Category: Informasi

Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal menerima penghargaan sebagai Pemerintah Daerah dengan Kontribusi Pemberian Subsidi Penyelenggaraan Angkutan Terbaik dari Kementerian Perhubungan yang diserahkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hendro Sugiatno, di Kota Bandung, Rabu, 8 November 2023. Penghargaan ini diberikan pada acara Rapat Koordinasi Teknis (RAKORNIS) Bidang Perhubungan Darat Tahun 2023 dengan tema ‘Kolaborasi Kebijakan untuk Transportasi Darat yang Inklusif dan Berkelanjutan’ yang dibuka oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Dikatakan Faisal, terpilihnya Pemerintah Aceh mendapatkan penghargaan ini dikarenakan komitmen yang tinggi dalam penyelenggaraan angkutan umum perkotaan. Upaya ini dilakukan melalui subsidi operasional bus Trans Koetaradja yang telah beroperasi melayani kawasan Banda Aceh dan Aceh Besar sejak tahun 2016 hingga saat ini dan masih gratis. “Alhamdulillah, penghargaan ini merupakan wujud apresiasi Kemenhub atas upaya Pemerintah Aceh dalam membenahi pelayanan angkutan perkotaan di Aceh, melalui pemberian subsidi Transkoetaradja,” sebutnya. Melalui apresiasi ini, dilanjutkan Faisal menjadi penyemangat untuk selalu dan kontinyu menghadirkan pelayanan yang maksimal dan profesional. “Sesuai arahan Pj. Gubernur Aceh, Dishub Aceh akan terus meningkatkan pelayanan Trans Koetaradja sehingga masyaraka dapat menikmati angkutan yang nyaman dan murah dalam melakukan aktifitasnya,” kata Faisal. Kehadiran bus Trans Koetaradja sebagai transportasi umum bagi masyarakat perkotaan menjadi bukti keseriusan Pemerintah Aceh sebagai langkah peningkatan tata kelola transportasi perkotaan, aksesibilitas, dan percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sementara itu, Dirjen Hubdat Kemenhub RI, Hendro Sugiatno mengucapkan selamat atas diraihnya penghargaan ini dan mengharapkan pemerintah daerah lainnya untuk ikut memberikan kontribusi bagi terselenggaranya angkutan perkotaan di wilayah masing-masing.(MR)

BANDA ACEH – Dinas Perhubungan Aceh melalui UPTD Angkutan Massal Trans Kutaraja berpartisipasi dalam aksi kampanye dan pendidikan budaya anti korupsi di Aceh melalui pemasangan stiker di badan bus Trans Koetaradja. Aksi ini sekaligus sebagai bentuk dukungan Dishub Aceh guna menyukseskan kegiatan pawai bus KPK yang menjadi rangkaian dari kegiatan Roadshow Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Road to Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2023 di Aceh. Sekretaris Daerah Aceh Bustami, mewakili Pj Gubernur Aceh dalam acara pelepasan pawai bus KPK, menyebutkan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang menggerogoti keadilan dan kesetaraan, serta menghambat kemajuan yang seharusnya kita capai bersama. Dampak korupsi sangatlah luas, baik secara ekonomi, sosial, maupun politik. “Oleh sebab itu, pemberantasan korupsi merupakan agenda nasional yang harus kita laksanakan bersama-sama,” sebutnya dalam acara yang turut dihadiri langsung oleh Ketua KPK RI, Firli Bahuri dan sejumlah pejabat Forkopimda Aceh di halaman Kantor Gubernur Aceh. Bustami mengajak seluruh lapisan masyarakat Aceh untuk menyemarakkan dan mengikuti rangkaian acara Roadshow Bus KPK-RI dan Road to Hakordia Tahun 2023 di Aceh. “Mari kita mengambil pelajaran dari edukasi yang disampaikan oleh KPK, sehingga nantinya masyarakat Aceh akan memiliki kapabilitas dan berperan aktif mendengungkan dan memberi contoh sikap serta perilaku dalam tindakan anti korupsi,” ujarnya. Pada kesempatan yang sama, Ketua KPK Firli Bahuri menyebutkan bahwa praktik-praktik korupsi merupakan permasalahan bangsa yang masih belum bisa dihilangkan hinggat saat ini. Setiap anak bangsa, kata Firli, pasti berkeinginan mewujudkan bangsa yang adil, makmur, serta membebaskan negeri ini kemiskinan, pengangguran, keterbelakangan, dan kebodohan. “Salah