentang waktu 20-24 Juni 2023 dengan responden sebanyak 1.220 orang (tingkat kepercayaan mencapai 95 persen). “Hasil survei tersebut menurut kami menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pak Budi Karya Sumadi sebagai Menteri Perhubungan cukup tinggi. Bagi kami, hal ini menunjukkan ada apresiasi yang tinggi dari masyarakat terhadap kerja-kerja Kemenhub dan Menhub yang fokus menjalankan tugas meningkatkan konektivitas transportasi di Indonesia,” ujar Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati, di Jakarta, Kamis (27/7). Kemenhub di bawah kepemimpinan Menhub Budi Karya, telah menyelesaikan proyek strategis nasional (PSN) antara lain di sektor udara, pembangunan Bandara YIA Kulonprogo, Bandara Komodo Labuan Bajo, dan Bandara Lombok Praya. Kemudian di sektor laut, Pelabuhan Multipurpose Labuan Bajo, Pelabuhan Terminal Kijing, Pelabuhan Sanur, dan Pelabuhan Patimban. Selanjutnya, di sektor kereta api yaitu: LRT Sumsel, KA Makassar-Parepare tahap 1, dan Kereta Bandara YIA. Tugas lain yang telah dijalankan adalah program Tol Laut melalui penyediaan kapal-kapal yang terjadwal, dalam rangka mengurangi ketimpangan harga bahan pokok di Indonesia Timur. Beberapa daerah yang sudah berjalan dengan baik seperti misalnya di Morotai, Merauke dan sejumlah daerah lainnya. Selain proyek strategis yang sudah diselesaikan, di bawah kepemimpinan Menhub juga tengah berupaya menyelesaikan sejumlah proyek strategis nasional seperti: LRT Terintegrasi Jabodebek, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Makassar New Port, dan sejumlah proyek lainnya. “Penanganan arus mudik dan balik lebaran juga menjadi salah satu kinerja Menhub Budi Karya yang mendapatkan apresiasi dari masyarakat berdasarkan hasil survei. Selain beliau juga berhasil mengendalikan pergerakan transportasi di masa pandemi Covid-19 agar tetap berjalan dengan selamat, aman dan juga sehat,” tutur Adita. (*) Sumber: Kemenhub

Banda Aceh – Maskapai Garuda Indonesia telah meresmikan jadwal umrah langsung dari Banda Aceh menuju Jeddah atau Madinah. Maskapai ini telah bersiap melakukan penerbangan perdana (inaugural flight) pada tanggal 3 Agustus nanti. Alasan begitu antusiasnya Garuda membuka layanan penerbangan umrah langsung dari Banda Aceh dari banyaknya animo masyarakat yang hendak melakukan Umroh dari Banda Aceh, disamping itu juga jarak tempuh yang lebih dekat melalui Serambi Mekah ini berkisar 7 – 8 jam perjalanan. Pengoperasian layanan penerbangan dari Banda Aceh menuju Tanah Suci ini akan dilayani 1 kali setiap minggu yaitu setiap hari Senin dan Kamis pada minggu berikutnya dengan GA914 yang akan diberangkatkan dari bandara Internasional Sultan Iskandar Muda pada pukul 12:35 dan akan tiba di bandara Internasional King Abdul Aziz pada pukul 16:25. Sementara itu penerbangan dari Banda Aceh ke Medinah akan dilayani dengan GA912 yang akan diberangkatkan dari bandara Internasional Sultan Iskandar Muda pada pukul 13:40 dan direncanakan akan tiba di bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz pada pukul 17:10. Nano Setiawan, General Manager (GM) PT. Garuda Indonesia Cabang Aceh saat dijumpai di ruang kerjanya, Jumat, 28 Juli 2023 menyampaikan bahwa pembukaan layanan Umroh melalui Bandara SIM merupakan upaya PT. Garuda Indonesia dalam mensupport perjalanan ibadah ini dengan layanan yang prima dan nyaman. Hal ini juga untuk mendorong perekonomian Indonesia melalui potensi hasil bumi Indonesia dan UMKM unggulan untuk dapat diekspor ke Arab Saudi sebagai langkah perluasan pangsa pasar ekspor Indonesia ke kancah internasional. “Tidak dapat dipungkiri, jika penerbangan umroh ini berpusat di Banda Aceh maka secara langsung pasar layanan Aceh akan semakin luas seperti penginapan, tour and travel, kuliner dan oleh-oleh serta potensi lainnya akan berkembang di Aceh. Hal ini tentu menjadi semangat Garuda untuk mensupport dan memberikan layanan terbaik bagi para jamaah,” ujar Nano. Nano juga menyampaikan bahwa tersedianya layanan penerbangan Umrah dari Banda Aceh langsung menuju Jeddah atau Madinah ini diharapkan tidak hanya dapat memberikan nilai tambah bagi para calon jemaah, terutama dari aspek waktu yang tentunya lebih efisien karena dapat terbang langsung menuju Tanah Suci tanpa harus melalui Medan, namun juga kedepannya turut berkontribusi untuk mendukung penguatan ekosistem layanan haji dan umrah di Aceh, khususnya. Posisi Aceh yang sangat strategis dengan letak Tanah Suci sangat dekat juga menjadi isu strategis bahwa Banda Aceh khususnya sangat tepat dijadikan sebagai pusat layanan perjalanan Umrah atau lokasi transit sebelum bertolak ke Madinah atau Jeddah. Hal ini menjadi konsentrasi khusus bagi Pemerintah Aceh dalam mendukung layanan perjalanan umrah bagi masyarakat Aceh khususnya. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal saat dijumpai di tempat terpisah, Pemerintah Aceh sangat antusias dan bergembira dengan upaya yang dilakukan Garuda Indonesia untuk membuka layanan ini. Hal ini juga salah satu cita-cita Aceh yang terwujud untuk terbang langsung ke Jeddah atau Madinah dalam melaksanakan ibadah umrah. “Pemerintah Aceh mendukung dan mengajak semua pihak khususnya agen perjalanan untuk memanfaatkan fasilitas penerbangan umrah yg telah terbuka. Apalagi jarak Banda Aceh ke Arab Saudi yg sangat dekat sehingga waktu tempuh lebih singkat dan tarif yang bersaing,” pungkas T. Faisal.(MS)

