Category: Informasi

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bertemu dengan Wakil Menteri Infrastruktur, dan Transportasi Korsel Mr. Baek Won Kug, Selasa (9/1), untuk membahas upaya penyelesaian Feasibility Study (FS) dan pembiayaan pembangunan transportasi massal Light Rail Transit (LRT) di Bali. Dalam pertemuan yang berlangsung di Korea Territorial Development Museum, Seoul, Korsel, Menhub menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen membangun transportasi massal perkotaan untuk mengatasi permasalahan kemacetan di sejumlah wilayah Indonesia, salah satunya yaitu di Bali. “Kami akan fokus untuk memulai pembangunan LRT Bali Tahap 1 yaitu dari Bandara Ngurah Rai hingga Central Park,” ujar Menhub. Menhub menjelaskan, pemerintah mengundang Korsel untuk bekerjasama membangun proyek transportasi massal berbasis rel pertama yang ada di Bali tersebut. Adapun Feasibility Study (FS) dilakukan oleh Korea National Railways dengan pembiayaan grant dari Korea Exim Bank. “FSnya sudah dimulai pada Januari 2023 lalu, dan kami targetkan studinya sudah selesai pada April 2024,” kata Menhub. Menhub berharap, KNR yang memiliki pengalaman dan reputasi yang baik sebagai perusahaan kereta api di Korsel, dapat mendukung upaya penyelesaian FS sesuai tenggat waktu. “Pengerjaan FS ini bukanlah suatu yang mudah, karena banyak aspek yang harus dipertimbangkan mulai dari teknis, finansial, dan institusional. Tapi kami yakin FS ini dapat kita selesaikan dengan baik,” ucap Menhub. Terkait dengan pembiayaannya, Menhub mengungkapkan, pemerintah masih terus membahas berbagai skema antara lain memanfaatkan Official Development Assistance (ODA) Loan maupun Public Private Partnership (PPP). “Kami meminta dukungan penuh Pemerintah Korsel kepada pihak Eximbank, KNR, dan pihak terkait lainnya, sehingga Bali dapat menikmati transportasi massal yang lebih baik,” tutur Menhub. Di sektor udara, Menhub juga mengundang Korea untuk meningkatkan frekuensi penerbangan langsung (direct flight) dari Korea ke Indonesia, khususnya ke Batam dan Bali. Selain itu Menhub juga mengharapkan kerjasama pengelolaan Bandara Batam dengan pihak Incheon dari Korea dapat ditingkatkan. Dalam kunjungannya, Menhub juga bertemu dengan CEO Korea National Railway (KNR) Mr. Hanyoung Kim dan CEO Korea Exim Bank Mr. Hee-Seung Yoon. Selain itu, Menhub juga mengunjungi Depo Kereta Api bawah tanah (underground) di Seoul. Turut hadir dalam pertemuan ini Dirjen Perkeretaapian Risal Wasal, serta perwakilan dari Bappenas dan Pemerintah Provinsi Bali.(*) Sumber: Kemenhub

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bertemu dengan Menteri Transportasi Republik Rakyat China Li Xiaopeng, Jumat (12/1) di Kota Beijing, Tiongkok . Pertemuan tersebut membahas peluang peningkatan kerja sama bilateral di sektor transportasi. Menhub mengatakan, kedua negara berkomitmen untuk terus meningkatkan kerja sama pengembangan infrastruktur transportasi nasional. “Kereta Cepat Whoosh Jakarta – Bandung merupakan wujud komitmen kerja sama bilateral, yang kini telah dioperasikan dan mendapatkan antusiasme yang tinggi dari masyarakat. Whoosh ini menjadi proyek yang potensial untuk dikembangkan ke depannya,” ujar Menhub. Kemudian, terkait pembangunan Kereta Otonom atau Autonomous Rail Transit (ART) di Ibukota Nusantara (IKN), Menhub menyampaikan telah melakukan penjajakan dengan pihak Tiongkok melalui China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC). Menhub menyampaikan keinginan pemerintah Indonesia untuk menggunakan satu set Kereta Otonom dari CRRC untuk pengoperasiannya di IKN. “Satu set kereta terdiri dari tiga gerbong, berkapasitas 307 penumpang, memiliki kecepatan operasional 40 km/jam dan kecepatan maksimal 70 km/jam,” ucap Menhub. Pihak CRRC dikabarkan akan membawa unit Kereta Otonom ke Indonesia, sebagai etalase pameran yang akan diselenggarakan di IKN sekitar bulan Juli 2024. Ini menjadi ajang demonstrasi kemampuan dari Kereta Otonom. Lebih lanjut Menhub meminta dukungan Pemerintah Tiongkok untuk mengundang pihak-pihak swasta dapat melakukan investasi proyek perkeretaapian di kota-kota besar di Indonesia seperti di Bandung, Semarang, dan Makassar. Tidak hanya di bidang perkeretaapian, Menhub juga mengajak Tiongkok untuk berinvestasi di bidang penerbangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan penerbangan di daerah yang memiliki landasan pacu/runway yang cukup pendek, serta kerja sama peningkatan kapasitas SDM di bidang penerbangan. Di sektor pelayaran, Menhub juga menjajaki kerja sama di bidang peningkatan SDM melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan di bidang pelayaran. Pada kesempatan tersebut, Menhub mengundang Menteri Transportasi Tiongkok untuk menghadiri kegiatan Ministerial Roundtable on Intelligent Transport System (ITS) Asia Pacific, yang akan diselenggarakan di Jakarta pada Mei 2024. Dalam lawatannya ke Tiongkok, Menhub juga melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak, di antaranya yaitu: Chairman CRRC Mr. Yongcai Sun dan Chairman Huawei. Selain itu juga akan melakukan diskusi bersama Indonesian Chamber of Commerce in China (Inacham) di Shanghai. Turut hadir dalam pertemuan, Dirjen Perkeretaapian Risal Wasal dan Dirjen Perhubungan udara Maria Kristi.(*) Sumber: Kemenhub