satu caranya adalah harus kita bersihkan praktik-praktik korupsi,” ungkapnya. Kehadiran bus “jelajah negeri bangun antikorupsi” di Aceh menurut Firli membawa pesan semangat pemberantasan korupsi sekaligus sebagai pengingat kepada seluruh anak bangsa bahwa kita punya musuh bersama yaitu praktik korupsi. “Hari ini kami hadir menyampaikan salam hangat dari seluruh insan KPK, mengajak seluruh rakyat Aceh untuk membersihkan negeri ini dari praktik-praktik korupsi,” ucapnya. Pawai bus KPK yang berlangsung hari ini (8/11) akan melintasi sejumlah sekolah di Kota Banda Aceh, mulai dari sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA), untuk mengenalkan kepada kalangan pelajar tentang bahaya korupsi dan ajakan membangun budaya anti korupsi sejak dini.(AB)

Bus Trans Koetaradja atau yang lebih dikenal dengan Trans-K adalah moda transportasi massal yang melayani kawasan Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Bus Trans ini menjadi salah satu andalan mahasiswa di kota Serambi Mekkah itu. Selain gratis, bus Trans-K juga menyediakan jalur kampus Universitas Syiah Kuala dan UIN Arraniry. Pada Sabtu (4/11/2023) lalu, Kompas.com melakukan perjalanan dengan bus Trans Koetaradja jurusan Pusat Kota-Darussalam. Setelah menunggu beberapa saat di halte, bus berwarna biru itu datang. Memasuki bus yang ber-AC, tampa penumpang didominasi oleh kalangan mahasiswa. Baca juga: Puluhan Halte Trans Metro Bandung Terbengkalai, Dipakai Gelandangan Alda Mawaddah, salah satu mahasiswa FMIPA Unsyiah mengatakan, bus Trans Koetaradja menjadi moda transportasi andalannya saat menjalani Kuliah Kerja Praktek di Dinas SDM Aceh. “Sangat membantu dengan adanya Trans Koetaradja saat saya berpergian. Apalagi saat kuliah kerja praktik satu bulan, saya rutin naik Transkoetaradja karena saya tidak memiliki sepeda motor,” ungkapnya. Hal yang sama juga disampaikan Cica Manisa, mahasiwa yang tinggal di Darussalam. Dia mengatakan, Trans Koetarajda juga menjadi andalannya saat ingin bepergian ke Pasar Aceh. “Saya tinggal dekat kampus, kalau kuliah bisa jalan kaki. Tapi kalau pergi ke kota, saya selalu naik Trans Koetarajda karena sangat nyaman, ada AC. Kalau penuh pun tidak pengap dan gratis lagi,” ungkap Cica. Dia berharap ada penambahan armada Trans Koetaradja, terutama di hari libur. “Karena hanya ada dua bus yang operasi, kemudian juga tidak sampai malam,” harapnya. Bus yang resmi beroperasi pada 2 Mei 2016 ini disebut menjadi solusi untuk mengurangi kemacetan di Banda Aceh. Selain itu, bus Trans-K juga terhubung dengan simpul transportasi ke Bandara Sultan Iskandar Muda dan Pelabuhan Ulee Lheue. Bus ini pun dijadikan andalan untuk mengunjungi tempat wisata di Banda Aceh dan Aceh Besar melalui program Trans Wisata-nya. “Secara khusus Trans Koetaradja menyediakan jalur kampus Universitas Syiah Kuala dan UIN Arraniry melalui program Trans Kampus. Dan program Trans Wisata untuk menghubungkan situs-situs wisata di Banda Aceh dan Aceh Besar,” kata Teuku Faisal, Kadis Perhubungan Aceh kepada kompas.com melalui pesan whatsapp, Sabtu (04/11/2023). Armada Bertambah Faisal menyebutkan, armada transportasi Kota Bus Trans Koetaradja diluncurkan secara gratis sejak tahun 2016 lalu. Awalnya hanya ada satu koridor dengan jumlah armada 25 unit yang melayani penumpang dari pusat kota (Mesjid Raya) tujuan kampus Darussalam. Namun dalam perjanannya, armada bus terus bertambah.  