BANDA ACEH – Pelayaran angkutan penyeberangan lintas Sinabang – Calang akan segera dioperasikan kembali. Hal ini sesuai dengan surat Kepala Dinas Perhubungan Aceh tanggal 26 Juli 2023 yang ditujukan kepada General Manager PT. ASDP Cabang Singkil selaku operator kapal penyeberangan. Pengoperasian lintasan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Kementerian Perhubungan RI melalui Direktur Jenderal Perhubungan Darat bahwa Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Aceh memiliki kewenangan menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) kapal penyeberangan yang akan bertolak dari Pelabuhan Calang. Sebelumnya, Pj. Gubernur Aceh, Achmad Marzuki telah menyurati Menteri Perhubungan RI untuk menetapkan kewenaangan penerbitan SPB kapal penyeberangan di Pelabuhan Calang sehingga aktivitas penyeberangan lintas Calang – Sinabang yang sementara ini dialihkan melalui Pelabuhan Kuala Bubon dapat berjalan normal kembali. Pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga barang di Kepulauan Simeulue sangat tergantung kepada kelancaran transportasi laut dan penyeberangan.

BANDA ACEH – Dinas Perhubungan Aceh bagikan 200 lembar kartu pembayaran non tunai (cashless) kepada pengunjung dan pengguna jasa Pelabuban Penyeberangan Ulee Lheue, Kamis, 20 Juli 2023. Pembagian kartu pembayaran elektronik ini merupakan salah satu upaya Dinas Perhubungan Aceh mempercepat digitalisasi pelayanan di Pelabuhan Ulee Lheue, khususnya pada layanan pembayaran retribusi. Sebagai mana diketahui, Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue dilalui ratusan ribu wisatawan domestik maupun mancanegara setiap tahunnya. Oleh karena itu, pelabuhan ini sangat potensial untuk dijadikan pilot project digitalisasi pembayaran. Hal ini juga seiring dengan upaya Dinas Perhubungan Aceh mereformasi wajah pelabuhan agar lebih ramah, transparan, akuntabel, bebas pungli, dan lebih beradab. Pembagian kartu non tunai hari ini merupakan hasil kerjasama antara Dinas Perhubungan dengan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Bank Syariah Indonesia, serta Bank Aceh Syariah. Dishub Aceh sangat mengapresiasi atas dukungan seluruh stakeholder perbankan di Aceh tersebut sehingga proses transformasi pelayanan ini berjalan dengan baik. Dishub Aceh akan terus berinovasi dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan transportasi yang berkualitas dan relevan dengan perkembangan zaman. Penerapan pembayaran secara non tunai di Pelabuhan Ulee Lheue akan diberlakukan secara penuh mulai 1 September 2023 mendatang. Bagi pengguna jasa maupun pengunjung pelabuhan diimbau agar memiliki kartu non tunai ketika hendak menggunakan jasa pelabuhan.(AM)