Menyusuri setiap sudut kota Banda Aceh sembari menikmati keindahan tatanan kota dari dalam bus Trans Koetaradja sangat menyenangkan. Bagi masyarakat yang mengendarai sepeda tetapi ingin bersantai di dalam bus Trans Koetaradja dapat menitipkan kendaraannya pada fasilitas Park and Ride dan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan transportasi umum bus Trans Koetaradja. Park and Ride adalah area parkir kendaraan bertempat pada lokasi yang jauh dan dihubungkan oleh pelayanan transportasi massal (bus, kereta api maupun trem) menuju pusat kota atau pusat perekonomian. Di Banda Aceh, fasilitas ini dapat ditemukan pada beberapa halte bus Trans Koetaradja diantaranya halte Mesjid Jami’, halte Dunia Barusa, halte Grand Kuliner Ulee Lheue, halte TVRI, dan halte Lhong Raya. Fasilitas Park and Ride memiliki keterkaitan yang erat dengan layanan transportasi massal dan seharusnya menjadi pelengkap pada sistem Bus Rapid Transit (BRT). Sayangnya, fasilitas Park and Ride di Banda Aceh saat ini hanya terlihat seperti pajangan saja bahkan nyaris tidak ada yang ingin menitipkan sepedanya disana. Masih menjadi tanda tanya mengapa pesepeda di Banda Aceh enggan menggunakan fasilitas Park and Ride. Padahal, dengan menggunakan transportasi umum pesepeda dapat menghemat tenaga dan lebih aman dalam berkendara. Selain itu, dengan menggunakan fasilitas Park and Ride dapat membantu mengurangi kemacetan di pusat kota, mengurangi emisi gas buang kendaraan pribadi, dan memberikan alternatif yang lebih ramah lingkungan serta nyaman bagi penduduk setempat juga wisatawan untuk melakukan perjalanan ke pusat kota atau area yang ramai. Berdasarkan hasil wawancara tim Aceh Transit pada salah seorang pesepeda, ternyata fasilitas Park and Ride di Banda Aceh masih belum memenuhi kriteria. Kondisi Park and Ride yang ada dianggap tidak terjamin keamanannya. Disamping itu, ternyata masyarakat Banda Aceh juga masih banyak yang belum mengetahui keberadaan fasilitas Park and Ride ini. Padahal, Dinas Perhubungan Aceh melalui UPTD Trans Kutaraja sudah berupaya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang fasilitas Park and Ride dengan berbagai konten yang dipublikasikan di media sosial Dinas Perhubungan Aceh dan Trans Kutaraja.Alasan lain yang membuat fasilitas Park and Ride ini sepi adalah minimnya masyarakat yang menggunakan sepeda untuk beraktivitas. Mengendarai kendaraan pribadi masih menjadi pilihan utama masyarakat Banda Aceh. Dilansir dari Harian Serambi Indonesia, pasca pandemi covid 19, pertambahan kendaraan bermotor baru di Aceh rata-rata jumlahnya di atas angka 100.000 unit per tahun. Artinya, semakin hari semakin banyak masyarakat yang lebih memilih mengendarai kendaraan pribadi dibandingkan dengan menggunakan transportasi umum. Untuk menunjang penggunaan transportasi umum, banyak hal yang harus dibenahi. Selain mengajak masyarakat untuk beralih dari penggunaan kendaraan pribadi, yang paling penting untuk dibenahi adalah kualitas fasilitas Park and Ride yang ada agar masyarakat percaya dan yakin untuk menitipkan kendaraannya pada fasilitas tersebut. Kita perlu belajar dari negara-negara maju yang memiliki fasilitas Park and Ride yang baik, seperti Belanda. Belanda memiliki fasilitas transportasi umum yang baik, aman dan terawat. Selain Belanda, Jepang juga memiliki kualitas Park and Ride yang baik. Biasanya Park and Ride yang ada di Jepang dilengkapi dengan informasi jadwal transportasi umum, dan kadang kala juga memiliki layanan sewa sepeda atau kendaraan listrik kecil untuk membantu mobilitas dari stasiun ke tujuan akhir. Idealisasi fasilitas Park and Ride harus memiliki sistem keamanan yang baik seperti pengawasan CCTV, pencahayaan yang cukup, dan keberadaan petugas keamanan dapat memberikan rasa aman kepada pengguna kendaraan. Meskipun aksesibilitas ke transportasi umum sudah cukup baik, namun keamanan dari sebuah Park and Ride merupakan hal yang paling perlu diperhatikan. Beberapa hal penunjang yang harus diperhatikan juga yang pertama seperti lokasi yang strategis, tempat parkir harus mudah diakses dari jalan raya utama dan terletak dekat dengan halte transportasi umum untuk memudahkan pengguna. Yang kedua adalah ruang parkir yang luas, fasilitas harus memiliki area parkir yang cukup besar untuk menampung sejumlah besar kendaraan pribadi. Yang ketiga, informasi dan papan petunjuk, seharusnya pada setiap fasilitas Park and Ride tersedia papan informasi yang jelas dan mudah diakses untuk membantu pengguna menavigasi lokasi parkir dan memahami jadwal serta rute transportasi umum yang tersedia. Yang keempat perawatan dan kebersihan, fasilitas harus dirawat dengan baik dan tetap bersih untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Melalui kombinasi beberapa penunjang ini, didorong dengan keamanan yang terjamin, fasilitas Park and Ride dapat meningkatkan penggunaan transportasi umum dengan memudahkan pengguna kendaraan pribadi untuk beralih ke transportasi publik, mengurangi kemacetan lalu lintas, serta mendukung mobilitas yang berkelanjutan. Park and Ride bukanlah sekadar tempat parkir biasa. Ini adalah simbol harapan, di mana kenyamanan bertemu kesadaran akan lingkungan. Sebuah perjalanan yang dimulai dari sini, di mana setiap langkah kecil memiliki dampak besar bagi kota, lingkungan, dan masa depan kita bersama.(*) Versi cetak digital Tabloid Aceh TRANSit Edisi 15 dapat diakses di laman:

BANDA ACEH – Penerbangan perintis di Aceh pada tahun 2024 direncanakan melayani 8 rute penerbangan. Hal ini sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP. 186 Tahun 2023 yang diterbitkan tanggal pada tanggal 14 November 2023. Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal menyampaikan, penerbangan bersubsidi ini akan beroperasi 16 kali dalam seminggu dan melayani sejumlah rute, yaitu; Banda Aceh – Sinabang, Banda Aceh – Gayo Lues, Banda Aceh – Kutacane, Banda Aceh – Tapaktuan, Banda Aceh – Sabang, Gayo Lues – Takengon, Medan – Singkil, dan Medan – Gayo Lues (PP). Pada tahun ini, kata Teuku Faisal, ada tambahan rute baru yang disetujui oleh Kemenhub berdasarkan usulan Pemerintah Aceh yaitu; Banda Aceh – Sabang, Medan – Singkil, Medan – Gayo Lues, dan Gayo Lues – Takengon dengan frekuensi masing-masing 2 kali per minggu. “Alhamdulillah, tahun ini ada tambahan 4 rute dan frekuensi penerbangan dibandingkan dengan tahun lalu. Kita harapkan bisa meningkatkan aksesibilitas serta dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah di Aceh,” ungkapnya. Di samping peningkatan konektivitas, @teuku_fsl menyebut kehadiran beberapa rute baru juga ditujukan untuk mendukung pertumbuhan kunjungan ke sejumlah destinasi wisata di Aceh seperti Sabang, Singkil dan Takengon. “Wisatawan yang akan berkunjung ke Sabang, Singkil yang meliputi kawasan Pulau Banyak dan dataran tinggi Gayo kini punya pilihan transportasi alternatif sehingga perjalanan tidak hanya bisa dilakukan melalui jalur darat maupun laut, tapi juga udara yang lebih cepat,” sebutnya. Penerbangan yang sumber pembiayaannya dari APBN Tahun 2024 melalui Kemenhub ini diharapkan bisa memberi pilihan transportasi alternatif bagi masyarakat, dan mendorong perekonomian daerah. Berdasarkan informasi dari Kemenhub, saat ini sedang dilakukan proses tender terhadap operator penerbangan perintis dan setelah penandatanganan kontrak akan segera beroperasi. “Kita mengajak semua pihak untuk memberikan dukungan agar layanan perintis ini berjalan lancar dan tingkat keterisian penumpang yang memadai,” imbuhnya.(AB)

Seharusnya kita memberikan penghargaan tinggi terhadap penyelenggaraan Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) ke-8 yang bisa dibilang berlangsung sukses. Keberhasilan itu dapat dilihat dari antusiasme masyarakat yang berbondong-bondong ke lokasi PKA, serta keterlibatan daerah kabupaten/kota yang secara serius mempersiapkan diri untuk berpartisipasi dalam berbagai lomba dan mendirikan stan di berbagai lokasi. Kekhawatiran sebelumnya terkait potensi ketidakmeriahan PKA akibat cuaca hujan ternyata tidak terwujud. Hal ini tentu menjadi keberuntungan bagi panitia, sehingga hampir semua rangkaian perlombaan dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, PKA ke-8 berjalan sukses sesuai rencana dan memenuhi harapan banyak masyarakat. Pada acara penutupan PKA-8 di Taman Sulthanah Safiatuddin dan Lapangan Blang Padang, suasana berubah menjadi kerumunan manusia yang begitu padat. Pengunjung sudah memadati kedua area tersebut sejak sore hari. Para pengunjung datang dari berbagai daerah di Aceh untuk menyaksikan ajang lima tahunan tersebut satu kali lagi sebelum ditutup. Keberhasilan penyelenggaraan event ini juga tidak terlepas dari koordinasi yang baik dari panitia dalam melayani kebutuhan pengunjung PKA. Baik yang bertugas mengamankan lokasi acara maupun yang mengatur kelancaran lalu lintas di sekitarnya berkolaborasi secara harmonis. Kerjasama yang baik ini benar-benar menghasilkan pencapaian maksimal, termasuk dalam mengatasi insiden-insiden kecil seperti tindakan pencopetan yang segera ditangani. Di balik gemerlapnya Pekan Kebudayaan Aceh, ada orang-orang belakang layar yang menjadi pahlawan tak terlihat, Diantara ramainya aktor dibalik layar tersebut, salah satunya adalah rekan-rekan dari Dinas Perhubungan yang bertugas sebagai tim pengendalian dan operasional (Dalops). Hadirnya petugas Dalops pada event tersebut jadi kunci lancarnya arus perparkiran di tengah lautan pengunjung PKA.Selain melakukan kegiatan Pengaturan, Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas (P3L) dan perparkiran, tugas dari Dalops sendiri meliputi menyiapkan sistem informasi dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas, menyiapkan bahan serta bimbingan/ penyuluhan