Saat ini ada enam koridor utama dan lima koridor feeder atau pengumpan dengan total armada 59 bus trans koetaradja . “Jumlah armada trans koetaradja awalnya hanya 25 unit. Kini sudah mencapai 59 bus yang terdiri 25 bus ukuran besar dan 34 bus ukuran sedang. Semuanya beroperasi setiap hari termasuk cadangan yang disiapkan jika terjadi kendala pada kendaraan yang tengah beroperasi,” katanya. Faisal berkata, saat ini jumlah penumpang yang mengandalkan bus trans-K ke berbagai pusat aktivitas di Banda Aceh dan Aceh Besar mengalami peningkatan. Salah satu buktinya, kata Faisal, pada saat operasional terhenti karena perawatan kendaraan banyak pengguna jasa yang mengeluh dan menanyakan jadwal operasi kembali. “Banyak penumpang belakangan ini sangat mengandalkan jasa transportasi trans koetaradja untuk bepergian. Pun demikian sosialisasi terus kami gencarkan agar masyarakat saat beraktivitas selalu menggunakan trans koetaradja yang nyaman dan gratis itu,” jelasnya. Baca juga: Kisah Angkot di Bandar Lampung, Dahulu Primadona Kini Merana Untuk kebutuhan seluruh biaya operasional trans koetaradja, kata Faisal, mencapai Rp 9 miliar setiap tahun.  Biaya operasional tersebut menggunakan anggaran pendapatan belanja Aceh (APBA) yang dikontrakkan kepada operator PT. DAMRI dan PT. Harapan Indah. “Anggaran operasional lebih kurang Rp 9 miliar pertahun, termasuk untuk gaji 110 orang tenaga kerja,” ujarnya.(*) Sumber: Liputan Kompas.com

Drones atau juga dikenal dengan UAV (Unmanned Aerial Vehicle) merupakan sektor yang terus berkembang pesat, drone kini juga digunakan dalam bidang transportasi loh Rakan Moda. Drone khusus lalu lintas (Traffic Management Drone) telah menjadi topik yang semakin menarik untuk dibahas. Drone lalu lintas adalah sistem manajemen menggunakan drone untuk memantau lalu lintas di wilayah tertentu, seperti lalu lintas udara atau wilayah pemantauan traffic yang sulit dijangkau. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi penggunaan drone. Dalam tulisan ini kita akan membahas mengenai fungsi drone dalam lalu lintas dan bagaimana pilot drone Dinas Perhubungan dapat memanfaatkannya. Salah satu fungsi utama drone dalam lalu lintas adalah sebagai alat pemantauan yang akurat. Dilengkapi dengan kamera yang canggih, drone dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai situasi lalu lintas di suatu wilayah, termasuk kemacetan, kecelakaan dan arus kendaraan yang padat. Dalam hal ini, pilot drone dapat memanfaatkan fitur tersebut untuk memberikan informasi yang cepat dan akurat kepada pihak yang berwenang, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kemacetan atau bahkan kecelakaan. Fungsi lain dari drone dalam lalu lintas adalah sebagai alat pemantauan jalan raya. Dalam hal ini, drone dapat digunakan untuk memantau kondisi jalan seperti kerusakan atau benda yang menghalangi jalan. Selain itu, drone juga dapat digunakan untuk memantau konstruksi jalan baru atau proyek infrastruktur lainnya. Fungsi drone dalam lalu lintas juga dapat digunakan untuk keamanan, khususnya dalam melakukan patroli. Dengan menggunakan drone, petugas keamanan dapat memantau lalu lintas dan melakukan patroli di daerah yang sulit dijangkau atau terlalu berbahaya bagi manusia. Hal ini sangat efektif untuk meminimalisir terjadinya tindak kejahatan atau kecelakaan. Fungsi drone dalam lalu lintas selanjutnya adalah sebagai alat pemantauan transportasi publik. Dalam hal ini, drone dapat digunakan untuk memantau arus kendaraan, khususnya transportasi publik seperti bus atau kereta api. Hal ini akan membantu pihak terkait untuk mengoptimalkan pelayanan transportasi publik dan meningkatkan efisiensi operasional. Terakhir, fungsi drone dalam lalu lintas adalah sebagai alat penyampaian barang. Dalam hal ini, drone dapat digunakan untuk mengirimkan barang dalam skala kecil dan sedang seperti dokumen atau paket kecil. Hal ini akan sangat membantu pengiriman barang yang membutuhkan waktu singkat dan biaya yang terjangkau. Jadi Rakan Moda penggunaan Drone khusus lalu lintas akan membantu mengatasi beberapa masalah di sektor transportasi, seperti kemacetan lalu lintas, biaya logistik yang tinggi dan keterbatasan infrastruktur. Dengan pengaturan yang tepat, drone khusus lalu lintas dapat membantu mengoptimalkan keamanan dan efisiensi dalam bidang transportasi.

Sebagai upaya meningkatkan aspek keselamatan lalu lintas di jalan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menggelar sosialisasi aturan-aturan di bidang perlengkapan jalan pada Kamis (2/11) di Bandung, Jawa Barat. Peraturan yang akan disosialisasikan merupakan tindak lanjut sebagai Peraturan Pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perhubungan Darat Tahun 2023 ini terkait dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2023 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2023 Tentang Alat Penerangan Jalan; Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 7197 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan; dan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 7198 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Alat Penerangan Jalan. “Jadi pada kesempatan yang baik ini ada empat peraturan yang akan disosialisasikan agar kita mempunyai pandangan yang sama. Tetapi, kami akan menerima masukan. Apabila suatu hari diperlukan perbaikan, maka akan kita usulkan,” ujar Direktur Lalu Lintas Jalan, Ahmad Yani ketika membacakan sambutan Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Dalam sambutannya, Ia juga menjelaskan bahwa Ditjen Hubdat memandang perlu dilakukan sosialisasi setelah terbitnya peraturan-peraturan tersebut agar tercipta pandangan yang sama dari para pemangku kepentingan pusat, daerah, badan usaha dan stakeholders terkait untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Terlebih lagi saat ini Indonesia masih menjadi negara dengan tingkat kecelakaan lalu lintas yang tergolong tinggi. “Tingkat kecelakaan lalu lintas di Indonesia masih cukup tinggi yang disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya seperti faktor manusia, faktor sarana dan prasarana dan faktor pemenuhan persyaratan laik jalan. Salah satu faktor sarana dan prasarana yang perlu diperhatikan untuk menekan tingginya angka kecelakaan lalu lintas di jalan adalah alat pengendali dan pengaman pengguna jalan serta alat penerangan jalan,” jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Ia juga memaparkan materi terkait Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2023 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2023 Tentang Alat Penerangan Jalan. “Perubahan PM ini mengikuti kebutuhan perkembangan inovasi dan teknologi demi meningkatkan perlindungan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pengguna jalan,” pungkas Yani. Dengan adanya perubahan PM ini, Ia berharap dapat dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam rangka memperbaiki spesifikasi teknis di peraturan sebelumnya agar peralatan perlengkapan jalan dapat lebih mumpuni dalam mencegah kecelakaan lalu lintas. Kemudian, Kepala Sub Direktorat Perlengkapan Jalan, Suhendro Wagiono menjelaskan terkait Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 7198 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Alat Penerangan Jalan mengatur persyaratan teknis alat penerangan jalan yang meliputi bentuk dan jenis alat penerangan jalan serta spesifikasi teknis utama dan komponen utama alat penerangan jalan. “Terdapat beberapa perubahan alat penerangan jalan, mulai dari ketinggian tiang utama. Misalnya di jalan arteri yang sebelumnya ketinggian tiang paling rendah 9.000 mm menjadi 7.000 mm. Hingga spesifikasi teknis luminer dan panel surya,” kata Suhendro. Spesifikasi teknis luminer berubah dari 100 lumens/watt menjadi 120 lumens/watt dengan menggunakan lampu hemat energi, sesuai dengan ketentuan dari Kementerian ESDM. Sementara itu, panel surya daya minimumnya menjadi 138 Wp-285 Wp dan kapasitas nominal baterai 50-120 Ah. Lebih lanjut, Ia menjelaskan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DJRD 7197 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan. Pedoman teknis yang diatur meliputi spesifikasi teknis alat pengendali dan pengaman pengguna jalan serta penyelenggaraan alat pengendali dan pengaman pengguna jalan berupa kegiatan perencanaan, penempatan dan pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan, penggantian dan