di bidang lalu lintas sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Lalu pengumpulan dan analisis data kecelakaan lalu lintas serta membuat usulan penanggulangannya. Kemudian juga menyiapkan bahan bimbingan teknis perparkiran. Hari-hari saat PKA digelar, beriringan dengan matahari yang menyapa kota Banda Aceh, lalu lintas di sekitar lokasi Pekan Kebudayaan semakin menjadi hiruk-pikuk yang tak terkendali. Ratusan kendaraan memadati jalan-jalan sekitar acara, menciptakan simpul kemacetan yang menantang. Rahmad Satriawan, atau yang biasa disapa dengan panggilan Wawan, bersama tim Dalops lainnya, tidak hanya melihat kemacetan sebagai masalah, tetapi sebagai tantangan yang harus dipecahkan dengan strategi dan kehati-hatian. Dengan peta lalu lintas yang rinci, mereka merencanakan alur yang optimal, mengarahkan pengendara ke tempat parkir yang telah ditentukan. Komunikasi yang efektif dan sinkronisasi yang apik antarpetugas Dalops menjadi kunci mengurai simpul kemacetan tersebut. Sementara itu, suasana keramaian di sekitar lokasi acara semakin terasa. Pengunjung dari berbagai penjuru mulai berdatangan, membawa semangat kebudayaan yang membara. Wawan dan rekan tidak hanya menjadi pengatur lalu lintas, tetapi juga jadi wajah-wajah ramah yang menyambut pengunjung. Dengan senyum di wajah dan isyarat tangan yang terampil, mereka memberikan arahan kepada pengendara, menciptakan suasana yang lebih teratur dan aman. Tantangan sebenarnya dapat muncul ketika beberapa kendaraan mendadak mogok di tengah jalan, menciptakan hambatan tambahan. Wawan dengan cepat merespon, memanggil bantuan untuk mengevakuasi kendaraan yang macet dan mengarahkan lalu lintas di sekitarnya. Keahlian tim Dalops dalam menangani situasi kritis seperti ini menjadi penentu dalam menjaga kelancaran acara.“Ada begitu banyak kesan saat bertugas, misalnya ya adu argumen dengan pengendara. Biasanya itu karena nggak mau diatur, maunya menang sendiri, “ ujarnya. Wawan yang telah bertugas di Dinas Perhubungan Aceh sejak tahun 2003 ini mulai bertugas di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sejak tahun 2010. Sudah banyak suka dan duka yang dialami selama masa bertugas tersebut. “Pekerjaan pengamanan lalu lintas itu kan kadang berjalan 24 jam, jadi otomatis waktu sama keluarga jadi berkurang kalau sedang bertugas. Jadi, hari liburnya ya kadang nggak ada. Misal, kalau ada acara keluarga juga ya harus ditinggalkan kalau tugas,” tambahnya. Bertugas sebagai Dalops pada Pekan Kebudayaan Aceh bukan hanya pekerjaan, tetapi sebuah perjalanan penuh makna yang mengajarkan nilai-nilai kekompakan, tanggung jawab, dan cinta terhadap kebudayaan lokal. Dari setiap pengalaman, Wawan membawa pulang pesan dan kesan yang melekat dalam hatinya, menjadikannya pribadi yang lebih kuat dan bermakna dalam menjalani tugas.“Bertugas jadi dalops itu, kawan dan relasi jadi bertambah banyak. Karena saat tugas itu, kita kan kerjasama, koordinasi dengan stakeholder lainnya,” tutup Wawan.(*) Versi cetak digital Tabloid Aceh TRANSit Edisi 15 dapat diakses di laman:

Tsunami Aceh meninggalkan duka yang mendalam bagi masyarakat Aceh, peristiwa yang merenggut ribuan nyawa tersebut seakan tidak lekang oleh waktu. Peninggalan sejarah tsunami dapat kita jumpai di beberapa lokasi sehingga mengingatkan kita akan bencana dahsyat yang telah terjadi di bumi Aceh. Dari sekian banyak peninggalan sejarah tersebut, salah satu yang menarik adalah sebuah kubah masjid yang terdampar di persawahan. Kubah masjid yang terseret ombak tersebut dijuluki Kubah Tsunami Aceh, atau Kubah Al-Tsunami. Kubah yang berukuran 4×4 meter dan berbobot 80 ton tersebut kini berada di Gampung Gurah, sebuah kecamatan di Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar. Awalnya Kubah tersebut merupakan kubah Masjid Lamteungoh, yang berasal dari desa Lamteungoh, sebuah wilayah kecamatan Peukan Bada, yang terseret ombak sekitar 2,5km. Pada saat tsunami menghantam Lamteungoh, bangunan Masjid Lamteungoh hancur namun kubahnya terseret ombak di area persawahan yang dikelilingi bukit. Setelah bencana Tsunami Aceh, Kubah Al-tsunami dijadikan tempat wisata religi. Saat ini, wilayah kubah tersebut telah dikelilingi komplek berlantai yang dilengkapi dengan wilayah parkir, tempat wisata, tempat penjualan produk UMKM penduduk lokal, dan juga sebuah masjid yang terletak di sebelah kubah agar para pengunjung dapat lebih leluasa untuk beribadah sekaligus berwisata. Untuk menuju lokasi kubah peninggalan tsunami, dari Masjid Raya Baiturrahman jalan yang harus dilalui yaitu jalan menuju ke bundaran Masjid Baiturrahim Ulele, setelah itu belok ke kiri dengan melewati Jl. Banda Aceh – Calang menuju Jl. Gurah yang letaknya berada dekat Polsek Peukan bada. Dari Polsek Peukan Bada menuju lokasi berjarak kurang lebih 1,5 km dengan waktu tempuh rata-rata sekitar 5 menit. Angkutan umum memang tidak bisa langsung ke lokasi kubah, namun dari Masjid raya masyarakat bisa pergi ke halte kuburan massal dengan menaiki Trans Kutaradja