penghapusan. “Perubahan utama dalam spesifikasi dan kriteria teknis Alat Pengendali Pengguna Jalan adalah perubahan ukuran ketinggian speed hump dari awalnya antara 8-15 cm menjadi antara 7.5 – 10 cm, demi memberikan kenyamanan dan keamanan bagi kendaraan bermotor listrik yang memiliki ground clearance kurang dari 15 cm. Di samping itu, potensi kerusakan baterai dapat diminimalisir,” paparnya. Sementara itu, perubahan dalam spesifikasi dan jenis bantalan peredam. Saat ini, ada tiga jenis bantalan peredam (crash cushion), yaitu Trifolium, Square hollow, dan Quadbeam cathridge yang bisa digunakan untuk meredam atau memperlambat kendaraan yang lepas kendali untuk mengurangi risiko fatalitas. “Sistem bantalan peredam harus memiliki desain yang mudah diperbaiki setelah tertabrak kendaraan, untuk mengurangi biaya pemeliharaan dan bisa lebih cepat untuk digunakan kembali,” pungkasnya. Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh 117 peserta di antaranya adalah Kepala BPTD Jawa Barat, Muhammad Fahmi; Kepala BPTD Jawa Tengah, Ardono; Perwakilan Komite Nasional Keselematan Transportasi, Wildan; Kepala Bagian Hukum dan Humas, Aznal; Perwakilan BPTD Sumatera, Jawa dan Bali; serta Perwakilan Dinas Perhubungan dari Jawa dan Bali.(*) Sumber: Kemenhub

Demi meningkatkan perkembangan wilayah tertinggal, terluar, terdepan, dan perbatasan (3TP) menjadi wilayah yang memiliki aksesibilitas untuk melakukan aktivitas ekonomi dan sosial, dibutuhkan pengembangan layanan angkutan dan infrastruktur jalan. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menggelar Rapat Kerja Teknis Bidang Angkutan Orang Tahun 2023 dengan tema Peningkatan Pelayanan Angkutan Jalan Perintis di Wilayah 3TP di Seluruh Indonesia Melalui Transformasi Digital pada Kamis (19/10) di Tangerang, Banten. “Angkutan perintis menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kalau pemerintah daerah memiliki keterbatasan anggaran, maka pemerintah pusat akan hadir dalam memberikan pelayanan, intinya pelayanan perintis harus tetap dilaksanakan sampai titik dimana masyarakat tidak membutuhkan lagi,” ujar Kasubdit Angkutan Orang Antarkota, Muhammad Husein Saimima dalam sambutannya. Menurutnya, pemerintah harus hadir dalam memberikan layanan perintis selama masih ada masyarakat yang menggunakan. Target yang ingin dicapai adalah tetap memberikan pelayanan dengan tidak melihat load factor dan profit oriented. Dalam pemaparannya Husein juga menyampaikan, “Pemberian subsidi Angkutan Jalan Perintis merupakan wujud kehadiran pemerintah terhadap konektivitas wilayah terisolir dengan memberikan pelayanan angkutan umum yang terjangkau.” Lebih lanjut Ia menuturkan layanan angkutan perintis baru bisa dihentikan jika faktor muat telah mencapai minimal 70% dan berdasarkan hasil analisis dan pendapatan. Selain itu layanan perintis baru bisa berubah menjadi komersil ketika sudah ada pihak swasta yang masuk dan berpartisipasi melaksanaan pelayanan angkutan. “Dalam pelaksanaannya, pemerintah perlu menetapkan pedoman perhitungan biaya operasional kendaraan atau BOK untuk menyelenggarakan angkutan penumpang perintis berbasis jalan,” ujar Ketua Tim Koordinator Angkutan Orang Dalam Trayek, Hestyanto Prabowo ketika membacakan laporannya. Kemudian, Ia mengatakan melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan jaminan tersedianya layanan angkutan perintis di wilayah 3TP, memberikan jaminan tersedianya pedoman perhitungan BOK layanan angkutan penumpang perintis berbasis jalan di wilayah 3TP. Selain itu diharapkan juga dapat memberikan jaminan tersedianya layanan angkutan penumpang perintis melalui perkembangan teknologi dan informasi. Namun, layanan angkutan jalan perintis seringkali dihadapkan dengan tantangan, seperti pengawasan yang kurang efisien, ketidakpastian rute, manajemen armada yang tidak optimal, dan kebutuhan untuk meningkatkan keamanan perjalanan. Pada kesempatan yang sama, Ketua Tim Kelompok Substansi Rencana Setditjen Hubdat, Joko Pitoyo memaparkan Sistem Pengawasan Operasional Perintis untuk mendukung transformasi digital layanan angkutan perintis. “Kami memperkenalkan Sistem Pengawasan Operasional Angkutan Jalan Perintis melalui Penggunaan Global Positioning System (GPS) yang diintegrasikan dengan Aplikasi MitraDarat. Manfaatnya adalah dapat memantau secara real-time dan rekaman historis posisi kendaraan yang mencakup lokasi tepat, arah, rute perjalanan, status kendaraan, dan pemberitahuan untuk melampaui batas kecepatan atau wilayah tertentu. Selain itu, pada aplikasi ini juga ada fitur cek laik yang dapat diakses,” pungkas Joko. Komponen utama dalam sistem tersebut adalah perangkat GPS Kendaraan untuk melacak data lokasi, kecepatan dan arah kendaraan; Aplikasi MitraDarat untuk memantau navigasi, manajemen tugas, dan pelaporan operasional yang dapat diakses oleh pengemudi, manajer armada, dan pengawas aplikasi; selanjutnya adalah Pusat Pengawasan dan Manajemen/Dashboard FMS yang berfungsi sebagai pusat pengambilan keputusan dan manajemen operasional. GPS dan Aplikasi MitraDarat Perintis akan terintegrasi dengan tampilan dashboard berupa data GPS, manajemen trayek, manajemen trip trayek serta Mobile MitraDarat dengan fitur Tracking Bus dan Cek Laik Kendaraan. Adapun proses pengawasan operasional yang dapat memantau kendaraan, reaksi terhadap pelanggaran, manajemen bahan bakar, dan pemantauan kinerja pengemudi. Dijen Hubdat akan terus meningkatkan layanan angkutan perintis untuk melayani masyarakat di wilayah 3TP melalui transformasi digital demi kemudahan dan keamanan dalam menggunakan angkutan penumpang perintis di seluruh Indonesia. Rapat teknis ini dihadiri oleh 70 orang peserta yang terdiri dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang, Achmad Taufik; perwakilan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II dan Kelas III se-Indonesia, serta perwakilan PT Transco Consult.(*) Sumber: Kemenhub

International Civil Aviation Organization (ICAO), Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan dan Pemerintah China berkolaborasi menyelenggarakan Sesi National Civil Aviation Master Planning (CAMP) dari tanggal 30 Oktober hingga 3 November 2023 di Bali. Kegiatan ini diikuti oleh 25 peserta dari Indonesia yang berada di bawah naungan Program Beasiswa ICAO Global Aviation Training/GAT CAMP. Tujuan penyelenggaraan CAMP adalah untuk membuat dunia penerbangan menjadi lebih tangguh dengan memperkuat kompetensi sumber daya manusia yang diharapkan dapat membantu pengembangan dan implementasi CAMP di negara tersebut. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, M. Kristi Endah Murni dalam sambutannya secara virtual menyampaikan apresiasi diselenggarakannya kegiatan ini. “Kegiatan ini merupakan kolaborasi yang baik antara Pemerintah Indonesia, ICAO, dan pemerintah China dalam penyelenggaraan diklat CAMP. Pergunakan kesempatan baik ini bagi personil Ditjen Hubud dan stakeholder penerbangan terkait, agar dapat memiliki kompetensi yang diperlukan untuk pengembangan, penerapan, dan pembaharuan CAMP Indonesia sesuai dengan ketentuan ICAO,” ujarnya. ICAO menghadirkan dua instruktur dalam diklat ini yakni Guillermo Iovino, Head Operations, Africa dan Asia Pacific, Capacity Development & Implementation Bureau, ICAO HQ (Montreal, Canada), dan Soniya Nibhani, Regional Officer of Air Navigation Services Implementation of ICAO Asia and Pacific Regional Office Bangkok. Kristi menuturkan bahwa diklat ini dirancang untuk mengintegrasikan sektor penerbangan sipil ke dalam Sustainable Development Goals PBB tahun 2023. “Saya berharap semua peserta untuk terlibat aktif dan mengambil manfaat semaksimal mungkin dari diklat ini.” Lebih khusus lagi, CAMP dapat menjadi road map untuk suatu negara agar dapat bertumbuh dan mengembangkan bandara di masa depan, pengelolaan wilayah udara, manufaktur, penyediaan Air Navigation Services (ANS), dan tanggung jawab pengawasan termasuk keselamatan, keamanan, dan regulasi ekonomi. Sementara itu, Secretary General ICAO Juan Carlos Salazar pada kesempatan yang sama secara virtual menyampaikan bahwa konektivitas penerbangan berkontribusi dalam meningkatkan consumer benefit, lapangan pekerjaan, hingga menumbuhkan pajak negara yang dapat memperkuat investasi dalam kaitannya dengan sustainable development. “Kerja sama tentunya diharapkan dapat meningkatan aspek keselamatan dan keamanan operasional penerbangan sipil di Indonesia khususnya pasca pandemi Covid-19,” ungkap Juan Carlos.(*) Sumber: Kemenhub