koridor 2B, setelah itu untuk menuju Jl. Gurah bisa menggunakan feeder 5 Trans Kutaradja. Setelah melewati perumahan warga dan jalan menuju persawahan, kita akan menemukan kubah tersebut dikelilingi oleh pemandangan alam yang begitu cantik berupa bukit dan persawahann yang asri dan hijau. Hal yang menarik pada wilayah tersebut, pelancong bisa membeli cinderamata kerajinan aceh berupa pin, hiasan kayu, kain, tas, dan sebagainya yang dijajakan oleh masyarakat sekitar pada area khusus. Walaupun akses jalan agak sempit sehingga bus besar tidak dapat langsung ke lokasi kubah, telah disediakan alternatif solusi berupa ojek khusus mesjid kubah yang dapat dikendarai wisatawan itu sendiri atau dikemudikan oleh pemilik motor untuk ke Masjid Kubah atau keliling Kampung Gurah dengan biaya Rp.20.000,-, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sri, pemandu lokal Masjid Kubah. Uniknya, para pengemudi ojek memiliki gantungan kunci khusus. Ketika wisatawan bus besar sampai, maka pemandu wisata akan menyodorkan nampan berisi kumpulan gantungan kunci yang dapat dipilih acak oleh para wisatawan, untuk menghindari adanya konflik sesama pengemudi ojek mesjid kubah. Wisatawan yang mengunjungi masjid kubah bukan hanya berasal dari Aceh atau Indonesia saja, namun juga berasal dari negara tetangga seperti Malaysia untuk mempelajari sejarah tsunami dan melihat kebesaran Kuasa Allah SWT. Masjid Kubah ini bukan hanya menjadi lokasi wisata religi namun juga sebagai tempat yang dapat memajukan UMKM lokal agar barang-barang khas Aceh dapat dikenal wisatawan lokal maupun internasional. Masyarakat berharap perbaikan fasilitas, akses lokasi jalan dan transportasi lebih baik agar lebih menarik wisatawan lokal maupun internasional untuk lebih banyak mengunjungi tempat wisata religi tersebut.(*) Versi cetak digital Tabloid Aceh TRANSit Edisi 15 dapat diakses di laman:

Kerajaan Aceh adalah salah satu kerajaan di nusantara yang bercorak islam. Kerajaan ini awalnya ialah sebuah pelabuhan transit yang kemudian yang berkembang pesat menjadi kota pelabuhan hingga akhirnya berubah menjadi sebuah kerajaan. Kerajaan Aceh didirikan oleh raja pertamanya yaitu Ali Mughayat Syah (1514-1530 M). Adapun kerajaan ini dapat berubah menjadi kerajaan besar sendiri tidak lepas dari pengaruh jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511. Karena hal tersebut, Aceh yang wilayahnya sangat strategis terletak di Selat Malaka pun menjadi pelabuhan alternatif bagi para pedagang, khususnya pedagang muslim yang enggan berbisnis di Malaka karena telah dikuasai oleh Portugis.Kehidupan ekonomi masyarakat Aceh adalah dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Dalam perdagangan Kerajaan Aceh memiliki komuditas meliputi lada, emas, minyak tanah, kapur, sutera, kapas, kapur barus, menyan dan belerang. Hasil bumi dan alam yang banyak menjadi bahan ekspor dan komiditas perdagangan yang penting bagi Aceh, sehingga perekonomian Aceh maju dengan pesat. Dalam bidang pelayaran, Aceh yang letaknya sangat strategis di selat malaka pun sangat diuntungkan sehingga menjadi kota pelabuhan. Dari kota pelabuhan tersebut, Aceh mengadakan hubungan dengan pihak asing. komoditas utama atau bisa dikatakan unggulan di Kesultanan Aceh yang diekspor ke luar adalah lada. Adapun kapal yang dimiliki oleh Kerajaan Aceh yang digunakan untuk perdagangan dan pelayaran pada masa keemasan dibawah pimpinan Sultan Iskandar Muda sendiri adalah Kapal Galleon. Pawai Kapal Hias dari Krueng Aceh hingga pendopo Gubernur Aceh yang diselenggarakan dalam rangka memeriahkan PKA 8 Tahun 2023 bertepatan di Hari Minggu (5/11/2023) menjadi suatu peristiwa yang memvisualisasikan dan merayakan kejayaan maritim Aceh. Perjalanan pawai ini tidak sekadar perayaan visual, tetapi juga merangkum sejarah dan warisan keberlanjutan tradisi maritim Aceh. Krueng Aceh sebagai Landasan Sejarah Pawai Kapal Hias dimulai dari Krueng Aceh, yang merupakan simbolisasi landasan sejarah kejayaan maritim Aceh. Krueng Aceh, sebagai jalur air yang mengalir melalui sejarah perdagangan dan perlawanan, menjadi awal perjalanan pawai yang sarat makna. Kapal Hias sebagai Warisan Budaya Kapal Hias yang dihias dengan megah bukan hanya perwujudan seni, tetapi juga warisan budaya yang memperkaya kekayaan maritim Aceh. Setiap kapal membawa cerita tentang perdagangan rempah-rempah, keberanian panglima laut, dan kejayaan maritim Kesultanan Aceh. Perjalanan Menuju Pendopo Gubernur Perjalanan kapal hias menuju pendopo Gubernur Aceh mencerminkan peran penting Aceh dalam konteks regional dan nasional. Pendopo Gubernur, sebagai tempat pertemuan dan pengambilan keputusan, menjadi saksi kejayaan maritim Aceh yang turut membentuk nasionalisme dan identitas bangsa. Simbol Keberlanjutan Tradisi Pawai Kapal Hias tidak hanya merayakan masa lalu, tetapi juga menunjukkan keberlanjutan tradisi maritim Aceh. Melibatkan generasi muda dalam pawai ini memberikan pesan bahwa warisan maritim harus dijaga dan dilestarikan untuk masa depan sekaligus