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengajak seluruh mitra kerja terkait untuk mendukung pencalonan Indonesia melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebagai Anggota Dewan International Maritime Organization (IMO) Kategori C Periode 2024-2025 dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai Auditor Eksternal IMO periode 2024-2027. “Saya mengajak seluruh pihak baik Kementerian/Lembaga, akademisi, industri dan asosiasi di bidang pelayaran, serta unsur terkait lainnya, untuk bersinergi menyukseskan pencalonan kembali Indonesia sebagai anggota Dewan IMO dan sebagai auditor eksternal IMO,” ucap Menhub saat membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Peran dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Maritim Dunia atau International Maritime Organization (IMO)”, yang diselenggarakan Kemenhub di Jakarta, Jumat (3/11). Menhub menjelaskan, pencalonan kembali Indonesia sebagai anggota dewan IMO merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan eksistensi dan peran aktif Indonesia di kancah internasional, serta memperkuat visi untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Hal ini juga sejalan dengan arah kebijakan dan strategi pemerintah Indonesia yang tercantum dalam RPJMN 2020 – 2024. “Sebagai negara anggota IMO sejak 1961 dan anggota dewan IMO sejak 1973, Indonesia terus berkomitmen mempromosikan keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan laut, baik di tingkat nasional, regional maupun global. Serta mengeksplorasi peran Indonesia di berbagai kerjasama teknis dengan IMO,” ujar Menhub. Pada kesempatan yang sama, Anggota I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana mengatakan, sebanyak 87% perdagangan di Indonesia didukung oleh perairan laut. “Untuk itu kita harus dapat mengambil peran positif dalam keanggotaan kita pada Dewan IMO. Sehingga dapat menjadi strategi jangka panjang nasional baik pengembangan ekosistem dan pengembangan blue economy atau ekonomi yang didukung sumber daya kelautan,”jelas Nyoman. Sejak bergabung di IMO hingga tahun 2022, Indonesia telah meratifikasi 28 dari 59 instrumen IMO, yang juga telah diadopsi ke dalam berbagai peraturan nasional. Selama menjadi anggota dewan IMO, Indonesia telah menyuarakan sejumlah kepentingan baik itu secara nasional maupun global. Diantaranya yaitu terkait menyuarakan isu kelestarian lingkungan maritim (pencemaran laut), SDM pelayaran (pelaut), navigasi pelayaran (traffic separation scheme), dekarbonisasi di sektor maritim, dan isu di sektor maritim lainnya. Sebagai anggota dewan, Indonesia bertanggung jawab mengawasi kerja organisasi mulai dari rencana strategis, budgeting, pemilihan Sekjen IMO yang dipilih oleh anggota dewan dan disahkan dalam sidang majelis. International Maritime Organization (IMO) merupakan badan khusus PBB yang bertanggung jawab untuk keselamatan dan keamanan aktivitas pelayaran dan pencegahan polusi di laut oleh kapal. IMO bertugas memutakhirkan legislasi atau mengembangkan dan mengadopsi peraturan baru, melalui pertemuan yang dihadiri oleh ahli maritim dari negara anggota, serta organisasi antar-pemerintah dan non-pemerintah. Turut hadir pada kegiatan ini perwakilan dari Badan SAR Nasional, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut, Komite Nasional Keselamatan Transportasi, serta para mitra kerja dan asosiasi terkait.(*) Sumber: Kemenhub