dapat menyaksikan, merasakan kebanggaan akan kejayaan maritim Aceh. Pawai Kapal Hias menjadi peristiwa yang mencerminkan keberagaman dan kekayaan budaya maritim Aceh. Lebih dari sekadar perayaan, ini adalah suatu bentuk penghormatan terhadap warisan sejarah yang melibatkan masyarakat dalam merawat dan melestarikannya. Dalam pawai ini juga, mengingatkan kembali kita pada seorang laksamana wanita yang begitu tangguh dan ditakuti di samudera nan luas ini.Ialah Panglima Malahayati terkenal karena strategi militernya yang cerdas dan berhasil memimpin pasukan laut Aceh dalam melawan pasukan kolonial Belanda pada abad ke-17. Namun, dampak dan ketenaran strateginya tidak hanya terbatas di wilayah Aceh, tetapi juga mencapai Eropa. Inilah tujuannya, pawai kapal hias menjadi visualisasi Sejarah bagi generasi sekarang, sehingga penerus bangsa ini tidak lupa dengan kejayaan yang dulu bersanding dengan nama Aceh ini.(*) Versi cetak digital Tabloid Aceh TRANSit Edisi 15 dapat diakses di laman:

Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal menerima penghargaan sebagai Pemerintah Daerah dengan Kontribusi Pemberian Subsidi Penyelenggaraan Angkutan Terbaik dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Kota Bandung, Rabu, 8 November 2023. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hendro Sugiatno dalam acara Rapat Koordinasi Teknis (RAKORNIS) Bidang Perhubungan Darat Tahun 2023 yang mengambil tema ‘Kolaborasi Kebijakan untuk Transportasi Darat yang Inklusif dan Berkelanjutan’. Selepas menerima penghargaan pada Rakornis yang dibuka oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ini, Teuku Faisal menyebutkan bahwa terpilihnya Pemerintah Aceh untuk mendapatkan penghargaan ini dikarenakan komitmen yang tinggi dalam penyelenggaraan angkutan umum perkotaan.Upaya ini, tambah Teuku Faisal, dilakukan melalui subsidi operasional bus Trans Koetaradja yang telah beroperasi melayani kawasan Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar sejak tahun 2016 hingga saat ini dan masih gratis. “Alhamdulillah, penghargaan ini merupakan wujud apresiasi Kemenhub atas upaya Pemerintah Aceh dalam membenahi pelayanan angkutan perkotaan di Aceh, melalui pemberian subsidi Transkoetaradja,” sebut Teuku Faisal. Melalui apresiasi ini, dilanjutkan Teuku Faisal menjadi penyemangat untuk selalu dan kontinyu menghadirkan pelayanan yang maksimal dan profesional. “Sesuai arahan Pj. Gubernur Aceh, Dishub Aceh akan terus meningkatkan pelayanan Trans Koetaradja sehingga masyaraka dapat menikmati angkutan yang nyaman dan murah dalam melakukan aktivitasnya,” kata Faisal. Kehadiran bus Trans Koetaradja sebagai transportasi umum bagi masyarakat perkotaan menjadi bukti keseriusan Pemerintah Aceh sebagai langkah peningkatan tata kelola transportasi perkotaan, aksesibilitas, dan percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pemerintah Aceh merupakan salah satu pemerintah daerah yang concern terhadap layanan angkutan umum perkotaan di Indonesia. Hal itu tercermin dari penyediaan anggaran untuk subsidi operasional Trans Koetaradja yang telah berjalan sejak tahun 2016. Di mana Masyarakat maupun pengguna jasa angkutan massal ini tidak dikenai tarif alias gratis. Pada tahun 2016, Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memberikan dukungan bus kepada Pemerintah Aceh untuk menyelenggarakan angkutan masal perkotaan bertipe BRT (Bus Rapid Transit) di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Kemenhub RI memberikan dukungan berupa penyediaan bus dan Pemerintah Aceh menyediakan prasarana serta biaya operasionalnya. Angkutan massal perkotaan Trans Koetaradja sebagai solusi tranportasi perkotaan juga diharapkan mampu meningkatkan antusiasme masyarakat untuk beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum. Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub RI, Hendro Sugiatno mengucapkan selamat atas raihan penghargaan ini dan mengharapkan pemerintah daerah lainnya untuk ikut memberikan kontribusi bagi terselenggaranya angkutan perkotaan di wilayah masing-masing.Pada kesempatan tersebut, Hendro menyebutkan bahwa Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan terus melakukan perbaharuan informasi dan peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki karena teknologi transportasi berkembang begitu pesat. Di samping itu, menurut Hendro, untuk mengurangi polusi yang ada di kota-kota besar Indonesia, Pemerintah terus mengembangkan teknologi transportasi di antaranya melalui kendaraan listrik. Tidak sampai di situ, Pemerintah juga melengkapinya dengan aturan-aturan pendukungnya. “Ke depannya teknologi transportasi publik juga berkembang dengan pesat, dan hal ini menjadi tantangan bagi kita sebagai aparatur Pemerintah untuk bisa mengikutinya dengan menyesuaikan terhadap peraturan yang ada. Kita juga dituntut memiliki kesiapan dan kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang terbaik. Karenanya kami berharap Rakornis ini menjadi sarana update informasi dan peningkatan kemampuan kita semua,” kata Hendro. Dirinya juga menuturkan bahwa tidak hanya mempersiapkan kemajuan transportasi di dalam negeri saja, saat ini kemajuan transportasi juga terjadi ditingkat regional. Dimana jalan bebas hambatan di antara negara Asean juga telah dibangun, sehingga transportasi darat di kawasan regional ini akan terhubung. Hal yang serupa juga terjadi di daerah perbatasan seperti di Indonesia dengan Malaysia, dan Indonesia dengan Timor Leste. “Karenanya kebijakan transportasi di tingkat Nasional harus disikapi dengan baik, sehingga tuntutan masyarakat terhadap pelayanan transportasi yang diinginkan dibidang kecepatan dan kenyaman dapat diberikan,” tambahnya.(*) Versi cetak digital Tabloid Aceh TRANSit Edisi 15 dapat diakses di laman:

Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke XXI Tahun 2024 tinggal menghitung bulan, tepatnya pada bulan September 2024 yang akan digelar di Aceh dan Sumut. Aceh dan Sumut terpilih menjadi tuan rumah pelaksanaan PON ke XXI Tahun 2024 setelah sebelumnya diadakan di Papua empat tahun silam. PON ke XXI Aceh-Sumut ini akan berbeda dari pelaksanaan PON yang pernah ada sebelumnya. Sebab, ajang olahraga nasional tersebut menjadi yang pertama digelar di dua provinsi dengan 33 cabor di Aceh dan 34 cabor di Sumut dan yang pertama diikuti oleh 38 provinsi seluruh Indonesia. Berbagai stakeholder mulai ikut melakukan persiapan dan membantu untuk turut andil dalam perhelatan empat tahunan tersebut. Pada kesempatan ini Dinas Perhubungan Aceh ditunjuk sebagai Panitia Inti Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PB. PON XXI/2024) Aceh–Sumut Wilayah Aceh mengikuti dan berpartisipasi dalam menyukseskan kegiatan PON XXI Tahun 2024. Pada perhelatan PON XXI Aceh-Sumut khusus untuk lingkup perhubungan darat Dinas Perhubungan Aceh semakin fokus untuk memberikan pelayanan yang maksimal yaitu dengan melakukan persiapan sejak tahun 2022 lalu. Berbagai fasilitas dan persiapan mulai dilakukan demi kelancaran keberlangsungan acara PON ke XXI, salah satunya yaitu persiapan fasilitas keselamatan pada ruas-ruas jalan yang akan digunakan dan dilewati pada penyelenggaraan PON berlangsung. Fasilitas keselamatan menjadi salah satu faktor penting untuk mendukung keselamatan serta kelancaran keberlangsungan acara PON XXI Aceh-Sumut. Untuk itu, penyediaan fasilitas keselamatan telah dilakukan dan saat ini sedang dalam masa pengajuan terkait fasilitas yang dibutuhkan pada ruas jalan yang akan digunakan pada PON XXI yang diselenggarakan di Aceh khususnya. Pengajuan fasilitas keselamatan yang disetujui nantinya akan segera dilakukan pemasangan dan menggantikan fasilitas-fasilitas keselamatan yang sudah tidak layak bahkan yang belum ada sekalipun. Saat ini, kondisi eksisting jalan yang ada di Aceh masih terbilang dalam keadaan layak, sedangkan untuk kondisi eksisting fasilitas keselamatan jalan beberapa masih dikatakan layak dan beberapa pula perlu dilakukan penggantian bahkan pengadaan fasilitas keselamatan yang baru. Berkaca pada PON tahun-tahun sebelumnya, diharapkan  Aceh dan Sumut dapat sukses menjadi tuan rumah PON ke-XXI Tahun 2024, diharapkan Aceh-Sumut dapat menyediakan performa layanan yang maksimal dengan memperhatikan kenyamanan, keselamatan dan bertanggungjawab penuh terhadap keberlangsungan acara, serta perhelatan empat tahunan tersebut dapat terselenggara dengan lancar dan sukses. Dalam hal ini juga, Dinas Perhubungan Aceh beserta seluruh pihak dapat memberikan kontribusi maksimal dan berperan aktif ikut berpartisipasi untuk bekerjasama menyukseskan PON ke-XXI Tahun 2024. Serta PON ke-XXI Tahun 2024 di Aceh dan Sumatera Utara diharapkan dapat menjadi agenda akbar terakhir yang menjadi kenangan yang berkesan bagi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin di masa akhir jabatannya.(*) Versi cetak digital Tabloid Aceh TRANSit Edisi 15 dapat diakses di laman:

Kota-kota pasti akan mengalami perkembangan yang ditandai dengan adanya konversi area pertanian menjadi area terbangun serta berkembangnya wilayah perkotaan sejalan dengan pertumbuhan populasi penduduknya. Akhir tahun 2004 tepatnya pada tanggal 26 Desember terjadi bencana yaitu bencana gempa dan tsunami. Besaran gempa 9,1 skala richter menjadikan gempa tersebut sebagai salah satu gempa terkuat sepanjang sejarah modern. Perkembangan Aceh terutama Kota Banda Aceh sempat terhenti karena terjadinya bencana gempa bumi dan tsunami tersebut. Rangkaian bencana tersebut membawa dampak terhadap perkembangan kota khususnya pada daerah pesisir pantai. Dua tahun setelah tsunami, pembangunan menjadi tantangan berat dan masih ditujukan guna membangun kembali layanan infrastruktur dasar. Setelah selesainya masa rehabilitasi dan rekonstruksi, Aceh terus berkembang yang ditandai dengan meningkatnya luasan area terbangun dan berkurangnya area pertanian dan tutupan vegetasi lainnya. Perkembangan Kota Banda Aceh tahun 2005-2011 masih berfokus pada program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi dan