Pengelola Bus Trans Koetaradja menyiapkan shuttle bus untuk masyarakat yang ingin menyaksikan perhelatan Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) ke-8 di Taman Taman Sulthanah Safiatuddin, Banda Aceh. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Trans Koetaradja, M. Hanung Kuncoro, mengatakan kehadiran shuttle bus yang melayani rute pendek di seputaran lokasi utama PKA-8 ini untuk memudahkan masyarakat Aceh menuju ke lokasi PKA. “Fasilitas yang diberikan ini juga untuk menghindari kemacetan dan memberi kemudahan untuk pengunjung PKA,” katanya, Jumat (3/11/2023). Menurut Kuncoro, pihaknya menyediakan dua unit shuttle bus yang setiap harinya selama perhelatan PKA, bakal beroperasi mulai pukul 5 sore hingga 10 malam. Dia menyebut, bus ini nantinya melayani rute di antaranya; mulai dari lokasi utama PKA di Taman Sultanah Safiatuddin, lalu berputar ke Stadion H. Dimurthala menuju Balai Meuseuraya Aceh. Kemudian mengambil rute ke Rumah Sakit Zainoel Abidin sebelum menuju ke lokasi PKA-8. Kuncoro mengatakan para pengunjung yang ingin ke lokasi utama PKA di Taman Sultanah Safiatuddin bisa menunggu shuttle bus itu di setiap halte yang telah tersedia. “Kami mengimbau mari masyarakat Aceh semua gunakan fasilitas yang ada, sehingga kita dapat mendukung kelancaran PKA-8 ini,” ujarnya. Untuk informasi terkait jadwal dan layanan shuttle bus khusus PKA-8 ini, Anda bisa memantau di media sosial instagram @Transkoetaradja_Aceh dan @pkaceh.official. Sebagai informasi, Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) ke-8 akan berlangsung mulai 4-12 November. Pembukaan PKA-8 dijadwalkan dilaksanakan di Taman Sulthanah Safiatuddin, Banda Aceh, pada Sabtu malam 4 November 2023.(*) Sumber: PKA

Pembangunan Bandara Ibu Kota Nusantara (IKN) resmi dimulai usai Presiden RI Joko Widodo bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju melakukan groundbreaking (peletakan batu pertama) Bandara IKN pada Rabu (1/11). Pada sambutannya Presiden RI Jokowi menyampaikan, kehadiran bandara ini sangat penting untuk mengantisipasi semakin padatnya kegiatan di IKN, dan semakin banyaknya mobilitas orang dan juga barang dari dan menuju ke IKN. Bandara IKN yang terletak di Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur ini merupakan bandara khusus, yang digunakan untuk mendukung pelayanan kegiatan pemerintahan di IKN dan mendukung konektivitas di ibu kota Nusantara. Bandara ini berjarak 23 KM dari titik 0 IKN dan 120 km dari Balikpapan. “Bandara ini akan membuat kawasan IKN semakin terbuka, konektivitas semakin baik dan semakin mudah dijangkau dari manapun. Saya yakin Bandara IKN ini akan meningkatkan daya saing IKN, mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendorong pengembangan potensi di daerah, dan mengakselerasi pembangunan IKN yang sedang kita proses,” kata Presiden. Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pembangunan infrastruktur transportasi di Kabupaten Penajam Paser Utara ini, merupakan komitmen pemerintah mewujudkan pemerataan pembangunan melalui paradigma Indonesia Sentris. “Pembangunan bandara ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di wilayah Kalimantan Timur,” ucap Menhub. Secara umum luas seluruh area bandara IKN adalah 347 ha dengan Runway 3000 x 45 meter, Taxiway A (180 x 30) m dan B (a180 x 30) m dan Apron 102.150 m2, serta luas terminal VVIP dan VIP sebesar 7.352 m2. Bandara ini ditargetkan dapat melayani minimal operasi penerbangan pada Juli 2024 dan melayani operasi penuh penerbangan pada Desember 2024. “Nantinya pesawat terbesar yang akan dilayani bandara ini adalah Boeing 777-300ER dan Airbus A380,” ucap Menhub. Pembangunan dilaksanakan dengan kontrak tahun jamak dimulai dari Tahun Anggaran 2023 s.d. 2024. Pembangunan Fasilitas Sisi Darat dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan sedangkan Pembangunan Fasilitas Sisi Udara dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Adapun konsep desain Terminal Bandara IKN akan memadukan unsur kearifan lokal yang menonjolkan budaya Kalimantan namun tetap modern, serta berorientasi alam dan ramah lingkungan. Turut hadir dalam kegiatan ini, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri ATR Hadi Tjahjanto, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Pj. Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik, Kepala Bank Tanah Parman Nataatmadja dan Dirjen Perhubungan Udara Maria Kristi.(*) Sumber: Kemenhub