tsunami yang dikoordinir oleh BRR NAD-Nias. Periode tersebut menjadi tantangan besar karena harus memulihkan berbagai sektor seperti perumahan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, akses jaringan jalan, akses air bersih, dan lain sebagainya. Pemerintah pada saat itu bekerjasama dengan Asian Development Bank (ADB) untuk membangun fasilitas dan infrastruktur transportasi yang ada di Aceh pasca bencana gempa bumi dan tsunami. Hasil Pembangunan Saat Ini Pembangunan Aceh, pasca gempa dan tsunami 26 Desember 2004, tak bisa lepas dari satu badan khusus yakni Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias. Badan ini terbentuk, kala progres pembangunan pasca bencana mulai nampak begitu lambat. BRR pun berupaya membangun Aceh dan Nias pasca bencana dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, menerapkan struktur administrasi dan manajemen, serta sistem pendukung yang fungsional dan ringkas. Rehabilitasi dan rekonstruksi sangat berpengaruh terhadap aksesibilitas sehingga secara signifikan mendukung pertumbuhan ekonomi di Aceh. Pasca bencana tersebut program rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh segera dilakukan dimana pembangunan perumahan menjadi prioritas yang utama karena rumah merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi masyarakat. Dibidang pekerjaan umum, pembangunan jalan dan jembatan sebagai akses transportasi penting serta pengaman pantai menjadi bagian dari program rehabilitasi dan rekonstruksi. Sedangkan dibidang pendidikan telah dibangunnya sekolah-sekolah yang rusak akibat tsunami. Pembangunan Sektor Perhubungan Pasca Tsunami Dorong pemulihan infrastruktur di sektor transportasi laut di pasca musibah gempa bumi dan tsunami yang melanda Aceh dan sekitarnya, maka dilakukan rehabilitasi pada beberapa pelabuhan. Pada tahun 2004 seluruh fasilitas pada pelabuhan Ulee Lheue rusak akibat bencana tsunami. Pada bulan Juni 2005 Pemerintah Australia melalui Australia Indonesia Partnership for Reconstruction and Development (AIPRD) memberikan bantuan kepada UNDP untuk menjalankan tahap 1 dalam pembangunan kembali pelabuhan, namun pembangunan pada masa itu hanya difokuskan untuk melayani kebutuhan transportasi logistik via laut guna membantu rekonstruksi Kota Banda Aceh dan daerah lainnya yang terkena dampak bencana tsunami. Dan dilanjutkan kembali dengan pembangunan fasilitas tahap 2 pada tahun 2007-2008. Hingga sekarang hanya ada beberapa penambahan fasilitas saja.Sistem transportasi di Provinsi Aceh pasca tsunami secara infrastruktur jaringan jalan semakin hari semakin membaik. Dishub Aceh berupaya meningkatkan konektivitas antar wilayah melalui strategi peningkatan dan pengembangan sub sektor perhubungan darat, laut, dan udara. Untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, peningkatan konektivitas antar kepulauan, sektor pariwisata, dan logistik, maka berdasarkan kesepakatan bersama (MoU) Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada tanggal 28 November 2018, melalui APBA TA 2019 dan 2020 (tahun jamak) telah dialokasikan anggaran untuk pembangunan tiga kapal Aceh Hebat. KMP. Aceh Hebat 1, KMP. Aceh Hebat 2, KMP. Aceh Hebat 3, Angkutan Massal Trans Koetaraja, peningkatan layanan pelabuhan penyeberangan dan terminal tipe B merupakan pelayanan transportasi yang berkeadilan untuk memajukan wilayah Aceh secara berimbang. Program Perkeretaapian Aceh juga merupakan bagian dari program Trans Sumatera Railway Development. Pembangunan jalan kereta api Aceh dianggap solusi tepat saat ini dan juga di masa depan, di mana angkutan kereta api ini bersifat massal, murah, aman dan efektif. Pembangunan kembali jaringan pelayanan kereta api Aceh diyakini memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dengan dibangunnya pelabuhan dan terminal feri di Aceh maka dapat menimbulkan pertumbuhan dalam bidang ekonomi di masyarakat Aceh. Hal ini disebabkan karena pelabuhan dan transportasi laut sangat sering digunakan masyarakat untuk mendistribusikan barang dagangan dan transportasi sehingga masyarakat mampu melakukan kegiatan perekonomian kembali dan tentu saja ini akan menciptakan pertumbuhan di Aceh. Hikmah Dan Pelajaran Dari Tsunami Aceh Mungkin kita harus renungkan kembali, pelajaran apa yang bisa diperoleh dari kejadian-kejadian sesudah tsunami. Kita semua sadar, tsunami itu suatu bencana alam. Peristiwa tersebut harus menjadi pembelajaran dan refleksi bagi manusia. Tsunami adalah peristiwa fundamental, di mana satu sisi menjadi renungan yang berefek dalam pembangunan di Aceh. Oleh karena itu, diperlukan mitigasi bencana tsunami baik secara struktural maupun nonstruktural diantaranya pembangunan dinding laut serta pelatihan tanggap bencana bagi masyarakat pesisir. Mitigasi bencana ditujukan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan seperti mengurangi kerugian harta benda dan kematian manusia ketika bencana tsunami terjadi pada masa mendatang.(*) Versi cetak digital Tabloid Aceh TRANSit Edisi 15 dapat diakses di laman: